Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Soft Launching Kota Lama, Gelar Sejumlah Paket Wisata

Sejumlah paket wisata digelar Pemkot Surabaya usai soft launching Kota Lama zona Eropa yang berada di kawasan Jalan Rajawali, Krembangan, Surabaya.

Cegah Narkoba di Kalangan ASN dan Pelajar, Pemkot Surabaya Gandeng BNN dan Polisi

Upaya Pemkot Surabaya memberantas Narkoba tak hanya di kalangan pelajar dan masyarakat, tetapi juga Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup pemkot.

Peluang Investasi untuk Pengembangan Eks THR-TRS

Pemkot Surabaya menggandeng Kamar Dagang dan Industri (Kadin) untuk mempromosikan proyek peluang investasi di Kota Pahlawan. Diantaranya di kompleks eks Taman Hiburan Rakyat (THR) dan Taman Remaja Surabaya (TRS).

Tekan Laju Inflasi, Pemkot Rutin Gelar Pangan Murah

Untuk menekan laju inflasi agar masyarakat bisa mendapatkan komoditas bahan pangan dengan lebih murah, Pemkot Surabaya rutin menggulirkan program Gerakan Pangan Murah setiap bulan.

Pemkot Surabaya Komitmen Amankan Aset yang Dikuasai Pihak Ketiga

Berbagai upaya strategis terus dilakukan Pemkot Surabaya untuk memastikan aset daerah dapat dimanfaatkan secara optimal demi kepentingan warga dan pemerintah.

Selasa, 22 Oktober 2024

Pemkot Masifkan Program Surabaya Bergerak untuk Atasi Banjir dan Genangan


Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengajak seluruh warga untuk mengikuti kerja bakti massal pada, Jumat, (25/10). 

Kerja Bakti massal tersebut, rencananya akan digelar di sepanjang sungai Kalimas, mulai dari Monumen Kapal Selam hingga kawasan Jembatan Merah. 

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Surabaya, Agus Hebi Djuniantoro mengatakan, dalam kegiatan ini Pemkot Surabaya tidak hanya menggelar kerja bakti massal, akan tetapi sekaligus melaunching program “Surabaya Bergerak” Jilid 2. 

Hebi menjelaskan, Surabaya Bergerak Jilid 2 adalah program kegiatan kerja bakti massal seperti yang digelar pada tahun 2022 lalu. 

“Nah, sekarang dimasifkan lagi, dilaunching lagi supaya masif. Sebetulnya, kegiatan Surabaya Bergerak ini tidak berhenti, setiap minggu itu ada, akan tetapi cuma ada di 30-50 titik. Nah, kalau ada Surabaya Bergerakkan itu bisa sampai ratusan titik,” kata Hebi, Selasa (22/10).

Hebi mengungkapkan, digelarnya kegiatan kerja bakti massal ini tidak hanya untuk membersihkan sampah di sepanjang sungai Kalimas, akan tetapi juga untuk mewaspadai adanya fenomena hidrometeorologi basah menjelang musim hujan. 

“Salah satunya banjir itu. Nah, itu tujuannya untuk normalisasi saluran,” ungkap Hebi. 

Kerja bakti massal kali ini, diharapkan bisa melibatkan 7.000 orang lebih seperti kegiatan Surabaya Bergerak sebelumnya. 

Ia juga berharap, kegiatan ini tidak hanya dilakukan sekali saja, akan tetapi bisa terus berkelanjutkan setiap minggunya di perkampungan seluruh Kota Surabaya. 

“Mengapa gaungnya perlu dibesarkan? Karena ya memang harus dilakukan, kalau misalnya saluran kampung itu tidak ada yang merawat, jadi siapa lagi kalau bukan bersama warga,” ujarnya. 

Kegiatan “Surabaya Bergerak” Jilid 2 mendatang, akan dilaunching secara simbolis di Plaza Internatio, Jembatan Merah, Krembangan Selatan, Kecamatan Pabean Cantikan, Surabaya. 

Kerja bakti massal tersebut dibagi menjadi 12 zona. Zona yang pertama yakni di Monumen Kapal Selam hingga Dermaga Panglima. 

Zona kedua yaitu Dermaga Panglima sampai dengan Eks Hotel Weta. Zona ketiga di depan Eks Hotel Weta sampai dengan Museum Pendidikan. 

Kemudian Zona keempat berada di Museum Pendidikan hingga Jembatan Bungkok di depan Taman Budaya. 

Selanjut, yaitu Zona kelima, letaknya berada di Jembatan Bungkok hingga Jalan Peneleh. 

Kemudian Zona keenam ada di Jalan Peneleh hingga Pasar Besar Wetan dan Zona ketujuh berada di Pasar Besar Wetan sampai ke arah Kebon Rojo. 

Sementara itu, Zona kedelapan ada di titik Kebon Rojo sampai dengan Jembatan Merah. 

Zona kesembilan, ada di sepanjang Jalan Kalimas Utara dan Kalimas Barat di sisi Jembatan Merah Plaza. 

Kemudian Zona kesepuluh berada di Sepanjang Jalan Kalimas Barat. 

Selanjutnya yaitu Zona kesebelas, yakni di sepanjang Jalan Kalimas Timur dan Zona keduabelas berada di Jalan Petekan. 

“Launching (kerja baktinya) mulai dari Monkasel sampai Jembatan Petekan. Kalau kerja bakti setiap minggu, itu dilakukan di setiap kampung,” jelas Hebi. 

Hebi menambahkan, BPBD Kota Surabaya dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Surabaya turut menyediakan perahu karet untuk kegiatan bersih-bersih tersebut.

Rencananya, sasaran yang akan dibersihkan dalam kegiatan ini diantaranya adalah sampah, rumput liar, ranting pohon yang menjalar ke sungai dan jalan, eceng gondok, sampah plastik, daun kering, hingga pengecatan pagar pembatas sungai. 

“Kami harap tidak genangan atau nol genangan, terlebih pada saat ada fenomena hidrometeorologi ketika musim hujan nanti,” pungkasnya.

Senin, 21 Oktober 2024

Personel Terbaik Polri Masuk Kabinet Merah Putih


Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Dua putra terbaik Polri yakni Agus Andrianto dan Purwadi Arianto dipercaya oleh Presiden Prabowo Subianto masuk Kabinet Merah Putih. 

Keduanya kini telah menyelesaikan statusnya dari Korps Bhayangkara.

Untuk diketahui Agus Andrianto saat ini menjadi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Sebelumnya, pria kelahiran Blora 16 Februari 1967 ini menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri). 

Sementara Purwadi Arianto dipercaya untuk menduduki jabatan Wakil Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Purwadi sebelumnya menjabat sebagai Kalemdiklat Polri .

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan telah dikeluarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 99/Polri/Tahun 2024 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Perwira Tinggi Polri untuk Agus Andrianto.

“Dalam Surat Keppres tersebut telah diputuskan memberhentikan dengan hormat dari dinas Polri bapak Agus Andrianto terhitung mulai tanggal 19 Oktober 2024 dengan hak pensiun Polri,” kata Trunoyudo dalam keterangannya, Senin (21/10/2024).

Sementara untuk Purwadi Arianto kata Brigjen Trunoyudo sudah memasuki masa purna tugas per 2 Oktober 2024.

“Bapak Agus Andrianto dan bapak Purwadi Arianto keduanya merupakan putra terbaik Polri. Terima kasih atas jasa dan pengabdian selama menjadi Bhayangkara Polri. Tentunya Polri juga ucapkan selamat mengemban tugas dan amanah baru untuk kemajuan bangsa dan negara,” tandas Trunoyudo.

Ini Jumlah Pelanggar Lalu Lintas Selama Sepekan Operasi Zebra Jaya 2024


Tangerang - KABARPROGRESIF.COM Polres Tangerang Selatan mencatat sebanyak 256 pelanggaran lalu lintas selama sepekan pelaksanaan Operasi Zebra Jaya 2024. 

Kasie Humas Polres Tangsel, AKP Agil Sahril menyampaikan data tersebut pada Senin (21/10/2024).

“Seminggu pelaksanaan Operasi Zebra Jaya 2024, Polres Tangerang Selatan melalui Satuan Lalu Lintas telah melakukan tindakan terhadap 256 pelanggar lalu lintas,” kata Agil.

Dari total pelanggaran, 46 pelanggar dikenai tilang melalui sistem e-TLE (Electronic Traffic Law Enforcement).

Jenis pelanggaran terbanyak adalah pengendara motor yang berboncengan lebih dari satu, tercatat sebanyak 42 kasus. 

Selain itu, terdapat 37 kasus melawan arus dan 35 pelanggaran tidak menggunakan helm standar.

“Penindakan terdiri dari tilang melalui e-TLE mobile untuk 46 pelanggar dan teguran terhadap 210 pelanggar,” lanjut Agil.

Operasi Zebra Jaya 2024 dilaksanakan selama 14 hari, mulai 14 hingga 27 Oktober 2024, dengan fokus pada 14 jenis pelanggaran lalu lintas.

Beberapa di antaranya adalah penggunaan rotator dan sirene tidak sesuai peruntukan, melawan arus, berkendara di bawah pengaruh alkohol, dan penggunaan ponsel saat berkendara.

Operasi ini bertujuan meningkatkan disiplin berlalu lintas dan mengurangi risiko kecelakaan.

Sukses Amankan Capres & Cawapres 2024, Kakorlantas Polri Beri Penghargaan Ke Personel


Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Aan Suhanan memberikan piagam penghargaan kepada personel Korlantas Polri yang terlibat dalam pengamanan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Operasi Mantap Brata 2024.

Dalam sambutanya, Kakorlantas Polri menyampaikan rangkaian kegiatan Pemilu 2024 telah resmi berakhir dengan pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka.

“Rangkaian kegiatan pemilu pemilihan Presiden dan Wapres ini sudah berakhir kemarin dengan diambilnya sumpah Pak Prabowo sebagai presiden Pak Gibran sebagai Wapres,” terang Kakorlantas Polri saat apel pagi di lapangan NTMC Korlantas Polri, Senin 21/10/2024.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada 86 personel yang telah menunjukkan kinerja luar biasa dalam mengawal para pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan aman selama proses pemilu berlangsung.

Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Aan Suhanan memberikan piagam penghargaan kepada personel yang terlibat dalam pengamanan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Operasi Mantap Brata 2024.

“Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menunjukkan kinerja yang baik sudah bisa mengawal semua capres dan cawapres dengan aman, bisa berjalan lancar tidak ada hambatan tidak ada gangguan,” sambungnya.

Kakorlantas berharap kepada seluruh anggota Polantas dapat menjadi teladan dalam melaksanakan tugas di masa mendatang. 

Tanggung jawab yang besar dalam menjaga keamanan dan ketertiban diharapkan bisa terus dijalankan dengan profesionalisme tinggi.

“Mudah-mudahan ini jadi semangat untuk yang lain,menjadi contoh ketika melaksanakan tugas yang diemban yang diberikan amanah ini laksanakan dengan sebaik-baiknya,” jelasnya.

Keberhasilan Operasi Mantap Brata 2024 tidak hanya menunjukkan kemampuan teknis personel Korlantas Polri, tetapi juga dedikasi mereka dalam menjaga stabilitas negara. 

Dengan selesainya pemilu dan pelantikan, Polri membuktikan komitmennya untuk mengawal demokrasi serta menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat.

Kakorlantas : Lalu Lintas Lancar Saat Pelantikan Presiden Prabowo Subianto & Wapres Gibran Rakabuming Raka


Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Korlantas Polri menggelar patroli menggunakan kendaraan roda dua (R2) untuk memastikan kelancaran lalu lintas selama prosesi pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 

Patroli ini menempuh rute dari Gedung Korlantas Polri di Cawang, melewati titik-titik strategis seperti Semanggi, Senayan, Bundaran HI, Sudirman, hingga Thamrin.

Kegiatan dipimpin langsung oleh Kakorlantas Polri, Irjen Pol Aan Suhanan, yang didampingi para pejabat utama Korlantas Polri. Rute yang dilalui merupakan area krusial yang menjadi pusat perhatian selama acara kenegaraan berlangsung.

Sebagai bagian dari pengawasan, Irjen Pol Aan Suhanan juga melakukan peninjauan langsung di pos polisi lalu lintas Simpang Susun Semanggi untuk memastikan kesiapan personel dan kelancaran pengamanan.

Kakorlantas mengungkapkan rasa syukur atas kelancaran seluruh rangkaian kegiatan pelantikan yang berlangsung aman dan tertib. Patroli dan pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Korlantas Polri berjalan lancar tanpa hambatan berarti.

“Kami baru saja menyelesaikan patroli untuk pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Syukur Alhamdulillah, seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar,” kata Irjen Pol Aan Suhanan.

Irjen Pol Aan Suhanan juga memberikan apresiasi yang mendalam kepada masyarakat, khususnya warga Jakarta, atas dukungan dalam menjaga situasi kondusif selama pelantikan. Partisipasi aktif masyarakat sangat membantu terciptanya ketertiban, terutama pada momen besar seperti pelantikan Presiden dan Wakil Presiden.

“Saya, selaku Kakorlantas, mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Indonesia, khususnya warga Jakarta, yang telah menunjukkan toleransi dan kerja sama. Berkat partisipasi semua pihak, keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) dapat terjaga di seluruh rute yang dilalui,” tutupnya.

Seluruh Instrumen Dikerahkan Tindak Pelanggar Operasi Zebra 2024


Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Dalam pelaksanaan Operasi Zebra 2024 yang dilaksanakan mulai tanggal 14 -27 Oktober 2024, penindakan pelanggar lalu lintas akan menggunakan semua instrumen yang dimiliki oleh Korlantas Polri seperti melalui razia di lapangan, teguran, sanksi hukum , ETLE baik statis dan mobile serta menggunakan penentuan pelanggar dengan teknologi face recognition.

Segaris dengan hal tersebut ditegaskan oleh Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Pol Raden Slamet Santoso menjelaskan akan pentingnya penegakan hukum lalu lintas yang komprehensif dan Korlantas akan terus mengembangkan teknologi dalam melakukan penindakan terhadap para pelanggar lalu lintas di jalan.

“Penegakan hukum dari mulai teguran kemudian dengan tilang baik itu tilang konvensional maupun tilang ETLE, kalau memang dirasa yang tidak bisa ter capture oleh tilang ETLE maka kita menggunakan tilang manual itu semaksimal mungkin tapi semaksimal mungkin juga harapannya cukup dengan teguran dan kegiatan preventif dari anggota yang ada di lapangan,” ujar Brigjen Slamet.

Melalui semua instrumen untuk identifikasi pelanggar lalu lintas secara komprehensif terbukti efektif diterapkan. 

Namun pentingnya pendekatan yang lebih preventif, dengan harapan teguran dan kegiatan lapangan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga dapat menunjukkan perilaku tertib dalam berlalu lintas tanpa perlu menunggu tindakan penegakan hukum.

Penggunaan teknologi dalam penindakan pelanggaran lalu lintas semakin berkembang. Kontribusi ETLE dalam menindak pelanggaran lalu lintas sangat signifikan. 

Dengan menggunakan teknologi pengenalan wajah, penegakan hukum kini tidak hanya menindak kendaraan, tetapi juga pengemudinya.

“Penindakan pelanggaran menggunakan kamera ETLE ini cukup cukup bagus ya cukup masif dan ini kita kembangkan terus dari kemarin itu hanya tidak FR mulai tahun ini kita menggunakan face recognition sehingga bukan hanya kendaraannya yang kita tindak tapi juga pelakunya atau pengemudinya yang kita tindak,” ucapnya.

Brigjen Slamet menambahkan, penegakan hukum yang lebih modern diharapkan dapat mendukung masyarakat dalam beradaptasi dengan budaya berlalu lintas yang lebih baik. 

Ia percaya bahwa penegakan hukum yang efektif dapat menciptakan perubahan perilaku positif di kalangan masyarakat.

22 Pegawai BPPD Sidoarjo Tak Pernah Serahkan Uang ke Gus Muhdlor


Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Sebanyak 22 saksi dihadirkan dalam sidang lanjutan dugaan korupsi pemotongan dana insentif Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo dengan terdakwa Mantan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor. 

Mereka menyebut tak pernah menyerahkan sepeser uang pun kepada Gus Muhdlor.

Sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor PN Surabaya di Sidoarjo itu dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Ni Putu Sri Indayani dengan Athoillah dan Ibnu Abbas Ali sebagai hakim anggota. 

Dalam sidang tersebut Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan data yang dipertontonkan di layar monitor. 

Satu per satu para saksi secara bergantian dicecar soal hasil pemotongan insentif. 

Seluruhnya diserahkan ke mantan Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Sidoarjo Siska Wati. 

Hal itu makin memperkuat jika Gus Muhdlor sama sekali tak pernah menerima aliran dana.

"Saya serahkan ke Jasin Rindi Astuti dan Yulis Sarah Riski. Sesuai kitir pak, tidak tau (penggunaannya)," kata salah satu saksi, Sodikin, Senin (21/10).

Saksi lainnya, Surendro Nur Bawono juga mengatakan hal yang sama. 

Ia tak mengetahui penggunaan dana pemotongan insentif tersebut. 

Meski setiap pemotongan, Surendro harus mengeluarkan biaya sekitar Rp12 juta hingga Rp15 juta setiap tiga bulan.

"Tahunya dari rekening koran. Potongan saya serahkan Rp15 juta, Rp 12 juta. Tidak tahu pasti penggunaannya. Ke pak Tolib (Kabid Pajak BPPD Sidoarjo Abdul Muthalib) dan Mbak Yulis," beber Surendro.

Ketua Majelis Hakim lantas memberikan kesempatan Gus Muhdlor untuk bertanya kepada para saksi. 

Gus Muhdlor meminta kepada para saksi untuk menjawab secara serempak. 

"Njenengan (kalian) pernah kasih uang ke saya?" tanya Gus Muhdlor "Gak pernah Gus!" jawab saksi secara bersamaan.

"Pernah dalam pembuatan SK yang saya tandatangani itu, saya ikut bergaining pembuatan SK?" tanya Gus Muhdlor lagi. 

"Gak pernah Gus," pungkas para saksi.

Sebagai informasi, 22 saksi yang dihadirkan dalam sidang tersebut antara lain Abdul Muntolib, Agus Surianto, Ali Muktadin, Suyono, Adoey, Febrianto Cahyo Saputra, Ermadi Riskiawan, Rismi Maulida, Jasmin Rindi Astuti. Lalu ada Joko sungkono, Juati, Luailus atau Ilus, Pramukas Ardi Yuda, R. Erik Hidayat, Rachmad Hendrawanto, Serly Dewi Yunitawati, Ris Nur Afrianti, Sodikin, Surendro Nur Bawono, Suyadi, Yulis Sarah Riski dan Sutrisno.

Diketahui, kasus ini berawal dari adanya OTT KPK di kantor BPPD Sidoarjo, 25 Januari lalu. 

Saat itu KPK mengamankan 11 orang, termasuk mantan Kepala BPPD Sidoarjo Ari Suryono dan mantan Kassubag Umum dan Kepegawaian Siska Wati. 

Keduanya telah divonis hakim masing-masing hukuman 5 tahun dan 4 tahun penjara. Mereka terbukti memotong insentif ASN BPPD Sidoarjo 10 hingga 30 persen mulai triwulan keempat tahun 2021 sampai triwulan keempat tahun 2023 dengan total Rp 8,544 miliar.

Pengaspalan Jalan Sebabkan Debu, DSDABM Surabaya: Proyek Dipercepat untuk Atasi Banjir Musim Hujan


Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Surabaya menanggapi keluhan masyarakat terkait beberapa ruas jalan di Kota Pahlawan yang berdebu. 

Diantaranya di Jalan Kranggan dan Jalan Mayjend Sungkono.

Kepala DSDABM Kota Surabaya, Syamsul Hariadi mengatakan bahwa debu tersebut akibat proses pengerjaan pengaspalan dan peninggian jalan. 

Perbaikan jalan dilakukan Pemkot Surabaya sebagai upaya untuk menyediakan jalan yang layak bagi masyarakat.

"Jadi itu adalah proses pengaspalan dan peninggian jalan supaya tidak banjir ketika musim hujan tiba. Aspalnya akan dibuat tinggi beberapa sentimeter supaya kalau hujan tidak banjir. Baik di Jalan Kranggan maupun di Jalan Mayjend Sungkono," ujar Syamsul, Senin (21/10).

Syamsul mengungkapkan, proses pengaspalan dan peninggian jalan di Kota Surabaya dilakukan dengan berlapis-lapis sehingga membutuhkan waktu. 

"Kita terus berupaya menyelesaikan proyek tersebut sebelum musim hujan tiba," pungkasnya.

Ratusan Personel Amankan Pelantikan Kabinet Merah Putih


Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Sebanyak 190 personel gabungan dari Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Pusat dikerahkan untuk mengamankan pelantikan Kabinet Republik Indonesia yang akan berlangsung di Istana Negara.

Pengamanan ini diawali dengan pelaksanaan Tactical Wall Game (TWG) dan Apel Pasukan yang dipimpin oleh Waka Polsek Metro Gambir, Kompol S. Karyono, Senin (21/10/2024) pagi.

Kompol Karyono mengatakan, pengamanan yang diterapkan mencakup di sekitar lokasi pelantikan untuk memastikan keamanan acara tetap terjaga.

“Kami telah mempersiapkan seluruh personel dengan instruksi yang jelas dan tugas yang terstruktur, agar pengamanan dapat berjalan dengan maksimal,” ungkapnya saat memimpin apel pasukan.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, menyampaikan apresiasinya atas kesiapan seluruh personel dalam menghadapi tugas pengamanan ini.

“Pengamanan ini adalah wujud komitmen kami dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah Jakarta Pusat, terutama di momen penting seperti pelantikan Kabinet RI. Kami akan terus berkoordinasi dan siap mengerahkan tambahan personel jika diperlukan,” ujar Kombes Pol Susatyo.

Pengamanan ini juga melibatkan koordinasi erat dengan pihak TNI serta institusi lainnya, guna memastikan setiap langkah pengamanan berjalan sesuai rencana. 

Keselamatan dan ketertiban masyarakat tetap menjadi prioritas utama dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan.

Turnamen Piala Panglima TNI Resmi Ditutup


Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Kejuaraan Karate Piala Panglima TNI yang digelar di GOR Unesa, Kota Surabaya secara resmi ditutup. 

Penutupan turnamen bergengsi itu, dihadiri sejumlah Perwira TNI dan Polri, serta stakeholder terkait. 

Salah satu diantaranya yakni Kasdam V/Brawijaya, Brigjen TNI Endro Satoto.

Ditemui usai mengikuti acara penutupan Karate itu, Kasdam menyebut jika pelaksanaan Karate itu, tak hanya dijadikan sebagai wadah untuk menjaring bibit atlet Karate yang profesional. 

Akan tetapi, jelas Brigjen TNI Endro, pelaksanaan turnamen itu digelar juga dengan tujuan untuk meningkatkan silaturahmi antar seluruh atlet Karate dari seluruh daerah di Indonesia.

“Terpenting adalah, terciptanya sportifitas, kekompakan dan kebersamaan,” ujar Kasdam.

Pelaksanaan pertandingan terutama pada kelas Kumite, menurutnya, mampu menyedot perhatian para pendukung yang hadir untuk menyaksikan pelaksanaan turnamen tersebut.

“Kita saksikan bersama, pertandingan pada kelas tersebut sangat dinanti oleh para pendukung yang hadir di GOR Unesa ini. Saya berharap, turnamen ini bisa meningkatkan prestasi dan juga silaturahmi antar semua atlet,” pungkas Brigjen TNI Endro. 

Kejari Karanganyar Bakal Bawa 46 Saksi ke Pengadilan dalam Kasus Korupsi BUMDes Berjo


Karanganyar - KABARPROGRESIF.COM Kasus tindak pidana korupsi pengelolaan BUMDes Berjo, Kecamatan Ngargoyoso dengan tersangka mantan dewan pengawas Agung Sutrisno segera memasuki babak baru.

Kasus tersebut akan disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jawa Tengah dalam waktu dekat.

Dalam kasus ini, tim jaksa dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Karanganyar menyiapkan 46 orang saksi untuk dihadirkan di persidangan.

Baca Juga: Berkas Kasus Korupsi BPR Bank Karanganyar Siap Dilimpahkan ke Pengadilan.

Kepala Kejari (Kajari) Karanganyar Roberth Jimmy Lambila melalui Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Hartanto mengungkapkan, kasus tersebut saat ini masuk tahap pemeriksaan kembali tersangka untuk melengkapi berkas perkara persidangan.

”Sebanyak 46 orang saksi juga siapkan. Tinggal pemeriksaan kembali untuk tersangka untuk melengkapi berkasnya,” terang Hartanto, Senin (21/10/2024).

Baca Juga: Lima Pimpinan DPRD Jawa Tengah Resmi Dilantik, Politisi asal Karanganyar Sumanto Kembali Jabat sebagai Ketua

Disinggung siapa saja saksi dalam kasus yang merugikan negara Rp 5,7 miliar tersebut, Hartanto menyebut mulai dari ketua RT, pengurus BUMDes sampai pegawai pemerintah desa maupun kecamatan.

”Banyak unsur yang kami mintai keterangan. Nanti akan dibagi menjadi beberapa cluster. Jadi sejak 2019 ada cluster sendiri, kemudian tahun 2020 sampai 2021 ada cluster sendiri, dan 2022 sampai 2024 juga ada cluster tersendiri untuk saksi saksinya,” paparnya.

Baca Juga: Truk Box Loncat dari Jalan Tol Solo-Ngawi dan Terjun ke Area Persawahan di Gondangrejo Karanganyar, Kok Bisa?

Dalam kasus ini, kejari sudah menetapkan tiga tersangka. Yakni Agung Sutrisno, Margono penjaga tiket wisata yang dikelola BUMDes Berjo, serta camat Ngargoyoso nonaktif Wahyu Agus Pramono yang diduga menerima aliran dana hasil korupsi dari Agung Sutrisno.

”Untuk tindak pidana pencucian uang dengan tersangka WAP (Wahyu Agus Pramono,Red) juga ada cluster saksi sendiri, karena peran camat ini terpisah,” imbuhnya.

Sejauh ini, kejari sudah menyita sejumlah barang bukti dari kasus korupsi bermodus duplikasi tiket wisata tersebut. Yakni rumah, kendaraan mewah, ruko hingga perhiasan milik Agung Sutrisno.

Sidang Lanjutan Gus Muhdlor, JPU KPK Hadirkan 22 Saksi dari ASN BPPD Sidoarjo



Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Sidang dugaan pemotongan dana insentif ASN Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo dengan terdakwa mantan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor kembali digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya, Senin (21/10).

Kali ini masih beragendakan pemeriksaan saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bila pada sudang sebelumnya (7/10) hanya lima orang saksi yakni mantan Kepala BPPD Sidoarjo, Ari Suryono, mantan Kasubbag Umum dan Kepegawaian BPPD Sidoarjo, Siska Wati, Mantan Sekretaris BPPD Sidoarjo A Hadi Yusuf, Sekretaris BPPD Sidoarjo Sulistiyono, dan pegawai BPPD Sidoarjo Rahma Fitri Kristiani.

Sedangkan pada (14/10) terdapat 8 saksi diantaranya Akbar Prayoga, staf Prokopim Sekda Sidoarjo sejaligus ajudan Bupati, Agung Baginda, Ajudan Bupati, Ferdisah, Kasubag Adpim dan Dokumentasi Sekda Sidoarjo, Aswin Reza Sumantri, Staf Protokol Sekda Sidoarjo.

Kemudian Farid Fakruz Farah Zein, Sopir terdakwa Ari Suryono mantan Kepala BPPD Sidoarjo, Ahmad Masruri sopir Bupati, lalu Agus sujiarto, Kabag Pembangunan dan M. Rofik Suadi, Dosen UIN Malang.

Kali ini pada sidang pemeriksaan saksi yang ke tiga kalinya (21/10), JPU KPK menghadirkan 22 saksi.

22 saksi tersebut merupakan ASN di jajaran BPPD Sidoarjo.

Mereka diantaranya, Abdul Muntolib, Agus Surianto, Ali Muktadin, Suyono, Adoey, Febrianto Cahyo Saputra, Ermadi Riskiawan, Rismi Maulida, Jasmin Rindi Astuti.

Lalu, Joko sungkono, Juati, Luailus atau Ilus, Pramukas Ardi Yuda, R. Erik Hidayat, Rachmad Hendrawanto, Serly Dewi Yunitawati, Ris Nur Afrianti, Sodikin, Surendro Nur Bawono, Suyadi, Yulis Sarah Riski dan Sutrisno.

Dalam sidang tersebut satu persatu saksi di cecar JPU KPK terkait pemotongan dana insentif miliknya.

Tak hanya itu, JPU KPK juga membeber jumlah penghasilan insentif hingga besaran pemotongan dana insentif tersebut.

Para saksi pun mengakui bila pemotongan tersebut dilakukan setelah sehari menerima dana insentif tersebut.

"Saya serahkan ke Jasin Rindi Astuti dan Yulis Sarah Riski. Sesuai kitir pak, tidak tau (penggunaannnya)," kata Sodikin, Senin (21/10).

Hal yang sama juga dikatakan saksi Surendro Nur Bawono. Ia pun tak mengetahui penggunaan dana pemotongan insentif tersebut.

Meski setiap pemotongan, Surendro harus mengeluarkan biaya sekitar Rp12 juta hibgga Rp 15 juta rupiah setiap tiga bulan.

"Tahunya dari rekening koran. Potongan saya serahkan Rp15 juta, Rp12 juta. Tidak tau pasti penggunaannya. Ke pak Tolib (Abdul Muntolib) dan mbak yulis," ujar Surendro.

Hingga berita ini diturunkan JPU KPK hingga majelus hakim masih mencecar saksi pertama yakni Akbar Prayoga.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, perkara ini bermula saat KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kantor BPPD Sidoarjo, Jalan Pahlawan, Sidoarjo pada 25 Januari lalu. 

OTT tersebut terkait dengan pemotongan insentif pajak pegawai BPPD Sidoarjo.

KPK mengamankan 11 orang dari OTT tersebut, termasuk terdakwa Ari Suryono eks Kepala BPPD dan terdakwa Kasubag umum dan kepegawaian BPPD Sidoarjo Siska Wati.

Gus Muhdlor ditetapkan sebagai tersangka bersama Kepala BPPD, Ari Suryono, dan Kasubbag BPPD, Siska Wati.

Mereka diduga terlibat dalam pemotongan insentif ASN BPPD Kabupaten Sidoarjo dengan besaran potongan mulai dari 10 persen hingga 30 persen dari insentif yang seharusnya diterima.

Menurut KPK, total dana hasil pemotongan insentif tersebut mencapai Rp 2,7 miliar. Dalam OTT, penyidik juga menemukan uang tunai sebesar Rp 69,9 juta yang diduga terkait dengan praktik korupsi tersebut.

Gus Muhdlor yang kini ditahan oleh KPK, disinyalir memiliki peran sentral dalam mengatur pemotongan insentif tersebut.

Kewenangannya sebagai bupati memungkinkannya untuk mempengaruhi pengelolaan insentif kinerja di lingkungan BPPD, terutama dalam hal pengumpulan pajak dan retribusi.

Sementara terdakwa Ari Suryono dan siska Wati dalam berkas terpisah telah menerima vonis dari Majelis Hakim yang diketuai Ni Putu Sri Indayani dan dua hakim anggota yakni Athoillah dan Ibnu Abbas Ali.

Untuk terdakwa Ari Suryono divonis 5 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 4 bulan.

Tak hanya itu Ari Suryono juga dijatuhi membanyar ubg pengganti sebesar Rp2,7 miliar.

Bila dalam tempo satu bulan tak nembayar maka harta benda Ari Suryono disita.

Dan bila harta benda yang disita kemudian dilelang belum mencukupi, maka Ari Suryono akan mengganti dengan menjalani hukuman 2 tahun bui.

Sedangkan Siska Wati divonis 4 tahun dan denda Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan.