Kejari Karanganyar Temukan Dugaan Duplikasi Tiket di Kasus BUMDes Berjo

Karanganyar - KABARPROGRESIF,COM Kejaksaan Negeri (Kejari) Karanganyar maraton menuntaskan pengusutan dugaan korupsi pengelolaan dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Karanganyar. 

Setidaknya ada belasan saksi telah dimintai keterangan dalam penyidikan kasus tersebut.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Karanganyar Robert Jimmy Lambila mengatakan saksi-saksi yang telah dipanggil dan dimintai keterangan di antaranya mantan pengurus BUMDes, perangkat desa, BPD dan kepala desa setempat.

“Kami masih intensif memeriksa saksi-saksi (penyidikan kasus dugaan korupsi BUMDes Berjo),” katanya, Rabu (21/8/2024).

Dari hasil pemeriksaan saksi, Kajari mengatakan tim penyidik menemukan adanya dugaan duplikasi tiket masuk objek wisata yang dikelola BUMDes Berjo, baik Telaga Madirda maupun Air Terjun Jumog. 

Kemudian hasil setorannya juga diduga masuk ke oknum tersebut. Saat ini Kejaksaan tengah meminta Inspektorat untuk melakukan perhitungan dugaan kerugian negara dalam perkara tersebut.

“Hasil pemeriksaan Inspektorat sebelumnya masih sebatas administrasi saja. Sehingga kami minta Inspektorat memperdalam lagi temuannya dan untuk menghitung kerugian negaranya,” katanya.

Terkait apakah Kejaksaan telah mengantongi calon tersangka dalam kasus ini, Kajari mengatakan masih menunggu hasil pemeriksaan saksi-saksi. 

Dia mengatakan penetapan tersangka akan ditentukan sesuai hasil penyidikan nanti. 

Termasuk, lanjutnya, menghitung dugaan potensi penyelewengan dana BUMDes Berjo periode 2022- Maret 2024.

Diketahui kasus dugaan penyalahgunaan dana BUMDes Berjo dilaporkan ke Kejaksaan pada tanggal 23 Mei 2024 lalu. 

Dimana dalam pengelolaan BUMDes terdapat dugaan pengeluaran yang mencurigakan oleh pengurus lama. 

Kasus dugaan korupsi dana BUMDes Berjo ini merupakan kali kedua diusut Kejaksaan.

Sebelumnya kasus korupsi BUMDes Berjo jilid pertama telah inkrah. 

Kasus dugaan korupsi dana BUMDes Berjo itu menjerat mantan Kades Berjo Suyatno dan mantan Direktur BUMDes Eko Kamsono.

Suyatno divonis bersalah dengan hukuman empat tahun enam bulan penjara. Selain itu dijatuhi pidana denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurangan. 

Suyatno juga diminta membayar uang pengganti Rp600 juta subsider 1 tahun kurungan.

Sedangkan Eko Kamsono divonis hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan. Eko Kamsono juga diwajibkan membayar uang pengganti dengan nilai sama dengan yang dijatuhkan pada terpidana Suyatno.

Kedua terpidana dinilai secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dana BUMDes Berjo tahun 2020 sebagaimana diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Akibat perbuatannya itu negara mengalami kerugian hingga Rp1,16 miliar.

Keduanya menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi. 

Mereka diduga melakukan mark up anggaran sejumlah proyek pembangunan di kawasan wisata Telaga Madirda dan air Terjun Jumog.

Proyek itu di antaranya pembangunan lahan parkir, kolam renang, dan flying fox. 

Mereka juga menggunakan dana pengelolaan BUMDes untuk kepentingan pribadi pada periode 2020.

Read More

PAN Resmi Beri Rekom Eri-Armuji Maju Pilwali Surabaya

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Jawa Timur resmi memberi rekomendasi kepada Bakal Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Eri Cahyadi-Armuji untuk maju periode dua Pilwali Surabaya 2024.

Bakal calon pasangan petahana Eri-Armuji di beri langsung oleh pengurus DPD PAN Jatim bersama 25 bacakada kabu kabupaten/ kota di Jawa Timur yang mendapatkan lampu hijau atau Surat Keputusan (SK) di Hote Vasa, Surabaya, Rabu (21/8).

Eri Cahyadi bersyukur diberi rekomendasi bersama Armuji oleh PAN Suraabaya. 

Ia menyebut parpol lain seperti PKB, PKS, hingga PAN memberi rekom dirinya untuk maju Pilkada Surabaya.

“Alhamdulillah kemarin juga tanggal 18 dari PKB, tgl 20 dari PKS dan hari ini dari PAN,” kata Eri usai mendapatkan surat SK rekomendasi dari PAN.

Dengan ini, Eri mengungkapkan, dirinya  ingin mengajak bersama semua Parpol  untuk membangun kota Surabaya. 

“Karena saya sadar betul mbangun suroboyo gak iso ijenan (bangun surabaya tidak bisa sendirian). Karena setelah saya jadi walikota ya saya ini milik semua dan punya derajat yang semua,” terangnya.

Ia berharap sebagai Wali Kota  semua bisa bergerak bersama  dan memberikan kebahagiaan buat warga surabaya. 

“Dan ini yang kesekian kali dari PAN, saya maturnuwun. sehingga kita nanti bisa sama-sama memberikan terbaik untuk warga kota surabaya,” terangnya.

Sementara itu, Ketua DPW PAN Jawa Timur Rizki Sadig mengatakan bahwa tidak seluruh calon kepala daerah menerima surat keputusan (SK) dari PAN untuk Pilkada Jawa Timur. 

Dia menyebutkan, beragam alasan muncul dan menjadi penyebabnya. 

Sebanyak 25 dari 38 kabupaten/ kota di Jawa Timur yang mendapatkan lampu hijau atau SK tersebut. 

"Saya ucapkan permohonan maaf kepada seluruh calon kepala daerah yang telah berkomunikasi. Ada yang tanggalnya kemarin, tanggal yang baru," jelasnya.

Rizki menyampaikan, ada beberapa hal yang belum tuntas untuk memberikan lampu hijau di Pilkada Jawa Timur. 

"Ada beberapa kab/kota belum tuntas. Antara lain, Ponorogo, Malang, Batu, hingga Pamekasan,” terangnya.

"Alasannya macam-macam. Pamekasan juga belum. Salah satunya ya terkait Keputusan MK juga ada pergerakan-pergerakan di daerah," imbuhnya. 

Dia berharap jika hubungan silaturahim antara PAN dengan para kepala daerah yang sudah didukung bisa berlangsung hingga ke depan. Bukan hanya saat lima tahun saja. 

"Untuk apa? Untuk membangun kota provinsi kita ini," pungkasnya.

Read More

DPR Tolak Putusan MK soal Syarat Batas Usia Calon Kepala Daerah

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM DPR menolak untuk mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 70/PUU-XXII/2024 tentang syarat usia calon kepala daerah dihitung saat penetapan pasangan calon.

Pimpinan rapat Achmad Baidowi alias Awiek memaparkan ada dua perbedaan putusan, yakni milik MK dan Mahkamah Agung (MA). MA mengatur syarat usia calon kepala daerah ditentukan pada saat pelantikan calon terpilih.

"Itu kan sebenarnya tergantung kita. Perintah di MK itu ya hanya menolak gitu aja kan? Artinya ada yang lebih detail itu di putusan MA," kata Awiek di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (21/8).

Lalu wakil dari partai-partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) menyampaikan pendapat. 

Mereka mendorong Baleg untuk mengakomodasi putusan MA.

Kemudian, Awiek langsung membuat keputusan untuk tidak mengakomodasi putusan MK.

"Merujuk pada MA ya? Lanjut," ucapnya.

Protes dilancarkan Fraksi PDIP. Mereka tak terima dengan pengambil keputusan yang terburu-buru. Putra Nababan dari PDIP melancarkan kritik ke Awiek.

"Sudah dihitung per fraksi siapa setuju dan tidak setuju," ucap Putra.

Awiek menolak mengakomodasi pendapat PDIP. Dia beralasan Fraksi PDIP sudah diberi kesempatan bicara sebelumnya.

Awiek mengatakan dengan nada tinggi, "Yang penting Fraksi PDIP sudah sampaikan pendapat. Saya kira fair saja kan."

Mahkamah Agung diketahui telah memerintahkan KPU untuk mengubah syarat batas usia calon gubernur dan wakil gubernur lewat amar putusan terhadap gugatan yang dilayangkan Partai Garuda.

Lewat amar putusan itu, MA meminta agar syarat usia 30 tahun bagi cagub dan cawagub tidak terhitung sejak penetapan cagub-cawagub sebagai pasangan calon oleh KPU, melainkan sejak pelantikan.

Dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2020, Pasal 4 ayat 1 huruf d itu berbunyi:

"Warga Negara Indonesia dapat menjadi calon gubernur dan wakil gubernur memenuhi persyaratan sebagai berikut. (d). berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur ... terhitung sejak penetapan calon".

Sementara, MA lawat amar putusannya meminta agar pasal itu dicabut dan diganti menjadi:

"Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih".

Belakangan, Mahkamah Konstitusi kemarin Rabu (20/8) memutuskan bahwa aturan syarat batas usia 30 tahun berlaku sejak penetapan calon.

Syarat aturan ini menuai polemik karena putra dari Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, punya kepentingan di Pilkada 2024 setelah namanya mulai masuk bursa kandidat Cawagub Jawa Tengah.

Kaesang sendiri baru akan genap berusia berusia 30 tahun pada 25 Desember mendatang.

Penetapan calon kepala daerah yang memenuhi syarat untuk ikut Pilkada diumumkan September 2024. Sementara pelantikan kepala daerah terpilih 2024 dijadwalkan pada akhir Januari atau awal Februari 2025.

Read More

KPK Dalami Penerimaan Upah Pungut di Pemkot Semarang, 12 Saksi Diperiksa

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mendalami dugaan penerimaan upah pungut dan pemotongan iuran oleh sejumlah kepala subbagian dan kepala bidang di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang. 

Pendalaman ini merupakan bagian dari penyidikan dugaan korupsi suap, gratifikasi, dan pemotongan insentif pegawai. 

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, penyidik telah memeriksa 12 saksi untuk mendalami hal tersebut di Polrestabes Semarang, Jawa Tengah, pada Selasa (20/8/2024). 

“Didalami oleh penyidik terkait penerimaan upah pungut dan potongan iuran kebersamaan,” ujar Tessa dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (21/8/2024). 

Berdasarkan informasi yang diterima dari internal KPK, 12 saksi tersebut antara lain Kepala Subbidang Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah II Kamal Yoga Sasono, Kepala Subbidang Penagihan Pajak Daerah II Mulyo Cahyono, Kepala Subbidang Penagihan Pajak Daerah I Sodiq Dian Ika Saptiyanto, serta Kepala Subbidang Pengawasan dan Pengendalian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Wasis Purwoko. 

Selain itu, ada juga Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Semarang RR Dwi Setyowati, Kepala Bidang Pelayanan dan Penetapan Pajak Daerah Idha Sulistyowati Ika Srinanda, serta lima PNS lain di lingkungan Pemkot Semarang. 

"Semuanya hadir," kata Tessa. 

Diketahui, KPK tengah mengusut dugaan korupsi penerimaan gratifikasi, pengadaan barang dan jasa, dan pemotongan insentif pegawai atas capaian pemungutan retribusi daerah. KPK telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada empat orang tersangka. 

Berdasarkan informasi dari penegak hukum di internal KPK, keempat tersangka itu adalah Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu (Mbak Ita), suami Mba Ita yang juga menjadi Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri. 

Serta, Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kota Semarang bernama Martono, dan pihak swasta bernama Rahmat U Djangkar. 

Read More

Pemkot Surabaya Siapkan Rencana Pengembangan Transportasi Taksi Air untuk Atasi Kemacetan

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Surabaya, sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia, tengah menghadapi tantangan besar dalam mengatasi kemacetan lalu lintas. 

Sebagai solusi alternatif, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berencana mengembangkan transportasi Taksi Air. 

Rencana ini diharapkan dapat mengurangi dampak kemacetan serta mendukung pengembangan pariwisata dan logistik.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan bahwa pihaknya akan mengembangkan transportasi Taksi Air pada tahun 2025. 

Transportasi air akan dihidupkan dengan memanfaatkan fungsi Sungai Kalimas. 

"Sebagai Kota Maritim, kita memanfaatkan air untuk transportasi," kata Wali Kota Eri, Rabu (21/8).

Wali Kota Eri mengaku telah berdiskusi dengan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) V Surabaya terkait rencana pengembangan Taksi Air. 

Bahkan, Lantamal V Surabaya mendukung rencana pengembangan transportasi air tersebut.

"Maka yang akan kita mulai itu Insyaallah dari Gunungsari sampai ke Petekan. Nanti kita juga akan mencoba itu, jadi nanti mulai Gunungsari, kita buat Hub-nya di situ, kita nanti ada feeder (terkoneksi)," ujarnya.

Untuk mendukung pengembangan Taksi Air, Wali Kota Eri mengungkapkan bahwa Pemkot Surabaya akan menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan kapal dalam penyediaan perahu. 

"Kalau Taksi Air saya pastikan akan tepat waktu, karena tidak ada halangan sama sekali," pungkasnya.

Read More

Bahlil Lahadalia Ditetapkan Jadi Ketum Golkar Lewat Aklamasi Munas

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia dipastikan bakal ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Golkar dalam Musyawarah Nasional (Munas) XI Partai Golkar di JCC, Senayan, Rabu (21/8) hari ini.

Bahlil telah ditetapkan sebagai formatur tunggal setelah Munas menerima laporan pertanggungjawaban kepengurusan Partai Golkar 2019-2024 sehari sebelumnya.

Ketua sidang Munas Partai Golkar, Adies Kadir menjelaskan, sesuai aturan AD/ART, bila ada calon Ketum yang mendapat dukungan 50 persen plus satu dari pemegang hak suara dia akan langsung ditetapkan sebagai formatur tunggal untuk kemudian secara aklamasi menjadi ketua umum.

Bahlil bukan hanya didukung oleh 50 persen plus satu. 

Ia didukung oleh 100 persen pemilik hak suara, mulai dari jajaran pengurus pusat, hingga DPD tingkat satu dan dua.

"Jam 10 pagi ini kemungkinan aklamasi karana sesuai dengan pandangan-pandangan umum yang kemarin, kata Adies di JCC, Kamis (21/8).

Setelah dipilih secara aklamasi, Bahlil nantinya akan diberi kewenangan untuk membentuk struktur kepengurusan Partai Golkar periode 2024-2029. Termasuk komposisi para ketua dewan.

"Iya wewenang Ketum terpilih," katanya.

Munas Golkar sekaligus akan memasuki hari terakhir dan ditutup pada malam hari ini.

Presiden Joko Widodo dipastikan akan hadir bersamaan dengan wacana dirinya diangkat menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Golkar.

Read More

Hari Juang Polri, Kapolri Dorong Generasi Muda Hadapi Tantangan Zaman dengan Semangat Juang

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Peringatan Hari Juang Polri yang jatuh pada 21 Agustus tahun ini menjadi momen penting yang ditegaskan oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk menyuntikkan semangat kepada generasi muda dalam menghadapi tantangan zaman.

Dalam sarasehan dan syukuran yang digelar di Surabaya, Jawa Timur, pada Selasa malam, Jenderal Sigit mengajak para pemuda untuk menggali nilai-nilai perjuangan yang telah diwariskan oleh para senior dan pendahulu Polri.

“Semangat yang telah ditorehkan oleh para senior dan sepuh ini perlu digelorakan kembali oleh generasi muda untuk menghadapi berbagai macam tantangan zaman yang terus berkembang dan semakin kompleks,” ujar Kapolri dalam keterangannya, Rabu 21 Agustus 2024.

Kapolri menekankan bahwa nilai-nilai juang yang telah tertanam sejak peristiwa bersejarah pada 21 Agustus 1945, saat Polisi Istimewa (Tokubetsu Keisatsutai) berperan penting dalam melucuti senjata dari tentara Jepang dan mendukung perjuangan kemerdekaan, adalah inspirasi yang tak ternilai bagi perjalanan Polri hingga saat ini.

“Polisi Istimewa saat itu berada di garis terdepan, tidak hanya melucuti senjata, tetapi juga menjadi simbol perlawanan dan tekad untuk mempertahankan kemerdekaan,” tambahnya.

Penetapan Hari Juang Polri pada tanggal 21 Agustus, lanjut Kapolri, bukanlah keputusan sembarangan. 

Penetapan ini merupakan hasil kesepakatan bersama para senior, pakar, dan berdasarkan fakta sejarah yang telah ditelusuri dengan seksama.

“Ini adalah bagian dari upaya kita untuk bisa menginspirasi dan menjaga nilai-nilai perjuangan yang telah diwariskan oleh para senior dan sepuh,” ungkap Kapolri.

Kapolri juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para senior, sepuh, dan pendahulu Polri atas dedikasi dan kontribusi mereka dalam perjalanan sejarah bangsa. 

Ia menilai bahwa peran mereka adalah fondasi yang kokoh bagi Polri dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.

Lebih jauh, Jenderal Sigit menegaskan bahwa semangat juang yang diwariskan oleh para pendahulu harus terus dikobarkan, terutama oleh generasi muda Polri. 

“Harapan kita adalah bagaimana generasi muda Polri dapat menjaga soliditas, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, dan mempertahankan eksistensi institusi Polri yang kita cintai,” tutur Kapolri.

Perayaan Hari Juang Polri kali ini bukan hanya sekadar upacara seremonial, tetapi juga menjadi momen refleksi dan motivasi bagi seluruh jajaran Polri untuk terus berjuang demi bangsa dan negara, serta mengokohkan komitmen dalam melayani rakyat Indonesia.

Read More

Katua Daerah Jalasenastri Armada II Hadiri Ziarah Rombongan Bakor Jalasenastri Surabaya

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Ketua Daerah Jalasenastri Armada II Ny. Dian Ariantyo Condrowibowo, bersama seluruh Pengurus Daerah Jalasenastri Armada II, menghadiri ziarah rombongan Bakor Jalasenastri Wilayah Surabaya, yang diselenggarakan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Sepuluh November, Surabaya. Rabu (21/8).

Ziarah rombongan Bakor Jalasenastri Wilayah Surabaya dipimpin oleh Ketua Bakor Jalasenastri Surabaya Ny. Ayu Nur Alamsyah dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Jalasenastri Tahun 2024.

Adapun tema yang diangkat HUT ke-78 Jalasenastri Tahun 2024 yakni “Peran Serta Jalasenastri Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan, Kemandirian Serta Menciptakan Generasi Unggul Untuk Kesejahteraan Keluarga Besar TNI Angkatan Laut Menuju Indonesia Maju”.

Pada akhir acara ziarah rombongan Bakor Jalasenastri Wilayah Surabaya dilaksanakan pemberian tali asih kepada pegawai yang bekerja di Taman Makam Pahlawan Sepuluh November Surabaya.

Read More

Wakapolri Ajak Masyarakat Sumatera Utara Jaga Kamtibmas Jelang Pilkada 2024

Medan - KABARPROGRESIF.COM Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) Agus Andrianto mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) selama pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Sumatera Utara. 

Ajakan ini disampaikan dalam acara silaturahim dan Cooling System pilkada damai yang diadakan oleh Polda Sumatera Utara, Selasa (20/8).

Dalam acara tersebut, Wakapolri Komjen Pol. Agus Andrianto menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap kegiatan yang dihadiri oleh ribuan masyarakat. 

Menurutnya, kegiatan ini sangat penting dalam menjaga situasi Kamtibmas agar tetap kondusif sehingga Pilkada 2024 dapat berlangsung dengan damai dan aman.

“Saya mengapresiasi kegiatan silaturahim bersama ribuan masyarakat yang digelar Polda Sumatera Utara dalam menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif serta Pilkada 2024 berjalan damai,” ujar Komjen Pol. Agus di GOR Pancing, Jalan Williem Iskandar, Selasa (20/8).

Komjen Pol. Agung juga menekankan pentingnya dukungan dari seluruh elemen masyarakat untuk memastikan keamanan selama masa Pilkada. 

Ia berharap masyarakat dapat mendukung upaya Polda Sumatera Utara dalam menjaga situasi tetap kondusif.

“Saya berharap Bapak Kapolda Sumut dapat menjaga saudara-saudara saya dan mengajak seluruh pihak untuk mendukung kinerja Polda Sumut,” ucapnya.

Kapolda Sumut, Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto, dalam kesempatan yang sama, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh komunitas masyarakat yang telah hadir dalam rangkaian kegiatan cooling system Pilkada damai 2024. 

Ia menyebutkan bahwa pertemuan ini melibatkan 15.000 masyarakat dari berbagai komunitas yang sepakat untuk mewujudkan Pilkada 2024 di Sumatera Utara yang aman, nyaman, dan damai.

“Hari ini saya dapat bertatap muka bersama 15.000 masyarakat dari berbagai komunitas yang hadir dan sepakat mewujudkan Pilkada 2024 di Sumatera Utara berjalan aman, nyaman, dan damai,” kata Irjen Pol. Whisnu.

Irjen Pol. Whisnu juga menegaskan bahwa Polda Sumut bersama seluruh unsur Forkopimda Sumatera Utara telah sepakat untuk bergandengan tangan dalam menciptakan serta menjamin pelaksanaan Pilkada 2024 yang aman.

“Pesta demokrasi ini harus berjalan aman sehingga masyarakat yang menyalurkan hak pilihnya pada Pilkada 2024 merasa nyaman dan gembira dalam menentukan pemimpin di Sumatera Utara,” ungkapnya.

Acara ini turut dihadiri oleh para Pejabat Utama Mabes Polri, unsur Forkopimda Sumatera Utara, serta para tokoh masyarakat, yang semuanya sepakat untuk berkomitmen dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban menjelang Pilkada 2024.

Read More

Dugaan Korupsi Proyek Kanal Banjir Tanggidaa, Kejati Gorontalo Geledah Rumah Haji Pepen

Gorontalo - KABARPROGRESIF.COM Tim Satuan Khusus (Satsus) Pemberantasan Korupsi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Gorontalo melakukan penggeledahan di rumahnya Haji Pepen di Kota Gorontalo, Selasa 20 Agustus 2024.

Penggeledahan tersebut berkaitan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) pekerjaan pembangunan Kanal Banjir Tanggidaa Kota Gorontalo pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2022.

Selain di rumah Haji Pepen, Tim Satsus Kejati Gorontalo juga melakukan penggeledahan di rumahnya Udin. 

Keduanya merupakan saksi, dalam perkara proyek pembangunan Kanal Banjir Tanggidaa.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Gorontalo melalui Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Dadang Djafar menjelaskan bahwa penggeledahan tersebut berdasarkan surat perintah Kajati Gorontalo Nomor : PRINT–553/P.5.5/Fd.1/08/2024 tanggal 16 Agustus 2024.

“Satuan khusus melakukan penggeledahan pakaian/badan setiap orang, tempat pidana dilakukan dan atau terdapat lokasinya dan rumah atau halaman rumah atau gedung atau bangunan yang berkaitan dengan perkara aquo,” jelas Dadang, Rabu 21/08/2024.

“Selain itu, tim juga melakukan penggeledahan tempat-tempat lain, surat/benda/ barang lain, benda bergerak dan benda tidak bergerak termasuk bukti elektronik yang berhubungan/ berkaitan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan pembangunan Kanal Banjir Tanggidaa Kota Gorontalo pada Dinas PU Provinsi Gorontalo Tahun 2022,” sambung Dadang.

Dadang mengatakan bahwa tim yang berjumlah 15 orang melakukan penggeledahan di dua tempat, yakni rumah saksi H. Pepen dan Udin. 

Tim dipimpin oleh Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Gorontalo, Nursurya.

“Sebelum melakukan penggeledahan, Tim terlebih dahulu menyampaikan maksud dan tujuan serta meminta izin kepada para saksi untuk melaksanakan penggeledahan rumah,” kata Dadang.

Dadang mengungkapkan bahwa Tim Satsus melakukan penggeledahan di seluruh ruangan rumah milik saksi AL alias Pepen selama kurang lebih tiga jam. 

Memeriksa seluruh ruangan untuk mencari dokumen dan barang-barang yang diduga terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi Pekerjaan Pembangunan Kanal Banjir Tanggidaa.

“Selanjutnya Tim Satsus menemukan sebanyak tujuh dokumen dan Satu alat komunikasi (handphone) milik dari saksi Pepen yang kemudian dilakukan penyitaan oleh tim Khusus Tindak Pidana Korupsi,” ungkap Dadang.

Dadang menyampaikan bahwa hal serupa juga dilakukan di rumah milik saksi KWT alias Udin selama dua jam. 

Tim menemukan sebanyak 58 dokumen yang diduga terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek Pembangunan Kanal Banjir Tanggidaa.

“Penggeledahan disaksikan oleh aparat pemerintah setempat dan di backup oleh pengamanan dari tim Intelijen Kejati Gorontalo, Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo dan Kejaksaan Negeri Bone Bolango,” terang Dadang.

“Penggeledahan dilaksanakan Untuk kepentingan penyidikan tindak pidana korupsi pekerjaan pembangunan Kanal Banjir Tanggidaa yang terindikasi menyebabkan kerugian Keuangan Negara sebesar 5 Milyar Rupiah,” pungkas Dadang.

Read More

Ingatkan Pentingnya Makanan Bergizi Seimbang, Pemkot Surabaya Gelar Lomba Cipta Menu Festival Pangan Lokal

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menggelar Lomba Cipta Menu Festival Pangan Lokal Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA), di Convention Hall Arief Rahman Hakim, Selasa (20/8). 

Melalui kegiatan ini, pemkot ingin menumbuhkan minat masyarakat untuk mengolah potensi bahan pangan lokal menjadi menu makanan yang sehat dan aman, dengan mempertimbangkan komposisi gizi seimbang.

Ketua Bidang I TP PKK Kota Surabaya, Shinta Setia mengatakan, kegiatan ini bertujuan mendorong kreativitas masyarakat untuk menciptakan menu yang lebih beragam, dan bergizi menggunakan bahan pangan lokal. 

“Lomba ini diharapkan bisa meningkatkan potensi dalam memperbaiki status gizi di keluarga. Serta, sebagai salah satu strategi untuk memperkenalkan menu baru yang bergizi seimbang dan aman kepada masyarakat, khususnya ibu rumah tangga,” kata Shinta Setia.

Nantinya, menu baru tersebut diharapkan bisa menjadi inspirasi para ibu untuk di praktekan saat di rumah. 

Dengan demikian, para ibu bisa membangun budaya keluarga untuk mengkonsumsi aneka menu makanan bergizi, sehingga dapat meningkatkan imunitas anggota keluarga. 

“Kalau imunitas anggota keluarga kita sudah baik, InsyaAllah kualitas hidup masyarakat dapat menjadi lebih baik,” terangnya.

Oleh sebab itu, Shinta Setia turut menyampaikan terima kasih kepada masyarakat dan peserta lomba atas dukungannya sehingga masing-masing kecamatan dapat memberikan nilai ekonomi dengan melibatkan UMKM lokal. 

“Pemberdayaan ekonomi ada, sehingga UMKM kuliner kita bisa mendapat edukasi dan mendapat tantangan agar bisa membuat menu yang bergizi dan terjangkau,” jelasnya. 

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya, Antiek Sugiharti mengatakan, pemkot memberikan perhatian serius terhadap pemenuhan pangan sebagai komponen dasar guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. 

“Pola konsumsi pangan merupakan perilaku paling penting yang dapat mengenali keadaan gizi seseorang. Untuk itu upaya keanekaragaman pangan dengan pengembangan sumber daya lokal menjadi sangat penting,” kata Antiek. 

Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui Lomba Cipta Menu, Festival Pangan Lokal Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA). 

Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dengan menerapkan prinsip beragam, bergizi seimbang, dan aman dengan memanfaatkan olahan pangan lokal. 

“Dan juga mendorong kreativitas dan inovasi dalam pengembangan olahan pangan lokal yang bernilai komersial. Peserta adalah dari 31 TP PKK Kecamatan Surabaya dan unsur UMKM,” jelasnya. 

Lomba ini dilaksanakan dalam bentuk display paket lengkap makan siang atau lunch box B2SA. 

Menu tersebut dipilih dari dua klaster pangan pokok, yaitu jagung, dan umbi-umbian. 

“Display selain produk lokal ini ada kudapan atau snack yang memiliki nilai komersial. Kemudian bahan pangan dari sumber karbohidrat yang digunakan, baik lunch box B2SA dan olahan pangan komersial harus selain beras dan terigu, serta turunannya,” terangnya.

Nantinya, para pemenang akan diikutkan Lomba Cipta Menu Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal di tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2024. 

“Bertempat di JX Exhibition Surabaya, yang bersamaan dengan peringatan Hari Pangan Sedunia. Semoga bisa meningkatkan kreativitas dan memberikan alternatif menu yang bergizi bagi kelurga,” pungkasnya.

Read More

Tak Ada Polisi Istimewa, Tak Akan Ada Peristiwa 10 November 1945?

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Sejarah panjang menyertai Kemerdekaan Republik Indonesia. Terutama, perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan oleh polisi.

Peristiwa 10 November 1945, yang jadi cikal bakal Hari Pahlawan, tak lepas dari andil besar polisi. Namun, peran Polisi hampir tidak pernah diungkit dalam peristiwa bersejarah itu.

Padahal, bisa dibilang, tanpa polisi, tidak ada yang namanya Hari Pahlawan yang sekarang setiap tahun kita peringati. Bagaimana kisahnya?

Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 oleh Soekarno-Hatta, disambut oleh rakyat pada saat itu. Tak terkecuali Tokubetsu Keisatsutai, atau Polisi Istimewa.

Dikatakan Ministrie Van Onderwijs EN Weten Schappen (Pemerintah Belanda) Dr Van Der Wal, Polisi Istimewa adalah kekuatan tempur militer.

“Polisi Istimewa, mantan Polisi Istimewa di waktu Jepang, pimpinan M.Jasin tidak lain adalah satu kekuatan tempur militer,” katanya.

Polisi Istimewa ini awalnya merupakan kesatuan polisi khusus bentukan Jepang. Kendati demikian, momen proklamasi kemerdekaan menjadi pemantik para personel Polisi Istimewa kala itu untuk menjadi bagian dari Republik Indonesia.

Empat hari setelah proklamasi kemerdekaan, tepatnya 21 Agustus 1945 pukul 07.00 WIB, sebanyak 250 polisi dari kesatuan Polisi Istimewa, membulatkan tekadnya untuk setia kepada Republik Indonesia.

Mereka berkumpul di Gedung Broederschool, yang terletak di Coen Boulevard No 7. Kini lebih dikenal bernama Jalan M Jasin Polisi Istimewa, yang terletak di Kota Surabaya.

Kesatuan tersebut dipimpin oleh Inspektur Polisi Kelas I Moehammad Jasin, atau biasa dikenal M Jasin. Dengan lantang, M. Jasin membacakan ‘Proklamasi Polisi’.

“Proklamasi Polisi, Oentoek bersatoe dengan rakjat dalam perdjoeangan mempertahankan Proklamasi 17 Agoestoes 1945, dengan ini menjatakan polisi sebagai Polisi Repoeblik Indonesia, Soerabaja 21 Agoestoes 1945, Atas nama seloeroeh warga polisi, Moehamad Jasin, Inspektoer Polisi Kelas I,” ucap M. Jasin dengan lantang diikuti segenap personel Polisi Istimewa.

Upaya M. Jasin bersama Polisi Istimewa tak berhenti disitu. 

Setelah Proklamasi Polisi, ia meminta seluruh anggota Polisi Istimewa untuk melakukan pawai siaga untuk menunjukkan kekuatan dan kesiapan tempur menyikapi reaksi pihak Jepang.

Para polisi itu bergerak menuju Jalan Tunjungan Surabaya. Menggunakan kendaraan lapis baja yang telah dipasang bendera merah putih, mereka menyebar hingga memasang pamflet yang berisi proklamasi.

Keberanian personel Polisi Istimewa pimpinan M. Jasin kala itu diakui oleh mantan Menteri Luar Negeri RI Roeslan Abdulghani.

Cak Roes, sapaan akrabnya, mengatakan pasukan polisi merupakan modal utama perjuangan.

“M. Jasin dan pasukan-pasukan Polisi Istimewa mendahului yang lain muncul di Medan juang Surabaya tahun 1945 dan karena itu Pasukan Polisi ini adalah modal pertama perjuangan,” begitu ucap Roeslan.

Tak hanya itu, keberanian pasukan Polisi Istimewa kala itu juga diakui oleh Abdul Radja, yang merupakan eks Trip pelaku pertempuran 10 November 1945.

“Pasukan-Pasukan Polisi Istimewa bertempur melawan Tentara Jepang dengan gagah berani,” katanya.

Bahkan, Bung Tomo, yang dikenal sebagai penggerak semangat rakyat Surabaya saat peristiwa 10 November, mengakui keberanian Polisi Istimewa.

Bung Tomo menganggap kesatuan yang dipimpin M. Jasin itu mempelopori perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan di Surabaya.

“PETA diharapkan dapat mendukung perjuangan di Surabaya tahun 1945, tetapi PETA membiarkan senjatanya dilucuti oleh Jepang, untung ada pemuda M. Jasin dengan pasukan-pasukan Polisi Istimewanya yang berbobot tempur mendukung dan mempelopori perjuangan di Surabaya,” urai Bung Tomo.

Bahkan menurut pengakuat eks Trip dan pelaku pertempuran 10 November 1945, Jenderal TNI AD Sudarto, tanpa adanya peran M. Jasin bersama Polisi Istimewa, peristiwa 10 November tidak akan ada.

“Omong kosong kalau ada yang mengaku di bulan Agustus 1945 memiliki kesatuan bersenjata. Yang ada pada waktu itu hanya pasukan-pasukan Polisi Istimewa pimpinan M.Jasin, bahkan ia menyatakan bahwa tanpa peran pasukan-pasukan Polisi Istimewa pimpinan M. Jasin tidak akan ada peristiwa 10 November 1945,” tegas Sudarto.

Read More