KPK Periksa Sejumlah Orang di Malang Terkait Kasus Dana Hibah Jatim

Malang - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi terkait kasus dugaan korupsi dalam pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Jawa Timur Tahun Anggaran 2019-2022, di Mapolresta Malang Kota, Selasa (17/9).

"Hari ini, Selasa, KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi dugaan tindak pidana korupsi (TPK) terkait suap pengelolaan dana hibah untuk kelompok masyarakat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto saat dikonfirmasi.

Setidaknya ada tujuh orang pengurus pokmas yang diperiksa oleh KPK, yakni BBH dan Pokmas Manunggal, HRD dari Pokmas Rukun Jaya, WRI dari Pokmas Sekar Arum.

Kemudian MRD dari Pokmas Dadi Makmur, DDI dari Pokmas Jogomulyan, BML dari Pokmas Kerto Gawe III, dan JMT dari Pokmas Karya Tani I.

Sementara itu, pantauan di lokasi, sejumlah penyidik tiba di Mapolresta Malang Kota sekitar pukul 13.12 WIB dengan menaiki dua unit mobil berwarna hitam.

Setibanya di Mapolresta Malang Kota, para penyidik langsung masuk ke Ballroom Sanika Satyawada, yang terletak di bagian belakang kompleks tersebut.

Satu orang penyidik KPK juga terlihat membawa koper merah yang dibungkus plastik.

Sebelumnya, KPK menetapkan total 21 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dalam pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Jawa Timur Tahun Anggaran 2019-2022.

Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara yang sebelumnya menjerat Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019-2024 Sahat Tua P. Simandjuntak (STPS) dkk.

Read More

Polri, TNI AL dan TNI AU Buka Diklat Integrasi Bintara Serentak

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Polri, TNI Angkatan Laut (AL) dan TNI Angkatan Udara (AU) membuka pendidikan dan latihan (diklat) integrasi siswa dan siswi bintara. 

Pembukaan diklat integrasi ini digelar di masing-masing satuan pendidikan (satdik), termasuk di Sekolah Polwan (Sepolwan) Lemdiklat Polri, Ciputat, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan (Jaksel).

Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (As SDM Kapolri) Irjen Dedi Prasetyo mengatakan langkah ini merupakan tindak lanjut Polri atas arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait sinergitas TNI-Polri. 

Amanah Presiden, lanjut Irjen Dedi, kemudian diterjemahkan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam bentuk kebijakan.

“Sebagaimana amanah Bapak Presiden tentang sinergitas TNI-Polri, diklat integrasi ini merupakan tindak lanjutnya. Panglima TNI dan Bapak Kapolri kemudian membuat kebijakan yang dituangkan dalam naskah kerjasama diklat integrasi di semua jenjang dan jenis pendidikan TNI-Polri,” jelas Irjen Dedi dalam keterangan tertulis, Selasa (17/9/2024).

Perjanjian kerjasama ini berdasarkan dokumen nomor NK/15/VIII/2020/TNI dan NK/31/VIII/2020.

Irjen Dedi menjelaskan pendidikan integrasi yang semula dilaksanakan pada tingkat pendidikan manajerial dan taruna, kini diperluas.

“Diklat integrasi diperluas pada semua jenis dan jenjang pendidikan sampai pada tingkat bintata dan tamtama. Adapun tujuan utamanya untuk mempererat soliditas dan sinergitas seluruh prajurit TNI dan bhayangkara Polri dari sejak masa pendidikan,” terang mantan Kadiv Humas Polri ini.

Sementara itu Karo Bindiklat Lemdiklat Polri Brigjen Teguh Susilo menuturkan wujud dari diklat integrasi ini yaitu latihan kolaborasi yang diikuti siswa pendidikan bintara TNI AL, TNI AU dan Polri. Kegiatan ini akan berlangsung selama 5 hari.

“Dari tanggal 17 sampai 21 September 2024 di empat satuan pendidikan Polri, 2 satuan pendidikan TNI AL dan 2 satuan pendidikan TNI AU,” ucap Brigjen Teguh.

Dia memaparkan peserta diklat integrasi berjumlah 230 orang. Mereka terdiri dari 75 siswa Bintara Polri, 40 siswi Bintara Polri, 25 siswa Bintara TNI AL, 20 siswi Bintara TNI AL, 50 siswa Bintara TNI AU dan terakhir 20 siswi Bintara TNI AU.

“Kegiatan ini secara serentak dibuka di masing-masing satuan pendidikan hari ini,” pungkas Brigjen Teguh.

Upacara pembukaan diklat integrasi TNI-Polri juga digelar di Satuan pendidikan Kowal Surabaya dan Skadron Pendidikan 401 Semaba PK Wara.

Read More

Kasad Terima Penghargaan Nawacita Awards 2024

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., menerima penghargaan bergengsi Nawacita Awards 2024 untuk kategori Pertahanan dan Keamanan. 

Penghargaan ini diberikan atas dedikasi dan kontribusinya yang luar biasa dalam memperkuat keamanan nasional dan memperkuat pertahanan negara di tengah tantangan global yang semakin kompleks.

Acara penganugerahan yang berlangsung di Hotel Raffles, Setiabudi, Jakarta, Senin (16/9/2024) dihadiri oleh berbagai tokoh penting dari pemerintahan, akademisi, dan tokoh masyarakat. 

Penghargaan Nawacita ini diberikan kepada individu dan institusi yang dinilai telah menjalankan nilai-nilai Nawacita, sebuah visi pembangunan yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, terutama dalam hal menjaga kedaulatan negara dan memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyampaikan, dibutuhkan kerja bersama dari seluruh elemen masyarakat baik dari pemerintahan, tokoh-tokoh bangsa dan seluruh rakyat Indonesia dalam mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045.

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja dalam memajukan bangsa untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, ” ujar Kasad dalam sambutannya mewakili para penerima penghargaan ini.

Selaku Pembina Media Nawacita Indonesia (MNI), Prof. Yasonna Laoly menjelaskan, Nawacita Awards memiliki landasan yang kuat dalam konsep ideologi Trisakti, yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno tahun 1964.

“Dengan bangga, saya menyambut seluruh peserta dan penerima penghargaan Nawacita Awards 2024. Ini bukan sekadar ajang apresiasi, tetapi cermin semangat kebangsaan dan cinta tanah air dan inspirasi bagi generasi penerus. Semoga semangat Nawacita terus menggema,” ujar Prof. Yasonna.

Penerimaan Nawacita Awards oleh Kasad menjadi salah satu bukti pengakuan terhadap kiprah dan kontribusi TNI Angkatan Darat dalam menjaga stabilitas keamanan nasional serta mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Nawacita Awards merupakan penghargaan tahunan yang diberikan kepada individu, lembaga, dan organisasi yang telah berkontribusi dalam pembangunan nasional sesuai dengan visi Nawacita. 

Penghargaan ini mencakup berbagai bidang, termasuk pertahanan, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya.

Read More

Ops Tumpas Narkoba, Polsek Pace Amankan Pelaku Pengedar Narkoba Jenis Dobel L

Nganjuk - KABARPROGRESIF.COM Kapolres Nganjuk AKBP Siswantoro, S. I. K., M. H. membenarkan bahwa anggota Reskrim Polsek Pace bersama Resmob Polres Nganjuk berhasil mengamankan seorang pelaku pengedar narkoba jenis pil Dobel L dalam operasi tumpas Narkoba 2024 yang dilakukan pada Senin, 16 September 2024, sekitar pukul 21.30. WIB. 

Penangkapan tersebut berlangsung di wilayah Desa Banaran, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk. Selasa, 17/9/2024.

Berdasarkan laporan informasi yang diterima, pelaku diketahui bernama D Y P (19 tahun), warga Desa Banaran, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk. 

Penangkapan ini dilakukan setelah adanya pengembangan dari penangkapan seorang pria bernama Yq di area persawahan Desa Banaran.

Dalam penggeledahan terhadap Yq, ditemukan barang bukti berupa sembilan butir pil Dobel L yang disimpan dalam bungkusan tisu di saku baju sebelah kiri Yq mengaku bahwa pil tersebut didapat dengan cara membeli dari DYP. 

Atas pengakuan tersebut, petugas langsung bergerak ke rumah DYP dan melakukan penggeledahan.

Di rumah pelaku, petugas berhasil menemukan 16 butir pil Dobel L yang disimpan dalam plastik klip, uang tunai senilai Rp 30.000 hasil penjualan pil tersebut, dan satu unit ponsel merk Realme. Menurut keterangan pelaku, ia memperoleh pil Dobel L dari seorang pemasok bernama Jnt yang berdomisili di Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk. Saat ini, Jnt telah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Barang bukti berupa pil Dobel L, uang tunai, dan ponsel milik pelaku telah diamankan. Pelaku dijerat dengan pasal terkait pengedaran sediaan farmasi tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435 Jo Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Kapolres Nganjuk, AKBP Siswantoro, S.I.K., M.H., memberikan apresiasi kepada jajaran Polsek Pace dan Resmob Polres Nganjuk atas keberhasilan ini. 

“Pengungkapan kasus ini merupakan bukti keseriusan kami dalam memberantas peredaran narkoba di wilayah Nganjuk. Kami akan terus berupaya mengungkap jaringan pengedar dan mencegah peredaran narkoba di tengah masyarakat,” ujar AKBP Siswantoro.

Kapolsek Pace AKP Pujo Santoso, S. H. menghimbau kepada masyarakat agar tidak terlibat dalam penggunaan maupun peredaran narkoba karena dampak pada kesehatan pisik dan psikis sangat buruk sekali.

“Kami berharap kepada masyarakat wilayah Nganjuk khususnya pace, agar jauhi Narkoba guna mewujudkan suatu ketahanan baik pisik maupun psikis sehingga kita bisa beraktifitas dengan baik,” ucapnya.

Dan menghimbau masyarakat agar selalu waspada dan segera melaporkan kepada pihak berwenang jika mengetahui adanya aktivitas peredaran narkoba di wilayahnya. ” Tambah AKP Pujo.

Untuk tindak lanjut dari penangkapan ini polsek Pace akan melimpahkan pelaku dan barang bukti ke Satresnarkoba Polres Nganjuk untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Read More

Kaesang Ingin Konsultasi ke KPK, Diarahkan Isi Formulir Gratifikasi

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Anak bungsu Presiden RI Jokowi yang juga Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep mendatangi KPK untuk berkonsultasi terkait isu gratifikasi yang membelit namanya, Selasa (17/9).

Saat berada di gedung ACLC atau gedung lama KPK, Kaesang diarahkan petugas lembaga antirasuah untuk mengisi formulir gratifikasi.

Hal itu diungkap Juru Bicara Kaesang yang juga kuasa hukumnya, Francine Widjojo. Francine bersama Sekjen PSI Raja Juli Antoni terlihat mendampingi Kaesang ke Gedung Lama KPK tersebut.

Menurut Francine, Kaesang ingin berkonsultasi terkait dengan dugaan gratifikasi jet pribadi yang dituduhkan kepadanya saat terbang ke Amerika Serikat (AS) pada Agustus lalu.

"Konsultasi, kemudian diarahkan untuk mengisi formulir, formulir gratifikasinya. Nanti biar KPK yang akan menentukan apakah itu termasuk gratifikasi atau tidak," kata Francine.

Francine juga mengklaim awalnya Kaesang berencana berangkat ke Negeri Paman Sam itu pada 20 Agustus. 

Namun akhirnya Kaesang dan Istrinya, Erina Gudono bertolak ke AS pada 18 Agustus dengan menumpang jet pribadi temannya.

"Sebenarnya waktu itu Mas Kaesang itu sudah rencana berangkat ke Amerika di sekitar tanggal 20 Agustus, rencana pakai pesawat komersial," jelas Francine.

"Kebetulan ada temannya yang juga berangkatnya searah di tanggal 18 Agustus. Makanya bareng lah, nebeng," imbuhnya.

Namun Francine enggan membeberkan siapa nama teman Kaesang yang dimaksud. 

Ia juga tidak membeberkan detail apakah Kaesang meminta atau ditawari.

"Tadi sudah disampaikan ke KPK, nanti bisa dikonfirmasi saja ke sana," ujarnya.

Sementara itu Kaesang menyebut dia datang ke KPK untuk mengklarifikasi perihal dugaan gratifikasi pesawat jet yang dituduhkan kepadanya. 

Ia mengklaim pesawat yang ia tumpangi bersama Istrinya, Erina Gudono itu milik temannya.

"Tadi saya juga di dalam mengklarifikasi mengenai perjalanan saya di tanggal 18 Agustus ke Amerika Serikat, yang numpang atau bahasa bekennya nebeng lah, nebeng pesawatnya teman saya," kata Kaesang.

Kaesang menyebut klarifikasinya hanya seputar itu dan tidak ada hal lain. 

Namun untuk lebih jelasnya, ia meminta agar awak media langsung menanyakan kepada KPK.

Dalam kesempatan itu, Kaesang juga menegaskan kedatangannya tanpa undangan atau panggilan dari KPK, melainkan inisiatif sendiri.

"Saya datang ke sini bukan karena undangan, bukan karena panggilan, tapi inisiatif saya sendiri," ujarnya.

Read More

Karo Provoost Divpropam Polri Silaturahmi ke Pangdam II Sriwijaya

Palembang - KABARPROGRESIF.COM Polri yang Presisi dituntut untuk mampu menjawab setiap tantangan tugas dalam berbagai kondisi. 

Untuk mampu mengimplementasikan, selain profesionalitas dan disiplin, juga dibutuhkan sinergitas dengan berbagai stake holder termasuk TNI. 

Dalam kunjungannya ke Polda Sumsel pada Selasa (17/9/2024), Karo Provoost Divpropam Polri Brigjen Pol Drs Sumarto Sik berkesempatan silaturahmi ke Pangdam II Sriwijaya. 

Silaturahmi tersebut dilakukan untuk tetap terjaganya sinergitas TNI Polri dalam mengawal terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif.

Brigjen Sumarto mengatakan, sengaja dirinya bersama tim berkunjung ke Kodam II Sriwijaya setelah sebelumnya bertemu dengan Komandan Detasemen Polisi Militer (Dandenpom) II Sriwijaya bersama jajaran POM dari TNI AD, AL dan AU.

“Dalam rangka menjaga dan mempererat sinergitas TNI Polri yang muaranya adalah kualitas kinerja dalam memberikan pengabdian yang terbaik bagi masyarakat,” ujarnya usai bertemu dengan Pangdam II Sriwijaya Mayjen TNI Moh Naudi Nurdika di Mokodam II/Sriwijaya Jalan Jendral Sudirman Kelurahan 20 Ilir, Ilir timur I Palembang pada Selasa (17/9/2024).

Ditengah berjalannya agenda nasional Pilkada yang digelar secara serentak, dirinya mengaku pentingnya memastikan kesiapan personel Polri yang akan mengawalnya bersama stake holder lainnya. 

Tak kalah urgennya, Karo Provoost mengingatkan pentingnya menjaga kebersamaan dan sinergitas Polri dengan TNI sebagaimana diharapkan masyarkat luas.

“Pilkada harus terselenggara secara aman damai, oleh karenanya perlu kita kawal. Dan dengan sinergitas TNI Polri sebagai garda terdepan, Pilkada 2024 akan mampu berjalan sesuai harapan kita semua,” urainya.

Turut hadir pada silaturahmi tersebut Kabaggaktibplin Biro Provos Divpropam Polri Kombes Pol Joas F Panjaitan, M.Si, Kapoksahli Pangdam Brigjen TNI Bambang Sudarmanto S.Sos.,M.M., M.H, Asintel Kolonel Inf Ganiahardi, Danpomdam II Sriwijaya Kolonel Cpm Jefridin, Staf ahli Bidang Hukum Humaniter Kolonel Inf Bram Abilowo, S.E, Kabidpropam Kombes Pol. Dadan Wahyudi, S.I.K., S.H., M.Crim.

Read More

Pusdikmin Lemdiklat Polri Gelar Visitasi Kepemimpinan Nasional di Polresta Sidoarjo

Sidoarjo - KABARPROGRESIF.COM Pusat Pendidikan Administrasi (Pusdikmin) Lemdiklat Polri kembali melaksanakan Visitasi Kepemimpinan Nasional (VKN) Tahun Anggaran 2024 di Polresta Sidoarjo. Selasa (17/9/2024). 

Kegiatan ini diikuti oleh peserta dari Angkatan XXXI dan bertujuan untuk meningkatkan kompetensi kepemimpinan strategis.

Kabag Gadik Pusdikmin Lemdiklat Polri, AKBP Rachmat K, menjelaskan bahwa VKN merupakan bagian dari Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II. 

“Peserta dibekali kemampuan untuk mengaktualisasikan kapasitas kepemimpinan strategis guna menghadapi tantangan di masa depan,” ujar AKBP Rachmat.

Dalam kegiatan VKN ini, para peserta melakukan penelitian dan wawancara dengan narasumber di Polresta Sidoarjo 

Mereka juga meninjau Mal Mini Pelayanan Publik (MMPP) untuk melihat langsung tata kelola pelayanan publik yang diterapkan.

Wakapolresta Sidoarjo, AKBP I Made Bayu Sutha Sartana, menerima rombongan VKN dan menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Polresta Sidoarjo sebagai lokasi visitasi. 

Tema yang diangkat dalam kegiatan ini adalah Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Melayani.

“Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat serta memperkaya pengetahuan peserta, terutama dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani,” ujar AKBP I Made Bayu Sutha Sartana.

Visitasi ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi peserta untuk mengaplikasikan teori kepemimpinan strategis dalam situasi nyata, serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih baik di masa mendatang.

Read More

Perkuat Kerjasama, TNI AD dan USARPAC gelar Intelligence Subject Matter Expert Exchange

Hawaii - KABARPROGRESIF.COM Delegasi TNI Angkatan Darat yang dipimpin oleh Brigjen TNI Haryantana, S.H., Waasintel Kasad Bidang Pembinaan Intelijen, telah sukses melaksanakan kegiatan Intelligence Subject Matter Expert Exchange di Markas Besar United States Army Pacific (USARPAC), Fort Shafter, Hawaii. 

Kegiatan ini berlangsung dari tanggal 8 hingga 11 September 2024 dan berjalan dengan aman serta lancar.

Delegasi TNI AD yang turut serta dalam kegiatan ini antara lain Kolonel Inf Fransiscus Ari Susetio, S.E., M.Han., Paban VI/Hublu Sintelad, Kapten Inf Wahyu Hariatmoko, S.S.T.Han., Pabanda Analis Maslugri Spaban VI/Hublu Sintelad, Kapten Arm Fachrul Rozy, S.S.T.Han., Kaur Data Spabandya-3/Maslugri Spaban VI/Hublu Sintelad, dan Kapten Arm Alexander Argo Guntoro, S.S.T.Han., Kaur Kerma Non ASEAN Spabandya-1/Kersin Spaban VI/Hublu Sintelad.

Kegiatan diawali dengan Courtesy Visit ke markas besar USARPAC, diikuti oleh Office Call dengan Wakil Komandan Jenderal USARPAC, Letnan Jenderal James B. Jarrard. 

Pertemuan tersebut membahas berbagai hal terkait penguatan hubungan kerja sama militer antara TNI AD dan USARPAC yang selama ini telah terjalin erat, saling menghormati, serta memberikan manfaat positif bagi peningkatan profesionalisme kedua institusi.

Selanjutnya, delegasi melaksanakan diskusi Subject Matter Expert Exchange bidang intelijen. 

Dalam diskusi tersebut, TNI AD menyampaikan penjelasan mengenai sistem teritorial yang diterapkan oleh Indonesia untuk mendukung pertahanan negara, termasuk keterlibatan seluruh komponen rakyat dalam konsep Total Defense. Selain itu, juga dibahas kerja sama antara TNI AD dan USARPAC yang terus berkembang secara positif.

Dari pihak USARPAC, dijelaskan mengenai perkembangan situasi kawasan yang menjadi fokus perhatian mereka, termasuk ancaman keamanan terkini di kawasan perbatasan Lebanon-Israel, situasi konflik Rusia-Ukraina, dan pengaruh China di Laut China Selatan. 

Mereka juga memaparkan bagaimana struktur intelijen mereka bekerja dalam menghadapi berbagai tantangan, serta peran intelijen dalam mendukung operasi militer.

Diskusi juga menghasilkan kesepakatan untuk melanjutkan kerja sama intelijen pada tahun 2025. 

Kegiatan Subject Matter Expert Exchange mendatang akan mencakup materi terkait Unmanned Aerial System (UAS) dalam mendukung operasi intelijen. 

Selain itu, terdapat rencana untuk memasukkan latihan intelijen dalam skala besar seperti Super Garuda Shield yang melibatkan kedua negara.

Sebagai bagian dari kegiatan, delegasi TNI AD juga berkesempatan mengikuti Cultural Program dengan mengunjungi Museum Nasional Hawaii dan Pearl Harbor, yang memperkaya pemahaman mereka tentang sejarah dan budaya Amerika Serikat.

Read More

Dua Begal Diringkus Polres Ciamis, Kapolres Ciamis: Tidak Ada Ruang Bagi Pelaku Kejahatan

Bandung - KABARPROGRESIF.COM Dua pelaku pencurian dengan kekerasan di wilayah Kecamatan Banjarsari berhasil ditangkap. 

Kedua pelaku itu berinisial AAF warga Pamarican Ciamis dan M warga Dayeuhluhur Cilacap Jawa Tengah. Keduanya berhasil ditangkap ditempat persembunyiannya di wilayah Bandung Jawa Barat.

Penangkapan pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini sebagai bentuk ketegasan Polri dalam hal ini Polres Ciamis Polda Jabar terhadap para pelaku kejahatan. 

Ini juga sebagai bukti bahwa tidak ada ruang bagi pelaku kejahatan ataupun kelompok yang mengancam keamanan dan ketertiban di Ciamis Jawa Barat.

“Kami sampaikan tidak ada ruang untuk pelaku kriminal di Ciamis. Kami akan tegas kepada siapapun yang berusaha mengganggu keamanan dan ketertiban. Bahkan bila diperlukan tindakan tegas tembak pada bagian kaki,” ucap Kapolres Ciamis Polda Jabar AKBP Akmal SH., S.I.K., M.H., didampingi Kapolsek Banjarsari AKP Rahmad Fanani, Kaur Bin Ops Sat Reskrim Polres Ciamis Iptu Ateng Budiono dan Ps. Kasi Humas Polres Ciamis Aipda Septian dalam konferensi pers di depan Ruang Makopolres Ciamis, Selasa (17/9/2024).

Kapolres Ciamis Polda Jabar menambahkan, pelaku melakukan pencurian sepeda motor yang terparkir di indomaret dengan cara mengacungkan senjata tajam lalu mengejar saksi saksi yang sedang berada di parkiran indomaret tersebut. 

Pelaku melakukan pencurian sepeda motor dengan cara mengejar memepet kendaraan korban sambil mengeluarkan senjata tajam sehingga korban ketakutan, terjatuh menyelamatkan diri dan meninggalkan kendaraannya.

“Pelaku ini jagoan, dari TKP pertama sudah membawa korban. Kemudian mengambil lagi motor korban di alfamart tetap dibawa,” katanya.

Kapolres Ciamis Polda Jabar menuturkan, pelaku merupakan para residivis dengan tindak pidana pencurian. 

Keduanya melancarkan aksi secara random berkeliling mencari kerumunan orang yang dianggap cocok untuk dijadikan korban.

“Pelaku adalah residivis curanmor. Pelaku curanmor dan pengeroyokan 351. Pelaku ini sampling saja. Bukan di minimarket. Dia (pelaku) muter mencari sasaran dan ketemu maka dilakukan tindakan curas. Jadi tidak menargetkan korban tetapi keliling melihat orang nongkrong dan merasa cocok dia melakukan tindak pidananya,” kata AKBP Akmal.

Atas perbuatan pelaku, kata Kapolres Ciamis Polda Jabar, keduanya terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 Ayat 1 ke 1e dan ke 2e KUHPidana. 

“Ancaman bagi kedua tersangka paling lama 12 tahun penjara,” kata AKBP Akmal.

Kapolres Ciamis Polda Jabar mengimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan aktifitas nongkrong diluar rumah saat malam hari. Sehingga dapat mencegah potensi terjadinya tindak kriminal.

“Kepada masyarakat untuk tidak begadang nongkrong dipinggir jalan yang tidak aman lebih baik istirahat dirumah dari pada memancing pelaku pelaku kejahatan. Jadi nongkrong tidak perlu sebenarnya tidak sehat,” kata AKBP Akmal.

Read More

MA Bantah Korupsi Honor Penanganan Perkara Hakim Rp97 Miliar

Sleman - KABARPROGRESIF.COM Mahkamah Agung (MA) membantah tudingan dugaan tindak pidana korupsi sebesar Rp97 miliar di institusinya lewat pemotongan honorarium penanganan perkara (HPP) hakim agung.

Dalam hal ini, Juru Bicara MA Suharto, menyangkal tudingan Indonesia Police Watch (IPW) terhadap pimpinan MA yang diberitakan sejumlah media arus utama, 11 September 2024 kemarin.

"Pemberitaan di media massa tersebut juga direspons dengan unjuk rasa yang dilakukan oleh massa yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Jakarta pada tanggal 12 September 2024," kata Suharto saat menggelar konferensi pers di Royal Ambarrukmo, Sleman, DIY, Senin (17/9).

"Bahwa tidak ada praktik pemotongan honorarium penanganan perkara hakim agung yang dilakukan secara paksa dengan intervensi pimpinan Mahkamah Agung," lanjut dia.

Faktanya, kata Suharto, para hakim agung telah bersepakat menyerahkan secara sukarela sebesar 40 persen dari hak HPP yang diterima untuk didistribusikan kepada tim pendukung teknis dan administrasi yudisial.

Dia mengatakan kesukarelaan itu dituangkan dalam surat pernyataan bermeterai dan diketahui para ketua kamar yang bersangkutan.

Suharto melanjutkan, guna memudahkan proses penyerahan sebagian hak hakim agung atas HPP tersebut, para Hakim Agung membuat kuasa kepada Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk melakukan pendebetan dana dari rekening penerimaan HPP masing-masing hakim agung.

"Seluruh hakim agung telah membuat surat pernyataan penyerahan secara sukarela sebagian haknya atas honorarium penanganan perkara dan surat kuasa pendebetan. Dengan demikian, tidak benar ada hakim agung yang melakukan penolakan," klaim Suharto.

Suharto menerangkan, timbulnya kesadaran hakim agung untuk menyerahkan hak atas HPP itu salah satunya didasari pada proses penanganan perkara oleh MA. 

Proses itu, menurutnya, tidak dapat diselesaikan sendiri oleh hakim agung.

Proses itu meliputi penerimaan berkas perkara, penelaahan dan pemilahan berkas perkara, registrasi berkas perkara, penetapan kamar, penetapan majelis, dan distribusi perkara, penetapan hari musyawarah dan ucapan, berkas perkara, persidangan musyawarah dan ucapan, minutasi dan pengiriman berkas ke pengadilan pengaju.

Proses ini, tutur Agung, memerlukan kerja kolektif antara hakim agung sebagai pelaksana fungsi utama dan unsur kepaniteraan dan kesekretariatan MA sebagai pendukung teknis dan administrasi yudisial. 

Dia mengatakan Sinergitas dibutuhkan untuk percepatan penanganannya.

Pengaturan pemberian honorarium penanganan perkara pada MA ini berbeda dengan pengaturan untuk Mahkamah Konstitusi (MK). 

Pada MK, selain kepada Hakim Konstitusi, HPP juga diberikan kepada gugus tugas dan/atau pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK. Sementara untuk MA, HPP cuma diperuntukkan bagi hakim agung.

Adapun latar belakang diberikannya HPP kepada Hakim Agung sebagaimana tertuang dalam paragraf keempat penjelasan PP 82/2021 dan surat Menteri Keuangan tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) HPP adalah demi mempercepat proses penyelesaian perkara dan mereduksi tunggakan perkara pada MA.

Dengan memperhatikan praktik pemberian HPP pada MK, efektivitas percepatan penyelesaian perkara dan fakta bahwa penanganan perkara merupakan kerja kolektif, seluruh Hakim Agung dengan tanpa paksaan menyepakati untuk menyerahkan 40 persen dari bagiannya kepada Tim Pendukung Penanganan Perkara.

"Pernyataan penyerahan secara sukarela sebagian haknya tersebut dibuat oleh hakim agung pada awal tahun 2022 bersamaan dengan terbitnya Surat Menteri Keuangan tentang SBML HPP tahun 2022 sebagaimana tersebut di atas," terang Suharto.

Dalam kesempatan itu, Suharto juga membantah tudingan pimpinan institusinya melakukan tindak pidana korupsi lewat pemotongan HPP hingga mencapai Rp97 miliar.

Menurut pihaknya, IPW  menduga HPP yang didistribusikan kepada penerima hanya sebesar 74,05 persen dan sisanya digunakan oleh pimpinan MA untuk kepentingan pribadi. 

Itu berdasarkan Memorandum Nomor 2606/PAN/HK.00/10/2022 tanggal 3 Oktober 2022 dan Nota Dinas Nomor 1808/PAN/HK.00/9/2023 tanggal 12 September 2023 tentang Perubahan Alokasi HPP Tahun 2023.

Dalam memorandum dan nota dinas yang bersifat internal tersebut, lanjut Suharto, panitera MA menyampaikan informasi kepada para hakim agung, panitera muda dan panitera pengganti perihal adanya perubahan besaran HPP yaitu Ketua Majelis (26%), Anggota Majelis 1 (17%), Anggota Majelis 2 (17%), Panitera Pengganti (7,5%), Panitera Muda Kamar (1%), operator (3,55%), dan staf majelis (2%).

Berdasarkan penjumlahan besaran alokasi penerima HPP yang termuat dalam memorandum tersebut sebesar 74,05 persen, IPW menyimpulkan bahwa dana HPP yang didistribusikan tersisa 25,95 persen yang lantas dipergunakan untuk kepentingan pribadi pimpinan.

"Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah Agung menegaskan bahwa pernyataan IPW tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa pemotongan honorarium penanganan perkara hakim agung yang mencapai Rp97.020.757.125,00 adalah tidak benar karena didasarkan pada pengolahan data dan informasi yang keliru," tegas Suharto.

Suharto mengklaim uang honorarium penanganan perkara dibagikan secara habis atau 100 persen kepada penerima alokasi sesuai besaran yang ditetapkan dengan Keputusan Panitera MA Nomor 2349/PAN/HK.00/XII/2023 tanggal 5 Desember 2023 yang merupakan penyempurnaan dari SK Panitera MA sebelumnya.

Suharto memastikan, HPP dialokasikan kepada 43 kelompok penerima yang dikategorikan sebagai majelis hakim (60%), supervisor (7%), pendukung teknis yudisial (29%) dan pendukung administrasi yudisial (4%).

"Dalam hal terdapat pejabat penerima yang tidak terisi baik karena pensiun maupun keadaan lain maka dilakukan redistribusi kepada seluruh penerima," pungkasnya.

Read More

Korlantas Polri Gelar Khitanan Massal Untuk Masyarakat Peringati HUT Lalu Lintas ke-69

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Lalu Lintas ke-69, Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri mengadakan bakti kesehatan berupa khitanan massal di Aula Djajoesman, Gedung Utama Korlantas Polri, Jakarta.

Ketua Seksi Kesehatan, Iptu dr. Aditiyas Basriwijaya, mengungkapkan antusiasme tinggi dalam kegiatan ini, dengan total peserta mencapai 102 orang, melebihi target awal 100 pasien.

“Kegiatan ini dimulai pukul 07.00 WIB dan berakhir pada pukul 14.00 WIB. Kami menghadapi beberapa kendala, seperti menangani anak-anak yang menangis, yang memerlukan waktu lebih lama,” jelas Iptu dr. Aditiyas kepada NTMC, Sabtu (14/9/2024).

Dr. Ditya juga menambahkan bahwa meski kuota peserta sudah terpenuhi, masih ada 25 orang yang ingin mengikuti khitanan massal ini. 

Hal tersebut menunjukan antusias masyarakat sangat besar terhadap sunatan massal gratis ini.

“Kita buka hanya 100 (peserta) dan masih banyak sekali yang hampir mendaftar totalnya kurang lebih ada 25 orang namun karena kita keterbatasan tenaga dan keterbatasan tempat juga keterbatasan obat-obatan jadi takutnya malah tidak bisa melayani dengan maksimal, jadi mungkin kami hanya maksimal menambah dua saja tadi,” tutur dia.

Ia berharap agar kegiatan sunat massal ini dapat selalu dilaksanakan kembali oleh Korlantas karena ia menilai bahwa agenda tersebut betul-betul menjadi hal positif kepada masyarakat.

“Harapan kami terkait giat sunat massal ini tentunya harus dilaksanakan kembali karena hal positifnya sangat banyak, kita bisa beramal jariyah selama anak tersebut dia tumbuh dewasa dia maka amalnya akan terus mengalir ke seluruh orang Korlantas. Jadi pertama kali kita mengadakan surat massal ini saat ini di Korlantas semoga kedepannya bisa menjadi budaya di sini,” ujarnya.

Orang tua salah satu peserta, Bripka Ridia, mengucapkan terima kasih atas kegiatan ini yang dianggap sangat bermanfaat bagi anaknya dalam melaksanakan perintah agama.

“Semoga acara seperti ini dapat terus diadakan di HUT Lalu Lintas ke depan dan dapat menjangkau lebih banyak peserta,” pungkasnya.

Read More

Jaga Perbatasan RI-PNG, Satgas Pamtas Yonif 726/Tml Lakukan Pemeriksaan Pelintas Batas Warga PNG Di Kampung Baidup

PNG - KABARPROGRESIF.COM Satgas Pamtas Statis RI-PNG Yonif 726/Tml yang bertugas di bawah kendali Kolakops Korem 174/Anim Ti Waninggap melaksanakan pemeriksaan kepada masyarakat PNG yang masuk di wilayah perbatasan Indonesia, Selasa (17/09/2024).

Luasnya sektor perbatasan membuat banyaknya jalan tikus yang dapat dilalui pelintas batas ilegal, serta tidak adanya Pos Lintas Batas Negara yang resmi mengharuskan pengawasan di batas negara RI-PNG harus ketat.

Tepatnya di Kampung Baidub, Distrik Ulilin, Kab. Merauke yang merupakan wilayah teritorial Satgas Pamtas Yonif 726/Tml Pos Bupul 12 telah dilaksanakan monitoring dan pemeriksaan kedatangan 5 orang warga negara asal Papua Guinea (PNG) dalam rangka belanja Sembako.

Letda Inf La Ode Rustan mengungkapkan, kami melakukan pengawasan terhadap masyarakat pelintas batas untuk  mengantisipasi masuknya barang ilegal dan berbahaya yang dapat mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujar Danpos Bupul 12.

Sertu Suhaidi Sunet dari Pos Bupul 12 dengan bersikap humanis malakukan pemeriksaan dan mengingatkan warga PNG agar tetap mematuhi aturan-aturan yang berlaku di Indonesia. 

Selain itu, personel Satgas juga berkoordinasi dengan instansi terkait dalam hal ini Keimigrasian guna memastikan keabsahan dokumen dan legalitas para pelintas batas tersebut.

Read More