Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Soft Launching Kota Lama, Gelar Sejumlah Paket Wisata

Sejumlah paket wisata digelar Pemkot Surabaya usai soft launching Kota Lama zona Eropa yang berada di kawasan Jalan Rajawali, Krembangan, Surabaya.

Cegah Narkoba di Kalangan ASN dan Pelajar, Pemkot Surabaya Gandeng BNN dan Polisi

Upaya Pemkot Surabaya memberantas Narkoba tak hanya di kalangan pelajar dan masyarakat, tetapi juga Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup pemkot.

Peluang Investasi untuk Pengembangan Eks THR-TRS

Pemkot Surabaya menggandeng Kamar Dagang dan Industri (Kadin) untuk mempromosikan proyek peluang investasi di Kota Pahlawan. Diantaranya di kompleks eks Taman Hiburan Rakyat (THR) dan Taman Remaja Surabaya (TRS).

Tekan Laju Inflasi, Pemkot Rutin Gelar Pangan Murah

Untuk menekan laju inflasi agar masyarakat bisa mendapatkan komoditas bahan pangan dengan lebih murah, Pemkot Surabaya rutin menggulirkan program Gerakan Pangan Murah setiap bulan.

Pemkot Surabaya Komitmen Amankan Aset yang Dikuasai Pihak Ketiga

Berbagai upaya strategis terus dilakukan Pemkot Surabaya untuk memastikan aset daerah dapat dimanfaatkan secara optimal demi kepentingan warga dan pemerintah.

Jumat, 11 Oktober 2024

Jadi Anggota GNLC Pertama di RI, Surabaya Siap Berbagi Praktik Terbaik dalam Konferensi UNESCO


Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Surabaya sebagai kota pertama di Indonesia yang menjadi anggota UNESCO Global Network Learning City (GNLC), kembali menunjukkan peran aktifnya dalam memajukan pendidikan seumur hidup. 

Surabaya akan berpartisipasi dalam Konferensi Regional ASEAN+3 UNESCO Learning Cities yang akan diselenggarakan di Bangkok, Thailand, pada 29-30 Oktober 2024.

Acara ini diadakan untuk memperkuat kapasitas kota-kota di Asia Tenggara dalam mempromosikan pembelajaran sepanjang hayat dan berbagi praktik terbaik.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Surabaya, Irvan Wahyudradjad mengatakan bahwa keikutsertaan Surabaya dalam GNLC ini menegaskan komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam mengembangkan pendidikan inklusif dan berkelanjutan.

"Surabaya adalah kota pertama di Indonesia yang menjadi anggota UNESCO GNLC. Ini merupakan pengakuan atas upaya pemerintah kota dalam memobilisasi seluruh sektor untuk mendukung pembelajaran sepanjang hayat, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, serta revitalisasi pembelajaran di keluarga dan komunitas," ujar Irvan, Jum'at (11/10).

Irvan menjelaskan bahwa berdasarkan UNESCO Institute for Lifelong Learning (UIL), Learning City adalah kota yang mampu memobilisasi sumber daya dari setiap sektor untuk mempromosikan pembelajaran seumur hidup. 

"Sebagai anggota UNESCO GNLC, Surabaya mendapatkan berbagai manfaat, termasuk dukungan teknis dan akses terhadap pedoman pengembangan kota pembelajaran," jelas Irvan.

Selain itu, beberapa manfaat lain yang diperoleh Surabaya sebagai anggota GNLC di antaranya adalah pengakuan atas upaya pemerintah kota dalam memajukan pendidikan. Juga, akses ke pedoman dan strategi pembelajaran hingga berpartisipasi dalam konferensi internasional dan regional. 

"Tidak hanya itu, manfaat lain yang diperoleh Surabaya adalah berbagi pencapaian melalui saluran komunikasi UNESCO GNLC dan koneksi dengan kota-kota pembelajaran lainnya di seluruh dunia," tuturnya.

Irvan mengungkapkan bahwa Surabaya merupakan kota pertama di Indonesia yang menjadi anggota UNESCO GNLC pada tahun 2016. 

Kemudian pada tahun 2017, Surabaya sekaligus menjadi kota pertama di Indonesia yang menerima penghargaan UNESCO Learning City Award. 

"Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas upaya yang dilakukan Pemkot Surabaya dalam mengembangkan Kota Pembelajaran yang berkelanjutan," tuturnya.

Lebih rinci, Irvan memaparkan bahwa Konferensi Regional ASEAN+3 UNESCO Learning Cities, diadakan oleh Kantor Regional UNESCO di Bangkok bekerja sama dengan berbagai lembaga. 

Seperti di antaranya, Kementerian Pendidikan Thailand dan Bangkok Learning City.

"Tujuan dari acara ini adalah untuk memperkuat kapasitas kota-kota Asia Tenggara dalam berbagi pengetahuan tentang pembelajaran seumur hidup, serta mempromosikan inisiatif kota pembelajaran yang inovatif," bebernya.

Sementara tujuan utama dari konferensi tersebut adalah berbagi praktik terbaik dalam kebijakan pembelajaran di tingkat nasional dan lokal. 

Di samping itu, tujuan lain adalah meningkatkan kapasitas jaringan kota pembelajaran di negara ASEAN serta membangun kemitraan berkelanjutan antar kota pembelajaran di Asia Tenggara dan negara Plus 3 (Tiongkok, Jepang, Korea).

"Surabaya siap untuk berkontribusi dalam konferensi ini dengan berbagi pengalaman dan pencapaian kami dalam mempromosikan pembelajaran seumur hidup," tambah Irvan.

Menurut Irvan, tantangan yang dihadapi kota-kota di Asia Tenggara dalam mengembangkan pembelajaran seumur hidup sangat beragam. 

Mulai dari perubahan iklim hingga perkembangan teknologi seperti Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan. 

"Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antar kota untuk mengatasi tantangan ini," ujar dia.

Irvan mengungkapkan bahwa saat ini jaringan keanggotaan GNLC mencakup 356 kota di 79 negara se-dunia. 

Sedangkan di wilayah Asia Tenggara, terdapat 19 kota yang tergabung dan salah satunya adalah Surabaya. 

Sementara Tiongkok, Jepang dan Korea, memiliki lebih dari 70 kota.

Karena itu, ia menegaskan bahwa konferensi Regional UNESCO akan memberikan peluang bagi kota-kota di kawasan untuk belajar praktik terbaik sekaligus mempercepat kemajuan dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). 

"Khususnya SDG 4 tentang pendidikan berkualitas dan SDG 11 tentang kota yang berkelanjutan," jelasnya.

Kepala Bappedalitbang itu juga memastikan bahwa Pemkot Surabaya terus berinovasi dalam mewujudkan education for all dalam kerangka Learning City. 

Beberapa inovasi itu di antara adalah menghadirkan program unggulan seperti "1 Rumah 1 Sarjana" dan Asrama Bibit Unggul yang mendorong pendidikan tinggi untuk setiap keluarga.

Lebih dari itu, Pemkot Surabaya juga menyediakan Beasiswa Pemuda Tangguh untuk meningkatkan akses pendidikan bagi siswa SMA/SMK hingga perguruan tinggi. 

Termasuk di antaranya program Tebus Ijazah untuk meningkatkan aksesibilitas pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang beruntung.

"Selain itu, ada pula kegiatan Sinau dan Ngaji Bareng, Rumah Anak Prestasi, Sekolah Orang Tua Hebat, dan Sekolah Lansia Tangguh yang memperkuat ekosistem pendidikan inklusif dengan merangkul semua lapisan masyarakat dari anak-anak hingga lansia," pungkas Irvan.

Tidak Gunakan Helm dan Langgar Rambu Jadi Penyebab Utama Pelanggar Lalin


Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Guna menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, Korlantas Polri akan melaksanakan Operasi Zebra 2024 yang berlangsung dari 14 Oktober hingga 27 Oktober 2024. 

Operasi ini bertujuan tidak hanya untuk penegakan hukum, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya keselamatan berkendara di jalan raya.

Dirgakkum Korlantas Polri, Brigjen Pol Raden Slamet Santoso, menjelaskan bahwa Operasi Zebra digelar sebagai respons atas peningkatan signifikan dalam pelanggaran lalu lintas di Indonesia. 

Selama periode Januari hingga September 2024, tercatat ratusan ribu pelanggaran lalu lintas yang melibatkan kendaraan roda dua (R2) dan roda empat (R4).

Berdasarkan data Korlantas Polri, tercatat sebanyak 1.674.908 pelanggaran kendaraan roda dua. Pelanggaran yang paling dominan adalah pengendara yang tidak menggunakan helm, dengan angka mencapai 438.839 kasus. 

Pelanggaran lainnya meliputi penggunaan knalpot bising, kurangnya kelengkapan surat-surat kendaraan, tidak menggunakan kaca spion, serta pelanggaran terhadap marka jalan dan melawan arus.

“Pelanggaran tidak menggunakan helm menjadi yang paling banyak, dengan hampir 438 ribu kasus di seluruh Indonesia. Selanjutnya adalah pelanggaran surat-surat, spion, dan melawan arus,” jelas Brigjen Pol Raden Slamet.

Untuk kendaraan roda empat (R4), tercatat 547.036 pelanggaran, dengan mayoritas berupa pelanggaran marka atau rambu lalu lintas sebanyak 143.169 kasus, serta pelanggaran sabuk keselamatan yang mencapai 181.059 kasus.

“Pada kendaraan roda empat, pelanggaran paling banyak berkaitan dengan marka rambu dan sabuk keselamatan. Surat-surat dan melawan arah juga termasuk lima besar yang sering terjadi,” tambahnya.

Selain pelanggaran, kecelakaan lalu lintas juga masih cukup tinggi. 

Data tahun 2023 mencatat 110.528 kejadian kecelakaan, dengan 18.357 korban meninggal dunia, 11.689 korban luka berat, dan 134.811 korban luka ringan.

Dengan adanya Operasi Zebra 2024, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pengendara mengenai pentingnya menaati peraturan lalu lintas. 

Langkah ini diharapkan bisa mengurangi jumlah pelanggaran serta menekan angka kecelakaan demi terciptanya kamseltibcarlantas.

Simulasi Penanganan Darurat Bencana di MPP Siola, Pemkot Surabaya Tampilkan Upaya Percepatan


Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Peringati Bulan Pengurangan Risiko Bencana 2024, Pemkot Surabaya Ajak Pelajar hingga Pengunjung MPP Siola Simulasi Gempa dan Kebakaran.

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menggelar Simulasi Tanggap Penanganan Bencana Gempa Bumi dan Kebakaran, di Mal Pelayanan Publik (MPP) Siola, Kamis (10/10). 

Melalui simulasi ini, pemkot menunjukkan berbagai upaya percepatan dalam menanggulangi bencana secara cepat dan efektif. 

Simulasi ini dihelat dalam rangka memperingati Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Tahun 2024.

Kegiatan dimulai saat sirine tanda bencana mulai berbunyi. Ratusan karyawan dan karyawati di lingkungan MPP Siola mulai menampilkan aksi simulasi kebencanaan. 

Tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Surabaya pun langsung bergegas melakukan penanganan kebencanaan. 

Sebagian pegawai melakukan evakuasi mandiri, sedangkan pegawai lainnya dievakuasi oleh tim gabungan.

Penjabat Sementara (PJs) Wali Kota Surabaya Restu Novi Widiani menyampaikan apresiasi kepada segenap tim BPBD Kota Surabaya, yang juga didukung oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkot Surabaya, beserta masyarakat.

“Simulasi Tanggap Bencana ini sudah sesuai SOP, saya harap ini menjadi bekal sebagai langkah mitigasi bencana. Kita mengajak masyarakat mencegah terjadinya bencana, tadi sudah disimulasikan bagaimana ketanggapan ketika terjadi bencana. Semua terlibat, semua mempunyai SOP yang jelas sehingga nanti resikonya tidak terlalu besar,” kata PJs Restu Novi.

Ia membeberkan saat berkoordinasi dengan Forkopimda Kota Surabaya, bahwa dalam menangani kebencanaan harus berbasis kemasyarakatan. 

Sehingga, saat melaksanakan Simulasi Penanganan Bencana turut melibatkan para pelajar hingga para pengunjung MPP Siola. 

“Harus melibatkan partisipasi masyarakat karena mitigasi itu penting. Jika mitigasi sudah dipahami, bagaimana pencegahan, dan kesiapannya ketika terjadi bencana, maka risiko nantinya tidak terlalu besar,” bebernya.

Dengan demikian, ia menerangkan, DPRD Kota Surabaya, Forkopimda beserta jajarannya akan saling berkolaborasi dalam pelaksanaan percepatan mitigasi, penanganan, hingga kesiapan pasca kebencanaan.

“Pasca bencana terkadang menimbulkan masalah sosial baru. Contoh gempa atau kebakaran, mungkin warga kehilangan harta benda, tentu saja Pemkot Surabaya akan hadir beserta segala programnya supaya tidak menimbulkan efek masyarakat miskin baru,” terangnya.

Sementara itu, Kepala BPBD Kota Surabaya, Agus Hebi Djuniantoro mengatakan, dalam memperingati Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) yang tengah berlangsung secara nasional di Aceh, selama 10-13 Oktober 2024, maka Pemkot Surabaya menggelar Simulasi Penanganan Bencana. 

Tujuannya untuk mengedukasi warga tentang kesiapsiagaan kebencanaan, dimana tagline yang diusung adalah “Siap untuk Selamat”.

“Alasan memilih simulasi gempa bumi dan kebakaran karena pengalaman yang kemarin, saat gempa bumi dirasakan di Surabaya semuanya bingung dan tidak mempunyai pengetahuan bagaimana menangani bencana gempa,” kata Hebi.

Hebi menjelaskan bahwa saat kejadian tersebut, warga panik dan berlarian. Seharusnya, mereka harus mencari tempat aman untuk melindungi diri agar tidak tertimpa reruntuhan. Setelah guncangan berhenti, barulah dilaksanakan evakuasi.

“Hal-hal inilah yang harus dipahami oleh warga. Sekarang, simulasi tujuannya untuk mengedukasi dan menambah literasi sebagai pemahaman dan pembelajaran untuk warga,” jelasnya.

BPBD Kota Surabaya rutin melakukan simulasi kebencanaan di lingkungan pendidikan dan kesehatan, perkantoran, pemerintahan, termasuk di lingkungan rusun (rumah susun). 

Tak hanya itu saja, BPBD juga memberikan pelatihan kepada warga sebelum membentuk Kelurahan Tangguh Bencana.

“Ada sekitar 75 gedung perkantoran sudah menggelar simulasi. Selain itu, warga rusun juga penting mendapat pengetahuan kebencanaan. Ini membuka wawasan warga, jika terjadi gempa harus bagaimana,” terangnya.

Ke depan, untuk mitigasi dan penanganan kebencanaan, Pemkot Surabaya turut berkolaborasi dengan pentahelix. 

“Kita juga mendapat bantuan dari perguruan tinggi, mahasiswanya kita ajak melatih pelajar bagaimana cara menghadapi bencana. Salah satunya saat menghadapi banjir,” pungkasnya. 

Presiden Jokowi : Berikan Kesetaraan Pelayanan, Polri Telah Membangun 19.105 Fasilitas Layanan Kaum Rentan Anak dan Penyandang Disabilitas


Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Masyarakat Indonesia yang menjadi penyandang disabilitas harus memiliki kesetaraan yang sama. 

Mereka mendapat pelayanan, pengayoman, perlindungan dari negara sama seperti hal nya kelompok masyarakat yang lain.

Presiden RI Bapak Joko Widodo (Jokowi), menyampaikan kepeduliannya terhadap penyandang disabilitas saat membuka acara Peringatan Hari Disabilitas Internasional pada 3 Desember 2020 lalu. 

Ia menyebutkan, bahwa pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan kesetaraan dan kesempatan terhadap akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan, serta infrastruktur yang aksesibel bagi para penyandang disabilitas.

Polri salah satu bagian yang memperhatikan dan memberikan pelayanan berkualitas terhadap kaum rentan anak dan penyandang disabilitas. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2020, PP ini mencakup penyediaan fasilitas pelayanan, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan penyandang disabilitas.

Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo berkomitmen untuk menyiapkan fasilitas pelayanan ramah anak dan ramah penyandang disabilitas. 

“Seluruh masyarakat Indonesia memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan maksimal dari petugas kepolisian. Tidak terkecuali kaum rentan anak dan penyandang disabilitas,” kata Kapolri dalam buku Setapak Perubahan Polri Presisi.

Sementara itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Brigjen. Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, dalam mendukung kebijakan pemerintah, Polri memberikan fasilitas pelayanan ramah anak dan penyandang disabilitas di seluruh jajaran Polda, Polres hingga Polsek.

“Bapak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah memerintahkan seluruh jajarannya di level Polda, Polres, Polsek dan satuan kerja lainnya untuk memastikan ketersedian fasilitas pelayanan ramah anak dan penyandang disabilitas,” katanya.

Selain itu, katanya, ini menjadi komitmen Polri dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik demi terwujudnya Polri yang Presisi (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi dan Berkeadilan).

Trunoyudo menambahkan, hingga saat ini terhitung dari Tahun 2021-2024, Polri telah membangun sebanyak 19.105 fasilitas pelayanan bagi kelompok rentan anak dan penyandang disabilitas pada kantor-kantor Polisi, antara lain :

1. 2.404 ruang ramah anak;

2. 2.221 ruang laktasi;

3. 2.929 jalur khusus disabilitas;

4. 2.392 toilet khusus disabilitas;

5. 2.805 tanda khusus disabilitas;

6. 2.724 kursi roda;

7. 2.379 parkir khusus disabilitas;

8. 1.251 elevator handrail.

“Untuk memenuhi kebutuhan kaum rentan anak dan penyandang disabilitas dalam hal pelayan, terhitung dari Tahun 2021-2024, Polri telah membangun sebanyak 19.105 fasilitas-fasilitas pelayanan bagi kelompok rentan anak dan penyandang disabilitas pada kantor-kantor Polisi, adapun fasilitas tersebut berupa 2.404 ruang ramah anak, 2.221 ruang laktasi, 2.929 jalur khusus disabilitas, 2.392 toilet khusus disabilitas, 2.805 tanda khusus disabilitas, 2.724 kursi roda, 2.379 parkir khusus disabilitas, dan 1.251 elevator handrail,” pungkasnya.

Polri Gladi Bersih Apel Gelar Pasukan Pengamanan Pelantikan Presiden


Depok - KABARPROGRESIF.COM Polri menggelar gladi bersih apel gelar pasukan dalam rangka pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. 

Gladi bersih ini dilakukan di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat (Jabar).

Apel gelar pasukan bertujuan memastikan kesiapan Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) guna mendukung kelancaran pengambilan sumpah Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Sesuai jadwal KPU, pelantikan tersebut dilaksanakan 20 Oktober 2024

Mako Brimob Kelapa Dua, Jumat (11/10/2024), gladi bersih dipimpin Astamaops Polri, Komjen Verdianto Iskandar Bitticaca. Nampak pejabat utama Polri lainnya yakni Dankor Brimob Komjen Imam Widodo, Asisten Kapolri bidang SDM Irjen Dedi Prasetyo, Kadensus 88 Antiteror Polri Irjen Sentot Prasetyo, Kapusdokkes Polri Irjen Asep Hendradiana, dan Kakorlantas Polri Aan Suhanan.

“Total ada 7.000 personel pasukan,” kata Irjen Dedi di lokasi.

Di Lapangan Apel Korps Brimob nampak 14 batalyon satuan kerja Polri berbaris. Mereka terdiri dari Korbrimob Polri, Bareskrim Polri, Baharkam Polri, Korlantas Polri, Densus 88 Antiteror Polri, Divisi Hubungan Internasional Polri dan Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) Polri.

Dilibatkan juga pasukan dari Polwan RI, pasukan dari Lembaga Pendidikan dan Latihan Polri yaitu Taruna Akademi Kepolisian (Akpol), siswa Sekolah Pembentukan Perwira (Setukpa) Lemdiklat Polri, dan mahasiswa Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK).

Pangkoarmada II Hadiri Upacara Wisuda Purnawira Pejabat Tinggi TNI AL Tahun 2024


Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Panglima Komando Armada II (Pangkoarmada II) Laksamana Muda TNI Ariantyo Condrowibowo beserta Ketua Daerah Jalasenastri Armada II Ny. Dian Ariantyo Condrowibowo menghadiri Upacara Wisuda Purnawira Pejabat Tinggi TNI Angkatan Laut Tahun 2024 yang digelar di Pendopo Aru Akademi Angkatan Laut (AAL), Surabaya. Kamis (10/10).

Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, S.E., M.M., M.Tr.Opsla., didampingi Ketua Umum Jalasenastri, Ibu Fera Muhammad Ali. 

Kegiatan ini merupakan bentuk penghargaan dan penghormatan TNI AL kepada para perwira tinggi yang telah memasuki masa purnawira atau pensiun setelah mengabdi puluhan tahun untuk bangsa dan negara.

Dalam amanatnya, Laksamana TNI Muhammad Ali menyampaikan bahwa upacara ini bukan hanya bertujuan melestarikan tradisi semata tetapi juga kepada pewarisan nilai-nilai luhur perjuangan dan juga semangat pengabdian para perwira TNI Angkatan Laut kepada generasi penerus prajurit jalasena samudra.

"Upacara ini juga menjadi simbol penghormatan seluruh jajaran TNI Angkatan Laut kepada para pendahulu yaitu para Perwira Tinggi yang telah memasuki masa purna bakti dengan tekad untuk meneruskan perjuangan dan semangat pengabdian dalam membangun kejayaan TNI Angkatan Laut, TNI, bangsa dan negara tercinta," ungkap Kasal.

Acara berlangsung khidmat dengan dihadiri oleh para pejabat utama TNI AL, para wisudawan, serta keluarga besar TNI AL. 

Selain prosesi wisuda, kegiatan ini juga diisi dengan penyerahan tanda kehormatan kepada para perwira tinggi yang telah memasuki masa pensiun, sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian dan kontribusi mereka dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia.

Pangkoarmada II Laksda TNI Ariantyo Condrowibowo dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan rasa hormat dan bangganya kepada para senior yang telah memberikan teladan kepemimpinan dan semangat juang selama bertugas. 

"Semoga para wisudawan senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan dalam menjalani masa purnawira serta tetap menjadi inspirasi bagi generasi penerus TNI Angkatan Laut," pungkasnya.

Anugerah Media Humas Kemenkominfo 2024, Pemkot Surabaya Raih Penghargaan Kategori Siaran Pers


Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya meraih penghargaan bergengsi dalam acara Anugerah Media Humas (AMH) 2024 yang digelar oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemenkominfo RI), di Pullman Bandung Grand Central, Jalan Diponegoro No.27, Citarum, Bandung Wetan, Kamis, (10/10). 

Di kesempatan ini, Pemkot Surabaya meraih predikat Terbaik ke-3 Kategori Siaran Pers (Media Online) di Indonesia. 

Penghargaan itu diberikan secara langsung oleh juri Kategori Siaran Pers (Media Online) AMH 2024, Ratna Susilowati kepada Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik serta Statistik (IKPS) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Surabaya, Indriatno Heryawan. 

Diterimanya penghargaan ini menjadi motivasi dan evaluasi, bagi tim liputan dan media sosial (medsos) Pemkot Surabaya untuk menjadi lebih baik dalam menghasilkan produk informasi publik terbaik ke depannya.  

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Diskominfo Kota Surabaya, M. Fikser mengatakan, penghargaan ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi jajaran Pemkot Surabaya. 

Fikser menjelaskan, pada AMH 2023, Pemkot Surabaya juga sempat menyabet predikat Terbaik Pertama untuk Kategori Media Sosial. 

Nah, di tahun ini Pemkot menyabet kembali penghargaan bergengsi dari Kemenkominfo RI, yakni Terbaik Ketiga untuk Kategori Siaran Pers (Media Online). 

Fikser menyebutkan, diraihnya penghargaan ini tidak lepas dari kerja keras tim liputan Diskominfo Surabaya dalam menghasilkan produk jurnalistik yang mematuhi kaidah yang ada, sekaligus pemilihan angle yang pas guna menarik perhatian publik. 

Karena, output dari pers rilis ini juga dikirim dan digunakan sebagai bahan pemberitaan oleh sejumlah media massa.

“Kami berterima kasih kepada kalangan media massa yang selama ini telah membantu Pemkot Surabaya dalam diseminasi informasi melalui rilis,” tutur Plt Kepala Diskominfo Surabaya, M. Fikser.

M. Fikser mengaku, tidak ada persiapan khusus dalam mengikuti AMH 2024. Bahkan, tim liputan Diskominfo Surabaya sebelumnya mengerjakan materi lomba AMH 2024 sekitar 3 minggu terakhir, sebelum penutupan pengiriman. 

“Tim liputan ini menyempatkan waktu, diantara kesibukan mereka dalam menjalankan tugas rutin,” kata Pria yang saat ini menjabat sebagai Kasatpol PP Surabaya. 

Fikser mengatakan, keikutsertaan tim liputan Diskominfo pada event nasional ini bukan sekedar untuk mengikuti kompetisi, akan tetapi juga sebagai tolok ukur untuk mengetahui sejauh mana kualitas produk jurnalistik maupun konten-konten medsos yang berorientasi pada penyebaran informasi tentang program dan kinerja, serta branding Kota Surabaya. 

Menurutnya, informasi yang disebar melalui pres rilis ke media maupun konten yang diunggah pada kanal-kanal medsos pemkot, sejatinya untuk memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. 

“Hal itu selaras dengan tugas Diskominfo Surabaya yang memiliki peran dalam mengelola, memproduksi informasi, dan publikasi serta mengembangkan komunikasi publik yang efektif,” katanya.

Pada AMH 2024 ada beberapa kategori yang dilombakan, diantaranya adalah kategori Media Sosial, Siaran Pers, Kampanye Komunikasi Publik, Penerbitan Media Internal, Website, dan Media Audiovisual. 

Yang membuat berbeda di AMH 2024 yaitu memisahkan antara kelompok pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. 

Kali ini, kelompok pemprov dijadikan satu dengan pemkab dan pemkot se-Indonesia. Sehingga, peserta yang berkompetisi dalam AMH 2024 semakin banyak.

Direktur Jenderal (Dirjen) Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kemenkominfo RI, Prabu Revolusi menyampaikan pesan penting kepada seluruh insan humas yang hadir dalam Penganugerahan AMH 2024. 

Menurutnya, sebagai insan humas harus memiliki kemampuan untuk menghadapi adanya kecanggihan teknologi digital atau kecerdasan buatan (AI) ke depannya.

“Kalau kita tidak siap, maka posisi kita bakal tergantikan oleh teknologi, untuk itu kita harus melakukan persiapan. Masyarakat kita sudah memakai AI, Indonesia negara nomor tiga paling banyak pengguna AI,” kata Prabu. 

Maka dari itu, ia berharap, sebagai insan humas harus bisa menghadapi adanya ancaman seperti fake news yang dibuat menggunakan teknologi AI. 

Maka dari itu, perlu adanya terobosan bagi insan humas untuk menghadapi hal ini, sehingga bisa tetap berada diatas kemampuan kecerdasan buatan itu. 

“Terobosan itu bertujuan agar kita tidak sekadar menjadi penikmat kecanggihan teknologi AI, akan tetapi juga menjadi aktor yang terlibat dalam pembuatannya. Untuk itu perlu ada terobosan agar insan humas mampu menghadapi ini sehingga kita bisa tetap diatas kecerdasan buatan itu,” harapnya. 

Prabu menambahkan, bahwa insan humas juga harus bisa menjadi navigator komunikasi publik di era kecerdasan AI, sehingga peran humas tidak tergantikan ke depannya. 

“Justru kita harus memanfaatkan AI untuk mempercepat pekerjaan menggantikan pekerjaan rutin. Agar insan humas lebih fokus pada proses kreativitas dan bisa semakin naik kelas,” pungkasnya.

Kamis, 10 Oktober 2024

Operasi Zebra 2024 Dimulai Pekan Depan: Ini yang Menjadi Fokus


Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Polri siap menggelar Operasi Zebra 2024 yang akan berlangsung mulai Senin, 14 Oktober hingga 27 Oktober 2024. 

Program ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin berlalu lintas dan mengurangi angka kecelakaan. 

Selain itu, operasi ini juga menjadi momen penting dalam menegakkan aturan lalu lintas, baik melalui tilang manual maupun tilang elektronik berbasis ETLE.

Menurut Korlantas Polri, petugas di lapangan akan diberi kewenangan untuk melakukan tilang manual terhadap pelanggaran-pelanggaran lalu lintas tertentu. 

Namun, Polri menegaskan bahwa pendekatan utama dalam Operasi Zebra kali ini adalah sosialisasi dan edukasi. 

Hal ini bertujuan agar masyarakat lebih memahami pentingnya tertib berlalu lintas, bukan hanya untuk menghindari sanksi, tetapi demi keselamatan bersama.

“Kami lebih mengutamakan teguran bagi pelanggaran yang menjadi penyebab utama kecelakaan, seperti pengendara motor yang tidak memakai helm, melawan arus, atau melebihi batas kecepatan,” ungkap Kabagops Kombes Pol Aries Syahbudin.

Ia juga menekankan bahwa keselamatan di jalan adalah tanggung jawab bersama, dan masyarakat diharapkan mematuhi aturan baik saat operasi berlangsung maupun setelahnya.

Teknologi ETLE Tetap Siaga

Dalam Operasi Zebra 2024, teknologi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) tetap menjadi senjata utama Polri dalam menjerat pelanggar. ETLE ini dibagi menjadi beberapa jenis, seperti ETLE statis yang dipasang di berbagai titik strategis, ETLE mobile yang dibawa oleh petugas, serta ETLE portabel yang fleksibel digunakan dalam kondisi tertentu, seperti menggunakan drone.

Dengan keberadaan ETLE, pelanggar lalu lintas yang terdeteksi kamera dapat langsung dijatuhi tilang tanpa harus ada interaksi fisik antara petugas dan pelanggar. 

Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penindakan sekaligus meminimalkan potensi benturan di lapangan.

Masyarakat Diajak Tertib Lalu Lintas

Kombes Pol Aries juga mengajak masyarakat untuk mendukung Operasi Zebra 2024 dengan cara sederhana: mematuhi aturan lalu lintas. Menurutnya, kesadaran tertib berlalu lintas harus tumbuh dari diri sendiri.

“Tertib berlalu lintas tidak hanya untuk menghindari sanksi, tetapi lebih penting lagi untuk menjaga keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya,” jelas Aries.

Dengan pendekatan yang lebih mengedepankan edukasi dan pencegahan, Operasi Zebra 2024 diharapkan mampu menekan angka kecelakaan serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya disiplin berlalu lintas.

Bareskrim Tangkap Bandar Besar Narkoba yang Bangun 'Lapak' di Jambi


Jambi - KABARPROGRESIF.COM Tim gabungan Bareskrim Polri dan Polda Jambi menangkap bandar besar narkoba wilayah Jambi bernama Helen yang membangun 'lapak' penjualan narkotika di tengah-tengah masyarakat.

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Mukti Juharsa mengatakan penangkapan Helen itu merupakan hasil pengembangan kasus 'lapak' penjualan narkotika yang sempat menghebohkan pada Juli 2023.

"Pengungkapan ini hasil joint investigation antara Bareskrim dan Polda Jambi. Helen merupakan bandar narkoba yang meresahkan masyarakat Jambi dan sekitarnya," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (10/10).

"Helen ini merupakan dalang dari kasus lapak narkoba yang dahulu sempat viral dibubarkan emak-emak," imbuhnya.

Mukti menjelaskan setelah peristiwa pembubaran lapak narkoba itu viral di media sosial, Helen yang merupakan pengendali jaringan narkoba di Jambi langsung melarikan diri.

Setelah melakukan pengejaran selama beberapa bulan, kata dia, penyidik berhasil menemukan keberadaan Didin yang merupakan orang kepercayaan dari Helen. 

Mukti mengatakan Didin berhasil ditangkap pada Kamis (10/10), dini hari pukul 01.00 WIB.

"Tim kemudian langsung bergerak ke lokasi yang dicurigai di wilayah Setiabudi, Jakarta Selatan, dan langsung menangkap Didin," jelasnya.

Dari hasil pemeriksaan terhadap Didin, Mukti mengatakan pihaknya langsung bergerak ke tempat persembunyian Helen yang berada di wilayah Kembangan, Jakarta Barat.

"Setelahnya tim langsung menangkap Helen selaku bandar besar narkoba Jambi tadi pagi jam 04.00 WIB, Kembangan, Jakarta Barat," tuturnya.

Lebih lanjut, Mukti mengatakan saat ini kedua pelaku telah dibawa ke Bareskrim Polri untuk diperiksa lebih lanjut. 

Ia memastikan pihaknya juga bakal menjerat Helen dengan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

"Selanjutnya akan dilakukan penyidikan TPPU terhadap jaringan ini," pungkasnya.

Sebelumnya aksi penggerebekan yang dilakukan emak-emak viral di media sosial pada Juli 2023. 

Dalam video itu, para perempuan terlihat resah karena aktivitas penggunaan narkoba di lingkungan rumahnya.

Sementara itu, Kapolresta Jambi Kombes Eko Wahyudi mengatakan penggerebekan emak-emak terjadi usai anggotanya menangkap enam orang pengguna narkoba di kawasan tersebut. 

Enam orang yang ditangkap, yakni laki-laki berinisial LC, RH, AO, BP, MB, dan MW.

"Kemudian setelah kita menangkap enam pelaku ini, kita melakukan proses pengembangan. Beberapa barang bukti turut diamankan, yakni tempat alat hisap, narkoba, dan HP," katanya, Senin (24/7) malam.

Ratusan Personel Ditugaskan ke Satgas Amole di Papua


Banten - KABARPROGRESIF.COM Polda Banten kembali mendapat kepercayaan untuk berpartisipasi dalam pengamanan Papua melalui Satuan Tugas (Satgas) Operasi Amole 2024.

Sebanyak 100 personel dari Satbrimob Polda Banten dikirim untuk bergabung dengan Satgas yang ditugaskan menjaga objek vital dan wilayah rawan konflik di Papua.

Pelepasan personel ini dipimpin langsung oleh Kapolda Banten, Irjen Suyudi Ario Seto, di Mapolda Banten pada Kamis (10/10/2024).

Dalam sambutannya, Kapolda Banten Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa pengiriman personel ini merupakan wujud kepercayaan yang diberikan kepada Satbrimob Polda Banten oleh Dankorbrimob Polri.

“Satbrimob Polda Banten kembali dipercaya untuk bergabung dalam Satgas Operasi Amole 2024. Personel yang ditugaskan akan bergabung dengan Polda Papua untuk pengamanan objek vital,” ungkapnya.

Dari total 406 personel Brimob Polri yang dikirim, Polda Banten mengirimkan 100 personel terbaiknya. 

Kapolda mengingatkan bahwa tugas di Papua bukanlah tugas ringan.

“Personel harus siap secara fisik, mental, dan spiritual karena tantangan yang dihadapi beragam, mulai dari kondisi geografis hutan tropis basah hingga medan pegunungan yang berbukit, serta dinamika sosial yang kompleks,” ujar Suyudi.

Lebih lanjut, Suyudi menginstruksikan seluruh personel yang berangkat untuk menjaga profesionalisme dan membawa nama baik institusi Polri selama bertugas.

“Ingat, kita membawa nama baik Polri. Disiplin dan profesionalisme harus selalu dijunjung tinggi,” tegasnya.

Dalam penugasannya di Papua, personel Brimob diminta untuk selalu menjaga komunikasi yang baik, baik dengan sesama tim maupun masyarakat setempat.

Kapolda berharap seluruh personel yang berangkat dapat kembali ke Banten dengan selamat dan lengkap.

“Kami berharap semua personel dapat menjalankan tugas dengan sinergi bersama TNI dan masyarakat. Kami mengirim 100 personel dan berharap 100 personel ini kembali dengan selamat,” ujar Suyudi.

Satgas Amole bertugas menjaga keamanan di area strategis PT Freeport Indonesia di Papua, sebuah wilayah yang dikenal memiliki potensi konflik dan medan yang berat.

Penugasan ini diharapkan dapat memperkuat pengamanan dan menciptakan stabilitas di wilayah tersebut.

Polri Gelar Operasi Zebra 2024: Tekan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dengan Pendekatan Humanis


Jakarta - KABARPROGRESIF COM Polri melalui Korlantas akan kembali melaksanakan “Operasi Zebra 2024” yang direncanakan dilaksanakan tanggal 14 hingga 27 Oktober 2024. Operasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya tertib berlalu lintas, sekaligus menekan angka fatalitas kecelakaan lalu lintas.

Pada pelaksanaannya nanti, Operasi Zebra 2024 akan tetap mengedepankan tindakan “sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat”. 

Petugas akan lebih banyak memberikan teguran bagi pelanggar lalu lintas, khususnya pelanggaran yang seringkali menjadi penyebab kecelakaan seperti tidak memakai helm, melawan arus, serta melanggar batas kecepatan. 

Selain itu, sistem tilang elektronik (E-TLE) juga akan tetap berjalan selama periode ini untuk mendeteksi pelanggar oleh kamera pengawas.

Masyarakat diharapkan mulai membiasakan diri mematuhi peraturan lalu lintas tanpa takut langsung dikenai sanksi denda. 

Petugas di lapangan akan mengedepankan pendekatan humanis dengan memberikan penjelasan terkait pelanggaran yang dilakukan. 

Harapannya, masyarakat dapat lebih memahami dan mematuhi aturan demi keselamatan bersama.

Selanjutnya, petugas akan melakukan tilang manual untuk pengendara yang melakukan pelanggaran. 

Selain itu, penggunaan sistem E-TLE juga akan diperbanyak untuk menjangkau lebih banyak titik rawan pelanggaran. Kepedulian masyarakat untuk terus meningkatkan disiplin berlalu lintas pada tahap ini bisa lebih tinggi untuk menurunkan grafik kecelakaan yang terjadi.

“Kepolisian mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung pelaksanaan Operasi Zebra 2024 dengan selalu mematuhi peraturan lalu lintas, baik saat ada operasi maupun di luar masa operasi. Tertib berlalu lintas tidak hanya untuk menghindari sanksi, tetapi lebih penting lagi untuk menjaga keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya,” jelas Kabagops Kombes Pol Aries Syahbudin.

Operasi Zebra merupakansalah satu bentuk perhatian Polri untuk menegakkan aturan, dan dengan kerja sama seluruh elemen masyarakat, diharapkan pelanggaran lalu lintas dapat berkurang, serta keselamatan di jalan raya dapat meningkat secara signifikan. Mari bersama-sama wujudkan lalu lintas yang tertib dan aman untuk semua.

Pelayanan Informasi Publik Melalui SPIT dan MediaHub Sukseskan Pilkada Kalsel


Banjarmasin - KABARPROGRESIF.COM Divisi Humas Polri menggelar dialog publik bertajuk “Peran Humas Kewilayahan Dalam Rangka Memberikan Pelayanan Informasi Publik Kepada Masyarakat Melalui SPIT dan MediaHub Guna Menyukseskan Pilkada 2024” di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, hari ini.

Kadivhumas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho yang diwakili oleh Kabag Yaninfodok Ro PID Divhumas Polri Kombes Pol Komang Suartana, dalam sambutannya mendorong agar personel mengoptimalkan platform digital Polri. 

Hal ini guna mendukung percepataan keterbukaan informasi jelang Pilkada Serentak 2024.

Kombes Komang mengatakan, kini Polri memiliki beberapa platform digital yang dapat membantu penyebaran informasi secara cepat dan luas. 

Diantaranya ada SPIT-Mediahub, Portal Humas, laman Humas Polri, Tribratanews, Polri TV, videotron, hingga media sosial resmi Humas Polri.

“Di masa persiapan menghadapi Pilkada 2024 ini, transformasi dan digitalisasi informasi menjadi kunci penting guna mendukung kecepatan dan keterbukaan informasi publik selama Pilkada 2024,” ujarnya, Kamis (10/10/2024).

Kombes Komang menekankan bahwa Polri sebagai badan hukum publik perlu menjalankan amanah Undang-Undang (UU) nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. 

Bahwa Polri harus menyediakan informasi publik secara cepat, mudah, dan berbiaya ringan.

Namun, lanjut Kombes Komang, Polri menghadapi berbagai tantangan seperti halnya hoaks dan disinformasi. 

Karena itu, butuh pengawasan dan integrasi informasi antar satuan kerja dan satuan wilayah di Polri.

“Diharapkan dapat mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi terkait pemberitaan tentang Polri, pengaduan masyarakat, hingga feed back masyarakat kepada Polri,” ucapnya.

Kombes Komang mengingatkan bahwa Divisi Humas Polri saat ini bukan lagi fungsi pendukung di struktur Polri, melainkan telah menjadi fungsi utama.

Pada Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan fungsi kehumasan di lingkungan Polri, dijelaskan bahwa seluruh pegawai negeri pada Polri baik itu anggota Polri ataupun ASN, seluruhnya mengemban fungsi kehumasan.

“Oleh karena itu kita semua harus mengerti betapa pentingnya arti dari keterbukaan informasi serta dampaknya terhadap transparansi dan akuntabilitas,” katanya.