Sistem Kedaruratan CC 112 Pemkot Surabaya Dijadikan Percontohan untuk Diterapkan di IKN

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menerima kunjungan kerja (Kunker) dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (Kemenko Polhukam RI), Selasa, (10/9). 

Dalam kunker kali ini, jajaran Kemenko Polhukam ingin mempelajari implementasi pelaksanaan, komitmen, dan kendala dalam mewujudkan Smart City di Kota Surabaya. 

Pada kesempatan ini, jajaran tim dari Kemenko Polhukam disambut secara langsung oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Surabaya, Agus Hebi Djuniantoro. Hebi mengatakan, tujuan kunker jajaran Kemenko Polhukam ke Surabaya adalah untuk mempelajari Call Center (CC) 112 untuk diterapkan di Ibu Kota Nusantara (IKN). 

“Jadi nanti di IKN akan dibentuk seperti 911 juga untuk kedaruratan, dan mereka sangat salut dengan Surabaya, karena mereka baru melihat ternyata hanya Surabaya yang terintegrasi dan ada kolaborasi antar OPD (organisasi perangkat daerah),” kata Hebi, Kamis (12/9).

Hebi mengungkapkan, alasan Kemenko Polhukam menggelar kunker ke Surabaya adalah karena hanya CC 112 yang memiliki respon time kedaruratan kurang dari 7 menit. 

“Nah, ini baru ada di Indonesia, yaitu di Surabaya. Mereka akan menerapkan itu di IKN nantinya,” ungkap Hebi. 

Hebi menerangkan, kelebihan lain dari CC 112 ini juga bisa mendeteksi pelaku tindak kriminal bahkan daftar pencarian orang (DPO) melalui kamera CCTV. 

Sampai saat ini, total kamera CCTV yang terkoneksi dengan CC 112 ada sekitar 2200 unit. 

Tidak hanya itu, pemkot juga memiliki program kelurahan tanggap bencana yang tesebar di seluruh kecamatan se-Surabaya. 

Rencananya, Hebi menjelaskan, bentuk mitigasi yang diadopsi dari Kota Surabaya untuk diterapkan di IKN diantaranya adalah, keselamatan di lingkungan istana presiden dan lingkungan pemerintahan di IKN. Hal ini diterapkan untuk menghindari dan mewaspadai adanya aktivitas yang mencurigakan di lingkungan IKN. 

Hebi menyebutkan, sempat memberikan saran kepada Pelaksana tugas (Plt) Deputi Bidkoor Kamtibmas Kemenko Polhukam, Brigjen Pol Asep Jenal Ahmadi agar menerapkan jalur evaluasi kota. 

Tujuannya, untuk memberikan petunjuk arah kepada warga ketika sewaktu-waktu terjadi bencana di IKN.

“Semisal nanti ada gempa dan sebagainya, itu sudah ada tuntunan ke mana warg harus menuju. Kalau nanti sampai belok ke kanan, kemudian di kanan mendekati bencana itu sudah ada warning (peringatanya),” sebutnya.

Dalam kesempatan ini, Hebi sempat mengajak rombongan kunker Kemenko Polhukam menuju ke ruang CC 112 di Gedung Siola. 

Sesampainya di lokasi, jajaran Kemenko Polhukam melihat secara langsung cara kerja CC 112 di Kota Surabaya. 

Ia menambahkan, meskipun CC 112 memiliki banyak kelebihan, ke depannya akan ada berbagai peningkatan sarana dan prasarana (sarpras). 

Peningkatan yang dilakukan mulai dari jaringan koneksi, komputer, alat deteksi benda di udara hingga early warning system (EWS) untuk gempa bumi. 

“Karena peralatan ini kan sudah dari tahun 2016 ya. Jadi harus diperbarui komouternya, sistem komunikasinya, kemudian juga akses masuk ke CC 112. Kemarin juga sudah komunikasi dengan penyedia 112 supaya ada Whatsapp (WA) bisnis khusus layanan 112, ketika nantinya tidak bisa terkoneksi, bisa melalui WA ini,” pungkasnya.

Read More

Presiden Jokowi Tekankan Peran Vital TNI-Polri dalam Menjaga Stabilitas Nasional di Tengah Ketidakpastian Global

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pentingnya peran TNI dan Polri dalam menjaga stabilitas nasional guna menjamin keberlanjutan pembangunan di Indonesia.

Hal ini disampaikan dalam pertemuan dengan pejabat TNI dan Polri di Istana Negara Ibu Kota Nusantara (IKN) yang juga diikuti secara daring oleh Sekretariat Presiden di Jakarta.

Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menyoroti ketidakpastian global yang sedang melanda berbagai belahan dunia, dengan banyak negara mengalami krisis ekonomi dan sosial.

“Saudara-saudara bisa buka di Google untuk melihat kondisi di Eropa, Amerika, dan beberapa negara di Afrika. Tidak mudah. Saat ini, 96 negara terpaksa meminta bantuan dari IMF,” ungkap Presiden, Kamis 12 September 2024.

Kepala Negara menyatakan bahwa stabilitas di dalam negeri sangat penting untuk memastikan pertumbuhan dan keberlanjutan pembangunan.

Dia juga mencontohkan negara-negara yang sedang berkonflik, seperti di Timur Tengah, yang kesulitan membangun dan mengembangkan perekonomiannya.

“Tidak mungkin negara yang berkonflik bisa membangun. Coba saja lihat di negara-negara di Timur Tengah, apa bisa membangun? Nggak mungkin,” tegas Presiden.

Presiden Jokowi menekankan bahwa untuk menjaga stabilitas nasional, peran TNI dan Polri yang profesional dan dipercaya masyarakat sangat dibutuhkan.

Dia juga menyoroti berbagai tantangan global yang semakin kompleks, seperti ketegangan geopolitik, perang dagang, dan perlombaan senjata, yang semakin memperburuk ketidakpastian dunia.

“Tantangan-tantangan saat ini sangat kompleks, sulit diselesaikan dalam lingkup global, juga sangat sulit dikalkulasi,” ujar Presiden.

Menurut Presiden, tantangan tersebut membuat perhitungan ekonomi menjadi lebih sulit di masa-masa ini.

“Mau hitung kurs dolar ke rupiah sulit. Mau berhitung harga minyak tahun depan atau tahun ini, sangat sulit kalkulasinya,” ujar Presiden.

Dengan demikian, Presiden Jokowi menggarisbawahi bahwa menjaga stabilitas nasional harus menjadi prioritas utama untuk menghadapi tantangan global dan menjamin keberlanjutan pembangunan di Indonesia.

Read More

Polri Sukseskan Program Anti-Bullying, Lahirkan Duta Anti-Bullying di Sekolah

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Upaya Polri dalam memberantas perundungan atau bullying terus menunjukkan hasil positif. Program Official Hospital Anti-Bullying yang digagas Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat 1 Pusdokkes Polri telah berhasil melahirkan generasi muda sebagai duta anti-bullying.

Puncak dari program ini ditandai dengan pemilihan siswa-siswi Duta Anti-Bullying yang digelar di Pondok Pesantren Al-Hamid Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (11/9/2024). Ponpes ini terpilih sebagai sekolah percontohan dalam program ini.

“Kami sangat bangga dengan terpilihnya siswa-siswi kami sebagai Duta Anti-Bullying,” ujar KH Lukman Hakim Hamid, Pimpinan Yayasan Mantab Al Hamid Cilangkap. 

“Semoga program ini dapat menginspirasi sekolah-sekolah lain di seluruh Indonesia untuk turut serta dalam upaya pencegahan bullying.”

Wakil Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat 1 Pusdokkes Polri, Kombes Pol Dr. Erwinn Zainul Hakim, menjelaskan bahwa keberadaan Duta Anti-Bullying diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam mendeteksi dini dan mencegah terjadinya aksi bullying di lingkungan sekolah.

“Dengan adanya duta anti-bullying, kita bisa memantau secara lebih dekat situasi di sekolah. Jika ada indikasi bullying, mereka dapat segera melaporkan dan kita akan melakukan tindakan pencegahan secara dini,” ujar Kombes Erwinn.

Lebih lanjut, Kombes Erwinn juga menekankan pentingnya penanganan kasus bullying secara kekeluargaan. “Kita ingin menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi semua siswa. Oleh karena itu, kita akan selalu berupaya untuk menyelesaikan masalah bullying secara kekeluargaan,” tambahnya.

Sebelum pemilihan duta anti-bullying, tim dari Rumah Sakit Bhayangkara telah melakukan berbagai kegiatan edukasi, seperti seminar dan pelatihan bagi siswa, guru, serta orang tua. 

Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang bahaya bullying dan cara-cara mencegahnya.

“Kami berharap dengan adanya program ini, kesadaran masyarakat akan bahaya bullying semakin meningkat,” ungkap Kombes Erwinn.

Program Official Hospital Anti-Bullying tidak hanya terbatas di Jakarta. 

Ke depannya, program ini akan diperluas ke seluruh Rumah Sakit Bhayangkara yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Kami memiliki 56 Rumah Sakit Bhayangkara di seluruh Indonesia. Kami berharap program ini dapat menjadi program nasional yang dapat memberikan dampak positif bagi generasi muda kita,” pungkas Kombes Erwinn.

Para siswa yang terpilih sebagai duta anti-bullying mengaku sangat antusias dengan tugas baru mereka. Salah seorang siswa, Fina, mengungkapkan, 

“Saya sangat senang bisa menjadi duta anti-bullying. Saya ingin sekolah kita menjadi tempat yang aman dan menyenangkan bagi semua teman-teman.”

Program Official Hospital Anti-Bullying yang digagas oleh Polri merupakan langkah nyata dalam upaya menciptakan lingkungan sekolah yang bebas dari kekerasan dan perundungan. 

Dengan melibatkan siswa secara aktif sebagai duta anti-bullying, diharapkan program ini dapat memberikan dampak yang signifikan dalam pencegahan bullying di Indonesia.

Read More

Asops Dankormar Ikuti TFG Dalam Rangka HUT Ke-79 TNI Tahun 2024

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komandan Korps Marinir Mayjen TNI (Mar) Dr.  Endi Supardi, S.E., M.M., M.Tr.Opsla., CHRMP., CRMP., diwakili Asisten Operasi Komandan Korps Marinir (Asops Dankormar) Kolonel Mar Nanang Saefullah, S.E., M.M., mengikuti Tactical Floor Game (TFG) HUT Ke-78 TNI Tahun 2024 di GOR A. Yani Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (11/9/2024).

Kegiatan TFG tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Richard Taruli Horja Tampubolon, S.H., M.M., didampingi Inspektur Jenderal (Irjen) TNI Letjen TNI H. Muhammad Saleh Mustafa. Dalam sambutannya Kasum TNI mengatakan pelaksanaan TFG ini bertujuan untuk memberikan gambaran agar pada saat pelaksanaan HUT ke-79 TNI berjalan dengan aman dan lancar.

Lebih lanjut, rangkaian HUT ke-79 TNI begitu padat dan begitu banyak tentunya diperlukan perencanaan-perencanaan seoptimal dan seefektif mungkin agar para penanggung-jawab, koordinator dan staf dibawahnya bisa mengerti apa yang ditugaskan, apa yang dikerjakan, apa tanggung-jawabnya dan ini akan mempermudah di dalam mengambil keputusan, apabila terjadi dinamika-dinamika di dalam kegiatan yang kita laksanakan.

Menurut rencana Upacara Parade dan Defile HUT ke-79 TNI tahun 2024 akan dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2024 di Silang Monas Jakarta Pusat, dengan Inspektur Upacara Presiden RI Ir. H. Joko Widodo.

Read More

Bareskrim Gerebek Lokasi Percetakan Uang Palsu

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Bareskrim Polri melakukan penggerebekan sebuah rumah produksi uang palsu di dua lokasi wilayah Bekasi, Jawa Barat (Jabar). 

Penggerebekan itu pun berujung penangkapan 8 tersangka, yakni SUR, SU, IL, AS, MFA, EM, SUD, dan JR.

Direktur Tipideksus Bareskrim Polri Brigjen. Pol. Helfi Assegaf menjelaskan, tersangka SUR berperan sebagai pemilik. 

Lalu, tersangka SU sebagai karyawan yang memotong uang palsu.

“Kemudian IL, AS, MFA, EM, SUD, dan JR yang berperan sebagai perantara,” ucap Helfi saat dikonfirmasi, Kamis (12/9/24).

Kasubdit IV Dittipideksus Kombes. Pol. Andi Sudarmaji menambahkan, para tersangka beroperasi sejak awal 2024. 

Berdasarkan pengakuan para tersangka, metrka sudah 6x melakukan pencetakan.

“Sekali mencetak sebanyak 12.000 lembar. Tersangka sudah kita tahan,” ungkapnya

Ia menjelaskan, jaringan ini biasa membanderol uang palsu hasil cetakan senilai Rp300 juta. 

Penjualan pun dilakukan dengan sistem beli putus sebagaimana transaksi narkoba.

“Barang bukti uang rupiah palsu pecahan Rp100 ribu sebanyak 12.000 lembar. Untuk uang palsu tersebut tidak bisa dikonversi ke dalam rupiah karena tidak ada nilainya,” jelasnya.

Dijelaskannya, lokasi penggerebekan sendiri jika dilihat dari luar selaiknya percetakan pada umumnya.

Kepolisian menyangkakan SU Pasal 36 Ayat 2 dan ayat 3 UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Kemudian JR disangka melanggar Pasal 36 Ayat 3 UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. 

Sementara itu, 6 tersangka lain, yakni AS, SUR, SUD, MFA, IL dan EM dikenakan Pasal 36 Ayat 3 UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Read More

Setelah 6 Tahun Tertutup, Pemkot Surabaya Bongkar Tembok Jalan Tambak Wedi Baru

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya membongkar tembok yang menutupi badan Jalan Tambak Wedi Baru, Kenjeran. 

Pembongkaran tembok dilakukan secara langsung oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama warga dengan cara dirobohkan, Jumat (13/9).

Tembok pembatas yang dibangun sejak tahun 2018 itu, membuat akses jalan menyempit. 

Lebar jalan yang semula 6 meter menjadi 2 meter saja, sehingga hanya bisa dilewati motor dan pejalan kaki.

Sementara itu, untuk pengendara mobil atau roda empat yang hendak menuju Jalan Tambak Wedi Barat dan Jalan Dukuh Bulak Banteng, selama ini harus memutar ke Jalan Kedinding Lor.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, pembongkaran tembok terjadi setelah melakukan mediasi dengan pemilik lahan. 

"Dengan hati yang ikhlas saya bertemu dengan pemilik lahan meminta agar akses jalan dibuka untuk umum. Alhamdulilah hari ini bisa dibongkar temboknya," kata Wali Kota Eri.

Usai pembongkaran tembok, Wali Kota Eri menyatakan bahwa Pemkot Surabaya akan langsung melakukan pengaspalan jalan untuk mempermudah akses warga.

"Hari ini juga diaspal jalannya supaya warga yang melewati bisa semakin nyaman dan aman," ujar Wali Kota Eri.

Wali Kota Eri membeberkan, salah satu alasan jalan ditutup dengan tembok lantaran warga sering membuang sampah sembarangan dan menganggu aktivitas pemilik lahan. 

Oleh karena itu, Wali Kota Eri berpesan kepada warga untuk menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarang. 

"Saya minta kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan, karena bisa menganggu yang lewat. Ayo semuanya dijaga bareng-bareng akses jalan yang sudah dibuka ini," paparnya.

Sementara itu, Camat Kenjeran Kota Surabaya, Yuri Widarko mengungkapkan bahwa permasalahan yang terjadi sejak enam tahun lalu itu akhirnya terselesaikan setelah Pemkot Surabaya mengakuisisi lahan seluas 416 meter persegi.

"Permasalahan sejak 2018 lalu, karena sertifikat lahan ini atas nama dua orang. Setelah diproses bisa ditemukan penyelesaiannya. Ini diakuisisi oleh Pemkot Surabaya untuk akses jalan masyarakat menuju Bulak Banteng," jelas Yuri.

Pembongkaran tembok tersebut disambut suka cita oleh warga. Lantaran mereka sudah bisa mengakses jalan secara keseluruhan tanpa harus memutar.

Sebelumnya diketahui, banyak warga yang tersasar atau kebingungan ketika baru pertama kali melintasi di kawasan Tambak Wedi Baru.

"Sebagai warga Tambak Wedi baru, saya senang sekali karena akses jalan sudah dibuka. Karena jalan ini juga banyak dilewati masyarakat umum, terlebih orang Madura yang ke Surabaya," ujar salah satu warga, Muhammad Sulton.

Muhammad Sulton menceritakan bahwa sejak tembok pembatas jalan dibangun, menyebabkan akses warga menjadi terbatas. 

Hal ini membuat mobilitas terganggu dan berdampak pada kegiatan sehari-hari warga.

"Ya, kadang kalau ada warga yang mau antar anak sekolah atau mau pergi harus memutar. Karena, akses jalan yang diberikan hanya 2 meter itu juga tidak dibuka setiap hari. Hari minggu ditutup total, kalau malam juga tutup," pungkas warga Jalan Tambak Wedi Baru Gang 17 itu. 

Read More

Presiden Pesan Untuk TNI-Polri : Harus Jadi Pelindung Utama bagi Perempuan dan Anak

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam melindungi perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan. Hal ini disampaikan Jokowi dalam pidatonya di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara (IKN), pada Kamis (12/9/2024).

“Saya minta TNI dan Polri bisa menjadi institusi pertama yang diandalkan perempuan dan anak ketika mereka membutuhkan perlindungan,” kata Jokowi.

Dia menegaskan pentingnya kedua institusi ini menjadi tempat pertama yang terpikir oleh korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) maupun kekerasan seksual.

Lebih lanjut, Jokowi menekankan bahwa perempuan dan anak harus merasa aman dan terlindungi jika mengadukan kekerasan fisik, bullying, maupun penganiayaan kepada TNI dan Polri.

“Di dalam pikiran para perempuan dan anak, mereka harus merasa bahwa TNI dan Polri adalah tempat pertama yang mereka datangi untuk mencari perlindungan,” tambahnya.

Jokowi juga meminta TNI-Polri untuk memberdayakan personel di lapangan, seperti Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), agar mereka menjadi garda terdepan dalam memberikan bantuan.

“Babinsa dan Bhabinkamtibmas harus diberdayakan sebagai ujung tombak dalam pertolongan pertama kepada perempuan dan anak,” tegasnya.

Dengan langkah ini, Presiden berharap perlindungan bagi kelompok rentan seperti perempuan dan anak bisa semakin efektif dan responsif di seluruh wilayah Indonesia.

Read More

Pengamanan Ketat Rapim TNI-Polri di IKN

Balikpapan - KABARPROGRESIF.COM Polda Kaltim menyiapkan pengamanan agenda rapat pimpinan (Rapim) Polri-TNI di istana presiden, Ibu Kota Nusantara (IKN), Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU). Pengamanan itu mulai dari personel, lokasi rute dan lainnya.

Agenda rapim tersebut dibuka Presiden RI Joko Widodo, Kamis (12/9). Pesertanya seluruh Kapolda, Pangdam, Kapolrestabes, Kapolresta, Kapolres, dan Dandim seluruh Indonesia.

“Pengamanan sudah kami siapkan,” terang Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Yuliyanto, Rabu (11/9).

Pengarahan tersebut dilakukan sebagai bagian dari rangkaian kegiatan kepemimpinan Jokowi menjelang akhir masa jabatannya akhir Oktober 2024.

Diperkirakan akan menyampaikan pandangan strategis terkait keamanan dan stabilitas negara, sekaligus memberikan arahan khusus kepada institusi Polri dan TNI dalam menghadapi berbagai tantangan yang akan datang.

“Seluruh hal teknis terkait perjalanan dan pengamanan para peserta sudah siap,” terangnya.

Perjalanan dari Balikpapan ke IKN akan diatur dengan pengamanan ketat, sama seperti pola yang diterapkan saat pengarahan kepada para kepala daerah beberapa waktu lalu.

Pengarahan kepada Polri dan TNI dipandang sebagai langkah penting untuk memastikan keamanan nasional tetap terjaga di tengah transisi kepemimpinan nasional, dengan penekanan pada penanganan isu-isu strategis yang membutuhkan kesatuan komando dari kedua institusi tersebut.

Read More

Ketua Daerah Jalasenastri Armada II Hadiri Pengarahan Anggota Dan Pengurus Yayasan Hang Tuah

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Ketua Daerah Jalasenastri Armada II selaku Anggota Pengawas Daerah II Yayasan Hang Tuah Ny. Dian Ariantyo Condrowibowo, menghadiri pengarahan kepada Anggota dan Pengurus Yayasan Hang Tuah Jakarta dan Surabaya, bertempat di Kantor Yayasan Hang Tuah Cabang Surabaya. Kamis (12/9).

Pengarahan ini dipimpin langsung oleh Ketua Umum Jalasenastri selaku Ketua Pembina Yayasan Hang Tuah Ny. Fera Muhammad Ali didampingi Wakil Ketua Umum Jalasenastri selaku Ketua Pengawas Yayasan Hang Tuah Ny. Ketty Erwin S. Aldedharma.

Dalam pengarahannya, Ibu Fera Muhammad Ali mengucapkan terimakasih dan apresiasi kepada seluruh pengurus serta anggota Yayasan Hang Tuah atas semangat dan loyalitas untuk membangun Yayasan Hang Tuah menjadi lebih baik dari waktu ke waktu.

“Saya berharap kepada seluruh pengurus dan anggota Yayasan Hang Tuah agar mempertahankan apa yang sudah diraih serta tetap semangat dan bekerja keras demi kemajuan Yayasan Hang Tuah kedepannya,” ungkap Ibu Fera Muhammad Ali.

Usai memberikan pengarahan, Ketua Daerah Jalasenastri Armada II mendampingi Ketua Umum Jalasenastri dan Wakil Ketua Umum Jalasenastri untuk melaksanakan peninjauan sekolah yang ada dibawah kepengurusan Yayasan Hang Tuah.

Adapun sekolah yang ditinjau meliputi SMK KAL 2 Surabaya, SMA Hang Tuah 1 Surabaya, SMKF Sekesal Hang Tuah Gunungsari, TK Hang Tuah 8 Karangpilang dan SD Hang Tuah 8 Karang Pilang, SMA Hang Tuah 5 Candi, SMA Hang Tuah 2 Sidoarjo, SMP Hang Tuah 6 Excellent Juanda,TK Hang Tuah 10 Juanda.

Read More

Polri Usut Dugaan Penyelewengan Keuangan PON XXI di Aceh dan Sumut

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Polri tengah mengusut dugaan penyelewengan keuangan dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI yang berlangsung di Aceh dan Sumatra Utara. 

Investigasi dilakukan setelah adanya laporan yang menyebutkan potensi penyimpangan anggaran dalam kegiatan olahraga nasional tersebut.

Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi (Wadirtipikor) Bareskrim Polri, Kombes Arief Adiharsa, menyatakan bahwa langkah yang diambil ini bersifat preventif, untuk memastikan PON XXI berjalan dengan baik tanpa ada penyelewengan.

“Dalam konteks preventif dan memberikan asistensi agar kegiatan PON XXI terlaksana serta tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan keuangannya. Terkait laporan, kita akan lakukan penelaahan dan klarifikasi terlebih dulu,” ujar Arief, Kamis (12/9/2024).

Polri juga telah berkoordinasi dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Dito Ariotedjo, terkait laporan dugaan penyelewengan ini. 

Koordinasi dilakukan melalui Satgas Pendampingan PON XXI yang dibentuk oleh Mabes Polri.

Satgas tersebut melibatkan tim dari Bareskrim Polri serta kepolisian daerah (Polda) Aceh dan Sumatra Utara. 

Mereka bertugas untuk mendampingi serta memastikan pengelolaan keuangan PON berjalan sesuai prosedur. 

Arief menegaskan, pihaknya siap menindaklanjuti laporan-laporan terkait dugaan penyelewengan yang masuk.

“Untuk pendampingan dalam pengelolaan keuangan PON, Kemenpora dibantu gabungan Tipidkor Bareskrim, Polda Aceh, dan Polda Sumatra Utara,” pungkasnya.

Read More

Pemkot Surabaya Sosialisasi Perwali Penyelenggaraan Reklame, Aset Pemkot Boleh Dimanfaatkan

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mulai melakukan sosialisasi Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 70 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Reklame. 

Dalam Perwali tersebut mengatur terkait tata cara pemasangan reklame di Kota Pahlawan, termasuk salah satunya pemanfaatan aset Pemkot Surabaya seperti, taman dan ruang terbuka hijau untuk penyelenggaraan reklame.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Surabaya Lilik Arijanto mengatakan, Perwali Nomor 70 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Reklame merupakan peraturan turunan dari Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2019 tentang hal yang sama.

"Aturan ini membahas terkait ketentuan umum penyelenggaran reklame, penataan reklame, perizinan, pengawasan dan sanksi serta ketentuan lainnya," kata Lilik, Jum'at (13/9).

Mengenai aturan penyelenggaraan reklame di aset Pemkot Surabaya, Lilik menjelaskan bahwa hal tersebut sesuai dengan perundang-undangan tentang pengelolaan barang milik daerah, serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan tidak menganggu fungsi aset.

"Kita membuka ruang agar aset Pemkot Surabaya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, salah satunya dengan pemasangan reklame. Akan tetapi tetap ada aturannya dan tidak bisa sembarangan," terangnya.

Ketentuan pemasangan reklame di wilayah aset Pemkot Surabaya selain diatur dalam Perwali, juga sudah diatur dalam Surat Keputusan (SK) yang mendukung pelaksanaan Perwali.

Di dalam Perwali disebutkan pemasangan reklame boleh dilakukan di koridor jalan dan lokasi tertentu. 

Di samping itu, SK juga menjabarkan tidak semua koridor jalan masuk dalam kawasan penataan reklame. 

Ada lokasi tertentu yang disiapkan antara lain taman aktif, park and ride, halte, dan terminal.

Meski demikian, ada beberapa lokasi yang dilarang untuk pemasangan reklame. Lanjutnya, pemasangan reklame dilarang di kawasan cagar budaya seperti Monumen Tugu Pahlawan, Patung Karapan Sapi, Patung Joko Dolog, Monumen Bambu Runcing, Jembatan Sawunggaling dan sebagainya.

"Sesuai ketentuan Perwali, reklame juga tidak bisa dipasang di jembatan dan monumen," imbuhnya.

Lilik mengungkapkan, dalam penentuan pemasangan reklame di aset Pemkot melibatkan tim dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD). 

Tim tersebut beranggotakan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP), Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM), Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

"Tim ini akan bertugas memberikan masukan sesuai bidangnya masing-masing. Misalnya ada pemasangan reklame di taman, DLH akan mengkaji apa layak diletakan di situ, apakah sesuai dengan konsep taman dan yang terpenting apakah mengganggu estetika atau tidak. Tim lain juga menilai sesuai tugasnya masing-masing. Apabila tidak layak tim juga akan memberikan saran, sebaiknya diletakan dimana atau bisa juga tidak diizinkan," jelas Lilik.

Lilik menambahkan, saat ini pihaknya sedang melakukan sosialisasi masif kepada masyarakat terkait aturan tersebut. Sehingga, tujuan utama dari pemanfaatan aset Pemkot Surabaya bisa tercapai.

"Intinya kita membuka peluang agar masyarakat bisa menyewa aset Pemkot untuk kebutuhan reklame. Aturan ini kedepannya juga akan meringankan APBD Pemkot Surabaya untuk perawatan taman karena dibantu oleh pihak swasta. Sehingga alokasi dana perawatan taman bisa digunakan untuk hal lainya," pungkasnya.

Read More

Pengarahan Presiden Jokowi Kepada Pejabat TNI dan Polri

Samarinda - KABARPROGRESIF.COM Dalam pengarahan kepada pejabat TNI dan Polri yang digelar di Ibu Kota Nusantara pada Kamis, 12 September 2024, Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya peran strategis kedua institusi ini dalam mengawal visi besar Indonesia Sentris. 

Dihadiri oleh staf kabinet RI, Kapolri, seluruh Panglima TNI, dan pejabat TNI-POLRI dari seluruh nusantara, pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi demi kemajuan dan kemakmuran bangsa.

Presiden Jokowi mengungkapkan harapannya agar TNI dan Polri dapat memainkan peran sentral dalam menjaga stabilitas dan mendukung pembangunan yang merata. 

“Pertemuan ini adalah kesempatan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara TNI dan Polri, yang akan menjadi langkah strategis dalam mendukung visi besar pembangunan Indonesia Sentris,” ujar Jokowi.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi menekankan pentingnya memastikan proses transisi politik berjalan dengan aman dan lancar, terutama menjelang penyelenggaraan Pilkada serentak. 

“Dukung penuh penyelenggaraan Pilkada dan jaga situasi tetap kondusif. TNI dan Polri harus menjadi institusi terdepan dalam melindungi demokrasi dan stabilitas negara,” tegas Presiden.

Presiden juga menekankan perlunya perubahan pola pikir, cara kerja, dan budaya kerja di tubuh TNI dan Polri. 

“Kita harus memiliki mental yang siap menghadapi tantangan dan perubahan dengan sikap yang cepat, efisien, dan proaktif,” tambahnya.

Pertemuan ini diharapkan mampu menciptakan perubahan positif di tubuh TNI dan Polri, memperkuat peran mereka sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, serta mendukung terciptanya Indonesia yang lebih aman, sejahtera, dan makmur di masa depan.

Read More