Rabu, 23 Oktober 2024


Trenggalek - KABARPROGRESIF.COM Padatnya kegiatan dalam mengelola Kamtibmas yang kondusif terutama menjelang Pilkada serentak 2024 tidak membuat Kapolres muda ini menjadi kendor. Sebaliknya, ditengah kesibukannya masih menyempatkan diri melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Mapolsek Karangan dan Pogalan.

Didampingi sejumlah pejabat utama, Kapolres Trenggalek AKBP Indra Ranu Dikarta, S.I.K. menyambangi Polsek Karangan dan Pogalan untuk bertatap muka bersama anggota sekaligus silaturahmi dan sharing dengan para tokoh masyarakat setempat. Selasa, (23/10).

Di Mapolsek Pogalan, AKBP Indra berkenan meresmikan ruang pelayanan SKCK yang baru saja direnovasi dan diperbaiki sehingga lebih presentatif dalam upaya meningkatkan kualitas dan standar pelayanan.

Dalam acara yang mengambil tempat di aula Mapolsek tersebut, AKBP Indra menekankan agar seluruh anggota bersinegi bersama stakeholder maupun tokoh masyarakat untuk bersama-sama mensukseskan Pilkada serentak 2024 yang pelaksanaannya tinggal menghitung hari.

“Jangan under estimate. Tetap tingkatkan kewaspadaan. Apalgi gudang logistik Pilkada berada di wilayah Kecamatan Karangan. Bangun sinegitas dan harmonisasi yang baik dengan setiap elemen masyarakat.” Ujarnya.

Pihaknya mengatakan bahwa selain aman dan lancar, salah satu indikator keberhasilan Pilkada adalah tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi. 

Oleh sebab itu, pihaknya meminta agar semua bekerjasama mendorong masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada hari encoblosan tanggal 27 Novenmber 2024 mendatang.

“Perlu saya ingatkan kembali bahwa posisi Polri adalah Netral. Ini sudah final. Fokus tugas Polri adalah pengamanan.” Imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut, AKBP Indra juga menyoroti masih tingginya angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Trenggalek. berbagai upaya kepolisian telah tergelar untuk menekan hal tersebut. 

Namun demikian, semua tidak akan berhasil optimal tanpa dukungan dan peran serta dari masyarakat secara luas.

“Kebetulan juga saat ini kita masih menggelar Operasi Zebra Semeru 2024, mulai tanggal 14 sampai 27 Oktober 2024 mendatang. Tolong kepada bapak ibu yang hadir untuk membantu mensosialisasikan kepada masyarakat secara luas. Patuhi aturan berlalu lintas karena kecelakaan diawali dari pelanggaran lalu lintas.” Ujarnya.

Selain itu, untuk mendukung pemeliharaan Kamtibmas yang mantap, AKBP Indra mengintruksikan Bhabinkamtibmas agar senantiasa update perkembangan situasi di desa binaan masing - masing, Bhabinkamtibmas adalah garda terdepan Polri yang berada di tengah masyarakat.

“Saat ini marak penipuan yang berawal dari penggunaan Media Sosial, Bhabinkamtibmas tolong lakukan imbauan secara masif. Sambangi warga, berikan edukasi dan sosialisasi, jangan sampai ada lagi masyarakat yang menjadi korban.” Tambahnya.

Pihaknya menambahkan, beberapa waktu terakhir wilayah Kabupaten Trenggalek digyur hujan cukup deras yang mengakibatkana terjadinya tanah longsor di beberapa tempat, bahkan sebuah jembatan di Munjungan terputus.

“Kami imbau agar masyarakat lebih waspada dan hati-hati, terutama yang berdomisili di wilayah perbukitan atau pegunungan dan berdekatan dengan tebing tanah. Beberapa kejadian kemarin seperti di Pule dan Watulimo, longsor menimpa rumah warga.” Ucapnya.

Sebagai penutup, orang nomor satu dijajaran Polres Trenggalek ini menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran Polsek Karangan berikut seluruh elemen masyarakat yang telah berkontribusi positif dalam menjaga keamanan sehingga wilayah kecamatan Karangan dan Pogalan senantiasa kondusif.



Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan rasuah dalam proses kerja sama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry. Satu saksi berinisial BP diperiksa penyidik pada Selasa, 22 Oktober 2024.

“Saksi BP hadir, didalami terkait dengan kelayakan kapal PT JN (Jembatan Nusantara),” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Selasa, 22 Oktober 2024.

Tessa cuma mau memerinci inisial saksi itu. Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun dia adalah Kepala SBU Marine and Offshore Migas PT BKI Budi Prakoso.

“Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih,” ujar Tessa.

KPK enggan memerinci jawaban para saksi kepada penyidik. Informasi serupa sejatinya mau diperdalam dengan memeriksa saksi berinisial MS, namun, dia tidak hadir.

“Saksi MS meminta penjadwalan ulang di minggu depan kepada penyidik,” ucap Tessa.

Teranyar, KPK menyita 15 aset tanah dan bangunan senilai ratusan miliar dari tangan pemilik PT Jembatan Nusantara Group Adjie. Salah satu aset yang diambil berada di Jakarta.

Dalam perkembangan kasus ini, KPK mengungkap adanya pembelian 53 kapal yang dilakukan ASDP Indonesia Ferry dari Jembatan Nusantara. 

Semuanya dibeli dalam kondisi bekas, padahal, dana yang disiapkan bisa untuk mendatangkan unit baru.

Proses akuisisi ini bukan cuma pembelian kapal bekas. ASDP Indonesia Ferry turut diberikan utang Jembatan Nusantara sebesar Rp600 miliar.

Perkara itu disidik sejak 11 Juli 2024. Para tersangka yang ditetapkan sudah masuk dalam daftar pencegahan Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).



Pasuruan - KABARPROGRESIF.COM Dalam ajang Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Karate Piala Panglima TNI, tiga anggota Samapta Polres Pasuruan Kota berhasil mencatatkan prestasi yang membanggakan. 

Keberhasilan ini bukan hanya menambah koleksi medali, tetapi juga menunjukkan dedikasi dan semangat juang yang tinggi dari anggota Polres Pasuruan Kota. Selasa (22/10/2024).

Bripda Firman Gentur Permana menjadi sorotan utama dengan meraih juara kedua dalam kategori Kumite -75 KG TNI/POLRI Putra. Selain itu, Firman juga berhasil mengantarkan Polres Pasuruan Kota meraih juara kedua dalam kategori Kumite Beregu TNI/POLRI. Prestasi ini mencerminkan kerja keras dan latihan intensif yang telah dilakukan oleh Firman.

Tak kalah hebat, Bripda Ahmad Alaydrus juga menorehkan prestasi yang patut diapresiasi dengan meraih juara ketiga di kategori Kumite -60 KG TNI/POLRI Putra. 

Pencapaian ini menunjukkan bahwa dengan semangat dan ketekunan, setiap tantangan dapat dilalui dengan baik.

Bripda Firman Ghani juga memberikan kontribusi yang signifikan dengan meraih juara kedua di kategori Kumite +84 KG TNI/POLRI Putra. Keberhasilannya menjadi salah satu penanda bahwa anggota Samapta tidak hanya siap menghadapi tantangan di lapangan, tetapi juga mampu bersaing di tingkat nasional.

Kapolres Pasuruan Kota mengapresiasi tinggi atas prestasi yang diperoleh Bripda Firman Gentur Permana, Bripda Ahmad Alaydrus, dan Bripda Firman Ghani yang berhasil meraih prestasi gemilang dalam Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Karate Piala Panglima TNI.

“Saya sangat mengapresiasi kerja keras dan semangat yang ditunjukkan oleh rekan-rekan semua. Meraih juara bukan hanya sekadar trofi, tetapi juga mencerminkan dedikasi dan disiplin yang kalian miliki,” ujarnya.

Ia berharap, prestasi ini dapat memotivasi anggota lainnya untuk terus berlatih dan berprestasi, baik dalam bidang olahraga maupun tugas sehari-hari.

Dengan semangat juang yang ditunjukkan, diharapkan para anggota Samapta dapat terus berprestasi dan menginspirasi generasi muda untuk mengikuti jejak mereka dalam dunia olahraga, khususnya karate. 

Selamat untuk Bripda Firman Gentur Permana, Bripda Ahmad Alaydrus, dan Bripda Firman Ghani.



Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengaku akan bertandang ke markas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Hal ini disampaikannya usai bertemu Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan.

"Nanti saya juga dalam waktu dekat akan datang ke KPK untuk hal yang sama," kata Maruarar di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa, 22 Oktober 2024.

Namun, dia belum bisa memastikan waktu kunjungannya ke Lembaga Antirasuah itu. Politikus Gerindra ini mengaku akan mengatur waktu bersama Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementeri Perumahan dan Kawasan Permukiman.

"Saya sudah minta Sekjen dari Kementerian saya untuk menghubungi Sekjen KPK untuk minta waktu," ungkap Maruarar.

Maruarar mengatakan dirinya perlu bertemu dengan pimpinan KPK. Sebab, di Gedung Merah Putih itu juga banyak kasus yang objek sitaannya adalah tanah.

"Yang sebaiknya menurut kami digunakan untuk masyarakat, terutama masyarakat kecil. Itu bisa nanti dengan teman-teman para kalangan dunia usaha bisa bersinergi untuk bisa bergotong royong membangun rumah untuk rakyat ini," ungkap dia.

Maruarar menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menekankan untuk melakukan pemerataan dengan cepat dan masif. Kemudian, melakukan kepastian hukum terhadap sebuah kasus.

Maruarar menyambangi Gedung Kejagung bertemu Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin pada Selasa siang, 22 Oktober 2024. 

Bersama Burhanuddin, dia membahas soal pengadaan lahan untuk membangun 5 juta unit rumah bagi rakyat kecil.

Program tersebut merupakan mandat dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk merespons cepat kebutuhan masyarakat dalam memperoleh tempat tinggal. 

Maruarar mengaku akan mengupayakan program itu dalam 100 hari kerja.

“Kita harus bergerak cepat dan mencari solusi untuk dapat memanfaatkan lahan-lahan sitaan dari para koruptor yang dapat dipergunakan oleh rakyat sebagai tempat tinggal. Lahan-lahan tersebut banyak yang berada di wilayah strategis seperti Jabodetabek,” ujar Maruarar.

Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan bahwa program membangun 5 juta unit rumah bagi masyarakat itu membutuhkan dukungan bersama agar dapat terlaksana dan tercapai sesuai target. 

Salah satunya, Korps Adhyaksa karena menaungi beberapa tanah sitaan negara.

"Oleh karenanya, kami akan sinergikan dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman agar tanah-tanah tersebut dapat digunakan untuk kepentingan rakyat. Tentunya hal itu memerlukan mekanisme dan waktu dalam pengerjaannya,” kata Jaksa Agung.

Kejaksaan bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman disebut telah memulai proses pengadaan lahan tersebut. 

Targetnya tak lama lagi sudah ada kejelasan mengenai jumlah luas tanah yang dapat diserahkan kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk dipergunakan membangun rumah bagi rakyat kecil.



Palembang - KABARPROGRESIF.COM Wakapolda Sumsel Brigjen Pol M.Zulkarnain SIK,MSi didampingi Karo SDM Polda Sumsel Kombes Pol Sudrajad Hariwibowo SIK,MSi ,dan Kabag Watpers AKBP Fachrudin Jaya,SIK melepas tim atlet pencak silat Polda Sumsel yang akan ikut berlaga di Piala Panglima TNI tahun 2024 Selasa (22/10/2024).

Atlet yang dilepas sebanyak 14 orang, enam diantaranya perempuan serta dua sebagai pelatih. 14 orang tersebut merupakan personel jajaran Polda Sumsel dari berbagai Satker Polda Sumsel dan Polres Jajaran

Pelepasan atlet pencak silat yang dilakukan di Loby depan Mapolda Sumsel Selasa (22/10/2024) siang.

Wakapolda Sumsel Brigjen Pol Zulkarnain mengatakan kejuaraan ini untuk mewadahi dan meningkatkan kemampuan beladiri bagi anggota Polri khususnya beladiri pencak silat.

Selain itu sebagai sarana untuk menjaring potensi-potensi atlet silat yang berasal dari seluruh anggota Polri.

“Saya menyampaikan apresiasi dan rasa bangga kepada karo SDM Polda Sumsel selaku ketua tim dan seluruh personel yang telah berlatih dengan giat dan penuh semangat untuk menghadapi kejuaraan pencak silat ini. Dan dari Kontingen Polda Sumsel akan mengirimkan sebanyak 14 orang atlet,” ungkap wakapolda.

Jenderal bintang satu di pundak ini juga mengatakan kejuaraan ini juga sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), melalui olahraga beladiri dalam rangka mendukung personel Polri yang presisi guna mewujudkan Indonesia maju.

Mengingat pentingnya event ini, Kapolda berpesan kepada kontingennya agar seluruh atlet yang terlibat agar mematangkan kesiapan.

“Matangkan kesiapan, baik secara fisik maupun mental, serta tetap menjunjung tinggi sportivitas. Para pelatih agar mengerahkan segala kemampuan dan keterampilan untuk diberikan kepada atlet yang akan bertanding,” tutupnya.

Sementara itu Karo SDM Polda Sumsel Kombes Pol Sudrajad Hariwibowo

SIK,MSi, melalui Kabag Watpers AKBP Fachrudin Jaya, SIK mengatakan setelah pelepasan diagendakan para Atlet Polda Sumsel ini,akan berangkat untuk mengikuti Kejuaraan Pencak Silat Piala Panglima tahun 2024 yang akan dilaksanakan di padepokan Pencak Silat TMII Jakarta Timur , Fachrudin Jaya berpesan para Atlet untuk menjaga Kesehatan serta tetap Semangat dalam bertanding dan dapat menjaga nama baik institusi Polri khususnya Polda Sumsel," tutupnya



Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Dinas Peternakan Jawa Timur (Jatim) untuk mendalami kasus dugaan suap pengurusan dana hibah, beberapa waktu lalu. Penyidik mengendus adanya anomali dalam pengadaan hewan ternak di sana.

“Jadi dari kegiatan pengeledahan tersebut memang sementara di dalami keterlibatan atau keterkaitan adanya penyimpangan untuk hibah-hibah sebagaimana yang tadi sudah disampaikan tapi masih didalami ada sapi, ada kambing, ada ikan,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 22 Oktober 2024.

Tessa enggan memerinci penyimpangan yang ditemukan penyidik. Hal itu masih jadi materi penyidikan.

“Ini masih didalami dan dilakukan analisa oleh teman-teman pendidik sampai sejauh mana, bila ditemukan adanya penyimpangan. Jadi kita tunggu aja sama-sama itu,” ucap Tessa.

KPK menetapkan 21 tersangka dalam perkara ini. Sebanyak empat orang berstatus penerima suap dan 17 lainnya pemberi.

KPK masih ogah memerinci identitas mereka. Namun, tiga tersangka penerima berstatus penyelenggara negara dan satu sisanya staf pejabat.

Sementara itu, 15 tersangka pemberi merupakan pihak swasta. Dua sisanya berstatus sebagai penyelenggara negara.

Kasus ini sebelumnya menjerat mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak. 

Dia sudah dinyatakan bersalah dan divonis sembilan tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa, 29 September 2023.

Sahat didakwa bersalah menerima suap dana hibah Pemprov Jatim senilai Rp39,5 miliar. 

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Sahat T Simanjuntak dengan penjara selama 9 tahun," kata Ketua Majelis Hakim I Dewa Suardhita. Vonis 9 tahun penjara ini lebih rendah daripada tuntutan jaksa KPK. Pada sidang sebelumnya 8 September, Sahat dituntut jaksa 12 tahun penjara. 

Selain vonis penjara 12 tahun, terdakwa Sahat juga dikenai denda Rp1 milliar subsider 6 bulan. Politisi Partai Golkar tersebut juga diwajibkan membayar uang pengganti senilai Rp39,5 miliar. 

Apabila tidak mampu membayar, harta benda terdakwa akan disita jaksa untuk dilelang dan hasilnya diserahkan negara. Jika hartanya tidak mencukupi maka harus diganti dengan pidana penjara selama 4 tahun.



Rembang - KABARPROGRESIF.COM Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ribut Hari Wibowo, melakukan kunjungan silaturahmi dengan para tokoh agama di Kabupaten Rembang, Kunjungan ini bertujuan untuk memperkenalkan diri sekaligus mempererat hubungan dengan para ulama untuk bersama sama menjaga kamtibmas di tengah Pilkada 2024.

Didampingi oleh Dir Intelkam Polda Jateng Kombes Pol Bayu Aji dan Kapolres Rembang, Kapolda mengunjungi sejumlah ulama karismatik, seperti KH. Mustofa Bisri (Gus Mus), KH. A. Bahauddin Nursalim (Gus Baha’), KH. M. Za’im Ahmad Maksum (Gus Zaim), dan KH. Abdullah Ubab Maimoen (Gus Ubab). Pertemuan ini penting sebagai sinergi antara kepolisian dan tokoh agama dalam menjaga kamtibmas.

Kapolda Jateng menjelaskan bahwa selain memperkenalkan diri sebagai Kapolda Jateng yang baru, tujuan kunjungan ini adalah untuk meminta doa restu dari para ulama agar Polda Jateng dapat melaksanakan tugas pengamanan Pilkada 2024 dengan baik.

“Kami memohon doa dan restu dari para ulama, para kyai, agar kami diberi kekuatan dan kebijaksanaan dalam menjalankan tugas menjaga keamanan di Jawa Tengah, harapan kami, Pilkada 2024 dapat berlangsung dengan aman dan damai” ujar Kapolda.

Selain itu, Kapolda Jateng juga berharap agar para ulama senantiasa memberikan masukan yang terbaik kepada Polda Jateng, terutama dalam menjaga kamtibmas di tengah masyarakat.

“ Kami sangat berharap para alim ulama terus memberikan masukan yang terbaik bagi kami, agar bisa bersama-sama menjaga situasi yang aman di Jawa Tengah, terutama menjelang Pilkada,” tambahnya.

Para tokoh agama yang dikunjungi menyambut baik niat Kapolda Jateng dan menyatakan dukungan penuh mereka terhadap upaya Polda Jateng dalam menjaga keamanan. 

Mereka juga menekankan pentingnya menjaga kerukunan antarumat beragama serta menegaskan kesiapan mereka untuk bekerja sama dalam menjaga situasi kamtibmas yang kondusif selama masa Pilkada 2024.

“Kami ucapkan selamat datang dan selamat bertugas di Jawa Tengah. Insya Allah, kami akan selalu mendukung segala upaya Polda Jateng dalam menjaga kedamaian dan kerukunan,” ungkap Gus Mus.

Dengan silaturahmi ini sinergi antara Polda Jateng dan para tokoh agama akan terus terjalin erat, tidak hanya selama Pilkada 2024, tetapi juga dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat secara berkelanjutan.

Kapolda Jateng Irjen Pol Ribut Hari Wibowo pun menegaskan komitmennya untuk selalu mendengarkan aspirasi dan masukan dari para ulama demi menciptakan situasi yang kondusif, sehingga keamanan dan kerukunan di wilayah Jawa Tengah dapat terjaga dengan baik.




Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita 15 tanah dan bangunan terkait kasus dugaan rasuah dalam proses kerja sama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). 

Salah satu hunian yang disita ada di Pondok Indah, Jakarta Selatan dan Menteng, Jakarta Pusat.

“Ada beberapa lokasi di daerah Pondok Indah, Jakarta Selatan ada empat lokasi di Bogor satu lokasi, di Menteng, Jakarta Pusat satu lokasi,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 22 Oktober 2024.

KPK juga menyita sejumlah tanah dan bangunan di luar Jakarta. Sebagian ada di Surabaya.

“(Kemudian yang disita) di Darmo Surabaya tiga lokasi, dan ada juga (di) Graha Familly Surabaya dua lokasi,” ucap Tessa.

Sebanyak 15 tanah dan bangunan itu disita dari tangan pemilik PT Jembatan Nusantara Group Adjie. Nilai asetnya menyentuh ratusan miliar rupiah.

Dalam perkembangan kasus ini, KPK mengungkap adanya pembelian 53 kapal yang dilakukan ASDP Indonesia Ferry dari Jembatan Nusantara. 

Semuanya dibeli dalam kondisi bekas, padahal, dana yang disiapkan bisa untuk mendatangkan unit baru.

Proses akuisisi ini bukan cuma pembelian kapal bekas. ASDP Indonesia Ferry turut diberikan utang Jembatan Nusantara sebesar Rp600 miliar.

Perkara itu disidik sejak 11 Juli 2024. Para tersangka yang ditetapkan sudah masuk dalam daftar pencegahan Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).



Tanjungbalai - KABARPROGRESIF.COM Sat Polairud Polres Tanjungbalai terus berupaya menjaga keamanan wilayah perairan Tanjung balai, melakukan patroli perairan, penjagaan dan monitoring keluar masuk kapal di wilayah perairan Tanjung balai menggunakan kapal patroli II-1023

Kegiatan patroli perairan berlangsung pada hari Selasa (22 Oktober 2024) sekira Pukul 15.30 Wib, dilaksanakan personil AIPTU Holid, BRIPKA Juanda dan BRIPTU Pramata Putra S.H.

Kapolres Tanjungbalai AKBP. Yon Edi Winara SH. SIK. MH melalui Kasat Polairud AKP. M.Tanjung.SH menjelaskan, “di posisi posisi koordinat N 2° 59′ 33.4068″ E 99° 49′ 10.974”

Personil mengejar satu unit kapal yang datang dari arah laut menuju perairan Tanjung balai

Lanjut Kasat, “Beberapa menit pengejaran kapal tersebut berhasil dihentikan dan diperiksa terkait muatan kapal.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mengantisipasi barang ilegal, Narkoba, Ballpres, penyalahgunaan BBM, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Pekerja Migran Indonesia (PMI) Yang tidak sesuai prosedur dan Kejahatan lainnya. “Tutur Kasat

“Dari hasil pemeriksaan kapal tersebut tanpa nama dan tanpa tanda selar, berisikan belanjaan dan alat tangkap jaring, tidak ditemukan barang ilegal atau pelanggaran hukum,

“Selanjutnya personil memberikan himbauan kepada nakhoda kapal atas nama PUTRA agar Gunakan alat tangkap yang Ramah lingkungan. “Pungkas Kasat.



Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi untuk mendalami kasus dugaan suap tiga proyek di Kalimantan Selatan (Kalsel). Sejumlah uang terkait perkara diambil penyidik.

“Informasi yang kami dapatkan dari rekan-rekan penyidik untuk penggeledahan di beberapa lokasi ditemukan dokumen, barang bukti elektronik, serta uang dengan jumlah kurang dari Rp300 juta,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 22 Oktober 2024.

Tessa enggan memerinci lokasi pasti penggeledahan tersebut. 

Tapi, dia membenarkan salah satu lokasi yang disambangi penyidik merupakan kediaman pribadi dan rumah dinas Gubernur Kalsel Sahbirin Noor alias Paman Birin.

“Informasi yang kami dapatkan, benar (rumah dinas dan kediaman pribadi Sahbirin),” ujar Tessa.

Uang yang ditemukan itu bakal dianalisis KPK dengan memeriksa sejumlah saksi. Pihak yang bakal dipanggil kini masih dirahasiakan.

OTT di Kalsel berkaitan dengan dugaan rasuah pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara. 

KPK menemukan uang Rp12,1 miliar dari upaya paksa tersebut.

KPK menetapkan tujuh tersangka dalam OTT di Kalsel. Mereka yakni Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, Kadis PUPR Kalsel Ahmad Solhan, Kabid Cipta Karya Yulianti Erlynah, pengurus Rumah Tahfidz Darussalam Ahmad, Plt Kabag Bagian Rumah Tangga Gubernur Kalsel Agustya Febry Andrean, dan dua pihak swasta Sugeng Wahyudi serta Andi Susanto.

Hanya Paman Birin yang belum ditahan KPK karena tidak tertangkap. Enam sisanya sudah mendekam di rutan yang ditentukan selama 20 hari pertama.



Maluku - KABARPROGRESIF.COM Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol. Midi Siswoko, S.I.K., didampingi Karo SDM Polda Malut, menerima kunjungan silaturahmi dari Tim Biro Psikologi SSDM Mabes Polri pada Selasa (22/10/2024) di ruang kerjanya.

Kunjungan ini dihadiri oleh Ketua Tim Biro Psikologi SSDM Mabes Polri, Kombes Pol. Hary Prasetya, beserta tim.

Dalam sambutannya, Ketua Tim Biro Psikologi mengungkapkan rasa syukurnya atas kesempatan berkunjung ke Polda Malut serta mengapresiasi sambutan hangat yang diberikan oleh Kapolda dan jajarannya.

Ia menjelaskan bahwa tujuan kunjungan ini adalah untuk melaporkan persiapan kegiatan yang akan diselenggarakan pada 23 Oktober 2024 di Jikomalamo, Ternate.

Kegiatan yang bertema “Support Psikologi” ini difokuskan pada dukungan terhadap kesehatan mental serta kesejahteraan psikologis personel Polri, terutama di Polda Maluku Utara.

“Kami memahami tugas polisi tidak hanya menuntut kekuatan fisik, tetapi juga membutuhkan ketahanan mental yang kuat. Program ini bertujuan memberikan dukungan psikologis melalui pelatihan, konseling, serta pendampingan agar personel lebih siap menghadapi tantangan di lapangan,” jelasnya.

Sementara itu, Kapolda Malut menyambut baik kedatangan Tim Biro Psikologi SSDM Mabes Polri dan menyatakan bahwa kehadiran mereka merupakan bentuk dukungan penting untuk kesejahteraan mental personel Polda Malut.

Ia juga berharap agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan sukses serta memberikan manfaat nyata bagi personel dalam meningkatkan profesionalisme dan pelayanan kepada masyarakat.

Di akhir pertemuan, Kapolda mengucapkan terima kasih kepada Tim Biro Psikologi SSDM Mabes Polri atas perhatian dan dukungan yang telah diberikan.



Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Kasi Pengumuman Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur (Jatim) Windhu Sugiharto membenarkan tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

"Benar, kita melakukan penangkapan tiga hakim di Surabaya,” ujar Windhu dalam keterangannya, Rabu (23/10).

Tetapi, Windhu enggan menjelaskan lebih lanjut soal kaitan penangkapan tersebut dengan kasus apa. 

“Terkait detail perkaranya, nanti Kejagung yang akan menjelaskan,” ucap Windhu.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung menangkap tiga hakim PN Surabaya. 

Tiga hakim tersebut adalah HA, ED dan M.

Ketiganya diduga ditangkap terkait suap. Penangkapan dilakukan pagi tadi sekitar pukul 09.00 WIB.

Infonya ketiga hakim dibawa ke Polda Jatim. 

Didapati uang diduga suap di apartemen Hakim Heru di kawasan Jalan Tidar.

Sumber yang enggan menyebutkan namanya mengatakan ketiga hakim saat ini masih menjalani pemeriksaan.

"Ya ada tiga hakim, masih kita kembangkan ke banyak tempat,” ujar sumber tersebut.

Humas PN Surabaya masih belum bisa dikonfirmasi terkait kabar tersebut. 

Ditelepon tidak diangkat, di whatsaap tidak merespon.


Narkoba

BTemplates.com

Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Translate

Hukum

Metropolis

Nasional

Pidato Bung Tomo


Hankam

Popular Posts

Blog Archive