Butuh Perubahan, Gibran Garis Keras All Out Dukung Fandi Utomo Jadi Calon Bupati Sidoarjo

Sidoarjo - KABARPROGRESIF.COM Tokoh nasional Fandi Utomo terus mendapatkan dukungan dari mesin politik Prabowo Gibran di Pilpres lalu. 

Kemenangan yang cukup fantastis Prabowo Gibran di Kabupaten Sidoarjo pada Pemilu lalu membawa angin segar bagi Fandi Utomo dalam menyongosong mendapatkan rekomendasi di Pilkada. 

"Semangat Mas Gibran yang merangkul anak-anak muda terjun berpolitik juga membawa misi yang sama saat Pilkada Sidoarjo mendatang ke sosok Fandi Utomo." kata Koordinator Relawan Gibran Garis Keras (GGK) Kabupaten Sidoarjo, Setiohadi Purwanto, Rabu (14/8).

Kata Setiohadi, anak muda khususnya di kawasan daerah industri sangat minim perhatian. 

Terlebih persoalan lapangan pekerjaan, ungkap tokoh pemuda di Kecamatan Waru ini seharusnya putra daerah mendapatkan skala prioritas dan akses kemudahan. 

Namun, saat ganti Kepala Daerah belum ada yang menyentuh ke perihal tersebut. 

"Kita ya begini-begini saja. Makanya, Sidoarjo butuh perubahan. Butuh sosok Fandi Utomo misinya sama dengan Mas Gibran yang peduli dengan anak muda. Terobosan bagi generasi millenial dan Gen Z sangat dinantikan. Kita sangat jauh dari kata dipedulikan oleh program pemerintah daerah selama ini," ujarnya. 

Dia menyebut, Relawan Gibran Garis Keras ini merupakan wadah dari beberapa elemen atau komunitas anak muda dengan latar belakang berbeda-beda. 

Mereka ada berkecimpung di dunia musik, otomotif, kelompok suporter, seniman, dan masih banyak lagi komunitas lain, bahkan ada yang baru lulus sekolah. 

"Jika Bupati tidak peduli dengan nasib kami, terus siapa lagi? besar harapan Mas Fandi Utomo adalah jawaban kebutuhan itu. Setelah ini, komunitas Relawan Gibran Garis Keras akan semakin meluas ke komunitas anak muda lainnya. Dukungan terhadap Beliau (Fandi Utomo) sudah bulat dari 18 Kecamatan," tegasnya. 

Setio, menjelaskan, di Sidoarjo terdapat 2 ribu lebih perusahaan yang beroperasi. Sebagai kota penyangga ibukota bukan persoalan sulit untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di pinggiran kawasan industri. 

"Sampai sekarang, tidak ada anak muda yang direkrut (perusahaan). Malah kalah bersaing dengan pendatang," pungkasnya.  

Gibran Garis Keras (GGK) berharap, dengan banyaknya dukungan dari relawan Prabowo Gibran di Kabupaten Sidoarjo bisa seiring dengan rekomendasi partai politik yang kelak akan menjadi syarat pendaftaran di KPU Kabupaten Sidoarjo. 

Untuk diketahui, sesuai data BPS tahun 2023, Sidoarjo masuk sepuluh kabupaten dan kota dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) dari urutan yang terbesar di provinsi Jawa Timur pada 2023 yakni sebesar 8,05 persen, disusul Kabupaten Gresik 6,82 persen, Kota Malang 6,8%, Kota Surabaya 6,76%, Kabupaten Bangkalan 6,18 persen, Kota Madiun 5,85 persen, Kabupaten Kediri 5,79 persen, Kabupaten Malang 5,7 persen, Kabupaten Tulungagung 5,65 persen, dan Kota Pasuruan 5,64 persen.

Read More

Istana Tegaskan Tak Ada Reshuffle Kabinet pada 14 atau 15 Agustus

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana memastikan hingga saat ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum berencana melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju.

Penegasan itu Ari sampaikan merespons isu reshuffle sejumlah menteri yang kembali beredar kencang belakangan.

"Tidak ada rencana atau tidak ada agenda reshuffle kabinet pada tanggal 14 atau 15 Agustus 2024, seperti isu yang beredar," kata Ari, Rabu (14/8).

Namun, Ari mengingatkan bahwa reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden. Reshuffle juga dilakukan sesuai dengan kebutuhan presiden.

"Seperti yang telah disampaikan Bapak Presiden ke media, 13 Agustus 2024 di IKN, bahwa pengangkatan dan pemberhentian menteri adalah hak prerogatif presiden yang dapat dipergunakan jika diperlukan," ujarnya.

Presiden Jokowi sebelumnya juga telah merespons isu reshuffle yang belakangan beredar. 

Jokowi tidak membantah atau membenarkan, ia hanya mengatakan reshuffle bisa saja dilakukan jika perlu.

"Ya kalau diperlukan, kalau diperlukan. Saya kan sudah ngomong dari dulu, kalau diperlukan. Saya masih punya hak prerogatif itu," kata Jokowi usai meninjau lapangan latihan PSSI di IKN, Kalimantan Timur, Selasa (13/8).

Saat ditanya apakah dalam waktu dekat reshuffle itu diperlukan, Jokowi hanya terkekeh dan beranjak dari area tempat sesi tanya jawab bersama awak media.

Menurut laporan Tempo, ada empat posisi menteri yang disebut akan diganti. Pertama, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar akan diganti dengan Raja Juli Antoni.

Kedua, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly akan diganti oleh Supratman Andi Agtas.

Ketiga, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif diganti dengan Bahlil Lahadalia. Keempat, Menteri Investasi Bahlil yang akan digantikan oleh Rosan Roeslani.

Terpisah, DPP PDIP pun mengaku turut mendengar kabar dua menterinya bakal dicopot dalam wacana kocok ulang kabinet Jokowi. 

Ketua DPP PDIP Deddy Yevry Sitorus mengaku mendengar kabar tersebut sejak pekan lalu.

Reshuffle itu disebut akan menyasar Yasonna Laoly dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspa Yoga.

Read More

Jalin Silaturahmi, Pangkoarmada II Terima Kunjungan Rektor Universitas Dr. Soetomo

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Dalam rangka menjalin tali silaturahmi, Pangkoarmada II Laksamana Muda TNI Ariantyo Condrowibowo, menerima kunjungan dari Rektor Universitas Dr. Soetomo Prof. Dr. Siti Marwiyah, S.H., M.H., bertempat di Gedung VIP Nala Koarmada II, Ujung Surabaya. Rabu (14/8).

Kunjungan dari Rektor Universitas Unitomo disambut baik oleh Pangkoarmada II dengan harapan nantinya melalui kunjungan ini akan terwujud kerja sama yang baik bagi Koarmada II dan Universitas Dr. Soetomo.

Selaras dengan Pangkoarmada II, Rektor Universitas Dr. Soetomo mengucapkan terima kasih atas waktu serta kesempatan yang telah diberikan oleh Pangkoarmada II dan juga diharapkan dapat terjalin kerja sama yang baik antara Koarmada II dengan Univertsitas Dr. Soetomo hingga kedepannya.

Read More

Hasto Siap Hadapi Panggilan KPK, Singgung 2 Kali Tolak Jadi Menteri

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan siap kembali memenuhi panggilan KPK dalam kasus dugaan suap penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024 dengan tersangka Harun Masiku.

Hasto bahkan menyatakan siap jika harus tiga kali dipanggil dalam sehari. Dia menegaskan bahwa dirinya akan tetap berdiri pada kebenaran.

"Kita siap menerima panggilan, sehari tiga kali juga siap. Karena kita kan berdiri pada kebenaran," kata Hasto di kantor pusat DPP PDIP, Jakarta, Rabu (14/8).

Hasto mengatakan partainya mengajarkan kader untuk tetap berani dan tidak takut masuk penjara selama berada pada kebenaran. 

Menurut dia, Bung Karno pun masuk penjara karena keyakinannya yang dianggap benar.

"Itu bagian dari ritual seorang pemimpin mendapatkan gemblengan dengan penjara, yang penting bukan pada masalah korupsi," katanya.

Secara pribadi, Hasto mengaku jika dirinya ingin korupsi, dia bisa menjadi menteri atau anggota DPR dalam beberapa periode. 

Toh, dia bisa melakukannya sebab ia memiliki kesempatan itu. Namun, dia memilih untuk tetap mengurus partai.

"Kalau saya pribadi ya kalau mau korupsi, kenapa sih enggak mau jadi pejabat negara mau, jadi menteri dua kali enggak mau, anggota dewan tiga kali juga enggak mau. Lebih memilih membangun partai apa kemudian melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum," kata dia.

Hingga kini Hasto belum menerima panggilan lanjutan dalam kasus tersebut. KPK terakhir mengaku belum ada kebutuhan untuk kembali memanggil Hasto.

"Kita tunggu saja karena, kalau seandainya memang penyidik membutuhkan keterangannya, baik itu di perkara Tersangka HM dan perkara DJKA, nanti penyidik akan melakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di gedung Merah Putih KPK, Senin (5/8).

Read More

Kejati Tahan Sekretaris Dinkes Sumut Terkait Dugaan Korupsi APD COVID-19

Medan - KABARPROGRESIF.COM Tim Penyidik Pidsus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut menetapkan Sekretaris Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumut Aris Yudharianayah dan Pejabat Pembuat Komitmen di Dinkes Sumut Ferdinand Hamzah Siregar sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan alat perlindungan diri (APD) COVID-19 tahun 2020. 

Keduanya kemudian ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka.

"Akibat perbuatan tersebut berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh tim audit forensik bersertifikat telah terjadi kerugian negara sebesar Rp 24.007.295.676,80," kata Koordinator Bidang Intelijen Kejati Sumut Yos A Tarigan, Rabu (14/8/2024).

Keduanya disangkakan Pasal 2 ayat (1) Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

"Kedua tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung mulai tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan 2 September 2024 di Rumah Tahanan Negara Klas I Medan," tutupnya.

Dalam kasus dugaan korupsi APD COVID-19 ini, Kejati terlebih dahulu menetapkan Kepala Dinkes Sumut Alwi Mujahit Hasibuan dan pemenang tender Robby Messa Nura. 

Keduanya saat ini telah menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Medan.

Keduanya dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) hukuman 20 tahun penjara dan denda sebesar Rp 500 juta subsidair 6 bulan penjara.

Robby diduga menerima aliran dana sebesar Rp 17 miliar dari Rp 24 miliar kerugian negara di kasus dugaan korupsi pengadaan APD COVID-19 Pemprov Sumut tahun 2020. 

Sedangkan Alwi diduga memperoleh uang Rp 1,4 miliar dari Rp 24 miliar kerugian negara.

Read More

Antisipasi Kenakalan Remaja di Surabaya, Satpol PP Goes To School Kenalkan Perda

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Pemkot (Pemkot) Surabaya rutin menggelar Satpol PP Goes To School di lingkungan pendidikan. 

Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengantisipasi kenakalan pelajar di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Selain itu, program Satpol PP Goes To School turut mensosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya No 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Kepala Bidang (Kabid) Pengembangan Sumber Daya Satpol PP Kota Surabaya, Dwi Hargianto mengatakan, kali ini program Satpol PP Goes To School mengunjungi SD Khadijah 3 Surabaya. 

Kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk kegiatan preventif Satpol PP Surabaya dalam melakukan sosialisasi terhadap bahaya kenakalan anak-anak di lingkungan sekolah. 

“Untuk kegiatan Satpol PP Goes To School ini, kami berangkat dari kenakalan yang terjadi di lingkungan sekolah seperti bullying, penggunaan gadget yang berlebihan, serta pengenalan Perda pada siswa-siswi disini,” kata Dwi Hargianto, Rabu (14/8).

Dwi Hargianto membeberkan, Satpol PP Goes To School juga melakukan penilaian pada perwakilan Duta Trantibum yang telah dipilih oleh tiap sekolah. 

Duta Trantibum merupakan perwakilan dari tiap sekolah. Harapannya, Duta Trantibum dapat memberikan contoh perilaku baik bagi para pelajar.

“Mereka juga dapat menjadi jembatan antara guru dan siswa terkait permasalahan yang mereka alami di sekolah,” bebernya.

Melalui Satpol PP Goes To School, Dwi Hargianto berharap bahwa edukasi yang diberikan kepada para pelajar dapat menjadi bekal sehingga mereka bisa lebih bijak selama di lingkungan sekolah maupun di masyarakat. 

“Kami berharap anak-anak dapat berperilaku bijak dan baik, tidak membully teman di sekolah, serta bisa menjaga keamanan dan kenyamanan di masyarakat,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Sekolah SD Khadijah 3 Surabaya, Nurul Hidayati mengatakan, pihaknya mendukung adanya program Satpol PP Goes To School. 

Sebab, menurutnya, perlu ada edukasi kepada pelajar terkait ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan sekolah dan masyarakat.

“Semoga dengan kegiatan ini, tidak ada perilaku bullying di lingkungan sekolah, sesuai dengan apa yang kami sampaikan pada anak-anak Stop Bullying, Start Caring and Loving,” tandas Nurul Hidayati.

Read More

PDIP Resmi Usung Isran Noor Jadi Cagub di Pilkada Kaltim

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) resmi mengusung Isran Noor dan Hadi Mulyadi sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Timur, yang menjadi daerah ibu kota negara (IKN) Nusantara.

Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam acara 'Pengumuman Bakal Calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah Kader PDI Perjuangan' di Kantor DPP PDIP Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (14/8). 

"Dari Kalimantan Timur Bapak Isran Noor dan Hadi Mulyadi," kata Sekjen Hasto.

Hasto berkata jumlah total calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang telah diputuskan Megawati dan diumumkan hari ini berasal dari 305 daerah. Dari jumlah itu, ada 13 kepala daerah provinsi yang diumumkan.

"Jadi total kab/kota sebanyak 292 daerah. Nama-nama lengkapnya disampaikan di dalam SK Ketua Umum PDIP," ujarnya.

Dalam acara ini para calon kepala daerah yang telah diumumkan resmi juga langsung menerima surat rekomendasi secara simbolis.

Isran Noor adalah putra daerah kelahiran Sangkulirang, Kutai Timur, 20 September 1957.

Dia sarat pengalaman organisasi. Semasa muda Isran menjadi Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) Fakultas Pertanian UNMUL tahun 1978-1979.

Dia juga pernah tercatat sebagai pengurus KOSGORO, anggota ICMI Kaltim, hingga Ketua Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (DPP PERHIPTANI) masa bakti 2016-2021.

Isran Noor dan Hadi Mulyadi adalah pasangan petahana. Pada 2018 mereka diusung oleh Gerindra, PKS dan PAN. Pasangan ini meraih 31,33 persen, mengalahkan tiga pasangan calon lain termasuk dari PDIP. Saat itu, PDIP mengusung pasangan Rusmadi-Safarudin.

Sebelum diumumkan hari ini, Isran Noor telah mendapat rekomendasi dari DPD PDIP Kaltim. 

"Kami menegaskan komitmen untuk memberikan pilihan kepada masyarakat dengan mengusung pasangan Isran Noor dan Hadi Mulyadi sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim. 

Dukungan ini sedang berproses ke DPP. Jadi tunggu saja," kata Ketua DPD PDIP Kaltim Safaruddin di Samarinda, 16 Juli lalu.

Dia juga tercatat pernah menjadi kader NasDem sebelum memutuskan keluar pada 2023 lalu.

Pada Pilkada 2024, PDIP mengklaim semakin banyak mengusung kader internal. Hasto menyebutnya sebagai bukti keberhasilan proses kaderisasi yang berjalan secara sistemik.

"Dari total 305 daerah, pertama terdapat lima calon gubernur dan enam calon wakil gubernur dari PDIP. Kedua, dari 292 kabupaten/kota, terdapat 141 calon kepala daerah dan 103 calon wakil kepala daerah dari PDIP," kata Hasto. 

Read More

1.493 peserta Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN Tahun 2024 lolos tes Kesehatan

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Pusdokkes Polri melaksanakan rapat bersama dengan pimpinan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) selasa (13/08/24) di ruang rapat Sabhayatama IPDN Kampus Jakarta.

Rapat ini membahas Seleksi Penerimaan Calon Praja (SPCP) IPDN Tahun 2024 yang pelaksanaannya berlangsung di 38 Polda seluruh Indonesia.

Hadir dalam rapat ini Rektor IPDN, Prof. Dr. Drs. H. Hadi Prabowo, M.M, wakil Rektor IPDN Bidang Akademik dan Inovasi, Prof. Dr. Hyronimus Rowa, Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.2.2/2290/SJ tanggal 15 Mei 2024 tentang Pelaksanaan SPCP IPDN Tahun 2024 dan Hasil Rapat Koordinasi IPDN dengan Mabes Polri terkait Jadwal Pelaksanaan Seleksi Lanjutan, Polri dipercaya untuk menggelar tahapan seleksi kesehatan dan psikologi bagi calon-calon praja IPDN Pada SPCP IPDN tahun 024.M.Si., Karokespol Pusdokkes Polri, Brigjen Pol. dr. I Gusti Gede Maha Andika Jaya serta sejumlah pejabat utama SSDM Polri.2

Di kesempatan ini, Karokespol Pusdokkes Polri, Brigjen Pol. dr. I Gusti Gede Maha Andika Jaya menyampaikan hasil pemeriksaan Kesehatan pada SPCP IPDN Tahun 2024.

“Dari 2.150 orang yang terdaftar, sebanyak 2.108 peserta hadir menjalani pemeriksaan, 42 orang tidak hadir. Lalu berdasarkan Rikkes, 1.586 orang memenuhi syarat. Sisanya 522 tidak memenuhi syarat,” ujar Brigjen Pol. dr. I Gusti Gede Maha Andika Jaya dalam pemaparannya.

Brigjen Pol. dr. I Gusti Gede Maha Andika Jaya menambahkan 1.493 peserta SPCP IPDN Tahun 2024 dinyatakan Lulus tes kesehatan Tahap I.

Kombes Pol Fadly Samad selaku Kabag Diapers Biro Dalpers SSDM Polri menerangkan, seleksi calon Praja IPDN yang dilaksanakan oleh Polri, Meliputi, Kesehatan, Psikologi dan Asssmen.

“Artinya seleksi itu ada gabungan, gak mungkin Polri semua. Tetapi mungkin ada hal-hal tertentu seperti pemeriksaan Psikologi tentu menggunakan biro Psikologi Polri karena memiliki asessment Centre yang tersebar di setiap Polda, Kesehatan juga begitu karena kita sudah ada ISO,” jelas Kombes Pol Fadly Samad.

Lebih lanjut Kombes Pol Fadly Samad menjelaskan sistem rekrutmen Polri menerapkan prinsip BETAH, Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis.

Para peserta yang lolos tes Kesehatan selanjutnya dapat mengikuti Tes Psikologi, Integritas dan Kejujuran. Tes psikologi nanti akan dilaksanakan di bawah pengawasan biro Psikologi SSDM Polri.

Informasi hasil pemeriksaan Kesehatan selengkapnya bisa dilihat di website IPDN https://spcp.ipdn.ac.id/2024/ mulai tanggal 13 Agustus 2024.

Selanjutnya gladi Jaringan dan Kelistrikan untuk Tes Psikologi dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2024, serta Tes Psikologi dilaksanakan pada tanggal 20 agustus 2024.

Read More

Kejati Sumut Tangkap Bekas Direktur RSUD Kabupaten Batubara dr Marlina Lubis

Medan - KABARPROGRESIF.COM Terpidana korupsi dana klaim BPJS Kesehatan sebesar Rp 1 miliar, Marlina Lubis ditangkap tim intelijen Kejaksaan Tinggi Sumut di sebuah klinik di Jalan Cintakarya Nomor 60, Kecamatan Medanpolonia, Kota Medan. Marlina sempat buron selama 4 tahun.

Bekas Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Batubara ini terbukti menggunakan dana hasil klaim BPJS Tahun Anggaran 2014 dan 2015. 

Penangkapan dilakukan setelah Kejaksaan Negeri Batubara melakukan pemanggilan agar terpidana melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, namun tidak diindahkan.

“Keberadaan terpidana sudah terdeteksi sejak 10 Agustus. Kejari Batubara menetapkannya masuk daftar pencarian orang sejak empat tahun lalu. Saat ditangkap, terpidana tidak melakukan perlawanan,” kata Koordinator Bidang Intelijen Kejati Sumut Yos A Tarigan, Selasa, 13 Agustus 2024.

Setelah ditangkap, terpidana diserahkan kepada penuntut umum Kejari Batubara untuk dilakukan penahanan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas 2A, Tanjunggusta Medan. 

Terpidana terbukti bersalah melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan subsider.

Majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan memvonis terpidana dengan penjara lima tahun enam bulan, denda Rp 300 juta dengan ketentuan jika tidak mampu membayar diganti pidana kurungan selama enam bulan.

"Terpidana juga dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp 1 miliar lebih, paling lama satu bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Kalau tidak membayar, harta bendanya disita dan dilelang penuntut umum untuk menutupi uang pengganti tersebut," kata Yos.

Read More

Pendaftaran Cak dan Ning Diperpanjang sampai 17 Agustus 2024, Ayo Jadi Bagian Duta Pariwisata dan Pemuda Surabaya

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga, serta Pariwisata (Disbudporapar) Kota Surabaya bersama Paguyuban Cak dan Ning Surabaya (PCNS) membuka pendaftaran pemilihan Duta Wisata Cak dan Ning Surabaya 2024. Pendaftaran PCNS 2024 itu diperpanjang sampai 17 Agustus 2024. 

Kepala Bidang Pariwisata Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga, serta Pariwisata (Disbudporapar) Kota Surabaya, Farah Andita Ramdhani menyampaikan, sebelumnya, pendaftaran PCNS 2024 berakhir pada 15 Agustus 2024. 

Namun pihaknya melihat banyaknya antusiasme peserta yang mendaftar, maka Disbudporapar Surabaya memperpanjang pendaftaran PCNS hingga 17 Agustus 2024. 

“Semua persyaratan bisa dilihat di akun instagram @cakningsby dan akun instagram @surabayasparkling. Sampai saat ini, sudah banyak yang mendaftar dan sudah mengembalikan berkas formulir,” kata Farah, Rabu (14/8).

Farah mengaku bahwa per 14 Agustus 2024, sebanyak 200 peserta lebih, telah mendaftarkan dirinya secara online untuk bergabung dalam PCNS 2024. 

“Kita lihat dari tahun ke tahun, pesertanya antusias dan kita membuka pendaftaran sampai tanggal 17 Agustus 2024. Semoga pemuda Surabaya tidak melewatkan pendaftaran PCNS 2024,” ungkapnya.

Dengan perpanjangan masa pendaftaran ini, Farah menjelakan, para peserta yang mendaftarkan dirinya dalam PCNS 2024 tidak hanya menjadi Duta Pariwisata, tetapi juga menjadi Duta Pemuda yang masuk ke dalam bagian program Pemkot Surabaya.

Dengan demikian, para pemuda Surabaya dapat berkontribusi lebih dalam program pembangunan di Kota Pahlawan. 

“Jadi tidak hanya terkait pariwisata tetapi juga bersinergi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkot Surabaya,” terangnya.

Farah menambahkan, setelah pendaftaran ditutup nanti, tahapan berikutnya pada 18 Agustus 2024 akan dilakukan technical meeting di kawasan Kota Lama Surabaya. Sedangkan babak penyisihan akan dimulai pada 23-29 Agustus 2024. 

Selanjutnya, semifinal akan berlangsung pada 30 Agustus 2024. Nantinya, para peserta yang lolos dalam babak semifinal akan mengikuti pra-karantina pada 31 Agustus - 1 September 2024. 

Kemudian, para peserta akan mengikuti masa karantina pada 2 - 6 Agustus 2024. 

“Materi pada sesi karantina selalu kami perbaharui setiap tahunnya. Setiap angkatan memiliki tema berbeda, selama masa seleksi para peserta akan mendapat banyak pengetahuan. Dan nanti Grand Final akan dilaksanakan pada 7 September 2024 di Kota Lama Surabaya,” pungkasnya.

Read More

Citra Polri di Dunia Nyata Dinilai Lebih Baik Ketimbang Medsos

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Citra Polri kerap dinilai negatif oleh masyarakat akhir-akhir ini. Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi mengatakan penilaian buruk terhadap Korps Bhayangkara hanya di media sosial (medsos). 

Sejatinya, berdasarkan angka dan fakta citra Polri masih baik.

“Penilaian negatif terhadap Polri lahir dari mereka yang berasumsi berdasarkan apa yang viral di medsos dan mayoritas yang viral itu adalah negatif. Sementara positifnya dikesampingkan. Padahal, dalam angka dan fakta, citra Polri jauh lebih baik dari di medsos. Akurat mana asumsi sebelah mata atau angka dan fakta?” Kata Haidar Alwi dalam keterangan tertulis, Rabu, (14/8/2024)

Haidar mengatakan citra Polri buruk di medsos karena yang diviralkan cenderung pada hal-hal negatif. 

Yakni berkaitan dengan ulah oknum maupun pernyataan pihak-pihak yang tidak puas usai kalah dalam perkara tertentu.

Sedangkan, kata dia, prestasi Polri tidak mendapatkan atensi atau diabaikan begitu saja. 

Hal itu, menurut Haidar terjadi karena masyarakat lebih suka melihat satu kekurangan dibanding seribu prestasi.

Dia menjelaskan dalam angka dan fakta, citra Polri di masyarakat semakin baik. Hal itu terlihat dari dua hasil survei Litbang Kompas belum lama ini. 

Menurutnya, Survei Litbang Kompas menunjukkan citra positif Polri naik sebesar 1,5 persen dalam kurun waktu enam bulan.

Dari 71,6 persen pada akhir 2023 menjadi 73,1 persen pada pertengahan 2024. Bahkan, Polri disebut menjadi salah satu lembaga negara dengan citra positif tertinggi setelah TNI. 

Polri mengungguli Kejaksaan, Mahkamah Agung, KPK, Mahkamah Konstitusi, DPR dan DPD RI.

“Ini membuktikan bahwa meski digoyang dan diserang dari manapun, Polri tetap bekerja dengan baik dan semakin dipercaya oleh masyarakat,” ungkap Haidar.

Namun, Haidar menyadari ada saja serangan datang terhadap Polri. 

Serangan itu tidak hanya datang dari luar, seperti dari ‘haters’ dan pihak-pihak yang tidak puas karena kalah dalam kasus tertentu. 

Melainkan juga dari dalam institusi Polri itu sendiri. Menurutnya, serangan dari dalam ini jauh lebih berbahaya ketimbang serangan dari luar.

“Bukan ulah oknum nakal, bukan. Tapi saya menengarai ada upaya merusak citra Polri. Gegabahnya, upaya ini dilakukan secara terbuka. Tujuannya mengincar kursi Kapolri untuk menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Ini keliru karena menjadi duri dalam daging,” ujar Haidar.

Maka itu, Haidar meminta Polri agar tetap solid, bersaing secara sehat dan menjaga nama baik institusi. 

Mengingat, tantangan yang dihadapi Polri saat ini maupun di masa depan akan semakin berat.

“Sulit untuk memenangkan pertarungan di luar jika pada saat yang bersamaan harus menghadapi pertarungan dari dalam,” kata Haidar.

Di samping itu, masyarakat diharapkan tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu dan narasi-narasi yang bernada negatif terkait Polri. 

Di mana tidak sedikit di antaranya diviralkan dengan maksud merusak citra Korps Bhayangkara.

“Penilaian yang sehat adalah penilaian yang bukan berdasarkan kebencian dan hanya dari satu sisi semata. Cek dulu dari dua sisi, positif dan negatif. Bandingkan dengan data dan fakta. Itu baru masyarakat modern yang cerdas,” pungkas Haidar Alwi.

Read More

Pangkoarmada II Pimpin Rapat Persiapan HUT TNI AL Tahun 2024

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pangkoarmada II Laksda TNI Ariantyo Condrowibowo memimpin rapat persiapan HUT TNI Angkatan Laut Tahun 2024, bertempat di Ruang Kogasgabfib Gedung Soedomo Kodiklatal, Surabaya. Rabu (14/8/2024).

Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan pada HUT TNI AL tahun ini diantaranya bakti sosial, pengobatan gratis, makan siang bergizi, tabur bunga, Naval Base Open Day (NBOD), Admiral Dinner, Upacara HUT TNI AL di Dermaga Madura Ujung Koarmada II, dan Focus Group Discussion (FGD) Kapal Selam. 

Diakhir kegiatan, Pangkoarmada II menegaskan kepada seluruh panitia masing-masing bidang untuk bekerja keras menampilkan yang terbaik pada HUT TNI AL Tahun 2024 yang akan diselenggarakan di Koarmada II.

Read More