KPK Kaitkan Investasi Taspen di IIM dengan Penanganan Kasus Korupsi

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan rasuah berupa investasi fiktif di PT Taspen (Persero). Satu saksi berinisial TH diperiksa penyidik pada Selasa, 22 Oktober 2024.

“Saksi TH hadir dan didalami terkait dengan investasi PT Taspen pada PT IIM,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Rabu, 23 Oktober 2024.

Tessa cuma mau memerinci insial saksi itu. Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun dia adalah Direktur PT IIM Thomas Hermanto.

“Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih,” ujar Tessa.

Sebanyak empat saksi berinisial CR, I, KMH, RHS, dan DH mangkir dari pemanggilan KPK terkait kasus ini, kemarin. Mereka semua meminta hari pemeriksaan diganti.

CR meminta diperiksa penyidik pada 30 Oktober 2024. Sementara itu, I, KMH, RHS, dan DH meminta diperiksa KPK pada 29 Oktober 2024.

KPK telah menggeledah sejumlah tempat untuk mendalami kasus ini. Salah satunya yakni Kantor PT Taspen, dan sebuah perusahaan swasta di SCBD, Jakarta Selatan.

KPK mencegah dua orang dalam kasus ini. Mereka yakni, Direktur Utama nonaktif PT Taspen Antonius Nicholas Stephanus Kosasih, dan Direktur Utama PT Insight Investments Management Ekiawan Heri Primaryanto.

Kasus ini berawal dari laporan masyarakat. KPK menaikkan perkaranya ke tahap penyidikan, dan sudah menetapkan tersangka.

Read More

Polres Flores Timur dan Satbrimob Polda NTT Gelar Patroli Jalan Kaki di Desa Bogalima, Adonara Barat

Flores - KABARPROGRESIF.COM Personel Polres Flores Timur bersama Satuan Brimob Polda NTT menggelar patroli jalan kaki di sekitar Desa Bogalima, Kecamatan Adonara Barat, Rabu (23/10/2024).

Patroli ini merupakan bagian dari upaya pengamanan di wilayah yang baru-baru ini terdampak bentrokan antarwarga. 

Tujuannya adalah untuk memastikan situasi keamanan tetap terkendali serta memberikan rasa aman bagi warga yang masih berada di desa tersebut.

Patroli dimulai pada malam hari dengan personel gabungan menyusuri jalan-jalan utama dan area pemukiman di Desa Bogalima. 

Selama patroli, mereka melakukan dialog dengan warga, menyampaikan imbauan agar masyarakat tetap tenang dan bekerja sama menjaga keamanan lingkungan.

Kasat Samapta Polres Flores Timur, Iptu Frietz Y. Letik, yang turut memimpin patroli tersebut, menyatakan bahwa kehadiran aparat di lapangan bertujuan untuk mencegah potensi konflik lanjutan. 

“Patroli ini kami lakukan sebagai langkah preventif. Kami ingin memastikan bahwa situasi di Desa Bogalima tetap kondusif dan tidak ada potensi bentrokan susulan. Kehadiran kami di sini juga untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat,” ujar Iptu Frietz Y. Letik.

Selain patroli rutin, personel juga memberikan pemahaman kepada warga tentang pentingnya menjaga kerukunan dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang bisa memicu konflik. 

Dengan adanya kehadiran aparat secara fisik, diharapkan dapat meredakan ketegangan yang masih ada di masyarakat.

“Kami akan terus melaksanakan patroli secara berkala untuk menjaga keamanan di wilayah ini, terutama di lokasi-lokasi yang dianggap rawan. Kami berharap masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan tenang dan tanpa rasa khawatir,” tambah Iptu Frietz Y. Letik.

Kegiatan patroli ini diharapkan dapat menciptakan suasana yang lebih kondusif di Desa Bogalima. 

Polres Flores Timur dan Satbrimob Polda NTT akan terus melakukan pengamanan dan pengawasan hingga situasi benar-benar stabil, sehingga masyarakat dapat menjalani keseharian mereka dengan aman.

Read More

KPK Usut Anggota DPRD Jatim Terima Fee Dana Hibah

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami pemberian fee terhadap anggota DPRD Provinsi Jawa Timur lewat sejumlah tersangka dari pihak swasta yang diperiksa pada Selasa (22/10).

Pemeriksaan saksi itu merupakan bagian dari penyidikan kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (Pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021-2022.

"Para terperiksa hadir. Mereka didalami terkait dengan proses pengajuan dana hibah dan pemberian fee kepada anggota DPRD," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Rabu (23/10).

Mereka yang diperiksa yaitu Sukar selaku mantan Kepala Desa Karanganom Kabupaten Tulung Agung serta Wawan Kristiawan, A. Royan, Jodi Pradana Putra dan Mashudi yang merupakan wiraswasta.

Pemeriksaan tersebut dilakukan tim penyidik KPK di Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur, Jalan Raya Bandara Juanda Nomor 38, Sidoarjo.

KPK seyogianya juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Anwar Sadad, Selasa kemarin. Namun, yang bersangkutan mangkir.

"Terperiksa tak hadir, mengirimkan surat meminta penjadwalan ulang namun tanpa menyebutkan alasan ketidakhadirannya," ucap Tessa.

Sejumlah saksi lain seperti Imam Mukozali, Arli Fauzi dan Fahri yang merupakan pihak swasta juga tidak menghadiri pemeriksaan di Kantor BPKP Jawa Timur. Sedangkan saksi atas nama Muh. 

Salim Imron tidak bisa hadir karena sedang stroke.

Tim penyidik pada pemeriksaan kemarin turut mendalami kronologi pengajuan, pencairan dan pemotongan dana hibah untuk pokmas lewat saksi Machmudatul Fatchiyah dan Nur Istianah (swasta) serta Anik Maslachah (Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur).

KPK telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka. Terdiri dari empat orang penerima suap dan 17 lainnya sebagai pemberi.

Adapun dari empat tersangka tersebut, tiga orang merupakan penyelenggara negara. Satu lainnya ialah staf dari penyelenggara negara.

Sementara untuk 17 tersangka pemberi, sebanyak 15 di antaranya adalah pihak swasta dan dua lainnya penyelenggara negara.

Pada tanggal 26 Juli 2024 lalu, KPK mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 965 Tahun 2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri untuk 21 orang.

Mereka atas nama KUS (Penyelenggara negara/Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur); AI (Penyelenggara negara/Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur); AS (Penyelenggara negara/Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur); BW, JPP, HAS, dan SUK (swasta).

Kemudian AR, WK, AJ, MAS, AA, AH (swasta) dan FA (Penyelenggara negara/Anggota DPRD Kabupaten Sampang).

MAH (Penyelenggara negara/Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur), JJ (Penyelenggara negara/Anggota DPRD Kabupaten Probolinggo), serta AYM, RWS, MF, AM, dan MM dari pihak swasta.

Adapun sejak tanggal 15 hingga 18 Juli 2024 tim penyidik KPK telah melakukan serangkaian kegiatan di Kota Surabaya berupa pemeriksaan saksi-saksi serta penyitaan dokumen-dokumen terkait perkara.

Read More

KPK Panggil Eks Wakil Ketua DPRD Jatim Terkait Suap Dana Hibah

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan suap dalam pengurusan dana hibah di Jawa Timur (Jatim). 

Mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Achmad Iskandar (AI) dipanggil penyidik hari ini, 23 Oktober 2024.

“Pemeriksaan dilakukan di BPKP perwakilan Provinsi Jatim,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Rabu, 23 Oktober 2024.

Selain Achmad, KPK juga memanggil sepuluh saksi lain berinisial KA, UB, MN, MBM, SYD, AF, RWR, AH, AYM, dan BW. Satu di antara mereka yakni mantan staf pada Sekretariat DPRD Jatim Bagus Wahyudyuno.

Tessa enggan memerinci informasi yang mau diulik penyidik dengan pemanggilan sebelas saksi itu. Mereka semua diharap kooperatif.

KPK menetapkan 21 tersangka dalam perkara ini. Sebanyak empat orang berstatus penerima suap dan 17 lainnya pemberi.

KPK masih ogah memerinci identitas mereka. Namun, tiga tersangka penerima berstatus penyelenggara negara dan satu sisanya staf pejabat.

Sementara itu, 15 tersangka pemberi merupakan pihak swasta. Dua sisanya berstatus sebagai penyelenggara negara.

Kasus ini sebelumnya menjerat mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak. 

Dia sudah dinyatakan bersalah dan divonis sembilan tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa, 29 September 2023.

Sahat didakwa bersalah menerima suap dana hibah Pemprov Jatim senilai Rp39,5 miliar. 

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Sahat T Simanjuntak dengan penjara selama 9 tahun," kata Ketua Majelis Hakim I Dewa Suardhita. Vonis 9 tahun penjara ini lebih rendah daripada tuntutan jaksa KPK. Pada sidang sebelumnya 8 September, Sahat dituntut jaksa 12 tahun penjara. 

Selain vonis penjara 12 tahun, terdakwa Sahat juga dikenai denda Rp1 milliar subsider 6 bulan. 

Politisi Partai Golkar tersebut juga diwajibkan membayar uang pengganti senilai Rp39,5 miliar. 

Apabila tidak mampu membayar, harta benda terdakwa akan disita jaksa untuk dilelang dan hasilnya diserahkan negara. 

Jika hartanya tidak mencukupi maka harus diganti dengan pidana penjara selama 4 tahun.

Read More

Tim Supervisi Dari Polda Jateng Kunjungi Polres Rembang Terkait Ops Zebra Candi 2024

Rembang - KABARPROGRESIF.COM Polres Rembang bersama Polresta Pati menerima tim supervisi Operasi Zebra Candi 2024 dari Polda Jateng, Rabu (23/10/2024). 

Tim supervisi di pimpin oleh AKBP Endhie Pratama, S.I.K.,M.M. diwakili Kompol Ferdy Kastalani, S.I.K.,M.I.K. dengan tim rombongan.

Tim supervisi di sambut langsung oleh Kapolres Rembang AKBP Suryadi, S.I.K.,M.H. di wakili Wakapolres Kompol M. Fadhlan, S.H.,S.I.K.,M.H. bersama perangkat Operasi. 

Selanjutnya tim melakukan pemeriksaan kelengkapan operasi Ops Zebra Candi 2024 yang bertempat di Ruang Aula Sarja Arya Racana Mapolres Rembang.

Wakapolres Rembang saat menyambut tim menyampaikan ucapan selamat datang kepada tim supervisi dari Polda Jateng. 

Pihaknya siap untuk menerima supervisi dan dilakukan pemeriksaan administrasi terkait Operasi Zebra Candi 2024.

Sementara itu, Ketua Tim supervisi AKBP Endhie Pratama, S.I.K.,M.M. melalui Kompol Ferdy Kastalani, S.I.K.,M.H. mengatakan bahwa supervisi dilakukan dalam rangka pemantauan dan pengendalian Operasi Zebra Candi 2024. 

Selain itu sebagai sara memberikan arahan terkait bidang perencanaan,manajemen operasi,administrasi dan anggaran.

“Supervisi ini juga sebagai sarana untuk mengetahui hambatan dan kendala yang dihadapi di wilayah terkait pelaksanaan operasi. Dengan demikian mampu memberi petunjuk dan arahan agar kegiatan operasi terpusat ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan ketentuan,” jelasnya.

Selanjutnya tim melakukan pemeriksaan mulai dari Panel data Operasi Zebra Candi 2024, melakukan pemeriksaan administrasi dan anggaran serta kelengkapan pendukung operasi.

Read More

Kapolres Trenggalek Resmikan Ruang Pelayanan SKCK Polsek Pogalan, Harap Dapat Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Trenggalek - KABARPROGRESIF.COM Padatnya kegiatan dalam mengelola Kamtibmas yang kondusif terutama menjelang Pilkada serentak 2024 tidak membuat Kapolres muda ini menjadi kendor. Sebaliknya, ditengah kesibukannya masih menyempatkan diri melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Mapolsek Karangan dan Pogalan.

Didampingi sejumlah pejabat utama, Kapolres Trenggalek AKBP Indra Ranu Dikarta, S.I.K. menyambangi Polsek Karangan dan Pogalan untuk bertatap muka bersama anggota sekaligus silaturahmi dan sharing dengan para tokoh masyarakat setempat. Selasa, (23/10).

Di Mapolsek Pogalan, AKBP Indra berkenan meresmikan ruang pelayanan SKCK yang baru saja direnovasi dan diperbaiki sehingga lebih presentatif dalam upaya meningkatkan kualitas dan standar pelayanan.

Dalam acara yang mengambil tempat di aula Mapolsek tersebut, AKBP Indra menekankan agar seluruh anggota bersinegi bersama stakeholder maupun tokoh masyarakat untuk bersama-sama mensukseskan Pilkada serentak 2024 yang pelaksanaannya tinggal menghitung hari.

“Jangan under estimate. Tetap tingkatkan kewaspadaan. Apalgi gudang logistik Pilkada berada di wilayah Kecamatan Karangan. Bangun sinegitas dan harmonisasi yang baik dengan setiap elemen masyarakat.” Ujarnya.

Pihaknya mengatakan bahwa selain aman dan lancar, salah satu indikator keberhasilan Pilkada adalah tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi. 

Oleh sebab itu, pihaknya meminta agar semua bekerjasama mendorong masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada hari encoblosan tanggal 27 Novenmber 2024 mendatang.

“Perlu saya ingatkan kembali bahwa posisi Polri adalah Netral. Ini sudah final. Fokus tugas Polri adalah pengamanan.” Imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut, AKBP Indra juga menyoroti masih tingginya angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Trenggalek. berbagai upaya kepolisian telah tergelar untuk menekan hal tersebut. 

Namun demikian, semua tidak akan berhasil optimal tanpa dukungan dan peran serta dari masyarakat secara luas.

“Kebetulan juga saat ini kita masih menggelar Operasi Zebra Semeru 2024, mulai tanggal 14 sampai 27 Oktober 2024 mendatang. Tolong kepada bapak ibu yang hadir untuk membantu mensosialisasikan kepada masyarakat secara luas. Patuhi aturan berlalu lintas karena kecelakaan diawali dari pelanggaran lalu lintas.” Ujarnya.

Selain itu, untuk mendukung pemeliharaan Kamtibmas yang mantap, AKBP Indra mengintruksikan Bhabinkamtibmas agar senantiasa update perkembangan situasi di desa binaan masing - masing, Bhabinkamtibmas adalah garda terdepan Polri yang berada di tengah masyarakat.

“Saat ini marak penipuan yang berawal dari penggunaan Media Sosial, Bhabinkamtibmas tolong lakukan imbauan secara masif. Sambangi warga, berikan edukasi dan sosialisasi, jangan sampai ada lagi masyarakat yang menjadi korban.” Tambahnya.

Pihaknya menambahkan, beberapa waktu terakhir wilayah Kabupaten Trenggalek digyur hujan cukup deras yang mengakibatkana terjadinya tanah longsor di beberapa tempat, bahkan sebuah jembatan di Munjungan terputus.

“Kami imbau agar masyarakat lebih waspada dan hati-hati, terutama yang berdomisili di wilayah perbukitan atau pegunungan dan berdekatan dengan tebing tanah. Beberapa kejadian kemarin seperti di Pule dan Watulimo, longsor menimpa rumah warga.” Ucapnya.

Sebagai penutup, orang nomor satu dijajaran Polres Trenggalek ini menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran Polsek Karangan berikut seluruh elemen masyarakat yang telah berkontribusi positif dalam menjaga keamanan sehingga wilayah kecamatan Karangan dan Pogalan senantiasa kondusif.

Read More

Kasus Korupsi di ASDP, KPK Ulik Kelayakan Kapal dari Jembatan Nusantara

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan rasuah dalam proses kerja sama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry. Satu saksi berinisial BP diperiksa penyidik pada Selasa, 22 Oktober 2024.

“Saksi BP hadir, didalami terkait dengan kelayakan kapal PT JN (Jembatan Nusantara),” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Selasa, 22 Oktober 2024.

Tessa cuma mau memerinci inisial saksi itu. Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun dia adalah Kepala SBU Marine and Offshore Migas PT BKI Budi Prakoso.

“Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih,” ujar Tessa.

KPK enggan memerinci jawaban para saksi kepada penyidik. Informasi serupa sejatinya mau diperdalam dengan memeriksa saksi berinisial MS, namun, dia tidak hadir.

“Saksi MS meminta penjadwalan ulang di minggu depan kepada penyidik,” ucap Tessa.

Teranyar, KPK menyita 15 aset tanah dan bangunan senilai ratusan miliar dari tangan pemilik PT Jembatan Nusantara Group Adjie. Salah satu aset yang diambil berada di Jakarta.

Dalam perkembangan kasus ini, KPK mengungkap adanya pembelian 53 kapal yang dilakukan ASDP Indonesia Ferry dari Jembatan Nusantara. 

Semuanya dibeli dalam kondisi bekas, padahal, dana yang disiapkan bisa untuk mendatangkan unit baru.

Proses akuisisi ini bukan cuma pembelian kapal bekas. ASDP Indonesia Ferry turut diberikan utang Jembatan Nusantara sebesar Rp600 miliar.

Perkara itu disidik sejak 11 Juli 2024. Para tersangka yang ditetapkan sudah masuk dalam daftar pencegahan Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Read More

Tiga Anggota Samapta Polres Pasuruan Kota Raih Prestasi Gemilang di Kejurnas Karate Piala Panglima TNI

Pasuruan - KABARPROGRESIF.COM Dalam ajang Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Karate Piala Panglima TNI, tiga anggota Samapta Polres Pasuruan Kota berhasil mencatatkan prestasi yang membanggakan. 

Keberhasilan ini bukan hanya menambah koleksi medali, tetapi juga menunjukkan dedikasi dan semangat juang yang tinggi dari anggota Polres Pasuruan Kota. Selasa (22/10/2024).

Bripda Firman Gentur Permana menjadi sorotan utama dengan meraih juara kedua dalam kategori Kumite -75 KG TNI/POLRI Putra. Selain itu, Firman juga berhasil mengantarkan Polres Pasuruan Kota meraih juara kedua dalam kategori Kumite Beregu TNI/POLRI. Prestasi ini mencerminkan kerja keras dan latihan intensif yang telah dilakukan oleh Firman.

Tak kalah hebat, Bripda Ahmad Alaydrus juga menorehkan prestasi yang patut diapresiasi dengan meraih juara ketiga di kategori Kumite -60 KG TNI/POLRI Putra. 

Pencapaian ini menunjukkan bahwa dengan semangat dan ketekunan, setiap tantangan dapat dilalui dengan baik.

Bripda Firman Ghani juga memberikan kontribusi yang signifikan dengan meraih juara kedua di kategori Kumite +84 KG TNI/POLRI Putra. Keberhasilannya menjadi salah satu penanda bahwa anggota Samapta tidak hanya siap menghadapi tantangan di lapangan, tetapi juga mampu bersaing di tingkat nasional.

Kapolres Pasuruan Kota mengapresiasi tinggi atas prestasi yang diperoleh Bripda Firman Gentur Permana, Bripda Ahmad Alaydrus, dan Bripda Firman Ghani yang berhasil meraih prestasi gemilang dalam Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Karate Piala Panglima TNI.

“Saya sangat mengapresiasi kerja keras dan semangat yang ditunjukkan oleh rekan-rekan semua. Meraih juara bukan hanya sekadar trofi, tetapi juga mencerminkan dedikasi dan disiplin yang kalian miliki,” ujarnya.

Ia berharap, prestasi ini dapat memotivasi anggota lainnya untuk terus berlatih dan berprestasi, baik dalam bidang olahraga maupun tugas sehari-hari.

Dengan semangat juang yang ditunjukkan, diharapkan para anggota Samapta dapat terus berprestasi dan menginspirasi generasi muda untuk mengikuti jejak mereka dalam dunia olahraga, khususnya karate. 

Selamat untuk Bripda Firman Gentur Permana, Bripda Ahmad Alaydrus, dan Bripda Firman Ghani.

Read More

Setelah Kejagung, Menteri Perumahan akan Sowan ke KPK

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengaku akan bertandang ke markas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Hal ini disampaikannya usai bertemu Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan.

"Nanti saya juga dalam waktu dekat akan datang ke KPK untuk hal yang sama," kata Maruarar di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa, 22 Oktober 2024.

Namun, dia belum bisa memastikan waktu kunjungannya ke Lembaga Antirasuah itu. Politikus Gerindra ini mengaku akan mengatur waktu bersama Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementeri Perumahan dan Kawasan Permukiman.

"Saya sudah minta Sekjen dari Kementerian saya untuk menghubungi Sekjen KPK untuk minta waktu," ungkap Maruarar.

Maruarar mengatakan dirinya perlu bertemu dengan pimpinan KPK. Sebab, di Gedung Merah Putih itu juga banyak kasus yang objek sitaannya adalah tanah.

"Yang sebaiknya menurut kami digunakan untuk masyarakat, terutama masyarakat kecil. Itu bisa nanti dengan teman-teman para kalangan dunia usaha bisa bersinergi untuk bisa bergotong royong membangun rumah untuk rakyat ini," ungkap dia.

Maruarar menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menekankan untuk melakukan pemerataan dengan cepat dan masif. Kemudian, melakukan kepastian hukum terhadap sebuah kasus.

Maruarar menyambangi Gedung Kejagung bertemu Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin pada Selasa siang, 22 Oktober 2024. 

Bersama Burhanuddin, dia membahas soal pengadaan lahan untuk membangun 5 juta unit rumah bagi rakyat kecil.

Program tersebut merupakan mandat dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk merespons cepat kebutuhan masyarakat dalam memperoleh tempat tinggal. 

Maruarar mengaku akan mengupayakan program itu dalam 100 hari kerja.

“Kita harus bergerak cepat dan mencari solusi untuk dapat memanfaatkan lahan-lahan sitaan dari para koruptor yang dapat dipergunakan oleh rakyat sebagai tempat tinggal. Lahan-lahan tersebut banyak yang berada di wilayah strategis seperti Jabodetabek,” ujar Maruarar.

Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan bahwa program membangun 5 juta unit rumah bagi masyarakat itu membutuhkan dukungan bersama agar dapat terlaksana dan tercapai sesuai target. 

Salah satunya, Korps Adhyaksa karena menaungi beberapa tanah sitaan negara.

"Oleh karenanya, kami akan sinergikan dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman agar tanah-tanah tersebut dapat digunakan untuk kepentingan rakyat. Tentunya hal itu memerlukan mekanisme dan waktu dalam pengerjaannya,” kata Jaksa Agung.

Kejaksaan bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman disebut telah memulai proses pengadaan lahan tersebut. 

Targetnya tak lama lagi sudah ada kejelasan mengenai jumlah luas tanah yang dapat diserahkan kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk dipergunakan membangun rumah bagi rakyat kecil.

Read More

Polda Sumsel Lepas Tim Atlet Pencak Silat Di Piala Panglima TNI Tahun 2024

Palembang - KABARPROGRESIF.COM Wakapolda Sumsel Brigjen Pol M.Zulkarnain SIK,MSi didampingi Karo SDM Polda Sumsel Kombes Pol Sudrajad Hariwibowo SIK,MSi ,dan Kabag Watpers AKBP Fachrudin Jaya,SIK melepas tim atlet pencak silat Polda Sumsel yang akan ikut berlaga di Piala Panglima TNI tahun 2024 Selasa (22/10/2024).

Atlet yang dilepas sebanyak 14 orang, enam diantaranya perempuan serta dua sebagai pelatih. 14 orang tersebut merupakan personel jajaran Polda Sumsel dari berbagai Satker Polda Sumsel dan Polres Jajaran

Pelepasan atlet pencak silat yang dilakukan di Loby depan Mapolda Sumsel Selasa (22/10/2024) siang.

Wakapolda Sumsel Brigjen Pol Zulkarnain mengatakan kejuaraan ini untuk mewadahi dan meningkatkan kemampuan beladiri bagi anggota Polri khususnya beladiri pencak silat.

Selain itu sebagai sarana untuk menjaring potensi-potensi atlet silat yang berasal dari seluruh anggota Polri.

“Saya menyampaikan apresiasi dan rasa bangga kepada karo SDM Polda Sumsel selaku ketua tim dan seluruh personel yang telah berlatih dengan giat dan penuh semangat untuk menghadapi kejuaraan pencak silat ini. Dan dari Kontingen Polda Sumsel akan mengirimkan sebanyak 14 orang atlet,” ungkap wakapolda.

Jenderal bintang satu di pundak ini juga mengatakan kejuaraan ini juga sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), melalui olahraga beladiri dalam rangka mendukung personel Polri yang presisi guna mewujudkan Indonesia maju.

Mengingat pentingnya event ini, Kapolda berpesan kepada kontingennya agar seluruh atlet yang terlibat agar mematangkan kesiapan.

“Matangkan kesiapan, baik secara fisik maupun mental, serta tetap menjunjung tinggi sportivitas. Para pelatih agar mengerahkan segala kemampuan dan keterampilan untuk diberikan kepada atlet yang akan bertanding,” tutupnya.

Sementara itu Karo SDM Polda Sumsel Kombes Pol Sudrajad Hariwibowo

SIK,MSi, melalui Kabag Watpers AKBP Fachrudin Jaya, SIK mengatakan setelah pelepasan diagendakan para Atlet Polda Sumsel ini,akan berangkat untuk mengikuti Kejuaraan Pencak Silat Piala Panglima tahun 2024 yang akan dilaksanakan di padepokan Pencak Silat TMII Jakarta Timur , Fachrudin Jaya berpesan para Atlet untuk menjaga Kesehatan serta tetap Semangat dalam bertanding dan dapat menjaga nama baik institusi Polri khususnya Polda Sumsel," tutupnya

Read More

KPK Temukan Penyimpangan Pengadaan Sapi sampai Ikan di Dinas Peternakan Jatim

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Dinas Peternakan Jawa Timur (Jatim) untuk mendalami kasus dugaan suap pengurusan dana hibah, beberapa waktu lalu. Penyidik mengendus adanya anomali dalam pengadaan hewan ternak di sana.

“Jadi dari kegiatan pengeledahan tersebut memang sementara di dalami keterlibatan atau keterkaitan adanya penyimpangan untuk hibah-hibah sebagaimana yang tadi sudah disampaikan tapi masih didalami ada sapi, ada kambing, ada ikan,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 22 Oktober 2024.

Tessa enggan memerinci penyimpangan yang ditemukan penyidik. Hal itu masih jadi materi penyidikan.

“Ini masih didalami dan dilakukan analisa oleh teman-teman pendidik sampai sejauh mana, bila ditemukan adanya penyimpangan. Jadi kita tunggu aja sama-sama itu,” ucap Tessa.

KPK menetapkan 21 tersangka dalam perkara ini. Sebanyak empat orang berstatus penerima suap dan 17 lainnya pemberi.

KPK masih ogah memerinci identitas mereka. Namun, tiga tersangka penerima berstatus penyelenggara negara dan satu sisanya staf pejabat.

Sementara itu, 15 tersangka pemberi merupakan pihak swasta. Dua sisanya berstatus sebagai penyelenggara negara.

Kasus ini sebelumnya menjerat mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak. 

Dia sudah dinyatakan bersalah dan divonis sembilan tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa, 29 September 2023.

Sahat didakwa bersalah menerima suap dana hibah Pemprov Jatim senilai Rp39,5 miliar. 

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Sahat T Simanjuntak dengan penjara selama 9 tahun," kata Ketua Majelis Hakim I Dewa Suardhita. Vonis 9 tahun penjara ini lebih rendah daripada tuntutan jaksa KPK. Pada sidang sebelumnya 8 September, Sahat dituntut jaksa 12 tahun penjara. 

Selain vonis penjara 12 tahun, terdakwa Sahat juga dikenai denda Rp1 milliar subsider 6 bulan. Politisi Partai Golkar tersebut juga diwajibkan membayar uang pengganti senilai Rp39,5 miliar. 

Apabila tidak mampu membayar, harta benda terdakwa akan disita jaksa untuk dilelang dan hasilnya diserahkan negara. Jika hartanya tidak mencukupi maka harus diganti dengan pidana penjara selama 4 tahun.

Read More

Kapolda Jateng Silaturahmi dengan Ulama di Rembang, Pererat Sinergi Jelang Pilkada 2024

Rembang - KABARPROGRESIF.COM Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ribut Hari Wibowo, melakukan kunjungan silaturahmi dengan para tokoh agama di Kabupaten Rembang, Kunjungan ini bertujuan untuk memperkenalkan diri sekaligus mempererat hubungan dengan para ulama untuk bersama sama menjaga kamtibmas di tengah Pilkada 2024.

Didampingi oleh Dir Intelkam Polda Jateng Kombes Pol Bayu Aji dan Kapolres Rembang, Kapolda mengunjungi sejumlah ulama karismatik, seperti KH. Mustofa Bisri (Gus Mus), KH. A. Bahauddin Nursalim (Gus Baha’), KH. M. Za’im Ahmad Maksum (Gus Zaim), dan KH. Abdullah Ubab Maimoen (Gus Ubab). Pertemuan ini penting sebagai sinergi antara kepolisian dan tokoh agama dalam menjaga kamtibmas.

Kapolda Jateng menjelaskan bahwa selain memperkenalkan diri sebagai Kapolda Jateng yang baru, tujuan kunjungan ini adalah untuk meminta doa restu dari para ulama agar Polda Jateng dapat melaksanakan tugas pengamanan Pilkada 2024 dengan baik.

“Kami memohon doa dan restu dari para ulama, para kyai, agar kami diberi kekuatan dan kebijaksanaan dalam menjalankan tugas menjaga keamanan di Jawa Tengah, harapan kami, Pilkada 2024 dapat berlangsung dengan aman dan damai” ujar Kapolda.

Selain itu, Kapolda Jateng juga berharap agar para ulama senantiasa memberikan masukan yang terbaik kepada Polda Jateng, terutama dalam menjaga kamtibmas di tengah masyarakat.

“ Kami sangat berharap para alim ulama terus memberikan masukan yang terbaik bagi kami, agar bisa bersama-sama menjaga situasi yang aman di Jawa Tengah, terutama menjelang Pilkada,” tambahnya.

Para tokoh agama yang dikunjungi menyambut baik niat Kapolda Jateng dan menyatakan dukungan penuh mereka terhadap upaya Polda Jateng dalam menjaga keamanan. 

Mereka juga menekankan pentingnya menjaga kerukunan antarumat beragama serta menegaskan kesiapan mereka untuk bekerja sama dalam menjaga situasi kamtibmas yang kondusif selama masa Pilkada 2024.

“Kami ucapkan selamat datang dan selamat bertugas di Jawa Tengah. Insya Allah, kami akan selalu mendukung segala upaya Polda Jateng dalam menjaga kedamaian dan kerukunan,” ungkap Gus Mus.

Dengan silaturahmi ini sinergi antara Polda Jateng dan para tokoh agama akan terus terjalin erat, tidak hanya selama Pilkada 2024, tetapi juga dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat secara berkelanjutan.

Kapolda Jateng Irjen Pol Ribut Hari Wibowo pun menegaskan komitmennya untuk selalu mendengarkan aspirasi dan masukan dari para ulama demi menciptakan situasi yang kondusif, sehingga keamanan dan kerukunan di wilayah Jawa Tengah dapat terjaga dengan baik.

Read More