Sebar 5.000 Paket Sembako, NCS Polri Minta Masyarakat Lampung Gelorakan Pilkada Damai

Lampung - KABARPROGRESIF.COM Operasi Nusantara Cooling System (NCS) Polri menggelar silaturahmi kebangsaan dan bakti sosial berupa pembagian 5.000 paket sembako untuk masyarakat di Provinsi Lampung, Jumat (20/9/2024).

Kegiatan upaya penyejukan situasi atau cooling system menjelang Pilkada Serentak 2024 berlangsung di Gedung Serba Guna (HSG) Presisi Mapolda Lampung.

Acara tersebut dihadiri oleh 500 tamu undangan dari berbagai elemen masyarakat seperti MUI Provinsi Lampung, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi/Kabupaten, organisasi kemasyarakatan dan juga mahasiswa. Turut hadir dalam silaturahmi kebangsaan, Kapolda Lampung Irjen Helmy Santika, Kasatgas Preemtif NCS Polri, Brigjen Rudy Syafirudin dan PJU Polda Lampung.

Membuka acara tersebut, Kapolda Lampung mengapresiasi para masyarakat yang hadir dalam silaturahmi kebangsaan yang digagas oleh NCS Polri. Hal itu, kata Helmy merupakan bentuk komitmen masyarakat untuk menjaga kondusifitas selama pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Bumi Ruwai Jurai.

“Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu yang hadir. Ini merupakan komitmen kita dalam membangun sinergi antara Polri dengan seluruh elemen masyarakat dalam rangka menghadapi tantangan-tantangan yang ada, termasuk Pilkada Serentak 2024,” kata Kapolda Lampung.

Ditegaskannya bahwa Polri selalu proaktif untuk meminimalisir ancaman-ancaman yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Namun, upaya tersebut tidak akan berhasil bila tidak ada dukungan dari masyarakat Provinsi Lampung.

“Lampung yang aman dan tertib adalah dambaan kita semua, mari kita tunjukan bahwa Lampung bisa menjadi contoh dalam berdemokrasi dan toleran. Kita harus optimis bahwa kita bisa,” pungkas Helmy.

Jenderal bintang dua ini mengatakan, cooling system merupakan strategi untuk menciptakan situasi kamtibmas dengan pendekatan Preemtif dan Preventif serta humanis selama Pemilu 2024. 

Hal ini kata Helmy telah berhasil, pasalnya Pilpres kemarin berjalan dengan lancar tanpa ada perpecahan. 

Maka, dari itu dirinya meminta masyarakat Lampung untuk menghindari politik identitas.

“Ops NCS mengajak seluruh lapisan masyarakat mengajak kita semua untuk menjaga keamanan. Ayo kita tunjukan bahwa Lampung bisa menjadi contoh Pemilu yang berdemokrasi dengan baik,” tandasnya.

Sementara Brigjen Rudy Syafirudin meminta bantuan para tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat untuk menggelorakan pemilu yang aman, damai dan lancar. Dirinya optimistis dengan upaya tersebut bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.

“Saya yakin jika bapak, ibu sekalian menyuarakan Pilkada damai, pasti masyarakat akan mendengar. Kami harap masyarakat ikut menjaga persatuan dan kesatuan untuk sama-sama kita menjaga Lampung,” pungkas Brigjen Rudy.

Dirinya juga meminta agar masyarakat Lampung untuk tidak menyebarkan berita-berita yang bernada SARA, hoax dan ujaran kebencian. 

“Pesan dari bapak Kapolri, tolong hati-hati dengan beredarnya hoax dan black campaign yang akan merusak persatuan dan kesatuan kita,” tuturnya.

Usai acara silaturahmi dengan masyarakat dilanjutkan dengan pelepasan sembako yang akan didistribusikan oleh Bhabinkamtibmas kepada masyarakat yang ada di 15 kota/kabupaten di Provinsi Lampung. 

Rudy menyampaikan, bahwa pada pembagian sembako, anggota Bhabinkamtibmas juga akan menyampaikan pesan-pesan Pilkada Damai.

“Dengan ditutupnya acara silaturahmi dengan doa bersama lintas agama, besar harapan kami (Polri) agar Pemilukada di Lampung berjalan dengan aman, damai dan tertib,” pungkasnya.

Read More

Pangkoarmada II Pimpin Sertijab Aspers, Kadiskomlek, Dandenmako dan Penyerahan Jabatan Koorsmin

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Roda mutasi jabatan Koarmada II kembali bergulir, Pangkoarmada II Laksda TNI Ariantyo Condrowibowo, memimpin upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Aspers Pangkoarmada II, Kadiskomlek Koarmada II, Komandan Denmako Koarmada II dan penyerahan jabatan Koorsmin Pangkoarmada II, yang berlangsung di Indoor Sport Koarmada II, Ujung Surabaya. Selasa (17/9).

Jabatan Aspers Pangkoarmada II yang semula dijabat oleh Kolonel Laut (P) Budi Darmawan Amran, S.M., M.Tr.Opsla., diserahterimakan kepada penggantinya Kolonel Laut (P) Ahmad Fahrudin, S.T., M.Tr.Hanla., sedangkan jabatan Kadiskomlek Koarmada II dari Kolonel Laut (E) Wakhid Nur Ismail, S.T., diserahterimakan kepada penggantinya Kolonel Laut (E) Petrus Bambang, S.B., S.T., M.Tr.Hanla., M.M., untuk jabatan Dandenmako Koarmada II dari Kolonel Laut (P) Woody Oktavia diserahterimakan kepada penggantinya Kolonel Laut (P) Choirul Arif, S.E., M.Tr.Opsla., serta jabatan Koorsmin Pangkoarmada II dari Letkol Laut (P) Marvill Marfel Frits E.D, S.E., M.Tr.Hanla., diserahkan kepada Pangkoarmada II.

Pangkoarmada II Laksda TNI Ariantyo Condrowibowo dalam amanatnya menyampaikan bahwa upacara sertijab yang baru saja dilaksanakan merupakan bagian dari dinamika pembinaan personel dan organisasi Koarmada II yang dilakukan secara berkesinambungan. 

"Serah Terima Jabatan ini, juga sebagai salah satu upaya pembinaan personel dalam rangka Tour Of Duty dan Tour Of Area, agar organisasi menjadi lebih dinamis, sekaligus sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi dalam rangka pengembangan karier untuk memperoleh pengalaman tugas dan wawasan yang lebih luas," ujarnya. 

Pada kesempatan tersebut, Pangkoarmada II juga mengucapkan terima kasih kepada pejabat lama, atas dedikasi dan loyalitas yang diberikan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kepada Koarmada II, serta ucapan selamat datang dan selamat bergabung di Koarmada II kepada pejabat baru, diharapkan dapat meningkatkan prestasi selama menjabat sebagai Aspers Pangkoarmada II, Kadiskomlek Koarmada II dan Komandan Denmako Koarmada II. 

Kegiatan serah terima jabatan diakhiri dengan ramah tamah, yang dipimpin langsung oleh Pangkoarmada II Laksda TNI Ariantyo Condrowibowo didampingi Ketua Daerah Jalasenastri Koarmada II Ny. Dian Ariantyo Condrowibowo, bertempat di Gedung Panti Cahaya Aramada (PCA) Koarmada II.

Read More

Satgas Khusus Kejari Kabupaten Blitar Geledah Kantor PDAM Tirta Penataran

Blitar - KABARPROGRESIF.COM Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Blitar yang di pimpin Mohammad Yunus S,H M,H melaksanakan penggeledahan dan menyita berkas pengadaan barang dan jasa tahun 2018 s/d 2022 di Kantor Perusda yakni  PDAM Tirta Penataran.

Kendati demikian Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar melalui Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar, I Gede Willy Pramana S,H  menyampaikan, Penanganan dugaan tindak pidana korupsi perusahaan daerah (Perusda) milik Pemerintah Kabupaten Blitar terus berjalan, Tim Satuan Khusus Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Blitar menggeledah dan menyita berkas dari Kantor PDAM Tirta Penataran yang berlokasi di Jalan Gajah Mada, Kecamatan Wlingi.

“Dari hasil serangkaian penyelidikan, terungkap adanya dugaan tindak pidana korupsi pada Perusda Pemkab Blitar. Makanya hari ini kita laksanakan penggeledahan dan penyitaan dokumen pengadaan barang mulai Tahun Anggaran 2018 hingga Tahun Anggaran 2022,” paparnya.

Tim Satuan Khusus yang berjumlah sekitar 10 lebih orang penyidik, melakukan penggeledahan sejak sekira pukul 11.00 Wib hingga 15.00 WIB. Dengan menumpang 3 mobil, serta dikawal sejumlah personil kepolisian langsung masuk ke dalam Kantor Perusda PDAM Tirta Penataran dan memeriksa berkas setelah di rasa selesai langsung di masukan ke bagasi tiga mobil yang telah di persiapkan.

“Dengan adanya kejadian ini, kami berharap, paling tidak mereka lebih berhati hati dalam bekerja, dan di Pemerintahan Kabupaten Blitar ini tidak terjadi tindak pidana Korupsi,” pungkasnya.

Sekedar di ketahui, kedatangan Mereka langsung menyisir seluruh ruangan kantor perusahaan daerah, yang melayani kebutuhan air minum atau air bersih tersebut. 

Termasuk gudang arsip, juga digeledah dan diperiksa dengan sangat teliti.

Terakir, usai penggeledahan yang di laksanakan oleh Korps Adhyaksa Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar, pihak PDAM Tirta Penataran di konfirmasi awak media,enggan menyampaikan, dari staf hanya berkata” kami masih seperti ini” silahkan konfirmasi ke kejaksaan,” ucap staf di kantor PDAM tersebut.

Read More

KPU Surabaya Tetapkan 2.229.244 Pemilih di Pilkada 2024

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya menetapkan 2.229.244 pemilih untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. 

Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jawa Timur, serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Pilwali) Surabaya itu telah berproses secara bertahap dimulai sejak pemutakhiran data pemilih, pada 24 April 2024 lalu.

“Dan hari ini adalah goal akhir atau produk akhir yaitu DPT tingkat kota Surabaya itu. Nah, ketika bicara kwalitas pemilu atau pemilihan, ya, embrio awalnya adalah data pemilih,” kata Ketua KPU Kota Surabaya Soeprayitno saat acara Pembentukan KPPS Surabaya, Jum’at (20/9).

Ia menuturkan pleno penetapan DPT itu berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Tak hanya itu, KPU Surabaya juga menjalankan surat keputusan KPU Nomor 799 tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih pada Pilkada Serentak 2024.

Maka, Soeprayitno berharap Pilkada Serentak 2024, baik Pilwali Surabaya maupun Pilgub Jawa Timur dapat berlangsung dengan berkualitas. Serta pemilih dapat memilih pemimpin yang berkualitas pula.

“Ketika data pemilih berkualitas, maka insyaallah pemilih ataupun pemilihan itu pun juga berkualitas,” pungkasnya.

Perlu diketahui, dari 31 kecamatan di Surabaya pemilih laki-laki sebanyak 1081042, sedangkan perempuan 1148202. Maka total DPT Surabaya berjumlah 2229244, yang tersebar di 3964 TPS.

Sedangkan TPS Lokasi Khusus (Loksus) terdapat di tiga lokasi, diantaranya Kecamatan Sukolilo, Jambangan dan Sambikerep. 

Dengan pemilih laki-laki sebanyak 330 dan perempuan 299, maka total pemilih di TPS Loksus sebanyak 629.

Untuk pemilih yang dicoret atau tidak memenuhi syarat (TMS), diantaranya pemilih laki-laki sebanyak 4947, lalu pemilih perempuan 4423, maka total pemilih yang di coret sejumlah 9360. 

Namun, terdapat pemilih baru dengan total 1152, yang terdiri dari pemilih laki-laki 558, dan perempuan sebanyak 594.

Read More

Cooling System Harus di Maksimalkan Demi Pilkada Damai

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Tim Operasi Nusantara Cooling System (NCS) Polri meminta seluruh kapolres dan kapolsek jajaran Polda Lampung untuk mengoptimalkan kegiatan pendinginan atau cooling system menjelang Pilkada Serentak 2024 karena daerah itu menjadi salah satu yang rawan.

“Indeks Potensi Kerawanan Pemilu 2024 menggambarkan Provinsi Lampung daerah rawan beserta provinsi lainnya, yaitu Jawa Timur, Sulawesi Tengah dan Papua,” kata Wakil Kepala Operasi NCS Polri Brigadir Jenderal Polisi Yuyun Yudhantara melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat 20 September 2024.

Yuyun mengatakan bahwa berdasarkan Indeks Potensi Kerawanan Pilkada (IPKP), Provinsi Lampung menjadi salah satu daerah rawan.

Menurut dia, potensi kerawanan pilkada hasil penilaian terhadap sejumlah indikator dari tujuh dimensi, yaitu dimensi penyelenggara, pengamanan, peserta pilkada, partisipasi masyarakat, potensi gangguan kamtibmas, potensi ambang gangguan dan gangguan nyata.

“Kami berharap pilkada serentak di Provinsi Lampung terbebas dari konflik dan berlangsung dengan aman,” tuturnya.

Ia mengatakan dalam kegiatan cooling system mengedepankan upaya preemtif dan preventif dengan pendekatan humanis dan persuasif.

NCS Polri mengapresiasi langkah Kapolda Lampung beserta jajarannya yang selama ini telah melaksanakan sejumlah kegiatan cooling system untuk meredam potensi konflik dengan mengoptimalkan peran Bhabinkamtibmas dan anggota polres lainnya.

“Mengingat pelaksanaan pilkada serentak sudah semakin dekat maka kami mengimbau jajaran Polda Lampung untuk memaksimalkan kegiatan cooling system yang sudah ada,” ujarnya.

Yuyun mencatat ada beberapa konflik di Lampung, yaitu perusakan rumah ibadah, unjuk rasa dugaan politik uang pada Pilkada Lampung 2018, dan sejumlah konflik sosial.

“Situasi-situasi seperti ini perlu diantisipasi, apalagi waktu pelaksanaan pilkada sebentar lagi,” katanya.

Read More

Jabatan Ketua Cabang 2 Daerah Jalasenastri Armada II Resmi Diserahterimakan

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Roda mutasi jabatan di organisasi Daerah Jalasenastri Armada II kembali bergulir, Ketua Daerah Jalasenastri Armada II Ny. Dian Ariantyo Condrowibowo memimpin serah terima jabatan (Sertijab) Ketua Cabang 2 Daerah Jalasenastri Armada II, yang diselenggarakan di Gedung R4 Denma Koarmada II, Ujung Surabaya. Selasa (17/9).

Jabatan Ketua Cabang 2 Daerah Jalasenastri Armada II yang sebelumnya dijabat oleh Ny. Lia Woody Oktavia resmi diserahterimakan kepada Ny. Iip Choirul Arif.

Ketua Daerah Jalasenastri Armada II dalam sambutannya mengucapkan terimakasih dan apresiasi kepada Ny. Lia Woody Oktavia atas seluruh dedikasi dan loyalitas yang telah diberikan selama menjabat di dalam organisasi Daerah Jalasenastri Armada II.

"Kepada Ny. Iip Choirul Arif saya ucapkan selamat bergabung di organisasi Daerah Jalasenastri Armada II dan saya berharap dengan pengalaman dan kemampuan yang dimiliki dapat memunculkan ide-ide baru yang bisa menjadikan organisasi Daerah Jalasenastri Armada II semakin sukses kedepannya," ungkap Ketua Daerah Jalasenastri Armada II.

Setelah Sertijab dilaksanakan, di tempat yang sama Ketua Daerah Jalasenastri Armada II sekaligus memimpin Reorganisasi Pengurus Daerah Jalasenastri Armada II.

Adapun jabatan Kasi Ekonomi yang dijabat Ny. Kiki Budi resmi diserahterimakan kepada Ny. Novi Ardhi, jabatan Ur. Perkoperasian yang dijabat Ny. Novi Ardhi diserahterimakan kepada Ny. Ais Rafael, jabatan Wakil Bendahara yang dijabat Ny. Ais Rafael diserahterimakan kepada Ny. Ika Iwan, jabatan Sekretaris yang dijabat Ny. Lia Woody diserahterimakan kepada Ny. Lita Ahmad, serta jabatan Ur. Dalam yang dijabat Ny. Ika Iwan resmi diserahterimakan kepada Ny. Iip Choirul.

Read More

KPK Sebut Ada Fraud Rp 20 Triliun dalam Pengelolaan Layanan Kesehatan

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata meminta BPJS Kesehatan mengutamakan integritas sehingga dana yang disalurkan dapat benar-benar digunakan untuk kepentingan kesehatan masyarakat. 

Dia menyebut per tahun 2024, tersedia dana sekitar Rp 150 triliun untuk menopang pelayanan fasilitas kesehatan bagi 98 persen rakyat Indonesia yang terdaftar di BPJS Kesehatan.

"Ada iuran peserta ada juga subsidi pemerintah melalui APBN dan APBD, artinya ada uang negara dan dana publik di dalamnya. Ini yang harus dikelola,” kata Alexander dalam keterangan resmi, Jumat, 20 September 2024.

Namun realitanya, ucap dia, masih ditemukan sejumlah kelemahan atau fraud yang terjadi. 

Menurut dia, pengelolaan program yang tidak berintegritas dapat menimbulkan penyalahgunaan dana, mengurangi kepercayaan publik, dan mengancam kesinambungan program JKN kedepannya.

Alex-sapaan akrabnya, mengatakan kerugian dari fraud di bidang kesehatan adalah 10 persen dari pengeluaran untuk kesehatan masyarakat, sekitar Rp 20 triliun secara nominal. 

Kasus yang tidak pernah tersentuh adalah dalam pelayanan jaminan kesehatan, yang mana ada manipulasi/phantom billing yang dilakukan oleh fasilitas kesehatan (faskes), baik pusat mapun daerah yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

Alex menyebut fraud lainnya yang kerap terjadi, antara lain memanipulasi data peserta, serta melakukan pemanfaatan layanan yang tidak diperlukan untuk mengambil keuntungan, seperti tindakan medis yang berlebihan atau pemberian obat-obatan yang tidak diperlukan.

Untuk itu, KPK terus melakukan upaya pencegahan melalui pembangunan ekosistem yang berintegritas dengan stakeholder terkait sehingga mengurangi risiko kecurangan, serta tindak pidana korupsi.  

“Saya menekankan, pemberantasan korupsi bukan tugas KPK saja, tapi tugas kita bersama," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti, menyampaikan pentingnya sinergi antarpihak, termasuk instansi pemerintah, fasilitas kesehatan, serta asosiasi dan organisasi profesi untuk mendukung keberlanjutan dan peningkatan mutu program JKN. 

Sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 19 Tahun 2019, berbagai langkah telah dilakukan untuk mencegah dan menangani kecurangan (fraud) dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Sebagai salah satu upayanya, KPK, BPJS, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang selanjutnya tergabung dalam Tim Pencegahan Kecurangan (PK) JKN bersinergi secara nyata dalam pencegahan dan penanganan fraud sesuai regulasi yang berlaku.

Untuk pencegahan kecurangan dalam program JKN, pada 2023 telah dilakukan penelusuran/deteksi pada tiga fasilitas kesehatan Rumah sakit untuk layanan Katarak, Sectio Caesarea dan Hemodialisa. 

Selain itu, juga telah dilakukan kegiatan penanganan fraud JKN pada 2023 di tiga fasilitas kesehatan rumah sakit di dua provinsi, yakni Sumatera Utara dan Jawa Tengah.

Read More

Satpol PP Surabaya Segel 60 Bangunan yang Tak Kantongi Izin PBG

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya segera melakukan penyegelan terhadap 60 bangunan. 

Penyegelan ini dilakukan, karena puluhan bangunan tersebut, tidak memiliki izin Persetujuan Bangunan dan Gedung (PBG).

Ketua Tim Kerja Penindakan Satpol PP Surabaya, Agnis Juistityas mengatakan, penyegelan ini dilakukan pada tiga lokasi pertama yang tak memiliki izin PBG. 

“Penyegelan ini kami lakukan karena adanya bantib (bantuan penertiban) dari DPRKPP, sebelumnya kami menerima permohonan bantuan penertiban sebanyak 150 bangunan. Namun setelah kami verifikasi kembali, kami dapatkan 60 bangunan yang akan kami lakukan penyegelan,” kata Agnis, Jum'at (2/9).

Agnis memaparkan, pihaknya bakal melakukan penyegelan pada bangunan yang tak memiliki izin tersebut, sampai minggu depan.

“Untuk penyegelan kami agendakan dapat rampung sampai dengan minggu depan, yang dimana hari ini merupakan hari kedua kami melaksanakan penyegelan. Rencananya dalam satu hari kami targetkan penyegelan di sepuluh lokasi,” paparnya.

Penyegelan tersebut dilakukan sesuai dengan pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2013.

Pada penyegelan tersebut, Satpol PP Surabaya menyegel beberapa bangunan. Antara lain, bangunan rumah tinggal, tempat usaha, rumah kosong hingga bangunan yang sedang dibangun. 

“Khusus untuk rumah tinggal, kami tidak menutup semua akses, sehingga kami memberikan akses keluar masuk kepada orang yang tinggal di rumah tersebut. Tetapi dengan syarat, mereka tidak diperkenankan untuk melakukan pembangunan sampai memiliki izin,” jelasnya. 

Sebelum melakukan penyegelan, Agnis menuturkan, Satpol PP Surabaya telah memberikan surat pemberitahuan dan pemanggilan kepada yang bersangkutan terkait pelaksanaan penyegelan tersebut. 

Saat pemanggilan kepada pihak yang bersangkutan, Agnis menjelaskan, Satpol PP Surabaya terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemilik terkait izin bangunan, serta perihal pengurusan surat yang belum mereka lakukan. 

“Kami juga mengarahkan mereka untuk segera mengurus IMB, selama dua minggu sebelum penyegelan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Agnis mengimbau, kepada para pemilik bangunan, jika ingin membuka segel pelanggaran, dapat segera mengurus ke Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA).

“Selain di UPTSA, saat ini Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sudah mempermudah perihal pengurusan perizinan, yakni dapat melalui kelurahan atau kecamatan setempat. 

Selain itu, bagi masyarakat yang ingin mengurus melalui UPTSA, juga dapat dilakukan secara online,” terangnya.

Ia berharap, dengan adanya pelaksanaan penyegelan ini, masyarakat Surabaya dapat lebih mentaati peraturan yang telah berlaku, khususnya terkait perizinan. 

“Harapan kami agar masyarakat melek terhadap aturan utamanya terhadap izin mendirikan bangunan. Terlebih saat ini dapat dilakukan secara online, sehingga itu dapat menambah efisiensi waktu masyarakat dalam mengurus perizinan,” pungkasnya.

Read More

Korlantas Polri dan PT KAI Kampanye Keselamatan di Perlintasan Kereta Api di Jawa dan Sumatera

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Korlantas Polri bekerja sama dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) menyelenggarakan kampanye keselamatan di perlintasan kereta api, yang dilaksanakan secara serentak di 13 lokasi strategis di Pulau Jawa dan Sumatera, Kamis 19 September 2024. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka memperingati HUT Lantas ke-69 dan HUT ke-79 PT KAI.

Kampanye ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan di perlintasan kereta api, terutama di perlintasan sebidang yang kerap menjadi lokasi kecelakaan.

Brigjen Pol Raden Slamet Santoso, Dirgakkum Korlantas Polri, menekankan pentingnya kampanye ini dalam upaya menekan angka kecelakaan di perlintasan kereta api dan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan keselamatan.

“Langkah ini penting untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan keselamatan di perlintasan kereta api,” ujar Brigjen Slamet di JPL 11 Sawah Besar, Jakarta Pusat.

Data dari IRSMS Korlantas menunjukkan bahwa kecelakaan di perlintasan kereta api dalam lima tahun terakhir masih tinggi, dengan wilayah Jawa Timur mencatat angka tertinggi, diikuti oleh Sumatera Utara, Jakarta, dan Jawa Tengah. 

Dari sekitar 4.000 perlintasan sebidang di seluruh Indonesia, hanya 30% yang dijaga, sehingga perlintasan tak terjaga menjadi titik rawan kecelakaan. Kolaborasi lintas sektor diperlukan untuk memastikan keselamatan di perlintasan kereta api.

Selain sosialisasi, PT KAI juga menegaskan adanya upaya penegakan hukum bagi pelanggar aturan lalu lintas di perlintasan sebidang. 

Dadan Rusdiansyah, Direktur Keselamatan dan Keamanan PT KAI, menyebutkan bahwa kegiatan ini dilakukan serentak di semua Daerah Operasi/Divisi Regional di Jawa dan Sumatera.

“Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya disiplin berlalu lintas di perlintasan sebidang, karena keselamatan adalah tanggung jawab bersama,” pungkasnya.

Diharapkan, kampanye keselamatan ini dapat mengurangi angka kecelakaan di perlintasan kereta api secara signifikan, terutama yang melibatkan pengendara sepeda motor yang kerap menerobos palang pintu.

Read More

KRI I Gusti Ngurah Rai-332 Tampil Gemilang dan Sabet Gelar Juara Umum Sport Day Event di Latma Kakadu 2024

Australia - KABARPROGRESIF.COM KRI I Gusti Ngurah Rai-332 menorehkan prestasi gemilang di Sports Day Event Latma Kakadu 2024 di Australia, membuktikan kemampuannya di pentas internasional. Dalam rangkaian acara yang bertujuan mempererat hubungan bilateral antara negara-negara peserta, Indonesia tampil sebagai bintang dengan menjadi Juara Umum. Rabu (11/9).

Event ini melibatkan negara-negara seperti Australia, India, Indonesia, Jepang, Kanada, Malaysia, Perancis, Singapura, dan Vietnam, dengan kompetisi dalam Ninja Challenge, voli, dan mini soccer. 

KRI I Gusti Ngurah Rai-332 mengirimkan prajurit terbaik yang berhasil membuktikan diri dengan hasil yang sangat memuaskan.

Di ajang Ninja Warrior Challenge, KRI I Gusti Ngurah Rai-332 mencatat waktu tercepat kedua, meraih posisi Runner-Up. 

Tidak hanya itu, tim mini soccer juga berhasil bersaing ketat dan mencapai babak 6 besar. Puncaknya, tim voli KRI I Gusti Ngurah Rai-332 meraih kemenangan dan menjadi Juara Pertama.

Hal ini merupakan Implementasi Perintah Pangkoarmada II Laksamana Muda TNI Ariantyo Condrowibowo untuk menjalin hubungan baik dengan peserta lain dan berkompetisi secara sportif. 

Pesan yang membuahkan hasil luar biasa. Keberhasilan ini tidak hanya menegaskan profesionalisme angkatan bersenjata Indonesia tetapi juga mempererat persahabatan antar negara melalui olahraga.

Read More

Mantan Sekda dan Kadis PUPR Diperiksa Kejati

Mataram - KABARPROGRESIF.COM Dua mantan pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB era Gubernur NTB, TGB Muhammad Zainul Majdi, diperiksa Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB, Rabu (18/9) kemarin, terkait penyelidikan dugaan korupsi kerja sama pemanfaatan lahan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB dengan PT Lombok Plaza dalam proyek pembangunan NTB Convention Center (NCC).

Kedua mantan pejabat itu, yakni eks Sekretaris Daerah (Sekda) NTB periode 2010-2016, M Nur, dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) NTB, Dwi Sugiyanto. 

Informasi yang dihimpun, keduanya diperiksa dari pagi, sekitar pukul 09.00 Wita.

Pantauan Radar Lombok, yang terlebih dahulu keluar adalah M Nur, sekitar pukul 11.00 Wita, dengan mengalungi id card tamu berwana pink, atau tamu bidang pidana khusus (pidsus) Kejati NTB. M Nur memakai baju warna cokelat dan memakai peci hitam.

Saat keluar, ia bersama seorang perempuan mengenakan baju warna putih, yang juga mengalungi id card tamu berwarna pink. 

Informasi yang dihimpun, mereka datang membawa berkas yang berkaitan dengan lahan seluas 3,2 hektare yang berada di dekat kampus Universitas Bumi Gora tersebut.

Sedangkan Dwi Sugiyanto datang menghadiri pemanggilan penyidik dengan menggunakan kemeja berwarna putih garis-garis. 

Ia diperiksa 2 jam lebih, yang mulai diperiksa sekitar pukul 09.00 Wita hingga 11.35 Wita.

Kepala Dinas PUPR NTB periode 2010-2015 itu tidak menepis dirinya diperiksa penyidik pidana khusus (Pidsus) Kejati NTB terkait persoalan NCC tersebut. 

“Iya diperiksa terkait NCC itu,” aku Dwi, yang ditemui usai menjalani pemeriksaan di Kejati NTB, Rabu (18/9).

Di kasus yang masih dalam tahap penyelidikan ini, Dwi Sugiyanto tak menampik dirinya sudah dua kali diperiksa penyidik. Ia sebelumnya pernah diperiksa Kejati NTB pada Rabu (4/9) lalu. 

“Iya, (diperiksa) kedua kalinya,” timpalnya.

Dwi datang menghadiri pemanggilan penyidik yang pertama dan kedua menggunakan mobil pribadinya, bernopol 1573 BE. 

Diakui, pemeriksaan kedua ini tidak ada dokumen yang dibawa ke hadapan penyidik. 

“Nggak ada (memberikan dokumen ke penyidik),” katanya.

Terkait materi pemeriksaan, dia enggan merincikan. Namun yang jelas lanjutnya, materi pemeriksaan berkaitan dengan jabatan yang diemban pada era Gubernur NTB, TGB, sebagai Kadis PUPR NTB. 

“Ya terkait tugas kita saja (Kadis PUPR NTB),” ujarnya.

Sebelumnya, pada Selasa (17/9) kemarin, salah satu yang diperiksa Kejati NTB Kepala Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, Iswandi. 

Usai menjalani pemeriksaan, Iswandi enggan berkomentar. 

"Nanti ke kejaksaan saja,” singkatnya.

Terpisah, Kasi Penkum Kejati NTB Efrien Saputera belum memberikan keterangan terkait pemeriksaan dua mantan pejabat Pemprov NTB eranya TGB tersebut.

Sementara, Asisten Intelejen Kejati NTB  I Wayan Riana membenarkan pemeriksaan mantan Sekda NTB M Nur dan mantan Kadis PUPR NTB, Dwi Sugiyanto itu. “Iya benar pemeriksaan itu,” jawabnya kepada Radar Lombok.

Berdasarkan informasi yang diterima Radar Lombok, kerja sama pembangunan proyek NCC antara Pemprov NTB dan PT Lombok Plaza terjalin tahun 2016 silam. Waktu itu zamannya Gubernur NTB, M Zainul Majdi atau TGB.

Namun hingga saat ini, proyek tersebut mangkrak. 

Tidak ada rupa pembangunan proyek senilai Rp 360 miliar tersebut, dan malah dijadikan tempat rona-rona atau hiburan rakyat. 

Dalam perjanjian kerja sama itu, ada tertulis jaminan garansi bank sebesar Rp 24 miliar atau 5 persen dari nilai kontrak yang diterima Pemprov NTB, jika gedung tersebut tidak dibangun pihak ketiga. 

Namun jaminan garansi bank pada Bank NTB Syariah itu tidak bisa dieksekusi Pemprov NTB hingga saat ini, karena jaminan garansi bank itu bodong alias palsu.

Read More

Tengah Malam, Wali Kota Eri Cek Proyek Pengaspalan di Jalan Bubutan

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi melakukan pengecekan proyek pengaspalan yang sedang berlangsung di beberapa ruas jalan utama Kota Pahlawan. 

Kali ini, pengecekan dilakukannya menjelang tengah malam di Jalan Bubutan menuju arah Tugu Pahlawan, Jumat (20/9) malam.

Tiba di lokasi sekitar pukul 23.47 WIB, Wali Kota Eri terlihat langsung mengecek kondisi jalan yang baru diaspal. 

Sesekali ia bahkan terlihat memberikan arahan langsung kepada jajarannya di lapangan. 

Di sana, dua alat berat berupa Pneumatic Tire Roller terlihat sedang bekerja memadatkan dan meratakan jalan yang baru diaspal.

Wali Kota Eri menuturkan, bahwa pengaspalan atau overlay itu sebagai komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk meningkatkan kenyamanan infrastruktur jalan demi kenyamanan masyarakat.

"Alhamdulillah malam ini kita melakukan pengecekan, karena seperti yang saya minta, mulai Jalan Ahmad Yani sampai ke Tugu Pahlawan terus puter balik lagi sampai Jalan Pahlawan, Jalan Baliwerti, Jalan Gemblongan sampai ketemu lagi Jalan Ahmad Yani, semua akan selesai sebelum bulan November 2024," kata Wali Kota Eri ditemui di lokasi.

Wali Kota Eri menerangkan, setelah tahap ini selesai, pengaspalan jalan akan dilanjutkan ke wilayah-wilayah lain di Surabaya. 

Pengaspalan ini akan sangat dirasakan oleh masyarakat, terutama bagi mereka yang menggunakan kendaraan. 

Sebab, jalan yang lebih halus akan meningkatkan kenyamanan pengendara maupun pejalan kaki.

"Karena seperti kita ketahui, Surabaya kalau digunakan sepedaan itu enak. Jadi kalau naik mobil juga tidak terasa, kalau naik sepeda motor radak terasa, kalau naik sepeda angin tambah terasa. Nah ini (jalan) dihaluskan supaya semakin nyaman," tuturnya.

Selain itu, Wali Kota Eri menyatakan bahwa pengaspalan jalan ini juga ditujukan untuk mendukung gaya hidup sehat masyarakat Surabaya. 

Dimana semakin banyak warga yang memanfaatkan fasilitas jalan untuk berlari dan bersepeda. 

"Nah, dengan pengaspalan ini, diharapkan jalan akan semakin nyaman,” tambahnya.

Selain untuk kenyamanan, Wali Kota juga menyampaikan bahwa pengaspalan ini diharapkan dapat mengurangi kemacetan dengan mempercepat arus lalu lintas. 

"Jalan yang halus akan memperlancar lalu lintas. Kami juga sedang mengatur lampu lalu lintas agar hijau lebih lama saat macet. Harapannya, pengaspalan ini akan membuat lalu lintas lebih lancar," jelasnya.

Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya itu optimis seluruh wilayah Kota Pahlawan akan teraspal mulus sesuai target di tahun 2027-2028. 

"Semoga ini bermanfaat bagi masyarakat Surabaya dan semoga sesuai target kita di tahun 2027-2028 semua wilayah Surabaya sudah teraspal," pungkasnya.

Read More