Pemprov Jatim Jalin Kerja Sama dengan BPH Migas Soal BBM Subsidi

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemprov Jatim melalui dinas ESDM menjalin kerja sama dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk meningkatkan pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan kompensasi agar lebih tepat sasaran.

Kepala Dinas ESDM Jatim Aris Mukiyono mendukung kerja sama ini. Menurutnya Jatim menjadi percontohan bagi provinsi lain terhadap implementasi perjanjian kerja sama (PKS) ini. 

"Jadikan Jawa Timur sebagai pilot project agar masyarakat memahami kerjasama antara BPH Migas dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur,” kata Aris dalam keterangan tertulisnya, Selasa  (24/9/2024).

Aris menekankan pentingnya sinergi dari kerja sama tersebut untuk memastikan pendistribusian BBM subsidi dan kompensasi berjalan dengan baik, serta memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi daerah.

“Ini adalah langkah yang sangat positif dan progresif. Terima kasih kepada BPH Migas. Semoga kerja sama ini semakin efisien, efektif, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak,” jelasnya.

BPH Migas sendiri telah menjalin kerja sama dengan beberapa provinsi antara lain Kepulauan Riau (Kepri), Bengkulu, Bangka Belitung, NTB, Papua Barat Daya, Jambi, Kalimantan Timur, dan Jatim.

Anggota Komite BPH Migas Wahyudi Anas mengatakan PKS itu merupakan upaya dalam memastikan masyarakat Jatim mendapat jenis BBM tertentu (JBT) dan jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) sesuai dengan ketentuan pengguna yang berhak.

“PKS ini bertujuan memperkuat pengawasan terhadap JBT dan JBKP serta memastikan distribusi BBM subsidi dan kompensasi lebih tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat volume sesuai kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

“Dengan adanya PKS ini, peran pemprov perlu dilibatkan dalam pengawasan distribusi BBM subsidi terutama saat periode puncak seperti Lebaran, Natal, dan Tahun Baru khususnya di daerah destinasi wisata,” tandasnya. 

Read More

Kapolri Temui Negosiator Pembebasan Pilot Susi Air, Apresiasi Kedepankan Soft Approach

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bertemu dengan tim pembebasan sandera Pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin, 23 September 2024, kemarin. 

Dalam kesempatan itu, Kapolri juga memberikan apresiasi kepada negosiator, seluruh pihak dan jajaran yang berperan dalam operasi penyelamatan itu.

Sigit menekankan bahwa, operasi penyelamatan tersebut sangat mengedepankan Soft Approach melalui upaya negosiasi. 

Menurut Sigit, dalam hal ini, keselamatan Pilot atau sandera adalah prioritas utama.

“Saya sangat mengapresiasi karena tim ini menggunakan pendekatan Soft Approach. Karena kita tahu, dalam operasi pembebasan ini. keselamatan sandera merupakan prioritas utama. Alhamdulillah, sandera dapat bebas dengan aman dan selamat. Kondisinya pun dalam keadaan sehat ketika kembali,” kata Sigit melalui keterangan tertulisnya, Jakarta, Selasa, 24 September 2024.

Dalam pertemuan tersebut, Kapolri mendengarkan cerita detik-detik pembebasan Pilot Susi Air dari tim pembebasan tersebut. Silaturahmi tersebut berlangsung hangat.

Pilot Susi Air tersebut yang menjadi korban penyanderaan KKB kurang lebih selama 1 tahun 7 bulan. Dan pada akhirnya, berhasil dievakuasi oleh tim pembebasan sandera pada tanggal 21 September 2024. 

Ketika itu, tim kembali dari Kampung Yuguru dan sampai di Mimika melaporkan kepada Kapolres Mimika, bahwa Pilot Susi Air sudah bisa dibebaskan.

Kapten Mark disandera pada tanggal 7 Februari 2023, oleh anggota KKB Nduga pimpinan Egianus Kogoya. 

Peristiwa itu terjadi ketika Mark melakukan penerbangan menuju Distrik Paro, Kab. Nduga.

Atas kejadian tersebut, TNI-Polri menggelar Operasi Paro dengan melibatkan 978 Personel dengan rincian 513 TNI dan 465 Polri dengan mengedepankan pendekatan soft approach melalui upaya negosiasi.

Adapun dalam pertemuan tersebut diantaranya dihadiri oleh, Astamaops Kapolri, Irjen Pol Drs. Verdianto Iskandar Bitticaca, Wakapolda Papua sekaligus Kaops Damai Cartenz, Brigjen Faizal Dr. Ramadhani, Kabid TIK Polda Papua sekaligus Kasatgas Gakkum Ops Damai Cartenz, Kombes Pol I Gusti Gde Era Adhinata, Kapolres Mimika Polda Papua, AKBP I Komang Budiartha.

Kemudian tim negosiator pembebasan Pilot Susi Air yakni, Edison Gwijangge, Yospian Wandikbo dan Erlina Gwijangge.

Read More

Kasum TNI Hadiri Pelantikan dan Sertijab Sekjen Kemenkumham RI

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Richard Tampubolon menghadiri acara pelantikan dan Serah Terima Jabatan (Sertijab) Sekretaris Jenderal, Staf Ahli Menteri, dan Pejabat Fungsional Ahli Utama di lingkungan Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) RI, bertempat di Graha Pengayoman Kemenkumham RI, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (24/09/2024).

Sertijab Sekretaris Jenderal Kemenkumham RI dilakukan dari Komisaris Jenderal Polisi (Purn) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H. kepada Inspektur Jenderal Polisi Dr. Nico Afinta, S.I.K., M.H. Prosesi berlangsung khidmat dengan dihadiri sejumlah pejabat tinggi dari berbagai instansi.

Beberapa pejabat yang turut hadir dalam acara ini, antara lain Kabaharkam Polri, Kapusjianstralitbang TNI, Pa Sahli Tingkat III Kasad Bidang Ekonomi,  Keuangan dan Perdagangan, Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Sistem Manajemen Nasional Lemhannas serta undangan lainnya.

Read More

MA Tolak Kasasi Jaksa, Haris-Fatia Tetap Divonis Bebas

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Mahkamah Agung (MA) tetap menjatuhkan vonis bebas terhadap aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti dalam kasus dugaan pencemaran nama baik Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

MA dalam hal ini menolak kasasi dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur.

"Amar putusan. JPU = tolak," demikian dilansir dari laman Kepaniteraan MA pada Selasa (24/9).

Perkara nomor: 5712 K/Pid.Sus/2024 dengan terdakwa Haris Azhar diadili oleh ketua majelis Dwiarso Budi Santiarto dengan hakim anggota Ainal Mardhiah dan Sutarjo. 

Panitera Pengganti Hamsurah. Putusan dijatuhkan pada Rabu, 11 September 2024.

Sementara perkara Fatiah Maulidiyanty bernomor: 5714 K/Pid.Sus/2024. Komposisi hakim yang memeriksa dan mengadili perkara sama.

"Status: perkara telah diputus, sedang dalam proses minutasi oleh majelis."

Dengan demikian, baik Haris dan Fatia telah secara resmi melepas status terdakwa.

MA menguatkan putusan majelis hakim pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur yang membebaskan Haris dan Fatia.

Keduanya divonis bebas karena dinilai tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan jaksa dalam Pasal 27 ayat 3 jo Pasal 45 ayat 3 Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Pasal 14 ayat 2 jo Pasal 15 UU 1/1946, dan Pasal 310 KUHP. Setiap pasal tersebut disertai dengan Pasal 55 ayat 1 KUHP.

Saat itu, majelis hakim pengadilan tingkat pertama menilai kata 'lord' di kasus dugaan pencemaran nama baik Luhut bukan dimaksudkan sebagai penghinaan.

Saat itu, perkara nomor: 202/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim dan 203/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim diadili oleh ketua majelis hakim Cokorda Gede Arthana dengan hakim anggota Muhammad Djohan Arifin dan Agam Syarief Baharudin.

Read More

PJs Wali Kota Surabaya Restu Novi Siap Lanjutkan Tugas Eri Cahyadi Saat Cuti Kampanye

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Penjabat Sementara (PJs) Wali Kota Surabaya Restu Novi Widiani menyatakan kesiapan penuh untuk melanjutkan tugas-tugas Eri Cahyadi selama masa cuti kampanye Pilkada 2024.

"Saya tadi sudah dikasih buku tebal oleh Pak Eri Cahyadi, jadi harus belajar cepat. Tentunya apa yang diarahkan beliau, saya tinggal mengawasi dan memastikan proyek-proyek itu jalan," kata PJs Restu Novi di Ruang Kerja Wali Kota, Balai Kota Surabaya, Selasa (24/9).

Ia juga menegaskan bahwa tugas utamanya adalah menjaga agar pemerintahan Surabaya tetap kondusif. 

Termasuk pula bagaimana meneruskan program-program yang sudah direncanakan tetap terlaksana dengan baik. 

"Karena beliau itu kan cuti, mesti kembali lagi. Jadi saya harus menjaga rumahnya ini tetap aman, dan program-program berjalan sebagaimana yang diharapkan," ujarnya.

Dalam masa kampanye Pilkada, PJs Restu Novi memastikan untuk menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkot Surabaya. 

"Yang jelas sebagaimana peraturan, PJs itu harus menjaga kondusif, menjaga netralitas ASN dan tentu saja saya harus netral," tegas dia.

Selain itu, PJs Restu Novi juga mengungkapkan bahwa sesuai instruksi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), setiap kebijakan strategis yang diambil selama ia menjabat harus melalui konsultasi dengan Kemendagri. 

"Untuk kebijakan tertentu, kita harus berkonsultasi dengan Kemendagri, termasuk dalam penyusunan Raperda," jelasnya.

Pada hari pertamanya menjabat PJs Wali Kota Surabaya, Restu Novi merencanakan akan menggelar apel bersama ASN di lingkungan Pemkot Surabaya. 

"Besok yang jelas saya akan apel bersama teman-teman ASN di pemkot. Setelah itu kita rancang kegiatan-kegiatan yang super cepat untuk program-program di Surabaya," pungkasnya. 

Read More

Irjen Nico Afinta Resmi Jabat Sekjen Kemenkumham, Latar Belakangnya Mengejutkan

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Mantan Kapolda Jawa Timur Irjen Nico Afinta resmi dilantik sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) oleh Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, pada Selasa (24/9/2024).

Pelantikan yang digelar di Graha Pengayoman, Kemenkumham, Jakarta Selatan ini menandai babak baru perjalanan karier Nico di dunia birokrasi.

Nico Afinta menggantikan Andap Budhi Revianto yang kini menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Sosial Kemenkumham. Dalam upacara pelantikan, Nico mengucapkan sumpah jabatan dengan penuh khidmat, berjanji untuk setia kepada UUD 1945 dan menjalankan tugasnya dengan integritas tinggi.

“Bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan sebaik-baiknya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” ucap Nico.

Nico yang dikenal memiliki segudang pengalaman di bidang reserse ini sebelumnya menjabat sebagai Kepala STIK Lemdiklat Polri. 

Penugasannya sebagai Sekjen Kemenkumham telah tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2098/IX/KEP./2024.

Pria kelahiran 30 April 1971 ini merupakan lulusan Akpol 1992 yang pernah menduduki berbagai jabatan strategis, mulai dari Kapolrestabes Medan, Dirresnarkoba dan Dirreskrimum Polda Metro Jaya, hingga Kapolda Kalimantan Selatan dan Kapolda Jawa Timur.

Dalam acara pelantikan tersebut, tampak hadir sejumlah pejabat TNI-Polri seperti Kabaharkam Polri Komjen Fadil Imran, Kabaintelkam Polri Komjen Syahardiantono, Kadivkum Polri Irjen Viktor Theodorus Sihombing, hingga Kasum TNI Letjen Richard Tampubolon.

Kehadiran para petinggi ini menunjukkan dukungan penuh terhadap Nico Afinta dalam menjalankan tugas barunya di Kemenkumham.

Dengan latar belakangnya yang kuat di kepolisian dan komitmennya terhadap integritas, Nico diharapkan mampu membawa angin segar dalam reformasi birokrasi di lingkungan Kemenkumham.

Kepemimpinannya diyakini akan memperkuat koordinasi lintas lembaga serta meningkatkan kualitas pelayanan publik, sesuai dengan visi menuju Indonesia yang lebih tertib dan berkeadilan.

Pelantikan ini juga diikuti dengan penandatanganan surat keputusan dan memori serah terima jabatan dari pejabat lama kepada pejabat baru. 

Dengan semangat baru, Nico Afinta siap menjalankan amanah besar ini dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa.

Read More

Kasal Pimpin Apel Kesiapan Pasukan TNI AL Jelang HUT Ke-79 TNI

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali memimpin Apel Kesiapan Pasukan TNI AL dalam rangka Upacara HUT ke-79 TNI Tahun 2024 bertempat di Bumi Marinir Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa (24/09). 

Pada gelaran Upacara ulang tahun TNI tahun ini, TNI AL mengerahkan lebih dari 4.500 personel prajurit, serta Alutsista dari berbagai jenis. 

Kasal dalam amanatnya menyampaikan Upacara HUT TNI bukan hanya sekadar seremonial. 

"Lebih dari itu, ini adalah panggung di mana kita menunjukkan kepada bangsa dan dunia bahwa TNI, khususnya TNI Angkatan Laut, selalu siap dalam menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara. Upacara ini menjadi cerminan profesionalisme, disiplin dan dedikasi kita sebagai prajurit," ujar Kasal. 

Lebih lanjut Kasal menjelaskan bahwa Upacara HUT TNI tahun ini memiliki makna yang sangat istimewa, Karena merupakan upacara HUT TNI menjelang pergantian Presiden RI. 

Lebih lanjut Kasal mengatakan, selama kepemimpinan Bapak Presiden RI Ir. Joko Widodo telah memberikan banyak pengabdian dan dedikasi untuk bangsa ini.  

"Oleh karena itu, mari kita tampilkan performa terbaik, mari kita tunjukkan bahwa kita adalah prajurit-prajurit petarung yang mampu menjunjung tinggi kehormatan dan kebanggaan bangsa. Dengan Upacara HUT TNI ini, menjadi kesempatan kita juga, untuk menunjukkan kualitas kesiapan tempur TNI AL, kepada Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto. Kita tunjukkan kepada beliau, bahwa TNI AL akan mendukung penuh beliau dalam menjaga dan menegakkan kedaulatan, hak berdaulat dan keamanan seluruh Perairan Indonesia," tegas Kasal.

Di hadapan para prajurit TNI AL, Kasal juga menekankan kepada seluruh pasukan untuk memastikan seluruh perlengkapan seperti pakaian, dan peralatan serta penampilan dalam kondisi terbaik. 

Penampilan yang rapi dan perlengkapan yang siap adalah bagian dari disiplin dan kesiapsiagaan seorang Prajurit Jalasena TNI AL.

"Saya percaya, dengan semangat juang yang tinggi dan dengan disiplin yang kuat, kalian akan mampu menjalankan tugas ini dengan baik dan penuh kehormatan. Jadikan upacara ini sebagai persembahan terbaik kalian kepada bangsa, kepada TNI, dan kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang telah memimpin kita selama ini serta kepada Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan Indonesia," pungkas Kasal.

Di akhir kegiatan, Kasal didampingi Wakasal Laksdya TNI Erwin S. Aldedharma, Pangkoarmada RI Laksdya TNI Denih Hendrata, Pejabat Utama Mabesal, Pangkotama wilayah Jakarta serta Kasatker di lingkungan TNI AL melaksanakan peninjauan Alutsista yang akan diturunkan dalam Upacara HUT ke-79 TNI.

Read More

Bareskrim Polri Koordinasi dengan BSSN Usut Dugaan Kebocoran Data NPWP

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri tengah menyelidiki dugaan kebocoran data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Dirtipidsiber Bareskrim Polri Brigjen Himawan Bayu Aji mengatakan saat ini tengah berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk melakukan pengusutan.

"Kita juga sedang melakukan penyelidikan, apakah ada hubungannya dengan yang ini, itu sedang kita dalami," kata Himawan kepada wartawan, Selasa (24/9).

Kendati demikian, Himawan tak menjelaskan secara rinci sudah sejauh mana proses penyelidikan dilakukan.

Himawan menyebut saat ini masih menunggu hasil pemeriksaan yang dilakukan BSSN terkait dugaan kebocoran data tersebut.

"Kemudian kita juga menunggu dengan komunikasi dengan BSSN untuk melakukan forensik, seperti apa sih tipikal dan topologinya, itu menjadi suatu hal penting untuk nanti arah penyelidikan," tutur Himawan.

Sebelumnya, dikabarkan sebanyak 6 juta data NPWP diduga bocor dan diperjualbelikan di Breach Forums. 

Di antara data yang bocor itu ada milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Gibran Rakabuming Raka.

Dugaan kebocoran data ini disampaikan pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto dalam unggahannya di X (Twitter) pada Rabu (18/9).

"Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar 150 juta rupiah. Data yg bocor di antaranya NIK, NPWP, alamat, no hp, email dll," ujar Teguh.

Di sisi lain, Direktorat Jenderal Pajak memastikan 6 juta data NPWP termasuk milik Jokowi, wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, dan juga Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mereka kelola tidak ada yang bocor.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Dwi Astuti mengatakan dari hasil penelitian, pihaknya menyampaikan bahwa data log acces di Direktorat Jenderal Pajak dalam 6 tahun terakhir tidak mengalami kebocoran data secara langsung dari sistem informasi di instansinya.

"Struktur data yang tersebar bukan merupakan struktur data yang terkait dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak. Kalaupun ada kebocoran bukan berasal dari sistem DJP," katanya, Jumat (20/9).

Read More

Wali Kota Eri Resmi Cuti Kampanye, PJs Restu Novi Siap Lanjutkan Proyek Strategis Surabaya

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi secara resmi mulai menjalani masa cuti kampanye Pilkada pada Rabu (25/9). 

Sebelum memulai cuti, ia menyerahkan Nota Pengantar Tugas kepada Penjabat Sementara (PJs) Wali Kota Surabaya, Restu Novi Widiani.

Dalam penyerahan itu, keduanya juga melakukan pertemuan untuk mensinergikan berbagai proyek strategis yang akan diteruskan PJs selama masa cutinya hingga 23 November 2024. 

Pertemuan keduanya pun berlangsung di Ruang Kerja Wali Kota, Balai Kota Surabaya, pada Selasa (24/9).

Wali Kota Eri Cahyadi menyampaikan bahwa seluruh kegiatan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah ia laporkan kepada PJs Restu Novi. 

Seperti diantaranya adalah proyek-proyek infrastruktur pembangunan yang masih berjalan.

"Tadi kami serahkan buku terkait proyek-proyek yang masih berlanjut dan kapan akan selesai sesuai kontrak yang ada. Termasuk semua kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah kami laporkan. Karena mulai besok, saya cuti dan tugas pemerintah kota dilanjutkan oleh Bu PJs," kata Wali Kota Eri usai pertemuan.

Wali Kota Eri juga memastikan bahwa seluruh program di tingkat kelurahan yang dimintanya selesai sebelum November 2024, sudah rampung. 

Seperti di antaranya Penerangan Jalan Umum (PJU) hingga pembangunan paving di perkampungan.

"Sudah selesai semuanya, seperti paving, PJU-PJU, itu sudah selesai. Tapi pengerjaan box culvert yang (proyek) besar-besar belum selesai, seperti di Jalan Kartini," paparnya.

Ia mengungkapkan bahwa proyek-proyek besar seperti pembangunan Rumah Sakit (RS) Surabaya Timur, pelebaran Jalan Wiyung hingga beberapa proyek infrastruktur lainnya akan tetap berjalan di bawah pengawasan PJs.

"Ada beberapa proyek besar seperti pelebaran Jalan MERR menuju Novotel Samator, diversifikasi Gunung Sari, dan Jalan Radial Road yang akan diteruskan oleh PJs. Itu sebagian proyek yang besar-besar," jelasnya.

Menurut dia, salah satu target utama Pemkot Surabaya adalah penyelesaian RS Surabaya Timur. 

Dimana kontrak pengerjaan rumah sakit tersebut seharusnya selesai pada November 2024. 

"Kalau dari kontraknya sampai November selesai, tapi kami yang minta sampai bulan Oktober selesai," pungkasnya.

Read More

Pangdam Mayjen TNI Rudy Saladin Ajak Semua Pihak Jaga Ketertiban

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Rudy Saladin, M. A, mengajak semua pihak untuk ikut berpartisipasi menjaga keamanan dan ketertiban menjelang pelaksanaan Pemilukada serentak yang akan digelar di Jawa Timur.

Hal itu dikatakan Pangdam usai menghadiri deklarasi damai yang dihadiri oleh ketiga paslon Cagub dan Cawagub Jatim di Tugu Pahlawan, Kota Surabaya. Selasa (24/09/2024).

“Mari kita sukseskan pesta demokrasi ini dengan cara yang tertib dan harmonis,” ujar Pangdam.

Pangdam menjelaskan, ketertiban dan keamanan selama berlangsungnya Pemilukada mendatang tentu tak lepas dari peran masyarakat. 

Untuk itu, dirinya menghimbau semua warga untuk ikut serta mensukseskan Pemilukada mendatang.

“Mari bersama-sama kita jaga ketertiban dan kenyamanan di Jatim,” tandasnya.

Bukan hanya itu, Pangdam menegaskan jika prajuritnya bakal bersikap netral selama pelaksanaan Pemilukada serentak yang akan digelar di Jatim. 

Mayjen TNI Rudy menegaskan, jika netralitas sudah menjadi harga mati bagi prajurit Kodam Brawijaya.

“Netralitas itu harga mati. Tidak bisa ditawar lagi. Kami (TNI) bertugas mem-back up pihak Kepolisian dalam menciptakan Kamtibmas,” tegasnya.

Read More

KPK Rahasiakan Status Hukum Eks Gubernur Kaltim Usai Geledah Rumah

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih merahasiakan status hukum mantan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Awang Faroek Ishak usai menggeledah kediaman yang bersangkutan pada Senin (23/9) malam.

"Yang bisa saya sampaikan barangkali sudah dalam proses penyidikan. Sudah di tingkat penyidikan," ujar Ketua Sementara KPK Nawawi Pomolango saat ditemui usai menghadiri agenda diskusi 'korupsi dan konflik kepentingan' di Jakarta Selatan, Selasa (24/9).

Meskipun enggan menyampaikan secara gamblang kasus tersebut, Nawawi menuturkan penggeledahan tersebut berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) yang baru saja diterbitkan.

"Baru. Kasus itu baru kita tangani," kata dia.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto membenarkan kegiatan penyidik yang menggeledah rumah kediaman Awang Faroek Ishak. Namun, ia belum bisa memberi informasi secara detail.

"Saat ini belum bisa disampaikan secara detail terkait pengusutan perkara apa proses tersebut, dan akan disampaikan secara resmi oleh KPK bila semua kegiatannya telah selesai," ucap Tessa.

Rumah Awang Faroek Ishak berada di Jalan Sei Barito, Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Kota. Penggeledahan berlangsung sejak mulai pukul 20.00 WITA hingga pukul 00.45 WITA.

Read More

Delapan Pj Bupati Terima SK Perpanjangan Masa Jabatan dan 13 Pjs. Bupati/Wali Kota Dikukuhkan Pj Gubenur Jatim

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono menyerahkan Surat Keputusan (SK) Perpanjangan masa jabatan kepada delapan Pj. Bupati dan mengukuhkan Penjabat Sementara (Pjs.) bupati/wali kota di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (24/9/2024). 

Pada momen itu, Pj. Gubernur Adhy menegaskan, bahwa agenda ini merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan kepemimpinan di daerah-daerah yang sedang mengalami transisi kepemimpinan, yang mana bahwa momentum ini merupakan batas akhir untuk melaksanakan proses perpanjangan jabatan dan pengukuhan Pjs. 

"Hari ini memang momentum yang harus dilaksanakan, paling lambat hari ini," ucapnya usai acara.

Adhy menyebut, terdapat 13 Pjs yang diajukan oleh pemerintah provinsi untuk dilantik, dan semuanya berasal dari pejabat tinggi pratama Pemprov Jatim sesuai aturan yang ditetapkan. 

"Kami mengusulkan 13 Pjs yang sudah sesuai, karena memang aturannya harus berasal dari pejabat tinggi Pratama, Provinsi, atau Kemendagri," jelasnya.

Selain menyerahkan SK perpanjangan masa jabatan dan pengukuhan pejabat, Adhy Karyono juga menekankan, pengawasan ketat akan dilakukan untuk memastikan netralitas para Pjs dalam menjalankan tugas mereka, apalagi diketahui beberapa daerah akan menghadapi situasi politik yang dinamis. 

"Kami pastikan, tidak ada aset, SDM, program, atau anggaran yang digunakan untuk kepentingan kontestan politik, masyarakat bisa melihat langsung bagaimana peran kepala OPD serta Pj atau Pjs dalam menjalankan tugasnya," ujar Adhy.

Dengan penyerahan SK Perpanjangan Masa Jabatan dan pengukuhan ini, Adhy pun mengingatkan, pemerintah provinsi tetap harus memantau dan mengawasi kinerja para pejabat, terutama di masa kampanye dan pemilu. 

"Pada tahapan-tahapan tertentu, seperti kampanye, kita harus monitor. Tetapi juga tetap harus berkoordinasi dengan OPD supaya tugas-tugas dan target tetap berjalan," tukas Adhy.

Terkait dengan peran penting para Pjs. dan Pj., Adhy Karyono mengakui bahwa perubahan pejabat dan penugasan di daerah dapat berdampak pada kinerja pembangunan, namun dirinya memastikan bahwa hal ini sudah dipetakan dan pemerintah provinsi tetap optimis pembangunan akan terus berjalan. 

"Kami sudah memetakan semua. Memang akan berat kalau harus menghadiri kegiatan yang harus dihadiri pimpinan, tetapi Insyaalah, pembangunan tetap berjalan," ucap Adhy.

Adhy pun menilai, kinerja Pj. Gubernur sangat bergantung pada kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di daerah. 

"Kinerja kami sebagai Pj Gubernur sangat tergantung pada kepala OPD tersebut," sebutnya.

Adapun delapan Pj. Bupati yang menerima SK Perpanjangan Masa Jabatan dari Kemendagri oleh Pj. Gubernur Jatim ialah, 

Tontro Pahlawanto (Pj. Bupati Madiun), Ugas Irwanto (Pj. Bupati Probolinggo), Arief Moelia Edie (Pj. Bupati Bangkalan), Sri Handoko Taruna (Pj. Bupati Nganjuk), Heru Suseno (Pj. Bupati Tulungagung), Indah Wahyuni (Pj. Bupati Lumajang), Adriyanto (Pj. Bupati Bojonegoro) dan Masrukin (Pj. Bupati Pamekasan).

Sedangkan, 13 Pjs yang dikukuhkan oleh Pj Gubernur Jatim Ashy Karyono di Gedung Negara Grahadi, yakni :

1. Ir. TIAT SURTIATI SUWARDI, M.SI, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur sebagai Pjs Bupati Ngawi. 

2 Dr. MHD. AFTABUDDIN RIAL UZZAMAN, S.PL, M.S., Kepała Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur sebagai Pis Bupati Situbondo 

3. IMAM HIDAYAT ,S.SoS., M.M, Kepała Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur sebagai Pjs Bupati Jember

4. Ir. JOKO IRIANTO, M. SiL, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur sebagai Pjs Bupati Ponorogo

5. R. HERU WAHONO SANTOSO, S.Sos, M.M, Kepala Badan Koordinasi Wilayah I Madiun Provinsi Jawa Timur sebagai Pjs Bupati Kediri

6. Dr.Ir. DYAH WAHYU ERMAWATI, MA, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur sebagai Pjs Bupati Trenggalek

7. Dr. H. AKH, JAZULI, S.H., M.Si, Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur sebagai Pjs Bupati Mojokerto;

8. Ir. BUDI SARWOTO, M.M, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur sebagai Pjs Bupati Pacitan

9. Dr. AGUNG SUBAGYO, S.STP.,M. SI., Kepala Badan Koordinasi Wilayah Il Bojonegoro Provinsi Jawa Timur sebagai Pjs Bupati Tuban

10. Dr.Ir. MUHAMMAD ISA ANSHORI, A.TD., M.T, Kepala Dinas Kelautan dan Penkanan Provinsi Jawa Timur sebagai Pjs Bupati Sidoarjo

11. Dr.Ir. JUMADI, M.M., Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur sebagai Pjs Bupati Blitar

12. Dra RESTU NOVI WIDIANI, MM, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur sebagai Pjs Walikota Surabaya

13. Dr. LILIK PUDJIASTUTI, S.H., M.H, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur sebagai Pjs Walikota Pasuruan.

Read More