Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Soft Launching Kota Lama, Gelar Sejumlah Paket Wisata

Sejumlah paket wisata digelar Pemkot Surabaya usai soft launching Kota Lama zona Eropa yang berada di kawasan Jalan Rajawali, Krembangan, Surabaya.

Cegah Narkoba di Kalangan ASN dan Pelajar, Pemkot Surabaya Gandeng BNN dan Polisi

Upaya Pemkot Surabaya memberantas Narkoba tak hanya di kalangan pelajar dan masyarakat, tetapi juga Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup pemkot.

Peluang Investasi untuk Pengembangan Eks THR-TRS

Pemkot Surabaya menggandeng Kamar Dagang dan Industri (Kadin) untuk mempromosikan proyek peluang investasi di Kota Pahlawan. Diantaranya di kompleks eks Taman Hiburan Rakyat (THR) dan Taman Remaja Surabaya (TRS).

Tekan Laju Inflasi, Pemkot Rutin Gelar Pangan Murah

Untuk menekan laju inflasi agar masyarakat bisa mendapatkan komoditas bahan pangan dengan lebih murah, Pemkot Surabaya rutin menggulirkan program Gerakan Pangan Murah setiap bulan.

Pemkot Surabaya Komitmen Amankan Aset yang Dikuasai Pihak Ketiga

Berbagai upaya strategis terus dilakukan Pemkot Surabaya untuk memastikan aset daerah dapat dimanfaatkan secara optimal demi kepentingan warga dan pemerintah.

Kamis, 19 September 2024

KPK Tahan 5 Tersangka Kasus Korupsi Pengadaan Lahan di Rorotan


Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan lima tersangka kasus dugaan rasuah pengadaan lahan di Rorotan, Jakarta Utara. 

Sebanyak empat tersangka langsung ditahan usai status hukum itu dipublikasikan.

“Setelah adanya kecukupan bukti permulaan pada proses penyidikan, KPK menetapkan dan mengumumkan lima orang sebagai tersangka,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 18 September 2024.

Para tersangka itu adalah mantan Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan, Direktur Pengembangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya Indra S Arharrys, Direktur Utama PT Totalindo Eka Persada Donald Sihombing, Komisaris Totalindo Eka Persada Saut Irianto Rajagukguk, dan Direktur Keuangan Totalindo Eka Persada Eko Wardoyo.

Yoory tidak ditahan karena kini tengah menjalani hukuman pemenjaraan karena kasus korupsi pengadaan lahan yang dulu diusut KPK. 

Upaya paksa untuk tersangka lain berlaku selama 20 hari.

“Terhitung sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan 7 Oktober 2024, penahanan dilakukan di Rutan cabang Gedung KPK Merah Putih,” ucap Asep.

Kasus ini bermula ketika Perumda Pembangunan Sarana Jaya ingin berinvestasi soal pengadaan lahan pada 2019 sampai 2021. 

Saat itu, PT Totalindo Eka Persada menawarkan lahan kepada perusahaan pelat merah tersebut.

Tanah yang ditawarkan seluas 11,7 hektare. Harga yang dibuka yakni Rp3,2 juta per meter persegi.

Kesepakatan awal yakni lahan mau dibeli Perumda Sarana Jaya dengan harga Rp3 juta per meter per segi. 

Harga itu disepakati tanpa melakukan kajian internal lebih dulu.

Penawaran itu tidak mengartikan Perumda Sarana Jaya membeli lahan dengan harga lebih murah. 

Sebab, kata Asep, harga lahan sekitaran lokasi hanya Rp2 juta per meter persegi.

“Informasi harga wajar sesuai analisis internal dan informasi dari KJPP Wisnu Junaidi,” ucap Asep.

Ketidaknormalan harga itu sudah diketahui Yoory. 

Tapi, kata Asep, dia malah meminta data dari KJPP diabaikan.

Total, Perumda Sarana Jaya menyepakati Rp371,5 miliar untuk pembelian lahan dengan PT Totalindo Eka Persada. 

Padahal, lahan itu sejatinya milik PT Nusa Kirana Real Estate.

Negara ditaksir merugi Rp223,8 miliar atas permainan kotor itu. 

Data itu didapatkan dari laporan investasi dan pengadaan tanah oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya.

Dalam kasus ini, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Bolos Sekolah, Belasan Pelajar Terjaring Razia Polsek Pulokulon Polres Grobogan


Grobogan - KABARPROGRESIF.COM Petugas gabungan TNI, Polri dan Satpol PP dari Koramil, Polsek dan Kecamatan Pulokulon, Grobogan melakukan penertiban terhadap pelajar yang membolos sekolah pada Rabu (18/9/2024).

Saat pelaksanaan razia yang di pimpin oleh Kapolsek Pulokulon Polres Grobogan AKP Marmin tersebut, belasan pelajar kedapatan berada di sebuah warung saat jam pelajaran masih berlangsung.

Dalam razia kali ini, petugas gabungan menjaring 11 pelajar dari salah satu sekolah menengah di Pulokulon, Grobogan.

“Para pelajar ini kami dapati sedang membolos atau berada di luar sekolah ketika jam pelajaran berlangsung,” kata Kapolsek Pulokulon Polres Grobogan.

AKP Marmin mengatakan, para pelajar ini terjaring razia setelah pihaknya mendapat informasi dari masyarakat yang kemudian di tindaklanjuti dengan melakukan penelusuran. Saat terjaring, mereka masih mengenakan seragam sekolah.

Mereka yang terjaring razia, kemudian dibawa petugas gabungan ke sekolahnya untuk dilakukan pembinaan dan pendataan.

“Kemudian, kita panggil orang tua mereka ke sekolah untuk mendampingi para siswa yang terjaring razia saat membolos sekolah,” imbuh AKP Marmin.

Kapolsek Pulokulon Polres Grobogan menegaskan, pihaknya akan gencar melakukan razia serupa dengan waktu dan tempat yang tidak sama agar para pelajar ini jera.

Selain itu, masyarakat juga di minta untuk bekerja sama dengan memberitahukan kepada petugas kepolisian jika mendapati pelajar yang keluyuran saat jam pelajaran berlangsung.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap dapat menyelamatkan generasi bangsa dari potensi terjadinya kenakalan remaja yang saat ini marak terjadi,” tandas Kapolsek Pulokulon Polres Grobogan.

Danpomal Lantamal XII Hadiri Rapat Koordinasi Pilkada Serentak Tahun 2024


Pontianak - KABARPROGRESIF.COM Komandan Polisi Militer Angkatan Laut (Danpomal) Lantamal XII Letkol Laut Andi Risal menghadiri Rapat Koordinasi Pilkada Serentak yang dilaksanakan di Hotel Mercure, Jl. Jenderal Ahmad Yani, Pontianak Kalbar. Kamis (19/09/2024).

Mengingat pada bulan November mendatang akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2024.

Kegiatan rapat ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan Pilkada berlangsung dengan sukses sehingga melibatkan seluruh unsur penyelenggara Pemilu untuk turut serta memastikan persiapannya baik dari segi keamanan, kenyamanan dan ketertiban dalam melakukan pemilihan nantinya.

Pj Gubernur Kalimantan Barat Dr. Harisson saat membuka acara Rapat Koordinasi tersebut, mengharapkan kegiatan rapat koordinasi ini dapat membuktikan adanya komitmen yang sama bagi semua pihak  untuk mewujudkan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang aman, damai, demokratis dan dapat berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil di Provinsi Kalimantan Barat.

"Lembaga penyelenggara Pemilihan harus saling bekerjasama untuk memastikan terlaksananya Pilkada yang berintegritas dan sesuai prinsip Demokrasi. Oleh karena itu, keharmonisan pun harus tetap terjaga untuk menciptakan sinergi diantara lembaga penyelenggaraan pemilihan," tambahnya.

Ia juga menekankan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjaga netralitasnya, memastikan untuk tidak ada intervensi atau keberpihakan kepada salah satu calon dan tetap menjalankan tugasnya melayani masyarakat tanpa ikut-ikutan berpolitik praktis dan mempengaruhi pilihan politik masyarakat.

Ia juga, mengajak Bupati/Walikota agar dalam pelaksanaan pemungutan suara nantinya dapat menyediakan fasilitas kesehatan termasuk petugas kesehatannya sehingga dapat mendukung kelancaran pelaksanaan pemungutan suara hingga perhitungan suara yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan.

Di akhir sambutannya, Ia juga mengajak seluruh pihak untuk bekerja sama dengan aparat keamanan demi menciptakan iklim yang kondusif dan bebas dari ancaman kekerasan selama proses Pilkada berlangsung.

Laporan Jet Pribadi Kaesang Disetop Jika Dinilai Bukan Gratifikasi


Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Direktorat Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini tengah mendalami klarifikasi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, soal penggunaan jet pribadi. 

Jika dinyatakan bukan gratifikasi, laporan terhadap putra Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu bakal disetop.

“Kalau seandainya nanti hasil penetapan di Direktorat Gratifikasi ini menyatakan yang bersangkutan bukan (gratifikasi), maka tentunya laporan yang di sini (Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat (PLPM)) apabila objeknya sama, akan juga berhenti,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 18 September 2024.

Tessa menjelaskan, masalah penggunaan jet pribadi yang dilakukan Kaesang diusut dua divisi di KPK. 

Yakni, Direktorat PLPM dan Direktorat Gratifikasi.

Kedua divisi itu kini saling berkoordinasi untuk menindaklanjuti klarifikasi penggunaan jet yang sudah dipaparkan Kaesang pada Selasa, 17 September 2024. 

Laporan bisa ditindaklanjuti jika KPK menemukan informasi lain yang menjurus kepada penerimaan gratifikasi atau maksud lain yang menjurus pada pelanggaran hukum.

“Kalau ternyata hasilnya penelaahan ada dugaan-dugaan yang lain, yang tidak masuk di dalam pelaporan yang bersangkutan tentunya ini tetap berjalan (yang laporan),” ujar Tessa.

KPK juga memastikan akan mengklarifikasi pihak lain untuk mendalami penggunaan jet. 

Namun, tidak bisa dipublikasikan demi menjaga kerahasiaan proses pendalaman.

“Kembali lagi bahwa proses di PLPM ini sifatnya rahasia, tidak terbuka kecuali yang pelapor sendiri yang mengekspos dirinya untuk menyampaikan apa saja yang sudah ditanyakan oleh penelaah,” ucap Tessa.

Kaesang Pangarep akhirnya buka suara soal penggunaan jet pribadi ke Amerika Serikat, beberapa waktu lalu. 

Dia mengaku menumpang dengan temannya saat bepergian ke luar negeri dengan pesawat tersebut.

“Saya juga di dalam mengklarifikasi mengenai perjalanan saya di tanggal 18 Agustus ke Amerika Serikat, yang numpang atau bahas bekennya nebeng lah, nebeng pesawatnya teman saya,” kata Kaesang di Kantor KPK C1, Jakarta Selatan, Selasa, 17 September 2024.

Kaesang enggan memerinci nama temannya itu. Dia menegaskan kehadirannya ke Kantor KPK bukan dikarenakan dipanggil.

“Saya datang ke sini bukan karena undangan, bukan karena panggilan, tapi inisiatif saya sendiri,” ucap Kaesang.

Insiden Feeder Wira Wiri Suroboyo Tercebur Sungai, Dishub: Ingin Hindari Pengendara R2 yang Menyalip


Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Dinas Perhubungan (Dishub) menjelaskan kronologi atas insiden Feeder Wira Wiri Suroboyo Nomor Lambung 29, yang tercebur sungai di kawasan Gunung Anyar, Kamis (19/9). 

Yakni, pengemudi Feeder Wira Wiri Suroboyo berusaha menghindari pengendara roda dua (R2) yang menyalip dari samping kiri.

Kepala Dishub Kota Surabaya, Tundjung Iswandaru mengatakan, Feeder Wira Wiri Suroboyo Nomor Lambung 29 berangkat dari Terminal Joyoboyo tujuan Gunung Anyar, pada pukul 08:20 WIB, dengan jumlah penumpang sebanyak enam orang.

Sekitar pukul 09.00 WIB, Feeder Wira Wiri Suroboyo melintas di Jalan Raya Medokan Sawah,  kemudian muncul pengendara R2 melintas berada di samping kiri angkutan feeder. 

Pengemudi pun berniat menghindari sepeda motor tersebut dengan cara membelokkan setir ke kanan, namun unit menabrak pembatas sungai, dan Feeder Wira Wiri Suroboyo tercebur ke sungai. 

“Saat di jalan Gunung Anyar arah Mangrove adanya R2 yang tiba-tiba keluar dari pemukiman dan memotong laju unit Wira Wiri Suroboyo. Lantas driver (pengemudi) reflek banting setir kekanan untuk menghindari tabrakan, tapi unit menabrak pembatas sungai dan langsung tercebur sungai,” kata Tundjung.

Saat kejadian, terdapat tiga orang penumpang di dalam Feeder Wira Wiri Suroboyo. 

Beruntung, pengemudi, helper (kenet), dan ketiga penumpang tersebut selamat. Dan semuanya langsung mendapatkan pertolongan pertama dari Tim Gerak Cepat PMI.

“Untuk penumpang 3 orang tersebut hanya mengalami luka ringan dan melanjutkan perjalanan dengan transportasi lain,” bebernya.

Tundjung menerangkan, warga yang berada di lokasi kejadian, langsung menghubungi Command Center 112 untuk melaporkan insiden tersebut. 

Tim Gerak Cepat (TGC) Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya pun langsung bergegas mengirimkan ambulance untuk memberikan pertolongan kepada para korban. 

Selain itu, mobil rescue Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya juga langsung melakukan evakuasi pada Feeder Wira Wiri Suroboyo yang tercebur di sungai.

“Dalam proses evakuasi Feeder Wira Wiri Suroboyo dibantu oleh tim rescue. Saat ini, Feeder Wara Wiri Suroboyo Nomor Lambung 29 sudah berada di dealer untuk dilakukan pengecekan lebih lanjut,” pungkasnya.

Kakorlantas Silaturahmi ke Kediaman Kol. Pol. (Purn) (Alm) S. Pramudarjono Kadis Lantas Polri 1978-1983


Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Menjelang hari Bhayangkara Lalu Lintas ke-69 pada 22 September 2024, Korlantas Polri melakukan anjangsana kepada para pemimpin terdahulu jajaran polisi lalu lintas sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian di masanya.

Kakorlantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan mengunjungi kediaman keluarga Kol. Pol. (Purn) (Alm) S. Pramudardjono yang pernah menjabat Kadis Lantas Polri tahun 1978-1983, di Tebet, Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Kedatangan Kakorlantas disambut hangat oleh Istri Almarhum Kol. Pol. (Purn) S. Pramudardjono bersama keluarga. Dalam kesempatan itu, Ibu Hj. Tatut Setiyati Pramudarjono mengucapkan terimakasih kepada Kakorlantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan yang masih menjaga silaturahmi.

“Saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran bapak-bapak, adek-adek semuanya ke rumah tebet, dalam memperingati hari ulang tahun lalu lintas ke-69,” jelas Ibu Hj. Tatut Setiyati Pramudarjono.

Lebih lanjut, Ibu Hj. Tatut Setiyati Pramudarjono menyampaikan pada peringatan Hari Ulang Tahun Lalu Lintas, para Polisi Lalu Lintas (Polantas) dapat terus meningkatkan kinerja mereka sehingga semakin mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan negara.

“Semoga semakin di percaya negara, melanjutkan tugas negara dengan baik apa yang dicita-citakan bisa tercapai semuanya keluarga lalu lintas selamat semuanya,” pungkasnya.

Anjangsana ini didampingi, Kasubdit Jemenopsrek Ditkamsel Korlantas Polri Kombes Pol Ari Subiyanto, Kasubditdakgar Ditgakkum Korlantas Polri Kombes Pol Matrius serta para perwira dan bintara Korlantas Polri.

Denpom Divif 3 Kostrad Gelar Donor Darah dan Bakti Sosial Sambut HUT Ke-79 TNI


Gowa - KABARPROGRESIF.COM Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) TNI ke-79, Denpom Divif 3 Kostrad menggelar kegiatan donor darah di Universitas Hasanuddin, Fakultas Teknik. 

Kegiatan ini diikuti oleh anggota TNI, Polri, serta mahasiswa yang dengan antusias mendonorkan darah mereka sebagai bentuk gerakan kemanusiaan.

Selain itu, Denpom Divif 3 Kostrad juga mengadakan bakti sosial di Kantor Kelurahan Bontomarannu, Kabupaten Gowa. 

Masyarakat setempat menyambut kegiatan ini dengan penuh antusiasme. 

Mereka mengungkapkan rasa bahagia dan terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh personel Denpom Divif 3 Kostrad sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat.

Kegiatan ini tidak hanya dalam rangka memperingati HUT TNI, tetapi juga bertujuan mempererat hubungan harmonis antara TNI dan masyarakat, serta menunjukkan kepedulian TNI dalam membantu masyarakat sekitar.

Tujuh Pengurus Pokmas di Malang Diperiksa KPK terkait Dugaan Suap Dana Hibah DPRD Jawa Timur


Malang - KABARPROGRESIF.COM Tujuh pengurus kelompok masyarakat atau pokmas di Kabupaten Malang diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Balairung Sanika Satyawada Markas Kepolisian Resor Malang Kota pada Selasa, 17 September 2024. 

Juru Bicara KPK Tessa Mardhika Sugiarto menginformasikan, pemeriksaan ketujuh pengurus ini terkait dugaan tindak pidana suap pengelolaan dana hibah untuk pokmas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur 2019-2022. 

Pemeriksaan berlangsung hampir 6 jam mulai pukul 13.00 WIB. “Mereka yang diperiksa hari ini di Kota Malang masih sebagai saksi. Mereka dipanggil satu per satu, bergiliran,” katanya kepada wartawan. 

Tujuh pengurus pokmas yang diperiksa berinisial BBH dari Pokmas Manunggal; HRD dari Pokmas Rukun Jaya; WRI dari Pokmas Sekar Arum, MRD dari Pokmas Dadi Makmur; DDI dari Pokmas Jogomulyan; BML dari Pokmas Kerto Gawe III, dan JMT dari Pokmas Karya Tani I.

Mereka yang diperiksa bagian dari sekitar 21 orang pengurus maupun ketua pokmas yang telah menerima kucuran dana hibah tersebut. 

Seluruh pokmas berasal dari tiga kecamatan di Kabupaten Malang, yaitu Poncokusumo, Tirtoyudo, dan Wonosari. 

Hampir semua saksi yang diperiksa langsung meninggalkan Balairung Sanika Satyawada nama resminya Ballroom Sanika Satyawada, tapi kata ballroom diindonesiakan jadi balairung atau pawiyatan. 

Wira, Ketua Pokmas Sekar Arum, masih bersedia memberikan keterangan kepada wartawan. Wira mengaku mendapat sekitar 20 pertanyaan dari penyidik KPK sejak mulai diperiksa pukul 13.00 WIB.

Pertanyaan yang diajukan kepada Wira terkait proses pembuatan proposal, pembuatan rekening bank, lokasi pengerjaan proyek, serta verifikasi legalitas Pokmas Sekar Arum, apakah fiktif atau nyata. 

“Ya, saya ditanya kapan buat proposal, kapan buka rekening, kapan persetujuan dari Surabaya. Setelah itu, terus ditanya anggaran, ditanya masalah tempat proyek. Seperti itu pertanyaan yang saya ingat,” kata Wira.

Wira memastikan Pokmas Sekar Arum sudah berbadan hukum sehingga bukan pokmas fiktif. 

Ia sempat menegaskan kepastian lokasi Pokmas Sekar Arum mulai dari bentuk bangunan dan sebagainya. 

Pokmas Sekar Arum mendapat dana hibah dari APBD Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 181 juta. Kucuran dana ini digunakan untuk pembangunan tembok/dinding penahan tanah atau (retaining wall) di wilayah Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang. Realisasi proyek ini dua tahun lalu. 

“Kami ajukan pada 2021 dan realisasinya tahun 2022,” ujar Wira. 

Seperti diberitakan, sebelumnya, pada 5 Juli 2024, KPK menetapkan 21 orang tersangka pengurusan dana hibah untuk pokmas dari APBD Provinsi Jawa Timur 2019-2022. 

Penetapan tersangka berasal dari pengembangan perkara yang melibatkan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Parlindungan Simanjuntak. 

Dari 21 orang tersangka, empat di antaranya merupakan tersangka penerima suap dan 17 orang lagi tersangka pemberi suap. Empat tersangka penerima suap merupakan penyelenggara negara. 

Sedangkan 15 tersangka pemberi suap berasal dari pihak swasta dan sisanya merupakan penyelenggara negara. 

Sahat sendiri divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Surabaya dengan hukuman 9 tahun penjara serta denda Rp 1 miliar subsider penjara 6 bulan, pada 26 September 2023. 

Petinggi Partai Golkar Jawa Timur ini diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 39,5 miliar.

KPU Surabaya Buka Pendaftaran KPPS Mulai 17-28 September 2024, Ini Tahapannya!


Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya menggelar sosialisasi terkait Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dengan media yang dikemas dengan acara media gathering di Aula KPU Surabaya. Kamis (19/9).

Dalam sambutannya, Soeprayitno Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya mengatakan bahwa lembaganya sedang membutuhkan tenaga KPPS dalam jumlah yang besar yakni untuk 3964 TPS yang masing-masing diisi 7 personal.

Menurut keterangan Subairi Komisioner KPU Kota Surabaya Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia (SDM), jika jadwal dan tahapan pendaftaran sudah diatur secara jelas dan rinci.

“Maka jika waktunya tidak pas, ya dilewati tahapannya. Contohnya, ada yang komplin dari masyarakat soal calon yang diinfokan pernah menjadi pengurus partai atau yang lain, maka akan direspon jika masih dalam jangka waktu yang disiapkan, tapi jika sudah lewat ya wasalam,” kata Subairi.

Subairi menambahkan, jika dalam proses rekrutmen pihaknya akan mengutamakan pendaftar penyandang disabilitas, namun dengan catatan yang masih dianggap mampu melaksanakan tugas dan fungsinya.

“Sepanjang mampu melaksanakan tugas. Kalau jenis disabilitasnya yang tidak memungkinkan untuk bisa melaksanakan tugas, ya tentu tidak bisa,” ucapnya.

Disamping itu, dalam proses rekrutmen KPU juga bisa melakukan penunjukan jika ternyata animo pendaftarnya kurang dari kuota yang dibutuhkan.

“Untuk memenuhi kuota yang dibutuhkan, Kami juga diperbolehkan melakukan penunjukan, dan juga diperkenankan bekerjasama dengan lembaga pendidikan. Kuota untuk gender perempuan sebesar 30 persen,” pungkasnya.

Aksi Humanis, Saat Pengamanan Demo Polwan Pematangsiantar Bantu Seberangkan Lansia


Pematangsiantar - KABARPROGRESIF.COM Kapolres Pematangsiantar AKBP Yogen Heroes Baruno SH, SIK pimpin pelaksanaan pengamanan Unjuk rasa (Unras) kelompok masyarakat mengatasnamakan Gerakan Masyarakat Melawan (Gerilyawan) pada hari Rabu 18 September 2024 Pagi pukul 10.00 Wib.

Aksi simpatik ditunjukkan kepolisian saat mengamankan demonstrasi warga Gerakan Masyarakat Melawan (Gerilyawan) mulai Dari titik Kumpul dengan sasaran Polres selanjutnya DPRD dan Pemko Pematangsiantar.

Dalam pengamanan aksi demonstrasi tersebut, Polres Pematangsiantar menerjunkan polwan (polisi wanita) di garda depan sebagai tim negosiator. Para Polwan berhadapan langsung dan berkomunikasi dengan massa.

Selanjutnya Tim Negosiator Polres Pematangsiantar, Kasat Binmas AKP Jahrona Sinaga SH menyampaikan terimakasih kepada rekan rekan dari (Gerilyawan) yang sudah hadir dengan aman dan kondusif untuk menyampaikan aspirasi dari rekan rekan sekalian.

“Kehadiran kami disini bukan untuk menghalang -halangi rekan rekan sekalian tetapi kami menjamin keamanan rekan rekan semua agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Silahkan menyampaikan aspirasi dengan damai dan kondusif,” Pungkas AKP Jahrona.

Di saat kegiatan, Polwan Polres Pematangsiantar yang melakukan Pengamanan jalur yang macet  tampak memantu Seberangkan Lansia yang ingin memasuki kantor badan pengelola keuangan daerah (BPKD) Kota Pematangsiantar sebagai bentuk pengamanan yang humanis,” kata Kapolres Pematangsiantar AKBP Yogen Heroes Baruno SH, SIK.

Sikap humanis dan simpatik para polwan itu berhasil mendinginkan suasana aksi di tengah-tengah teriknya matahari siang hari bahkan ada pendemo yang mengajak polwan ngobrol dalam pengamanan aksi ini, kami dari polres pematangsiantar mengedepankan pendekatan persuasif

“Menyampaikan pendapat memang diperbolehkan dan kami hadir untuk memastikan kegiatan ini dapat berjalan dengan baik,”ujar Yogen.

Peterjun Brigif 17 Kostrad Sumbang Medali Emas PON XXI Aceh Sumut 2024


Aceh - KABARPROGRESIF.COM Atlet Terjun Payung Divif 1 Kostrad behasil meraih Medali Emas pada Cabang Olah Raga Terjun Payung PON XXI 2024 di Aceh Sumut yang di gelar dilapangan Lanud Sultan Iskandar Muda, Blang Bintang, Aceh Besar.

Serda Ismail Doda, Serda Arwis dan Serda Yudi Suandini dari Denpandutaikam Brigif 17/Sakti Budi Bhakti Kujang 1 Divif 1 Kostrad yang mewakili Provinsi Jawa Barat Unggul di dua Class FS (Formasi Skydive/kerjasama di udara) dan CF (Canoopy Formasi/kerjasama Parasut dan meraih Juara 1 Medali Emas, sedangkan Serma Iqra Denpandutaikam Brigif 17/Sakti Budi Bhakti yang mewakili DKI Jakarta meraih Juara 3 dan memperoleh Medali Perunggu.

Hasil Technical Delegate Aerosport-Terjun payung Kategori kerjasama di udara, Emas diraih Provinsi Jawa Barat dengan total nilai 106 dari 8 Babak Pertandingan, Perak diraih Yogyakarta dengan total nilai 86 dari 8 babak pertandingan sedangkan Perunggu diraih Provinsi DKI Jakarta dengan total nilai 83 dari 8 babak pertandingan.

Sedangkan Kategori kerjasama antar Parasut, Emas diraih Jawa Barat dengan total nilai 63 dari 8 kali pertandingan, Perak diraih DKI Jakarta dengan total nilai 26 dari 8 kali pertandingan sedangkan Perunggu diraih Provinsi Lampung dengan nilai 23 dari 8 kali pertandingan.

Pansel Akui Ada Kesulitan Pilih 10 Nama Capim KPK, Ada Peluang Penentuan Lewat Voting


Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Andalas, Elwi Danil, memuji 20 calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) yang mengikuti seleksi tes wawancara di Kementerian Sekretariat Negara. 

Dia menilai mereka semua orang-orang terbaik yang ada di Indonesia saat ini.

"Mereka adalah orang-orang terbaik di antara yang ada. Cuma kita tidak boleh memilih semuanya, harus saring dengan berbagai kriteria," ucap Elwi saat ditemui di Gedung 3, Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu, 18 September 2024,

Seleksi tes wawancara Capim KPK berlangsung selama dua hari, Selasa-Rabu, 17-18 September 2024.

Panitia seleksi membagi peserta menjadi 10 orang per hari untuk menjalani tes wawancara.

Elwi merupakan satu dari sembilan orang yang dipilih menjadi panitia seleksi Capim KPK. 

Dia bertugas untuk melaksanakan seleksi hingga lima orang pimpinan lembaga antirasuah itu terpilih di Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Panitia Seleksi, Muhammad Yusuf Ateh. Dia menilai akan sulit untuk memangkas 20 Capim KPK menjadi 10 nama. 

Sebab, seluruh jawaban dan tanggapan yang diberikan ketika tes wawancara dinilainya banyak yang cocok.

"Berat nih, kelihatannya ketat sekali, banyak yang bagus," ucap Ateh, sembari menyebut, "Pasti akan ada voting ini, karena kan kita (panitia seleksi) semua beda latar belakang dan pandangan," ujar Ateh.

Soal proses seleksi Capim KPK, tes wawancara akan menggugurkan sebanyak 10 orang. 

Pansel KPK bakal memilih 10 orang terbaik, dengan penilaian seputar komitmen, rekam jejak, latar belakang dan visinya untuk KPK di masa depan.

Setelah 10 orang lulus tes wawancara, panitia seleksi bakal melaporkan daftar tersebut ke Presiden Joko Widodo pada pekan pertama Oktober 2024. 

Selanjutnya, presiden menyerahkan 10 nama itu ke DPR untuk dipilih lima orang sebagai pimpinan KPK yang baru.