Dansatfib Koarmada II Pimpin Sertijab Dua Komandan KRI, KA Akun Satfib Satkapal II dan Penyerahan Jabatan Pasharmat Satfib Koarmada II

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pergantian jabatan dalam suatu organisasi merupakan hal yang bersifat rutin dan akan berlangsung terus menerus secara berlanjut, dengan tujuan memberikan pengalaman, peningkatan pengetahuan, serta kemampuan, guna proses kematangan dalam jenjang karier pejabat yang bersangkutan dan untuk menjamin tetap terpeliharanya kesegaran maupun dinamika organisasi. 

Demikian amanat Komandan Satuan Kapal Amfibi (Dansatfib) Koarmada II Kolonel Laut (P) Ardhi Sunaryo, S.T., M.M., saat memimpin serah terima jabatan Komandan KRI Teluk Ende-517, Komandan KRI Teluk Sangkulirang-542 dan penyerahan jabatan Pasharmat Satfib Koarmada II dan KA Akun Satfib Satkapal II, yang berlangsung di Lapangan Apel Satuan Kapal Amfibi Koarmada II. Senin (30/9).

Adapun serah terima jabatan Komandan KRI Teluk Ende-517 dari Letkol Laut (P) Taufik Pamungkas, S.T., M.Tr.Opsla, diserahterimakan kepada penggantinya Mayor Laut (P) Andita Anton Subroto, S.H., M.Tr.Opsla, selanjutnya Komandan KRI Teluk Sangkulirang-542 dari Letkol Laut (P) Bambang Rudi Purwanto, S.T., M.Tr.Opsla, diserahterimakan kepada penggantinya Mayor Laut (P) Budi Utomo, S.E., M.Tr.Opsla, dan jabatan KA Akun Satfib Satkapal II dari Letkol Laut (S) Giani Ferianto, S.T., M.T., diserahterimakan kepada Mayor Laut (S) Dodi Ngelyaratan, M.Tr.Opsla., sedangkan jabatan Pasharmat Satfib Koarmada II Letkol Laut (T) Constantius Rusmaji, M.Tr.Opsla, diserahkan kepada Dansatfib Koarmada II.

Lebih lanjut Dansatfib Koarmada II mengatakan, bahwa serah terima jabatan ini diperlukan proses untuk dapat menjamin kesinambungan pembinaan selanjutnya. 

"Hal ini, dikarenakan tuntutan tugas Satfib Koarmada II dalam mendukung kegiatan operasi dan latihan unsur-unsur Satfib Koarmada II tetap dapat melaksanakan tugas dengan baik," ujarnya.

"Saya berharap kondisi yang baik dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi, mengingat tantangan yang akan dihadapi di masa yang akan datang akan semakin kompleks, dan kepada seluruh prajurit KRI Teluk Ende-517 dan KRI teruk Sangkulirang-542, saya perintahkan agar memberikan dukungan yang maksimal kepada komandan baru berupa semangat kerja, loyalitas tinggi dan etos kerja yang baik sebagai prajurit matra laut yang sesuai dengan etos kerja prajurit satuan kapal amfibi Koarmada II.

Hal ini juga selaras dengan perintah Pangkoarmada II Laksda TNI Ariantyo Condrowibowo tentang etos kerja untuk selalu kerja keras, kerja cerdas, kerja tepat, kerja tuntas dan kerja ikhlas,” pungkasnya.

Read More

Polda Jateng Ungkap Pengiriman Sabu 12 Kilo, Amankan 1 Tersangka Residivis Narkoba

Semarang - KABARPROGRESIF.COM Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Jateng berhasil mengungkap upaya penyelundupan narkotika jenis methamphetamin (sabu-sabu) seberat 12 kilogram. 

Satu orang tersangka residivis kasus narkoba turut diamankan petugas beserta barang bukti narkotika.

Hal itu diungkapkan Waka Polda Jateng Brigjen Pol Agus Suryonugroho saat memimpin Konferensi Pers Ungkap Kasus Narkotika di Mapolda Jateng pada Senin, (30/9/2024) siang. 

Dalam kegiatan tersebut, Waka Polda didampingi oleh Kabidhumas Kombes Pol Artanto, Dirresnarkoba Kombes Pol Anwar Nasir, Kakanwil Bea Cukai Jateng DIY Ahmad Rofiq dan Kepala Bea Cukai Tanjung Emas Tri Utomo.

Wakapolda menyebut, pengungkapan tersebut berawal dari informasi yang diterima Polda Jateng dari Bea Cukai Pelabuhan Tanjung Emas mengenai adanya barang mencurigakan yang disamarkan sebagai barang kiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, pada Rabu, (4/9/2024).

“Barang ini sebenarnya tujuan Jakarta, namun masuknya melalui Pelabuhan Semarang,” kata Wakapolda.

Barang mencurigakan tersebut adalah satu paket berisikan pakaian bekas, makanan kering, peralatan dapur dan 2 (dua) kotak kardus warna coklat berisikan 24 (dua puluh empat) kaleng susu bubuk.

“Dari pemeriksaan petugas, terdapat 24 kaleng susu bubuk yang didalamnya tersimpan paket sabu dengan berat masing-masing 500 gram per paket,” lanjutnya.

Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan ‘control delivery’ terhadap barang kiriman tersebut. 

Dari penelusuran yang dilakukan, petugas kemudian mengamankan seorang perempuan berinisial VS asal Pontianak yang bertindak sebagai kurir yang bertugas menerima kiriman tersebut.

“Tersangka VS ini merupakan residivis kasus narkoba yang baru beberapa bulan bebas,” terangnya.

Dari pengakuannya, tersangka VS diperintahkan oleh seseorang berinisial R dari Malaysia untuk mengambil barang tersebut. 

Dirinya dijanjikan upah sebesar Rp. 5 juta yang hingga kini tak kunjung diterimanya.

“Saat ini kami masih memburu pemilik serta pengirim barang yang berasal dari Malaysia tersebut,” tegasnya.

Berkat pengungkapan ini, disebut telah menyelamatkan 60 ribu jiwa masyarakat dari potensi penyalahgunaan Narkotika. 

Ditegaskan pula bahwa pihaknya tidak akan memberi ruang bagi peredaran narkotika di Jawa Tengah.

“Seluruh jajaran Polda Jateng tidak ada toleransi dan ruang bagi bandar maupun pengedar narkoba. Pendekatan hukum yang kami lakukan dengan menghukum berat pelaku dan pengedar narkoba serta menerapkan TPPU pada para tersangka narkoba,” tandasnya.

Atas perbuatannya, tersangka VS dijerat dengan pasal 114 ayat (2) dan pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman mati atau pidana penjara maksimal 20 tahun.

Read More

Keamanan Semakin Diperketat, Kejahatan Kian Menurun, Ini Datanya

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Polri semakin memperketat keamanan demi membuat masyarakat merasa nyaman dan aman dalam beraktivitas. Hal itu terbukti berhasil dengan penurunan signifikan dalam jumlah kasus gangguan kamtibmas di seluruh Indonesia.

Menurut Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri Kombes Pol. Erdi A. Chaniago, laporan jumlah kasus kejahatan secara keseluruhan mengalami penurunan sebanyak 315 kasus atau 18,97%.

Rinciannya menunjukkan pada 27 September 2024 terdapat 1.666 kejadian, sedangkan pada 26 September tercatat 1.350 kejadian.

Sementara aspek pelanggaran juga mengalami penurunan sebanyak 18 kasus atau 33,33%, dari 54 kejadian pada 27 September menjadi 35 kejadian pada 26 September.

“Meskipun ada kenaikan dalam jumlah bencana alam sebanyak 9 kasus, pihak kepolisian tetap berkomitmen untuk memberikan bantuan dan penanganan yang diperlukan,” ujar Erdi kepada wartawan, Minggu 29 September 2024.

Dia menyebutkan, secara keseluruhan gangguan kamtibmas menunjukkan tren positif dengan penurunan sebanyak 17 kasus atau 40,48%, dari 42 kejadian pada 27 September menjadi 25 kejadian pada 26 September.

Rincian tambahan untuk tanggal 28 September 2024 juga menunjukkan penurunan dalam berbagai kategori kejahatan. 

Kejahatan konvensional turun sebanyak 227 kasus atau 15,63%, dari 1.425 kejadian pada 27 September menjadi 1.224 kejadian.

Kejahatan transnasional juga mengalami penurunan sebanyak 76 kasus atau 38,97%, dari 195 kejadian menjadi 119 kejadian.

Selain itu, kejahatan terhadap kekayaan negara menurun sebanyak 13 kasus atau 68,42%, dari 19 kejadian menjadi 6 kejadian.

“Polri berkomitmen untuk terus memantau situasi dan memberikan perlindungan kepada masyarakat demi terciptanya lingkungan yang aman dan kondusif,” pungkasnya.

Read More

Kemeriahan Peringatan Hari Hak Untuk Tahu Sedunia di CFD Jakarta

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Divisi Humas Polri menggelar sosialisasi hak untuk tahu di tengah kegiatan car free day (CFD) di Jalan Thamrin, Jakarta, Minggu (29/9/2024). 

Kegiatan ini digelar dalam rangka memperingati hari hak untuk tahu sedunia 2024.

Belasan personel Humas Polri itu nampak kompak mengenakan kaos putih bertulisan ‘hak untuk tahu’. Mereka menyebar di beberapa titik untuk membagikan brosur dan buku saku ke warga.

Kabag Yaninfodok Biro PID Divisi Humas Polri Kombes Pol Komang Suartana, mengatakan bahwa bahwa masyarakat berhak untuk memperoleh, mencari, hingga menyimpan sebuah informasi. 

Sehingga, sebagai badan hukum publik, Polri akan melayani masyarakat yang akan melakukan permohonan informasi ke Polri.

“Kehadiran kami disini sebagai upaya sosialisasi ke masyarakat, bahwa Polri sebagai badan hukum publik turut menjalankan amanah Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik,” ujar Kombes Komang di lokasi, Minggu.

Kombes Komang menuturkan, sejauh ini Polri telah membuka kesempatan ke masyarakat yang membutuhkan informasi publik. 

Hal itu dibuktikan dengan hadirnya Biro Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) Divisi Humas Polri dengan beberapa platformnya.

Beberapa platform itu, lanjut Kombes Komang, diantaranya adalah permohonan informasi secara daring dan luring. 

Selain itu ada platform digital Polri seperti SPIT-Mediahub, Polri TV, dan Tribratanews.

Selain itu, Polri juga telah menerbitkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang tata cara pelayanan informasi publik di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

“Polri akan menyediakan informasi publik secara cepat, mudah, dan berbiaya ringan, dan tentu berdasarkan koridor Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU No. 14 tahun 2008),” terangnya.

Dikatakan Kombes Komang, segala upaya Polri dalam menjunjung keterbukaan informasi adalah bagian dari transparansi dan akuntabilitas Polri sebagai badan hukum publik. 

Hal ini guna menunjang program Polri Presisi yang digagas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

“Hal ini juga sebagai implementasi program kehumasan, yakni pemantapan komunikasi publik dan pemantapan kualitas pelayanan publik,” pungkasnya.

Read More

Polisi Amankan Pelaku Pembubaran Paksa Diskusi Diaspora di Kemang

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Pihak kepolisian telah mengamankan sejumlah pelaku pembubaran paksa acara diskusi “Silaturahmi Kebangsaan Diaspora Bersama Tokoh dan Aktivis Nasional” yang digelar oleh Forum Tanah Air (FTA) di Hotel Grand Kemang, Kemang Jakarta Selata, Sabtu (28/9/2024) kemarin.

“Telah kita amankan beberapa pelaku, nanti lebih lengkapnya akan disampaikan Polda Metro Jaya,” kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko dalam keterangannya, Minggu (29/9).

Dirinya mengimbau seluruh masyarakat untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). 

Selain itu Trunoyudo mengajak seluruh pihak menciptakan alam demokrasi yang lebih baik dengan menghargai kebebasan berpendapat yang dilindungi oleh konstitusi.

“Kita imbau seluruh pihak untuk selalu menjaga keamanan dan ketertiban, dan menjaga alam demokrasi, kebebasan berpendapat dilindungi oleh konstitusi yang harus dihormati” ucapnya.

Untuk diketahui, acara diskusi diaspora dihadiri oleh sejumlah tokoh dan aktivis nasional membahas tentang isu kebangsaan dan kenegaraan. 

Beberapa tokoh diundang sebagai narasumber diantaranya pakar hukum tata negara Refly Harun, Said Dieu, Din Syamsuddin, Rizal Fadhilah dan Soenarko.

Acara diskusi yang berlangsung Sabtu pagi, berujung ricuh setelah sekelompok orang melakukan pembubaran paksa dengan merusak panggung, menyobek backdrop dan mengancam para peserta yang hadir.

Read More

Pengamanan Ketat di Green Gate dan Bundaran Mong untuk Kelancaran MotoGP Mandalika 2024

Mandalika - KABARPROGRESIF.COM Polda NTB telah menyiapkan pengamanan ketat di sejumlah titik strategis dalam rangka mendukung kelancaran event MotoGP Mandalika 2024, termasuk di Green Gate, pintu utama sirkuit, dan di Bundaran Mong, yang menjadi salah satu penyekat utama menuju kawasan sirkuit.

Kompol I Wayan Alus Adyana, SH., M.Ikom, sebagai Perwira Pengendali di Bundaran Mong, menjelaskan bahwa lokasi ini merupakan salah satu titik krusial untuk memastikan hanya kendaraan dengan tiket dan stiker resmi yang bisa melintas.

“Bundaran Mong ini merupakan penyekat pertama bagi kendaraan menuju sirkuit. Hanya kendaraan yang memiliki tiket dan stiker resmi yang diperbolehkan masuk. Sementara pengunjung yang ingin berlibur ke pantai akan kami arahkan ke jalur lain untuk menghindari kemacetan,” ujar Kompol Wayan.

Penutupan jalur menuju pantai akan dilakukan pasca-event untuk memastikan tidak terjadi kemacetan saat penonton bubar.

“Setelah acara selesai, akses ke pantai akan ditutup dan semua kendaraan akan diarahkan keluar melalui Masjid Nurul Bilad atau Pullman,” tambahnya.

Selain itu, ia menekankan bahwa Polda NTB bekerja sama dengan masyarakat lokal untuk mengidentifikasi warga sekitar yang boleh melintas tanpa perlu pemeriksaan lebih lanjut.

Sementara itu AKP Ritian Handayani, SIK, selaku pengendali pengamanan di Green Gate, menegaskan bahwa akses pintu ini hanya untuk mereka yang memiliki ID card atau stiker khusus.

“Green Gate bukan pintu yang bisa diakses semua orang. Hanya mereka yang memiliki stiker official, marshal, dan volunteer yang diizinkan masuk. Kami melakukan penyekatan untuk memastikan hal ini,” jelas AKP Ritian.

Selain itu, pihaknya juga melakukan rekayasa lalu lintas untuk mencegah parkir liar di sepanjang jalan menuju sirkuit.

“Kami sudah menempatkan anggota untuk memastikan tidak ada kendaraan yang parkir di kiri dan kanan jalan. Parkir resmi sudah ditentukan di Gate 1, Gate 2, dan Gate 3. Jika ditemukan pelanggaran parkir, kami akan mengambil tindakan tegas, termasuk menderek kendaraan yang diparkir sembarangan,” tambahnya.

Dengan pengamanan ketat di Bundaran Mong dan Green Gate, Polda NTB memastikan kelancaran dan keamanan selama event MotoGP Mandalika 2024 berlangsung.

Penonton diimbau untuk mengikuti arahan petugas dan tidak memarkirkan kendaraan di tempat yang tidak semestinya guna menjaga kelancaran arus lalu lintas di sekitar sirkuit.

Read More

Besok, Gus Muhdlor Bakal jalani Sidang Perdana di Pengadilan Tipikor Surabaya

Sidoarjo - KABARPROGRESIF.COM Eks Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor bakal menjalani sidang perdana kasus dugaan korupsi pemotongan insentif pajak di BPPD Sidoarjo pekan depan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melimpahkan berkas perkara Gus Muhdlor ke Pengadilan Tipikor Surabaya dengan nomor perkara 66/TUT.01.03/24/09/2024 pada 17 September 2024 lalu.

Sidang perdana dengan tersangka Gus Muhdlor rencananya dijadwalkan pada Senin 30 September 2024 di ruang sidang Cakra, Pengadilan Tipikor PN Surabaya.

Berdasarkan informasi dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Surabaya, perkara ini didaftarkan pada 18 September 2024 dengan nomor registrasi 110/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, perkara ini bermula saat KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kantor BPPD Sidoarjo, Jalan Pahlawan, Sidoarjo pada 25 Januari lalu. 

OTT tersebut terkait dengan pemotongan insentif pajak pegawai BPPD Sidoarjo.

KPK mengamankan 11 orang dari OTT tersebut, termasuk terdakwa Ari Suryono eks Kepala BPPD dan terdakwa Kasubag umum dan kepegawaian BPPD Sidoarjo.

Gus Muhdlor ditetapkan sebagai tersangka bersama Kepala BPPD, Ari Suryono, dan Kasubbag BPPD, Siska Wati.

Mereka diduga terlibat dalam pemotongan insentif ASN BPPD Kabupaten Sidoarjo dengan besaran potongan mulai dari 10 persen hingga 30 persen dari insentif yang seharusnya diterima.

Menurut KPK, total dana hasil pemotongan insentif tersebut mencapai Rp 2,7 miliar. Dalam OTT, penyidik juga menemukan uang tunai sebesar Rp 69,9 juta yang diduga terkait dengan praktik korupsi tersebut.

Gus Muhdlor yang kini ditahan oleh KPK, diduga memiliki peran sentral dalam mengatur pemotongan insentif tersebut.

Kewenangannya sebagai bupati memungkinkannya untuk mempengaruhi pengelolaan insentif kinerja di lingkungan BPPD, terutama dalam hal pengumpulan pajak dan retribusi.

Read More

Bapenda Surabaya Catat Realisasi PBB Sudah 78 Persen

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mencatatkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sudah mencapai sekitar 78 persen. 

Capaian realisasi itu dari target total PAD PBB di tahun 2024 sebesar Rp1,6 triliun.

"Realisasi PBB sampai saat ini mencapai sekitar 78 persen. Jadi masih kurang sekitar 22 persen hingga akhir tahun 2024," kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya, Febrina Kusumawati, Sabtu (28/9).

Febri-sapaan lekat Febrina Kusumawati, menggarisbawahi pentingnya pajak untuk kemajuan pembangunan dan kelengkapan fasilitas publik di Surabaya. 

Pembangunan itu salah satunya ditopang dari kepatuhan warganya dalam membayar pajak.

"Jika masyarakat sudah sangat nyaman tinggal di Surabaya, itu adalah 60 persen dari pajak. Karena itu mari kita menggugah hati masing-masing, kalau tidak segera dibayarkan, betapa 60 persen itu tidak bisa menutup semua yang menjadi kebutuhan pembangunan Surabaya," tuturnya.

Karena itu, Febri mengajak masyarakat untuk segera memanfaatkan program penghapusan sanksi administratif atau denda PBB dari tahun 1994 hingga 2024. 

Sebab, program ini akan segera berakhir pada 30 September 2024. 

"Apabila ada yang masyarakat yang mengalami kesulitan terkait lokasi atau tidak mengetahui cara membayar, kami siap untuk membantu," terangnya.

Sementara itu, Kepala Bidang PBB dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bapenda Surabaya, Siti Miftachul Jannah menjelaskan, bahwa pemkot terus berupaya mendekatkan layanan pembayaran pajak. 

Hal itu sebagaimana tagline Bapenda Surabaya bahwa "Pajak Dekat di Hati".

"Apabila ada yang diperlukan masyarakat untuk bertanya seputar PBB atau BPHTB, kita juga ada Mobling (mobil keliling) setiap hari Minggu di Car Free Day (CFD) Taman Bungkul Surabaya," kata Mifta.

Menurut Mifta, layanan Mobling tersebut dapat diakses masyarakat atau wajib pajak (WP) dari semua wilayah Surabaya. 

Di sana, warga juga bisa melakukan pembayaran PBB hingga konsultasi terkait Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). 

"Setiap hari Minggu, Mobling kami ada di Taman Bungkul. Jadi wajib pajak yang ingin konsultasi terkait SPPT atau apapun bisa di sana," jelas dia.

Selain layanan Mobling, Mifta mengungkapkan bahwa Bapenda Surabaya telah menyediakan layanan pembayaran pajak melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). 

Layanan tersebut tersebar di lima wilayah Kota Surabaya. 

"Jadi layanan UPTD kita juga ada di lima wilayah Surabaya," katanya.

Oleh karenanya, Mifta kembali mengajak masyarakat atau WP untuk memanfaatkan momen penghapusan denda PBB dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila. 

"Mobling kita juga menyasar ke kelurahan hingga Balai RW. Bahkan kita juga ada pelayanan malam, karena kita ingin masyarakat memanfaatkan momen ini sebaik-baiknya," pungkasnya.

Read More

Harga Daging di Surabaya Stabil, Pasokan Terjaga Meski Sapi Lokal Berkurang

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (PD RPH) Kota Surabaya mencatatkan harga daging di Kota Pahlawan relatif stabil. 

Meski pasokan sapi lokal mengalami penurunan pasca Hari Raya IdulAdha, hal itu tidak mempengaruhi harga dan stok daging di pasaran.

Direktur Utama PD RPH Kota Surabaya, Fajar Arifianto Isnugroho mengatakan bahwa harga daging D1 berada dalam rentang sekitar Rp110 hingga Rp120 ribu per kilogram.

"Harga daging D1 itu sekitar Rp110 sampai dengan Rp120 ribu per kilogram. Prinsipnya tidak ada inflasi harga daging di Surabaya, harga daging relatif stabil," kata Fajar di PD RPH Pegirian Surabaya, Jumat (27/9) malam.

Fajar mengungkapkan bahwa tren penurunan pasokan sapi lokal setelah IdulAdha, merupakan hal yang biasa. 

Namun, pihaknya telah mengambil langkah antisipatif dengan mendatangkan sapi dari luar daerah untuk menambah pasokan di Surabaya.

"Setelah IdulAdha biasanya pasokan sapi lokal agak berkurang. Kami menambah pasokan dengan sapi dari luar daerah untuk memastikan kebutuhan daging tetap terpenuhi," ungkap Fajar.

Ia juga menegaskan bahwa meski pasokan sapi lokal berkurang, tidak ada inflasi atau kenaikan harga daging di Surabaya. 

Hal ini dikarenakan permintaan daging masih dapat diimbangi dengan pasokan yang tersedia. 

"Alhamdulillah tidak ada lonjakan harga daging maupun inflasi," ujarnya.

Fajar mengungkapkan bahwa setiap akhir bulan, PD RPH bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya juga rutin melakukan rapat pengendalian harga bahan pokok. 

Dalam rapat tersebut, daging tidak termasuk dalam komoditas yang mengalami kenaikan harga.

"Kenaikan harga daging biasanya terjadi menjelang Hari Raya IdulFitri, selebihnya harga relatif terkendali dan aman," imbuhnya.

Terkait stok daging di Surabaya, Fajar memastikan bahwa PD RPH masih mampu memenuhi kebutuhan masyarakat meskipun permintaan daging fluktuatif. 

Ia mencontohkan seperti pada bulan Maulid Nabi, permintaan daging cenderung meningkat karena banyaknya perayaan atau hajatan yang dilakukan masyarakat.

"Biasanya permintaan tergantung pada bulan-bulan tertentu. Pada bulan Maulid Nabi ini, permintaan daging meningkat karena banyak perayaan. Tapi kami bisa memenuhi kebutuhan dengan pemotongan rata-rata sekitar 125 ekor sapi per hari di RPH Pegirian," jelasnya.

Fajar menegaskan bahwa fokus utama PD RPH adalah memfasilitasi jasa pemotongan hewan. Utamanya dengan memastikan kesehatan hewan yang akan disembelih serta keamanan daging yang dihasilkan. 

"Kami fokus pada jasa pemotongan hewan, memastikan hewan yang dipotong sehat, dan dagingnya aman untuk dikonsumsi," katanya.

Menurut dia, distribusi daging hasil pemotongan menjadi tanggung jawab mitra jagal yang bekerja sama dengan PD RPH Surabaya. 

Mereka yang bertugas mendistribusikan daging ke pasar-pasar tradisional, terutama ke sentra daging Pasar Arimbi Surabaya.

"Pendistribusian daging dilakukan para mitra jagal kami ke pasar-pasar tradisional maupun yang utama menjadi supplier di Pasar Daging Arimbi, yang sekarang menjadi sentra penjualan daging terbaik di Surabaya dengan harga yang ramah," pungkasnya. 

Read More

PJs Wali Kota Restu Novi Pastikan Proses Penyembelihan di PD RPH Sesuai Prosedur dan Syariah

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Penjabat Sementara (PJs) Wali Kota Surabaya, Restu Novi Widiani memastikan bahwa pelaksanaan pemotongan hewan di Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (PD RPH) Surabaya telah sesuai dengan prosedur dan syariah.

Hal ini disampaikan PJs Wali Kota Restu Novi saat melakukan peninjauan langsung di PD RPH Pegirian Surabaya pada Jumat (27/9) malam. 

Dalam peninjauan itu, ia juga didampingi Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan serta beberapa pejabat terkait di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

"Kami bersama Pak Asisten dan beberapa rekan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemotongan hewan di RPH ini sesuai dengan prosedur dan syariah," ujar PJs Wali Kota Restu Novi.

Dalam peninjauan tersebut, ia menegaskan bahwa metode stunning yang digunakan untuk pemingsanan hewan sebelum disembelih telah sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). 

Proses ini bertujuan untuk mengurangi rasa sakit pada hewan tanpa mematikan hewan sebelum disembelih.

"Alhamdulillah, kami juga sudah mengundang MUI dan Kementerian Agama. Proses stunning ini dibenarkan karena tidak mematikan hewan, melainkan hanya membuatnya pingsan sehingga mengurangi rasa sakit saat penyembelihan," jelasnya.

Selain itu, PJs Wali Kota Restu Novi juga memastikan bahwa seluruh proses penyembelihan dilakukan dengan menghadap kiblat dan menggunakan tenaga profesional yang telah berpengalaman.

"Kami melihat langsung alatnya, dan semuanya sudah sesuai dengan fatwa MUI. Video yang beredar kemarin tidak menampilkan keseluruhan proses, dan setelah melihat langsung dari awal hingga akhir, kami yakin bahwa prosedur di RPH ini sudah sesuai ketentuan," tegasnya.

Pada sisi lain, PJs Wali Kota Restu Novi juga meminta PD RPH terus melakukan evaluasi dan perbaikan. 

Evaluasi itu untuk memastikan agar kejadian seperti beredarnya video yang tidak lengkap, tidak terulang di masa depan.

"Saran saya PD RPH harus terus melakukan evaluasi dan perbaikan agar kejadian seperti video viral kemarin tidak terulang lagi. Ini adalah momen yang baik untuk evaluasi ke depan agar lebih baik dan masyarakat tidak resah dengan isu-isu yang tidak benar," tambahnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa meskipun video viral tersebut sempat mencuat, permintaan daging di PD RPH Surabaya tidak mengalami penurunan. 

Pemotongan hewan berjalan normal dan masyarakat tetap percaya bahwa proses pemotongan di RPH telah dilakukan sesuai dengan syariah.

"Alhamdulillah, tidak ada dampak pada permintaan daging. Pemotongan hewan di RPH tetap normal, dan masyarakat tidak khawatir. Permintaan daging di pasar juga tetap stabil, sehingga masyarakat sudah percaya bahwa pemotongan di RPH dilakukan sesuai ketentuan," ujarnya.

Di kesempatan yang sama, Wakil Ketua 2 Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Surabaya, Muhammad Yazid menuturkan bahwa proses stunning di PD RPH Surabaya sudah sesuai dengan syariah dan telah diatur dalam Fatwa MUI No 12 Tahun 2009.

"Proses yang dilakukan di RPH Surabaya sudah sangat bagus dari sisi syariah. Dasarnya adalah Fatwa MUI No 12 Tahun 2009, yang memperbolehkan stunning selama tidak penetratif dan diikuti dengan proses penyembelihan seperti biasanya, dengan doa dan bacaan bismillah," jelas Yazid.

Ia juga menambahkan bahwa stunning merupakan metode yang lazim digunakan di berbagai negara muslim di dunia. Termasuk di Australia yang menjadi rujukan studi banding MUI sebelum mengeluarkan fatwa.

"Metode stunning ini diterapkan tidak hanya di RPH Surabaya, tapi di seluruh dunia yang warganya muslim, termasuk Australia. Jadi, ini adalah hal yang umum dan sudah sesuai dengan syariah," tambahnya.

Sementara itu, Direktur Utama PD RPH Kota Surabaya, Fajar Arifianto Isnugroho mengonfirmasi bahwa meskipun video viral sempat beredar, jumlah pemotongan hewan di RPH tetap stabil. 

Setiap malam rata-rata pemotongan di RPH Pegirian Surabaya mencapai 92 sampai 93 ekor.

"Alhamdulillah, meskipun ada video viral yang mencitrakan RPH secara tidak semestinya, jumlah pemotongan sejak Senin hingga Jumat malam tetap stabil. Bahkan pada hari Selasa, kami memotong 99 ekor," ungkap Fajar.

Ia juga menyebut bahwa permintaan daging di Pasar Daging Arimbi juga tidak mengalami perubahan signifikan. 

Harga daging segar di pasar tersebut berkisar antara Rp110 ribu hingga Rp120 ribu per kilogram, dengan permintaan yang stabil dari hari ke hari.

"Permintaan daging segar di pasar tetap stabil, harga juga tidak mengalami perubahan berarti. Masyarakat tetap memilih daging dari RPH Surabaya karena kualitasnya yang terjamin aman, sehat, utuh, dan halal," pungkasnya.

Read More

Pemkot Surabaya Bersama DPRD Sinergi Kawal Pelaksanaan Pilkada Aman dan Damai

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Penjabat Sementara (PJs) Wali Kota Surabaya Restu Novi Widiani melakukan kunjungan ke Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya pada Jumat, (27/9). 

Kunjungan tersebut disambut hangat oleh Ketua Sementara DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono dan jajarannya.

Dalam kunjungannya kali ini, PJs Wali Kota Restu bersinergi dengan DPRD Kota Surabaya untuk menjaga pelaksanaan  Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) berlangsung aman, tentram dan damai.

"Ini agenda pertama saya sejak dikukuhkan sebagai PJs Wali Kota Surabaya. Saya berbincang mengenai sesuatu yang penting dilaksanakan selama 60 hari ke depan. Salah satunya adalah bagaimana menjaga Pilkada berjalan aman di Kota Surabaya," ujar PJs Wali Kota Restu.

PJs Wali Kota Restu menjelaskan, pihaknya akan berkeliling ke 31 Kecamatan di Kota Surabaya untuk memastikan pemilih pemula terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), serta  bisa berpartisipasi untuk memberikan suaranya.

"Selain itu, saya juga akan memastikan pemilih lanjut usia (Lansia) terdaftar dan bisa berpartisipasi ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) masing-masing. Upaya penjemputan untuk pemilih Lansia yang renta juga akan kami lakukan," ungkapnya.

Di samping itu, PJs Wali Kota Restu juga berkomitmen untuk memantau pengerjaan infrastruktur yang sedang berjalan, dan memastikan pelayanan di Kota Pahlawan tetap berjalan sebagaimana mestinya tanpa ada kekurangan. 

"Target saya selama menjabat bisa memastikan Pilkada terselenggara dengan aman dan pemilih bisa memilih sesuai TPS masing-masing. Agenda-agenda yanh sudah terjadwal bisa berjalan, serta menyegerakan perbaikan yang masih tertunda," tandas PJs Wali Kota Restu.

Sementara itu, Ketua Sementara DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono mendukung kelanjutan program yang akan dijalankan oleh PJs Wali Kota Restu. 

Menurut Adi, kunjungan ini merupakan langkah keberlanjutan sinergi antara DPRD Kota dan Pemkot Surabaya yang sudah berjalan dengan baik.

"Kami akan memastikan pesta demokrasi 2024 bisa terfasilitasi dengan segenap kewenangan yang dimiliki Pemkot dan DPRD Kota Surabaya," ungkap Adi.

Adi berharap PJs Restu bisa menjaga keteraturan pemerintahan Kota Surabaya yang sudah berjalan baik selama ini. 

Salah satunya menjaga akses warga untuk mendapatkan layanan dan menyampaikan keluhan bisa berjalan dengan baik. 

"Saya harap apa yang sudah tertata tetap bisa terjaga," pungkasnya.

Read More

Pemkot Surabaya Partisipasi dalam Syariah Award 2024, PJs Wali Kota Restu Novi: Mudah-mudahan ini menjadi awal baik

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Penjabat Sementara (PJs) Wali Kota Surabaya, Restu Novi Widiani menyambut kunjungan Tim Juri Syariah Award 2024 di ruang Sidang Wali Kota, Balai Kota, Jumat, (27/9). 

Dalam kunjungan ini, Tim Juri Syariah Award 2024 turut disambut oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya, Ikhsan serta jajaran kepala perangkat daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. 

Syariah Award 2024 merupakan salah program awarding untuk mendorong perekonomian berbasis syariah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur. 

Maka dari itu, Tim Juri Syariah Award 2024 kali ini ingin melihat secara langsung potensi dan partisipasi  pengembangan ekonomi syariah yang dilakukan oleh jajaran Pemkot Surabaya.

Dalam kesempatan ini, PJs Wali Kota Surabaya, Restu Novi Widiani menyambut baik kedatangan Ketua Tim Juri Syariah Award 2024, Wakil Direktur Eksekutif II Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Pemprov Jatim Abdul Mongid, di ruang sidang wali kota. 

PJs Wali Kota Restu Novi mengatakan, pertama kalinya Pemkot Surabaya mengikuti Syariah Award 2024. 

“Mudah-mudahan ini awal baik dan mudah-mudahan ini menjadi modal dasar untuk berjuang meningkat lagi ke depannya,” kata PJs Wali Kota Restu Novi.

PJs Restu menyebutkan, bicara soal perekonomian syariah, Pemkot Surabaya memiliki banyak program andalan yang telah dijalankan. 

Diantaranya yakni, adanya Kampung Madani, Surabaya Halal Festival, Sentra Wisata Kuliner Serambi Ampel, dan sebagainya. 

“Mudah-mudahan award ini nantinya bisa membanggakan Kota Surabaya, terutama Jawa Timur. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Sekda dan tim yang sudah bekerja luar biasa untuk menyajikan persiapan penilaian dan pembuktiannya yang sudah memperjuangkan sebelum ada penilaian award ini,” sebutnya. 

Sementara itu, Wakil Direktur Eksekutif II KDEKS Pemprov Jatim Abdul Mongid mengatakan, Syariah Award 2024 adalah salah satu upaya Pemprov Jatim untuk mendorong pengembangan ekonomi syariah di Jatim. 

Menurutnya, perkembangan ekonomi syariah ini tidak hanya menjadi prioritas Pemprov Jatim, akan tetapi juga pemerintah pusat.

“Kami harap ini ke depannya bisa menjadi benchmark pengembangan ekonomi syariah di Jatim,” kata Tim Juri Syariah Award, Abdul Mongid.

Abdul menyebutkan, dalam awarding ini terdapat enam kategori, diantaranya adalah kategori industri halal, ekonomi sosial syariah, ekonomi hijau dan berkelanjutan, kelembagaan daerah, hingga inovasi pada sektor ekonomi syariah. 

Terakhir, ia mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jajaran di lingkungan pemkot, karena telah melakukan banyak pengembangan ekonomi berbasis syariah di Kota Surabaya. 

“Untuk Kota Surabaya kami mengucapkan banyak terima kasih, karena ini (Surabaya) adalah termasuk pionir pengembangan ekonomi syariah,” pungkasnya.

Read More