Satukan Visi dan Misi, Perwira Koarmada II Ikuti Acara Sosialisasi Doktrin Operasi Survei dan Pemetaan Hidro-Oseanografi

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM TNI Angkatan Laut sebagai komponen utama kekuatan bersenjata, memandang kepentingan Nasional Indonesia di laut yang bebas dari tindak kekerasan, pelanggaran hukum, kerusakan lingkungan, dan bebas dari bahaya navigasi, harus memiliki kemampuan untuk mengelola wilayah maritim yang meliputi permukaan laut, ruang udara di atasnya, kolom air, serta dasar laut. 

Kemampuan yang dimiliki ini merupakan wujud dari kewaspadaan maritim(Maritime Domain Awareness) yang perlu didukung dengan melalui kesamaan informasi Geospasial.

Demikian sambutan Asisten Operasi (Asops) Kasal Laksda TNI Yayan Sofiyan, S.T., M. Si., yang dibacakan Paban IV Sopsal Kolonel Mar I Wayan Samarina, saat memimpin pembukaan acara Sosialisasi Doktrin Operasi Survei dan Pemetaan Hidro-Oseanografi yang diikuti para Perwira Koarmada II. Bertempat di Pusat Latihan Kapal Perang (Puslatkaprang) Koarmada II Ujung Surabaya. Kamis (10/10).

Lebih lanjut menyampaikan sebagai Kotama ops, baik untuk kepentingan militer maupun Public, oleh karenanya untuk dapat melaksanakan tugas secara optimal yang dilandasi legalitas hukum Nasional maupun hukum Internasional, maka diperlukan doktrin yang dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.

“Kegiatan Sosialisasi Doktrin Operasi Survei dan Pemetaan Hidro-Oseanografi kali ini menjadi sangat penting untuk dilaksanakan mengingat tujuan dari sosialisasi ini yaitu untuk memberikan penjelasan tentang kegiatan operasi survei dan pemetaan Hidro-Oseanografi serta untuk memberikan pengetahuan sekaligus sebagai pedoman bagi prajurit TNI Angkatan Laut agar memiliki kesamaan dalam pola pikir, pola sikap dan pola tindak dalampelaksanaan operasi survei dan pemetaan Hidro-Oseanografi guna mendukung kepentingan militer maupun kepentingan pembangunan Nasional”. Tegasnya.

“Saya ucapkan terimaksih kepada Pangkoarmada II Laksda TNI Ariantyo Condrowibowo, beserta jajarannya atas terselenggaranya kegiatan Sosialisasi Doktrin Operasi Survei dan Pemetaan Hidro-Oseanografi ini, semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar serta dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas TNI Angkatan Laut”. Pungkasnya.

Read More

Ari Suryono Tegaskan Gus Muhdlor Tak Pernah Terima Aliran Dana Potongan Insentif ASN BPPD Sidoarjo

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Sidang kasus dugaan korupsi pemotongan dana insentif BPPD Sidoarjo digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya semakin terungkap bila mantan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor yang menjadi terdakwa tak terlibat.

Hal ini terlihat ketika Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan saksi mantan Kepala BPPD Sidoarjo Ari Suryono, Senin (7/10).

Dalam kesaksiannya itu, Ari Suryono dicecar oleh JPU KPK soal pemberian potongan dana insentif apakah mengalir ke Gus Muhdlor.

Ari Suryono pun mengaku memberikan dana potongan insentif itu ke sopir Gus Muhdlor, Achmad Masruri melalui mantan Kassubag Umum dan Kepegawaian Siska Wati.

"Diberikan Siska Wati ke Ruri (Masruri), saya pernah memberikannya sekali," jawab Ari Suryono menjawab pertanyaan jaksa.

Hal yang sama juga dikatakan Ari Suryono ketika menjawab pertanyaan dari Gus Muhdlor.

"Apakah saya pernah pegang uangnya? Pernah uang Rp50 juta untuk saya? Pernah menyuruh memotong 30 persen?" tegas Gus Muhdlor bertanya ke Ari Suryono.

"Tidak pernah, karena untuk walpri (Pengawal Pribadi). Mestinya Pak Bupati tidak pernah," jawab Ari Suryono.

Dalam sidang yang digelar di ruang Cakra tersebut, Tak hanya Ari Suryono mantan Kepala BPPD Sidoarjo, JPU juga menghadirkan beberapa saksi. 

Diantaranya Mantan Kassubag Umum dan Kepegawaian Siska Wati, Mantan Sekretaris BPPD Sidoarjo Hadi Yusuf, Sekretaris BPPD Sidoarjo Sulistiyono, dan pegawai BPPD Sidoarjo Rahma Fitri Kristiani.

Diketahui, kasus ini berawal dari adanya OTT KPK di kantor BPPD Sidoarjo, 25 Januari lalu. Saat itu KPK mengamankan 11 orang, termasuk Ari dan Siska Wati. Keduanya diduga terlibat dalam pemotongan intensif ASN BPPD Sidoarjo 10 hingga 30 persen.

Pemotongan insentif ini dilakukan Ari Suryono dan Siska Wati sejak triwulan keempat tahun 2021 hingga triwulan keempat tahun 2023 dengan total Rp 8,544 miliar.

Gus Muhdlor diduga menerima Rp 1,46 miliar dari Ari Suryono. Jumlah itu lebih sedikit ketimbang yang diterima Ari Suryono sendiri, yakni Rp 7,133 miliar.

Read More

Stabilisasi Pasokan dan Harga, Pemkot Surabaya Gelar Gerakan Pangan Murah

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kembali menggulirkan program Gerakan Pangan Murah (GPM) dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan. 

Kali ini, GPM digelar di Halaman Kantor Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, Rabu (9/10).

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya, Antiek Sugiharti mengatakan bahwa Pemkot Surabaya berupaya mendekatkan kebutuhan bahan pangan bagi masyarakat melalui program GPM. 

Kegiatan ini juga rutin dihelat setiap bulan secara bergantian di wilayah Kota Pahlawan.

“Kami mendekatkan kebutuhan warga dengan menyediakan produk bahan pangan dengan harga di bawah harga pasar, serta menggandeng UMKM lokal di wilayah ini. Harapan kami, ini bermanfaat bagi masyarakat sekitar,” kata Antiek Sugiarti.

Antiek mengaku bahwa masyarakat sekitar sangat antusias. Sebab, sebelum GPM dimulai pada pukul 07.30 WIB, warga sudah mulai mengantri. 

Tak hanya itu saja, hasil panen masyarakat, maupun hasil telur dari program padat karya masyarakat sekitar juga dijual pada GPM. 

“Kita menyakinkan warga kalau harga masih stabil dan ketersediaan pangan masih sangat cukup,” ungkapnya.

Sejumlah bahan pokok yang tersedia pada program GPM kali ini, diantaranya beras medium SPHP 1 ton @5kg dengan harga Rp56.000, beras premium 1 ton @5kg dengan harga Rp69.000, minyak goreng 250L @1L dengan harga Rp16.300, tepung terigu 20kg @1kg dengan harga Rp11.500, gula pasir 240kg @1kg dengan harga Rp16.500, dan Minyakita 1800L @1L dengan harga Rp15.000.

Selanjutnya, daging sapi segar dan produk daging sapi olahan 50kg , daging ras ayam 50 ekor @1 ekor dengan harga Rp30.000, telur ayam ras 150kg @1kg dengan harga Rp25.000, cabai merah besar 50 pack @300 gram dengan harga Rp5.000, cabai rawit merah 100 pack @200 gram dengan harga Rp5.000, bawang merah 100 pack @250 gram dengan harga Rp5.000, dan bawang putih 75 pack @300 gram dengan harga Rp10.000.

“Sedangkan pertimbangan pemilihan lokasi karena kita belum pernah menggelar di sini, kemudian permohonan warga untuk digelarnya GPM juga cukup tinggi. Sepertinya untuk bulan (Oktober) ini, akan kita lakukan dua kali karena permohonan cukup banyak,” pungkasnya.

Read More

Sertijab Komandan KRI Badik-623 di Tengah Pengamanan Perbatasan Indonesia Malaysia

arakan - KABARPROGRESIF.COM Di tengah pelaksanaan Pengamanan Perbatasan Indonesia Malaysia, Komandan KRI Badik-623 resmi berganti. 

Jabatan tersebut diserahterimakan dari Letkol Laut (P) Indra Nusha Raspati, S.T., M.Tr.Opsla. kepada Letkol Laut (P) Ramli Arif, S.T., M.Sc., M.Tr.Opsla. pada upacara yang digelar di Haluan KRI Badik-623 yang saat ini bersandar di Dermaga Mamburungan, Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) XIII Tarakan, pada Kamis (10/10).

Upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) dipimpin langsung oleh Komandan Satuan Kapal Cepat (Satkat) Koarmada II, Kolonel Laut (P) Agus Setyawan, S.H., M.A.P., yang dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan profesionalisme Letkol Laut (P) Indra Nusha Raspati selama menjabat sebagai Komandan KRI Badik-623. 

"Pergantian komandan merupakan hal yang rutin dilakukan sebagai bagian dari dinamika organisasi dan regenerasi kepemimpinan untuk meningkatkan kinerja serta kesiapan operasional satuan kapal cepat dalam menjalankan tugas," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Letkol Laut (P) Indra Nusha Raspati juga menyampaikan rasa terima kasihnya atas dukungan yang diberikan oleh seluruh prajurit KRI Badik-623 selama masa jabatannya. 

Ia berharap KRI Badik-623 dapat terus menunjukkan prestasi dan kesiapan yang optimal dalam setiap penugasan.

Sementara itu, Letkol Laut (P) Ramli Arif sebagai komandan baru menyatakan komitmennya untuk melanjutkan kepemimpinan yang telah dibangun dengan baik oleh pendahulunya. 

“Saya siap melanjutkan tugas dan tanggung jawab ini dengan sebaik-baiknya, serta memastikan KRI Badik-623 selalu berada dalam kondisi siap tempur guna mendukung setiap misi TNI AL,” ujarnya.

Dengan adanya pergantian komandan ini, diharapkan KRI Badik-623 dapat terus meningkatkan performa serta profesionalisme dalam menjalankan tugas pokoknya untuk menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah laut Indonesia.

Read More

DKPP Periksa M. Agil Akbar Anggota Bawaslu Surabaya Terkait Kasus Asusila

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 192-PKE-DKPP/VIII/2024 di Kantor KPU Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Kamis (10/10).

Perkara ini diadukan oleh mantan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilu tahun 2024 dengan inisial PSH. 

Pengadu mengadukan Anggota Bawaslu Kota Surabaya atas nama Muhammad Agil Akbar sebagai Teradu. 

Teradu didalilkan telah melakukan tindakan asusila terhadap Pengadu. 

Selain itu Teradu juga didalilkan mengiming-imingi Pengadu dengan sejumlah uang dengan meminta Pengadu untuk mengundurkan diri sebagai PPK serta melakukan ancaman kepada Pengadu apabila berani melapor.

Sekretaris DKPP David Yama mengungkapkan, agenda sidang ini adalah mendengarkan keterangan dari Pengadu, Teradu, Pihak Terkait dan Saksi-saksi yang dihadirkan.

Ia menambahkan, DKPP telah memanggil para pihak secara patut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

“Sekretariat DKPP telah memanggil semua pihak secara patut, yakni lima hari sebelum sidang pemeriksaan digelar,” ungkap David.

David juga mengungkapkan, sidang ini dilaksanakan secara tertutup karena berkaitan dengan asusila.

“Sidang pemeriksaan dengan pokok perkara yang berhubungan dengan kesusilaan akan digelar secara tertutup,” pungkas David.

Read More

Jaga Ketahanan Pangan, Pemkot Surabaya dan Kementan RI Resmikan Irigasi Pompa dan Tanam Padi di Kecamatan Pakal

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama Kepala Pusat Standarisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian (Kementan) Republik Indonesia (RI) Agus Susanto meresmikan Irigasi Perpompaan dan melakukan tanam padi untuk mendukung perluasan areal tanam, di Kecamatan Pakal, Rabu (9/10).

Penjabat Sementara (PJs) Wali Kota Surabaya Restu Novi Widiani mengatakan, melalui rumah pompa ini, para petani di Kecamatan Pakal diharapkan dapat meningkatkan produktivitasnya. 

Sebab, dengan bantuan paket irigasi perpompaan ini, indeks pertanaman yang sebelumnya hanya dua kali tanam dalam setahun, sekarang dapat ditingkatkan menjadi tiga kali tanam. 

“Ini menjadi upaya peningkatan infrastruktur irigasi agar dapat memberikan manfaat besar bagi warga Surabaya, khususnya di bidang ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani,” kata PJs Restu Novi.

PJs Restu Novi juga mengucapkan terima kasih kepada Kementan RI yang atas kemitraan dan kerjasamanya dalam  program Irigasi Perpompaan. 

Yakni, satu strategi penting untuk mendukung pertanian di wilayah tadah hujan yang seringkali mengalami kesulitan air. 

“Tujuan utama dari program ini adalah meningkatkan ketersediaan air irigasi, mempercepat pengolahan tanah dan tanam, serta menyelamatkan tanaman yang terkena kekeringan. Di Surabaya, Kecamatan Pakal termasuk wilayah yang mendapatkan manfaat dari program ini,” ujar dia.

Selain itu, PJs Restu Novi bersama Kepala Pusat Standarisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementan RI Agus Susanto, didampingi Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya Antiek Sugiharti juga melakukan tanam padi dengan Kelompok Tani Sejahtera. 

Kegiatan ini sebagai wujud dukungan terhadap perluasan areal tanam di Kecamatan Pakal, Kota Surabaya. 

“Langkah ini juga menjadi bagian dari komitmen untuk memperkuat ketahanan pangan di Kota Surabaya. Dengan memanfaatkan lahan-lahan potensial yang masih ada, harapannya tidak hanya meningkatkan hasil panen, tetapi juga memberi kesempatan bagi para petani untuk sejahtera,” terangnya.

Kepala Pusat Standarisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementan RI sekaligus Pj Antisipasi Darurat Pangan Provinsi Jawa Timur, Agus Susanto memberikan apresiasi kepada Pemkot Surabaya atas pemanfaatan lahan potensial. Sebab, menurutnya, di tengah kota besar seperti Surabaya masih terdapat area persawahan.

“Ini perjuangan yang tidak mudah, tapi saya yakin ada kerjasama untuk membangun ketahanan pangan. Surabaya luar biasa, saya sangat kagum karena lahannya sangat dekat dengan konsumen,” kata Agus Susanto.

Ia melanjutkan bahwa program ini tidak hanya dinaungi oleh Kementan RI saja, tetapi merupakan instruksi Presiden RI Joko Widodo untuk menjaga ketahanan pangan. 

“Pemerintah memberikan pompa agar bisa dimanfaatkan. Sehingga bisa menanam padi tiga kali dalam setahun,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala DKPP Kota Surabaya, Antiek Sugiharti mengatakan, program ini merupakan upaya Kementan RI bersama Pemkot Surabaya dalam meningkatkan ketahanan pangan, khususnya tanaman pangan seperti padi. 

“Pemerintah pusat memiliki program agar bisa swasembada pangan. Kita meresmikan berfungsinya irigasi pompa yang digunakan untuk memperluas areal tanam di Kecamatan Pakal. Harapannya, dengan adanya irigasi pompa ini, perluasan areal tanam di Kota Surabaya bisa bertambah,” kata Antiek.

Ia menjelaskan, tiga lokasi di Kota Surabaya mendapatkan bantuan paket irigasi perpompaan yang didistribusikan di beberapa kelompok tani di berbagai kelurahan.

Di antaranya, Kelurahan Jeruk, Kelurahan Kedurus, dan Kelurahan Pakal. Dimana sebagai kota besar, Surabaya masih memiliki lahan persawahan. 

“Kita ditarget bertambahnya area tanam sekitar 520 hektar. Petani juga senang dengan adanya perluasan area tanam karena pekerjaan mereka bertambah dan diharapkan pendapatan juga bertambah,” pungkasnya.

Read More

Kepedulian Presiden RI Jokowi : Kesetaraan Bagi Kaum Rentan Khususnya Disabiltas Dalam Rekrutmen Polri

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Presiden RI Bapak Joko Widodo (Jokowi), menyampaikan kepeduliannya terhadap penyandang disabilitas saat membuka acara Peringatan Hari Disabilitas Internasional pada 3 Desember 2020 lalu. 

Ia menyebutkan, bahwa pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan kesetaraan dan kesempatan terhadap akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan, serta infrastruktur yang aksesibel bagi para penyandang disabilitas.

Hal ini menjadi implementasi Polri untuk terus memberikan kontribusi dan pelayanan kepada masyarakat, salah satunya dalam merekrut penyandang disabilitas menjadi anggota Polri. 

Implementasi tersebut tertuang dalam UU Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Kapolri Nomor 10 tahun 2016 tentang penerimaan anggota Polri.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, pada tahun 2024 ini Polri telah merekrut anggota dari penyandang disabilitas sebanyak 18 personel.

“Ini menjadi bukti atas komitmen Bapak Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang memberikan ruang kepada masyarakat khususnya pada penyandang disabilitas untuk mengabdi di Polri,” kata Trunoyudo dalam keterangan tertulisnya, Rabu (9/10/2024).

Polri menerapkan prinsip BETAH, yakni Bersih Transparan Akuntabel dan Humanis dalam pelaksanaan rekrutmen. Baik jalur Perwira dan Bintara Polri.

“Komitmen Polri untuk memberikan peluang kepada kelompok disabilitas menjadi personel Polri tidak hanya terbuka melalui jalur Perwira tapi juga melalui jalur Bintara Polri,” ujarnya.

Lebih lanjut Trunoyudo menegaskan, Polri terus berkomitmen meningkatkan sosialisasi rekrutmen kepada seluruh masyarakat terutama dari kelompok disabilitas yang berkeinginan menjadi anggota Kops Bhayangkara. Masyarakat bisa mendapatkan informasi melalui website, media sosial Polri dan media mainstream.

“Polri juga berharap personel Polri dari kelompok disabilitas yang lolos seleksi nantinya bisa memenuhi kebutuhan organisasi di bidang-bidang seperti tenaga Kesehatan, administrasi keuangan dan tenaga laboratorium,” ucapnya.

Sementara itu, Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia, Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, Jenderal Sigit semakin yakin optimis untuk membuat kebijakan menerima difabel sebagai anggota Polri berdasarkan hasil studi komparatif.

“Polri pada tahun 2023 sebenarnya sudah melakukan rekrutmen terhadap kelompok disabilitas tapi untuk golongan ASN atau pegawai negeri pada Polri (PNPP). Dari kelompok itu kita pekerjakan di dua polda yaitu Polda Jogja kemudian di Polda Sumatera Selatan. Dari situ berproses, Pak Kapolri tambah yakin, ‘Saya minta (difabel menjadi-red) anggota Polri’,” tutur Dedi sambil menirukan perintah Jenderal Sigit padanya kala itu.

Berikut 18 personel penyandang disabilitas yang telah menjadi anggota Polri yang tersebar di Polda Polda:

1. Hemriadi – Polda Sulbar

2. Damara Prisma Suganda – Polda Jateng

3. Gibran Jayoga Maulana – Polda Aceh

4. Rendi Arif Pratama – Polda Sumut

5. M Pangestu Dirgantara – Polda Sumsel

6. Bagus Kurniawan – Polda Lampung

7. Valyano Boni Raphael – Polda Jabar

8. Afifatul Ngaliyah – Polda Jateng

9. M Rayyan Khoirul Huda – Polda Jateng

10. Dimas Ade Saputra – Polda Jateng

11. M Kresna Dutayana – Polda DIY

12. Ilzar Zulfano Febriyanta – Polda Jatim

13. Novita Fajrin – Polda Jatim

14. Achmad Fikri Octavian – Polda Jatim

15. Warhana Nandyu – Polda Kaltim

16. Bayu Satya Amanah – Polda Sulteng

17. I Komang Alvin Pramudita – Polda Papua Barat

18. Nur Fatia Azzahra – Polda Kep. Babel

Read More

Pimpinan DPRD Kota Surabaya 2024-2029 Resmi Ditetapkan

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya resmi menetapkan pimpinan definitif untuk periode 2024-2029 dalam Rapat Paripurna yang digelar pada Rabu (9/10). 

Penetapan ini menjadi langkah awal bagi DPRD untuk membentuk Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang akan menjadi fondasi kerja mereka selama periode tersebut.

Ketua Sementara DPRD Kota Surabaya, Adi Sutarwijono menyatakan bahwa rapat paripurna tersebut memiliki agenda tunggal, yaitu pengusulan dan penetapan calon pimpinan definitif DPRD.

"Hari ini, Rapat Paripurna hanya memiliki satu agenda, yakni pengusulan penetapan calon pimpinan definitif DPRD Surabaya," kata Adi usai rapat paripurna.

Adi juga menjelaskan bahwa tahap selanjutnya adalah pengiriman berkas hasil rapat paripurna kepada Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur melalui Penjabat Sementara (PJs) Wali Kota Surabaya, Restu Novi Widiani.

"Kami sudah komunikasi dengan Ibu Novi, PJs Wali Kota, untuk dibantu agar surat pengesahan dari Pj Gubernur Jawa Timur segera turun. Kemudian kami segera membentuk Alat Kelengkapan Dewan (AKD)," jelasnya.

Saat ditanya mengenai target penyelesaian AKD, Adi menegaskan bahwa pihaknya berupaya agar hal ini bisa diselesaikan secepat mungkin. 

"Secepat-cepatnya," kata Adi.

Namun, Adi kembali menegaskan bahwa tahap selanjutnya adalah menunggu surat pengesahan dari Pj Gubernur Jatim. 

Nah, setelah surat pengesahan turun, maka tahap selanjutnya adalah dilakukan Rapat Paripurna kembali untuk pengucapan sumpah dan janji pimpinan definitif DPRD Surabaya.

"Jadi tahapan berikutnya setelah ada penetapan surat dari gubernur, kami kemudian rapat paripurna lagi yakni pengucapan sumpah janji," tuturnya.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Pjs Wali Kota Surabaya yang mendukung kelancaran proses penetapan pimpinan definitif DPRD Surabaya tersebut. 

"Kami berterima kasih sekali mendapatkan dukungan dan apresiasi dari PJs Wali Kota Surabaya," katanya.

Di kesempatan yang sama, Pjs Wali Kota Surabaya, Restu Novi Widiani menyambut baik penetapan calon pimpinan definitif DPRD Surabaya tersebut.

"Pemkot Surabaya tentunya bersyukur bahwa hari ini sudah ada calon, mereka ini saya bilang orang-orang pilihan dan terpilih menjadi Ketua dan Wakil Ketua," kata Restu Novi.

Ia juga memastikan bahwa pihaknya akan mengawal proses ini agar segera disahkan oleh Pj Gubernur Jawa Timur. 

"Lebih cepat, lebih baik. Setelah pengesahan, para pimpinan DPRD bisa langsung bekerja untuk masyarakat Surabaya," tambahnya.

Pada sisi lain, PJs Wali Kota juga menegaskan bahwa pemerintahan tetap berjalan dengan baik, meskipun pimpinan definitif belum sepenuhnya disahkan. 

"Pelayanan prima tetap kami ciptakan dan tidak terganggu," ujarnya.

Sebagai informasi, Rapat Paripurna kali ini dihadiri 37 dari total 50 anggota DPRD Surabaya. 

Adapun komposisi pimpinan DPRD periode 2024-2029 yakni, PDI Perjuangan kembali menunjuk Adi Sutarwijono sebagai Ketua DPRD. 

Sementara posisi Wakil Ketua diisi oleh Bachtiar Rifai dari Partai Gerindra, Laila Mufidah dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Arif Fathoni dari Partai Golkar.

Read More

Besok, Pemkot Surabaya Gelar Simulasi Bencana di Siola, Fokus pada Gempa dan Kebakaran

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berencana mengadakan Simulasi Tanggap Penangganan Bencana Gempa Bumi dan Kebakaran di Mall Pelayanan Publik Siola, Kamis (10/10) besok. 

Simulasi tanggap bencana dilakukan dalam rangka memperingati Bulan Pengurangan Risiko Bencana 2024.

Kepala BPBD Kota Surabaya Agus Hebi Djuniantoro mengatakan, simulasi penanganan bencana dilakukan sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penanggulangan bencana. 

Mitigasi dilakukan karena beberapa kali Surabaya mengalami bencana, tetapi penanganan yang tepat dan aman belum diketahui masyarakat luas.

"Saat gempa bumi orang justru berlari, padahal harusnya berlindung, setelah goncangan reda baru berlari. Hal ini yang ingin kami sosialisasikan kepada masyarakat supaya tidak ada lagi kesalahan saat mitigasi bencana," kata Agus Hebi, Rabu (9/10).

Hebi menjelaskan, dalam kegiatan tersebut, pihaknya akan menerjunkan 70 petugas BPBD dan mobil Bronto Skylift untuk mitigasi kebakaran di gedung bertingkat seperti Siola. 

Selain itu, simulasi juga akan melibatkan sekitar 980 orang.

"Masyarakat yang terlibat dari warga Siola (pekerja) dan juga beberapa orang yang sedang mengurus perizinan di sana. Sudah kami sosialisasikan dan diskusikan seperti apa pelaksanaannya nanti," ujar Hebi.

Selain untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat, Hebi menyebutkan bahwa simulasi ini juga bertujuan untuk menghitung waktu mitigasi yang diperlukan apabila terjadi bencana. 

Dimana perhitungan waktu tersebut akan menjadi acuan bagi Gedung Siola saat melakukan evakuasi sesuai standart yang diterapkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Pihaknya berharap, dengan adanya simulasi bencana ini, tingkat partisipasi masyarakat atau lembaga jika terjadi bencana akan semakin tinggi di Kota Surabaya. 

Terlebih di lingkungan pemukiman padat penduduk seperti rumah susun, lembaga pendidikan, perbelanjaan mal maupun perkantoran.

"Kami harapkan untuk semua pemilik gedung-gedung tinggi menerapkan standart kebencanaan yang seragam sesuai SOP dari BNPB. Selama ini seperti hotel, bioskop dan sebagainya jarang sekali memberikan petunjuk kemana harus pergi kalau terjadi bencana, itu yang kami targetkan untuk lebih berpartisipasi," harapnya.

Di samping itu, Hebi juga meminta maaf dan pengertian masyarakat apabila kegiatan tersebut akan sedikit mengganggu pelayanan dan lalu lintas di sekitar area Siola. 

Meski demikian, pihaknya tetap mengupayakan pelayanan tetap bisa berjalan dengan baik.

"Kami koordinasikan dengan Dishub dan Satlantas supaya layanan dan lalu lintas tetap bisa berjalan ketika acara berlangsung pada Kamis pukul 09.00 hingga 11.00 WIB," pungkasnya.

Read More

Mantan Kepala BPPD Sidoarjo Ari Suryoni di Vonis 5 Tahun Penjara, Jaksa dan PH Nyatakan Pikir-pikir

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya akhirnya menjatuhkan vonis selama 5 tahun penjara terhadap Ari Suryono.

"Menjatuhkan pidana penjara selama 5 tahun," kata Ketua Mahelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, Ni Putu Sri Indayani saat membacakan vonis putusan, Rabu (9/10).

Tak hanya di bui 5 tahun, Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo ini juga ini juga di denda sebesar Rp500 juta.

Nah apabila Ari Suryono tak sanggup membayarnya, maka ia akan mengganti dengan hukuman kurungan selama 4 bulan.

"Dengan ketentuan apabila tak dibayar maka akan diganti dengan hukuman kurangan selama 4 bulan," jelas Ni Putu 

Putusan  majelis hakim itu lebih ringan dari tuntutan jaksa sebelumnya yakni 7,5 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan.

Atas putusan itu, baik terdakwa melalui tim penasihat hukumnya serta Jaksa KPK sama-sama masih pikir-pikir.

"Kami pikir-pikir dan diskusi dengan keluarga Pak Ari," pungkas Nabillah Amir, salah satu tim penasihat hukum Ari Suryono.

Read More

Kota Surabaya Masuk Sebagai Kandidat Kota Sehat Dunia Akreditasi WHO SEARO

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Surabaya masuk sebagai kandidat Kota Sehat Dunia Akreditasi World Health Organization (WHO) Southeast Asia Regional Office (SEARO). 

Hal ini merupakan komitmen Kota Surabaya dalam meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesehatan bagi masyarakat.

Atas capaian tersebut, Penjabat Sementara (PJs) Wali Kota Surabaya Restu Novi Widiani mendorong Kota Pahlawan untuk menjadi Kota Sehat tingkat Internasional.

"Mari kita bersama-sama mewujudkan Surabaya sebagai kota yang tidak hanya dikenal di tingkat nasional, tetapi juga diakui secara global sebagai kota yang sehat, sejahtera, dan berdaya saing,” kata PJs Restu Novi.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Surabaya Irvan Wahyudrajad mengatakan, Kota Surabaya telah berhasil menyelesaikan seluruh tahapan penting dalam proses akreditasi sebagai Kota Sehat Dunia yang disyaratkan oleh WHO SEARO.

Irvan merinci adapun beberapa tahapan tersebut antara lain menyelesaikan form 1A yang berkaitan dengan implementasi Kota Sehat di Kota Surabaya untuk seluruh kelompok masyarakat, dan Form 1B mengenai asesmen mandiri pemenuhan indikator Kota Sehat di segala sektor.

"Kami juga telah melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) untuk menyusun profil Kota Sehat Surabaya serta action plan Kota Sehat Surabaya untuk dua tahun kedepan," ujar Irvan, Senin (7/10/2024).

Surabaya telah menyelesaikan serangkaian langkah penting dalam proses ini, yang juga menghasilkan profil kota sehat dan rencana aksi yang akan memperkuat posisi Surabaya sebagai kandidat kota sehat dunia.

Disamping itu, Irvan menceritakan bahwa proses sertifikasi Kota Sehat berawal dari inisiatif Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. 

Cak Eri sapaan lekat Wali Kota Surabaya berkeinginan agar Kota Surabaya naik kelas karena sudah tiga kali mendapatkan predikat Swastisaba Wisatara, yaitu Penghargaan Tertinggi untuk Implementasi Kota Sehat Nasional oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan.

"Proses menuju Kota Sehat Dunia Akreditasi WHO SEARO dimulai sejak inisiatif Bapak Walikota Surabaya bersurat ke WHO pada 11 Januari 2024 menyampaikan bahwaSurabaya berkomitmen menjadi Kota Sehat Dunia. Tetapi sebelumnya, pada 9 Januari 2024 sudah diterbitkan surat komitmen dari Forum Kota Sehat yang menegaskan dukungan penuh terhadap inisiatif Kota Surabaya," papar Irvan.

Menurut Irvan, keikutsertaan Kota Surabaya dalam jaringan global Kota Sehat Dunia ini adalah langkah besar dalam upaya meningkatkan kualitas hidup, derajat kesehatan, serta kesejahteraan warga kota, sekaligus memperkuat posisi Surabaya di kancah internasional sebagai kota yang berkomitmen terhadap kesehatan dan pembangunan berkelanjutan.

"Langkah ini bukan hanya tentang pengakuan internasional, tetapi juga tentang mewujudkan kota yang benar-benar sehat, di mana setiap warganya memiliki akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan, lingkungan yang bersih, dan dukungan sosial yang kuat,” ujar Irvan menirukan komitmen Wali Kota Eri Cahyadi saat mendaftar Kota Sehat akreditasi WHO SEARO.

Dirinya berharap dengan capaian Kota Surabaya sebagai kandidat Kota Sehat Dunia bisa menjadi contoh bagi kota-kota lainnya, baik di Indonesia maupun di dunia.

"Pemerintah Kota Surabaya berterima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah terlibat dalam proses ini, mulai dari Forum Kota Sehat, civitas akademika, LSM, organisasi profesi hingga masyarakat," ungkapnya.

Tambahnya, setelah menyelesaikan seluruh tahapan penting akreditasi Kota Sehat Dunia, saat ini Kota Surabaya menunggu letter of recognition resmi dari WHO SEARO.

"Kami optimis bahwa dengan kerja keras dan sinergi seluruh elemen Pemerintah Kota dan masyarakat, Surabaya akan menjadi kota yang sehat, inklusif, dan ramah bagi semua kelompok Masyarakat,” terang Irvan. 

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya Nanik Sukristina mengungkapkan Pemkot Surabaya terus berupaya melakukan pemerataan layanan kesehatan. 

Salah satu upaya tersebut adalah menyelesaikan pembangunan Rumah Sakit Surabaya Timur. 

"Sebelumnya, kami juga memiliki sejumlah program yang telah berjalan antara lain, membuka 153 Puskesmas Pembantu (Pustu) dengan layanan ILP, meluncurkan program satu RW satu Nakes (R1N1) dan Layanan 1 Kelurahan 1 Ambulance. Semua program tersebut ditujukan untuk meningkatkan layanan kesehatan di Kota Pahlawan," pungkas Nanik.

Read More

Jelang Latihan Posko 1, Brigjen TNI Endro: Kesiapan Sangat Diperlukan

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Kasdam V/Brawijaya, Brigjen TNI Endro Satoto menerima penjelasan langsung soal rencana pelaksanaan Gladi Posko I dan latihan lapangan yang nantinya akan digelar di Korem 083/Baladhika Jaya.

Paparan itu, disampaikan langsung oleh Danrindam V/Brawijaya, Kolonel Inf Mukhamad Albar. 

Paparan tersebut, terkait soal mekanisme pelaksanaan latihan tersebut.

“Penjelasan ini sangat penting untuk memastikan kelancaran dan kesinambungan program latihan yang akan berjalan,” ucap Danrindam, Rabu (9/10).

Selain disaksikan langsung oleh Kasdam, paparan yang disampaikan oleh Kolonel Albar itu juga turut disaksikan langsung oleh Irdam V/Brawijaya, Brigjen TNI Terry Tresna Purnama dan Kapok Sahli Pangdam V/Brawijaya, Brigjen TNI Ramli.

Paparan itu, dilakukan dengan tujuan untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan latihan yang nantinya akan digelar.

Sementara itu, Kasdam V/Brawijaya, Brigjen TNI Endro menilai jika pelaksanaan latihan-latihan tersebut, sangat memerlukan komunikasi dan koordinasi antar semua pihak.

Dirinya menilai, kesiapan seluruh unsur dalam proses pelaksanaan latihan tersebut sangat diperlukan guna tercapainya pelaksanaan latihan yang optimal dan maksimal.

“Kesiapan sangat diperlukan. Mari kita semua bersama-sama menciptakan kekuatan TNI yang solid dan profesional untuk Indonesia,” tegas Kasdam.

Read More