Ini Jumlah Pelanggar Lalu Lintas Selama Sepekan Operasi Zebra Jaya 2024

Tangerang - KABARPROGRESIF.COM Polres Tangerang Selatan mencatat sebanyak 256 pelanggaran lalu lintas selama sepekan pelaksanaan Operasi Zebra Jaya 2024. 

Kasie Humas Polres Tangsel, AKP Agil Sahril menyampaikan data tersebut pada Senin (21/10/2024).

“Seminggu pelaksanaan Operasi Zebra Jaya 2024, Polres Tangerang Selatan melalui Satuan Lalu Lintas telah melakukan tindakan terhadap 256 pelanggar lalu lintas,” kata Agil.

Dari total pelanggaran, 46 pelanggar dikenai tilang melalui sistem e-TLE (Electronic Traffic Law Enforcement).

Jenis pelanggaran terbanyak adalah pengendara motor yang berboncengan lebih dari satu, tercatat sebanyak 42 kasus. 

Selain itu, terdapat 37 kasus melawan arus dan 35 pelanggaran tidak menggunakan helm standar.

“Penindakan terdiri dari tilang melalui e-TLE mobile untuk 46 pelanggar dan teguran terhadap 210 pelanggar,” lanjut Agil.

Operasi Zebra Jaya 2024 dilaksanakan selama 14 hari, mulai 14 hingga 27 Oktober 2024, dengan fokus pada 14 jenis pelanggaran lalu lintas.

Beberapa di antaranya adalah penggunaan rotator dan sirene tidak sesuai peruntukan, melawan arus, berkendara di bawah pengaruh alkohol, dan penggunaan ponsel saat berkendara.

Operasi ini bertujuan meningkatkan disiplin berlalu lintas dan mengurangi risiko kecelakaan.

Read More

Sukses Amankan Capres & Cawapres 2024, Kakorlantas Polri Beri Penghargaan Ke Personel

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Aan Suhanan memberikan piagam penghargaan kepada personel Korlantas Polri yang terlibat dalam pengamanan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Operasi Mantap Brata 2024.

Dalam sambutanya, Kakorlantas Polri menyampaikan rangkaian kegiatan Pemilu 2024 telah resmi berakhir dengan pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka.

“Rangkaian kegiatan pemilu pemilihan Presiden dan Wapres ini sudah berakhir kemarin dengan diambilnya sumpah Pak Prabowo sebagai presiden Pak Gibran sebagai Wapres,” terang Kakorlantas Polri saat apel pagi di lapangan NTMC Korlantas Polri, Senin 21/10/2024.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada 86 personel yang telah menunjukkan kinerja luar biasa dalam mengawal para pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan aman selama proses pemilu berlangsung.

Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Aan Suhanan memberikan piagam penghargaan kepada personel yang terlibat dalam pengamanan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Operasi Mantap Brata 2024.

“Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menunjukkan kinerja yang baik sudah bisa mengawal semua capres dan cawapres dengan aman, bisa berjalan lancar tidak ada hambatan tidak ada gangguan,” sambungnya.

Kakorlantas berharap kepada seluruh anggota Polantas dapat menjadi teladan dalam melaksanakan tugas di masa mendatang. 

Tanggung jawab yang besar dalam menjaga keamanan dan ketertiban diharapkan bisa terus dijalankan dengan profesionalisme tinggi.

“Mudah-mudahan ini jadi semangat untuk yang lain,menjadi contoh ketika melaksanakan tugas yang diemban yang diberikan amanah ini laksanakan dengan sebaik-baiknya,” jelasnya.

Keberhasilan Operasi Mantap Brata 2024 tidak hanya menunjukkan kemampuan teknis personel Korlantas Polri, tetapi juga dedikasi mereka dalam menjaga stabilitas negara. 

Dengan selesainya pemilu dan pelantikan, Polri membuktikan komitmennya untuk mengawal demokrasi serta menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat.

Read More

Kakorlantas : Lalu Lintas Lancar Saat Pelantikan Presiden Prabowo Subianto & Wapres Gibran Rakabuming Raka

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Korlantas Polri menggelar patroli menggunakan kendaraan roda dua (R2) untuk memastikan kelancaran lalu lintas selama prosesi pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 

Patroli ini menempuh rute dari Gedung Korlantas Polri di Cawang, melewati titik-titik strategis seperti Semanggi, Senayan, Bundaran HI, Sudirman, hingga Thamrin.

Kegiatan dipimpin langsung oleh Kakorlantas Polri, Irjen Pol Aan Suhanan, yang didampingi para pejabat utama Korlantas Polri. Rute yang dilalui merupakan area krusial yang menjadi pusat perhatian selama acara kenegaraan berlangsung.

Sebagai bagian dari pengawasan, Irjen Pol Aan Suhanan juga melakukan peninjauan langsung di pos polisi lalu lintas Simpang Susun Semanggi untuk memastikan kesiapan personel dan kelancaran pengamanan.

Kakorlantas mengungkapkan rasa syukur atas kelancaran seluruh rangkaian kegiatan pelantikan yang berlangsung aman dan tertib. Patroli dan pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Korlantas Polri berjalan lancar tanpa hambatan berarti.

“Kami baru saja menyelesaikan patroli untuk pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Syukur Alhamdulillah, seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar,” kata Irjen Pol Aan Suhanan.

Irjen Pol Aan Suhanan juga memberikan apresiasi yang mendalam kepada masyarakat, khususnya warga Jakarta, atas dukungan dalam menjaga situasi kondusif selama pelantikan. Partisipasi aktif masyarakat sangat membantu terciptanya ketertiban, terutama pada momen besar seperti pelantikan Presiden dan Wakil Presiden.

“Saya, selaku Kakorlantas, mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Indonesia, khususnya warga Jakarta, yang telah menunjukkan toleransi dan kerja sama. Berkat partisipasi semua pihak, keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) dapat terjaga di seluruh rute yang dilalui,” tutupnya.

Read More

Seluruh Instrumen Dikerahkan Tindak Pelanggar Operasi Zebra 2024

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Dalam pelaksanaan Operasi Zebra 2024 yang dilaksanakan mulai tanggal 14 -27 Oktober 2024, penindakan pelanggar lalu lintas akan menggunakan semua instrumen yang dimiliki oleh Korlantas Polri seperti melalui razia di lapangan, teguran, sanksi hukum , ETLE baik statis dan mobile serta menggunakan penentuan pelanggar dengan teknologi face recognition.

Segaris dengan hal tersebut ditegaskan oleh Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Pol Raden Slamet Santoso menjelaskan akan pentingnya penegakan hukum lalu lintas yang komprehensif dan Korlantas akan terus mengembangkan teknologi dalam melakukan penindakan terhadap para pelanggar lalu lintas di jalan.

“Penegakan hukum dari mulai teguran kemudian dengan tilang baik itu tilang konvensional maupun tilang ETLE, kalau memang dirasa yang tidak bisa ter capture oleh tilang ETLE maka kita menggunakan tilang manual itu semaksimal mungkin tapi semaksimal mungkin juga harapannya cukup dengan teguran dan kegiatan preventif dari anggota yang ada di lapangan,” ujar Brigjen Slamet.

Melalui semua instrumen untuk identifikasi pelanggar lalu lintas secara komprehensif terbukti efektif diterapkan. 

Namun pentingnya pendekatan yang lebih preventif, dengan harapan teguran dan kegiatan lapangan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga dapat menunjukkan perilaku tertib dalam berlalu lintas tanpa perlu menunggu tindakan penegakan hukum.

Penggunaan teknologi dalam penindakan pelanggaran lalu lintas semakin berkembang. Kontribusi ETLE dalam menindak pelanggaran lalu lintas sangat signifikan. 

Dengan menggunakan teknologi pengenalan wajah, penegakan hukum kini tidak hanya menindak kendaraan, tetapi juga pengemudinya.

“Penindakan pelanggaran menggunakan kamera ETLE ini cukup cukup bagus ya cukup masif dan ini kita kembangkan terus dari kemarin itu hanya tidak FR mulai tahun ini kita menggunakan face recognition sehingga bukan hanya kendaraannya yang kita tindak tapi juga pelakunya atau pengemudinya yang kita tindak,” ucapnya.

Brigjen Slamet menambahkan, penegakan hukum yang lebih modern diharapkan dapat mendukung masyarakat dalam beradaptasi dengan budaya berlalu lintas yang lebih baik. 

Ia percaya bahwa penegakan hukum yang efektif dapat menciptakan perubahan perilaku positif di kalangan masyarakat.

Read More

22 Pegawai BPPD Sidoarjo Tak Pernah Serahkan Uang ke Gus Muhdlor

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Sebanyak 22 saksi dihadirkan dalam sidang lanjutan dugaan korupsi pemotongan dana insentif Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo dengan terdakwa Mantan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor. 

Mereka menyebut tak pernah menyerahkan sepeser uang pun kepada Gus Muhdlor.

Sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor PN Surabaya di Sidoarjo itu dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Ni Putu Sri Indayani dengan Athoillah dan Ibnu Abbas Ali sebagai hakim anggota. 

Dalam sidang tersebut Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan data yang dipertontonkan di layar monitor. 

Satu per satu para saksi secara bergantian dicecar soal hasil pemotongan insentif. 

Seluruhnya diserahkan ke mantan Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Sidoarjo Siska Wati. 

Hal itu makin memperkuat jika Gus Muhdlor sama sekali tak pernah menerima aliran dana.

"Saya serahkan ke Jasin Rindi Astuti dan Yulis Sarah Riski. Sesuai kitir pak, tidak tau (penggunaannya)," kata salah satu saksi, Sodikin, Senin (21/10).

Saksi lainnya, Surendro Nur Bawono juga mengatakan hal yang sama. 

Ia tak mengetahui penggunaan dana pemotongan insentif tersebut. 

Meski setiap pemotongan, Surendro harus mengeluarkan biaya sekitar Rp12 juta hingga Rp15 juta setiap tiga bulan.

"Tahunya dari rekening koran. Potongan saya serahkan Rp15 juta, Rp 12 juta. Tidak tahu pasti penggunaannya. Ke pak Tolib (Kabid Pajak BPPD Sidoarjo Abdul Muthalib) dan Mbak Yulis," beber Surendro.

Ketua Majelis Hakim lantas memberikan kesempatan Gus Muhdlor untuk bertanya kepada para saksi. 

Gus Muhdlor meminta kepada para saksi untuk menjawab secara serempak. 

"Njenengan (kalian) pernah kasih uang ke saya?" tanya Gus Muhdlor "Gak pernah Gus!" jawab saksi secara bersamaan.

"Pernah dalam pembuatan SK yang saya tandatangani itu, saya ikut bergaining pembuatan SK?" tanya Gus Muhdlor lagi. 

"Gak pernah Gus," pungkas para saksi.

Sebagai informasi, 22 saksi yang dihadirkan dalam sidang tersebut antara lain Abdul Muntolib, Agus Surianto, Ali Muktadin, Suyono, Adoey, Febrianto Cahyo Saputra, Ermadi Riskiawan, Rismi Maulida, Jasmin Rindi Astuti. Lalu ada Joko sungkono, Juati, Luailus atau Ilus, Pramukas Ardi Yuda, R. Erik Hidayat, Rachmad Hendrawanto, Serly Dewi Yunitawati, Ris Nur Afrianti, Sodikin, Surendro Nur Bawono, Suyadi, Yulis Sarah Riski dan Sutrisno.

Diketahui, kasus ini berawal dari adanya OTT KPK di kantor BPPD Sidoarjo, 25 Januari lalu. 

Saat itu KPK mengamankan 11 orang, termasuk mantan Kepala BPPD Sidoarjo Ari Suryono dan mantan Kassubag Umum dan Kepegawaian Siska Wati. 

Keduanya telah divonis hakim masing-masing hukuman 5 tahun dan 4 tahun penjara. Mereka terbukti memotong insentif ASN BPPD Sidoarjo 10 hingga 30 persen mulai triwulan keempat tahun 2021 sampai triwulan keempat tahun 2023 dengan total Rp 8,544 miliar.

Read More

Pengaspalan Jalan Sebabkan Debu, DSDABM Surabaya: Proyek Dipercepat untuk Atasi Banjir Musim Hujan

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Surabaya menanggapi keluhan masyarakat terkait beberapa ruas jalan di Kota Pahlawan yang berdebu. 

Diantaranya di Jalan Kranggan dan Jalan Mayjend Sungkono.

Kepala DSDABM Kota Surabaya, Syamsul Hariadi mengatakan bahwa debu tersebut akibat proses pengerjaan pengaspalan dan peninggian jalan. 

Perbaikan jalan dilakukan Pemkot Surabaya sebagai upaya untuk menyediakan jalan yang layak bagi masyarakat.

"Jadi itu adalah proses pengaspalan dan peninggian jalan supaya tidak banjir ketika musim hujan tiba. Aspalnya akan dibuat tinggi beberapa sentimeter supaya kalau hujan tidak banjir. Baik di Jalan Kranggan maupun di Jalan Mayjend Sungkono," ujar Syamsul, Senin (21/10).

Syamsul mengungkapkan, proses pengaspalan dan peninggian jalan di Kota Surabaya dilakukan dengan berlapis-lapis sehingga membutuhkan waktu. 

"Kita terus berupaya menyelesaikan proyek tersebut sebelum musim hujan tiba," pungkasnya.

Read More

Ratusan Personel Amankan Pelantikan Kabinet Merah Putih

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Sebanyak 190 personel gabungan dari Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Pusat dikerahkan untuk mengamankan pelantikan Kabinet Republik Indonesia yang akan berlangsung di Istana Negara.

Pengamanan ini diawali dengan pelaksanaan Tactical Wall Game (TWG) dan Apel Pasukan yang dipimpin oleh Waka Polsek Metro Gambir, Kompol S. Karyono, Senin (21/10/2024) pagi.

Kompol Karyono mengatakan, pengamanan yang diterapkan mencakup di sekitar lokasi pelantikan untuk memastikan keamanan acara tetap terjaga.

“Kami telah mempersiapkan seluruh personel dengan instruksi yang jelas dan tugas yang terstruktur, agar pengamanan dapat berjalan dengan maksimal,” ungkapnya saat memimpin apel pasukan.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, menyampaikan apresiasinya atas kesiapan seluruh personel dalam menghadapi tugas pengamanan ini.

“Pengamanan ini adalah wujud komitmen kami dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah Jakarta Pusat, terutama di momen penting seperti pelantikan Kabinet RI. Kami akan terus berkoordinasi dan siap mengerahkan tambahan personel jika diperlukan,” ujar Kombes Pol Susatyo.

Pengamanan ini juga melibatkan koordinasi erat dengan pihak TNI serta institusi lainnya, guna memastikan setiap langkah pengamanan berjalan sesuai rencana. 

Keselamatan dan ketertiban masyarakat tetap menjadi prioritas utama dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan.

Read More

Turnamen Piala Panglima TNI Resmi Ditutup

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Kejuaraan Karate Piala Panglima TNI yang digelar di GOR Unesa, Kota Surabaya secara resmi ditutup. 

Penutupan turnamen bergengsi itu, dihadiri sejumlah Perwira TNI dan Polri, serta stakeholder terkait. 

Salah satu diantaranya yakni Kasdam V/Brawijaya, Brigjen TNI Endro Satoto.

Ditemui usai mengikuti acara penutupan Karate itu, Kasdam menyebut jika pelaksanaan Karate itu, tak hanya dijadikan sebagai wadah untuk menjaring bibit atlet Karate yang profesional. 

Akan tetapi, jelas Brigjen TNI Endro, pelaksanaan turnamen itu digelar juga dengan tujuan untuk meningkatkan silaturahmi antar seluruh atlet Karate dari seluruh daerah di Indonesia.

“Terpenting adalah, terciptanya sportifitas, kekompakan dan kebersamaan,” ujar Kasdam.

Pelaksanaan pertandingan terutama pada kelas Kumite, menurutnya, mampu menyedot perhatian para pendukung yang hadir untuk menyaksikan pelaksanaan turnamen tersebut.

“Kita saksikan bersama, pertandingan pada kelas tersebut sangat dinanti oleh para pendukung yang hadir di GOR Unesa ini. Saya berharap, turnamen ini bisa meningkatkan prestasi dan juga silaturahmi antar semua atlet,” pungkas Brigjen TNI Endro. 

Read More

Kejari Karanganyar Bakal Bawa 46 Saksi ke Pengadilan dalam Kasus Korupsi BUMDes Berjo

Karanganyar - KABARPROGRESIF.COM Kasus tindak pidana korupsi pengelolaan BUMDes Berjo, Kecamatan Ngargoyoso dengan tersangka mantan dewan pengawas Agung Sutrisno segera memasuki babak baru.

Kasus tersebut akan disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jawa Tengah dalam waktu dekat.

Dalam kasus ini, tim jaksa dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Karanganyar menyiapkan 46 orang saksi untuk dihadirkan di persidangan.

Baca Juga: Berkas Kasus Korupsi BPR Bank Karanganyar Siap Dilimpahkan ke Pengadilan.

Kepala Kejari (Kajari) Karanganyar Roberth Jimmy Lambila melalui Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Hartanto mengungkapkan, kasus tersebut saat ini masuk tahap pemeriksaan kembali tersangka untuk melengkapi berkas perkara persidangan.

”Sebanyak 46 orang saksi juga siapkan. Tinggal pemeriksaan kembali untuk tersangka untuk melengkapi berkasnya,” terang Hartanto, Senin (21/10/2024).

Baca Juga: Lima Pimpinan DPRD Jawa Tengah Resmi Dilantik, Politisi asal Karanganyar Sumanto Kembali Jabat sebagai Ketua

Disinggung siapa saja saksi dalam kasus yang merugikan negara Rp 5,7 miliar tersebut, Hartanto menyebut mulai dari ketua RT, pengurus BUMDes sampai pegawai pemerintah desa maupun kecamatan.

”Banyak unsur yang kami mintai keterangan. Nanti akan dibagi menjadi beberapa cluster. Jadi sejak 2019 ada cluster sendiri, kemudian tahun 2020 sampai 2021 ada cluster sendiri, dan 2022 sampai 2024 juga ada cluster tersendiri untuk saksi saksinya,” paparnya.

Baca Juga: Truk Box Loncat dari Jalan Tol Solo-Ngawi dan Terjun ke Area Persawahan di Gondangrejo Karanganyar, Kok Bisa?

Dalam kasus ini, kejari sudah menetapkan tiga tersangka. Yakni Agung Sutrisno, Margono penjaga tiket wisata yang dikelola BUMDes Berjo, serta camat Ngargoyoso nonaktif Wahyu Agus Pramono yang diduga menerima aliran dana hasil korupsi dari Agung Sutrisno.

”Untuk tindak pidana pencucian uang dengan tersangka WAP (Wahyu Agus Pramono,Red) juga ada cluster saksi sendiri, karena peran camat ini terpisah,” imbuhnya.

Sejauh ini, kejari sudah menyita sejumlah barang bukti dari kasus korupsi bermodus duplikasi tiket wisata tersebut. Yakni rumah, kendaraan mewah, ruko hingga perhiasan milik Agung Sutrisno.

Read More

Sidang Lanjutan Gus Muhdlor, JPU KPK Hadirkan 22 Saksi dari ASN BPPD Sidoarjo

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Sidang dugaan pemotongan dana insentif ASN Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo dengan terdakwa mantan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor kembali digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya, Senin (21/10).

Kali ini masih beragendakan pemeriksaan saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bila pada sudang sebelumnya (7/10) hanya lima orang saksi yakni mantan Kepala BPPD Sidoarjo, Ari Suryono, mantan Kasubbag Umum dan Kepegawaian BPPD Sidoarjo, Siska Wati, Mantan Sekretaris BPPD Sidoarjo A Hadi Yusuf, Sekretaris BPPD Sidoarjo Sulistiyono, dan pegawai BPPD Sidoarjo Rahma Fitri Kristiani.

Sedangkan pada (14/10) terdapat 8 saksi diantaranya Akbar Prayoga, staf Prokopim Sekda Sidoarjo sejaligus ajudan Bupati, Agung Baginda, Ajudan Bupati, Ferdisah, Kasubag Adpim dan Dokumentasi Sekda Sidoarjo, Aswin Reza Sumantri, Staf Protokol Sekda Sidoarjo.

Kemudian Farid Fakruz Farah Zein, Sopir terdakwa Ari Suryono mantan Kepala BPPD Sidoarjo, Ahmad Masruri sopir Bupati, lalu Agus sujiarto, Kabag Pembangunan dan M. Rofik Suadi, Dosen UIN Malang.

Kali ini pada sidang pemeriksaan saksi yang ke tiga kalinya (21/10), JPU KPK menghadirkan 22 saksi.

22 saksi tersebut merupakan ASN di jajaran BPPD Sidoarjo.

Mereka diantaranya, Abdul Muntolib, Agus Surianto, Ali Muktadin, Suyono, Adoey, Febrianto Cahyo Saputra, Ermadi Riskiawan, Rismi Maulida, Jasmin Rindi Astuti.

Lalu, Joko sungkono, Juati, Luailus atau Ilus, Pramukas Ardi Yuda, R. Erik Hidayat, Rachmad Hendrawanto, Serly Dewi Yunitawati, Ris Nur Afrianti, Sodikin, Surendro Nur Bawono, Suyadi, Yulis Sarah Riski dan Sutrisno.

Dalam sidang tersebut satu persatu saksi di cecar JPU KPK terkait pemotongan dana insentif miliknya.

Tak hanya itu, JPU KPK juga membeber jumlah penghasilan insentif hingga besaran pemotongan dana insentif tersebut.

Para saksi pun mengakui bila pemotongan tersebut dilakukan setelah sehari menerima dana insentif tersebut.

"Saya serahkan ke Jasin Rindi Astuti dan Yulis Sarah Riski. Sesuai kitir pak, tidak tau (penggunaannnya)," kata Sodikin, Senin (21/10).

Hal yang sama juga dikatakan saksi Surendro Nur Bawono. Ia pun tak mengetahui penggunaan dana pemotongan insentif tersebut.

Meski setiap pemotongan, Surendro harus mengeluarkan biaya sekitar Rp12 juta hibgga Rp 15 juta rupiah setiap tiga bulan.

"Tahunya dari rekening koran. Potongan saya serahkan Rp15 juta, Rp12 juta. Tidak tau pasti penggunaannya. Ke pak Tolib (Abdul Muntolib) dan mbak yulis," ujar Surendro.

Hingga berita ini diturunkan JPU KPK hingga majelus hakim masih mencecar saksi pertama yakni Akbar Prayoga.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, perkara ini bermula saat KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kantor BPPD Sidoarjo, Jalan Pahlawan, Sidoarjo pada 25 Januari lalu. 

OTT tersebut terkait dengan pemotongan insentif pajak pegawai BPPD Sidoarjo.

KPK mengamankan 11 orang dari OTT tersebut, termasuk terdakwa Ari Suryono eks Kepala BPPD dan terdakwa Kasubag umum dan kepegawaian BPPD Sidoarjo Siska Wati.

Gus Muhdlor ditetapkan sebagai tersangka bersama Kepala BPPD, Ari Suryono, dan Kasubbag BPPD, Siska Wati.

Mereka diduga terlibat dalam pemotongan insentif ASN BPPD Kabupaten Sidoarjo dengan besaran potongan mulai dari 10 persen hingga 30 persen dari insentif yang seharusnya diterima.

Menurut KPK, total dana hasil pemotongan insentif tersebut mencapai Rp 2,7 miliar. Dalam OTT, penyidik juga menemukan uang tunai sebesar Rp 69,9 juta yang diduga terkait dengan praktik korupsi tersebut.

Gus Muhdlor yang kini ditahan oleh KPK, disinyalir memiliki peran sentral dalam mengatur pemotongan insentif tersebut.

Kewenangannya sebagai bupati memungkinkannya untuk mempengaruhi pengelolaan insentif kinerja di lingkungan BPPD, terutama dalam hal pengumpulan pajak dan retribusi.

Sementara terdakwa Ari Suryono dan siska Wati dalam berkas terpisah telah menerima vonis dari Majelis Hakim yang diketuai Ni Putu Sri Indayani dan dua hakim anggota yakni Athoillah dan Ibnu Abbas Ali.

Untuk terdakwa Ari Suryono divonis 5 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 4 bulan.

Tak hanya itu Ari Suryono juga dijatuhi membanyar ubg pengganti sebesar Rp2,7 miliar.

Bila dalam tempo satu bulan tak nembayar maka harta benda Ari Suryono disita.

Dan bila harta benda yang disita kemudian dilelang belum mencukupi, maka Ari Suryono akan mengganti dengan menjalani hukuman 2 tahun bui.

Sedangkan Siska Wati divonis 4 tahun dan denda Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan.

Read More

Genjot Kinerja BUMD, DPRD Surabaya Mulai Sasar PD Pasar Surya

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Komisi B DPRD Surabaya terus menggelar pertemuan dengan sejumlah OPD/SKPD Pemkot Surabaya juga BUMD milik Pemkot Surabaya yang dibawah koordinasinya (counterpart) sebagai upaya perdana untuk melakukan perbaikan kedepan.

Baktiono anggota Komisi B dari fraksi PDIP mengatakan jika salah satu BUMD milik Pemkot Surabaya yang butuh perbaikan adalah PD Pasar Surya, pasalnya hingga saat ini dinilai belum mampu memberikan deviden yang signifikan.

Menurut Baktiono, sistem rekrutmen jajaran direksi untuk PD Pasar Surya harus segera dilakukan perbaikan agar bisa mendapatkan personil-personil yang handal di bidang interpreuner dalam rangka meningkatkan income (deviden) untuk PAD dalam setiap tahunnya.

“Waktu rapat pembahasan LKPJ pernah saya tanya, lebih banyak mana antara ‘take home pay’ (THP) Dirutnya dengan deviden yang anda setorkan, ternyata dijawab lebih banyak THP nya. Kalau begitu untuk apa saudara disitu kalau hanya jadi pencatat saja. Kan cukup anak lulusan SMA saja, kalau hanya menjadi pencatat,” tutur Baktiono kepada sejumlah awak media. Senin (21/10/2024).

Politisi PDIP yang terpilih 6 periode ini menyampaikan bahwa jumlah pasar yang dikelola oleh PD Pasar Surya di wilayah Kota Surabaya adalah 81 lokasi dan jika di kerjasanakan dengan pihak ketiga (investor) hasilnya akan jauh lebih besar.

“Dengan pendapatan seperti itu, itu sangat rendah sekali. Oleh karena itu proses seleksi direksinya perlu adanya masukan agar bisa mendapatkan sosok yang berjiwa interpreunership, buka like n dislike, asal tunjuk saudara, kerabat, teman dekat, itu tudak boleh lagi,” jelasnya.

Namun, kata Baktiono, aspek sosialnya yakni membantu warga kecil tidak boleh ditinggalkan meski pilihannya harus di kerjsamakan dengan pihak lain dalam jangka waktu yang ditentukan dan disepakati. Sistemnya harus diperbarui, maka diperlukan Perda yang baru untuk perbaikan.

Contoh konkritnya adalah Pasar Wonokromo dan Pasar Tambakrejo yang berhasil dikerjasamakan dengan pihak ketiga (investor) dengan sistem Build Operate Transfer (BOT) selama 25 tahun, yang sebentar lagi sudah kembali menjadi milik Pemkot.

“Dengan catatan pedagang yang lama boleh masuk juga diutamakan dan retribusinya tetap kita yang kendalikan, yang mengelola kita, tapi yang mbangun investor. Maka di Surabaya bisa nol persen APBD untuk pembangunannya,” tandasnya.

Kota ini tidak bisa dibangun sendiri, lanjut Baktiono, Surabaya ini sudah menjadi kota perdagangan maka sebaiknya diserahkan pembangunannya kepada yang ahli yakni para pebisnis.

“Dan kenyataannya juga bisa, seperti yang saya sebutkan tadi. Maka Pasar yang lain pasti juga bisa. Kita jangan berharap hasil yang besar saat ini, tapi sistem BOT itu akan kita panen pada saatnya bangunannya kembali ke tangan Pemkot dalam jangka 25 tahun. Itu untuk masa depan,” pungkasnya.

Read More

Pemkot Surabaya Bersama LZY Visual Gelar Pameran Video Mapping, Beri Ruang Seniman Berkembang

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama LZY Visual mengelar pameran video mapping bertema 'LUMIORIA' bertempat di Basement Alun-Alun Surabaya pada tanggal 19 hingga 27 Oktober 2024. 

Pameran seni visual tersebut menampilkan berbagai macam video pendek menggunakan teknik video mapping.

Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga, serta Pariwisata (Disbudporapar) Hidayat Syah mengatakan bahwa pameran tersebut diadakan untuk memberikan ruang seluas-luasnya bagi pelaku kesenian untuk berkembang, sekaligus memberikan pengalaman berbeda bagi masyarakat Kota Pahlawan terkait seni visual, khususnya video mapping. 

Di samping itu, pameran juga diadakan untuk memperingati 10 tahun LZY Visual berkarya. 

"Pemkot Surabaya dan LZY Visual ingin memberikan pengalaman baru bagi masyarakat Surabaya untuk menikmati video mapping. Pameran ini juga sekaligus merangkup perjalanan LZY selama 10 tahun berkarya di industri video mapping," ujar Hidayat Syah, Minggu (20/10).

Hidayat menjelaskan, video mapping yang ditampilkan adalah kumpulan karya-karya seni visual dari LZY. Termasuk di antaranya video mapping Grand Launching Kota Lama Zona Eropa yang berhasil memukau warga kala itu. 

Selain menikmati karya seni visual yang ditampilkan, para pengunjung juga bisa mengikuti workshop.

"Ini menampilkan karya LZY yang pernah dibuat. Ditata ulang seperti miniatur dan dipamerkan di setiap sudut dinding Basement Alun-Alun Surabaya. Seperti video mapping Grand Launching Kota Lama juga akan ditampilkan. Intinya mereka (LZY) ingin memberikan sesuatu untuk warga Kota Surabaya di usia yang 10 tahun," papar Hidayat.

Basement Alun-Alun Surabaya dipilih sebagai tempat pameran video mapping lantaran menjadi icon dan salah satu tujuan wisatawan ketika berkunjung ke Kota Pahlawan. 

"Basement Alun-Alun pas untuk pameran seni visual karena lightingnya bisa ditata dan disesuikan. Baik itu pagi, siang atau malam hari sehingga sesuai kalau diadakan di sana. Kita memfasilitasi dan mendukung para seniman untuk mengembangkan kreasi," terangnya.

Hidayat berharap, adanya pameran ini, bisa dimanfaatkan masyarakat maupun wisatawan untuk merasakan pengalaman baru dalam menikmati karya seni visual. 

"Video mapping ini bisa dikatakan cukup mahal pembuatannya. Jadi dengan adanya pameran ini masyarakat bisa menikmati secara cuma-cuma alias gratis," harapnya.

Sebagai informasi, bagi masyarakat yang ingin menikmati seni visual karya LZY Visual bisa langsung datang ke Basemant Alun-Alun Surabaya pukul 10.00 (pagi) hingga 21.00 (malam) WIB. Kecuali di hari senin karena operasional basement libur.

"Pamerannya berlangsung sekitar 10 hari dari tanggal 19 sampai 27 Oktober 2024. Libur di hari senin mengikuti waktu operasional basement. Yang ingin hadir silahkan datang dan langsung melakukan registrasi di lokasi acara," pungkas Hidayat.

Read More