Besok, Koalisi Sipil Aksi Dukung MK, Kecam DPR soal UU Pilkada

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Koalisi masyarakat sipil bakal menggelar aksi demonstrasi di depan gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (22/8).

Mereka mengecam sikap pemerintah dan DPR yang menganulir putusan MK soal pencalonan kepala daerah. Para peserta aksi rencananya akan mengenakan pakaian serba hitam.

"Kelompok masyarakat sipil yang terdiri dari akademisi, mahasiswa dan para profesional akan mendatangi Mahkamah Konstitusi pukul 10.00 WIB," kata Juru Bicara Maklumat Juanda Alif Iman Nurlambang dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (21/8).

Alif menjelaskan mereka juga ingin memberikan dukungan kepada MK. 

Ia menuturkan DPR dan pemerintah merupakan komplotan politik yang membegal demokrasi.

Alif mendesak pemerintah dan DPR mematuhi putusan MK yang bersifat final dan mengikat. 

"Atau kita akan boikot Pilkada 2024," tegasnya.

Pada Selasa (20/8), MK mengetok palu untuk dua gugatan terkait Pilkada 2024, yaitu gugatan dengan perkara nomor 60/PUU-XXII/2024 dan nomor 70/PUU-XXII/2024.

Melalui putusan 60, MK menyatakan partai atau gabungan partai politik peserta pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD.

Partai yang tidak memperoleh kursi DPRD, tetap bisa mengusung paslon selama memenuhi syarat presentase yang dihitung dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT). 

Syarat parpol dan gabungan parpol bisa mengusung paslon yaitu memperoleh suara sah dari 6,5 persen hingga 10 persen, tergantung pada jumlah pemilih tetap di provinsi itu.

Kemudian, lewat putusan 70, MK menegaskan penghitungan syarat usia minimal calon kepala daerah dilakukan sejak KPU menetapkan pasangan calon, bukan sejak calon terpilih dilantik.

Namun, Panitia Kerja RUU Pilkada DPR RI menyepakati perubahan syarat ambang batas pencalonan pilkada dari jalur partai hanya berlaku untuk partai yang tidak punya kursi di DPRD. 

Hal itu diatur dalam daftar inventaris masalah (DIM) Pasal 40 UU Pilkada.

Syarat usia minimal calon kepala daerah juga dihitung saat pelantikan paslon mengikuti putusan Mahkamah Agung (MA).

Read More

Kapolri: Nilai Perjuangan Harus Jadi Landasan Hadapi Tantangan ke Depan

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo mengatakan, Hari Juang Polri merupakan upaya bersama dari para anggota kepolisian untuk meneladani inspirasi perjuangan para pahlawan. 

Jenderal Sigit menekankan, Hari Juang Polri merupakan sejarah perjalanan bangsa yang harus terus diingat.

“Tentunya kita ingat bahwa saat itu ada polisi istimewa, Tokubetsu Keisatsutai yang turut serta dalam sejarah perjuangan. Bagaimana saat itu Polisi Istimewa kemudian melucuti senjata dari tentara Jepang yang ada saat itu dan kemudian ikut membagi-bagikan senjata tersebut kepada para pejuang yang ada,” jelas Kapolri saat memimpin upacara peringatan Hari Juang Polri di Surabaya, Rabu (21/8/24).

Menurut Jenderal Sigit, sejarah sejak awal anggota kepolisian ada harus diteladani. Kala itu, Polri menjadi institusi yang memiliki senjata terlengkap.

“Dan kita menjadi salah satu bagian, yang menurut Pak Arif tadi, dan juga berdasarkan saksi-saksi sejarah menjadi salah satu organisasi yang memiliki senjata lengkap dan berada di garis terdepan khususnya dalam memperjuangkan kemerdekaan pada saat itu,” ujar Jenderal Sigit.

Jenderal Sigit menyampaikan, perjalanan sejarah itu akan terus dikenang oleh Korps Bhayangkara. Bahkan, semangat para pahlawan akan terus digelorakan.

“Saat itulah Bapak M Jasin dengan keputusannya yang luar biasa yang tentunya besok akan kita bacakan, membacakan proklamasi kepolisian dan ini tentunya menjadi sejarah besar bagi kita, bagi kepolisian, untuk terus kita kenang dan semangat itu harus terus kita kobarkan sampai dengan masa-masa yang akan datang,” ujar Kapolri.

Diharapkan Kapolri, perjuangan yang sudah ditorehkan oleh para senior terdahulu harus terus menjadi semangat bagi anggota kepolisian saat ini. 

Generasi muda saat ini bahkan diharapkan dapat menerapkan nilai-nilai keteladanan dari pahlawan.

“Tentunya semangat tersebut kemudian terus kita gelorakan di dalam menghadapi berbagai macam tantangan zaman yang tentunya terus berkembang semakin kompleks. Dan ini juga menjadi bagian yang harus kita jaga dan terus kita pertahankan sehingga sampai kapan pun perjuangan para pahlawan ini menjadi bagian dari perjuangan saat ini terus kita lakukan. Dan harapan kita adalah bagaimana kita bersama-sama dengan seluruh kekuatan yang kita miliki untuk terus menjaga soliditas, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan terus menjaga eksistensi Polri yang kita cintai,” ujar Jenderal Sigit.

Read More

3 Provinsi Baru Papua Kini Miliki Pelat Nomor Baru

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Setidaknya di tahun ini ada tiga provinsi di Papua mengganti kode Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor (NRKB) atau pelat nomor. Ketiga daerah tersebut adalah Papua Barat Daya, Papua Selatan dan Papua Tengah.

Pemprov Papua Barat Daya pada bulan Mei lalu menjelaskan kode awal pelat nomor provinsi ke-38 yang sebelumnya PB berubah menjadi PY. Sementara inisial PB saat ini masih difungsikan untuk pelat nomor Papua Barat.

Lalu pada Juli kemaren, Pemprov Papua Selatan dari pelat nomor dari PA menjadi PS. Sedangkan PA masih dipakai di provinsi Papua.

Terbaru, Pemprov Papua Tengah menyatakan saat ini kendaraan disana menggunakan kode pelat nomor PT, dimana sebelumnya PA.

Penggunaan PT itu ditandai dengan penyerahan pelat nomor PT 1 kepada Penjabat Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk dari Dirlantas Polda Papua pada Senin (19/8).

“PT artinya Papua Tengah sehingga ini menjadi bagian dari penyesuaian administrasi, serta identitas daerah,” kata Ribka pada siaran persnya dengan Antara Selasa (20/8).

Pengalihan pelat nomor untuk tiga provinsi ini menciptakan pendapatan asli daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor. Perubahan ini bakal berdampak besar seperti berbagai provinsi lain misal Jakarta, Jawa Barat dan lainnya yang merasakan setoran pendapatan asli daerah terbesar berasal dari pajak kendaraan.

Read More

Puncak Surabaya Halal Festival 2024: Dorong UMKM Lokal Menuju Sertifikasi Halal Global

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Surabaya Halal Festival (SHF) 2024 mencapai puncak acara di bulan Agustus 2024. Acara yang digelar Ikatan Alumni (IKA) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) bekerjasama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya ini bertujuan untuk menegakkan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan sosial dan berfokus dalam sektor ekonomi serta kreatif melalui industri halal.

Dengan mengusung misi "Towards Halal Micro & Small Business Go Global", puncak acara SHF 2024 berlangsung pada tanggal 21-23 Agustus 2024 di Kompleks Alun-alun Balai Pemuda Surabaya.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Surabaya, Agus Imam Sonhaji, hadir mewakili Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dalam pembukaan puncak acara SHF, Rabu (21/8). 

Ada banyak macam kegiatan dalam puncak SHF 2024. Mulai dari talkshow, workshop & coaching clinic, business matching, kompetisi fotografi hingga lomba mewarnai bagi anak-anak.

Bahkan, ada pula exhibition yang menarik dari sekitar 300 UMKM di Surabaya. Tidak ketinggalan juga ada pendampingan UMKM dalam proses pembuatan izin usaha Nomor Induk Berusaha (NIB), Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), dan sertifikasi halal.

Ketua Panitia Surabaya Halal Festival (SHF) 2024, Riva Siregar mengatakan bahwa SHF terbagi menjadi tiga rangkaian, yaitu pra event, main event, dan post event. 

Seluruh rangkaian kegiatan ini bertujuan untuk mendorong inovasi dan daya saing produk lokal UMKM Go Global melalui program sertifikasi halal.

"Upaya ini sejalan dengan pertumbuhan kesadaran mengenai pentingnya produk halal di kalangan konsumen global. Sehingga UMKM dan industri halal Indonesia dapat berkembang secara berkelanjutan dan berkontribusi lebih besar pada perekonomian nasional," kata Riva Siregar, Rabu (21/8).

Ketua Umum Ikatan Alumni (IKA) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Manyar ini juga menyatakan bahwa ada sekitar 3.600 UMKM yang mendapatkan pendampingan dalam SHF 2024. 

Dari jumlah tersebut, 2.000 UMKM di antaranya telah didaftarkan untuk sertifikasi halal.

"Yang mendaftar sekarang sudah 3.600 (UMKM). 1.600 UMKM dalam proses, sedangkan yang 2.000 sudah didaftarkan sertifikasi halal pada saat pendampingan di lima lokasi," ujar Reva.

Sebelum mendapatkan sertifikasi halal, setiap UMKM harus memenuhi persyaratan. Untuk itu, pihaknya menggandeng Pemkot Surabaya dan beberapa pihak terkait dalam memberikan pendampingan UMKM tersebut. 

"Jadi setiap Sabtu-Minggu dalam satu bulan terakhir kita sudah melakukan pendampingan, cuma di-clustering UMKM per wilayah," bebernya.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dikopumdag) Kota Surabaya, Dewi Soeriyawati menyampaikan bahwa melalui SHF 2024, pihaknya menargetkan 1000 UMKM self declare atau risiko rendah memiliki sertifikat halal. 

"Untuk UMKM safe declare atau risiko rendah, targetnya itu 1000. Tapi kemarin yang daftar itu sampai 3.600 UMKM," kata Dewi.

Dewi menjelaskan bahwa selain memenuhi persyaratan, untuk mendapatkan sertifikasi halal, UMKM juga harus mengeluarkan biaya. 

Nah, melalui event ini pihaknya menyiapkan pendanaan gratis sertifikasi halal bagi 1.000 UMKM. 

"Jadi kita utamakan dulu yang makanan dan minuman risiko rendah, itu kita dahulukan," imbuhnya.

Ia juga menyatakan bahwa saat ini ada sekitar 19.000 UMKM makanan dan minuman di Surabaya yang sudah sertifikasi halal. Jumlah tersebut dalam waktu dekat akan bertambah menjadi 21.000 UMKM dengan adanya SHF 2024. 

"Ini kemarin targetnya (SHF) 1.000 UMKM, menjadi 2.000. Tapi kemarin yang daftar ada 3.600 UMKM," katanya.

Nah, karena kuota yang disiapkan melalui SHF melebihi target pendaftar, Dewi menyatakan bahwa Dikopumdag Surabaya berencana menjalin kerjasama dengan beberapa pihak, terkait pendanaan sertifikasi halal untuk UMKM.

"Karena sertifikasi halal itu tidak gratis, bayarnya sekitar Rp250 ribu, sehingga nanti kita akan carikan CSR (Corporate Social Responsibility), seperti menitipkan kepada asosiasi karena mereka juga punya program sertifikasi halal," pungkasnya.

Read More

Airlangga Bakal Hadiri Penutupan Munas Golkar untuk Terima Penghargaan

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Eks Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto disebut akan hadir pada penutupan Munas XI Partai Golkar yang akan digelar di JCC, Senayan, Rabu (21/8) malam.

Politikus Senior Partai Golkar, Nurdin Halid bilang Airlangga akan menerima penghargaan tertinggi dari partainya atas kepemimpinannya di Partai Beringin.

"Saya mendengar kabar akan hadir karena beliau akan diberikan penghargaan tertinggi. Nanti malam," kata Nurdin di lokasi Munas.

Penutupan Munas XI Partai Golkar akan mengundang para ketua umum partai yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju (KIM), pengusung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 lalu. 

Presiden Joko Widodo disebut juga akan hadir pada kesempatan tersebut.

Munas telah memilih Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM yang baru dilantik sebagai ketua umum secara aklamasi.

Bahlil mengantongi 100 persen dukungan pemilik hak suara Munas mulai dari DPD tingkat satu dan dua, DPP, dan organisasi pendiri dan sayap partai.

Sebagai formatur tunggal, Bahalil selanjutnya akan mengumumkan struktur partai untuk periode kepengurusannya ke depan. Dia bilang struktur kepengurusan akan diumumkan dalam waktu dekat.

Read More

Pertama, Kapolri Pimpinan Upacara Hari Juang Polri di Surabaya

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Listyo Sigit Prabowo, secara langsung memimpin upacara peringatan Hari Juang Polri yang pertama kalinya diselenggarakan, pada tanggal 21 Agustus 2024, di Monumen Perjuangan Polri, Surabaya.

Dalam upacara Hari Juang Polri yang berlangsung pada Rabu (21/8/2024) di depan Monumen Perjuangan Polri, Surabaya ini, secara langsung dipimpin oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang hadir bersama Pejabat Utama Mabes Polri. 

Selain itu juga dihadiri oleh Forkopimda Jatim, Purnawirawan Polri, serta Pejabat Utama Polda Jatim.

Didalam pelaksanaan upacara tersebut, Kapus Sejarah Polri, Brigjen Pol. Hari Nugroho, membacakan sejarah singkat M. Jasin, dilanjut dengan pembacaan naskah Proklamasi Polisi oleh Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Usai pelaksanaan upacara peringatan Hari Juang Polri, dilanjut dengan drama kolosal perjuangan Polisi Istimewa dan penyobekan bendera Belanda, merah putih biru yang terpasang di hotel yamato. 

Drama kolosal ini diperankan oleh para pecinta sejarah dari berbagai komunitas yang ada di Surabaya.

Dalam kesempatan tersebut, Kapus Sejarah Polri Brigjen Pol Hari Nugroho menjelaskan. 

Hari Juang ini sudah di teliti sejak 14 tahun yang lalu, oleh Komjen Pol. (purn) Arif Bayunadi, secara intensif beliau melaksanakan FGD dan Sarasehan, kemudian membuat naskah akademik untuk hari juang ini dan pada tanggal 22 Januari 2024 terbit kepuasan Kapolri tentang Hari Juang Polri.

“Memang ada beberapa hari bersejarah yang memang harus diangkat oleh kepolisian, terkait dengan perjuangan kepolisian jaman dulu, kalo yang kita tau dari semua kolosal tadi bahwa semua elemen masyarakat pasti akan ikut berjuang,”

Lebih lanjut, Brigjen Pol Hari Nugroho juga menyampaikan, Polri memang belum memiliki Hari Juang, dibanding dengan TNI tiga matra yang sudah memiliki hari bersejarah masing-masing.

Selain itu, Kapus Sejarah Polri juga menjelaskan terkait dengan korelasi dengan hari sejarah lain seperti peringatan 10 November dan 17 Agustus. 

Semua peristiwa bersejarah ini berawal dari kemerdekaan 17 Agustus, kemudian tanggal 20 M. Jasin mengadakan rapat dengan anggotanya untuk mengambil sikap Polisi mau seperti apa.

“Dan diputuskan bahwa tanggal 21 akan mengucapkan semacam sumpah atau bentuknya Proklamasi Polisi, bahwa sekarang Polisi adalah Polisi Republik Indonesia,”

“Kemudian tanggal 21 itu juga menjadi perjuangan polri berikutnya, yaitu mulai ada perlawanan berupa pelucutan senjata, kemudian membagi-bagikan sejata, mengirim senjata ke wilayah lain untuk membantu perjuangan dan menurunkan bendera Jepang, menaikkan bendera merah putih dan seterusnya sampai dengan peristiwa 10 November,” jelasnya.

Untuk memperingati momen tersebut, Brigjen Pol Hari Nugroho menambahkan. Dalam nilai-nilai perjuangan M. Jasin yang dapat ditiru oleh generasi penerus Polri.

“Beliau kan orang yang humanis, kalo kita liat di cerita atau beberapa buku literatur, beliau juga mengamankan orang Belanda pada saat kejadian peperangan tahun itu, kemudian beliau juga sosok yang pemberani dan dari segi agama beliau juga adalah orang yang taat beragama,” pungkasnya.

Read More

Prajurit Koarmada II Antusias Ikuti Kuliah Umum dan Bedah Buku Sea Power Indonesia di Era Indo Pasifik

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pangkoarmada II Laksda TNI Ariantyo Condrowibowo dalam hal ini diwakili Inspektur Koarmada (Ir Koarmada) II Laksma TNI Eriyawan, S.E., M.A., beserta seluruh Perwira Koarmada II antusias mengikuti Kuliah Umum dan Bedah Buku Sea Power Indonesia di Era Indo Pasifik oleh Laksamana TNI (Purn) Prof. Dr. Marsetio, bertempat di Gedung Panti Cahaya Armada (PCA) Koarmada II Ujung Surabaya. Rabu (21/8). 

Pangkoarmada II Laksda TNI Ariantyo Condrowibowo pada sambutannya yang dibacakan Irkoarmada II mengucapkan selamat datang kepada Laksamana TNI (Purn) Prof. Dr. Marsetio di Mako Koarmada II. Beliau akan memberikan kuliah umum sekaligus launching buku Sea Power Indonesia di Era Indo Pasifik. 

“Diharapakan buku karya Laksamana TNI (Purn) Prof. Dr. Marsetio, dapat memberikan wawasan yang komprehensif mengenai kekuatan maritim Indonesia, terutama dalam menjaga kedaulatan NKRI, ikut serta dalam diplomasi maritim, peningkatan kerja sama internasional dalam bidang keamanan laut.” jelasnya.

Diakhir sambutannya Pangkoarmada II Laksda TNI Ariantyo Condrowibowo mengajak seluruh perwira yang hadir untuk bersama-sama memanfaatkan hasil pemikiran yang terdapat dalam buku ini dan materi yang akan disampaikan pada kuliah umum nantinya, guna mendorong kesadaran akan pentingnya kekuatan maritim dalam strategi pertahanan dan keamanan nasional, serta meningkatkan peran aktif kita di kancah internasional. 

Buku ini mengupas tentang dinamika geopolitik dan geostrategi kawasan Indo-Pasifik yang terus berkembang dan menjadi salah satu episentrum percaturan politik dunia. Transformasi dari sebutan “Asia Pasifik” bergeser menjadi “Indo Pasifik” mencerminkan dinamika lanskap strategis global, sekaligus mengokohkan arti penting Indonesia sebagai penghubung Samudera Pasifik dan Samudera Hindia di dalam percaturan dunia.

Read More

Satgassus Pencegahan Korupsi Polri Ingatkan Distributor Pupuk Subsidi, Pastikan Stok dan Tidak Lakukan Penyelewengan

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Hotman Tambunan dan Yudi Purnomo Harahap Satgas Pencegahan Korupsi Polri melakukan kegiatan pembinaan kepada Distributor Pupuk Subsidi Se-Indonesia di Surabaya bersama dengan Kementerian Perdagangan RI. 

Adapun kegiatan tersebut merupakan undangan dari PT. Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) selalu pelaksana program pupuk bersubsidi yang ditunjuk oleh Kementerian BUMN dan Kementerian Perdagangan.

Dalam kesempatan tersebut Hotman yang menjadi salah satu pembicara menyampaikan, Bahwa keberhasilan program pupuk bersubsidi hanya akan berhasil jika distributor dan kios menjaga keberadaan stok di kios dan distributor. 

Kewajiban itu sebenarnya telah diatur dalam peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Pertanian.

Lebih lanjut Hotman menyampaikan, bahwa PIHC mempunyai kewajiban menjaga stok secara nasional tetapi hal tersebut akan sia-sia dan petani tidak akan bisa menebus pupuk bersubsidinya jika distributor dan kios tidak juga menyediakan stok di distributor dan kios.

Selain itu,  Satgassus Mabes Polri mengapresiasi PIHC yg telah menyediakan aplikasi untuk mengetahui keberadaan stok di kios dan distributor dan diharapkan dinas perdagangan dan dinas pertanian agar memanfaatkannya untuk mencegah dan mengantisipasi ketidaktersediaan stok pupuk bersubsidi di kios dan distributor.

Dalam kesempatan yang sama kepada media Yudi Purnomo menyampaikan, bahwa Polri berkomitmen untuk mengawal distribusi Pupuk Subsidi mulai dari Produksi, distribusi, hingga sampai ke tangan petani agar tidak ada penyelewengan dan diterima oleh mereka yang berhak menerima.

Terakhir, Yudi mengatakan bahwa PT Pupuk Indonesia harus terus melakukan pembinaan terhadap distributor dan pengecer pupuk subsidi agar tetap mematuhi aturan yang berlaku baik peraturan dari kementerian pertanian maupun kementerian perdagangan.

Read More

Pemkot Surabaya Imbau Warga Waspadai Dokumen Tidak Resmi Pengadaan CPNS 2024

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengimbau masyarakat untuk mewaspadai beredarnya dokumen tidak resmi terkait kebutuhan dan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemkot Surabaya untuk Tahun Anggaran 2024.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya, Ikhsan menegaskan bahwa satu-satunya dokumen resmi terkait pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Surabaya adalah yang dipublikasikan melalui laman resmi Pemkot Surabaya.

"Dokumen resmi pengadaan Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2024, hanyalah dokumen yang dipublikasikan melalui laman surabaya.go.id dan atau bkpsdm.surabaya.go.id," kata Ikhsan, Rabu (21/8).

Karena itu, Ikhsan menyampaikan bahwa pemerintah kota mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dan hanya merujuk pada dokumen yang diunggah melalui laman resmi Pemkot Surabaya.

"Warga masyarakat diimbau untuk mengabaikan dokumen yang tidak dipublikasikan melalui laman resmi Pemerintah Kota Surabaya,” ujarnya.

Selain itu, Ikhsan menegaskan bahwa Pemkot Surabaya tidak bertanggung jawab atas penggunaan dokumen yang tidak resmi dan di luar dari yang diterbitkan di laman resmi.

Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk selalu memastikan informasi yang diterima berasal dari sumber yang terpercaya dan resmi.

"Pemkot Surabaya tidak bertanggung jawab dan bertanggung gugat terhadap penggunaan dokumen selain dokumen resmi yang dipublikasikan pada laman resmi pemerintah kota," pungkasnya.

Read More

Fraksi PDIP Tolak Revisi UU Pilkada Dibawa ke Paripurna

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Fraksi PDIP menolak draf revisi UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada untuk dibawa ke rapat paripurna DPR.

Hal itu dibacakan perwakilan Fraksi PDIP yang diwakilkan oleh M Nurdin dalam rapat pengambilan keputusan, Rabu (21/8).

"Fraksi PDIP menyatakan sikap tidak sependapat dengan RUU tersebut untuk dibahas pada tingkat selanjutnya," kata Nurdin.

Nurdin menyampaikan seharusnya revisi UU Pilkada ini mengarah sebagai tindak lanjut atas putusan MK soal syarat baru pengusungan kandidat dan batas usia di pilkada.

Beda dengan MK, DPR Sepakat Usia Cagub-Cawagub 30 Tahun saat Dilantik

Ia mengingatkan putusan MK itu bersifat final dan mengikat.

"Apabila hal ini diingkari, maka menjadi preseden buruk dalam negara hukum karena di berbagai negara manapun tidak ada lembaga politik yang mengotak-atik putusan MK," ucapnya.

Pada hari ini, Baleg DPR menggelar rapat membahas revisi UU Pilkada. Baleg menggelar rapat soal UU Pilkada sejak 10.00 WIB. 

Rapat digelar menyusul putusan MK yang mengabulkan gugatan soal syarat pencalonan kepala daerah di UU Pilkada.

Putusan nomor 60/PUU-XXII/2024 mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah.

Pada aturan sebelumnya, partai atau gabungan partai harus memenuhi syarat 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara sah nasional.

Dalam putusannya, MK menetapkan ambang batas menyesuaikan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) masing-masing daerah. Ambang batas berkisar di rentang 6,5 persen hingga 10 persen.

Namun, lewat pembahasan RUU Pilkada, Baleg DPR menetapkan aturan baru itu hanya berlaku bagi parpol non parlemen. Sementara bagi partai parlemen tetap mengikuti syarat yang lama.

Read More

Kapolri Pimpin Upacara Hari Juang Polri di Surabaya

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin upacara Hari Juang Polri di Monumen Perjuangan Polri, Jalan Raya Darmo, Kota Surabaya, Jawa Timur, Rabu (21/8/2024) pukul 09.00 WIB.

Jenderal Sigit bertindak sebagai inspektur upacara memasuki lapangan upacara sekitar pukul 09.10 WIB, yang diikuti oleh ratusan anggota Polri sebagai pasukan upacara. 

Orang nomor satu di Korps Bhayangkara langsung menuju mimbar upacara.

Acara kemudian dimulai dengan menyanyikan bersama Mars Polri. 

Komandan upacara kemudian melaporkan kepada Kapolri bahwa upacara Hari Juang Polri yang dilanjutkan dengan mengheningkan cipta. 

Dan kemudian dilanjutkan pembacaan sejarah singkat Hari Juang Polri oleh Kepala Pusat Sejarah (Kapusjarah )Polri, Brigjen Pol Hari Nugroho.

Jenderal Sigit lalu membacakan teks Proklamasi Polisi yang dulu dibacakan oleh Komandan Polisi Istimewa Surabaya, Inspektur Kelas I Morhammad Jasin.

“Untuk bersatu dengan rakjat dalam perdjoeangan mempertahankan Proklamasi 17 Agoestoes 1945, dengan ini menjatakan polisi sebagai Polisi Repoeblik Indonesia,” isi Proklamasi Polisi yang dibacakan Kapolri.

Upacara Hari Juang Polri diakhiri oleh pembacaan doa. 

Agenda dilanjutkan dengan drama kolosal perjuangan Polri dalam mempertahankan kemerdekaan RI yang diawali momentum bersejarah pembacaan teks Proklamasi Polisi yang berimplikasi pergerakan perlawanan melawan penjajah di beberapa daerah hingga terjadi peristiwa 10 November.

Kapusjarah Brigjen Hari Nugroho mengatakan, sebelum Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan Keputusan Kapolri Nomor: KEP/95/I/2024 tanggal 22 Januari 2024 tentang Hari Juang Kepolisian Negara Republik Indonesia, penggagas Hari Juang Polri yakni Komjen (Purn) Arif Wachyunadi telah melakukan penelitian sejak 14 tahun lalu.

“Jadi memang sudah diteliti sejak 14 tahun lalu oleh Komjen Purnawirawan Arif Wachyunadi dan secara intens pada 2023 melaksanakan glat FGD dan sarasehan kemudian naskah akademik dan Alhamdulillah 22 Januari terbit Keputusan Kapolri mengenai Hari Juang Polri. Jadi sejarahnya itu,” terang Brigjen Hari kepada wartawan usai upacara.

Read More

19 Ketua Pokmas di Bawean Gresik Diperiksa KPK Terkait Kasus Dugaan Suap Dana Hibah Pemprov Jatim

Gresik - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan suap dana hibah Provinsi Jawa Timur untuk tahun anggaran 2019-2022. 

Dalam pengembangan kasus ini, KPK memanggil 19 Ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari Pulau Bawean, Gresik, untuk diperiksa sebagai saksi.

Pemanggilan ini dilakukan setelah sebelumnya KPK menetapkan 21 tersangka terkait kasus tersebut. Para Ketua Pokmas yang dipanggil tersebar di beberapa desa di dua kecamatan di Pulau Bawean, yakni Kecamatan Sangkapura dan Kecamatan Tambak. 

Mereka diminta memberikan keterangan di Polres Gresik.

Didi, salah satu Ketua Pokmas dari Desa Tanjungori, Kecamatan Tambak, yang ikut dipanggil, membenarkan bahwa dirinya telah menerima surat panggilan dari KPK. 

Didi menjelaskan bahwa ia dipanggil meskipun saat ini sudah tidak aktif sebagai Ketua Pokmas Jingga, yang sebelumnya ia pimpin.

“Semuanya ada 20 orang yang sudah dipanggil, 19 Ketua Pokmas dan satu orang pengiring,” ungkap Didi, Rabu (21/8). 

Ia menambahkan bahwa pemanggilan dirinya mungkin disebabkan oleh adanya namanya dalam proposal pengajuan pertama, meski ia sudah tidak terlibat dalam proses selanjutnya.

Didi juga mengaku tidak mengetahui detail terkait pencairan dana dan pelaksanaan kegiatan Pokmas Jingga setelah ia tidak lagi aktif.

“Saya juga tidak tahu kenapa saya yang dipanggil, mungkin karena pengajuan pertama ada nama saya di situ,” ujarnya.

Hingga kini, KPK masih terus menyelidiki kasus ini untuk mengungkap lebih jauh praktik dugaan suap yang melibatkan dana hibah di Jawa Timur.

Read More