Tiba di Kaltim, Kapolri Hadiri Pembukaan MTQ Nasional ke-30 di Samarinda

Samarinda - KABARPROGRESIF.COM Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Nasional ke-30 yang akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo pada Minggu malam di Stadion Gelora Kadrie Oening, Samarinda, mendapat perhatian khusus dari jajaran Polri. 

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tiba di Kota Samarinda bersama beberapa pejabat utama Mabes Polri untuk menghadiri acara tersebut sekaligus memastikan pengamanan berlangsung maksimal.

Acara pembukaan MTQ Nasional ini diperkirakan akan dihadiri ribuan orang, termasuk para kafilah dari seluruh provinsi di Indonesia serta para pendukung yang turut menyukseskan acara akbar ini. 

Sebagai event nasional yang melibatkan peserta dan masyarakat dari berbagai daerah, keamanan menjadi prioritas utama Polri.

Menurut Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Yuliyanto, Polda Kalimantan Timur telah menyiapkan pengamanan dengan matang. Polri, khususnya Polda Kaltim bersama jajaran Polres di seluruh wilayah, terutama Polresta Samarinda, telah melakukan berbagai langkah pengamanan. 

“Kami telah menempatkan personel di titik-titik strategis, mulai dari Bandara, rute perjalanan, lokasi acara, hingga pengamanan di tempat-tempat menginap para tamu undangan dan kafilah dari seluruh provinsi,” ujar Kombes Yuliyanto.

Lebih lanjut, Kombes Yuliyanto menegaskan bahwa pengamanan yang dilakukan tidak hanya serius dan profesional, tetapi juga tetap mengedepankan pendekatan humanis. 

“Dalam setiap pengamanan, kami memastikan anggota bersikap humanis, mengingat ini adalah acara yang dihadiri oleh perwakilan dari seluruh provinsi di Indonesia. Kami ingin memastikan semua masyarakat merasa aman dan terlayani dengan baik selama berada di Samarinda,” lanjutnya.

Kehadiran Kapolri juga menjadi bentuk perhatian Polri terhadap pentingnya menjaga keamanan dan kenyamanan selama berlangsungnya MTQ Nasional ini. 

“Kapolri tidak hanya datang untuk menghadiri pembukaan, tetapi juga melakukan pengecekan langsung terkait kesiapan pengamanan agar seluruh rangkaian acara dapat berjalan lancar tanpa gangguan apapun,” tutup Yuliyanto.

Polda Kaltim dan seluruh jajaran berkomitmen untuk menjaga situasi tetap kondusif selama pelaksanaan MTQ Nasional ke-30, sehingga acara ini dapat berjalan dengan sukses dan membawa manfaat bagi masyarakat serta para peserta.

Read More

Hukuman SYL Diperberat Jadi 12 Tahun Penjara, Uang Pengganti Rp44 M

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta menjatuhkan putusan 12 tahun penjara dan denda sebesar Rp500 juta subsider empat bulan kurungan kepada mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Menurut hakim, SYL dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi berupa pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) RI.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syahrul Yasin Limpo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 tahun dan denda sejumlah Rp500 juta subsider empat bulan kurungan," ujar ketua majelis Artha Theresia saat membacakan amar putusan di PT DKI, Selasa (10/9).

Lebih lanjut, SYL juga dihukum dengan pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sejumlah Rp44.269.777.204 dan US$30 ribu subsider lima tahun penjara.

Putusan ini mengakomodasi tuntutan jaksa KPK. Hanya saja, pidana penjara atas uang pengganti yang tidak dibayar lebih berat dari jaksa KPK yang sebelumnya meminta hukuman empat tahun penjara.

Perkara nomor: 46/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI ini diperiksa dan diadili oleh ketua majelis Artha Theresia dengan hakim anggota Subachran Hardi Mulyono, Teguh Harianto, Anthon R Saragaih, dan Hotma Maya Marbun.

Majelis hakim PT DKI menilai alasan dan pertimbangan majelis hakim pengadilan tingkat pertama telah tepat dan benar menurut hukum karena mempertimbangkan secara saksama unsur-unsur yang didakwakan. Namun, majelis hakim PT DKI tidak sependapat dengan amar putusan yang dijatuhkan pengadilan tingkat pertama terhadap SYL.

Menurut majelis, SYL sebagai menteri tidak memberikan contoh atau teladan yang baik sehingga hukuman harus diperberat dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

"Pidana badan dan denda yang dijatuhkan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat sehingga harus diperberat," ucap hakim.

Vonis pada tingkat banding ini lebih berat daripada putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat yang menghukum SYL dengan pidana 10 tahun penjara dan denda sebesar Rp300 juta subsider empat bulan kurungan ditambah uang pengganti sejumlah Rp14.147.144.786 dan US$30 ribu subsider dua tahun penjara.

Tindak pidana pemerasan dilakukan SYL bersama-sama dengan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementan nonaktif Muhammad Hatta dan Sekretaris Jenderal Kementan nonaktif Kasdi Subagyono yang putusan bandingnya juga akan dibacakan pada hari ini.

Read More

Dinamika Dukungan Pilgub Jatim dan Pilwali Surabaya, Eri Cahyadi: Saya Tegak Lurus Dukung Risma

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Calon Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi merespons dinamika pemilihan wali kota (Pilwali) Surabaya dan pemilihan gubernur (Pilgub) Jawa Timur yang berlangsung bersamaan pada 27 November mendatang. 

Dinamika perbedaan dukungan antar-partai di level Pilwali dan Pilgub membuat foto Eri ditampilkan beriringan dengan tiga calon gubernur sekaligus, tergantung pada masing-masing partai yang akan memasang alat peraga sosialisasi dan kampanye.

“Ini pengalaman pertama bagi Indonesia menjalankan Pilkada serentak semua berbarengan level kabupaten/kota dan provinsi. Tidak hanya di Surabaya, kandidat di banyak kabupaten/kota lain juga berbeda dukungan pada level Pilgub-nya. Ini menjadi momentum pendewasaan politik, pendewasaan demokrasi untuk saling menghargai perbedaan,” kata Eri Cahyadi, Selasa (10/9).

Eri mencontohkan, dirinya bersama Calon Wakil Wali Kota Armuji mendapat dukungan dari semua partai politik di Pilwali Surabaya Adapun di Pilgub Jatim, terdapat tiga poros dukungan yang saling berbeda antar-partai.

“Jadi begini,  saya kebetulan direkomendasi semua partai. Misal Gerindra dan Golkar, pasti masang spanduk atau baliho ada gambar Bu Khofifah karena mereka mendukung Bu Khofifah di Pilgub Jatim. Di sampingnya mungkin ada foto saya karena di Pilwali Surabaya mendukung Eri-Armuji. Ini sesuatu yang sulit dihindari karena saya tidak mungkin intervensi ke parpol lain terkait sikap dukungan mereka,” papar Eri.

Demikian pula saat acara-acara konsolidasi internal partai di Surabaya yang biasanya mengundang Eri-Armuji sebagai calon wali kota dan calon wakil wali kota.

“Misal nanti 11 September, PKB rencana ada agenda konsolidasi para pengurusnya se-Surabaya. Kan pasti di acara ada fotonya Bu Luluk (calon gubernur Jatim dari PKB). Juga ada foto saya karena sekaligus acara sosialisasi Pilwali ke seluruh pengurus PKB. Saya fokus menyapa sebagai calon wali kota ke pengurus PKB Surabaya. Setelah itu PKB pasti ya sosialisasi Bu Luluk,” ujar Eri.

“Begitu juga Pak Armuji. Dia diundang acara Golkar dan PAN, pasti di sana sekaligus sosialiasi Pilgub Jatim. Dan Pak Armuji tidak mungkin kampanye Bu Risma di acara Golkar dan PAN,” imbuh Eri.

Meski ada dinamika dukungan di tingkat Pilwali, sebagai kader PDI Perjuangan, Eri memastikan tegak lurus pada keputusan DPP PDIP yang mengusung Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans) di Pilgub Jatim. 

“Ya jelas dong, kalau soal itu tidak usah ditanya, saya dan Pak Armuji tegak lurus,” ujar Eri saat ditanya media soal dukungannya di Pilgub Jatim.

Eri lantas menyebut Risma sebagai sosok pemimpinn keibuan yang selalu penuh kasih sayang. 

Pada saat yang sama, Risma juga memiliki sikap penuh ketegasan dalam menata daerah.

Eri pun terinspirasi dari Risma tentang pemimpin yang penuh welas asih dan sekaligus harus tegas dalam mengambil keputusan yang memberi manfaat ke masyarakat luas.

“Saya hari ini belajar dari beliau (Bu Risma) ketika saya menjadi seorang bapak, saya tidak bisa tidak, harus penuh cinta kasih terhadap anak-anak dan semua warga kota. Misal hari ini stunting Surabaya turun terendah se-Indonesia karena cinta kasih seorang ibu. Maka jiwa ibu juga saya masukkan di dalam diri saya,  secara otomatis saya berupaya menjadi seorang bapak dan seorang ibu bagi semua warga,” jelas Eri.

Eri juga menyatakan kesiapannya berjuang bersama mendukung Risma-Gus Hans. Saat ini di DPD PDI Perjuangan Jawa Timur sedang dibahas skema tim pemenangan yang juga akan melibatkan Eri. 

“Proses masih dibahas bareng-bareng,” pungkasnya.

Read More

Panglima TNI Dampingi Presiden RI Buka MTQ Ke-XXX Tahun 2024

Samarinda - KABARPROGRESIF.COM Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mendampingi Presiden RI Joko Widodo membuka acara Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Nasional Ke-XXX Tahun 2024, bertempat di Gelora Kadrie Oening, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Minggu (8/09/2024).

Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Nasional Ke-XXX ini mengusung tema "Mewujudkan Masyarakat Cinta Al-Qur'an untuk Bangsa yang Bermartabat di Bumi Nusantara". Kementerian Agama dalam MTQ yang digelar hingga 16 September 2024 menyampaikan ada 1.998 peserta yang terdiri dari 1.567 peserta inti dan 431 cadangan. 

Gelaran MTQ Tahun 2024 ini berbeda dengan tahun sebelumnya, karena menggunakan inovasi pendekatan digital melalui aplikasi pendaftaran e-MTQ yang dapat diakses dengan mudah melalui smartphone yang digunakan untuk pendaftaran dan verifikasi peserta. 

Turut hadir dalam kegiatan pembukaan tersebut diantaranya Ibu Iriana Joko Widodo, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Aster Panglima TNI Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya, S.I.P., M.I.P., Danpaspampres Mayjen TNI Achiruddin, Plt. Gubernur Kalimantan Timur Dr. Drs. Akmal Malik, M.Si., Plh. Sekretaris Militer Presiden Brigjen TNI Heri Purwanto, sejumlah Pejabat lainnya, peserta MTQ dari seluruh Provinsi dan Masyarakat Kota Samarinda.

Read More

Dua OPD Gresik Kembalikan Uang Rp1,4 Miliar ke Kejari, Ini Penyebabnya

Gresik - KABARPROGRESIF.COM Dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yakni Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perindag (Diskoperindag) dan Dinas Pendidikan Gresik akhirnya mengembalikan uang negara sebesar Rp1.414.847.500 ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik.

Uang itu berasal dari kesalahan administrasi yang dilakukan kedua OPD tersebut. 

Terdiri dari perkara pemeriksaan dana bos Dinas Pendidikan Gresik sebesar Rp274 juta dan sisanya pengembalian kerugian negara dari 10 penyedia barang dari perkara dugaan hibah pokir Diskoperindag Gresik tahun anggaran 2022.

Kajari Gresik Nana Riana mengatakan bahwa pihak Inspektorat Kabupaten Gresik meminta bantuan hukum non-litigasi kepada Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejari Gresik terkait hasil pemeriksaan beberapa perkara yang terindikasi adanya kesalahan (mal) administrasi sebagaimana pasal 17 ayat (2) UU 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

“Inspektorat selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) telah melakukan pemeriksaan dan perhitungan dengan mekanisme penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan ditemukan kerugian keuangan negara/daerah bervariasi antara Rp30 juta s.d. Rp200juta, dimana itu merupakan beban piutang negara yang harus dibayarkan,” ungkap Kajari Gresik, Senin (9/9/2024).

Dijelaskan oleh Nana Riana, Pemkab Gresik melalui Inspektorat dan BPPKAD telah memohon bantuan hukum kepada Kejari Gresik melalui Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN).

“Terhadap permohonan bantuan hukum tersebut, pihak JPN telah berhasil menyelesaikan secara non-litigasi pemulihan kerugian keuangan negara yakni penagihan sejumlah Rp1.414.847.500,” jelasnya.

Terhadap pihak-pihak yang bertanggungjawab terhadap adanya kesalahan administrasi tersebut, menurut Kajari Gresik telah dilakukan sanksi kepegawaian oleh APIP maupun sanksi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditambahkan Kajari, untuk non pemerintahan, melalui bidang DATUN, Kejari Gresik berhasil melakukan pemulihan keuangan negara dari tagihan untuk BPJS Ketenagakerjaan Gresik senilai Rp573.061.501 dan BPJS Kesehatan Gresik sebesar Rp230.085.591. Jadi total yang berhasil ditagih sebesar Rp803.147.092.

“Kejari Gresik sangat mengapresiasi langkah-langkah APIP dalam penanganan Lapdu yang mengedepankan prinsip good governance dan kemanfaatan hukum. Sinergitas ini semoga tetap berjalan dengan baik,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Inspektorat Pemkab Gresik, Jonatan Markus sangat mengapresiasi kinerja Kejari Gresik yang dapat membantu memulihkan keuangan negara sebesar Rp1,414 milyar.

“Inspektorat sebagai APIP ikut bertanggung jawab jika ada keuangan negara yang belum dikembalikan. Kami merasa kesulitan untuk menarik uang tersebut sehingga meminta bantun hukum non-ligitasi kepada Jaksa pengacara negara (JPN) Kejari Gresik agar uang tersebut ditarik dan dikembalikan ke kas negara,” ucapnya.

Read More

Eri Cahyadi-Armuji dan 18 Parpol Sepakat Pilih Nur Syamsi sebagai Ketua Tim Pemenangan

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pasangan tunggal incumbent, Calon Walikota Eri Cahyadi-Calon Wakil Walikota Armuji, membentuk tim pemenangan.

Sebagai ketua tim telah ditetapkan Nur Syamsi, yang pernah menjabat Ketua KPU Kota Surabaya periode lalu.

“Mas Eri Cahyadi dan Mas Armuji dan semua parpol pengusung mempercayakan ketua tim pemenangan pada Nur Syamsi. Penetapan itu diambil dalam rapat pimpinan semua parpol pengusung pada Senin 9 September malam yang lalu,” kata Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya, Adi Sutarwijono, Selasa (10/9).

Sebagaimana diketahui, Nur Syamsi dikenal sebagai sosok profesional. Dia sebelumnya menjadi Ketua KPU Kota Surabaya. 

“Diharapkan, Mas Nur Syamsi bisa mengorkestrasi 18 partai politik, dengan berbagai kepentingan dan gerak pemenangan berjalan kompak dan efektif untuk mendulang suara masyarakat  secara maksimal dalam Pilkada Surabaya 27 Nopember 2024,” jelas Adi.

Sebagai sekretaris tim pemenangan dipercayakan pada Aprizaldi atau akrab dipanggil Aldi. 

“Pasangan Nur Syamsi dan Aldi dipandang cocok untuk memimpin tim pemenangan Eri Cahyadi-Armuji,” kata Aldi.

Nur Syamsi harus membentuk struktur tim pemenangan yang berisi divisi-divisi kerja, yang secara teknis harus disatukan. 

Ini agar gerak pemenangan berjalan efektif dan mendapatkan suara mayoritas dari pemilih di Kota Surabaya. 

“Tekad kami adalah Eri Cahyadi-Armuji memperoleh dukungan mayoritas mutlak dari masyarakat pemilih Surabaya, sehingga kemenangan betul-betul mempunyai legitimasi kuat untuk memimpin Surabaya 5 tahun ke depan,” ujarnya.

Seperti diketahui, Eri Cahyadi-Armuji diusung 18 partai politik, baik yang mendapat kursi di parlemen maupun partai-partai politik non parlemen. 

“Semua partai politik bekerja secara massif dan mengakar di basis masing-masing untuk kemenangan mutlak Eri Cahyadi-Armuji,” paparnya.

Disampingi itu, terdapat berbagai relawan yang menjamur di masyarakat. Mereka bekerja dengan caranya masing-masing di basis-basis masyarakat, namun dengan tujuan sama. 

"Yakni, agar warga masyarakat berbondong-bondong ke TPS, dan mencoblos Eri Cahyadi-Armuji,” ungkapnya.

Tim pemenangan Eri Cahyadi-Armuji juga bertugas membangun komunikasi publik yang berhasil terhadap rekam jejak pemerintahan selama ini.

“Tim pemenangan juga bertugas membangun narasi komunikasi tentang rekam jejak keberhasilan Eri Cahyadi-Armuji sejak memimpin Surabaya awal 2021 lalu. Sehingga tumbuh kesadaran kuat pada masyarakat pemilih terhadap Eri Cahyadi-Armuji, untuk melanjutkan pemerintahan di periode kedua,” pungkasnya.

Read More

Kolaborasi Polri dan Senkom Mitra Jaga Stabilitas dan Keamanan Nasional Jelang Pilkada Serentak

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Ketua Umum Senkom Mitra Polri, H. Katno Hadi Mangunagoro, didampingi Sekretaris Jenderal Nedy Wilbara beserta Jajaran Pengurus Pusat (PP SENKOM) lainnya melaksanakan audiensi dengan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo pada Juma (6/9/2024), di Mabes Polri, Jakarta.

Pertemuan ini menjadi momen penting untuk membahas sejumlah program strategis antara Senkom dan Polri dalam upaya memperkuat sinergi di bidang keamanan nasional.

Dalam audiensi tersebut, H. Katno Hadi menyampaikan bahwa agenda utama pertemuan adalah tindak lanjut perpanjangan Memorandum of Understanding (MoU) antara Senkom Mitra Polri dan Mabes Polri. 

Salah satu program yang menjadi sorotan adalah cooling system menjelang pelaksanaan Pilkada di berbagai wilayah, yang bertujuan untuk menjaga stabilitas dan keamanan nasional.

“Kami melaporkan perkembangan Senkom Mitra Polri yang kini sudah hadir di 37 provinsi. Selain itu, kami juga berdiskusi tentang program-program yang telah kami jalankan bersama Polri serta upaya memperkuat kerjasama di berbagai sektor,” ujar H. Katno Hadi.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyambut baik kedatangan rombongan Senkom dan mengapresiasi peran aktif mereka dalam mendukung Polri menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat.

Selain membahas kerjasama dengan Polri, H. Katno Hadi juga memaparkan peran Senkom yang telah menjalin kolaborasi dengan berbagai lembaga seperti BNPB, Basarnas, BNN, serta Kementerian Pertahanan. MoU dengan berbagai institusi tersebut semakin memperkuat kiprah Senkom dalam mendukung keamanan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana.

“Kami berharap sinergi ini dapat terus diperkuat dan memberikan manfaat nyata bagi bangsa, terutama dalam menjaga keamanan Pilkada dan menghadapi tantangan keamanan lainnya di masa mendatang,” lanjutnya.

Pertemuan ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk terus meningkatkan kolaborasi antara Polri dan Senkom Mitra Polri demi mewujudkan keamanan nasional yang lebih baik.

Dalam pertemuan ini, hadir sejumlah pejabat tinggi Polri seperti Kabaintelkam Komjen Pol Syahar Diantono, Kabaharkam Komjen Pol Mohammad Fadil Imran, Kadiv Propam Irjen Abdul Karim, dan Kadiv Humas Irjen Pol Sandi Nugroho.

Read More

Kejati Tunggu Hasil Audit Kerugian Negara Terkait Jalan Tol Bengkulu

Bengkulu - KABARPROGRESIF.COM Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu saat ini masih menunggu hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait kerugian negara yang ditimbulkan dari kasus korupsi pembangunan jalan tol Bengkulu - Taba Penanjung 2019 hingga 2020.

"Audit belum selesai, masih menunggu, masih terus berproses. Sekali lagi disampaikan masih terus berproses, belum bisa disampaikan," kata Kepala Seksi (Kasi) Penyidikan Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Bengkulu Danang Prasetyo di Bengkulu, Senin (9/9).

Ia menyebutkan bahwa saat ini pihaknya belum menetapkan tersangka dari kasus tersebut karena sejumlah penyebab salah satunya yaitu jumlah kerugian negara yang belum selesai dihitung.

Saat ini pihaknya terus berkoordinasi dengan BPKP terkait audit kerugian negara, khususnya nominal dan rincian kerugian negara, sebab terdapat ada perbedaan pendapat terkait audit kerugian negara antara penyidik dan BPKP.

Sementara itu, Kejati Bengkulu menerapkan metode scientific evidence atau pembuktian ilmiah dalam proses penyelidikan kasus dugaan korupsi pembebasan lahan tol Bengkulu - Taba Penanjung terkait dengan perluasan alat bukti dalam penyidikan kasus tersebut penyidik pidsus Kejati Bengkulu menggunakan metode pembuktian ilmiah.

Danang menerangkan, dengan penerapan metode pembuktian ilmiah dapat menemukan bukti bukti yang selama ini sulit untuk dibuktikan secara umum yang membutuhkan penjelasan serta metode ilmiah oleh ahli dalam proses pembuktiannya.

Penelitian tersebut menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan bersifat preskriptif.

Sebab, penyidikan dugaan korupsi pembebasan lahan tol Bengkulu - Taba Penanjung pada 2019 - 2020 bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp200 miliar.

Diketahui sebelumnya, pada kasus pembebasan lahan tersebut diduga adanya kelebihan bayar (Mark up) dengan modus penambahan biaya pada komponen Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTP) dan biaya notaris yang seharusnya tidak termasuk dalam komponen pembebasan lahan.

Untuk lokasi dugaan indikasi kasus korupsi pada ganti rugi tanam tumbuh tersebut berada di beberapa titik sepanjang lahan di area pembangunan Tol tahap pertama yaitu Bengkulu - Taba Penanjung.

Read More

Bapaslon Pilgub Jatim Luluk-Lukman Mulai Safari Keliling Pesantren

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur yang diusung PKB, Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim mulai melakukan kunjungan ke sejumlah daerah dan pondok pesantren di Jatim.

Pasangan berakronim Luman ini memulai safarinya ke pesantren di beberapa daerah seperti Pondok Pesantren Segoro Agung, Trowulan, Mojokerto, Pondok Pesantren di Sumenep seperti Al Karimiyah dan Annuqayah Guluk-Guluk.

Luman lalu kembali melanjutkan kunjungan ke pesantren di Kabupaten Lamongan. Mereka mendatangi Pondok Pesantren Matholiul Anwar dan menghadiri pengajian Haul Mambaul Ulum, Mayang, Karangbinangun.

Ketua Tim Pemenangan Luman Fauzan Fuadi mengaku berkunjung ke pondok pesantren merupakan tradisi serta budaya kader PKB.

Kultur tersebut, menurutnya, sudah berjalan sejak berdirinya PKB seperempat abad silam.

"Kultur berkunjung ke pesantren ini bukan suatu yang asing bagi kader PKB. Karena rata-rata kader PKB merupakan alumni dari pesantren. Jadi tidak usah heran jika kami, Mbak Luluk maupun Mas Lukman melakukan safarinya ke berbagai pesantren di Jatim. Mereka berdua alumni pesantren," ujar Fauzan, Senin (9/9).

Bendahara PKB Jatim ini menuturkan partainya dan Pondok Pesantren merupakan satu kesatuan yang memiliki tujuan yang sama yakni menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyakat. 

Oleh karenanya, mia tegas menyebut bahwa kemenangan Luman merupakan kemenangan PKB, dan kemenangan PKB adalah kemenangan Pondok Pesantren.

"Karena sumber aspirasi kader PKB baik yang saat ini duduk di pemerintahan maupun yang sedang berjuang adalah pondok pesantren," pungkasnya.

Seperti diketahui Pilgub Jawa Timur 2024 diikuti oleh tiga bakal pasangan calon (paslon). 

Yang pertama ialah duet petahana Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak (Khofifah-Emil).

Mereka diusung oleh koalisi besar 15 partai. Yakni PAN, Gerindra, Golkar, Demokrat, PPP, PSI, PKS, Perindo, Nasdem, Partai Buruh, Partai Gelora, PBB, PKN, Partai Garuda dan Partai Prima (tak lolos verifikasi).

Kedua, pasangan Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta (Risma-Gus Hans) yang diusung PDIP dan Hanura. Lalu ketiga, pasangan yang diusung PKB Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Hakim (Luluk-Lukman). 

Read More

Koarmada lll Berhasil Laksanakan Operasi Amphibi Di Pantai Sausapor, Kab. Tambrauw, Papua Barat Daya

Papua Barat Daya - KABARPROGRESIF.COM Koarmada III melalui Latihan Gladi Tugas Tempur Tingkat III/L-III Satfib Koarmada III telah berhasil melaksanakan pendaratan Amphibi dan menguasai Pantai Sausapor, Kab.Tambrauw, Papua Barat daya, Rabu (4/9/24). 

Materi pendaratan Amfibi tersebut dilaksanakan dengan menyimulasikan bahwa daerah Pantai Sausapor, Kabupaten Tambrauw, telah dikuasai oleh musuh. Untuk merebut kembali daerah yang dikuasai musuh, Koarmada III pun mengerahkan kapal-kapal perang beserta pasukan Marinir, pasukan khusus TNI AL dan Penyelam TNI AL untuk  melakukan Operasi Amfibi.

Setelah mendapatkan kepastian daerah pantai pendaratan aman dari Tim Kopaska TNI AL dan Taifib Marinir yang sebelumnya diturunkan ke pantai sasaran untuk membersihkan ranjau dan pengintaian,  tepat pukul 05.00 WIT, hari Rabu dini hari operasi pendaratan Amphibi dimulai.

Latihan Gelagaspur Tingkat III / L III Satfib Koarmada III Tahun 2024 dipimpin langsung oleh Komandan Satuan Kapal  Amphibi Koarmada III Kolonel Laut (P) Hartanto, M.Tr. Hanla. dengan melibatkan KRI Teluk Lada - 521, KRI Teluk Weda - 526, KRI Kapak - 625, KRI Layaran- 854, KRI Madidihang-855,  KRI Tatihu 853, 1 Tim Satkopaska Koarmada III, Prajurit Marinir Brigif 3 dan Penyelam Dislambair Koarmada III.

Dalam keterangannya, Panglima Komando Armada III Laksamana Muda TNI Hersan, S.H., M.Si., mengatakan, latihan tersebut bertujuan untuk melaksanakan rangkaian latihan dan uji terampil, guna mengetahui tingkat kemampuan prajurit dalam penugasan, pemahaman, serta keterampilan agar mempunyai standar yang dipersyaratkan dalam melaksanakan tugas operasi yang sebenarnya.

Read More

KPK Obok-Obok Rumah Dinas Kakak Cak Imin Terkait Kasus Dana Hibah

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah dinas Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia, Abdul Halim Iskandar, terkait kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) pada APBD Provinsi Jawa Timur.

"Pada Jum'at tanggal 6 September 2024, penyidik KPK melakukan kegiatan penggeledahan terhadap salah satu rumah dinas penyelenggara negara berinisial AHI di wilayah Jakarta Selatan," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika dalam keterangan tertulis, Selasa (10/9).

Menurut Tessa, dari penggeladahan di rumah kakak kandung Ketua Umum PKB, Muhamin Iskandar, itu KPK menyita uang tunai dan barang bukti elektronik. Namun Tessa masih enggan membuka total uang dan jenis barang bukti elektronik yang disita.

Sebelumnya, KPK telah memeriksa Abdul Halim Iskandar sebagai saksi dalam kasus ini di Gedung Merah Putih KPK, pada Kamis (22/8/2024) lalu.

Saat hadir di kantor lembaga antirasuah sekitar pukul 09.51 WIB, ia mengatakan akan menjawab pertanyaan penyidik dengan sebenar-benarnya.

Dalam kasus ini, KPK juga melakukan penggeledahan di beberapa rumah yang berlokasi di Surabaya, Pasuruan, Probolinggo, Tulungagung, Gresik, Blitar, dan beberapa lokasi di Pulau Madura, yaitu di Kabupaten Bangkalan, Sampang, dan Sumenep.

Dari hasil penggeledahan tersebut disita di antaranya uang kurang lebih Rp380 juta, dokumen terkait pengurusan dana hibah, kuitansi, catatan penerimaan uang bernilai milyaran rupiah, bukti setoran uang ke bank, bukti penggunaan uang untuk pembelian rumah, dan salinan sertifikat rumah.

KPK juga telah menetapkan 21 tersangka dalam dugaan suap dana hibah untuk kelompok masyarakat atau pokmas dari APBD Provinsi Jatim Tahun Anggaran 2019-2022 ini.

Penetapan 21 tersangka tersebut dilakukan setelah penyidik mengembangkan kasus yang menjerat eks Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua P. Simanjuntak.

Read More

Golkar Surabaya Bagi Giveaway, Lihat Alasan Warga Memilih Khofifah-Emil dan Eri-Armudji

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Upaya mendekatkan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya serta pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur kepada pemilihnya terus dilakukan oleh DPD Partai Golkar Kota Surabaya.

Setelah membagikan ribuan kaos bergambar Eri Cahyadi-Armudji, kini Partai Golkar Surabaya melakukan penetrasi ke pengguna media sosial (Medsos) dengan menggelar giveaway dengan judul apa alasan kalian memilih Khofifah-Emil dalam Pilgub Jatim dan Eri Cahyadi-Armudji pada Pilwali Kota Surabaya.

Dalam postingan yang diunggah tadi malam tersebut, warganet sudah memberikan ratusan komentar dengan berbagai narasinya masing-masing.

Seperti yang ditulis salah satu akun @koko_mr.black.id yang memberikan komentar yang pasti ada kesamaan dalam kedua pasangan ini yaitu sama sama sukses membangun masyarakatnya, "sing wis apik ayo diterusno, sing wis terbukti ayo dilanjutno, Khofifah Emil untuk Jawa Timur, Eri Cahyadi-Armudji Surabaya makin hebat".

Sementara itu akun lainnya yakni ny_lennyy berkomentar alasan memilih ibu Khofifah Emil karena dibawah kepemimpinan Khofifah-Emil, Jatim menjadi Provinsi dengan banyak desa mandiri karena itu semua perangkat desa sudah merasakan langsung kebijakan Khofifah Emil yang memberi banyak manfaat besar bahkan mampu meringankan beban masyarakat.

Sementara alasan memilih Eri-Armudji karena kinerjanya sangat luar biasa dalam mengembangkan dan memajukan insfrastruktur Pendidikan di kota Surabaya.

Ditambah lagi penanganan stunting, masalah kriminal, begal dan gangster apalagi masalah juru parkir liar bener-bener luar biasa, saya sangat bangga dengan seluruh kinerja dari calon Pilgub dan Pilwali ini, saya berharap beliau orang-orang yang tanggap ini mampu naik ke periode kedua.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPD Partai Golkar Kota Surabaya Arif Fathoni mengatakan banyak metode dalam mengenalkan dan mendekatkan calon yang didukung oleh Golkar kepada pemilihnya, salah satunya melalui berkah yang bernama teknologi informasi.

“Meminjam istilah Sekjen DPP Partai Golkar Kanda Sarmudji, ini revolusi cara berkomunikasi dengan masyarakat dan upaya menjangkau interaksi pola pikir masyarakat melalui media sosial, medsos harus menjadi jembatan interaksi antara politisi dengan masyarakat, sehingga kitab isa terus memahami denyut nadi masyarakat,” kata Toni sapaannya, Selasa (10/9).

Ketika ditanya mengenai kegiatan diatas apakah berdampak terhadap tingkat keterpilihan calon yang didukung? anggota DPRD Surabaya ini mengatakan, pemilu hanyalah upaya memenangkan hati masyarakat. 

Anggota DPRD Kota Surabaya periode 2024-2029 ini menambahkan bahwa sebelum meraih hatinya maka harus terus melakukan upaya untuk menyenangkan hati masyarakat, mendengar dengan seksama apa yang dikehendaki oleh masyarakat itu adalah salah satu upaya menyenangkan hati masyarakat.

“Jika tradisi politik jaman old politisi lebih banyak berbicara dari pada mendengar, sekarang kita balik, rakyat juga perlu didengar apa yang menjadi harapan dan keinginannya tentang kondisi objektif bangsa hari ini,” jelasnya.

Jika kelak Khofifah-Emil dan Eri-Armudji sudah berhasil memenangkan hati masyarakat Jawa Timur dan Surabaya, lanjut Toni, pihaknya juga akan menggelar giveaway dengan tema apa harapan kalian terhadap pemimpin Jawa Timur dan Surabaya.

“Pendapat masyarakat yang genuine yang disalurkan melalui ketika tangan mudah-mudahan bisa menjadi masukan yang baik dalam Menyusun rencana pembangunan baik di Jawa Timur maupun di kota Surabaya, ini juga menjadi bagian edukasi politik terhadap warga agar tidak menggunakan media sosial untuk menjadi bagian gerakan distrupsi informasi, namun menjadi Gerakan pelopor medsos untuk pembangunan peradaban bangsa,” pungkasnya.

Read More