Jokowi Beri Sinyal Bakal Reshuffle Kabinet di Penghujung Jabatan

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengisyaratkan bakal melakukan reshuffle kabinet menjelang akhir masa jabatannya.

Jokowi mengatakan rencana pergantian menteri masih on track atau sedang berjalan, saat ditanya mengenai kursi Sekretaris Kabinet (Seskab) yang kosong usai Pramono Anung mundur.

Pramono mengundurkan diri lantaran ikut kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jakarta.

"Masih dalam proses," kata Jokowi kepada awak media di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (21/9).

Jokowi sebelumnya menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) yang mengesahkan pemberhentian Pramono Anung dari jabatannya sebagai Seskab. 

Melalui Keppres itu, Pramono resmi mengakhiri masa jabatannya per 22 September.

Dalam Keppres itu, Jokowi juga menunjuk Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno sebagai Plt menggantikan peran Pramono di Kabinet Indonesia Maju.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana pun mengatakan masih ada potensi Jokowi menunjuk Seskab definitif sebelum purna tugas pada 20 Oktober.

"Masih dimungkinkan untuk ditetapkan Seskab definitif," kata Ari dalam keterangannya, Kamis (19/9).

Read More

Fun Games Tenis Lapangan Pati Meriahkan HUT Ke-79 TNI

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen  TNI Richard Tampubolon  mewakili Panglima TNI membuka acara Fun Games Tenis Lapangan Pati dalam rangka memeriahkan HUT Ke-79 TNI Tahun 2024 yang digelar di Lapangan Tenis Krida Sagara Mabes TNI AL Jakarta Timur, Selasa (24/9/2024). 

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dalam sambutannya yang dibacakan Kasum TNI menyampaikan kepada para peserta Fun Games Tenis Lapangan Pati  untuk melaksanakan pertandingan tenis  dengan gembira tanpa mengabaikan faktor keamanan serta ikuti ketentuan yang telah disepakati bersama atas persetujuan PELTI.  

"Utamakan semangat kebersamaan sehingga tecipta soliditas dan solidaritas TNI sebagaimana tujuan dari kegiatan ini,' pesan Panglima TNI.

Jenderal TNI Agus Subiyanto menyampaikan harapannya kepada sang pengadil di lapangan agar menampilkan kepemimpinan yang jujur dan bijak dengan tetap memperhatikan kenyamanan dan keamanan dalam memimpin pertandingan. 

"Sikap jujur dan bijak merupakan esensi dari setiap cabang olahraga," tutup Panglima TNI.

Kegiatan Fun Games Tenis Lapangan Pati diikuti dari Tim Kemhan, Mabes TNI dan Mabes Angkatan dengan sistem dicampur antar tim. 

Adapun keluar sebagai pemenang dalam gelaran tersebut adalah Juara I pasangan Laksma TNI Saptono Djuniawan (Mabes TNI) dan Laksma TNI I Komang Teguh A (Mabes TNI AL), Juara II pasangan Brigjen TNI Wawan Pujiatmoko (Mabes TNI) dan Marsma Dedi Gazy (Mabes TNI AU), Juara III pasangan Brigjen TNI Washington Simanjuntak dan Brigjen TNI Rommy Tuwaidan dari Mabes TNI AD serta Juara IV pasangan Brigjen TNI Nofri Rifai dan Brigjen TNI Immer B dari Kemhan.

Read More

KPK Cecar Anggota DPRD Kota Semarang Terkait Pengaturan Lelang

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencecar tiga saksi dari unsur DPRD Kota Semarang terkait dengan pengaturan lelang di Pemerintah Kota Semarang dalam pemeriksaan Senin (23/9).

Para saksi yang diperiksa yaitu Sekretaris DPRD Kota Semarang Moch Imron serta dua Anggota DPRD Kota Semarang 2019-2024 atas nama Sodri dan Hermawan Sulis Susnarko. Pemeriksaan dilakukan di Polrestabes Semarang.

Kasus ini menyeret Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Ita dan suaminya yang merupakan Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah Alwin Basri.

"Saksi hadir semua. Anggota DPRD didalami terkait ada tidaknya peran mereka dalam pengaturan lelang di Pemkot Semarang," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Senin (23/9) malam.

Tim penyidik KPK juga memeriksa tujuh saksi lain. Yakni Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Sutrisno; Pengurus Gapensi Kota Semarang 2019-2024 Damsrin; Wakil Sekretaris Gapensi Kota Semarang 2019-2024 Siswoyo; serta empat Anggota Gapensi Kota Semarang 2019-2024 atas nama Suwarno, Herning Kirono, Sapto Marnugroho dan Gatot Sunarto.

"Untuk Gapensi didalami terkait peran tersangka M [Martono] dalam PL [penunjukan langsung]," kata Tessa.

Sebelum ini, tim penyidik KPK telah mendalami proses dan kesepakatan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dalam memenuhi permintaan Ita dan suaminya Alwin Basri saat memeriksa empat orang saksi pada Rabu (18/9).

Mereka yang diperiksa ialah Kepala Bapenda Kota Semarang Indriyasari; Kepala Bidang Pengawasan dan Pengembangan Kota Semarang Sarifah; Kabid Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah Bapenda Kota Semarang Binawan Febriarto; dan Kabid Penagihan Pajak Daerah Bapenda Kota Semarang Bambang Prihartono.

Dalam proses berjalan, KPK setidaknya sudah menggeledah 10 rumah serta 46 kantor dinas dan organisasi perangkat daerah untuk mencari barang bukti.

KPK mengamankan sejumlah barang bukti diduga terkait dengan perkara yang sedang diusut. Mulai dari dokumen APBD 2023-2024, dokumen pengadaan masing-masing dinas, hingga uang pecahan rupiah dan euro.

Sejauh ini terdapat empat orang yang sudah ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Pemkot Semarang.

Berdasarkan sumber yang mengetahui penanganan kasus ini, mereka ialah Ita, Alwin Basri, serta dua orang pihak swasta bernama Martono dan Rachmat. 

Mereka pun telah dicegah bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan.

Read More

KPU Jatim Minta Paslon Hindari Ujaran Kebencian dan Kampanye Kotor Selama Pilgub 2024

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Ketua KPU Jatim Aang Kunaifi menyampaikan, deklarasi kampanye damai kali ini merupakan bentuk komitmen dari seluruh Paslon dalam melaksanakan pemilu yang aman dan kondusif ujaran kebencian dan hoaks.

Aang juga mengajak para pendukung setiap Paslon, untuk berkampanye dengan cara adu gagasan dan visi-misi serta mengesampingkan cara berkampanye yang kotor. 

"Ini jadi momentum bagi kita memberikan pendidikan politik yang sehat bagi masyarakat. Kepada para pendukung Paslon, mari sama-sama kita ciptakan kampanye yang riang gembira, adu gagasan dan adu program tanpa ada ujaran kebencian," katanya di kampanye damai di Tugu Pahlawan Surabaya, Selasa (24/9/2024).

Lebih lanjut ia menjelaskan, kampanye akan berlangsung selama 60 hari terhitung sejak 26 September hingga 23 November 2023 mendatang. 

Selama masa kampanye berlangsung, ia mengimbau agar masyarakat tidak termakan dengan berita-berita hoax yang disebarkan oleh oknum-oknum yang tak bertanggung jawab.

"Mari kita ciptakan suasana yang kondusif, jangan mudah baper, jangan mudah termakan hoax, apalagi musuhan antar keluarga antar tetangga karena beda pilihan pasangan calon," pungkasnya.

Turut hadir dalam acara tersebut, Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim Nomor urut 1 Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Khakim, Paslon Nomor urut 2 Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak serta Paslon Nomor urut 3 Tri Rismaharini dan Zahrul Azhar Asumta.  

Ketiga Paslon tersebut beserta jajaran KPU dan Bawaslu, secara bersama menandatangani Prasasti Deklarasi Kampanye Damai Pilgub Jatim yang juga ditandai dengan pelepasan burung merpati putih dan balon. 

Read More

Antisipasi Jumlah Kementerian Prabowo, DPR Ingin Tambah Komisi

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Ketua DPR Puan Maharani mengungkap peluang pihaknya akan menambah jumlah komisi untuk periode 2024-2029. Menurut Puan, wacana itu masih dalam tahap pematangan.

"Ini lagi dimatangkan," kata Puan di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (24/9).

Dia menjelaskan wacana penambahan komisi di DPR seiring kabar pemerintah mendatang di bawah kepresidenan Prabowo Subianto akan menambah jumlah kementerian dan lembaga. 

Menurut Puan, hal itu perlu disesuaikan pula oleh DPR sebagai mitra kerja pemerintah.

"Kan dengan rencana penambahan kementerian, sepertinya ada kemungkinan harus ada penambahan komisi untuk bisa kemudian memperkuat kemitraan antara pemerintah dengan legislatif," kata dia yang juga Ketua DPP PDIP itu.

"Jadi itu kita sedang godok dan sesuai mekanismenya kan kita laksanakan ya sesuai dengan mekanismenya," imbuh Puan.

Sementara, Wakil Ketua DPR Lodewijk Friederich Paulus mengatakan penambahan jumlah komisi sebagai sesuatu yang lumrah. 

Apalagi, pada periode sebelumnya beberapa komisi juga memiliki beban tugas lebih.

Lodewijk mencontohkan Komisi IV yang dinilai terlalu banyak menjadi mitra kerja pemerintah. 

Mulai dari bidang Pertanian; Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan Kelautan dan Perikanan.

"Contoh yang sekarang beban tugas yang berat itu adalah di Komisi 4. Cukup banyak. Belum lagi ada penambahan badan lembaga," kata dia yang juga politikus Golkar itu.

Read More

Operasi Pasukan Khusus TNI AL Dalam Operasi Amphibi Di Papua

Raja Ampat - KABARPROGRESIF.COM Dua Pasukan Khusus yang dimiliki oleh TNI AL yaitu Satuan Komando Pasukan Katak Koarmada III dan Intai Amphibi dari Pasmar 3 Sorong melaksanakan latihan bersama di Pulau Jefman, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Selasa dini hari (24/9/24).

Latihan khusus ini bernama Latihan Pasukan Khusus (Latpassus) dalam Operasi Amphibi TA.2024 yang bertempat di Satkopaska Koarmada III, dimulai sejak tanggal 9 September 2024 dan dibuka oleh Wadan Puskopaska Kolonel Laut (P) Henricus Prihantoko di Mako Koarmada III.

Sebelumnya berbagai tahapan latihan telah dilakukan, yakni latihan geladi posko, Tactical Floor Game (TFG), latihan parsial, gelar pasukan serta pada puncaknya dilaksanakan latihan manuver latihan (Manlap) atau Full Mission Profile (FMP).

Operasi pasukan khusus TNI AL tersebut diawali dengan pergerakan penyusupan ke daerah yang telah dikuasai oleh musuh dari titik luncur dengan mendekat ke sasaran menggunakan metode selam tempur, yang tetap mengutamakan kecepatan dan kerahasiaan yang tinggi kedua tim bergerak mendekati sasaran menggunakan subs skimmer, sedangkan dua tim berikutnya memperkuat sebagai tim assault (QRF).

Menurut Dansatkopaska koarmada III Kolonel Laut (P) Robinson H Etwiory, S.E.,M.M latihan ini dalam rangka uji kesiapsiagaan operasional dalam terjadinya kontinjensi darurat, meningkatkan profesionalisme prajurit (Kopaska-Taifib) serta yang utama adalah mewujudkan keterpaduan satuan khusus TNI AL (Kopaska-Taifib) dalam pelaksanaan Operasi amfibi maupun dalam mendukung Tugas TNI AL lainnya.

Ditempat terpisah, Pangkoarmada III Laksamana Muda TNI Hersan, S.H.,M.Si., mengatakan agar Prajurit yang sedang melaksanakan latihan selalu memahami secara rinci semua prosedur, aturan, tugas dan tanggung jawab masing-masing serta laksanakan dengan serius dan penuh rasa tanggung jawab serta disertai motivasi yang tinggi agar mampu mencapai tujuan yang diinginkan.

Read More

Cangkul dan Celana Barang Bukti Baru Kepolisian untuk Memperdalam Proses Penyidikan

Padang Pariaman - KABARPROGRESIF.COM Pihak kepolisian kembali menemukan dua barang bukti baru dalam pengembangan kasus gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Senin (23/9/2024).

Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisol Amir, mengatakan, dua barang bukti baru itu antara lain, pacul yang digunakan oleh tersangka dan celana yang digunakan korban saat hari kejadian.

“Kedua barang bukti ini kami amankan, kemarin (Minggu). Sesuai dengan keterangan yang diberikan tersangka,” ujarnya.

Kapolres menyebut, barang bukti pacul diamankan pihaknya berjarak 400 meter dari lokasi tersangka menguburkan korban tanpa busana.

Cangkul tersebut, menurut keterangan tersangka ia gunakan untuk menggali lubang sebelum memakamkan tersangka.

“Cangkul ini kata tersangka ia dapati di sebuah pondok kosong sebelum memakamkan korban,” ujarnya.

Sehabis digunakan, cangkul tersebut dibuang oleh tersangka saat sedang dalam perjalanan pulang ke rumah.

Sedangkan celana NKS (18), ditemukan pihak kepolisian, berjarak 1.5 kilometer dari lokasi penguburan korban.

Celana tersebut dibuang IS ke sungai, lalu, ditemukan dalam kondisi tersangkut di pohon.

“Kami terus mendalami kasus ini, kami mohon doa dan dukungan masyarakat supaya kasus ini bisa kami buka seterang-terangnya,” ujar Kapolres.

Read More

Inspektorat Jawa Timur : hingga Agustus 2024 APIP di Tingkat Provinsi Tangani 32 Kasus

Badung - KABARPROGRESIF.COM Pada tahun 2024 tempatnya sampai dengan bulan Agustus, teratat jumlah kasus/pengaduan masyarakat yang dilimpahkan dari Aparat Penegak Hukum (APH) ke Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebanyak 32 kasus. 

Rinciannya, 16 kasus dari Kejaksaan Tinggi Jatim dan 16 kasus dari Polda Jatim.

Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian kerja sama antara APIP dan APH di wilayah Provinsi Jawa Timur secara umum telah berjalan dengan sangat baik, serta terbangun kepercayaan antara keduanya. Ini terbukti banyak kasus-kasus yang telah dilimpahkan oleh APH kepada APIP dan begitu juga sebaliknya.

Hal tersebut disampaikan oleh Inspektur Provinsi Jawa Timur, Ir Hendro Gunawan, MA, saat menyampaikan sambutan pada Rakor APIP-APH di Bali, Senin (23/9/2024) malam.

Sementara di tingkat kabupaten, untuk jumlah kasus/pengaduan masyarakat yang dilimpahkan dari APH ke APIP pada tahun 2023 tercatat sebanyak 7 kasus, dan pada tahun 2024 (Agustus) sebanyak 158 kasus.

Sebalikya, jumlah kasus/pengaduan masyarakat yang dilimpahkan dari APIP ke APH pada tahun 2023 sebanyak 7 kasus dan pada tahun 2024 sebanyak 9 kasus.

Dari jumlah kasus di kabupaten tersebut, tercatat jumlah nilai temuan kerugian keuangan negara/daerah pada tahun 2023, kata Hendro, sebesar Rp38.573.629.655,21, dan pada tahun 2024 (Agustus) sebesar Rp13.867.392.410,54.

"Meskipun kita telah mencapai banyak hal, kita juga harus menyadari kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kerja sama ini. Masih banyak tantangan yang harus dihadapi, mulai dari terbatasnya SDM hingga terbatasnya dokumen tau data," ujar Hendro.

Hendro pun mengajak agar dengan semangat kekeluargaan, bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Selanjutnya, sinergitas antara APIP dan APH yang kuat diharapkan dapat menyelesaikan pengaduan masyarakat secara efektif, efisien serta meningkatkan kepercayaan.

Read More

Hadi Tjahjanto Sebut Jokowi Sudah Perintahkan Bentuk Matra Siber TNI

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto menyatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menginstruksikan untuk membentuk angkatan siber sebagai matra keempat TNI.

Selain itu, kata dia, presiden terpilih Prabowo Subianto juga sangat menaruh perhatian pada hal ini.

"Pak Presiden (Jokowi) sudah memerintahkan untuk membentuk matra keempat, termasuk presiden terpilih concern dengan matra angkatan keempat," kata Hadi di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (23/9).

Hadi menjelaskan jika Matra Siber TNI terbentuk, maka tugas mereka menghadapi perang propaganda dan perang proksi (proxy war).

Menurutnya, serangan siber adalah bentuk pertempuran modern. 

Karena itu, angkatan siber akan melakukan patroli dan mitigasi siber untuk menangkal hal tersebut.

"Bagaimana kita menghadapi perang proxy, proxy war, perang asimetris, kemudian perang propaganda, semuanya memerlukan satu peralatan sistem untuk kita menghalau serangan balik mereka," ucapnya.

Hadi mencontohkan ketika peperangan di Timor Leste dulu, Indonesia sudah melakukan perang siber meski belum menyiapkan perangkat perang siber. 

"Kalau saya sampaikan angkatan keempat, matra siber ini adalah perang pikiran. Bagaimana kita bisa mempengaruhi bahwa peperangan ini bisa kita menangkan," kata dia.

Sebelumnya, ide pembentukan angkatan siber pertama kali disampaikan Ketua MPR Bambang Soesatyo saat menyampaikan pidato kenegaraan dalam sidang tahunan MPR, 16 Agustus 2024.

"Sudah saatnya Indonesia segera mempersiapkan pembentukan matra keempat tentara nasional Indonesia dengan menghadirkan angkatan siber," kata Bamsoet.

Beberapa pihak pun menyambut baik usulan tersebut. Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menyebut ke depan satuan siber kemungkinan akan diisi oleh mayoritas orang sipil dengan kemampuan teknologi informasi (IT) yang mumpuni.

"Memang kalau siber itu kan beda dengan satuan-satuan lain ya, tadi saya bilang, jadi memang mungkin akan lebih banyak orang sipilnya, ASN, yang kita pentingkan kan keahliannya," kata Agus di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (3/9).

Read More

Eratkan Diplomasi, Komandan KRI Bima Suci Laksanakan Courtesy Call ke Russian Navy

Russia - KABARPROGRESIF.COM Dalam rangka mempererat hubungan diplomasi antar negara sahabat, TNI Angkatan Laut melalui Misi Diplomasi Muhibah Duta Bangsa KJK 2024 yang di komandani Letkol Laut (P) Hastaria Dwi prakoso selaku Komandan KRI Bima Suci sekaligus Dansatgas KJK 2024, melaksanakan Courtesy Call kepada Commander Officer of Survey Ship Division of pacific fleet Russian Navy Captain 1st Rank Velichko Anatoly Vasicievich di Officer Fleet House Of Russian Navy Pacific Fleet, Vladivostok, Russia, Senin (23/09).

Kedatangan Komandan KRI Bima Suci disambut hangat oleh CO of Survey Ship Division of pacific fleet Russian Navy beserta Staff atas kerjasamanya dalam kunjungan yang dilaksanakan. 

Dalam pertemuan tersebut kedua belah pihak juga membahas mengenai kerjasama yang selama ini telah dilakukan seperti latihan bersama, hal ini tidak hanya meningkatkan kemampuan tempur saja namun juga memperkuat persahabatan antar kedua negata.

“Terimakasih atas penerimaan kunjungan KRI Bima Suci di Vladivostok, saya berharap dengan kunjungan ini bisa mempererat persahabatan dan kerjasama antara Rusia dan Indonesia dalam berkontribusi menjaga kestabilan dunia” ujar Komandan Satgas KJK 2024

Dalam kesempatan tersebut juga Komandan Satgas KJK 2024 yang sekaligus Komandan KRI Bima Suci menjelaskan mengenai kemampuan kapal latih tiang tinggi kebanggaan TNI Angkatan Laut KRI Bima Suci.

KRI Bima Suci yang membawa 98 personel KRI, 189 Taruna AAL yang dibagi menjadi empat gelombang ini singgah di Vladivostok mulai tanggal 21 s.d. 24 September 2024. 

Dalam persinggahannya ini, KRI Bima Suci melaksanakan berbagai kegiatan seperti open ship, cocktail party, Sport Activity, cultural visit di Vladivostok, Rusia.

Read More

Pj. Sekdaprov Jatim Serahkan Surat Tugas Lima Plt. Bupati

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Penjabat (Pj). Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Bobby Soemiarsono menyerahkan Surat Perintah Tugas (SPT) Pelaksana Tugas (Plt.) kepada lima Plt. Bupati di Ruang Kerja Pj. Sekdaprov Jatim, Kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan No. 110 Surabaya, Senin (23/9/2024).

Pj. Sekdaprov Jawa Timur, Bobby Soemiarsono menyerahkan Surat Perintah Tugas (SPT) Nomor 100.1.42/968/011.2/2024 yakni Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Gresik kepada Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah.

Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Sumenep kepada Wakil Bupati Sumenep Dewi Khalifah berdasarkan SPT Nomor 100.1.42/969/011.2/2024. Kemudian, Plt. Bupati Malang kepada Wakil Bupati Malang Didik Gatot Subroto berdasarkan SPT Nomor 100.1.42/970/011.2/2024.

Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Lamongan kepada Wakil Bupati Lamongan Abdul Rouf berdasarkan SPT Nomor 100.1.42/971/011.2/2024, serta Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Banyuwangi kepada Wakil Bupati Banyuwangi Sugirah berdasarkan SPT Nomor 100.1.42/972/011.2/2024.

Mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3/4204/SJ tanggal 30 Agustus 2024 perihal Penegasan Terkait Cuti diluar Tanggungan Negara bagi Kepala Daerah dan/ atau Wakil Kepala Daerah serta Pengusulan Penjabat Sementara Bupati dan Penjabat Sementara Walikota.

Serta Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 100.1.4.2/34624/011.2/2024 tanggal 12 September 2024 perihal Cuti diluar Tanggungan Negara. 

Maka penunjukan kelima Plt. Bupati ini menggantikan sementara Kepala Daerah yang mengajukan cuti diluar tanggungan negara untuk persiapan kampanye pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.  

Kelima Plt. Bupati ini nantinya melaksanakan tugas dan wewenang Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, selama Bupati menjalankan cuti diluar tanggungan negara. 

Oleh karena itu, Surat Perintah Tugas (SPT) tersebut mulai berlaku pada masa pelaksanaan kampanye mulai tanggal 25 September sampai dengan 23 November 2024.

Pj. Sekdaprov Bobby menyampaikan bahwa penunjukan ini bertujuan untuk menghindari kekosongan kepemimpinan di lima wilayah tersebut.  

“Amanah ini diberikan kepada 5 Plt. Bupati sampai dengan selesai dari masa kampanye. Jadi meski dalam kurun waktu singkat, jangan sampai ada kekosongan jabatan Kepala Daerah,” ujar Bobby.

“Pesan Bapak Pj. Gubernur, meskipun periode menjabat cukup singkat yakni 2 bulan, diharapkan para Plt. Bupati bertanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan,” tegasnya.

Secara khusus Bobby juga berpesan agar melanjutkan program-program baik yang telah dijalankan dipemerintahan sebelumnya. Khususnya dalam pelayanan publik kepada masyarakat harus terus dijaga.

Diakhir, Bobby juga menegaskan kepada Plt. Bupati untuk tetap menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayahya masing-masing dalam menghadapi masa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada Bulan November mendatang.

Read More

Jokowi Respons Isu Jadi Wantimpres Prabowo dan Reshuffle Ganti Seskab

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons peluang dirinya dipinang menjadi dewan pertimbangan presiden (Wantimpres) kabinet pemerintah baru Prabowo Subianto pasca purnatugas sebagai Presiden Indonesia per 20 Oktober 2024.

"Urusan itu, urusan pemerintahan baru," kata Jokowi usai meresmikan injeksi bauksit perdana Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) PT Borneo Alumina Indonesia di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Selasa (24/9).

Jokowi enggan mengomentari lebih lanjut perihal kemungkinan itu. 

Ia menyebut pemilihan Wantimpres merupakan wewenang penuh pemerintahan selanjutnya.

"Saya enggak mau komentar," imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menepis perihal ada pembahasan soal Wantimpres dalam pertemuannya dengan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Sabtu (21/9) lalu.

"Ndak, ndak, ndak," ujarnya.

Rapat Paripurna DPR ke-7 Masa Sidang I Tahun 2024-2025 secara resmi telah mengesahkan revisi Undang-undang (RUU) tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi UU, Kamis (19/9).

RUU itu menjadi perubahan kedua dari UU sebelumnya yakni, UU Nomor 19 Tahun 2006 tentang Wantimpres.

Terdapat sejumlah poin perubahan UU Wantimpres dari sebelumnya. Di antaranya, perubahan nama lembaga dari Dewan Pertimbangan Presiden menjadi Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia.

Kemudian dalam UU Wantimpres terbaru tidak lagi mengatur jumlah anggota maksimal delapan orang. 

Tetapi jumlah anggota dapat ditetapkan sesuai dengan kebutuhan presiden.

Jokowi juga mengisyaratkan ada kemungkinan pemerintahannya akan melakukan perombakan kabinet atau reshuffle untuk menunjuk Sekretaris Kabinet (Seskab) definitif.

Jokowi menyebut kelanjutan rencana pergantian kursi Seskab yang kosong usai Pramono Anung mundur masih berproses.

"Masih proses," kata Jokowi.

Jokowi sebelumnya menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) yang mengesahkan pemberhentian Pramono Anung dari jabatannya sebagai Seskab. 

Melalui Keppres itu, Pramono resmi mengakhiri masa jabatannya per 22 September.

Dalam Keppres itu, Jokowi juga menunjuk Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno sebagai Plt menggantikan peran Pramono di Kabinet Indonesia Maju.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana pun sebelumnya mengatakan masih ada potensi Jokowi menunjuk Seskab definitif sebelum purna tugas pada 20 Oktober.

Read More