Kabar Progresif

Kamis, 10 Oktober 2024

PH Siska Wati Desak KPK Ulik Kasus Pemotongan Dana ASN BPPD Sidoarjo, Ada Kabid, Sekretaris Hingga Oknum Kejari

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Erlan Jaya Putra, Penasehat hukum (PH) Siska Wati menganggap penanganan kasus pemotongan dana insentif ASN BPPD Sidoarjo tak profesional.

Pasalnya hingga kini kasus yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini hanya ada tiga orang saja yang dijadikan terdakwa.

Ketiga orang tersebut yakni Mantan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor, Kepala BPPD Sidoarjo, Ari Suryono dan Kasubbag Umum dan Kepegawaian Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo Siska Wati.

Apalagi salah satu terdakwa yakni Siska Wati menjabat sebagai Kasubbag BPPD Sidoarjo.

Padahal diatas jabatan Siska Wati masih ada 4 pimpinan lainnya yakni 3 Kepala Bidang (Kabid) dan 1 sebagai Sekretaris.

“Ini ironi negara kita. Bagaimana seorang bawahan di sini menjadi tersangka, kabid dalam pertimbangan hukumnya terlibat dalam hal ini turut membantu kejahatan,” kata Erlan, Kamis (10/10).

Makanya dengan pertimbangan hukum ini adanya dugaan keterlibatan para Kabid dan Sekretaris disinilah tantangan bagi KPK untuk mengulik kasus ini.

Jika hal itu tak dilakukan oleh KPK maka ada indikasi terjadi tebang pilih.

“Pertimbangan itu harus ditindaklanjuti KPK. Nama baik KPK tercoreng tebang pilih,” tegasnya.

Tak hanya Kabid hingga Sekretaris di lingkungan BPPD Sidoarjo, namun menurut Erlan ada juga keterlibatan aparat penegak hukum di jajaran Kejari setempat yang turut menikmati dana potongan insentif ASN BPPD Sidoarjo.

Untuk itu Erlan juga mendesak KPK segera mengusut oknum-oknum termasuk penegak hukum yang juga terlibat.

“Ada 4 orang itu yang internal. Di luar itu, ada penagak hukum terlibat yang diduga menerima ratusan juta harus diusut dan tindaklanjuti,” pungkasnya.

Seperti diberitakan Majelis hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan vonis 4 tahun penjara terhadap mantan Kasubbag Umum dan Kepegawaian Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo Siska Wati.

Siska dinilai turut terbukti melakukan korupsi pemotongan dana Insentif pegawai BPPD Sidoarjo.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Siska Wati dengan pidana penjara selama 4 tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan," kata Ketua Majelis Hakim Ni Putu Sri Indayani dalam sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya, Rabu (9/10).

Tak hanya itu, Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana denda kepada Siska Wati.

Nah jika pidana denda tersebut tak dibayar maka Siska Wati akan menjalani hukuman penjara selama 3 bulan.

"Dan pidana denda sebesar Rp 300 juta subsider pidana kurungan selama tiga bulan," sambung Ketua Majelis hakim Ni Putu Sri Indayani.

Usai membacakan putusan vonis, Ketua Majelis Hakim meminta Siska Wati mengambil sikap.

Apakah Siska menerima putusan vonis tersebut atakah melakukan upaya hukum yang kebih tinggi.

Makanya Majelis Hakim Ni Putu Sri Indayani meminta Siska Wati agar berkoordinasi dengan penasehat hukumnya.

"Kami melakukan upaya banding yang mulia," jawab penasehat hukum Siska Wati.

Sementara JPU KPK belum memberikan kepastian.

"Masih Pikir-pikir yang mulia," tandas JPU KPK Andri Lesmana.

Vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor ini lebih rendah dari tuntutan Jaksa yang sebelumnya menuntut 5 tahun penjara denda Rp300 juta subsider 4 bulan.

Dalam kasus ini Siska Wati didakwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melanggar pasal 12 huruf f Undang-Undang Tipikor.

Pasal 12 huruf (f) tersebut berbunyi, Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum.

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kembali berhasil meraih penghargaan bergensi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) Republik Indonesia (RI).

Kali ini, Pemkot Surabaya meraih penghargaan sebagai Kota Penyelenggara Inovasi Pelayanan Publik Terbaik Tahun 2024.

Penghargaan tersebut diserahkan secara langsung oleh Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas, kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya, Ikhsan dalam acara Gebyar Pelayanan Prima yang digelar di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel, Jakarta Selatan, Selasa (8/10).

Penghargaan tersebut sebagai bentuk apresiasi atas peningkatan pelayanan publik di berbagai daerah di Indonesia, salah satunya Kota Surabaya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya Ikhsan mengatakan, penghargaan Penyelenggara Inovasi Pelayanan Publik Terbaik adalah wujud dari komitmen Pemkot Surabaya untuk memberikan pelayanan publik yang berdampak bagi masyarakat.

"Saya berterimakasih kepada seluruh ASN Pemkot Surabaya dan jajarannya karena selalu siap memberikan inovasi pelayanan publik yang berdampak bagi masyarakat. Seperti penurunan stunting, pengangguran dan kemiskinan," kata Sekda Ikhsan, Kamis (10/10).

Ikhsan mengungkapkan, Pemkot Surabaya menerapkan One Job One Inovasi sehingga setiap Perangkat Daerah (PD) terpacu untuk terus berinovasi.

Total saat ini Pemkot Surabaya memiliki sekitar 1.700 inovasi terkait pelayanan publik.

"Inovasi pelayanan publik ini ada dari level Sekda hingga ke Kelurahan. Setelah membuat inovasi juga kita terus melakukan pemantauan terkait perkembangan dan keberlanjutannya," ungkapnya.

Lebih lanjut, Ikhsan menyebut bahwa banyak inovasi yang ada di lingkup Pemkot Surabaya adalah pengembangan dari yang sudah ada dan telah berjalan.

"Jadi kami meminta untuk selalu ada pembaharuan dari setiap inovasi yang dimunculkan," imbuhnya.

Menurut Ikhsan, pembaharuan dan keberlanjutan inovasi, merupakan indikator penilaian dari penghargaan tersebut.

Bagaimana keterlibatan pegawai dalam menciptakan inovasi hingga bagaimana cara menyebarluaskan inovasi dan feedback yang diberikan oleh masyarakat.

"Untuk itu kami selalu memberikan motivasi, masukan dan dorongan kepada masing-masing OPD untuk membuat inovasi pelayanan publik yang berdampak bagi masyarakat," jelasnya.

Ia berharap pencapaian yang sudah didapatkan menjadi motivasi bagi Pemkot Surabaya terus hadir di tengah masyarakat dan berkomitmen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat lewat pelayanan publik yang mudah diakses.

"Semoga ke depan akan semakin banyak inovasi yang diluncurkan Pemkot Surabaya untuk semua lapisan masyarakat," pungkasnya.

Untuk diketahui, sebelumnya inovasi pelayanan publik Command Center 112 Kota Surabaya akan dijadikan sebagai percontohan di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Selain itu, program padat karya, kampung iklim, perkembangan transportasi berkelanjutan hingga pengolahan sampah terpadu dan Surabaya Single Window masuk dalam 3 besar penilaian I-SIM for Cities 2024.

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Panglima Komando Armada II (Pangkoarmada II) Laksamana Muda (Laksda) TNI Ariantyo Condrowibowo bersama Ketua Daerah Jalasenastri Armada II Ny. Dian Ariantyo Condrowibowo, mendampingi Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali serta Ketua Umum Jalasenastri Ibu Fera Muhammad Ali menghadiri acara makan siang dalam rangka Wisuda Purnawira Perwira Tinggi TNI Angkatan Laut Tahun 2024. Kegiatan ini berlangsung di Lounge Room RD. S. Hadi Winarso, Akademi Angkatan Laut (AAL), Surabaya, Kamis (10/10).

Acara tersebut diselenggarakan untuk mempererat tali silaturahmi dan menjaga komunikasi yang baik dengan para Perwira Tinggi TNI AL yang sudah memasuki masa purnawira. Kegiatan ini juga dihadiri oleh pejabat tinggi TNI AL di wilayah Surabaya.

Selain merayakan Wisuda Purnawira, acara ini juga menjadi momen spesial dengan adanya perayaan ulang tahun bagi para Taruna AAL yang lahir pada bulan Agustus, September, dan Oktober.

Para taruna yang hadir tampak antusias merayakan ulang tahun mereka bersama dengan para senior dan perwira tinggi TNI AL.

Acara ini berjalan dengan suasana kebersamaan dan kekeluargaan yang sangat terasa selama acara berlangsung, yang menandakan kuatnya ikatan keluarga besar TNI AL.

Dengan diadakannya acara ini, diharapkan semangat kebersamaan dan jiwa korsa tetap terjaga di lingkungan TNI Angkatan Laut, baik bagi perwira aktif, para purnawirawan, maupun para taruna sebagai generasi penerus.

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Diputus 4 tahun penjara, terdakwa Siska Wati yang tersangkut kasus korupsi potongan dana insentif ASN BPPD Sidoarjo menyatakan banding.

Pasalnya putusan yang dibacakan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya Ni Putu Sri Indayani tidak mencerminkan hukum yang berlaku.

Makanya hasil putusan vonis itu akan di uji sampai tingkat mana pun.

“Setelah berdiskusi dengan terdakwa, kami akan menguji sampai tingkat manapun. Karena terdakwa dipertimbangan hukum antara majelis hakim berbeda tuntutan di sini,” ujar Erlan Jaya Putra, Kamis (10/10).

Menurut Erkan, bila sesuai tuntutan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat jelas menyatakan hal-hal yang diambil terdakwa dalam perkara ini.

Erlan juga beranggapan tidak ada mens rea (niat jahat) dari terdakwa, dan uangnya juga dipotong.

Bahkan, keterangan ahli yang dihadirkan tidak dipertimbangkan.

“Padahal istilahnya ahli jelas, bahwa yang bertanggung jawab kepala badan bukan terdakwa. Maka untuk itu kami akan uji keputusan sampai mana pun dan kami mohon keadilan seadil-adilnya. Kami siap,” tegasnya.

Erlan menambahkan pihaknya tidak menginginkan hukuman 4 tahun, 10 tahun, 20 tahun bagi Siska Wati maka itu diuji putusan tersebut.

“Kami tidak butuh hukuman seringan-ringannya. Apakah itu 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun karena kami yakin tidak ada niat jahat dari teredakwa. Silakan hakim menilai ini, silakan hakim mengambil keputusan cukup berat tidak masalah. Kami merasa ini tidak adil dan tidak realistis karena keterangan ahli kami tidak dipertimbangkan sama sekali,” pungkasnya.