Wali Kota Eri Dampingi Presiden Jokowi Pantau Harga Pangan di Pasar Soponyono

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mendampingi Presiden Joko Widodo melakukan pengecekan harga dan stok kebutuhan bahan pokok di Pasar Soponyono, Kecamatan Rungkut, Surabaya, Jumat (6/9) pagi. 

Pengecekan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan stabilitas harga pangan.

Presiden Joko Widodo dalam kunjungannya mengapresiasi kondisi harga pangan di Pasar Soponyono Surabaya. 

"Soal inflasi pangan, saya kira baik ya. Inflasi inti kita, terutama pangan, dalam kondisi yang baik," kata Presiden Jokowi usai peninjauan.

Kepala Negara juga menyampaikan bahwa beberapa harga komoditas pokok mengalami penurunan. Seperti di antaranya adalah bawah merah dan telur. 

"Tadi kami cek, bawang merah yang biasanya di atas Rp 40 ribu, tadi saya cek Rp 25 ribu. Telur juga Rp 24 ribu. Saya kira untuk harga pangan ini sebagian ada yang turun, dan yang naik saya lihat tidak ada," tuturnya.

Pada bulan terakhir, merupakan hasil dari pasokan dan distribusi yang baik. 

"Kalau inflasi berada pada posisi deflasi selama empat bulan, saya kira memang karena pasokannya cukup dan distribusinya baik," kata Presiden Jokowi.

Selain melakukan pengecekan harga, Presiden Jokowi juga menyempatkan diri untuk menyapa sekaligus berpamitan kepada pedagang dan pengunjung di Pasar Soponyono. 

Hal ini Presiden Jokowi akan purna tugas pada 20 Oktober 2024. 

"Tadi pas ketemu masyarakat sambil pamit, kan bulan depan saya sudah purna tugas," ujarnya.

Di tempat sama, Wali Kota Eri Cahyadi menuturkan bahwa kehadiran Presiden Jokowi di Pasar Soponyono memberikan dampak positif bagi para pedagang dan warga yang merasa bangga dengan perhatian yang diberikan.

"Alhamdulillah tadi beliau (Presiden Jokowi) memantau, melihat stok belanja bahan pokok, juga termasuk harganya. Harga sudah standar semuanya, sudah sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah," kata Wali Kota Eri.

Bahkan, Wali Kota Eri mengungkapkan bahwa antusiasme warga Surabaya terhadap kunjungan Presiden sangat tinggi. 

Banyak warga yang mengungkapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi atas kepemimpinannya selama ini.

"Tadi antusiasnya warga Surabaya kepada beliau sebagai Presiden, banyak yang menyampaikan terima kasih kepada beliaunya. Alhamdulilah dari pantauan beliau, Pasar Soponyono ini sudah sesuai harapan beliaunya," pungkasnya.

Read More

Jabatan Komandan KRI Surabaya-591 Resmi Diserahterimakan

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Tongkat kepemimpinan Komandan KRI Surabaya-591 Satuan Kapal Amfibi (Satfib) Koarmada II yang semula dijabat oleh Kolonel Laut (P) M. Sati Lubis, S.T., M.Sc., M.Tr.Opsla., kini diserahterimakan kepada penggantinya Letkol Laut (P) Marvill Marvel Frits, E.D., S.E., M.Tr.Hanla.

Acara sertijab komandan KRI jenis Landing Platform Dock (LPD) ini, berlangsung di atas Geladak Helly KRI Surabaya-591, yang dipimpin langsung oleh Komandan Satuan Kapal Amfibi (Satfib) Koarmada II Kolonel Laut (P) Ardhi Sunaryo, S.T., M.M., Jumat (6/9).

Dalam sambutannya, Dansatfib Koarmada II menyampaikan bahwa serah terima jabatan merupakan kebutuhan akan suatu rotasi jabatan guna penyegaran organisasi. Selain itu, serah terima jabatan dalam suatu organisasi pada hakikatnya merupakan proses dinamisasi dan pembinaan organisasi yang dihadapkan pada tantangan tugas dan proses pembinaan organisasi.

Hal tersebut sebagai upaya tindak lanjut dari perintah Pangkoarmada II Laksda TNI Ariantyo Condrowibowo di bidang pengembangan SDM TNI AL, khususnya Koarmada II yang profesional, ” terang Dansatfib Koarmada II.

Selanjutnya, Dansatfib Koarmada II mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas jasa dan pengabdian Kolonel Laut (P) M. Sati Lubis, selama menjabat sebagai Komandan KRI Surabaya-591, dengan segala karya yang telah dicurahkan dalam mengemban tugas-tugas selama menjabat sebagai Komandan.

Read More

Usut Kasus Korupsi Dana Hibah, Kantor Kejari Ngawi Dipenuhi Karangan Bunga

Ngawi - KABARPROGRESIF.COM Halaman Kantor Kejaksaan Negeri Ngawi di Jl. Yos Sudarso, Margomulyo, Kec. Ngawi, Kabupaten Ngawi, terlihat ramai dengan berbagai karangan bunga yang terpampang rapi. Karangan bunga tersebut berasal dari beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan asosiasi jurnalis di Kabupaten Ngawi.

Ucapan yang tertulis di karangan bunga itu pada intinya memberikan dukungan serta ucapan terima kasih kepada Kejaksaan Negeri Ngawi atas keberanian mereka mengungkap kasus dugaan korupsi dana hibah Dinas Pendidikan dengan Pagu Rp19 miliar.

Kehadiran karangan bunga tersebut muncul hanya beberapa hari setelah pihak Kejaksaan menetapkan tersangka dalam kasus korupsi tersebut. 

Kasus yang melibatkan dugaan penyelewengan dana hibah tersebut telah menjadi sorotan publik, langkah tegas dan berani Kejari Ngawi Susanto Gani dalam mengusut kasus ini mendapatkan apresiasi luas dari berbagai elemen masyarakat, khususnya para aktivis LSM DCW dan AJII di daerah tersebut.

"Terima kasih atas dukungan dari masyarakat, LSM, dan rekan-rekan jurnalis. Kejaksaan selalu berkomitmen untuk menegakkan hukum secara profesional dan transparan," kata Kajari Ngawi Susanto Gani, Jum'at (6/9).

Kajari Ngawi juga menegaskan bahwa pihaknya akan terus melanjutkan penyelidikan kasus ini hingga tuntas, dan berharap dukungan serta kepercayaan dari masyarakat dapat terus mengalir.

”Ya intinya masalah hibah ini masih proses," jelasnya.

Dukungan berupa karangan bunga ini menjadi simbol semangat dan harapan masyarakat Ngawi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.

Read More

Sukses Tekan Kemiskinan Ekstrem-Stunting, Sri Mulyani Beri Insentif Rp19 Miliar ke Surabaya

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Kinerja Pemkot Surabaya dalam berbagai program kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. 

Kementerian Keuangan mengucurkan insentif fiskal sebesar Rp 19 miliar sebagai apresiasi atas beragam kinerja positif yang berhasil dilakukan Pemkot Surabaya. 

Insentif fiskal tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 353/2024 yang diteken Menkeu Sri Mulyani pada 1 September 2024.

”Alhamdulillah, kami berterima kasih ke pemerintah pusat. Insentif fiskal ini menunjukkan dua hal. Pertama, upaya Pemkot Surabaya terkait kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat berada pada jalur yang benar, meski tentu belum sepenuhnya sempurna. Beberapa evaluasi pasti kita lakukan, sehingga program terkait kesejahteraan masyarakat bisa semakin optimal,” ujar Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Jumat (6/9).

Kedua, lanjut Wali Kota Eri, terdapat pola relasi yang semakin sehat dalam hubungan keuangan pusat dan daerah. 

Pemerintah pusat rutin memberi insentif pada daerah-daerah yang memiliki kinerja terukur. 

Hal itu pun memacu daerah untuk menjalankan program dengan baik, sehingga dampaknya dirasakan masyarakat.

“Insentif fiskal berbasis kinerja ini menumbuhkan budaya inovasi dan mengakselerasi pelayanan publik lebih baik lagi di daerah-daerah. Kami mengapresiasi langkah pemerintah pusat dalam menstimulus pemerintah daerah untuk bekerja lebih berdampak bagi masyarakat,” ujar Eri yang juga ketua umum Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi). 

Wali Kota Eri merinci, insentif fiskal yang diberikan ke Pemkot Surabaya terkait kinerja kesejahteraan masyarakat yang sebesar Rp19 miliar terdiri atas insentif untuk kinerja penghapusan kemiskinan ekstrem Rp7,17 miliar, kinerja percepatan penurunan stunting Rp6,49 miliar, dan kinerja percepatan belanja daerah Rp5,36 miliar.

Terkait kemiskinan ekstrem, papar Wali Kota Eri, Pemkot Surabaya berhasil menurunkannya dari level 1,2 persen pada 2021, menurun menjadi 0,8 persen pada 2022, dan terus berkurang hingga ke level 0,42 persen pada 2024.

“Berbagai langkah telah dijalankan untuk mengakselerasi penurunan kemiskinan ekstrem, mulai padat karya untuk berbagai program Pemkot Surabaya, seperti bedah ribuan rumah yang melibatkan warga kurang mampu di sekitar rumah yang dibedah sebagai pekerja; pelibatan warga miskin sebagai pekerja di kelompok-kelompok produksi paving yang produknya digunakan untuk membangun kampung-kampung, hingga pemanfaatan aset-aset pemerintah sebagai Rumah Padat Karya untuk beragam usaha di antaranya untuk cuci mobil, laundry, jahit, kafe, dan sebagainya,” jelas Wali Kota Eri Cahyadi. 

Rumah Padat Karya tersebut kini telah ada di 133 titik se-Surabaya. ”Termasuk kita manfaatkan aset Pemkot Surabaya sebagai lokasi budidaya perikanan dan beragam model urban farming yang memberdayakan warga kurang mampu di sekitarnya,” jelasnya.

Terkait prevalensi stunting, Pemkot Surabaya juga sukses menekannya ke level 1,6 persen, terendah se-Indonesia. Eri menargetkan prevalensi stunting bisa mencapai 0 persen pada tahun ini.

“Penanganan stunting menjadi kunci untuk menyiapkan generasi terbaik di masa depan, terutama agar momentum Indonesia Emas 2045 tidak terlewatkan karena Indonesia akan menjadi negara dengan perekonomian terbesar keempat di dunia pada 2045. Sehingga SDM-nya harus benar-benar siap. Tentu kita harapkan nanti SDM-SDM Surabaya yang kita siapkan sejak dini pada hari ini bisa memberi warna yang luar biasa bagi pencapaian Indonesia Emas 2045,” beber Wali Kota Eri.

Wali Kota Eri menambahkan, Pemkot Surabaya juga terus menggeber percepatan belanja daerah, APBD menjadi salah satu instrumen vital dalam menggerakkan perekonomian, yang ujungnya adalah penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan. 

Apalagi, Pemkot Surabaya mengalokasikan sebagian besar belanja APBD-nya untuk produk dalam negeri dan UMKM, sehingga belanja tersebut memberi dampak pengganda (multiplier effect) ke pelaku ekonomi lokal. Terbukti, pertumbuhan ekonomi Surabaya mencapai 5,7 persen per 2023, di atas rata-rata Jawa Timur dan nasional. 

Tingkat pengangguran terbuka juga terus menurun dari 9,68 persen pada 2021 menjadi 6,76 pada 2023.

“Kita terus optimalkan belanja APBD sebagai instrumen fiskal untuk mengungkit perekonomian. Semakin cepat belanja daerah disalurkan, semakin cepat pula perekonomian bergerak. Tetapi tentu aspek kecepatan ini tidak mengabaikan tata kelola pemerintahan yang baik, yang tetap prudent dan taat aturan,” pungkasnya.

Read More

Polri Siap Amankan Kepulangan Paus Fransiskus, 1.165 Personel Gabungan Dikerahkan

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Sebanyak 1.165 personel gabungan dikerahkan mengawal kepulangan Paus Fransiskus dari Indonesia usai kunjungannya mulai dari tanggal 3 September kemarin. 

Aparat gabungan ini berasal dari Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, Pemprov DKI Jakarta dan stakeholders lainnya.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi mengatakan, ribuan personael gabungan tersebut ditempatkan mulai dari Kedubes Vatikan, tempat Paus Fransiskus menginap hingga di Bandara Soekarno Hatta.

“Pengamanan VIP room terminal 3 Bandara Soekarno Hatta sebanyak 672 personel dan rute kepulangan mulai dari Kedubes Vatikan sampai Bandara sebanyak 493 personel,” kata Ade Ary dalam keterangan tertulisnya, Jumat (6/9/2024).

Ade Ary menjelaskan, pengamanan kepulangan Paus Fransiskus dilakukan secara terpadu dengan mengedepankan tindakan preemtif, preventif dan penegakan hukum.

“Untuk rekayasa lalu lintas bersifat situasional melihat eskalasi di lapangan,” ucapnya.

Dalam kesempatan ini, Ade Ary pun memberikan beberapa imbauan dalam proses pengamanan kepulangan Paus Fransiskus. Pertama, kepada masyarakat pengguna jalan untuk menghindari kawasan yang akan dilalui Paus Fransiskus dari Kedubes Vatikan menuju Bandara Soekarno Hatta.

“Cari alternatif jalan lain guna menghindari kepadatan lalu lintas,” katanya.

Kedua, kepada semua pihak untuk selalu menjaga keamanan dan ketertiban sehingga kepulangan Paus Fransiskus dapat berjalan aman dan tertib.

Ketiga, kepada masyarakat yang akan menyaksikan kepulangan Paus Fransiskus agar selalu berhati-hati dengan menjaga barang bawaan dan perhiasaan agar tak menjadi korban tindak kejahatan.

“Bagi anggota yang bertugas melakukan pengamanan agar mengedepankan tindakan humanis,” katanya.

Read More

Buronan Kasus Pencucian Uang Filipina Alice Guo Dideportasi, Masuk Secara Legal ke Indonesia

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Alice Guo alias Guo Huang Ping, buronan kasus pencucian uang asal Filipina, telah dideportasi dari Indonesia. 

Alice ditangkap di Tangerang, Banten, dan dipulangkan ke negaranya dengan pengawalan ketat dari Polri serta Kepolisian Filipina. 

Kadiv Hubinter Polri, Irjen Krishna Murti, mengonfirmasi bahwa Alice Guo masuk ke Indonesia secara legal tanpa pelanggaran imigrasi.

“Tidak ada pelanggaran imigrasi apapun, masuk secara legal,” kata Irjen Krishna Murti kepada wartawan pada Jumat (6/9/2024).

Namun, Krishna belum memberikan penjelasan lebih lanjut terkait detail kedatangan Alice Guo ke Indonesia, hanya menegaskan bahwa prosedur kedatangan tersebut sah dan sesuai aturan yang berlaku.

Sebelumnya, Alice Guo yang juga mantan Wali Kota Bamban, Filipina, terlibat dalam kasus pencucian uang. 

Badan penegak hukum Filipina, termasuk Dewan Anti Pencucian Uang (AMLC), telah mengajukan beberapa tuntutan hukum terhadap Alice Guo dan 35 orang lainnya ke Departemen Kehakiman Filipina. 

Mereka dituduh terlibat dalam pencucian uang senilai lebih dari 100 juta peso atau sekitar Rp 2,7 miliar, yang diduga merupakan hasil dari aktivitas kriminal.

Alice Guo dipulangkan ke Manila, Filipina, melalui Bandara Soekarno-Hatta pada Kamis (5/9/2024) malam. 

Deportasi ini merupakan bagian dari kerja sama penegakan hukum antara Indonesia dan Filipina. 

Saat proses deportasi berlangsung, sejumlah pejabat tinggi Filipina turut hadir, termasuk Sekretaris Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Atty Benhur Abalos, serta Kepala Kepolisian Filipina Jenderal Rommel Fransisco D Marbil. 

Kedatangan mereka ke Indonesia diterima oleh Kadiv Hubinter Polri Irjen Krishna Murti dan Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada, yang mewakili Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Kasus Alice Guo menjadi sorotan publik di Filipina karena melibatkan sejumlah besar uang hasil kejahatan dan melibatkan banyak pelaku. 

Penangkapan dan deportasi ini diharapkan dapat membantu otoritas Filipina menyelesaikan kasus pencucian uang yang masih berjalan di negaranya.

Read More

Golkar Surabaya Kampanyekan Dukungan Lewat Videotron 'Pilihanku' Khofifah - Emil dan Eri-Armuji

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Partai Golkar mulai mengkapanyekan dukungannya pada Pemilukada 2024.

Hal ini terlihat dari banyaknya Bilboard dan Videotron yang bertebaran di sejumlah jalanan di kota Pahlawan.

Bilboard dan Videotron dengan latar belakang kuning berlogo Partai Golkar disertai tulisan 'Pilihanku' tersebut cukup menarik perhatian publik.

Pasalnya tak hanya foto Pasangan Calon (Paslon) Wali Kota dan Wakil Walikota Surabaya, Eri Cahyadi - Armudji saja yang merupakan kader PDIP yang diusungnya.

Tetapi Partai Golkar ini ternyata juga memiliki jagoan lain dalam pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur yang bukan diusung dari PDIP yakni Khofifah Indar Parawansa - Emil Dardak.

Menyikapi hal tersebut, Ketua DPD Partai Golkar Kota Surabaya Arif Fathoni mengakui telah memasang gambar kedua Paslon tersebut.

Tujuannya untuk mensosialisasikan pasangan calon itu secara bersamaan.

“Kami berkomitmen, kita ingin menjadi kontributor aktif dalam memenangkan hati masyarakat untuk calon kepala daerah yang telah diberikan rekomendasi oleh DPP Partai Golkar, ” kata Arif Fathoni, Jum'at (6/9).

Sedangkan mengenai pemuatan gambar pasangan calon secara bersamaan.

Mengingat di Pilgub Jatim PDIP mengusung Risma Gus Hans.

Toni sapannya mengatakan, hal itu sebagai konsekwensi logis pelaksanaan pemilukada serentak, karena semua tahapan pemilukada berjalan secara bersamaan.

“Saya pikir hal itu tidak perlu diperdebatkan, ini kan jalan yang diperintahkan oleh undang-undang, kami hanya menjalankan saja, saya pikir masyarakat sudah paham tentang perbedaan-perbedaan,” paparnya.

Masih menurut Toni, di Pemilukada Surabaya kader Partai Golkar akan terus mensosialisasikan segala capaian keberhasilan pemerintahan kota Surabaya dibawah kepemimpinan Eri Cahyadi dan Armudji.

Mulai dari keberhasilan penanganan stunting, pemerataan pembangunan dan kebijakan pro rakyat yang lain, sementara untuk Pilgub Jawa Timur kader Golkar akan mengkampanyekan perlunya keberlanjutan untuk kemaslahatan masyarakat Jawa Timur.

"Keduanya kami akan kampanyekan keberlanjutan pembangunan, karena keberhasilan keduanya harus terus dikabarkan kepada masyarakat Surabaya, sehingga masyarakat Surabaya menetapkan hati untuk Pilgub Jatim memilih Khofifah-Emil, Pilkada Surabaya Eri-Armudji," harapnya.

Ketika ditanya apakah perbedaan politik ini tidak mengganggu soliditas koalisi 18 Parpol pengusung ERJI di kota Surabaya.

Toni mengatakan masing-masing Parpol memiliki desain pemenangan yang berbeda, dan juga saling memahami Keputusan DPP masing-masing Partai.

“Saya pikir tidak akan mengggangu harmoni yang sudah terbangun, kita di Surabaya disatukan oleh figur Eri-Armudji, kalau di Jatim berbeda dukungan ya kita berlomba dalam hal kebaikan saja alias Fastabikhul Khoirot, namanya pesta demokrasi harus kita buat dengan riang gembira,” pungkasnya.

Read More

DKPP Periksa Bawaslu Jatim dan Bawaslu Surabaya Atas Dugaan Laporan Caleg

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur. 

Pemeriksaan ini terkait dengan perkara Nomor 132-PKE-DKPP/VII/2024 yang diadukan oleh Anggota DPR RI 2019-2024 sekaligus calon legislatif DPR RI 2024-2029, Sungkono.

Berlangsung di Kantor KPU Provinsi Jawa Timur (Jatim), Rabu (4/9), sidang pemeriksaan para pihak ini dipimpin oleh Ketua Majelis Heddy Lugito. 

Ia didampingi dengan dua Anggota Majelis dari Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Jatim, yaitu Miftahur Rozaq (unsur KPU) dan Sri Setyadji (unsur Masyarakat).

Sungkono memberi kuasa kepada Mursid Mudiantoro. 

Dalam perkara ini, Sungkono mengadukan 12 penyelenggara Pemilu.

Para teradu tersebut di antaranya adalah para Komisioner Bawaslu Jatim yang terdiri dari Ketua dan para komisioner. 

Berstatus sebagai Teradu I sampai Teradu VII, mereka adalah A Warits (Ketua), Rusmifahrizal Rustam, Nur Elya Anggraini, Eka Rahmawati, Dwi Endah Prasetyowati, Dewita Hayu Shinta, dan Anwar Holis.

Selain itu, ada lima Teradu lainnya yang merupakan para Komisioner Bawaslu Surabaya. 

Di antaranya adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Surabaya yang berstatus Teradu VIII sampai Teradu XII, yaitu Novli Bernado T. (Ketua), M. Agil Akbar, Teguh Suasono W., Syaifudin, dan Eko Rinda P.

Pada dalilnya, pihak Sungkono mengatakan adanya pengabaian laporan pihaknya oleh Bawaslu terkait dugaan pergeseran suara di beberapa kecamatan di Kota Surabaya. 

Pembiaran ini merugikan Pengadu yang juga menjadi Calon Legislatif (Caleg) DPR RI.

"Suara klien kami dipindahkan ke Caleg lain sebanyak 3.175 suara di 19 kecamatan (di Kota Surabaya) dalam proses rekapitulasi," kata Mursid Mudiantoro selaku kuasa dari Pengadu, Kamis (5/9).

Awalnya, pihaknya mengadukan hal tersebut kepada Bawaslu Surabaya. 

Namun karena tidak ada tindak lanjut, pihaknya membuat laporan kepada Bawaslu Jatim.

Namun, oleh Bawaslu Jatim perkara ini kembali dilimpahkan kepada Bawaslu Kota Surabaya. 

Setelah pelimpahan, Bawaslu Kota Surabaya disebut Mursid justru tidak segera menangani laporan tersebut.

Proses klarifikasi yang dilakukan Bawaslu Surabaya dua minggu setelah laporan dilimpahkan oleh Bawaslu Jatim. 

Pun beberapa pertanyaan yang diberikan juga tidak substantif.

"Padahal, laporan tersebut kami sertakan dengan bukti-bukti yang kami ambil dari Sirekap. Namun para Teradu justru men-denial laporan kami dengan alasan partai politik yang bersangkutan tidak keberatan dengan pergeseran suara tersebut," terang Mursid.

Dalam sidang ini, ia turut membawa bukti yang ia ambil dari data dalam Sirekap yang menjadi alat bantu perhitungan rekapitulasi perolehan suara dalam Pemilu. 

"Sangat tidak masuk akal jika laporan kami tidak memenuhi syarat," kata Mursid.

Menjawab hal tersebut, Ketua Bawaslu Jatim A. Warits membantah. 

Menurut Warits, dengan melimpahkan ke Bawaslu Kota Surabaya bukan berarti pihaknya mengabaikan laporan tersebut.

"Menurut Pasal 38 ayat (2) Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022, laporan yang dilimpahkan ke jenjang structural yang lebih rendah adalah laporan yang sudah memenuhi syarat formil dan materiil," jelas Warits.

Anggota Bawaslu Provinsi Jatim Rusmifahrizal Rustam menambahkan, pelimpahan ini dilakukan karena Bawaslu Provinsi Jatim pada saat yang bersamaan sejumlah agenda lain. 

Di antaranya, proses rekapitulasi perolehan suara di tingkat provinsi dan mempersiapkan diri untuk proses rekapitulasi tingkat nasional.

Selain itu, pelimpahan ini juga mempertimbangkan efektivitas penanganan perkara. 

"Makanya kami limpahkan ke Bawaslu Kota Surabaya karena kejadiannya juga di Kota Surabaya," tandas Rusmifahrizal.

Ketua Bawaslu Kota Surabaya Novli Bernado Thyssen turut menjadi Teradu menegaskan bahwa pihaknya tidak meregister laporan yang disampaikan Pengadu. 

Sebab menurutnya, laporan tersebut tidak memenuhi syarat setelah proses klarifikasi.

"Setelah melakukan klarifikasi terhadap sejumlah pihak, laporan tersebut kami anggap tidak memenuhi syarat formil dan materiil," ucap Novli.

Selain itu, pihaknya juga membantah tuduhan Pengadu soal klaim pertanyaan saat klarifikasi yang tidak substantif serta dinilai hanya untuk menggugurkan kewajiban semata. 

"Itu asumsi yang tidak berdasar," katanya.

Anggota Bawaslu Kota Surabaya Eko Rinda mengakui bahwa pihaknya memang tidak memberikan penjelasan atau alasan yang menjadi dasar status laporan kepada Pengadu. 

Ia menilai bahwa hal tersebut tidak diatur dalam ketentuan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu).

Sebagaimana diketahui, Sungkono merupakan politisi Partai Amanat Nasional (PAN) yang menjadi caleg dari daerah pemilihan (Dapil) Jatim 1 (Surabaya - Sidoarjo). Berstatus petahana (Anggota DPR RI 2019-2024), Sungkono kembali gagal melenggang ke DPR RI setelah kalah dalam rekapitulasi suara pada pemilu 2024 lalu.

Read More

Amankan 10 Pelajar Bolos di Warung Kopi, Pemkot Surabaya Beri Sanksi Sosial Hingga Pendampingan

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya berhasil mengamankan pelajar yang tengah bolos sekolah. 

Sebanyak 10 orang pelajar yang terdiri dari 8 laki-laki dan 2 perempuan diamankan saat berada di warung kopi (warkop), Jalan Ploso, Surabaya, Kamis (5/9).

Kasatpol PP Kota Surabaya, M. Fikser mengatakan, pihaknya secara masif melakukan pengawasan dibeberapa lokasi yang biasa dipergunakan untuk bolos sekolah, seperti warung kopi, warung internet (warnet), taman, serta lokasi lainnya. 

Penyisiran terhadap pelajar yang bolos tersebut dilakukan di jam-jam aktif sekolah, yakni pukul 09.00 – 11.00 WIB.

“Anak-anak ini hasil penjangkauan dari Praja Kecamatan Tambaksari, mereka kami amankan di Mako Satpol PP Surabaya untuk kami data dan diberikan pembinaan,” kata Fikser.

Dari hasil pendataan petugas mendapati 6 orang pelajar masih duduk di bangku SMP dan 4 orang lainnya berstatus pelajar SMA. 

Tak hanya itu, setelah menjalani pendataan, kesepuluh anak tersebut diberikan pembinaan dengan melakukan sanksi sosial berwisata ke Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos).

“Kami berikan sanksi sosial dengan berwisata ke Liponsos, sanksi ini kami berikan agar mereka tidak mengulangi perbuatan mereka lagi. Karena bolos sekolah ini sangat merugikan mereka sebagai pelajar,” ujar Fikser.

Saat berada di Liponsos, kesepuluh pelajar tersebut diberikan sanksi berupa merawat Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), seperti memotong kuku, membagikan makan siang, hingga membersihkan area Liponsos.

Selain ini itu, pihak Satpol PP Surabaya juga turut berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya. 

Koordinasi dilakukan untuk menangani permasalahan yang dilakukan oleh pelajar maupun anak-anak dibawah umur.

“Kami berkolaborasi dengan DP3APPKB yang dimana mereka memberikan petugas konseling yang dapat menangani permasalahan anak-anak yang terjaring oleh petugas kami,” paparnya.

Lebih lanjut, pihak Satpol PP Surabaya juga turut menghubungi orang tua kesepuluh pelajar tersebut untuk menjemput mereka di Kantor Satpol PP Surabaya. 

Selain itu, anak-anak yang terjangkau tersebut diminta untuk membuat surat pernyataan untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.

“Mereka juga kami minta untuk membuat surat pernyataan dan berjanji tidak mengulangi perbuatan mereka lagi. Untuk para orang tua, kami harapkan untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak mereka,” pesan Fikser.

Selain mengantisipasi adanya pelajar yang bolos, petugas Satpol PP Surabaya juga rutin melakukan patroli guna mengantisipasi adanya tawuran, balap liar, hingga pesta miras yang dilakukan pelajar

“Selama 24 jam kami lakukan patroli guna menekan adanya kenakalan remaja di Kota Surabaya. Malam hari kami lakukan patroli, kami sisir lokasi-lokasi yang rawan, jika kami dapati anak-anak yang bergerombol, dengan humanis kami minta mereka segera untuk pulang,” pungkasnya.

Read More

Wali Kota Eri Terbitkan SE Peningkatan Kewaspadaan Risiko Penyebaran Mpox

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menerbitkan Surat Edaran (SE) nomor 400.7.7.1/18341/436.7.2/2024 tentang Peningkatan Kewaspadaan Dini terhadap Risiko Penyebaran Penyakit Mpox. 

Hal ini menjadi upaya gerak cepat Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam menanggapi isu global terhadap penularan virus penyakit Mpox.

Sebab, virus penyakit Mpox menjadi perhatian di berbagai negara dimana sebelumnya terkonsentrasi di wilayah-wilayah tertentu di Afrika, saat ini berisiko dapat menyebar ke negara-negara lain termasuk di kawasan Asia Tenggara, khususnya negara Indonesia. 

Wali Kota Eri mengatakan, penyakit Mpox adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus Monkeypox yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia ataupun dari manusia ke manusia yang terinfeksi serta melalui benda yang terkontaminasi oleh virus tersebut. 

Maka perlu adanya langkah-langkah antisipasi dan peningkatan kewaspadaan dini dalam pencegahan dan pengendalian penyakit Mpox di seluruh wilayah Kota Surabaya. 

“Gejala penyakit Mpox meliputi demam 38 derajat celcius, terdapat ruam/lesi/keropeng kulit pada area wajah, telapak tangan dan kaki serta alat kelamin, adanya pembengkakan kelenjar getah bening (di leher, ketiak atau selangkangan), sakit kepala hebat, nyeri otot, sakit punggung, dan kelelahan tubuh,” kata Wali Kota Eri, Kamis (5/9).

Penularan kepada manusia terjadi melalui kontak langsung dengan hewan ataupun manusia yang terinfeksi, serta melalui benda yang terkontaminasi oleh virus tersebut meliputi, kontak langsung dengan cairan tubuh atau bahan lesi (keropeng luka) dan masuk ke dalam tubuh melalui kulit yang luka/terbuka, saluran pernapasan, atau selaput lendir (mata, hidung, atau mulut) melalui gigitan atau cakaran.

Selain itu, penularan juga dapat terjadi melalui kontak tidak langsung dengan bahan lesi (keropeng luka) melalui benda yang terkontaminasi seperti pakaian, tempat tidur, handuk atau peralatan makan/piring. 

Penularan juga dapat terjadi ketika mengolah daging hewan liar (bush meat).

“Dan berhubungan seks baik saat berciuman, sentuhan, seks oral, atau penetrasi dengan seseorang yang memiliki gejala termasuk saat kontak mulut ke kulit dapat menyebabkan penularan di mana terdapat lesi kulit atau mulut penularan melalui aktivitas seksual,” terangnya.

Selanjutnya, penularan juga dapat terjadi melalui plasenta dari ibu ke janin (yang dapat menyebabkan Mpox bawaan) atau kontak erat selama dan setelah proses kelahiran. 

Oleh sebab itu, Pemkot Surabaya gencar melakukan sosialisasi, dengan menyebarluaskan informasi terkait Monkeypox, dan melakukan komunikasi risiko sesuai Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Mpox bekerjasama dengan Puskesmas wilayah setempat.

“Pemkot Surabaya mengharapkan partisipasi aktif seluruh warga Kota Surabaya dalam melakukan pencegahan penyebaran penyakit Mpox, dengan menghindari kontak langsung atau provokasi hewan penular yang diduga terinfeksi Mpox seperti hewan pengerat (tupai, tikus, dan hamster), marsupial (koala dan tikus berkantung), dan primata non-manusia seperti monyet dan kera (mati atau hidup),” jelasnya.

Tak hanya itu saja, warga Kota Pahlawan diharapkan dapat menghindari kontak langsung dengan orang yang menunjukkan gejala penyakit Mpox. 

Dengan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir secara teratur, terutama setelah kontak dengan seseorang yang terinfeksi atau setelah menyentuh permukaan yang sering disentuh, selain itu menghindari kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi terutama hewan pengerat dan primata.

“Menjaga kebersihan lingkungan sekitar, termasuk tempat tinggal dan tempat kerja, menghindari mengkonsumsi daging yang diburu dari hewan liar (bush meat), membiasakan mengonsumsi daging yang sudah dimasak dengan benar, menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap saat menangani hewan yang terinfeksi,” ujar dia.

Pelaku perjalanan yang baru kembali dari wilayah terjangkit segera memeriksakan dirinya jika mengalami gejala dan menginformasikan riwayat perjalanannya. 

Dengan menggunakan masker dan menjaga jarak aman jika harus berada di dekat orang yang sakit.

Seseorang yang mengalami gejala Mpox harus diisolasi dan dipantau sesuai petunjuk petugas kesehatan. 

Sebab, seseorang yang mengalami gejala mengarah Mpox tidak boleh menghadiri acara, pesta, atau pertemuan. 

Kerennya, diharapkan dapat mengurangi kepanikan dan stigmatisasi dengan memberikan dukungan psikososial kepada penderita selama perawatan dan setelah keluar dari ruang isolasi.

“Mengonsumsi makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan berolahraga secara teratur untuk menjaga daya tahan tubuh agar tubuh tetap fit. Melaporkan segera kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) terdekat dalam waktu 24 jam, jika menemukan seseorang yang menunjukkan gejala penyakit Mpox,” jelasnya.

Dengan demikian, Wali Kota Eri berpesan agar masyarakat dapat menghindari penyebaran informasi yang belum diverifikasi. 

“Karena dapat menimbulkan kepanikan di masyarakat dengan mengikuti perkembangan informasi melalui sumber- sumber resmi dan terpercaya,” pungkasnya.

Read More

Risma dan Gus Hans Ziarah ke Makam Sunan Ampel Surabaya

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Bakal Pasangan Calon Gubernur Jawa Timur dan Wakilnya, Tri Rismaharini (Risma) Zahrul Azhar Asumata (Gus Hans) berziarah ke makam Sunan Ampel, Surabaya. 

Pasangan Risma-Gus Hans tampak didampingi Ketua DPC PDIP Surabaya Adi Sutarwijono.

Risma dan rombongan tiba di makam Sunan Ampel sekitar pukul 12.51 WIB. 

Ia mengenakan baju batik berwarna merah jambu, sementara Gus Hans mengenakan kemeja warna putih.

Kedatangan keduanya di kompleks Makam Sunan Ampel pun disambut oleh peziarah hingga kader PDIP. 

Para peziarah hingga pengurus Makam Sunan Ampel juga menyempatkan diri berfoto bersama Risma-Gus Hans.

Risma mengaku sering ke makam Sunan Ampel. Bahkan, ia telah menghadiri beberapa kegiatan di kawasan Ampel ini.

"Saya sering ke sini, karena kebetulan saya dekat dengan keluarga di sini. Saya sering beberapa acara di sini," kata Risma saat ditemui detikJatim di Makan Sunan Ampel Surabaya, Kamis (5/9/2024).

Risma menyebut kedatangannya ke makam Sunan Ampel tak lain untuk meminta restu pencalonannya di Pilgub Jatim.

"Sekarang juga mohon restu kepada Allah dan saya mendoakan di sini. Biasanya urutan saya memang Bungkul, Ampel. Setiap saya salat juga selalu baca Al-Fatihah untuk beliau-beliau," jelasnya.

Di makam Sunan Ampel, Risma mengaku hanya berdoa saat ziarah dan menyerahkan semuanya ke Yang Maha Kuasa. 

Ia percaya keputusan Tuhan merupakan yang terbaik.

"Ndak, ya doa saja. Semua saya serahkan kepada Allah. Karena saya sebagai manusia tugas saya hanya berikhtiar. Keputusan ada di tangan Allah," ujarnya.

Setelah dari makam Sunan Ampel, Risma bakal melanjutkan safarinya ke Madura. Gus Hans juga akan ke Madura, tetapi beda lokasi.

"Insyaallah Gus Hans ke Madura. Saya ke Madura tapi tempatnya terpisah," pungkasnya.

Read More

Ziarahi Makam Pendiri NU di Tebuireng, Bu Risma: Saya Memang Bagian dari Keluarga

Jombang - KABARPROGRESIF.COM Calon Gubernur Jawa Timur, Tri Rismaharini, berziarah ke makam 3 tokoh pendiri Nahdlatul Ulama (NU), sekaligus bersilaturahmi kepada keluarga pendiri NU di Jombang, Rabu (4/9/2024).

Mantan Menteri Sosial (Mensos) itu lebih dulu bersilaturahmi ke keluarga Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang. 

Risma terlihat didampingi bakal Calon Wakil Gubernur Jawa Timur, Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans), bakal Calon Wakil Bupati Kabupaten Jombang, Sumrambah, dan disambut oleh Pengasuh Ponpes Tebuireng, KH. Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin) beserta keluarga.

Risma kemudian diajak untuk memasuki Ndalem Kasepuhan untuk berbincang dengan keluarga Ponpes Tebuireng. 

Perbincangannya bersama keluarga Tebuireng di Ndalem Kasepuhan berjalan gayeng dan hangat.

Disana, Risma menceritakan asal usul garis keturunannya yang membuat keluarga Tebuireng terkejut.

Pasalnya, Risma ternyata memiliki nasab yang sejalur dengan mereka.

"Bapak saya itu putranya adiknya kyai Hasyim Saleh, jadi sehari-hari nya ya sama mbah Kyai Hasyim saleh, diajak naik becak, ke sekolahan Khodijah sampai diajak ke makam sunan ampel, jadi nyambung," ujar Risma ketika bercerita kepada Gus Kikin dan keluarga.

Risma lantas menceritakan ketika ia berniat menggusur salah satu lokalisasi prostitusi yang terkenal di Surabaya, yakni Gang Dolly.

Risma menceritakan tentang dirinya yang sempat dipertanyakan oleh kyai-kyai PWNU di Surabaya.

Namun, keraguan para kyai segera  tertampik sesaat setelah mengetahui Risma memiliki keistimewaan garis keturunan.

"Koe kok wani, koe sopo? Setelah saya jelaskan mereka terus _oh ancen turunan e panglima perang, terusno. Angel kandanane, nk butuh pasukan tk siapno banser, begitu," tuturnya.

Risma lantas melanjutkan aktivitasnya dengan berziarah ke makam salah satu pendiri NU, KH. Hasyim Asy'ari dan nampak menabur bunga di beberapa makam.

Ketika dimintai keterangan soal kedatangannya yang diduga  menarik pemilih di kalangan pesantren, Risma menegaskan kedatangannya murni karena ia gemar berziarah dan silaturahmi keluarga.

"Saya gemar berziarah, saya memang bagian dari keluarga," tandasnya pada para wartawan.

Read More