Kaki Tangan Gembong Narkoba Ditangkap, Ini Kejadian Lengkapnya

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Polisi berhasil menangkap MM, kaki tangan gembong narkoba Fredy Pratama, di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. 

MM diketahui berperan sebagai operator peredaran narkoba di wilayah Jakarta, Surabaya, dan Bali. 

Penangkapan tersebut dilakukan oleh Polda Kalimantan Selatan pada Kamis (3/10/2024.

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Mukti Juharsa mengonfirmasi penangkapan ini.

“Benar. Telah ditangkap MM selaku operator peredaran narkoba jaringan Fredy Pratama untuk wilayah Jakarta, Surabaya, dan Bali,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (23/10/2024).

Mukti menegaskan bahwa pihaknya terus berkomitmen memberantas peredaran narkoba, dengan fokus pada memiskinkan para bandar.

“Sesuai arahan Kabareskrim Polri, jangan hanya menangkap pelaku dan pengedar, tetapi kejar juga aset-aset mereka. Dengan memiskinkan mereka, kita bisa melindungi masyarakat dari bahaya narkoba,” tegasnya.

Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Winarto menjelaskan bahwa MM ditangkap di sebuah rumah di Jl Cengkeh Raya, Banjarmasin Utara.

Dalam penangkapan itu, polisi menemukan alat hisap serta 0,02 gram sabu yang diduga digunakan oleh MM. 

Dari hasil interogasi, MM diketahui sedang mengatur pemberangkatan mobil Mitsubishi Triton untuk mengambil narkotika jenis sabu.

Penyelidikan kemudian berlanjut, dan polisi berhasil menangkap empat pelaku lain berinisial AW, JB, MR, dan SA. AW dan JB berperan sebagai kurir, sementara dalam mobil yang mereka bawa, polisi menemukan 50 paket sabu seberat 51,3 kilogram yang disembunyikan di bunker di kursi belakang. 

Selain itu, petugas juga menemukan 9.560 butir pil ekstasi.

MR, yang berperan sebagai pembuat bunker di mobil Triton, juga ditangkap. 

Pengembangan kasus ini terus berlanjut hingga penyidik berhasil menangkap SA di Banua Anyar, Banjarmasin Timur. 

Di lokasi tersebut, polisi menyita 10,3 kilogram sabu yang diduga milik jaringan Fredy Pratama.

Dengan penangkapan ini, polisi memperkuat langkah dalam membongkar jaringan narkoba internasional Fredy Pratama, yang terus menjadi ancaman serius bagi masyarakat.

Read More

Achmad Nurdjayanto Dorong Pengembangan Wisata Surabaya Ramah Muslim

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Komisi C DPRD Surabaya mendorong pemerintah kota untuk memasukkan konsep wisata ramah muslim dalam rancangan pembangunan destinasi wisata di Surabaya. 

Langkah ini diusulkan seiring dengan pesatnya pertumbuhan sektor pariwisata yang dinilai memiliki potensi besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Surabaya.

Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Achmad Nurdjayanto, menyampaikan bahwa dengan mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, fasilitas ibadah menjadi aspek penting yang harus diperhatikan dalam pembangunan tempat wisata.

Menurutnya, selain menjadi daya tarik baru, keberadaan fasilitas ibadah yang layak akan mendukung kenyamanan wisatawan muslim dalam menjalankan kewajiban ibadah selama berwisata. 

Saat inipun dibeberapa tempat wisata di Surabaya pun ada yang menyediakan musholla namun perlu ada peningkatan.

“Kami bangga dengan kemajuan pembangunan wisata di Surabaya, namun kami juga berharap pemerintah kota memperhatikan kebutuhan fasilitas ibadah bagi wisatawan muslim. Hal ini penting agar Surabaya dapat dikenal sebagai destinasi yang ramah muslim,” ujar Achmad Nurdjayanto, Kamis (24/10).

Ia menambahkan bahwa penyediaan sarana ibadah di tempat wisata tidak perlu mewah, tetapi yang utama adalah kenyamanan dan kemudahan akses bagi para wisatawan muslim.

"Tempat ibada yang layak dan terlihat itu utamanya. Kalau ada kemudian tak terlihat juga masalah," tambahnya.

Selain fasilitas ibadah yang terintegrasi, anggota DPRD dari dapil 2 ini juga menyebutkan pentingnya memastikan dan memberikan sertifikasi halal untuk UMKM yang berjualan di tempat-tempat wisata.

Dengan adanya sertifikasi halal sebutnya, diharapkan dapat menjadi nilai tambah bagi tempat wisata di Surabaya, khususnya bagi wisatawan muslim, baik domestik maupun mancanegara.

Menurutnya, pembangunan wisata ramah muslim ini tidak hanya akan meningkatkan daya tarik wisata lokal, tetapi juga berpotensi membuat Surabaya menjadi destinasi wisata unggulan di Indonesia yang inklusif bagi semua kalangan.

Anggota Fraksi Golkar DPRD ini juga menekankan bahwa konsep wisata ramah muslim adalah bagian dari upaya untuk menjadikan Surabaya kota yang inklusif. 

“Kami berharap pemerintah kota dapat mengintegrasikan fasilitas ibadah dan sertifikasi halal dalam setiap rencana pembangunan destinasi wisata ke depan. Ini tidak hanya untuk wisatawan muslim lokal, tetapi juga bagi wisatawan mancanegara yang beragama Islam,” tegas Achmad Nurdjayanto.

Dengan penyediaan fasilitas ibadah di setiap tempat wisata serta dukungan sertifikasi halal bagi UMKM, wisatawan muslim akan merasa lebih nyaman dan aman dalam berwisata.

"Dengan usulan ini, Surabaya diharapkan mampu meningkatkan daya tarik wisata serta menjadi kota yang lebih terbuka dan ramah bagi semua wisatawan, khususnya wisatawan muslim yang membutuhkan fasilitas ibadah dan jaminan makanan halal selama bepergian," pungkasnya.

Read More

Tim Itwasda Polda Jatim Laksanakan Wasrik Tahap II di Polres Situbondo

Situbondo - KABARPROGRESIF.COM Polres Situbondo menerima Tim Audit Kinerja Itwasda Polda Jatim dalam rangka melakukan Wasrik (pengawasan dan pemeriksaan) Tahap II T.A. 2024 Aspek Pelaksanaan dan Pengendalian, Rabu (23/10/2024).

Kapolres Situbondo AKBP Rezi Dharmawan, S.I.K., M.I.K. mendampingi Tim Audit Kinerja Itwasda Polda Jatim diantaranya Ketua Tim Audit AKBP Totok Iswiyanto,S.H., bersama Tim pemeriksa atau auditor yakni Kompol Rahmat Wijaya,S.E,M.M., Kompol Dr.Eko Nur Wahyudiono.,S.H.,M.Kes., dan Kompol Sukri,S.Psi.,M.Si. melakukan pemeriksaan di Aula Tantya Sudirajati Polres Situbondo.

Ketua Tim Audit AKBP Totok Iswiyanto mengatakan pemeriksaan ini dilakukan guna melakukan evaluasi dan juga memastikan pelaksanaan tugas serta fungsi Kepolisian di Situbondo sesuai atau berjalan dengan baik.

“Hal ini juga dilakukan guna mencegah terjadinya penyimpangan penggunaan anggaran serta pelaksanaan tugas kepolisian sehingga Polri dapat melaksanakan tugasnya dengan baik,” ucapnya.

Sementara itu, Kapolres Situbondo AKBP Rezi Dharmawan menyampaikan audit ini dapat menjadi sarana evaluasi bagi Polres Situbondo untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan dan terus meningkatkan kinerja serta pelayanan kepada masyarakat.

“Kami sangat berterima kasih kehadiran Tim Audit Itwasda Polda Jatim. Audit ini merupakan bentuk perhatian pimpinan Polri terhadap Polres Situbondo. Kami akan memanfaatkan hasil audit ini sebagai bahan evaluasi dan perbaikan ke depan,” tutupnya. 

Read More

KPK Ulik Pencarian dan Pemotongan Dana Hibah Jatim

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan suap dalam pengurusan dana hibah di Jawa Timur (Jatim). 

Sebanyak dua saksi diperiksa penyidik pada Selasa, 22 Oktober 2024.

“Saksi didalami terkait dengan kronologi pengajuan hibah, pencairan hibah, dan pemotongan dana hibah,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Rabu, 23 Oktober 2024.

Tessa cuma mau memerinci inisial dua saksi itu yakni MF dan NI. Keduanya berstatus pihak swasta. 

Pemeriksaan berlangsung di luar Jakarta.

“Pemeriksaan dilakukan di BPKP perwakilan Provinsi Jatim,” ujar Tessa.

KPK enggan memerinci jawaban para saksi kepada penyidik, kemarin. Informasi mendetail baru dibuka dalam persidangan, nanti.

KPK menetapkan 21 tersangka dalam perkara ini. Sebanyak empat orang berstatus penerima suap dan 17 lainnya pemberi.

KPK masih ogah memerinci identitas mereka. Namun, tiga tersangka penerima berstatus penyelenggara negara dan satu sisanya staf pejabat.

Sementara itu, 15 tersangka pemberi merupakan pihak swasta. Dua sisanya berstatus sebagai penyelenggara negara.

Kasus ini sebelumnya menjerat mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak. 

Dia sudah dinyatakan bersalah dan divonis sembilan tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa, 29 September 2023.

Sahat didakwa bersalah menerima suap dana hibah Pemprov Jatim senilai Rp39,5 miliar. 

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Sahat T Simanjuntak dengan penjara selama 9 tahun," kata Ketua Majelis Hakim I Dewa Suardhita.

Vonis 9 tahun penjara ini lebih rendah daripada tuntutan jaksa KPK. 

Pada sidang sebelumnya 8 September, Sahat dituntut jaksa 12 tahun penjara. 

Selain vonis penjara 12 tahun, terdakwa Sahat juga dikenai denda Rp1 milliar subsider 6 bulan. 

Politisi Partai Golkar tersebut juga diwajibkan membayar uang pengganti senilai Rp39,5 miliar. 

Apabila tidak mampu membayar, harta benda terdakwa akan disita jaksa untuk dilelang dan hasilnya diserahkan negara. Jika hartanya tidak mencukupi maka harus diganti dengan pidana penjara selama 4 tahun.

Read More

Polda Jateng Siap Amankan Kunjungan Presiden Prabowo dan Kabinet Merah Putih di Magelang

Magelang - KABARPROGRESIF.COM Dalam rangka mendukung kegiatan kunjungan Presiden RI, Prabowo Subianto, dan kabinet Merah Putih di Akademi Militer (Akmil) Magelang yang akan berlangsung pada 24-27 Oktober 2024, jajaran TNI Polri dari Polda Jawa Tengah dan Kodam IV Diponegoro menggelar pengamanan ketat. 

Pengamanan ini dilakukan secara terpadu oleh TNI Polri dan dinas terkait lainnya dengan asistensi langsung dari Kapolda Jateng, Irjen Pol Ribut Hari Wibowo serta Pejabat Utama (PJU) Polda Jateng.

Pengamanan diawali dengan apel gelar pasukan yang dilaksanakan di Lapangan Rindam IV Diponegoro pada Hari Rabu, (23/10/2024) pagi. 

Apel yang dipimpin oleh Komandan Korem 072 Pamungkas, Brigjen TNI Zainul Bahar ini dihadiri oleh personel gabungan TNI Polri yang akan bertugas menjaga keamanan selama kegiatan kunjungan Presiden dan Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang.

Karo Ops Polda Jateng, Kombes Pol Basya Radyananda, dalam keterangannya di Magelang pagi hari ini Rabu (23/10/2024) menjelaskan bahwa sebanyak 468 personel Polda Jateng dikirimkan sebagai BKO untuk memperkuat Satgas Pamwil dalam Operasi Pengamanan VVIP yang berlangsung selama kunjungan kenegaraan Presiden dan Kabinet Merah Putih tersebut. 

Selain pengamanan yang dilakukan, pihaknya juga menggelar berbagai kegiatan kepolisian mandiri untuk menciptakan kondusifitas sitkamtibmas selama kunjungan Presiden dan Kabinet Merah Putih di Magelang.

“Untuk menciptakan situasi yang kondusif selama kunjungan Presiden dan Kabinet Merah Putih, selain pengamanan utama, kami juga melaksanakan kegiatan Kepolisian mandiri. Kegiatan kepolisian mandiri ini digelar dalam bentuk Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD), yang bertujuan untuk menjaga stabilitas keamanan di wilayah Kota Magelang, Kabupaten Magelang, dan wilayah Jawa Tengah secara umum,” ujar Kombes Pol Basya.

KRYD tersebut mencakup pengamanan terhadap objek-objek penting yang terkait dengan kunjungan Presiden dan kabinet, serta patroli 24 jam yang dilakukan secara terus menerus. 

Selain itu, petugas juga ditempatkan di strong points pada jam-jam krusial, serta mendirikan pos pengamanan yang beroperasi penuh selama 24 jam.

Sebagai langkah preventif, Polda Jateng juga menggelar Patroli Kring Reskrim, melaksanakan patroli oleh polisi wanita (Polwan) di sejumlah objek vital dan pos pengamanan. 

Pihaknya juga menyiagakan satuan pemukul preemtif dari Raimas Sabhara dan satuan pemukul kontijensi dari Sat Brimob Polda Jateng.

“Saat ini seluruh personel pengamanan sudah ditempatkan di Magelang,” lanjutnya.

Kombes Pol Basya menambahkan bahwa kegiatan pengamanan ini berlaku mulai tanggal 24 Oktober pukul 00.00 WIB hingga 27 Oktober pukul 00.00 WIB.

“Kendali lapangan ada di tangan Kapolresta Magelang dan Kapolres Magelang Kota, namun secara taktis pengamanan ini dikendalikan langsung oleh Kapolda Jateng dan Waka Polda Jateng,” tandasnya.

Read More

Lelang Paket Proyek yang Dimenangkan Tersangka Korupsi di Semarang Diulik

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan rasuah pengadaan barang dan jasa di Pemerintahan Kota (Pemkot) Semarang. Sejumlah saksi diperiksa penyidik pada Selasa, 22 Oktober 2024.

“Saksi-saksi didalami terkait dengan proses pelelangan untuk paket pekerjaan yang dimenangkan oleh salah satu tersangka,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Rabu, 23 Oktober 2024.

Tessa cuma mau memerinci inisial para saksi yakni STH, DM, FW, PMUA, SDR, MWT, dan MAH. Mereka semua diperiksa di luar Jakarta.

“Pemeriksaan dilakukan di Polrestabes Semarang,” ujar Tessa.

Tessa enggan memerinci jenis proyek maupun tersangka yang memenangkan lelang tersebut. Informasi mendetail baru dibuka dalam persidangan, nanti.

KPK secara maraton menggeledah 66 lokasi terkait kasus dugaan korupsi di Pemkot Semarang. 

Penyidik mengambil dokumen, barang bukti elektronik, sampai Rp1 miliar dan EUR9.650.

Ada tiga dugaan korupsi yang diusut KPK di Semarang.Perkaranya yakni dugaan suap dalam pengadaan barang dan jasa, pemerasan terhadap pegawai negeri atas pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta penerimaan gratifikasi.

KPK sejatinya ogah membeberkan nama tersangka dalam kasus ini. Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun mereka yakni Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, Suami Hevearita, Alwin Basri, Ketua Gapensi Martono, dan pihak swasta Rahmat U Djangkar.

Read More

Dukung Target Swasembada Pangan Nasional, SSDM Polri Siapkan Calon Polisi Dengan Skill dan Program Pertanian Yang Melibatkan Masyarakat

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Presiden Prabowo Subianto dalam pidato usai pelantikan Presiden dan wakil Presiden periode 2024 - 2025 tanggal 20 Oktober 2024 kemarin menegaskan pemerintahnya berkomitmen untuk mengejar swasembada pangan dalam waktu 3 hingga 4 tahun ke depan.

Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi kepada para penyuluh pertanian, Babinsa dan Bhabinkatibmas yang dinilai memiliki kontribusi besar dalam mewujudkan ketahanan pangan di Masyarakat.

“Saya sangat berterima kasih kepada Mentan dan para Penyuluh Pertanian. Saya mengapresiasi bahwa misi Anda sangat mulia. Apalagi dibantu oleh para Babinsa dan Bhabinkamtibmas sebagai motor penggerak dalam ketahanan pangan nasional,” ujar Presiden Prabowo.

Dalam upaya mengejar target ini diperlukan kolaborasi Kementerian Pertanian bersama TNI - Polri. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Rakorbin SDM Polri dan PNS 2024 menyampaikan bahwa Polri berperan besar dalam mendukung ketahanan pangan lewat Bhabinkamtibmas.

“Nah ini untuk Bhabinkamtibmas se-Indonesia. Kita gerakkan anak muda. Tinggal kolaborasi di bawah. Kami butuh 50.000 anak muda. Kami latih yang melatih nanti dari Kementerian Pertanian,” kata Andi Amran saat memberikan materi pembekalan di Rakorbin SDM Polri dan PNS 2024.

Mengutip pidato Presiden Prabowo, Andi Amran menambahkan bahwa Indonesia memiliki lumbung-lumbung pangan. Ia mencontohkan TNI-Polri yang telah memanfaatkan lahan-lahan miliknya untuk pertanian.

“Kalau ada lahan, kita siapkan benih gratis, alat mesin pertanian gratis,” lanjut Andi Amran.

Menanggapi hal ini, Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Irjen Pol Dedi Prasetyo menyatakan SSDM Polri siap berkontribusi mendukung arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto.

“Di sini saya sangat terima kasih kepada pak Mentan dan para penyuluh pertanian. Saya mengapresiasi, misi pak Menteri sangat mulia. Dari arah kebijakan tersebut maka tahun depan saya minta tolong kepada seluruh rekan-rekan Karo SDM, saya akan melakukan rekrutmen Bakomsus Bhabinkamtibmas dengan jalur lulusan SMK Pertanian,” ujar Irjen Pol Dedi Prasetyo.

Irjen Pol Dedi menambahkan melalui rekrutmen Bakomsus SMK Pertanian diharapkan semakin banyak generasi baru Polri yang menguasai kemampuan di bidang pertanian.

“Dengan tambahan satu kompetensi SMK Pertanian, minimal dia akan lebih cepat lagi bisa beradaptasi dengan masyarakat pertanian karena dia sudah punya background pengetahuan yang cukup. Oleh karena itu saya minta tolong dipersiapkan, didata SMK-SMK Pertanian yang ada di provinsi masing-masing itu ada berapa?” imbuh Irjen Pol Dedi Prasetyo.

Arahan Asisten Kapolri Bidang SDM ini segera ditindaklanjuti seluruh Polda jajaran hingga polsek guna mendukung program ketahanan pangan nasional. Seperti Polda Banten yang bersinergi dengan Kementerian Pertanian.

“Kami siap menjalankan arahan Asisten Kapolri Bidang SDM. Instruksi ini salah satunya kami wujudkan melalui Program Poliran (Polisi Peduli Pengangguran) bidang ketahanan pangan. Program yang memberdayakan masyarakat ini diharapkan dapat membantu mencukupi ketersediaan pangan yang menjadi salah satu program Presiden Prabowo khususnya di wilayah provinsi Banten,” kata Irjen Pol Suyudi Ario Seto.

Irjen Pol Suyudi menambahkan Polda Banten telah membentuk Siponi atau sinergitas Polwan dan Pok Tani Wanita untuk mendukung program ini.

Melalui program Poliran, polda Banten ingin meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya ketahanan pangan dan juga memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Program ini mendapat perhatian dan apresiasi Kementerian Pertanian. Untuk mendukung program ini, Kementerian Pertanian memberikan bantuan berupa 2 unit mesin Combine Harvester Maxi Bimo 102, 10 unit mesin Handtractor Quick G3000 Zeva, 64.875 kg benih Jagung Maxxi untuk 4.352 Hektar, dan 360 pack benih Cabai untuk 30 Hektar.

Melalui Kementerian Pertanian, Polda Banten juga mendapatkan bantuan 1000 kg pupuk NPK dan 1000 kg pupuk urea PIHC (Pupuk Indonesia Holding Company) _cooling system._

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Selasa, 22 Oktober 2024 di Mapolda Banten dan di Lokasi kelompok tani harjanti kampung Kragilang, Curug, Serang.

Kerjasama ini menjadi salah satu implementasi Nota Kesepahaman atau MOU Polri dan Kementerian Pertanian yang ditandatangani bulan April 2024 tentang Sinergitas Tugas dan Fungsi Pada Pembangunan Pertanian.

MOU ini meliputi pertukaran dan pemanfaatan data dan atau informasi, bantuan pengamanan, dukungan satuan tugas pangan Polri dalam Pembangunan pertanian, penegakan hukum, peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia, pemanfaatan prasarana dan atau sarana.

Tujuan dari MOU ini adalah untuk mengoptimalkan sinergisitas tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pembangunan pertanian untuk mewujudkan peningkatan ketersediaan pangan strategis.

Read More

KPK Kaitkan Investasi Taspen di IIM dengan Penanganan Kasus Korupsi

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan rasuah berupa investasi fiktif di PT Taspen (Persero). Satu saksi berinisial TH diperiksa penyidik pada Selasa, 22 Oktober 2024.

“Saksi TH hadir dan didalami terkait dengan investasi PT Taspen pada PT IIM,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Rabu, 23 Oktober 2024.

Tessa cuma mau memerinci insial saksi itu. Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun dia adalah Direktur PT IIM Thomas Hermanto.

“Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih,” ujar Tessa.

Sebanyak empat saksi berinisial CR, I, KMH, RHS, dan DH mangkir dari pemanggilan KPK terkait kasus ini, kemarin. Mereka semua meminta hari pemeriksaan diganti.

CR meminta diperiksa penyidik pada 30 Oktober 2024. Sementara itu, I, KMH, RHS, dan DH meminta diperiksa KPK pada 29 Oktober 2024.

KPK telah menggeledah sejumlah tempat untuk mendalami kasus ini. Salah satunya yakni Kantor PT Taspen, dan sebuah perusahaan swasta di SCBD, Jakarta Selatan.

KPK mencegah dua orang dalam kasus ini. Mereka yakni, Direktur Utama nonaktif PT Taspen Antonius Nicholas Stephanus Kosasih, dan Direktur Utama PT Insight Investments Management Ekiawan Heri Primaryanto.

Kasus ini berawal dari laporan masyarakat. KPK menaikkan perkaranya ke tahap penyidikan, dan sudah menetapkan tersangka.

Read More

Polres Flores Timur dan Satbrimob Polda NTT Gelar Patroli Jalan Kaki di Desa Bogalima, Adonara Barat

Flores - KABARPROGRESIF.COM Personel Polres Flores Timur bersama Satuan Brimob Polda NTT menggelar patroli jalan kaki di sekitar Desa Bogalima, Kecamatan Adonara Barat, Rabu (23/10/2024).

Patroli ini merupakan bagian dari upaya pengamanan di wilayah yang baru-baru ini terdampak bentrokan antarwarga. 

Tujuannya adalah untuk memastikan situasi keamanan tetap terkendali serta memberikan rasa aman bagi warga yang masih berada di desa tersebut.

Patroli dimulai pada malam hari dengan personel gabungan menyusuri jalan-jalan utama dan area pemukiman di Desa Bogalima. 

Selama patroli, mereka melakukan dialog dengan warga, menyampaikan imbauan agar masyarakat tetap tenang dan bekerja sama menjaga keamanan lingkungan.

Kasat Samapta Polres Flores Timur, Iptu Frietz Y. Letik, yang turut memimpin patroli tersebut, menyatakan bahwa kehadiran aparat di lapangan bertujuan untuk mencegah potensi konflik lanjutan. 

“Patroli ini kami lakukan sebagai langkah preventif. Kami ingin memastikan bahwa situasi di Desa Bogalima tetap kondusif dan tidak ada potensi bentrokan susulan. Kehadiran kami di sini juga untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat,” ujar Iptu Frietz Y. Letik.

Selain patroli rutin, personel juga memberikan pemahaman kepada warga tentang pentingnya menjaga kerukunan dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang bisa memicu konflik. 

Dengan adanya kehadiran aparat secara fisik, diharapkan dapat meredakan ketegangan yang masih ada di masyarakat.

“Kami akan terus melaksanakan patroli secara berkala untuk menjaga keamanan di wilayah ini, terutama di lokasi-lokasi yang dianggap rawan. Kami berharap masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan tenang dan tanpa rasa khawatir,” tambah Iptu Frietz Y. Letik.

Kegiatan patroli ini diharapkan dapat menciptakan suasana yang lebih kondusif di Desa Bogalima. 

Polres Flores Timur dan Satbrimob Polda NTT akan terus melakukan pengamanan dan pengawasan hingga situasi benar-benar stabil, sehingga masyarakat dapat menjalani keseharian mereka dengan aman.

Read More

KPK Usut Anggota DPRD Jatim Terima Fee Dana Hibah

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami pemberian fee terhadap anggota DPRD Provinsi Jawa Timur lewat sejumlah tersangka dari pihak swasta yang diperiksa pada Selasa (22/10).

Pemeriksaan saksi itu merupakan bagian dari penyidikan kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (Pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021-2022.

"Para terperiksa hadir. Mereka didalami terkait dengan proses pengajuan dana hibah dan pemberian fee kepada anggota DPRD," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Rabu (23/10).

Mereka yang diperiksa yaitu Sukar selaku mantan Kepala Desa Karanganom Kabupaten Tulung Agung serta Wawan Kristiawan, A. Royan, Jodi Pradana Putra dan Mashudi yang merupakan wiraswasta.

Pemeriksaan tersebut dilakukan tim penyidik KPK di Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur, Jalan Raya Bandara Juanda Nomor 38, Sidoarjo.

KPK seyogianya juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Anwar Sadad, Selasa kemarin. Namun, yang bersangkutan mangkir.

"Terperiksa tak hadir, mengirimkan surat meminta penjadwalan ulang namun tanpa menyebutkan alasan ketidakhadirannya," ucap Tessa.

Sejumlah saksi lain seperti Imam Mukozali, Arli Fauzi dan Fahri yang merupakan pihak swasta juga tidak menghadiri pemeriksaan di Kantor BPKP Jawa Timur. Sedangkan saksi atas nama Muh. 

Salim Imron tidak bisa hadir karena sedang stroke.

Tim penyidik pada pemeriksaan kemarin turut mendalami kronologi pengajuan, pencairan dan pemotongan dana hibah untuk pokmas lewat saksi Machmudatul Fatchiyah dan Nur Istianah (swasta) serta Anik Maslachah (Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur).

KPK telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka. Terdiri dari empat orang penerima suap dan 17 lainnya sebagai pemberi.

Adapun dari empat tersangka tersebut, tiga orang merupakan penyelenggara negara. Satu lainnya ialah staf dari penyelenggara negara.

Sementara untuk 17 tersangka pemberi, sebanyak 15 di antaranya adalah pihak swasta dan dua lainnya penyelenggara negara.

Pada tanggal 26 Juli 2024 lalu, KPK mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 965 Tahun 2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri untuk 21 orang.

Mereka atas nama KUS (Penyelenggara negara/Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur); AI (Penyelenggara negara/Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur); AS (Penyelenggara negara/Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur); BW, JPP, HAS, dan SUK (swasta).

Kemudian AR, WK, AJ, MAS, AA, AH (swasta) dan FA (Penyelenggara negara/Anggota DPRD Kabupaten Sampang).

MAH (Penyelenggara negara/Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur), JJ (Penyelenggara negara/Anggota DPRD Kabupaten Probolinggo), serta AYM, RWS, MF, AM, dan MM dari pihak swasta.

Adapun sejak tanggal 15 hingga 18 Juli 2024 tim penyidik KPK telah melakukan serangkaian kegiatan di Kota Surabaya berupa pemeriksaan saksi-saksi serta penyitaan dokumen-dokumen terkait perkara.

Read More

KPK Panggil Eks Wakil Ketua DPRD Jatim Terkait Suap Dana Hibah

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan suap dalam pengurusan dana hibah di Jawa Timur (Jatim). 

Mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Achmad Iskandar (AI) dipanggil penyidik hari ini, 23 Oktober 2024.

“Pemeriksaan dilakukan di BPKP perwakilan Provinsi Jatim,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Rabu, 23 Oktober 2024.

Selain Achmad, KPK juga memanggil sepuluh saksi lain berinisial KA, UB, MN, MBM, SYD, AF, RWR, AH, AYM, dan BW. Satu di antara mereka yakni mantan staf pada Sekretariat DPRD Jatim Bagus Wahyudyuno.

Tessa enggan memerinci informasi yang mau diulik penyidik dengan pemanggilan sebelas saksi itu. Mereka semua diharap kooperatif.

KPK menetapkan 21 tersangka dalam perkara ini. Sebanyak empat orang berstatus penerima suap dan 17 lainnya pemberi.

KPK masih ogah memerinci identitas mereka. Namun, tiga tersangka penerima berstatus penyelenggara negara dan satu sisanya staf pejabat.

Sementara itu, 15 tersangka pemberi merupakan pihak swasta. Dua sisanya berstatus sebagai penyelenggara negara.

Kasus ini sebelumnya menjerat mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak. 

Dia sudah dinyatakan bersalah dan divonis sembilan tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa, 29 September 2023.

Sahat didakwa bersalah menerima suap dana hibah Pemprov Jatim senilai Rp39,5 miliar. 

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Sahat T Simanjuntak dengan penjara selama 9 tahun," kata Ketua Majelis Hakim I Dewa Suardhita. Vonis 9 tahun penjara ini lebih rendah daripada tuntutan jaksa KPK. Pada sidang sebelumnya 8 September, Sahat dituntut jaksa 12 tahun penjara. 

Selain vonis penjara 12 tahun, terdakwa Sahat juga dikenai denda Rp1 milliar subsider 6 bulan. 

Politisi Partai Golkar tersebut juga diwajibkan membayar uang pengganti senilai Rp39,5 miliar. 

Apabila tidak mampu membayar, harta benda terdakwa akan disita jaksa untuk dilelang dan hasilnya diserahkan negara. 

Jika hartanya tidak mencukupi maka harus diganti dengan pidana penjara selama 4 tahun.

Read More

Tim Supervisi Dari Polda Jateng Kunjungi Polres Rembang Terkait Ops Zebra Candi 2024

Rembang - KABARPROGRESIF.COM Polres Rembang bersama Polresta Pati menerima tim supervisi Operasi Zebra Candi 2024 dari Polda Jateng, Rabu (23/10/2024). 

Tim supervisi di pimpin oleh AKBP Endhie Pratama, S.I.K.,M.M. diwakili Kompol Ferdy Kastalani, S.I.K.,M.I.K. dengan tim rombongan.

Tim supervisi di sambut langsung oleh Kapolres Rembang AKBP Suryadi, S.I.K.,M.H. di wakili Wakapolres Kompol M. Fadhlan, S.H.,S.I.K.,M.H. bersama perangkat Operasi. 

Selanjutnya tim melakukan pemeriksaan kelengkapan operasi Ops Zebra Candi 2024 yang bertempat di Ruang Aula Sarja Arya Racana Mapolres Rembang.

Wakapolres Rembang saat menyambut tim menyampaikan ucapan selamat datang kepada tim supervisi dari Polda Jateng. 

Pihaknya siap untuk menerima supervisi dan dilakukan pemeriksaan administrasi terkait Operasi Zebra Candi 2024.

Sementara itu, Ketua Tim supervisi AKBP Endhie Pratama, S.I.K.,M.M. melalui Kompol Ferdy Kastalani, S.I.K.,M.H. mengatakan bahwa supervisi dilakukan dalam rangka pemantauan dan pengendalian Operasi Zebra Candi 2024. 

Selain itu sebagai sara memberikan arahan terkait bidang perencanaan,manajemen operasi,administrasi dan anggaran.

“Supervisi ini juga sebagai sarana untuk mengetahui hambatan dan kendala yang dihadapi di wilayah terkait pelaksanaan operasi. Dengan demikian mampu memberi petunjuk dan arahan agar kegiatan operasi terpusat ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan ketentuan,” jelasnya.

Selanjutnya tim melakukan pemeriksaan mulai dari Panel data Operasi Zebra Candi 2024, melakukan pemeriksaan administrasi dan anggaran serta kelengkapan pendukung operasi.

Read More