UB Bebaskan Iuran Pengembangan Institusi Bagi Maba Difabel Jalur SMPD

Malang - KABARPROGRESIF.COM Universitas Brawijaya (UB) memberikan kebijakan bebas pembayaran Iuran Pengembangan Institusi (IPI) bagi Mahasiswa Baru Difabel (Madif) yang diterima melalui jalur Seleksi Mandiri Penyandang Disabilitas (SMPD).

Kepala Subdirektorat Layanan Disabilitas (SLD), Zubaidah Ningsih AS., Ph.D, Kamis (15/8/2024) mengatakan, kebijakan yang baru saja diberlakukan tahun ini, tidak hanya memberlakukan bebas IPI tapi bantuan biaya UKT.

“Pemerintah juga menawarkan beasiswa ADIK namun baru bisa diakses di semester satu, sehingga pimpinan UB memberi kebijakan tersebut. Ini sebagai bentuk dukungan beasiswa UB kepada mahasiswa difabel,” papar Zubaidah.

Tahun ini UB menerima 19 mahasiswa difabel, di mana 15 orang diterima melalui jalur Seleksi Mandiri Penyandang Disabilitas (SMPD), dan empat mahasiswa dari jalur SNBP dan SNBT. 

Mereka terdiri dari ADHD (1 orang), Tunadaksa (6 orang), Tuli (8 orang), Tunanetra (3 orang), dan Slow Learner (1 orang).

Mereka tersebar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Teknik, Fakultas MIPA, dan Fakultas Vokasi.

UB menerima mahasiswa difabel mulai tahun 2012. 

Selama perkuliahan, SLD memberikan fasilitas berupa pendampingan, dosen yang sudah dilatih untuk mengajar mahasiswa difabel, mobil kursi roda untuk mobilisasi di kampus, screen reader untuk membantu teman netra membaca buku atau materi perkuliahan, serta coaching class untuk pembelajaran intensif, melatih critical thinking, persiapan TOEFL, dan penyusunan skripsi. 

Terkait mental intelektual, SLD juga bekerjasama dengan Unit Konseling untuk pendampingan psikolog.

Sementara itu, pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru Universitas Brawijaya (PKKMB UB) Tahun Akademik 2024/2025 digelar selama tiga hari, Senin-Rabu (12-14/09/2024). 

Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, mahasiswa baru (maba) tahun ini mendapat tugas membuat video perkenalan menggunakan bahasa isyarat.

Ketua Pelaksana Rangkaian Acara Jelajah Almamater UB (RABRAW) 2024 Muhammad Zaki Ibrahim menyampaikan pemberian tugas tersebut merupakan salah satu bentuk dukungan inklusi-disabilitas di kampus.

“Kepanitiaan RABRAW tahun ini melibatkan beberapa mahasiswa difabel, dan penugasan untuk maba juga lahir dari inisiatif panitia difabel. Ini sebagai salah satu implementasi inklusivitas di kampus,” ungkap Zaki.

Zubaidah mengapresiasi keterlibatan mahasiswa difabel dalam kepanitiaan, termasuk memberi pembekalan disability awareness kepada 200 supervisor cluster. 

“Saya merasa senang dengan perkembangan ini karena mahasiswa disabilitas sudah mampu berkarya bersama dengan teman-temannya diwujudkan dengan kerja sama mereka di panitia PKKMB,” kata Zubaidah.

Zubaidah menuturkan, dalam mempersiapkan PKKMB 2024, SLD mendata dan mengakumulasi kebutuhan maba difabel, seperti kebutuhan Juru Bahasa Isyarat (JBI), pendampingan, atau pengetik cepat.

“Tidak semua teman tuli bisa bahasa isyarat, sehingga kami menyediakan sembilan pengetik cepat agar maba difabel memahami materi yang disampaikan, yang dituliskan secara langsung di Google Docs. Kami juga menyediakan dua belas JBI, pendamping untuk tuna netra, pendorong kursi roda, serta pendamping untuk ADHD dan slow learner. Semua ini untuk memfasilitasi agar mahasiswa difabel tetap fokus mengikuti PKKMB,” pungkasnya.

Read More

PU Bina Marga Paparkan Rahasia Kemantapan Jalan Provinsi Mantap Capai 97,56 Persen

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Jawa Timur tak kunjung berhenti torehkan prestasi, bahkan termasuk dalam kaitannya dengan infrastruktur jalan. 

Tepatnya, persentase jalan provinsi dengan kondisi mantap, tidak kaleng-kaleng, Jawa Timur menduduki urutan pertama, tepatnya mencapai 97,56 persen atau hampir 100 persen.

“Rata-rata persentase jalan provinsi dengan kondisi mantap di Indonesia saat ini sebesar 70,64 persen data per 2022. Sedangkan kemantapan jalan provinsi Jawa Timur Alhamdulillah di atas itu, tepatnya 89,61 persen,”ujar Eddy Tambeng selaku Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur dihadapan senator terpilih Lia Istifhama, Kamis (15/8/2024).

Seperti diketahui, Pertemuan keduanya di kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Pemprov Jatim yang beralamat di Jalan Gayung Kebonsari No.167, Gayungan, Kec. Gayungan, Surabaya, tersebut berlangsung gayeng.

Bahkan, Edy Tambeng tak ragu membongkar rahasia capaian Jatim dalam infrastruktur jalan. 

"Pada saat turun ke lapangan untuk menjaring simpatik masyarakat semasa kampanye Pemilu 2024 kemarin, saya melihat infrastruktur jalan di Jawa Timur lebih baik dari provinsi yang lain, padahal sebelum masa kepemimpinan Ibu Khofifah, ada beberapa area yang mana kondisi jalan provinsi sebelah lebih unggul. Namun kalau sekarang kita lihat, harus kita akui secara obyektif, bahwa jalan di Jatim menyeluruh sangat baik," tutur anggota DPD RI Terpilih Jatim Lia Istifahma.

Menanggapi hal tersebut, Eddy Tambeng pun menyampaikan usaha instansinya menjaga kelayakan kondisi jalan provinsi. 

"Memang benar sekali, semenjak kepemimpinan Ibu Gubernur Khofifah, tepatnya sejak 2019, Dinas PU Bina Marga harus selalu gercep dan responsive. Ini tak lain karena beliau semasa menjabat, selalu memberi perintah untuk kami lakukan pengecekan jalan provinsi yang rusak,"katanya. 

"Alhamdulillah sepanjang 1.671 km jalan provinsi, status kemantapan jalan memang sangat tinggi. Status kemantapan ini berarti jalan provinsi dapat dilalui dengan nyaman dan tidak rusak ataupun bergelombang,” paparnya.

Guna menjaga responsifitas itulah, DPU Bina Marga menurutnya, selalu terbuka menerima aduan masyarakat. 

Oleh karena itu, DPU Bina Marga memiliki aplikasi jalak loewe atau jalan rusak lapor dewe melalui playstore yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Jatim untuk melaporkan kerusakan di ruas jalan disekitarnya, maupun call center 082130008099.  

"Ini rahasia mengapa kami saat ini memiliki status kemantapan hampir 100 persen dan tertinggi nasional. Karena masyarakat bisa melaporkan jika ada jalan rusak ataupun jalan berlubang. Insya Allah tim kami langsung respon dalam kurun waktu 1x24 jam," tambahnya.

Blak-blakan membongkar rahasia mengapa infrastruktur jalan provinsi hampir 100 persen ‘mantap’, disebut ning Lia, sapaan akrab politisi cantik itu, kian menguatkan spirit Jatim CETTAR yang menjadi symbol kepemimpinan Khofifah-Emil. 

“Dari sini, semakin tak terbantahkan bahwa memang Jawa Timur asli Cettar, Cepat, Efektif, Tanggap, Transparansi, dan Responsif. Dan saya sendiri sebagai warga Jatim, sangat bersyukur karena Jawa Timur di masa kepemimpinan pak Pj. Gubernur Adhy Karyono, terbukti masih berada pada capaian puncak prestasi yang semakin harus kita semua apresiasi,” pungkasnya.

Read More

Yontaifib 2 Marinir Siapkan Kaderisasi Dikbrevet Dengan Tingkatkan Kemampuan Di Air

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Guna membekali personel untuk seleksi Dikbrevet Intai Amfibi TA. 2024, Batalyon Intai Amfibi 2 Marinir melatihkan keterampilan media air yang dilaksanakan di Kolam Renang Usman Harun Kesatrian Sutedi Senaputra, Karangpilang, Surabaya. Rabu (14/08/2024).

Keterampilan pada media air merupakan salah satu kemampuan yang wajib dimiliki oleh prajurit Tri Media. 

Karena kemampuan ini akan menunjang di dalam medan penugasan, khususnya pada saat infiltrasi melalui bawah permukaan untuk mendekat ke daerah musuh.

Kegiatan yang dipimpin langsung oleh instruktur Selam Serda Mar/Iam Ismail tersebut diikuti prajurit yang tergabung dalam kaderisasi Dikbrevet Intai Amfibi Marinir. 

Adapun materi yang dilatihkan meliputi Fin Swimming dan materi selam dasar.

Sementara itu, Komandan Batalyon Intai Amfibi 2 Marinir Letkol Mar Sandi Varikta, S.E., M.Tr.Opsla menyampaikan bahwa dengan diadakannya latihan ini dapat memberikan bekal kepada para calon siswa kelak menjelang seleksi Dikbrevet Intai Amfibi Marinir dengan tidak lupa selalu mengutamakan faktor keamanan dalam setiap kegiatan (Zero Accident).

Read More

Jawa Timur Miliki Perda Pemajuan Kebudayaan Daerah

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengapresiasi disahkan Rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang pemajuan kebudayaan daerah menjadi Peraturan Daerah (Perda). 

Hal ini disampaikan oleh Anggota DPRD Jatim dari Fraksi PDIP Jatim Drs. Rachmawati Peni Sutantri di DPRD Jatim, kamis (15/8/2024).

Seperti diketahui, DPRD dan Pemprov Jatim telah mengesahkan perda tersebut pada Rabu (14/8/2024) yang dilakukan oleh Wakil Ketua DPRD Jatim, Anik Maslachah, Istu Hari Subagio, dan Pj. Gubernur Jatim, Adhy Karyono. 

"Fraksi PDIP Jatim menyampaikan terima kasih dan mendukung perda pemajuan kebudayaan daerah yang sudah dibahas oleh pihak komisi E DPRD Jatim. Ini bukti pemerintah peduli dan keberpihakan pada sektor kebudayaan, khusussnya kebudayaan tak benda,"katanya.

Lebih lanjut dijelaskan, kehadiran perda tersebut mewujudkan karakter nasional kebangsaan Indonesia melalui semangat berkepribadian dalam kebudayaan, sehingga Indonesia dapat bergaul di kancah internasional  dengan penuh harga diri dan bermartabat. 

"Dengan adanya perda ini juga dapat meningkatkan kinerja pemerintah Provinsi Jatim dalam memajukan kebudayaan sambil tetep menjaga kapabilitasnya dalam memberikan layanan publik, dan meningkatkan pertumbuhan serta pemerataan ekonomi di wilayah Jatim," pungkasnya.

Sementara itu Anggora DPRD Jatim lainnya Budiono mengatakan Fraksi Gerindra di DPRD Jatim dapat menerima dan menyetujui perda tersebut. 

Dimana setelah disahkan menjadi Perda pihaknya berharap pemerintah provinsi Jatim segera membentuk dan merampungkan dengan dikeluarkannya peraturan gubernur (Pergub) Perda Pemajuan Kebudayaan daerah.

"Perda ini diharapkan dapat melindungi dan memajukan kebudayaan di Jawa Timur sebagai bagian dari jati diri, nilai, dan kekhasan masyarakat  yang muarannya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik secara lahir dan batin,"pungkas Budiono politisi asal Bojonegoro ini.

Sementara itu Pj. Gubernur Jatim, Adhy Karyono mengatakan perda pemajuan kebudayaan daerah ini memuat strategi pengelolaan kebudayaan di Jawa Timur yang tentunya menjadi bagian dari kekayaan dan identitas bangsa. 

Tujuannya untuk memberikan pengakuan, jaminan dan kepastian hukum yang adil pada penyelenggaraan pemajuan kebudayaan daerah. 

"Objeknya ini ada tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional," sebutnya.

Lebih dari itu, objek pemajuan kebudayaan daerah yang masuk dalam warisan budaya Jatim nantinya dapat terinventarisir dalam pangkalan data kebudayaan daerah dan terdaftar sebagai kekayaan intelektual komunal. 

Dan itu menjadi salah satu aspek dalam pengamanan semua objek budaya Jawa Timur. 

"Bisa menjadi payung hukum dan menjadi perda berkualitas yang dapat diimplementasikan secara optimal juga menjadi pedoman penyelenggaraan pemajuan kebudayaan daerah," pungkasnya.

Read More

HUT RI Ke-79, Pemerintah Berikan Tanda Kehormatan SLKS Pada 2.244 ASN Jatim

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Menjelang Hari Ulang Tahun (HUT)  Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 Tahun 2024, Pemerintah Republik Indonesia memberikan penghargaan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya (SLKS) secara simbolis kepada 2.244  Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Penghargaan tersebut diberikan kepada ASN Pemprov Jatim yang mengabdi pada negara selama 30, 20 dan 10 tahun. 

Dan penghargaan tersebut diserahkan dalam upacara oleh Pj Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, di Gedung Negara Grahadi, Rabu (14/8/2024). 

Dalam amanatnya Pj Gubernur, menyampaikan selamat dan apresiasi kepada seluruh penerima penghargaan, "Kami mengucapkan selamat dan apresiasi terhadap pencapaian yang sudah diraih. Bahwa tanda kehormatan dari Presiden ini diberikan tidak semata-mata karena masa kerjanya, tapi dikarenakan melihat kinerja, loyalitas dan integritas pada bangsa dan negara Indonesia serta kepada Pancasila dan UUD 1945,"ujarnya.

Ia menambahkan, tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya di anugrahkan pemerintah dalam hal ini oleh Presiden RI kepada ASN yang dalam melaksanakan tugasnya senantiasa menunjukkan kesetiaan, pengabdian, dan pengorbanan. 

Karena menurutnya tidak semua ASN dapat mencapai masa kerja tanpa kendala, dan tanpa cacat. 

"Satya Lencana Kehormatan dalam rangka Hari Kemerdekaan RI Ke-79 diberikan kepada mereka yang punya kesetiaan dan integritas kepada negara dan bangsa selama. Dan kami atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengucapkan terima kasih atas tenaga, pikiran dan pengorbanan yang telah diberikan pada negara," tambahnya.

Read More

Danlanud El Tari Serahkan 10 Unit Sepeda Motor

Kupang - KABARPROGRESIF.COM Komandan Lanud El Tari Marsma TNI Djoko Hadipurwanto, S.E.,M.M menyerahkan secara simbolis 10 unit sepeda motor trail KLX kepada perwakilan personel Lanud El Tari di depan VIP Room Lanud El Tari Kupang, Rabu (14/8/2024).

Sepuluh kendaaraan dinas operasional TNI AU tersebut diperuntukan untuk para personel yang bertugas di delapan pos perwakilan TNI AU yaitu di Pos TNI AU Larantuka, Tambolaka, Ruteng, Bajawa, Kalabahi, Pantar, Rote dan Pos TNI AU Sabu, serta 2 motor untuk Babinpotdirga dan Sekretariat Lanud El Tari.

Danlanud El Tari saat acara penyerahan kendaraan mengatakan bahwa dengan adanya kendaraan dinas baru ini merupakan salah satu bentuk perhatian dan dukungan dari pimpinan TNI Angkatan Udara kepada Lanud El Tari. 

"Dengan adanya motor baru ini, saya berharap bisa bermanfaat khususnya di pos-pos perwakilan TNI AU.  Saya harapkan tanggung jawab untuk merawatnya", kata Danlanud El Tari.

Hadir pada saat acara penyerahan 10 motor  trail tersebut, Kadislog Lanud El Tari Kolonel Tek Louis B.V. Da Costa, S.T.,M.A.P, Kadisops Letkol Pas Sulistiyo Utomo, S.I.P.,M.Si. (Han), Kadispers Letkol Adm Lambertus Yohanes Wain, Kadispotdirga Letkol Pom Subi Totok, Dansatpom Letkol Pom Iwan Suebu dan para Perwira staf lainnya serta Bintara-Tamtama dan PNS Lanud El Tari.   

Read More

DPRD dan Pemkot Surabaya Sahkan APBD 2025 Sebesar Rp 12,3 Triliun

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM DPRD Kota Surabaya bersama Pemkot Surabaya telah mengesahkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2025 sebesar Rp 12,3 triliun. 

APBD tersebut digodok dalam rapat paripurna di DPRD Kota Surabaya.

Usai rapat paripurna, Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono mengatakan pihaknya menyambut dengan baik terkait pengesahan APBD 2025 di pertengahan bulan Agustus dan menjelang HUT ke-79 Republik Indonesia. 

Sebelumnya, DPRD Kota Surabaya bersama Pemkot menetapkan APBD Perubahan tahun 2024, Senin (12/8).

"Jadi ini percepatan pembahasan dan kita tahu postur kekuatan belanja kita meningkat Rp 12,3 triliun. Salah satunya ada untuk mempercepat pembangunan dan pelayanan masyarakat," kata Adi dalam keterangan tertulis, Kamis (15/8/2024).

Adi menambahkan, kesehatan, pendidikan, pembangunan infrastruktur, dan pembangunan kawasan permukiman terutama di perkampungan merupakan urutan teratas dalam fokus alokasi anggaran.

"Termasuk penanggulangan kemiskinan," lanjut Adi.

Dengan pengasahan APBD tahun 2025 tersebut, Adi menyampaikan rasa syukur atas penetapan APBD sebesar Rp 12,3 triliun, sehingga pengalokasian APBD dapat berjalan dengan efektif.

"Ini semoga bisa segera didorong untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan di Kota Surabaya, menekan pengangguran, dan peningkatan pembangunan di bidang-bidang lainnya," ungkap Adi.

Politisi dari PDI Perjuangan yang akrab disapa Awi menyampaikan, porsi khusus anggaran pendidikan yakni di atas 21% dari APBD yang telah disahkan. 

Sedangkan sisa APBD akan dialokasikan untuk kesehatan dan pembangunan infrastruktur.

"Adalah soal pelayanan akses pendidikan dan akses kesehatan. Makanya, kemarin disampaikan untuk pembangunan rumah sakit baru di Surabaya Selatan dan pembenahan puskesmas supaya akses kesehatan lebih mudah dan terjangkau," ujarnya.

Sementara itu, penanggulan banjir di Surabaya juga masuk dalam pengalokasian dana APBD 2025 nanti. 

Dengan adanya perbaikan infrastruktur, harapannya masalah banjir di Surabaya dapat diatasi dengan baik.

"Kita semua ingin mempercepat penanganan banjir agar bisa diminimalisir. Apalagi pada waktu curah hujan deras dan lautnya rob. Penanggulangan banjir paling tidak ada tiga indikator, yakni mempersempit luas genangan, dalamnya genangan diperkecil, dan memperpendek waktu lamanya genangan," imbuhnya.

Dengan adanya pengesahan APBD 2025, Ia meminta Pemkot Surabaya segera melakukan perencanaan dengan baik dan berdampak langsung bagi masyarakat Kota Surabaya.

Lebih lanjut, pada kesempatan yang sama, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kesejahteraan akan menjadi fokus dalam APBD tahun 2025.

"Banyak fokus kita adalah selain untuk kesehatan, juga terkait pendidikan. Dan fokus kita adalah peningkatan UMKM, pengurangan kemiskinan, dan pemberian bantuan agar masyarakat terlepas dari kemiskinan," ungkap Eri Cahyadi.

Read More

3.457 Personel Gabungan Amankan Sidang Tahunan MPR RI Besok

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Polda Metro Jaya menyiapkan pengamanan pidato kenegaraan dan sidang tahunan MPR RI di gedung DPR/MPR RI besok. 

Total ada tiga ribu personel gabungan TNI-Polri yang akan melaksanakan pengamanan agenda tahunan tersebut.

"Total gabungan personel pengamanan sebanyak 3.457 personel dengan rincian Polri sebanyak 3.137 personel, TNI 223 personel, dan dari pemda sebanyak 97 personel," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (16/8/2024).

Ade Ary mengatakan pihaknya melakukan beberapa pola pengamanan, termasuk di jalur yang dilewati Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Pihak kepolisian, lanjut dia, siap memastikan semua rangkaian berjalan lancar.

"Pola pengamanan dilakukan di sekitar gedung DPR/MPR, Bundaran HI, dan Patung Kuda serta pengamanan rute keberangkatan dan kembali Presiden dari Istana Negara-DPR MPR guna menciptakan Kamseltibcar Lantas," ujarnya.

Lebih lanjut, pihak kepolisian juga mengantisipasi adanya kegiatan unjuk rasa menyoal sidang tahunan yang digelar. 

Dia menyebutkan berbagai bentuk kerawanan lain juga sudah diantisipasi.

"Pengamanan mengedepankan giat preventif dan penegakan hukum yang didukung giat intelijen guna mengantisipasi kegiatan unjuk rasa, kemacetan lalu lintas, serta ancaman teror," tuturnya.

Untuk diketahui, sidang tahunan tersebut digelar pada Jumat (16/8) yang akan dihadiri Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. 

Sejumlah pejabat negara juga akan hadir dalam acara kenegaraan tersebut.

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman sebelumnya juga mengatakan pihak kepolisian sudah menyiapkan skema pengalihan arus lalu lintas saat pelaksanaan sidang tahunan MPR/DPR/DPD RI besok. Rekayasa lalu lintas bersifat situasional.

"Rekayasa lalu lintas situasional," kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman saat dihubungi, Kamis (15/8).

Berikut ini rekayasa lalu lintas yang disiapkan:

- Arus lalu lintas dari arah TL Lapangan Tembak menuju Jalan Gatot Subroto diputar balik di kolong sekat 2 atau dialihkan ke tanjakan layang Ladokgi arah Semanggi

- Arus lalu lintas dari Tol Dalam Kota yang akan keluar di off ramp Pulau Dua diluruskan ke arah Tol Tomang

- Arus lalu lintas dari Jalan Palmerah Timur menuju Jalan Gelora atau pintu belakang gedung DPR/MPR RI diluruskan ke Jalan Tentara Pelajar atau Jalan Permata Hijau

- Arus lalu lintas dari Jalan Gerbang Pemuda menuju Jalan Gelora atau pintu belakang gedung DPR/MPR RI dibelokkan ke kiri Jalan Asia Afrika

- Arus lalu lintas dari Jalan Asia Afrika menuju TL Lapangan Tembak dibelokkan ke kanan ke Jalan pintu 1 Senayan atau diputar balikkan di TL Asia Afrika

- Arus lalu lintas dari arah Semanggi yang menuju Slipi dialihkan ke kiri di sekat 2 atau Ladokgi ke Jalan Gerbang Pemuda

- Arus lalu lintas dari arah Slipi yang menuju Jalan Gerbang Pemuda diluruskan ke arah Semanggi

Read More

DPRD dan Pemprov Jatim Sahkan Raperda KTR Menjadi Perda

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Sembilan Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengesahkan dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) menjadi Peraturan Daerah (Perda). 

Dimana Perda KTR yang dinisiasi Bapemperda DPRD Jatim langsung dipimpin dan disetujui oleh Wakil Ketua DPRD Jatim, Anik Maslachah, Wakil Ketua DPRD Jatim, Istu Hari Subagio, serta Pj. Gubernur Jatim, Adhy Karyono di rapat paripurna DPRD Jatim, Rabu (14/8/2024).

Pj Gubernur Jatim, Adhy Karyono mengatakan dengan disusunnya rancangan Peraturan Daerah ini sekaligus untuk memenuhi hak konstitusional masyarakat untuk memperoleh lingkungan yang bersih, sehat, dan bebas asap rokok, namun di sisi lain juga melindungi hak masyarakat untuk dapat merokok pada tempat khusus untuk merokok. 

Bahkan hal ini juga menjadi bukti nyata bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama DPRD Provinsi Jawa Timur telah bersinergi dan memiliki komitmen yang sama dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Jawa Timur.

Ia juga menjelaskan, Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok ini tidak melarang untuk memproduksi dan menjual rokok konvensional dan rokok elektronik. 

Namun yang dimaksud kawasan tanpa rokok (KTR) dalam Raperda ini adalah merupakan ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan menjual, memproduksi, mengiklankan di dalam maupun luar ruang, dan mempromosikan produk tembakau dan rokok elektronik.

Dan larangan dimaksud tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan dan tidak berlaku juga bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan produksi. 

Hal tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 442 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Pihaknya juga menyampaikan, terima kasih dan apresiasi kepada Bapemperda DPRD Jatim yang melakukan pembahasan perda KTR tersebut. 

“Dengan adanya Perda tersebut diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Jawa Timur, dan semoga kerja sama ini akan senantiasa terjalin secara baik di masa yang akan datang serta selalu memberikan keberkahan pada setiap langkah yang kita ambil,” pungkasnya.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Jatim, Anik Maslachah mengatakan secara keseluruhan sembilan fraksi di DPRD Jatim dapat menerima dan menyetujui Raperda KTR tersebut menjadi Perda. 

Namun ada beberapa catatan dan masukan dari fraksi di DPRD Jatim bisa menjadi perbaikan dan perlu diperhatikan oleh Pemprov Jatim.

Sementara itu Juru bicara Fraksi Golkar DPRD Jatim, Siadi mengatakan diperda ini mengamanatkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mengatur pelaksanaan, mengalokasi anggaran, menegakkan aturan dan membentuk Satgas Penegak KTR, termasuk perintah membentuk Satgas Pengawas Internal di kelembagaan tertentu.

Fraksi Partai Golkar berpesan bahwa keberlakuan Perda ini tidak menghambat produktifitas industri rokok dan juga intensifikasi pertembakauan di Jawa Timur yang melibatkan jumlah besar ketenagakerjaan. 

"Selanjutnya menjadi tantangan bagi Eksekutif terkait efektifitas keberlakuan Perda sesuai tuntutan pasal-pasalnya, untuk itu perlu sosialisasi lebih masif bagi pihak-pihak yang terkait,” pungkasnya.

Read More

Batalyon Tank Amfibi 2 Marinir TNI AL Persiapkan Kendaraan Tempur Jelang Latgabma Super Garuda Shield Tahun 2024

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Dalam rangka persiapan Latihan Gabungan Bersama (Latgabma) Super Garuda Shield (SGS) tahun 2024, Batalyon Tank Amfibi 2 Marinir melaksanakan uji kedap Kendaraan Tempur (Ranpur) Tank BMP 3F dan PT 76 M di Kolam Simulasi Rampa Marinir Kesatrian Marinir Sutedi Senaputra Karangpilang, Surabaya, Selasa (13/08/2024).

Latihan ini rencananya akan digelar sekitar akhir bulan Agustus 2024 yang diikuti oleh TNI, beberapa negara ASEAN dan Amerika Serikat, yang dikemas dalam sebuah latihan militer gabungan dipimpin oleh Indonesia dan Amerika Serikat. 

Momen ini akan menjadi latihan terbesar yang diikuti oleh 19 negara dan pengamat militer yang nantinya akan melaksanakan materi latihan tactical combat casual care, drill surface insertion, latihan pendaratan khusus (Ratsus), drill amphibious assault, drill air assault serta sinkronisasi taktik dan komando.

Dalam penyiapan Ranpur secara komprehensif dilaksanakan pengecekan sistem kemudi darat laut, transmisi, kelistrikan, pengapian, kekencangan rantai, water jet propeller, kekedapan dan pengecekan berbagai macam jenis pompa kuras pada setiap Ranpur sesuai dengan SOP serta dilengkapi dengan sertifikat lulus uji verifikasi sebagai validasi Ranpur.

Komandan Batalyon Tank Amfibi 2 Marinir Letnan Kolonel Marinir Alfredo Yowel Antaribaba M.Tr. Opsla., menekankan, 

"Persiapkan personel dan material jelang Latihan Gabungan Bersama Super Garuda Shield sesuai dengan prosedur tahapan pemeriksaan buku petunjuk mekanis, guna kesiapan dan menunjang materi latihan pada saat manuver lapangan. Lain dari itu dengan kesiapan Ranpur secara optimal dan kru yang cakap di bidangnya, akan menghilangkan adanya distorsi dan kesalahpahaman manuver di medan latihan dengan unsur latihan lainnya."

Di samping itu, "Penyiapan yang paripurna merupakan sebagai bentuk wujud tanggung jawab dan kesiapan satuan kita di dalam mengemban tugas pokok kita sebagai pasukan pendarat demi intensifikasi kapabilitas serta kompetensi prajurit Jalasena Kavaleri Korps Marinir TNI AL," tegas Komandan.

Read More

Bawaslu Jatim Luncurkan Rumah Data Transparansi dan Keamanan Pengawasan Pemilu

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Bawaslu Provinsi Jawa Timur resmi meluncurkan rumah data . Rumah data Bawaslu Provinsi Jawa Timur merupakan penyimpanan data bagi Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS), Pengawas Kelurahan dan Desa (PKD), Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) dan Bawaslu Kabupaten/Kota se- Jawa Timur.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur, A. Warits menerangkan, inovasi tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan transparansi dan keamanan pengawasan pemilu di provinsi Jatim.

Rumah Data ini dirancang untuk menyimpan dan mengelola hasil pengawasan serta penindakan yang dilakukan oleh Bawaslu di seluruh Jawa Timur. 

"Kami percaya rumah data ini akan aman. Walaupun memang dalam teknologi informasi seluruhnya potensial tidak aman, tetapi yang kami buat sudah kami upayakan semaksimal mungkin untuk seluruh kawan di lingkungan Bawaslu di daerah agar data di sana aman," ungkap A. Warits, Rabu (14/08/2024).

Warits menuturkan Rumah Data tersebut akan menjadi pusat penyimpanan informasi hasil pengawasan dan penindakan Bawaslu di seluruh Jawa Timur. 

Inovasi tersebut untuk memastikan bahwa seluruh data terkait pengawasan pemilu dapat diakses dengan mudah dan transparan, baik oleh internal Bawaslu maupun oleh publik.

“Pada rumah data ini, prinsipnya kami berusaha membuat rumah penyimpanan hasil pengawasan serta penindakan yang dilakukan Bawaslu di seluruh Jatim. Rumah data ini akan berguna sebagai penyajian informasi pada publik bahwa atas kinerja dari Bawaslu,” tuturnya.

Lebih lanjut, menurut Warits, Peluncuran Rumah Data ini juga merupakan bagian dari upaya Bawaslu Jatim untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan informasi yang transparan dan akurat terkait proses pengawasan pemilu. 

Dalam beberapa tahun terakhir, transparansi dalam proses pemilu telah menjadi sorotan utama, dengan meningkatnya tuntutan dari masyarakat untuk memastikan bahwa pemilu berlangsung secara adil dan jujur.

Terkait dengan pelaporan pelanggaran pelaksanaan pemilu, A. Warits menegaskan bahwa pelaporan akan tetap sesuai prosedur yang berlaku. 

"Pelaporannya tetap sesuai prosedur," terangnya.

Sementara itu, anggota Bawaslu RI, Herwyn JH Malonda menyampaikan, apresiasi terbentuknya Rumah Data Bawaslu Jatim.  

“Saya mengapresiasi rumah data menjadi tolok ukur kinerja bawaslu,” terang Herwyn.

Herwyn menegaskan, Bawaslu wajib menyampaikan run up hasil pengawasan. 

“Rumah data akan ketahuan, mana bawaslu kabupaten/kota, bawaslu provinsi yang menjalankan tugasnya dengan baik, dan mana yanh menjalankan tugasnya tidak baik,” tegas Herwyn.

Diketahui Bawaslu Jatim mengumpulkan 4.477 panwascam se Jawa Timur dari 176 Bawaslu kabupaten/kota, 1.998 Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam), 1.998 sekretariat Panwascam, forum koordinasi pimpindan daerah (forkopimda), dan pemantau pemilu di Jawa Timur, di Grand Emipire, Surabaya.

Read More

Urai Kemacetan, Pemkot Surabaya Mulai Lakukan Pelebaran Jalan Raya Menganti

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mulai melakukan pelebaran Jalan Raya Menganti, di wilayah Kelurahan Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri. 

Pelebaran jalan tersebut bertujuan untuk mengurai kepadatan lalu lintas yang sering terjadi di kawasan tersebut. 

Di kesempatan ini, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meninjau langsung proses pengerjaan proyek pelebaran tersebut. 

Tinjauan kali ini, ia turut didampingi oleh Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Erna Purnawati, Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya, Syamsul Hariadi, Kabid Jalan dan Jembatan DSDABM serta jajaran kepala perangkat daerah (PD) di lingkungan pemkot lainnya. 

Wali Kota Eri mengatakan, saat ini Pemkot Surabaya mengerjakan pelebaran jalan mulai dari Jalan Raya Menganti hingga ke perbatasan Kabupaten Gresik. 

Untuk sementara ini, pemkot mengerjakan pelebaran sekitar 500 meter terlebih dahulu. 

Pelebaran jalan sepanjang 500 meter itu ditargetkan tuntas  pada awal November 2024. 

Setelah itu, pemkot melanjutkan kembali pengerjaan Jalan Raya Menganti sepanjang 1,2 kilometer pada awal 2025.

“Kemudian di tahun 2026 dilanjutkan pengerjaan sepanjang 2,1 kilometer. Di tahun 2026, itu (pengerjaannya) sampai dengan Aspol (Asrama Polri), insyaallah nanti di tahun 2027-2028 itu sampai ke Gresik,” kata Wali Kota Eri, Kamis, (15/8).

Wali Kota Eri menjelaskan, proyek pelebaran Jalan Raya Menganti ini disesuaikan dengan Rancangan Pembangunan Jangka Pendek Daerah (RPJMD) Kota Surabaya lima tahunan. 

Harusnya, pengerjaan jalan tersebut sudah bisa selesai di tahun 2024. 

Dikarenakan pada saat itu terjadi wabah Covid-19, akhirnya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021 dialihkan untuk penanganan Covid-19 di Kota Surabaya. 

Oleh sebab itu, lanjut Eri, pembangunan Kota Surabaya selama tahun 2021 tidak berjalan signifikan, dikarenakan seluruh APBD yang ada di-refocusing untuk penanganan Covid-19. 

Setelah kondisi berangsur membaik pada Mei-Juli 2022, pemkot mulai menata dan menyiapkan kembali anggaran untuk pembangunan kota.

“Kalau tidak di-refocusing untuk Covid-19, selesai iki (selesai pengerjaan jalannya) sampai Gresik. Karena ketika pertama saya jadi wali kota, anggaran digedok tahun 2020, ketika akan saya PAK (Perubahan Anggaran Keuangan)  atau MPAK (Mendahului Perubahan Anggaran Keuangan) untuk menyelesaikan pekerjaan, ternyata ada kewajiban untuk Covid-19,” jelasnya. 

Dirinya menyebutkan, meskipun di tahun 2021 terjadi Covid-19, pembangunan fisik di Kota Surabaya tidak sampai mundur hingga tahun 2026. 

“Sehingga, pengerjaan saat itu digunakan untuk Covid-19, maka anggaran kita fokuskan di tahun 2024, 2025, dan 2026, ini sampai dengan Aspol. Kemudian tahun 2027-2028 awal sampai dengan Gresik,” sebutnya. 

Ia memastikan, pengerjaan Jalan Raya Menganti sepanjang 500 meter kali ini bisa segera selesai pada akhir November atau awal Desember 2024. 

Pemkot tidak hanya membangun pelebaran Jalan Raya Menganti, akan tetapi juga membuatkan saluran di tengah secara paralel sama seperti yang ada di Jalan Raya Wiyung.

“Ini sudah dibebaskan, ini (berjalan) paralel, jadi ada yang sudah dibebaskan langsung dirobohkan. Nantinya akan digali dibuatkan saluran di tengah, persis seperti yang ada di Wiyung, terus sampai ke arah Gresik,” paparnya. 

Ia menerangkan, setelah itu pemkot melanjutkan proses lelang untuk pembangunan Jalan Raya Menganti sepanjang 1,2 kilometer di awal 2025. 

Rencananya, proses lelang tersebut akan dimulai pada Oktober 2024. 

“Alhamdulillah, hari ini (APBD tahun 2025) sudah diparipurnakan, setelah evaluasi gubernur, itu turun biasanya November, maka nanti Oktober 2024 sudah bisa lelang. Nah, Januari 2025 tanggal 1, dimulai (dilanjutkan),” terangnya.

Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya itu berharap, adanya pelebaran jalan ini, diharapkan dapat mengurai kemacetan yang disebabkan adanya bottleneck di traffic light Jalan Raya Menganti ke depannya. 

“Semoga ini bisa mengatasi kemacetan setiap sore kayak gini (macet). Makannya, warga Surabaya doakan, jangan sampai ada wabah penyakit lagi seperti Covid-19,” pungkasnya.

Read More