Kamis, 03 Oktober 2024


Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad) kembali melaksanakan serah terima jabatan (sertijab) Kepala Ajen Divisi Infanteri 3. 

Pejabat lama, Letkol Caj Mamat Rahmatullah, S.Ag., M.I.P., secara resmi menyerahkan tugas dan tanggung-jawabnya kepada pejabat baru, Letnan Kolonel Caj Andi Hamzah Mappiare, S.Sos. l01/10/2024

Acara serah terima jabatan ini merupakan bagian dari upaya penyegaran organisasi dalam rangka mencapai tujuan-tujuan strategis Kostrad. 

Dalam sambutannya, Letkol Caj Andi Hamzah Mappiare menyampaikan komitmennya untuk melanjutkan pencapaian yang telah diraih oleh pendahulunya.

"Saya berharap bisa membuat Ajen Divif 3 Kostrad ini menjadi lebih baik di bawah kepemimpinan saya. Saya paham bahwa pemimpin sebelumnya telah banyak membuat kemajuan, perubahan, dan prestasi. Saya berkomitmen untuk melanjutkan dan meningkatkan capaian tersebut, dengan harapan kita semua bisa bersama-sama melakukan hal-hal positif untuk kemajuan Ajen Divif 3 Kostrad ini," ujar Letkol Andi Hamzah.

Serah terima jabatan ini juga diwarnai dengan ucapan selamat dari berbagai rekanan dan pihak terkait yang mengharapkan kesuksesan bagi Letkol Andi Hamzah dalam menjalankan tugas barunya sebagai Kepala Ajen Divif 3 Kostrad.



Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kasespim Lemdiklat Polri Irjen Chryshnanda Dwilaksana menegaskan bahwa tugas Polri tidak hanya sekadar menjaga keamanan. 

Lebih dari itu, polisi berperan sebagai penggerak dan pembangun peradaban.

“Polisi adalah pelindung yang sekaligus bertindak sebagai pejuang kemanusiaan. Tugas kami bukan hanya melindungi dan melayani, tetapi juga membangun kehidupan yang lebih baik,” ujar Chryshnanda dalam acara dialog bertajuk ‘Polisi & Peradaban’ yang digelar oleh Institut Peradaban di Auditorium Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat, pada Rabu (2/10/2024),

Dia menekankan bahwa Polri berkomitmen untuk menegakkan hukum tanpa bermain-main dengan praktik ilegal. 

“Kami tidak menjadi backing bagi tindakan melawan hukum, tidak menerima suap, dan tidak melakukan hal-hal yang kontraproduktif. Kami ada untuk menjaga keadilan dan melindungi masyarakat,” tegasnya.

Chryshnanda menambahkan bahwa dalam menjalankan tugasnya, polisi harus berfokus pada penyelesaian konflik dengan cara yang substansial. 

“Kami harus memberikan pelayanan terbaik bagi mereka yang mencari keadilan,” lanjutnya. Dia mengidentifikasi tiga aspek utama dalam fungsi kepolisian: mencegah kejahatan, memberikan perlindungan kepada korban, dan memastikan pelayanan yang baik bagi semua warga.

Moralitas dan literasi, menurut Chryshnanda, merupakan dua pilar penting yang harus dimiliki oleh setiap anggota Polri. 

“Moralitas yang tinggi dapat mencegah pelanggaran yang merugikan masyarakat. Sementara itu, ketertinggalan literasi dan cara berpikir sulit diatasi, jadi kami harus terus meningkatkan diri,” paparnya.

Lebih jauh, Chryshnanda menjelaskan bahwa menjadi polisi bukan hanya tentang jabatan, melainkan tentang identitas dan hubungan dengan masyarakat. 

“Polisi harus menjadi ikon kedekatan, peluang, dan persahabatan dengan masyarakat. Keberadaan kami harus bermanfaat dan memberi dampak positif,” pungkasnya.

Dengan komitmen ini, Chryshnanda berharap agar Polri dapat terus bertransformasi menjadi institusi yang tidak hanya melindungi, tetapi juga membangun peradaban yang lebih baik untuk seluruh masyarakat. 

Melalui pendekatan ini, diharapkan Polri dapat semakin dekat dengan masyarakat, mengubah pandangan tentang polisi dari sekadar penegak hukum menjadi mitra dalam membangun kehidupan yang lebih beradab.



Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, S.E., M.Si., menerima penyerahan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam)  yang dilakukan secara simbolis oleh Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) RI Muhammad Herindra, M.A., M.Sc., bertempat di Silang Monas, Jakarta Pusat, Rabu (02/10/2024).

Alpalhankam yang diserahkan dari  Kementerian Pertahanan RI kepada TNI terdiri dari berbagai jenis kendaraan tempur, kendaraan taktis, kendaraan khusus, serta kendaraan operasional dan angkut pasukan, dengan total sebanyak 569 unit yang akan digunakan oleh satuan-satuan di jajaran Mabes TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

Panglima TNI menyampaikan terima kasih kepada pemerintah atas dukungan yang diberikan, khususnya melalui penyerahan Alpalhankam. Dukungan Alpalhankam ini sangat dibutuhkan TNI untuk  selalu siap siaga menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. 

"Dukungan-dukungan ini sangat penting dalam memperkuat kapabilitas dan kesiapan personel TNI dalam menghadapi berbagai tantangan serta menjaga keamanan nasional," ujarnya.

Acara penyerahan ini juga dihadiri oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI M. Tonny Harjono, S.E., M.M., serta para Perwira Tinggi TNI lainya.



Boyolali - KABARPROGRESIF.COM Dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-76 Polisi Wanita Republik Indonesia (Polwan RI), Polwan dari berbagai daerah berkumpul dalam acara Sarasehan dan Syukuran yang berlangsung di Jakarta. 

Mengangkat tema “Penguatan Peran Polwan Presisi pada Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang guna Menanggulangi Kekerasan Berbasis Gender yang Inklusif Tahun 2024.”

Acara ini menjadi momen penting untuk memperkuat peran Polwan dalam menjaga keamanan dan kenyamanan, khususnya bagi perempuan dan anak-anak. 

Acara tersebut digelar di Aula lantai 9 gedung Awaloedin Djamin, Bareskrim Polri, Mabes Polri Jakarta, pada Rabu (3/10/2024) dan dihadiri oleh pejabat Mabes Polri, Polda, serta berbagai stakeholder terkait.

AIPTU Fatmawati Listyorini, seorang Polwan berprestasi dari Polres Boyolali, mendapat kehormatan mewakili Polda Jawa Tengah dengan meraih penghargaan Kapolri Jendral Pol. Drs. Listyo Sigit Prabowo, pada Hari Jadi Polwan ke-76. 

Fatmawati yang menjabat sebagai PS. Kanit PPA Satreskrim Polres Boyolali, dikenal atas dedikasinya dalam menangani kasus Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), dalam berbagai kasus kejahatan terhadap perempuan dan anak lainnya di wilayah Boyolali. 

Keberhasilannya dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut menjadikan Fatmawati sebagai figur inspiratif di kalangan Polwan, sehingga dipercaya untuk berbagi pengalaman dalam sarasehan kali ini.

Wakapolres Boyolali, Kompol Nunung Farmadi, yang mewakili Kapolres Boyolali AKBP Muhammad Yoga, menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap kiprah AIPTU Fatmawati dan seluruh Polwan di Boyolali.

“Kami sangat bangga atas pencapaian AIPTU Fatmawati yang telah mengharumkan nama Polres Boyolali di kancah nasional. Dedikasi dan kerja kerasnya dalam menangani berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi bukti nyata bahwa Polwan memiliki peran strategis dalam melindungi masyarakat, khususnya kelompok rentan. Keikutsertaan beliau dalam sarasehan ini adalah bentuk pengakuan atas prestasinya, dan kami berharap ini dapat menginspirasi Polwan lainnya untuk terus memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara,” ujar Kompol Nunung.

Selain itu, Kompol Nunung juga menyatakan bahwa prestasi yang diraih oleh Polwan Polres Boyolali ini merupakan hasil dari dukungan penuh Polres Boyolali dalam menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pengembangan potensi anggotanya, termasuk Polwan.

“Prestasi ini tentunya tidak terlepas dari kerja keras dan komitmen kita semua. Kami di Polres Boyolali akan terus mendukung seluruh anggota, terutama Polwan, untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi terbaiknya kepada masyarakat,” tambahnya.

Dengan semangat kebersamaan dan dedikasi tinggi, Polwan Polres Boyolali terus menunjukkan eksistensinya dalam berbagai bidang, khususnya dalam upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak.



Maluku - KABARPROGRESIF.COM Kepolisian Daerah Maluku kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 11 kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk laporan keuangan Polri tahun 2023.

Hal ini disampaikan Wakapolda Maluku Brigjen Pol Samudi, S.I.K., M.H, saat memimpin kegiatan penyusunan dan penyajian laporan keuangan Polda Maluku Triwulan III Tahun Anggaran 2024 di Golden Palace Hotel, Kota Ambon, Rabu (2/10/2024). Ia didampingi Kabid Keuangan Polda Maluku.

Dalam kegiatan itu turut hadir sejumlah narasumber dari Kantor Pajak Pratama yaitu Sally Olivia Chaterina Maruanaya, dan Hanna Claruza Valentia Marpaung, dan Amal Akbar Yasser Arafat, dari Kanwil DJPB Provinsi Maluku.

Kegiatan tersebut dihadiri para peserta dari seluruh satuan kerja (Satker) yang berada pada jajaran Polda Maluku.

“Saya atas nama pimpinan Polda Maluku mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dedikasi dan kerja keras dari seluruh pelaksana fungsi keuangan dan fungsi logistik jajaran Polda Maluku, sehingga laporan keuangan Polri tahun anggaran 2023 kembali meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan RI untuk kesebelas kalinya secara berturut-turut,” kata Wakapolda dalam sambutannya.

Meski predikat WTP, kata Brigjen Samudi, saat ini bukan lagi sebuah prestasi bagi Kementerian/Lembaga, akan tetapi hal ini merupakan sebuah keniscayaan untuk diraih sebagai bentuk pertanggung jawaban atas anggaran yang telah diterima.

Kegiatan penyusunan dan penyajian laporan keuangan Polda Maluku triwulan III tahun anggaran 2024 mengusung tema “Bersama fungsi logistik dan keuangan Polda Maluku, kita tingkatkan kualitas laporan keuangan Polri yang presisi menuju Indonesia maju”.

Menurut Wakapolda, penyusunan dan penyajian laporan keuangan merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan laporan keuangan yang handal dan berkualitas.

Kegiatan dilaksanakan dengan berpedoman pada sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat. “Acara ini juga ditujukan untuk meminimalisir kesalahan pelaporan keuangan dan aset, dalam mengantisipasi temuan dari BPK RI,” katanya.

Orang nomor 2 Polda Maluku ini juga menekankan beberapa hal dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan triwulan III tahun 2024.

Di antaranya pertama, melaksanakan identifikasi saldo akun neraca percobaan pada aplikasi sakti dengan melakukan penelusuran dan pencocokan dengan dokumen sumber;

Kedua, pastikan pencatatan transaksi belanja pendapatan dan BMN serta jurnal penyesuaian telah sesuai ketentuan dengan mengikuti perubahan regulasi maupun aplikasi yang telah disempurnakan oleh Kementrian Keuangan RI.

Ketiga, lakukan penatausahaan digitalisasi terhadap seluruh dokumen sumber yang digunakan dalam transaksi keuangan.

Wakapolda juga meminta jajaran untuk melaksanakan koordinasi yang baik dengan Kanwil DJPB Kementrian Keuangan RI sesuai dengan tingkatan masing-masing dalam mencari solusi setiap permasalahan.

“Saya berharap kegiatan lenyusunan dan penyajian laporan keuangan yang dilaksanakan selama 3 hari ke depan dapat terlaksana dengan baik dan lancar,” harapnya.



Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Panglima Kostrad (Pangkostrad), Letnan Jenderal TNI Mohamad Hasan menghadiri Upacara Peresmian lima Batalyon Infanteri Penyangga Daerah Rawan (PDR) yang dipimpin langsung oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat. Rabu (2/10/2024).

Dalam Amanatnya, Panglima TNI Jenderal TNI H. Agus Subiyanto, S.E., M.Si., selaku Inspektur Upacara menyampaikan bahwa tujuan pembentukan Batalyon ini untuk menjaga daerah rawan hingga ketahanan pangan.

Lima batalyon yang baru dibentuk, masing-masing ditempatkan di wilayah Papua dan Papua Barat, termasuk Yonif 801/Nduka Adyatama Yuddha di Keerom, Yonif 802/Wimani Mambe Jaya di Sarmi, Yonif 803/Ksatria Yuddha Kentsuwri di Boven Digoel, Yonif 804/Dharma Bhakti Asasta Yudha di Merauke, dan Yonif 805/Ksatria Satya Waninggap di Sorong, Papua Barat Daya.

Setelah upacara peresmian, dilaksanakan penyerahan sebanyak 769 unit Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) dari Kemenhan RI kepada Mabes TNI. 

Penyerahan dilakukan oleh Wakil Menhan RI Letjen TNI (Purn) Herindra dan diterima secara simbolis oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.

Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., menegaskan bahwa pembentukan Batalyon Infanteri Penyangga Daerah Rawan (PDR) bukan hanya untuk menangani kerawanan keamanan, tetapi juga untuk mendukung percepatan pembangunan di wilayah tersebut. 

Satuan ini diharapkan berperan dalam bidang pertanian, peternakan, dan membantu kehidupan sehari-hari masyarakat setempat.

"PDR tidak hanya dibentuk untuk menangani kerawanan, tetapi juga untuk membantu masyarakat melalui kompi produksi yang difokuskan pada pertanian dan peternakan. Ini adalah ide brilian dari Menhan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah rawan," ujar Kasad.

Kasad juga menjelaskan bahwa Batalyon PDR akan dilengkapi dengan alat pertanian guna meningkatkan ketahanan pangan serta mendukung keamanan dan pembangunan di daerah tertinggal.

Selain di Papua, Kasad menyebut bahwa Batalyon serupa akan dibentuk di wilayah lain yang membutuhkan dukungan keamanan dan pembangunan.

Yonif PDR memiliki peran yang lebih spesifik dalam menangani kerawanan dan membantu percepatan pembangunan. 

Dengan pendekatan kolaboratif, PDR akan fokus pada ketahanan pangan, pembangunan masyarakat, serta menjaga keamanan di wilayah rawan.



Penukal Utara - KABARPROGRESIF.COM Unit Reskrim Polsek Penukal Utara Polres PALI telah berhasil mengungkap kasus penganiayaan yang terjadi di Desa Kota Baru, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten PALI. 

Penganiayaan tersebut melibatkan seorang pria berinisial JI (27), yang menggunakan senjata tajam berupa golok untuk melukai korban.

Kejadian bermula pada Selasa, 1 Oktober 2024, sekitar pukul 14.00 WIB, di depan rumah korban, Daryono Amirudin (43). 

Saat itu, pelaku yang sedang marah-marah di halaman rumah korban lantaran kesal terhadap Kepala Desa Kota Baru, Yusri Kolbi, ditegur oleh korban. 

Tak terima dengan teguran tersebut, pelaku langsung mencabut sebilah golok yang disandang di pinggangnya dan menyerang korban hingga mengenai bagian belakang kepala. 

Akibat serangan itu, korban mengalami luka serius dan segera dilarikan ke Puskesmas setempat untuk mendapatkan perawatan medis.

Setelah menerima laporan penganiayaan dari pelapor, Royani, anggota Unit Reskrim Polsek Penukal Utara yang dipimpin oleh Kanit Reskrim Ipda Decky Candra Winata, S.E., langsung bergerak cepat. Atas perintah Kapolsek Penukal Utara, Iptu Fredy Franse Triwahyudi, S.H., pelaku JI (27) berhasil diamankan tanpa perlawanan di Desa Kota Baru pada hari yang sama. 

Pelaku kini berada di Polsek Penukal Utara untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Dalam penangkapan tersebut, polisi menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah golok dengan panjang 56 cm yang digunakan pelaku dalam aksi penganiayaan. 

Golok tersebut memiliki gagang kayu yang dibalut dengan karet ban berwarna hitam dan dilengkapi dengan sarung kayu.

Kapolsek Penukal Utara Fredy Franse Triwahyudi, S.H., menegaskan bahwa tindakan tegas akan diambil terhadap pelaku kekerasan demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polsek Penukal Utara. 

Pelaku penganiayaan akan dijerat dengan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, yang ancaman hukuman penjaranya bisa mencapai lima tahun.

Kasus ini diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat untuk lebih menjaga sikap dan menghindari kekerasan dalam menyelesaikan masalah.



Riau - KABARPROGRESIF.COM Belum lama ini, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau memberikan penyuluhan hukum sembari menyosialisasikan Pilkada Damai kepada karyawan Bank Riau Kepri (BRK) Syariah. 

Penyuluhan hukum disampaikan langsung oleh Kasubdit II Ditreskrimsus Polda Riau, Kompol Tedy Ardian.

Penyuluhan hukum ini diikuti oleh Direktur Dana dan Jasa BRK Syariah MA Suharto serta Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko, Fajar Restu Febriansyah. 

Lalu Pejabat eksekutif BRK Syariah yakni, Pemimpin Divisi, Pemimpin Bagian, General Manager, Branch Manager, Pincapem dan Pinkedai.

Penyuluhan hukum yang disampaikan terkait pencegahan tindak pidana perbankan dan tindak pidana korupsi.

Direktur Reskrimsus (Dirreskrimsus) Polda Riau, Kombes Pol Nasriadi mengatakan dunia perbankan adalah suatu lingkup institusi yang dilandasi oleh adanya suatu kepercayaan dari masyarakat dan dari segenap lapisan. 

Operasional perbankan akan selalu dekat dengan persoalan hukum yang menyertainya sebagai lembaga perbankan personal, institusional dan sebagai agent of the development yang mempunyai peran sentral dalam pembangunan.

“Kami harapkan sosialisasi ini akan membantu para bankir untuk mengembangkan diri dengan kompetensi yang sangat relevan dengan tugas tanggung jawab sebagai bankir. Ini juga akan memberikan penekanan pada pentingnya pengetahuan tentang hukum perbankan etika integritas dan profesional dalam menjalankan tugas,” kata Nasriadi, Rabu (2/10).

Sembari memberikan penyuluhan hukum, Kombes Nasriadi juga menyampaikan kepada karyawan BRK Syariah, untuk bersama-sama menjaga situasi Pilkada Riau agar tetap aman dan kondusif.



Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto meresmikan Batalyon Infanteri Penyangga Daerah Rawan (PDR) di wilayah Papua, bertempat di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Rabu (02/10/2024).

Panglima TNI dalam sambutannya mengungkapkan bahwa TNI memiliki tugas pokok untuk menegakkan kedaulatan dan mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

"Batalyon Infanteri (Yonif) PDR terbentuk secara khusus untuk mendukung keamanan dan pembangunan di daerah rawan. Batalyon ini memiliki tugas dan peran yang lebih spesifik untuk mendukung ketahanan, keamanan dan mendorong pembangunan masyarakat," tegas Panglima TNI.

Sebanyak 5 (lima) Batalyon Infanteri PDR diresmikan oleh Panglima TNI yakni Yonif 801/Nduka Adyatama Yudha, Yonif 802/Wimane Mabe Jaya, Yonif 803/Ksatria Yuddha Kentsuwri, Yonif 804/Dharma Bhakti Asasta Yudha dan Yonif 805/Ksatria Satya Waninggap.

Hadir pada acara peresmian tersebut diantaranya Wamenhan RI Muhammad Herindra, Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali, Kasau Marsekal TNI M. Tonny Harjono, Kabaranahan Kemhan RI Marsdya TNI Yusuf Jauhari, para Asisten Panglima TNI, para Pangkotamaops TNI serta para tamu undangan lainnya.



Lumajang - KABARPROGRESIF.COM Tim gabungan Polres Lumajang kembali menemukan ladang ganja di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), tepatnya di Dusun Pusung Duwur, Desa Argosari, Kecamatan Senduro, Rabu (2/9/2024).

Pencarian tanaman ganja melibatkan warga desa setempat, TNBTS, dan TNI, dipimpin langsung Wakapolres Lumajang Kompol I Komang Yuwandi Sastra, S.H., S.I.K., M.Si. 

Dalam operasi kali ini, petugas berhasil mengamankan 1.558 batang tanaman ganja dari lima titik berbeda.

Wakapolres Lumajang, Kompol I Komang Yuwandi Sastra, mengungkapkan bahwa pihaknya masih terus melakukan penyisiran di kawasan tersebut.

“Hari ini kami menemukan lima titik lahan yang ditanami ganja. Namun, karena medan yang sangat terjal dan licin akibat hujan semalam, kami belum bisa melakukan pencarian lebih lanjut di beberapa titik yang dicurigai,” jelasnya.

Yuwandi menambahkan bahwa pihaknya akan terus memantau dan melakukan operasi rutin untuk memberantas peredaran narkoba, khususnya tanaman ganja di wilayah Lumajang.

“Kami akan terus berupaya untuk mengungkap jaringan pengedar ganja ini dan menangkap para pelakunya,” tegasnya.

Medan yang ekstrem menjadi kendala utama dalam operasi ini. Kemiringan tanah mencapai 50 derajat dan kondisi jalan yang licin membuat petugas harus ekstra hati-hati.

“Keselamatan anggota menjadi prioritas kami. Oleh karena itu, kami akan melakukan evaluasi dan penyesuaian strategi untuk operasi selanjutnya,” ujar Yuwandi.

Sebagai informasi, sebelumnya Polres Lumajang telah berhasil mengamankan 41.152 batang tanaman ganja, 10 kilogram ganja kering, dan empat orang tersangka yakni BM, NY, TM, dan TN dalam operasi serupa.



Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kembali berinovasi dengan meluncurkan program Layanan Integrasi Data Pendidikan dan Kependudukan (Nasi Ikan). 

Inovasi ini dirancang untuk mempermudah pengelolaan data presisi anak-anak usia sekolah, baik yang sedang menempuh pendidikan maupun yang belum terjangkau oleh sistem pendidikan formal. 

Inovasi program tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Dinas Pendidikan (Dispendik) bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya. 

Langkah visioner ini, tidak hanya sekedar mendata, tetapi juga memastikan bahwa setiap anak mendapatkan perhatian dan hak mereka.

Dalam konteks Surabaya sebagai Kota Layak Anak nasional dan dunia, program Nasi Ikan memiliki peran strategis dalam menciptakan basis data yang akurat, serta menjadi landasan utama untuk merancang program intervensi tepat sasaran. 

Kepala Dispendik Surabaya, Yusuf Masruh mengatakan, data  yang terintegrasi antara pendidikan dan kependudukan ini memungkinkan pemerintah untuk mengetahui kondisi aktual setiap anak. 

Sehingga intervensi yang diberikan, baik dalam pendidikan, kesehatan, maupun hak-hak anak lainnya, dapat dilaksanakan dengan maksimal dan sesuai kebutuhan.

“Melalui kerjasama ini, kami ingin memastikan bahwa data anak-anak dapat teradministrasi dengan baik. Dengan program Nasi Ikan, kami dapat mengintegrasikan data pribadi anak, termasuk latar belakang pendidikan dan talenta mereka,” kata Yusuf Masruh, Kamis (3/10).

Ia menjelaskan, inovasi ini tidak hanya mengurangi beban administrasi di sekolah-sekolah, tetapi juga mempermudah orang tua dalam mengurus dokumen penting seperti Kartu Identitas Anak (KIA) dan akta kelahiran. 

“Orang tua tidak perlu lagi repot-repot mengurus dokumen tersebut secara terpisah. Melalui sekolah, mereka dapat melakukan semua ini secara online,” jelasnya.

Dengan integrasi data yang lebih baik, sekolah diharapkan tidak lagi menghadapi kesulitan dalam permintaan data dari berbagai pihak. 

“Data yang terintegrasi akan mencakup semua informasi penting, mulai dari tanggal lahir hingga nama orang tua, yang akan memudahkan proses pendaftaran dan administrasi lainnya,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Dispendukcapil Surabaya, Eddy Christijanto mengatakan, kolaborasi ini bertujuan meningkatkan kualitas data yang dimiliki oleh Pemkot Surabaya, serta memberikan kemudahan akses bagi orang tua dan anak-anak. 

Dengan sistem yang lebih terstruktur, diharapkan tidak ada lagi data hilang atau terulang, terutama saat anak-anak menjelang usia 17 tahun ketika perlu mengurus KTP.

“Dengan adanya program Nasi Ikan, Surabaya berkomitmen tidak hanya menjadi kota yang ramah anak, tetapi juga kota yang memberdayakan dan melindungi generasi penerusnya. Visi besar program ini adalah memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, terlepas dari latar belakang sosial atau ekonomi mereka,” kata Eddy Christijanto.

Eddy Christijanto menjelaskan, program ini selaras dengan tujuan global untuk menciptakan kota layak huni yang inklusif dan memastikan bahwa setiap anak di Surabaya memiliki masa depan yang terjamin.

“Dengan peluncuran Nasi Ikan, Surabaya menunjukkan komitmennya untuk memanfaatkan teknologi dalam meningkatkan layanan publik dan mendukung kebutuhan pendidikan anak-anak di kota ini,” pungkasnya.


Sumbar - KABARPROGRESIF.COM Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono, S.Ik. SH memimpin upacara serah terima jabatan (Sertijab) dilingkungan Polda Sumbar. Jabatan yang diserahterimakan adalah Karo SDM Polda Sumbar, Kapolres Tanah Datar dan Kapolres Pesisir Selatan, di ruang pertemuan Jenderal Polisi Hoegeng lantai 4 Mapolda Sumbar, pada Rabu (02/10/2024).

Mutasi jabatan ini berdasarkan surat telegram nomor ST/2098/IX/KEP/2024, yang ditandatangani oleh Asisten SDM Polri, Irjen. Pol Dedi Prasetyo, pada 20 September 2024.

Pejabat utama Polda Sumbar yang diserahterimkan hari ini yaitu Karo SDM Polda Sumbar dari Pejabat lama Kombes Pol Sonny Mulvianto Utomo kepada Kombes. Pol Achmad Muchtarom.

Sementara untuk jabatan Kapolres yang diserahterimakan yaitu Kapolres Tanah Datar dari Pejabat lama AKBP Derry Indra kepada AKBP Simon Yana Putra, dan Kapolres Pesisir Selatan dari AKBP Nurhadiansyah kepada AKBP Derry Indra.

Upacara sertijab ini, ditandai dengan penanggalan dan pemasangan tanda jabatan dan penyerahan tongkat komando yang dilakukan oleh Kapolda Sumbar.

Kemudian dilanjutkan dengan pengambilan sumpah jabatan, serta penandatanganan berita acara dan pakta integritas jabatan kepada pejabat yang baru dilantik tersebut.

Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Dwi Sulistyawan, S.Ik mengatakan, sertijab pejabat dan Kapolres dilingkungan Polda Sumbar merupakan suatu hal yang biasa, merupakan penyegaran dalam sebuah organisasi.

“Mutasi jabatan ini adalah suatu penghargaan dari pimpinan. Hal ini dalam rangka peningkatan kinerja organisasi dan karir,” ujarnya.

Dalam upacara sertijab ini, dihadiri oleh Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Gupuh Setiyono, S.Ik, Pejabat Utama, para Kapolres sejajaran Polda Sumbar, Ketua Bhayangkari Daerah Sumbar Ny. Iis Suharyono beserta pengurus Bhayangkari.


Narkoba

Koperasi & UMKM

Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Translate

Hukum

Metropolis

Nasional

Pidato Bung Tomo


Hankam

Popular Posts

Blog Archive