Komandan Lanud Adi Soemarmo Antar Keberangkatan Presiden RI

Surakarta - KABARPROGRESIF.COM Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Adi Soemarmo Marsma TNI Bambang Juniar Djatmiko, S.Sos., M.M., mengantar keberangkatan Presiden Republik Indonesia Ir. H Joko Widodo di VIP Room Lanud Adi Soemarmo. Kamis (19/9/2024). 

Bersama Kapolri Jenderal Polisi Drs.Listyo Sigit Prabowo, M.Si., Pangdam IV Diponegoro Mayjen TNI Deddy Suryadi, S.I.P., M.Si., Kapolda Jateng Irjen Pol Dr. Ribut Hari Wibowo, S.H., S.I.K., M.H., dan pejabat Forkopimda Surakarta, Komandan Lanud Adi Soemarmo mengantar keberangkatan Presiden Republik Indonesia berangkat meninggalkan Kota Solo menuju Jakarta seusai melaksanakan kunjungan kerja di wilayah Yogyakarta, pembukaan Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) XXII dan peresmian pengoperasian jalan tol Solo Yogyakarta yang dipusatkan di gerbang tol Donohudan Kabupaten Boyolali Propinsi Jawa Tengah.

Read More

KPK Periksa 3 Saksi Dalami Dugaan Korupsi di DJKA Kemenhub

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tiga saksi dugaan tindak pidana korupsi (TPK) di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Wilayah Semarang, Jawa Tengah. 

Saksi yang diperiksa, yakni Sukartoyo (S) selaku staff keuangan PT Dwifarita Fajarkharisma, Sugeng Prabowo (SP) Direktur, Sanusi Surbakti (SS) selaku Direktur PT Citra Diecona.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menyebut ketiga diperiksa untuk tersangka Yofi Oktarisza (YO). 

"Pemeriksaan dilakukan pada Jumat, 20 September di Gedung KPK Merah Putih," kata dia dalam keterangan resmi, Sabtu, 21 September 2024.

Tessa menyebut ketiga saksi diperiksa penyidik untuk mendalami catatan pemberian fee kepada para pihak.

Sebelumnya, Bekas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) asal Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 1 Jawa Bagian Tengah atau BTP Semarang periode 2017 sampai 2021, Yofi Oktarisza, menjadi tersangka kasus korupsi proyek DJKA.

Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Asep Guntur Rahayu mengatakan Yofi diduga menerima fee dari rekanannya untuk pemenangan lelang barang dan jasa dalam proyek jalur kereta api.

"Dengan besaran 10 sampai 20 persen dari nilai paket pekerjaan yang diperuntukkan,” ujar Asep saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kamis, 13 Juni 2024.

Yofi sebagai PPK diduga terlibat mengatur rekanan tertentu untuk menjadi pemenang lelang. 

Sebelum lelang, kata Asep, para calon pemenang dikumpulkan oleh PPK baik di kantor PPK maupun lokasi tertentu seperti di hotel.

PPK memberikan arahan tertentu kepada rekanan lelang, seperti metode pekerjaan, alat, dan dukungan lain-lain dalam proyek. 

Setelah itu PPK akan memberikan arahan khusus kepada staf dari masing-masing rekanan.

Kemudian, PPK diduga memberikan arahan kepada rekanan lain agar saling mendukung satu sama lain. 

“Misalnya dengan ikut sebagai perusahaan pendamping dan tidak saling bersaing karena sudah diberikan jatah masing-masing,” kata Asep Guntur.

Dalam pengumpulan fee, Yofi Oktarisza, diduga menunjuk pengusaha bernama Dion Renato Sugiarto untuk mengumpulkan fee atau sebagai pengepul uang dari rekanan lain yang ikut dalam pengerjaan paket proyek DJKA ini. 

Dion diketahui memiliki tiga perusahaan, yaitu PT Istana Putra Agung, PT Prawiramas Puriprima, dan PT Rinenggo Ria Raya, yang ikut dalam proyek di lingkungan Direktorat Prasarana DJKA Kemenhub, termasuk di BTP Wilayah Jawa Bagian Tengah.

Setelah itu, fee yang masuk dicatat oleh Suyanto dan Any Sisworatri. 

Mereka berdua merupakan karyawan bagian keuangan dari perusahaan milik Dion Renato.

Dion sendiri sudah dihukum tiga tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider lima bulan kurungan oleh hakim Pengadilan Negeri Semarang. 

Kasus yang menjerat Yofi Oktarisza ini pun sebagai tindak lanjut dari kasus suap terhadap PPK di BTP Semarang atas nama Bernhard Hasibuan dan Kepala BTP Kelas 1 Semarang Putu Sumarjaya.

Asep Guntur Rahayu mengatakan, Yofi selama menjabat PPK menangani 32 paket pekerjaan barang dan jasa. 

“18 Paket pekerjaan barang dan jasa lanjutan dari PPK sebelumnya dan 14 paket pekerjaan pegadaan barang dan jasa baru di lingkungan BTP Wilayah Jawa Bagian Tengah,” ucapnya.

Read More

Rakercabsus DPC PDIP Tekankan Suara Risma-Gus Hans Harus Diatas Eri-Armuji Pilkada Surabaya 2024

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pasangan calon (Paslon) Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta alias Gus Hans di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim dipastikan bakal memperoleh suara terbanyak di kota Pahlawan dibandiingkan dengan paslon Eri-Armuji untuk Pilwali Surabaya.

Pasalnya dalam Rapat Kerja Cabang Khusus (Rakercabsus) DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Surabaya, Sekretaris DPD PDIP Jawa Timur Sri Untari Bisowarno menekankan fokus untuk memenangkan Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta alias Gus Hans.

Menurut Untari terdapat 3.964 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di Surabaya tidak boleh suara Eri-Armuji mengungguli suara Risma-Gus Hans.

Nah, bila suara Eri-Armuji masih diatas suara Risma-Gus Hans, maka seluruh kader dianggap tidak serius terhadap keinginan partai.

“Berarti kalau suaranya Eri lebih tinggi, anak-anak kerja gak,” tegas Untari saat memimpin Rakercabsus DPC PDI Perjuangan di Grand Empire Palace Surabaya, Kamis (19/9) malam.

Tak hanya terhadap kader yang mengikuti Rakercabsus, seruan memenangkan Risma-Gus Hans juga harus dilakukan Ketua DPC PDIP Kota Surabaya, Adi Sutarwijono.

Untari pun menargetkan Risma-Gus Hans harus menang di Kota Surabaya.

Sebab, bila hal tersebut terjadi maka seluruh program yang Risma lakukan ketika menjabat sebagai Wali Kota Surabaya dapat diadopsi di Jawa Timur.

“10 tahun beliau sudah kerja keras untuk Surabaya, popularitasnya sangat tinggi untuk memimpin Jawa Timur ke depan,” ujarnya.

Termasuk untuk Eri-Armuji, kata dia, harus menang kembali karena terbukti sejumlah programnya sukses saat menjabat.

“Mempermudah pelayanan kesehatan, pendidikan diperkuat dengan seragam gratis,” pungkasnya.

Read More

Kapolres Sukabumi Kota Raih Penghargaan di Peringatan HAORNAS ke-41

Sukabumi - KABARPROGRESIF.COM Kapolres Sukabumi Kota, AKBP Rita Suwadi dinobatkan sebagai penggerak olahraga oleh Pemerintah Kota Sukabumi. 

Hal itu diketahui usai menerima piagam penghargaan dari Penjabat Wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartadji di tengah rangkaian kegiatan upacara peringatan HAORNAS ke-41 tingkat Kota Sukabumi di kawasan Lapang Merdeka Kota Sukabumi, Kamis (19/9/2024).

“Alhamdulilah hari ini menerima piagam penghargaan sebagai penggerak olahraga dari Pemerintah Kota Sukabumi. Tentunya ini menjadi motivasi bagi kami untuk menjadikan olahraga sebagai kebutuhan yang dapat mendukung terhadap prestasi maupun kesehatan kita. Sebagaimana pepatah, Mens Sana in Corpore Sano, dalam tubuh yang sehat, Terdapat jiwa yang kuat.” singkatnya.

Upacara peringatan HAORNAS ke-41 tingkat Kota Sukabumi tahun 2024 yang diselenggarakan Pemerintah Kota Sukabumi dipimpin Penjabat Wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartadji dan dihadiri unsur Forkopimda Kota Sukabumi serta diikuti oleh ratusan pesera dari berbagai elemen masyarakat Kota Sukabumi.

Selain upacara, peringatan HAORNAS ke-41 tingkat Kota Sukabumi diwarnai penyerahan piagam penghargaan terhadap sejumlah atlet Sukabumi yang berjuang di PON XXI Aceh-Sumut dan beberapa elemen masyarakat Kota Sukabumi yang dinilai aktif dalam menggerakan budaya olahraga.

Pada kesempatan yang sama, peringatan HAORNAS ke-41 tingkat Kota Sukabumi dilengkapi dengan jalan santai yang diikuti unsur Forkopimda Kota Sukabumi dan ratusan peserta dari berbagai elemen masyarakat Kota Sukabumi.

Read More

Ukir Prestasi, Prajurit TNI AL Sabet Medali Emas Pada Cabor Tarung Derajat PON XXI Sumut-Aceh

Aceh - KABARPROGRESIF.COM Prajurit TNI AL yang bertanding dalam Kejuaraan Tarung Derajat Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Sumatera Utara-Aceh mengukir prestasi gemilang setelah merebut medali emas di final saat mewakili Kontingen Jawa Timur kelas tarung putra 49,1-52 kg melawan Kontingen Jawa Barat di Bale Meuseraya Aceh, Kota Banda Aceh. Kamis (19/09).

Medali emas Jatim disumbangkan oleh Kelasi Dua (Kld) Keu Satriawan Drajat, Prajurit TNI AL yang sehari-harinya berdinas di Dinas Material dan Perbekalan (Dismatbek) Koarmada II yang mengalahkan Diar Muhammad dari Jawa Barat (Jabar) di nomor 49,1-52 kg putra.

Perjalanan Prajurit TNI AL ini tidaklah mudah, kerja keras dan disiplin tinggi untuk menggapai juara melewati berbagai rintangan, Kld Keu Satriawan harus menghadapi 3 kontingen kuat yaitu DKI Jakarta, Sumatera Utara, dan di final menghadapi Jawa Barat yang notabenenya adalah pusat dari seni bela diri tersebut diciptakan.

Prestasi ini adalah sejarah baru bagi Jawa Timur. Delapan tahun lalu tarung derajat Jatim pernah mendapat satu emas di PON Jabar dan meningkat tajam dibanding PON sebelumnya di Papua.

Namun kini berkat keahlian dan semangat juang yang tinggi dari Prajurit TNI AL, Jatim dapat menyabet gelar juara.

Pelaksanaan kegiatan tersebut merupakan implementasi dari Program Prioritas Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali yang menginstruksikan kepada seluruh Prajurit TNI AL agar selalu berjuang dan berprestasi untuk menumbuhkan bibit generasi emas pada dunia olahraga nasional maupun internasional.

Read More

Kejati Tetapkan Tiga Tersangka Korupsi Rp1,3 T Proyek LRT Sumsel

Palembang - KABARPROGRESIF.COM Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan (Sumsel) menetapkan tiga tersangka dugaan kasus korupsi proyek prasarana kereta api ringan atau light rail transit (LRT) Sumsel tahun anggaran 2016-2020 senilai Rp1,3 triliun.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sumsel Umaryadi menerangkan tim penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel menetapkan tiga tersangka dengan hasil penyidikan dalam rangka dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan pembangunan LRT Sumsel.

Tim Penyidik telah mengumpulkan alat bukti dan barang bukti sehingga berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat 1 KUHAP.

"Adapun tiga tersangka tersebut ialah T selalu Kepala Divisi II PT WK Persero, kemudian IJH selaku Kepala Divisi Gedung II PT WK Persero, dan SAP selaku Kepala Divisi Gedung III PT WK Persero," katanya di Palembang, Jumat (20/9).

Adapun modus operandi yang dilakukan tersangka ialah ditemukan fakta hukum yakni, penggelembungan (mark up) terhadap kontrak pekerjaan perencanaan, lalu adanya aliran dana baik berupa suap atau gratifikasi ke beberapa pihak sejumlah Rp25, 6 miliar

Penyidik juga telah menyita uang sejumlah Rp2,088 miliar yang merupakan sisa aliran uang yang belum terdistribusi ke beberapa pihak tersebut.

Kini tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan klas I Palembang hingga tanggal 8 Oktober 2024.

Adapun perbuatan tersangka melanggar primair pasal 2 ayat 1 Jo pasal 18 undang-undang Nomor 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001, tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 jo pasal 64 ayat 1 KUHPidana.

Lalu subsidair pasal 3 Jo pasal 18 undang-undang Nomor 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001, tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 1999, tentang pemberantasan korupsi pasal 55 ayat 1 ke 1 jo pasal 64 ayat 1 KUHPidana.

Atau kedua pasal 11 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi Sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tidak korupsi.

Ia menyebutkan bahwa penyidikan perkara tersebut tidak menutup kemungkinan dapat berkembang dan jumlah saksi yang telah diperiksa dalam kasus ini sebanyak 34 orang.

Read More

Rakercabsus DPC PDIP Surabaya Fokus Menangkan Risma-Gus Hans di Pilgub Jatim

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Rapat Kerja Cabang Khusus (Rakercabsus) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Surabaya ternyata fokus untuk memenangkan pasangan calon Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta alias Gus Hans di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim.

'Penekanan' untuk memenangkan pasangan calon Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta alias Gus Hans di Pilgub Jatim ini lantaran Kota Surabaya merupakan salah satu kantong tebal dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) terbanyak yakni dua juta orang lebih.

“Kota Surabaya ini DPT terbesar di Jatim 2,2 juta orang. Kemarin di Pilpres 1,6 juta orang. Kota Surabaya untuk Bu Risma, mak e wong Suroboyo,” kata Sekretaris DPD PDIP Jawa Timur Sri Untari Bisowarno saat memimpin Rakercabsus DPC PDI Perjuangan di Grand Empire Palace Surabaya, Kamis (19/9) malam.

Sementara untuk paslon Eri Cahyadi-Armuji di Pilwali Surabaya, ia mengaku tidak terlalu risau.

Sebab Untari yakin sudah pasti menang karena hanya melawan kotak kosong.

“Karena Surabaya (melawan) kotak kosong maka harus berkampanye untuk dirinya dan Pilgub. Tidak ada aku (mendukung) Eri tok (saja). (Lawan) kotak kosong mesti menang. Masio onok sing rodok ruwet titik tapi jumlahe titik (meskipun ada yang agak ribet, tapi jumlahnya sedikit),” tandasnya.

Karenanya ia minta, semua kader turun ke lapangan untuk menggalang suara untuk Risma-Gus Hans terlebih dulu, baru setelahnya Eri-Armuji.

“Sampaikan Bu Risma dulu, baru Mas Eri. Surabaya kampanyenya bicaranya Risma dulu baru Eri. Karena Eri gak bisa jadi wali kota kalau tidak ada Bu Risma,” pungkasnya.

Read More

Tunadaksa Fatia Nur Azzahra: Dibully saat Kecil Kini Jadi Calon Polwan

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Siswa Sekolah Polisi Wanita (Sepolwan) RI, Nur Fatia Azzahra (22), merupakan seorang tunadaksa. 

Dia dan satu siswa Sepolwan bernama Novita Fajrin dinyatakan lolos dan memenuhi syarat mengikuti pendidikan pembentukan Bintara Polri jalur disabilitas Tahun Anggaran 2024.

Fatia menceritakan dirinya difabel sejak lahir. Perundungan dan nasihat orang tua, lanjut Fatia, adalah dua hal yang membentuk mentalnya sehingga kuat.

“Waktu SD saya pernah mengalami bullying dikarenakan saya tidak bisa olahraga voli, bully-an verbal. Saya Cuma bisa nangis dan kasih tahu orang tua kalau saya itu kenapa di-bully sama teman,” cerita Fatia kepada wartawan di Sepolwan RI, Ciputat, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan (Jaksel), Kamis (19/2024).

“Ayah dan ibu bilang kalau saya itu istimewa, tidak boleh minder dan malu, dan harus membuktikan kalau bisa,” sambung dia.

Fatia menyampaikan sang ayah kerap mengajaknya ke luar rumah untuk sekadar bermain, hingga mengajarkan soal kemandirian. 

Ayah Fatia kerap mendorong Fatia untuk berani merantau.

“Dan alhamdulillah selalu dilatih ayah di depan rumah seperti diajak bermain bulu tangkis, diajak main voli. Meskipun tidak hebat, tapi akhirnya saya bisa mainnya. Ayah selalu memberikan gambaran terkait perantauan. Ayah bilang, ‘Merantau akan membuat kamu lebih berkembang’,” jelas Fatia sambil

Fatia mengungkapkan sang ayah pernah mengajaknya dari Bangka merantau ke Jambi. 

Fatia menyebut ajaran ayah membuat dirinya menemukan banyak hal untuk mandiri dan hidup setara meski kondisi fisiknya disabilitas.

“Sejak SMA saya pernah ikut ayah kuliah S2 di Jambi, Unja. Ayah memberikan gambaran soal kehidupan di perantauan. Alhamdulillahnya sampai saat ini saya merasa banyak hal yang membuat saya mandiri selama merantau,” terang Fatia.

Perempuan asli Bangka Belitung (Babel) ini menjelaskan didikan orang tua menjadikan membentuk dirinya menjadi perempuan yang bertekad kuat. Contoh, meski Fatia disabilitas namun dia bersekolah di umum.

“Saya difabel dari lahir. Saya disekolahkan di sekolah reguler. Saya di SD Islam terpadu, dan SMP-SMA di negeri. Saya kuliah merantau ke Jogja, di UII Fakultas Psikologi,” ucap Fatia.

Fatia lulus dengan nilai sangat memuaskan yakni cumlaude. “(IPK-nya) 3,56, kuliah 3 tahun 8 bulan,” lanjut Fatia.

Ia mengaku sangat gembira saat tahu Polri membuka penerimaan anggota dari jalur disabilitas. 

Sulung dari dua bersaudara ini lalu menyampaikan ke orang tuanya soal keinginan menjadi polwan.

“Dari kecil saya ingin jadi polisi, tapi saya sadar diri karena kondisi saya tidak mungkin diterima. Saya cari tahu sendiri (soal penerimaan jalur disabilitas) di IG (Instagram). Awalnya orang-orang yang kenal saya tidak sangka saya mau jadi polisi, karena yang orang-orang tahu saya mau ambil S2,” cerita Fatia.

Untuk diketahui, Polri melalui Biro Pengendalian Personel SSDM Polri, merekrut 16 penyandang disabilitas pada penerimaan Bintara Tahun Anggaran 2024 ini. Mereka terdiri dari 3 siswa Bintara perempuan dan 13 laki-laki.

Rekrutmen kelompok disabilitas menjadi anggota organik merupakan kebijakan inklusif Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. 

Asisten Kapolri bidang SDM Irjen Dedi menuturkan Jenderal Sigit yakin penyandang disabilitas mampu melakukan pekerjaan kepolisian.

“Polri pada tahun 2023 sebenarnya sudah melakukan rekrutmen terhadap kelompok disabilitas tapi untuk golongan ASN atau pegawai negeri pada Polri (PNPP). Dari kelompok itu kita pekerjakan di dua polda yaitu Polda Jogja kemudian di Polda Sumatera Selatan. Dari situ berproses, Pak Kapolri tambah yakin, ‘Saya minta (difabel menjadi-red) anggota Polri’,” tutur Dedi sambil menirukan perintah Jenderal Sigit padanya kala itu.

Read More

Komandan Brigif 2 Marinir Hadiri Upacara Serah Terima Jabatan Danmenbanpur 2 Mar Dan Dandenprov Pasmar 2

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Komandan Brigif 2 Marinir Kolonel Marinir Arip Supriyadi, S.H., M.M., M.Tr.Hanla, menghadiri upacara serah terima Jabatan Komandan Resimen Bantuan Tempur (Menbanpur) 2 Marinir dan Komandan Detasemen Provos (Dandenprov) Pasmar 2 di lapangan apel Kesatrian Marinir Soetedi Senaputra, Karangpilang, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (19/09/2024).

Kegiatan yang dipimpin Komandan Pasmar 2, Brigjen TNI (Mar) Muhammad Nadir, M.Tr.Opsla., tersebut Jabatan Komandan Menbanpur 2 Marinir diserah terimakan dari Kolonel Marinir Rajiman, S.E., M.Tr.Hanla., M.M., kepada Kolonel Marinir M Nur Rohman, S.E., M.M., M.Tr. Hanla., yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Elektronik Korps Marinir (Kadiskomlek Kormar), dilanjutkan dengan penyerahan jabatan Dandenprov Pasmar 2 dari Letkol Laut (PM) Abdi Haris Tampubolon.,S.S.,M.Tr.Opsla kepada Letkol Laut (PM) Robert S.Kom.

Dalam amanatnya Komandan Pasmar 2 menyampaikan bahwa rotasi perputaran jabatan dalam organisasi militer adalah hal yang wajar dan merupakan bagian dari pembinaan personel secara berkesinambungan, dengan harapan agar senantiasa organisasi tersebut dapat berjalan secara dinamis, sekaligus wujud kepercayaan dan kehormatan dari pimpinan Korps Marinir.

Disampaikan juga bahwa beberapa saat yang lalu telah disaksikan bersama proses serahterima jabatan diantaranya pelaksanaan pengambilan sumpah dan jabatan serta penandatanganan fakta integritas.

Hal ini bertujuan untuk mengingatkan khususnya kepada pejabat yang menempati jabatan tersebut betapa pentingnya untuk menjaga integritas dalam melaksanakan tugas dengan harapan pejabat yang bersangkutan dengan kepercayaan yang diberikan untuk jabatan tersebut dapat senantiasa menjaga amanah yang telah diberikan dan senantiasa meningkatkan dedikasi loyalitas profesionalisme dan disiplin yang tinggi.

Dalam kesempatan tersebut Komandan Pasmar 2 menyampaikan ucapan selamat atas jabatan baru sebagai Komandan Menbanpur 2 Marinir kepada Kolonel Marinir Marinir M Nur Rohman, S.E., M.M., M.Tr.Hanla. 

"Dengan bekal pengalaman penugasan dan kemampuan yang telah kolonel miliki, saya yakin akan mampu mempertahankan dan meningkatkan semua keberhasilan yang telah dicapai oleh pejabat sebelumnya," tegas Danpasmar 2," jelasnya.

Sementara itu, selesai upacara sertijab, Danbrigif 2 Mar mengucapkan selamat atas jabatan Danmenbanpur 2 Marinir Kolonel Marinir M Nur Rohman, S.E., M.M., M.Tr.Hanla, semoga menjadi amanah yang harus diemban sebagai pertanggungjawaban kepada Satuan.

Read More

Tak Setor Pajak, DJP Jatim Serahkan Mantan Kades di Bojonegoro ke Kejari

Bojonegoro - KABARPROGRESIF.COM Penyidik Kanwil DJP Jawa Timur II menyerahkan tersangka dengan inisial DPA dan DA, ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro. 

Kedua tersangka ini, ditetapkan tersangka lantaran tak menyetor pajak perusahaan selama beberapa tahun, Jumat (19/9/2024).

Kabid P2Humas DJP Jawa Timur II, Heru Susilo menjelaskan bahwa tersangka DPA adalah mantan Kepala Desa Trucuk, Bojonegoro periode tahun 2013 - 2019 yang juga Direktur PT SGD pada tahun 2017 sampai dengan Maret 2018, kemudian di tahun berikutnya diteruskan kepengurusan direksinya oleh tersangka DA. 

PT SGD terdaftar sebagai wajib pajak dan berkewajiban menyampaikan SPT di Kantor Pajak Bojonegoro, melakukan kegiatan usaha dalam bidang Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati.

“Tersangka diduga kuat telah melakukan tindak pidana bidang perpajakan yakni tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. Tindak pidana terjadi di lokasi usaha PT SGD atas kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa pajak Januari hingga Oktober 2018,” jelas Heru.

Lebih lanjut Heru Susilo menjelaskan, modus operandi yang dilakukan adalah, dalam kurun waktu Januari hingga Oktober 2018 diketahui PT SGD melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), yaitu BBM non subsidi berupa Solar Industri, akan tetapi tidak menyetorkan PPN yang telah dipungut dan juga tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN.

Akibat perbuatan tersangka DPA dan DA tersebut kerugian pada pendapatan negara berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang kurang dibayar sebesar Rp221.013.667,00.

Tersangka DPA dan DA dipersangkakan dengan Pasal 39 ayat (1) huruf c dan 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), dengan ancaman pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Sementara itu, Kepala Kanwil DJP Jatim II, Agustin Vita Avantin berterima kasih kepada semua aparat penegak hukum mulai Kepolisian Daerah Jawa Timur, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bojonegoro yang telah membantu jalannya pelaksanaan kegiatan penyerahan tersangka (P22) ini.

“Keberhasilan ini sekaligus menunjukkan keseriusan DJP dalam melakukan penegakan hukum perpajakan” ujar Vita dalam penjelasan tambahan.

Selanjutnya, Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II berharap agar persidangan dapat segera dilaksanakan dan segera mendapatkan putusan hakim yang seadil-adilnya, baik terhadap Tersangka maupun untuk hak-hak negara.

Penindakan terhadap kasus DPA dan DA merupakan wujud pelaksanaan penegakan hukum perpajakan, diharapkan memberikan efek jera (deterrent effect) bagi tersangka serta memberikan efek getar maupun gentar bagi Wajib Pajak lainnya agar menghindari perbuatan melawan hukum perpajakan.

Kepada wajib pajak, diimbau untuk menghindari segala praktek yang bertentangan dengan ketentuan perpajakan. 

Kesadaran dari wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya dengan benar, lengkap, dan jelas adalah faktor utama menuju pajak kuat Indonesia maju.

Perlu diingat bahwa DJP selalu mengedepankan asas ultimum remedium, yaitu pemidanaan sebagai upaya terakhir penegakan hukum perpajakan setelah seluruh tindakan administratif sudah ditempuh. 

Read More

Flyover Teluk Lamong Resmi Beroperasi, Atasi Kemacetan dan Tingkatkan Arus Logistik Surabaya

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Jalan Flyover (FO) Teluk Lamong Surabaya resmi dioperasikan pada Jumat (20/9). 

Flyover sepanjang 2,4 kilometer ini, diharapkan menjadi solusi untuk mempercepat arus kendaraan masyarakat dari dan ke Pelabuhan Teluk Lamong Surabaya.

Peresmian tersebut ditandai dengan pemotongan pita oleh Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, bersama jajaran manajemen PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo). 

Acara peresmian berlangsung exit tol akses Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya pada Jumat, (20/9).

Dalam sambutannya, Wali Kota Eri Cahyadi menyampaikan terima kasih dan apresiasinya kepada PT Pelindo yang telah menyelesaikan pembangunan flyover tersebut.

"Alhamdulillah, matur nuwun (terima kasih) kepada Pelindo yang sudah membangun Flyover ini. Sudah beberapa tahun kita bahas bagaimana mengatasi kemacetan, dan salah satu solusinya adalah Flyover yang hari ini kita resmikan," ujar Wali Kota Eri.

Ia juga optimistis pembangunan flyover ini akan memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian masyarakat Surabaya, terutama di sekitar wilayah pelabuhan Teluk Lamong. 

"Flyover ini akan menggerakkan ekonomi di sekitarnya. Ini adalah bukti bahwa pergerakan ekonomi Surabaya tidak bisa hanya dilakukan sendiri oleh pemerintah kota, tetapi juga memerlukan sinergi dengan berbagai pihak," jelasnya.

Terkait permasalahan parkir truk yang sering menyebabkan kemacetan di sekitar pelabuhan, Wali Kota Eri menjelaskan, bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan kepolisian untuk menyediakan lahan parkir yang lebih memadai. 

"Kami akan membahas dengan kepolisian dan pihak Pelindo mengenai tempat parkir truk agar tidak ada lagi yang parkir di pinggir jalan. Insyaallah kita akan siapkan tempat parkir khusus," ungkapnya.

Direktur Investasi Pelindo, Boy Robyanto menjelaskan bahwa Flyover Teluk Lamong telah selesai dibangun sejak tahun 2021. 

Flyover ini sebelumnya juga digunakan untuk mendukung kelancaran kegiatan Piala Dunia U-17 Tahun 2023. 

"Alhamdulillah, hari ini kita resmikan bersama Flyover Teluk Lamong dengan Sertifikat Laik Fungsi dan Laik Operasi," kata Boy.

Boy menyebut bahwa Flyover ini merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN). FO ini bertujuan untuk mendukung kelancaran logistik di wilayah Surabaya Barat menuju Terminal Teluk Lamong. 

"Kami berharap Flyover Teluk Lamong dapat memberikan kelancaran logistik dan bermanfaat bagi pengusaha serta masyarakat Surabaya," harapnya.

Di kesempatan yang sama, Direktur Pengelola Pelindo, Putut Sri Muljanto menegaskan pentingnya flyover ini dalam mengatasi kemacetan di Jalan Romokalisari yang sering padat. 

"Flyover ini akan mempermudah akses kendaraan masuk dan keluar tol, serta mendukung arus kendaraan yang semakin meningkat di Terminal Teluk Lamong," jelas Putut.

Ia memaparkan bahwa arus kendaraan menuju Terminal Teluk Lamong terus meningkat setiap tahunnya. 

Bahkan arus kendaraan curah kering dan peti kemas di Terminal Teluk Lamong setiap hari mencapai lebih dari 3000.

"Kita satu tahun lebih dari 3 juta ton curah kering. Untuk peti kemas sekitar 850 (ton), tahun depan bisa 1 juta ton. Tentu dengan adanya flyover ini harapnya akan memberikan manfaat bagi seluruh pengguna jasa," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Surabaya, Irvan Wahyudradjat menjelaskan, bahwa flyover ini dibangun untuk mengurangi beban lalu lintas di Jalan Kalianak dan Jalan Tambak Oso Wilangun. Terutama bagi kendaraan angkutan barang. 

"Selain itu, flyover ini memberikan alternatif rute perjalanan dari dan menuju Terminal Teluk Lamong melalui Jalan Tol Surabaya-Gresik," kata Irvan.

Sebagai tindak lanjut, Irvan menyatakan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya juga berencana melanjutkan pembangunan Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB) yang akan terkoneksi dengan Flyover Teluk Lamong. 

"Sehingga memberikan alternatif rute tambahan bagi kendaraan logistik," tandasnya.

Sebagai informasi, Geometrik Flyover Teluk Lamong memiliki panjang total 2.400 meter dengan lebar total 34,80 meter. 

Jalan ini memiliki 2x3 lajur dengan lebar masing-masing lajur 3,50 meter dan lebar median 9 meter. 

Flyover ini dirancang untuk mendukung kecepatan kendaraan hingga 60 km/jam.

Read More

Divisi Propam Polri Salurkan 150 Paket Sembako untuk Nelayan Pematang Palas

Sumsel - KABARPROGRESIF.COM Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri melakukan kunjungan kerja ke Markas Komando (Mako) Polair Sumatera Selatan. 

Kunjungan ini dipimpin oleh Kepala Biro Provost Divisi Propam Polri, Brigjen Pol Drs. Sumarto, M.Si., yang didampingi oleh Kombes Pol Joas F. Pandjaitan, S.I.K., serta pejabat dari Polda Sumatera Selatan, termasuk Kabid Humas, Dirpolair, Kapolres Mariana, Danramil, dan para perangkat desa setempat.

Kegiatan ini diawali dengan operasi penegakan ketertiban dan disiplin (Opsgaktibplin) di lingkungan Mako Polair. Tujuan dari operasi ini adalah untuk memastikan bahwa seluruh personel Polair tetap menjalankan tugas dengan disiplin, sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Polri.

Setelah kegiatan Opsgaktibplin selesai, Brigjen Pol Drs. Sumarto M.Si. bersama rombongan melanjutkan agenda dengan melakukan bakti sosial bagi para nelayan di perairan Sungai Musi, khususnya di wilayah Pematang Palas. Sebanyak 150 paket sembako dibagikan kepada nelayan yang membutuhkan di wilayah tersebut. 

Kegiatan ini merupakan wujud kepedulian Polri terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya para nelayan yang menjadi salah satu sektor vital di wilayah perairan.

Dalam sambutannya, Brigjen Pol Sumarto menyampaikan harapan agar kegiatan bakti sosial semacam ini dapat terus berlanjut di berbagai wilayah Indonesia. 

"Besar harapan kami kegiatan ini dapat berlanjut di setiap kunjungan kerja Divisi Propam Polri ke berbagai Polda maupun Polres di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Dengan semangat Presisi, Polri berkomitmen untuk terus hadir dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, tidak hanya dalam penegakan hukum tetapi juga dalam membantu kesejahteraan sosial masyarakat.

Read More