Jaksa Tahan 2 Pegawai DLH Cilegon Terkait Kasus Korupsi Retribusi Sampah

Cilegon - KABARPROGRESIF.COM Kejaksaan Negeri (Kejari) Cilegon menetapkan 2 pegawai Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Cilegon sebagai tersangka kasus dugaan korupsi retribusi sampah 2020-2021.

Kedua tersangka adalah Bendahara Penerimaan pada Subbagian Keuangan DLH berinisial MR dan seorang pegawai Tenaga Harian Lepas (THL) berinisial RP. 

Keduanya oleh penyidik ditetapkan tersangka dan ditahan di Rutan Serang.

"Pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 ditemukan adanya pembayaran retribusi yang telah diterima oleh MR selaku Bendahara Penerimaan pada Subbagian Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon dan RP selaku Tenaga Harian Lepas (THL) pada Bendahara Penerimaan pada Subbagian Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon dari wajib retribusi, namun tidak ditindaklanjuti dengan menyetorkan uang pembayaran retribusi sampah tersebut ke kas daerah," kata Kasi Ryan Anugerah, Kamis (15/8/2024).

Berdasarkan hasil penyidikan, ada 3 pola yang dilakukan kedua tersangka atas pungutan retribusi sampah tersebut. 

Pola pertama dengan tidak menyetorkan sama sekali ke kas daerah, kedua disetorkan sebagian, dan ketiga mengurangi kubikasi sampah.

"Ada yang tidak disetorkan sama sekali dan ada pula yang disetorkan hanya sebagian, selain itu juga ditemukan adanya manipulasi dokumen dengan mengurangi jumlah kubikasi sampah dan tagihan retribusi yang harus disetorkan ke kas daerah," tuturnya.

Uang hasil dugaan korupsi yang dilakukan kedua tersangka dipakai untuk bermain judi online hingga liburan ke Bali. 

Penyidik menemukan uang yang tidak disetorkan ke kas daerah dari retribusi sampah tersebut mencapai Rp 550 juta.

"Bahwa uang hasil pembayaran retribusi sampah yang tidak dilakukan penyetoran ke kas daerah tersebut digunakan oleh saudara MR dan saudara RP untuk kepentingan pribadi salah satunya untuk bermain judi online dan liburan ke Bali," tuturnya.

Kedua tersangka dikenai Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan/atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

"Dikarenakan tersangka MR dan RP memenuhi syarat alasan objektif dan subjektif penahanan serta demi memperlancar proses penyidikan, maka terhadap kedua orang tersangka tersebut dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Serang selama 20 hari terhitung sejak tanggal 15 Agustus 2024-3 September 2024," pungkasnya.

Read More

Peringati HUT RI ke- 79, Pj. Gubernur Jatim Serahkan Bantuan ke Janda Perintis Kemerdekaan dan Ahli Waris Keluarga Pahlawan Nasional

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Bertempat di halaman Gedung Negara Grahadi Surabaya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Rabu (14/8/2024) menyerahkan bantuan kepada para janda perintis kemerdekaan, ahli waris keluarga pahlawan nasional, penyandang disabilitas, dan lansia.

Penyerahan bantuan senilai Rp 2,5 juta per orang ini dilakukan Pj. Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan atas jasa mereka kepada negara. 

Bantuan ini diberikan dalam bentuk souvenir, sembako, tali asih, serta alat bantu mobilitas bagi penyandang disabilitas dan lansia.

Pada kesempatan tersebut, Adhy Karyono menyampaikan bahwa bantuan ini merupakan bentuk perhatian dan penghargaan dari pemerintah kepada mereka yang telah berjasa memperjuangkan kemerdekaan. 

"Tugas kita adalah mengisi kemerdekaan dengan sebaik-baiknya untuk kemajuan negara. Mari kita bergotong royong membangun Jawa Timur menjadi provinsi yang maju dan sejahtera," ujarnya.

Pemberian bantuan ini disalurkan melalui Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Tagana. 

Sebanyak 3 perintis kemerdekaan, 87 janda perintis kemerdekaan, 30 ahli waris keluarga pahlawan nasional menerima bantuan tersebut. 

Selain itu, sekitar 560 penyandang disabilitas dan lansia juga menerima alat bantu mobilitas seperti kursi roda, walker, dan alat bantu dengar. 

Penerima bantuan menyambut baik bantuan dari pemerintah ini.

Penyerahan bantuan ini merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia. 

Ke depan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan terus memberikan perhatian dan dukungan kepada para veteran dan pejuang kemerdekaan serta masyarakat yang membutuhkan.

Read More

Edy Rahmayadi Optimis Menang Pilgubsu

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Bakal calon gubernur Sumatera Utara (Sumut) usungan PDIP, Edy Rahmayadi, merasa yakin dapat memenangkan pertarungan di Pilgub Sumatera Utara (Pilgubsu) 2024. 

Dia pun mengaku tidak masalah jika harus berhadapan dengan koalisi 'gemuk' Bobby Nasution sebagai kompetitornya.

"Oh yakin saya menang. Itu bukan soal gemuk atau tidak gemuk. Politik adalah suatu kendaraan demokrasi, politik mempunyai hak untuk menentukan siapa pemimpinnya," ujar Edy kepada wartawan di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2024).

Dia menilai urusan koalisi merupakan hak pilihan yang menjadi bagian dari demokrasi. Nantinya pun, kata dia, rakyat yang memiliki hak untuk menentukan gubernur pilihannya.

Dia juga mengaku tidak merasa tertekan dengan koalisi 'gemuk' yang dimiliki Bobby Nasution. 

Menurutnya yang terpenting adalah pemenuhan persyaratan berupa kursi partai pengusung.

"Saya saat ini yang sudah komunikasi dan akan didukung oleh PDIP dan Hanura. Jumlah kursinya adalah 21 dari PDIP, 5 dari Hanura. Berarti 26. Jadi persoalan bukan gemuk atau kurus, tapi adalah kuota yang bisa mengantar berlayar untuk demokrasi," ungkap Edy.

Sementara untuk calon pendampingnya, dia menyebut masih dalam tahap penggodokan. 

Dia menjelaskan calon pendampingnya pun bisa dari internal partai hingga akademisi.

"Banyak yang sedang digodok. Ada yang dari partai, ada yang dari akademisi," pungkasnya.

Seperti diketahui, PDIP resmi mengusung Edy Rahmayadi maju di Pilgub Sumut 2024. 

Ketua DPP Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun menyerahkan surat tugas tersebut langsung ke Edy Rahmayadi di Deli Serdang, Sumut.

"Saya dan jajaran DPP, jajaran Satgas dari pusat, kami ditugaskan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan untuk menyerahkan tugas partai kepada Bapak Letnan Jenderal Edy Rahmayadi nanti menjadi Gubernur Sumatera Utara," kata Komarudin di Lapangan Astaka, Deli Serdang, dilansir detikSumut pada Sabtu (10/8).

Surat tugas tersebut bernomor:3211/ST/DPP-VIII/2024 per tanggal 8 Agustus 2024. Dalam surat tugas tersebut, Edy diminta untuk melakukan konsolidasi internal.

"Melaksanakan konsolidasi pemenangan Pilkada 2024 dengan DPD, DPC, PAC, ranting dan anak ranting dan seluruh elemen PDI Perjuangan di Provinsi Sumatera Utara dalam waktu 2 minggu setelah surat tugas ini diberikan," ucapnya.

Selain itu, Edy juga ditugaskan untuk melakukan pemetaan politik bersama PDIP di Sumut untuk pemenangan pilkada. 

Edy lalu juga ditugaskan untuk mencari tambahan partai pendukung, namun jika tidak dapat maka tetap bisa mengusung sendiri.

"Menyiapkan koalisi partai pendukung untuk menambah syarat pendaftaran pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara pada Pilkada serentak 2024 di KPU Provinsi Sumatera Utara. Jadi cari partai tambahan, tapi kalau sudah diborong, hari ini kan kita terkenal dengan demokrasi kotak kosong, kosong kosong kita perahu sendiri siap kita lawan," ujarnya.

Read More

Satgas Pangan Polri Tinjau Kualitas Pangan di Pasar Tambun, Harga Cabai Turun Drastis

Bekasi - KABARPROGRESIF.COM Tim gabungan Satgas Pangan Polri dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) melakukan pemantauan intensif terhadap pasokan, harga, dan keamanan pangan di Pasar Tambun, Kabupaten Bekasi. 

Hasilnya cukup menggembirakan, sejumlah harga komoditas mengalami penurunan signifikan, terutama cabai.

Penyidik Madya Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Kombes Didik Sudaryanto, menyampaikan bahwa penurunan harga paling mencolok terjadi pada cabai rawit merah yang turun hingga Rp10.000 per kilogram. 

Penurunan harga juga terjadi pada cabai merah keriting, bawang merah, bawang putih, dan telur ayam ras.

“Hanya Minyak Kita yang mengalami sedikit kenaikan,” ujar Didik.

Selain memantau harga, Satgas Pangan juga melakukan pengujian keamanan pangan terhadap sejumlah komoditas seperti daging ayam, ikan, sayur-mayur, dan beras. 

Hasilnya, tidak ditemukan adanya kandungan formalin dan pestisida pada sampel yang diambil.

Mengenai beras SPHP, Didik menjelaskan bahwa penyaluran sementara dihentikan karena pasokan beras dari petani masih mencukupi dan harga di pasaran juga relatif stabil.

“Namun, jika nanti terjadi kekurangan pasokan atau harga melambung tinggi, penyaluran beras SPHP akan kembali dilakukan,” tegasnya.

Dengan hasil pemantauan yang positif ini, Satgas Pangan berharap dapat menjaga stabilitas harga pangan dan memastikan kualitas pangan yang aman bagi masyarakat.

Berikut harga beberapa komoditas bahan pangan yang ada di Pasar Tambun:

– Telur Ayam Ras: 27.000/kg

– Cabai Merah Keriting: 42.000/kg

– Cabai Rawit Merah: 70.000/kg

– Bawang Merah Brebes: 25.000/kg

– Bawang Putih: 42.000/kg

– Daging Ayam: 33.000/kg

– Daging Sapi: 140.000/kg

– Beras Premium 15.000/kg

– Beras Medium 12.000/kg

– Garam 16.000/kg

– Gula Curah 17.600/kg

– Gula Pasir Kemasan 18.000/kg

– Tepung Terigu 10.000/kg

– Minyak Kita Rp 15.500/L

Read More

Catatan PKS di P-APBD Surabaya 2024: Anggaran UMKM turun drastis, PAD parkir jauh dari target

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Surabaya, memberikan sejumlah catatan dalam penyampaian Pendapat Akhir Fraksi, saat rapat paripurna pembahasan Rancangan Perubahan APBD Kota Surabaya 2024.

Anggota Fraksi PKS DPRD Surabaya Aning Rahmawati saat penyampaian pandangan akhir Fraksi PKS mengatakan anggaran UMKM di mengatakan, anggaran UMKM di APBD tahun 2024 sebesar Rp 11,8 miliar.

“Tentunya ini sangat jauh dari Anggaran untuk UMKM di Tahun 2023, yang mencapai angka 3 triliun rupiah. Semoga anggaran yang telah dialokasikan ini, meskipun berkurang, dapat diserap seluruhnya,” ujarnya pada Senin (13/8/2024).

Fraksi PKS juga meminta agar program perbaikan Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni) yang jumlahnya telah ditambahkan 140 unit menjadi 1640 unit hingga akhir 2024, dapat seluruhnya dilaksanakan.

“Selain itu, sangat disayangkan tidak adanya pembangunan Rusunawa pada Tahun 2024 ini. Padahal antrian penghuni Rusunawa sudah mencapai 12.000 KK lebih,” imbuh Aning.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya tersebut juga memberikan catatan soal transportasi publik yang bertujuan mengurangi polusi udara, serta mengurai kemacetan. Fraksi PKS meminta agar pemerintah kota melalui Perangkat Daerah terkait, meningkatkan kinerjanya seiring dengan antusias warga kota untuk menggunakan berbagai moda transportasi publik yang disediakan.

Aning menambahkan, idealnya antusiasme warga ini dibalas dengan alokasi anggaran yang besar untuk meningkatkan layanan, baik penambahan rute maupun penambahan unit.

“Ataupun alokasi anggaran untuk skema Buy The Service (BTS) pengadaan rute baru dan unit baru melalui andil pihak ketiga, yang sudah berjalan. Namun jumlahnya dirasa masih belum memadai, untuk menampung transportasi sebagian besar warga kota dari berbagai rute,” terangnya.

Fraksi PKS menyayangkan capaian pendapatan dari perhubungan masih di angka 26,6% dari target 95,4 miliar rupiah. pendapatan dari parkir Tepi Jalan Umum (TJU) masih berkisar di angka 23% pada Juli 2024.

“Ini menjadi tantangan bagi Pemkot. Apalagi ada rencana pembentukan BLUD Parkir dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan parkir. Fraksi PKS berharap target capaian pendapatan parkir dapat tercapai, bahkan melebihi target,” kata Aning.

Aning kembali mengatakan, Fraksi PKS meminta pemerintah kota untuk menyelesaikan program pengendalian banjir yang memiliki anggaran senilai Rp 776 miliar. 

Nilai ini terhitung besar jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

“Satu hal yang perlu menjadi catatan adalah, dengan banyaknya box culvert sebagai solusi banjir di kota Surabaya, maka harus segera dicari inovasi alat untuk mencegah dan mengatasi sedimentasi di seluruh box culvert. Agar tidak menjadi titik banjir baru karena endapan yang tinggi di seluruh box culvert di kota Surabaya,” terangnya.

Menurut Aning, Fraksi PKS juga mencermati serapan perangkat daerah terkait pengendalian banjir dan juga pembangunan jalan, masih di angka 22,89%. Ini tentu patut menjadi perhatian.

“Perlu kerja keras agar serapan anggaran 2024 dapat terwujud 100%, dan seluruh program pengendalian banjir dan pembangunan jalan, dapat terealisasi,” jelasnya.

Meski memberikan deretan catatan dalam pansangan akhirnya, Fraksi PKS DPRD Surabaya menerima Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. 

Read More

Airlangga Buka Suara soal Kondisi Golkar Usai Mundur

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Airlangga Hartarto buka suara soal kondisi Golkar usai ia mundur dari jabatan ketua umum pada Sabtu (10/8) lalu.

Menurutnya, saat ini tak ada dinamika berarti yang terjadi di tubuh partai berlambang pohon beringin itu.

"Tidak ada dinamika, biasa aja. Kalau ngomong Golkar, saya nggak ngomong lagi karena sudah tidak di situ," kata Airlangga di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (14/8).

Menteri Koodinator Bidang Perekonomian itu juga merespons pernyataan Wakil Ketua DPP Golkar, Dito Ariotedjo, yang menyebut dirinya tengah berkomunikasi dengan Bahlil Lahadalia yang potensial menjadi ketua umum Golkar baru.

Ia membenarkan ada komunikasi dengan Bahlil. Hanya saja pembicaraan keduanya terkait dengan pekerjaan mereka sebagai menteri.

"Pak Bahlil kan Menteri Investasi. Nggak (diskusi soal Golkar), ngomongin investasi masa depan," ujar Airlangga.

Selain itu, Airlangga mengaku sampai saat ini belum menerima adanya undangan acara Musyawarah Nasional (Munas) Golkar yang berlangsung pada 20 Agustus mendatang di Jakarta.

"Belum ada undangannya karena Munaslubnya baru bentuk panitia. Belum disebar undangannya, bikin pun belum," pungkasnya.

Airlangga Hartarto mendadak mengundurkan diri dari kursi Ketua Umum Partai Golkar terhitung Sabtu, 10 Agustus lalu. Padahal, Golkar sebenarnya bakal menggelar Musyawarah Nasional (Munas) pada Desember 2024.

Airlangga bahkan sudah mendapat dukungan dari organisasi sayap partai untuk menjadi ketum lagi. 

Namun tiba-tiba ia menanggalkan jabatan ketum. 

Pengunduran diri ia sampaikan dalam sebuah video pernyataan kepada seluruh kader Partai Golkar yang diterima CNN Indonesia.com, Minggu (11/8).

"Maka dengan ucap Bismillahirrahmanirrahim. Atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketum DPP Golkar. Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam, Sabtu 2024," kata Airlangga dalam video tersebut.

Airlangga lantas menyinggung Golkar merupakan partai besar dan dewasa. Ia mengatakan DPP Golkar nantinya akan menyiapkan mekanisme organisasi sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang berlaku untuk menemukan pengganti ketum baru.

"Semua proses ini dilakukan dengan damai, tertib dan junjung tinggi muruah Golkar," kata dia.

Read More

Ketua Daerah Jalasenastri Armada II Pimpin Sertijab Ketua Korcab VIII Dan Ketua Korcab XIII

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Ketua Daerah Jalasenastri Armada II Ny. Dian Ariantyo Condrowibo, selaku Pengawas Daerah Armada II memimpin serah terima jabatan (Sertijab) Ketua Korcab VIII selaku Pengawas Cabang Manado Yayasan Hang Tuah dan Ketua Korcab XIII selaku Pengawas Cabang Tarakan Yayasan Hang Tuah, bertempat di Gedsung R4 Denma Koarmada II, Ujung Surabaya. Selasa (13/8).

Adapun jabatan Ketua Korcab VIII diserahterimakan dari Ny. Herny Nouldy Tangka kepada Ny. Kiky Franky Sihombing, sementara jabatan Ketua Korcab XIII diserahterimakan dari Ny. Santi Deni Herman kepada Ny. Rinny Ferry Supriady.

Melalui sambutannya, Ketua Daerah Jalasenastri Armada II mengucapkan terimakasih kepada Ny. Herny Nouldy Tangka dan Ny. Santi Deni Herman atas segala dedikasi yang telah diberikan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan penuh semangat dan pengabdian dalam menjalankan tugas.

“Kepada Ny. Kiky Franky Sihombing dan Ny. Rinny Ferry Supriady saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung di Daerah Jalasenastri Armada II serta saya yakin dan berharap dengan pengalaman dan dedikasi yang dimiliki akan membawa Daerah Jalasenastri Armada II semakin lebih baik, solid, menjaga kepedulian, dan kebersamaan dalam mencapai tujuan Bersama,” lanjut Ketua Daerah Jalasenastri Armada II.

Sebelumnya di tempat yang sama, Ketua Daerah Jalasenastri Armada II selaku Pengawas Daerah Armada II telah memimpin serah terima jabatan Pengawas Cabang Manado Yayasan Hang Tuah dan Pengawas Cabang Tarakan Yayasan Hang Tuah.

Read More

Airlangga Hartarto Mundur, DPD Golkar Surabaya: Insyaallah Tidak Mempengaruhi Pilwali

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Surabaya memastikan mundurnya Ketua Umum DPP Golkar, Airlangga Hartarto, tak berpengaruh pada persiapan dalam menghadapi pemilukada di Surabaya pada November mendatang.

Ketua DPD Partai Golkar Kota Surabaya, Arif Fathoni mengatakan bahwa pergantian Kursi ketua umum DPP Partai Golkar tak berdampak pada perhelatan Pemilukada Kota Surabaya lantaran konsolidasi partai yang terus dilakukan ditingkat bawah selama ini.

“Insyaallah tidak mempengaruhi Pilwali Surabaya, karena apa? Karena konsolidasi partai terus berlanjut, ini kan hanya regenerasi kepemimpinan di Golkar,” ucap pria yang akrab disapa mas Toni ini, Senin (12/8/2024).

Selain itu, ia yakin bahwa elit politik juga sudah membuat konsesius atas keputusan Airlangga Hartarto tersebut.

“Saya pikir senior-senior di Partai Golkar sudah membuat konsesius soal itu, kita menyadari, kita menyongsong Pemilukada 2024,” imbuhnya.

Dalam perpindahan kepemimpinan Golkar kata Toni, tak akan serta-merta mempengaruhi konstelasi politik di daerah-daerah, khususnya di Kota Pahlawan.

“Tentu Partai Golkar sudah menargetkan untuk menang 60 persen, dengan kepemimpinan yang baru, capaian yang dihasilkan oleh Ketua Umum Airlangga mengundurkan diri ini menjadi semangat, agar Ketua Umum yang baru bisa mengantarkan kemenangan di Pemilukada 2024,” bebernya.

Toni mengatakan pula, bahwa sosok mantan Ketua Umum Airlangga sudah memberikan torehan prestasi di pemilihan umum sebelumnya.

“Tentu Golkar Kota Surabaya menghaturkan terimakasih, karena di masa beliau menjabat Ketua Umum faktanya prestasinya meningkat luar biasa dalam Pemilu legislatif 2024 yang lalu,” ujar Arif Fathoni.

Saat ditanya dampak negatif pengunduran diri dari Airlangga Hartarto, pria yang akrab disapa Toni ini menjelaskan, tak ada dampak signifikan dari langkah yang diambil oleh Airlangga.

“Saya pikir tidak akan berdampak apapun, karena Golkar memiliki mekanisme yang ketat soal itu, dan capaian prestasi yang dihasilkan oleh Ketua Umum ini, akan menjadi lecutan semangat, kepemimpinan lanjutan kemenangan dalam Pemilukada 2024, dan kemenangan Pemilu Presiden serta Legislatif tahun 2029,” pungkasnya.

Read More

Hasto Buka Suara soal Pihak Mau Merebut PDIP hingga Reshuffle Jokowi

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto mengungkap pihak yang ingin mengambil alih partainya menjelang pelaksanaan Kongres partai tersebut yang akan digelar pada 2025 mendatang.

Wacana itu sebelumnya disinggung Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri saat memberi arahan kepada calon kepala daerah yang diusung PDIP, Rabu (14/8).

Hasto tak mengungkap tegas pihak yang dimaksud. Namun, menurut dia, upaya itu selama ini dilakukan di balik layar. 

Pihak yang dimaksud kerap membantah dan tak ikut campur, namun belakangan terbukti.

"Yang dikatakan Ibu tadi mainnya belakang. Ketika ditanya, tidak tahu, tidak ikut-ikutan, tidak campur tangan, itu kedaulatan partai, tapi faktanya apa yang dulu menjadi rumor itu kan terjadi," kata Hasto di kantor pusat partainya, Jakarta.

Dia pun memperingatkan bahwa seluruh unsur partai tidak akan tinggal diam menghadapi hal itu. 

Menurut Hasto, semua unsur partai mulai ranting hingga Satgas akan bergerak jika ada upaya ambil alih partai.

"Kalau ada yang mengganggu kedaulatan partai apalagi Ketum PDIP, putri proklamator, seluruh jajaran partai akan bergerak," katanya.

Sementara dalam pidatonya, Mega mengaku awalnya ingin pensiun dan menghabiskan waktu bersama keluarga. Apalagi ia saat ini sudah memiliki cicit.

Namun, dia mendengar ada pihak yang ingin mengambil alih partainya. 

Ia pun menolak tegas dan memastikan dirinya akan kembali menjabat sebagai ketua umum.

"Gue mau pensiun ah. Aku udah punya cicit kan. Lucu banget. Aih tahu-tahu disuruh jadi Ketum. Eh gitu denger ini akan diambil PDIP. Saya mau jadi Ketum lagi Hahahaha keren apa enggak? Bener nggak?" Kata Megawati.

Lebih lanjut, Hasto mengaku menghormati kabar dua menteri dari partainya akan dicopot dalam wacana kocok ulang kabinet atau reshuffle oleh Jokowi.

Hasto menjelaskan bahwa dalam tata pemerintahan, Presiden memiliki hak prerogatif untuk menunjuk atau mengganti menterinya. Menurut Hasto, partainya sejak awal tak pernah neko-neko.

"Kita menghormati hak prerogatif dari Presiden itu. Sejak awal kita kan nggak pernah neko-neko," kata Hasto.

Saat mengantar Presiden Joko Widodo menjabat untuk pertama kali, Hasto menyebut bahwa partainya toh tak minta semua jatah menteri. 

Dia bilang PDIP bisa bekerja sama dengan semua partai politik.

"Ketika kami menghantarkan jadi Presiden apakah kemudian kami minta seluruh menteri kan juga tidak. Kami bisa bekerja sama dengan partai politik," katanya.

Hasto menyebut PDIP tak pernah melakukan intervensi maupun punya dendam masa lalu. 

Dia terus mendorong agar setiap pemimpin komitmen terhadap janji-janji kampanye, dan terus terbuka terhadap kritik.

"Ketika rakyat tidak memberikan kepercayaan ya kita perbaiki diri. Itu ajaran moral politik yang diajarkan Ibu Mega kepada kami," katanya.

Ketua DPP PDIP, Deddy Yevry Sitorus mengaku mendengar kabar reshuffle terhadap dua menteri dari partainya. 

Semula, pergantian kata dia hanya menyasar Menteri ESDM Arifin Tasrif. Namun, kabar terbaru ada dua menteri PDIP yang masuk daftar.

Keduanya yakni Menkumham Yasonna Laoly dan Menteri PPPA Bintang Puspayoga.

Hasto juga menduga ada intervensi hukum di balik putusan PTUN yang mengabulkan gugatan Anwar Usman soal pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua MK menggantikan dirinya.

Menurut Hasto, pemberhentian Anwar sebagai Ketua MK telah diputuskan oleh para eks hakim MK dan para tokoh akademisi yang kredibel. Dan mereka menilai Usman telah melakukan pelanggaran etika berat.

"Ini juga tidak mungkin terjadi tanpa intervensi hukum. Orang sudah oleh tokoh-tokoh hakim MK senior yang kredibel, oleh tokoh-tokoh akademisi yang kredibel, menyatakan telah terjadi pelanggaran etika berat," kata Hasto.

Dia menilai putusan PTUN yang mengabulkan gugatan Usman memiliki implikasi yang panjang. Dia heran Usman tak malu dengan pelanggaran etik yang ia lakukan.

"Masa enggak tahu malu dengan pelanggaran etika seperti itu. Kemudian masih mencoba menjaga marwah jabatannya yang sebenernya udah kehilangan etika," katanya.

"Implikasinya sangat luas lalu, apakah kemudian keputusan-keputusannya tidak sah. Ini kan harus menjadi pertimbangan kita," imbuh Hasto.

PTUN sebelumnya mengabulkan sebagian gugatan Hakim Konstitusi Anwar Usman terkait pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi menggantikan dirinya.

Teranyar, Juru Bicara MK Fajar Laksono menegaskan hakim konstitusi Suhartoyo tetap menjabat Ketua MK karena pihaknya akan mengajukan banding terhadap putusan PTUN yang mengabulkan gugatan Anwar Usman.

Fajar menjelaskan putusan PTUN Jakarta yang membatalkan SK pengangkatan Ketua MK Suhartoyo belum inkrah alias berkekuatan hukum tetap.

Read More

Wakapolda Kaltim Sambut Hangat Kunjungan Kerja As SDM dan Kadiv Humas Polri

Balikpapan - KABARPROGRESIF.COM Bertempat di Lobby Mapolda Kaltim, Wakapolda Kaltim Brigjen Pol Dr. M. Sabilul Alif, S.H., S.I.K., M.Si., menyambut kedatangan Pejabat Mabes Polri di antaranya As SDM Polri Irjen. Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, M.Hum., M.Si., M.M., dan Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dr. H.Sandi Nugroho, S.I.K, S.H, M.Hum., Selasa (13/8/2024).

Selama kunjungan, Wakapolda Kaltim memberikan paparan detail terkait perkembangan dan pembangunan operasional Polri yang dirancang untuk menunjang keamanan di wilayah IKN Nusantara. 

Paparan ini mencakup berbagai aspek strategis, termasuk peningkatan infrastruktur, penambahan personel, serta implementasi teknologi terbaru dalam mendukung tugas-tugas kepolisian di wilayah yang akan menjadi pusat pemerintahan Indonesia tersebut.

Sementara itu ditempat terpisah, kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Yuliyanto, S.I.K., M.Sc., menekankan pentingnya sinergi antara Mabes Polri dan Polda Kaltim dalam mengawal proses pembangunan IKN Nusantara. 

Menurutnya, kesiapan Polri di daerah ini sangat krusial dalam menjamin stabilitas dan keamanan selama masa transisi serta seterusnya.

Kunjungan kerja ini diakhiri dengan diskusi mendalam antara para pejabat Mabes Polri dan Polda Kaltim mengenai langkah-langkah ke depan yang perlu diambil untuk memastikan bahwa Polri mampu menjalankan peran strategisnya dalam mendukung keberhasilan pembangunan IKN Nusantara.

Untuk diketahui, dalam Kunjungan kerja tersebut, Wakapolda Kaltim turut di dampingi pula oleh Irwasda Polda Kaltim, Karo SDM Polda Kaltim, dan Kabid Humas Polda Kaltim.

Read More

Pelantikan Anggota DPRD Jakarta 2024-2029 Dijadwalkan 26 Agustus

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI Jakarta menjadwalkan pelantikan anggota DPRD DKI Jakarta yang terpilih dalam Pemilu 2024 pada Senin, 26 Agustus.

Wakil Ketua Bamus DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengatakan masa tugas anggota dewan periode 2019-2024 berakhir pada 25 Agustus 2024.

"Pengambilan sumpah karena memang masa tugas anggota dewan periode 2019-2024 berakhir 25 Agustus. Jadi 26 Agustus harus segera ada pengambilan sumpah anggota dewan baru agar tidak terjadi kekosongan dalam masa tugas baru 2024-2029," ujar Khoirudin di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (14/8).

Ia menyampaikan Bamus DPRD DKI Jakarta sudah mendapatkan surat tugas dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melakukan sumpah jabatan tersebut.

"Satuan sudah mendapat restu dari Kemendagri. Artinya satu syarat sudah terpenuhi," ujarnya.

"Setelah disumpah tentu yang paling awal penetapan pimpinan sementara dari partai nomor urut 1 dan 2 perolehan suara 2024. Dalam hal ini akan ditetapakan oleh pimpinan partai tingkat provinsi oleh PKS dan PDIP," jelasnya.

KPU DKI Jakarta belum menetapkan perolehan resmi kursi DPRD DKI Jakarta. Penetapan akan dilakukan setelah KPU RI menetapkan perolehan suara secara nasional.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diprediksi memperoleh kursi terbanyak di DPRD Jakarta 2024-2029. Disusul PDIP, Gerindra, Golkar, dan partai lainnya.

Read More

Agung Laksono Sebut Ada Potensi Bahlil Jadi Ketum Golkar

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Ketua Dewan Pakar DPP Golkar Agung Laksono menyebut Bahlil Lahadalia berpotensi terpilih menjadi Ketua Umum Golkar tanpa melalui proses pemungutan suara atau voting dalam munaslub pada 20 Agustus nanti.

Agung menilai kans tersebut terbuka karena hingga kini tak ada sosok lain yang memiliki dukungan sebesar dukungan yang diterima Bahlil.

"Oh bisa, bisa saja kan, kan tadi saya bilang. Begini, proses pemilihan itu sama seperti di mana-mana, di DPR juga atau partai lain atau di ormas bahwa pemilihan ketua umum itu kan bisa dengan cara musyawarah mufakat," kata Agung saat dihubungi wartawan, Rabu (14/8).

Di sisi lain, Agung mengakui terdapat beberapa tokoh Golkar yang juga memiliki kemampuan mumpuni untuk menjadi ketum Golkar.

Namun, kata dia, tokoh-tokoh tersebut sejauh ini belum memiliki dukungan sebesar yang dimiliki oleh Bahlil untuk menjadi ketum Golkar.

Terlebih, ia menyebut Plt Ketum Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita (AGK) mengaku tidak akan maju dalam pemilihan ketua umum golkar.

"Termasuk Agus Gumiwang, Bamsoet [Ketua MPR Bambang Soesatyo]. Tapi yang secara sungguh-sungguh dan punya dukungan yang kita dengar dari daerah maupun dari berbagai percakapan-percakapan internal partai Golkar ya hanya Bahlil," jelas dia.

"Jadi berarti dengan demikian hanya Bahlil satu-satunya," sambung Agung.

Sebelumnya, terdapat sejumlah nama yang masuk dalam bursa calon ketum Golkar pengganti Airlangga Hartarto.

Beberapa nama itu adalah Agus Gumiwang Kartasasmita, Bambang Soesatyo, Kahar Muzakir, hingga Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.

Sementara itu, Bahlil mengklaim belum mengikuti secara langsung dinamika yang terjadi di partainya usai Airlangga mundur dari Ketum Golkar. 

Ia menyerahkan mekanisme pergantian pemimpin Golkar kepada Munaslub.

"Saya kebetulan belum mengikuti secara langsung apa dinamikanya di DPP Golkar. Nanti saja pada saat Munas baru kita lihat perkembangannya," kata Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) itu juga tidak menjawab dengan lugas potensi ia menjabat Ketum Golkar atas restu Presiden Jokowi. 

Ia meminta hal itu ditanyakan langsung kepada Jokowi.

"Saya pikir proses saja lah ya. Saya kan juga sebagai kader yang bukan dari pengurus DPP sekarang, jadi ikuti proses saja, alamiah," ujarnya.

Di sisi lain, Bamsoet mengaku sudah ada pembicaraan dengan AGK dan Bahlil soal persiapan menuju munaslub yang bakal digelar 20 Agustus mendatang di Jakarta itu. 

Mereka, kata dia, sama-sama menyatakan kesiapan maju menggantikan Airlangga Hartarto.

"Nanti saya akan ada pembicaraan dengan Pak Agus Gumiwang dan Pak Bahlil karena dari awal kita sepakat tiga ini sama-sama maju," kata Bamsoet saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (14/8).

Bamsoet berpendapat Golkar harus segera menyesuaikan diri dengan dinamika politik. Dia berkata partai itu harus tetap bertahan di tengah tantangan.

Read More