3 Saksi Kasus Suap Dana Hibah Jatim Kompak Mangkir

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Sebanyak tiga saksi kasus dugaan suap dana hibah di Jawa Timur (Jatim) berinisial IM, AF, dan F kompak mangkir saat dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa, 22 Oktober 2024. 

Mereka semua bahkan tidak memberikan keterangan kepada penyidik.

“Saksi IM, AF, dan F tak hadir tanpa keterangan dan akan dipanggil ulang oleh penyidik,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Rabu, 23 Oktober 2024.

Tessa cuma mau memerinci inisial tiga saksi itu. Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun, mereka semua merupakan pihak swasta yakni Imam Mukozali, Arli Fauzi, dan Fahri.

KPK belum bisa memastikan waktu pasti pemanggilan tiga saksi itu. Mereka semua diminta kooperatif kepada penyidik.

Satu saksi berinisial SI juga mangkir saat dipanggil penyidik, kemarin. 

Namun, KPK memaklumi karena dia sedang dalam kondisi sakit.

“Saksi SI tak bisa hadir karena mengalami sakit stroke,” ucap Tessa.

KPK menetapkan 21 tersangka dalam perkara ini. Sebanyak empat orang berstatus penerima suap dan 17 lainnya pemberi.

KPK masih ogah memerinci identitas mereka. Namun, tiga tersangka penerima berstatus penyelenggara negara dan satu sisanya staf pejabat.

Sementara itu, 15 tersangka pemberi merupakan pihak swasta. Dua sisanya berstatus sebagai penyelenggara negara.

Kasus ini sebelumnya menjerat mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak. 

Dia sudah dinyatakan bersalah dan divonis sembilan tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa, 29 September 2023.

Sahat didakwa bersalah menerima suap dana hibah Pemprov Jatim senilai Rp39,5 miliar. 

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Sahat T Simanjuntak dengan penjara selama 9 tahun," kata Ketua Majelis Hakim I Dewa Suardhita.

Vonis 9 tahun penjara ini lebih rendah daripada tuntutan jaksa KPK. Pada sidang sebelumnya 8 September, Sahat dituntut jaksa 12 tahun penjara. 

Selain vonis penjara 12 tahun, terdakwa Sahat juga dikenai denda Rp1 milliar subsider 6 bulan. Politisi Partai Golkar tersebut juga diwajibkan membayar uang pengganti senilai Rp39,5 miliar. 

Apabila tidak mampu membayar, harta benda terdakwa akan disita jaksa untuk dilelang dan hasilnya diserahkan negara. Jika hartanya tidak mencukupi maka harus diganti dengan pidana penjara selama 4 tahun.

Read More

Pemkot Surabaya Raih 4 Penghargaan Terbaik Pertama di Jatim Public Relation Award 2024

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berhasil meraih empat penghargaan bergengsi dengan Predikat Terbaik Pertama, dalam acara Jatim Public Relation Award (JPRA), di Gelanggang Olahraga (GOR) Rangga Jaya Anoraga, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur, Rabu (23/10) malam. 

Penganugerahan JPRA merupakan rangkaian kegiatan dalam acara Jatim Digifest (Digital Festival) 2024, yakni gelaran untuk memperkenalkan perkembangan transformasi digital di Provinsi Jawa Timur. 

Dalam kegiatan tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kota Surabaya meraih empat penghargaan Predikat Terbaik Pertama. 

Diantaranya Juara 1 atau Predikat Terbaik Pertama dalam kategori Website, ⁠Media Sosial, ⁠Video Kreatif, dan ⁠Rilis Pers untuk kelompok Kominfo kabupaten/kota se-Jawa Timur. 

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinkominfo Kota Surabaya, M. Fikser menyampaikan bahwa penghargaan tersebut menjadi kebanggan bagi jajaran Pemkot Surabaya. 

Selain itu, diraihnya penghargaan ini tidak lepas dari kerja keras seluruh tim liputan Dinkominfo Surabaya dalam menghasilkan produk jurnalistik yang mematuhi kaidah yang ada, sekaligus pemilihan angle yang pas guna menarik perhatian publik. 

Karena, output dari pers rilis ini juga dikirim dan digunakan sebagai bahan pemberitaan oleh sejumlah media massa.

Serta, kerja keras seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Surabaya atas kerjasama dan kolaborasinya dalam memberikan layanan dan kemudahan akses informasi bagi masyarakat.

“Ini merupakan hasil kerja keras bersama dengan didukung oleh OPD yang bersedia menjadi narasumber, memberikan data, dan informasi. Kami juga berterima kasih kepada kalangan media massa yang selama ini telah membantu Pemkot Surabaya dalam diseminasi informasi melalui rilis,” kata Fikser, Kamis (24/10).

Ke depan, Fikser menegaskan dalam upaya mempermudah akses pelayanan informasi publik, Dinkominfo Surabaya akan memperkuat pelayanan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) untuk mengelola dan memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat.

“Kita juga memiliki aplikasi pengaduan masyarakat WargaKu sebagai wadah komunikasi antara pemkot dengan masyarakat, yakni untuk mempermudah pemberian pelayanan bagi masyarakat. Kemudian Sayang Warga sebagai aplikasi pendataan penurunan stunting di Surabaya,” tegasnya.

Di samping itu, Fikser menjelaskan bahwa keikutsertaan tim liputan Diskominfo ini bukan sekedar untuk mengikuti kompetisi, akan tetapi juga sebagai tolok ukur perkembangan transformasi digital di Provinsi Jawa Timur. 

Yaitu, untuk mengetahui sejauh mana kualitas produk jurnalistik maupun konten-konten medsos yang berorientasi pada penyebaran informasi tentang program dan kinerja, serta branding Kota Surabaya. 

Menurutnya, informasi yang disebar melalui pres rilis ke media maupun konten yang diunggah pada kanal-kanal medsos pemkot, sejatinya untuk memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. 

“Tentunya selaras dengan tugas Diskominfo Surabaya yang memiliki peran dalam mengelola, memproduksi informasi, dan publikasi serta mengembangkan komunikasi publik yang efektif,” katanya.

Semenatara itu, dalam sambutannya, Kepala Dinas Kominfo Jatim, Sherlita Ratna menyampaikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan apresiasi kepada Humas Perangkat Daerah (PD) dan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Timur yang telah memberikan layanan informasi terbaik dan menstimulasi peran strategis kehumasan dalam menyajikan konten informatif bagi masyarakat.

“Pemberian penghargaan JPRA adalah menilai berbagai konten informasi pada kategori website, media sosial, video kreatif, rilis pers, dan program komunikasi publik yang diselenggarakan oleh Humas PD dan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur,” pungkas Sherlita Ratna.

Read More

Puslitbang Polri Kunjungan ke Raja Ampat, Apa Fokusnya?

Raja Ampat - KABARPROGRESIF.COM Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Polri melakukan kunjungan kerja ke Polres Raja Ampat untuk melakukan penelitian bertujuan meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri.

Kunjungan ini difokuskan pada penguatan peran Polri dalam pengejaran buronan dan penanganan hasil kejahatan, dengan harapan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum di daerah tersebut.

Penelitian ini dipimpin oleh Ketua Tim Kombes Pol Rido Rolly Maruli Purba, bersama AKBP Dadang Sutrasno, Pembina Utama Muda Sarah Nuraini Siregar, dan Penata TK I Verawaty. 

Mengusung tema Meningkatkan Kepercayaan Publik Penguatan Peran Polri dalam Pengejaran Buronan Beserta Hasil Kejahatan.

Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak eksternal, termasuk jajaran SKPD Kabupaten Raja Ampat, komunitas masyarakat, wartawan, dan pengusaha setempat.

“Tim Puslitbang Polri melakukan penelitian untuk memperkuat kemampuan Polri dalam pengejaran buronan dan pelaku kejahatan,” ungkap Wakapolres Raja Ampat, Kompol Rusli, pada Selasa (22/10/2024).

Rusli menambahkan bahwa penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan Polri, tidak hanya dalam menangkap buronan, tetapi juga dalam memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan.

Hal ini diharapkan akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

Selain itu, wawancara dengan tamu undangan dari berbagai elemen masyarakat Kabupaten Raja Ampat dilakukan untuk mendapatkan pandangan langsung terkait kinerja Polri. 

Ini akan membantu memberikan gambaran yang lebih luas tentang persepsi masyarakat, terutama dalam hal penegakan hukum dan keamanan.

“Kegiatan penelitian ini diharapkan memberikan masukan penting bagi institusi Polri, sehingga dapat lebih optimal

Read More

International Triathlon 2024, Warga Surabaya Dihimbau Gunakan Jalur Alternatif

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Momentum peringatan HUT TNI ke-79 di Jawa Timur, khususnya di Kota Surabaya ditandai dengan adanya olahraga International Triathlon Open Tournament Piala Panglima TNI 2024.

Acara yang digelar oleh Kodam V/Brawijaya tersebut, akan berlangsung pada tanggal 27 Oktober 2024 mendatang. 

Tournament itu akan dimulai pukul 05.00 WIB hingga pukul 10.00 WIB.

Penutupan beberapa ruas jalan di kawasan Kota Surabaya pun, bakal dilakukan.

Hal itu dikatakan oleh Kepala Staf Kodam V/Brawijaya, Brigjen TNI Endro Satoto melalui konferensi pers yang berlangsung di Gedung Balai Prajurit Makodam V/Brawijaya, Kota Surabaya, Kamis (24/10).

Dihadapan awak media, Kasdam menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin saja ditimbulkan selama pelaksanaan turnamen tersebut.

Kasdam juga berharap, pelaksanaan turnamen tersebut mendapat dukungan penuh dari masyarakat. 

“Saya mewakili panitia kegiatan International Open Tournament Piala Panglima TNI menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Surabaya, khususnya pada pelaksanaan yang mungkin terjadi ketidaknyamanan pengguna jalan dari awal kegiatan sampai dengan akhir kegiatan,” jelas Brigjen TNI Endro.

Selain jalan Babatan, penutupan jalan itu juga dilakukan di Jalan Mayjen Jonosewojo, HR Muhammad, Mayjen Sungkono, Adhityawarman, Raden Wijaya, Gajah Mada dan jalan Joyoboyo.

“Kami sarankan untuk menggunakan jalur alternatif lain,” pinta Kasdam.

Brigjen TNI Endro menambahkan, kegiatan yang diikuti sebanyak 1.090 peserta baik Nasional maupun Internasional itu, akan dimulai dari Kampus Unesa hingga menuju ke Kodam V/Brawijaya.

Berbagai hiburan akan digelar usai turnamen itu, diantaranya panggung hiburan, stand kuliner dan bazar.

Read More

KPK Dalami Peran 4 Saksi dalam Rasuah di Situbondo

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan rasuah terkait alokasi dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) serta pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo. Sebanyak empat saksi diperiksa penyidik pada Selasa, 22 Oktober 2024.

“Semua saksi hadir dan didalami terkait peran dan pengetahuannya tentang proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Situbondo,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Rabu, 23 Oktober 2024.

Tessa cuma mau memerinci insial empat saksi itu yakni KAB, JEP, ESDR, dan AS. Berdasarkan informasi yang dihimpun, mereka adalah Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Situbondo Khatib Al Barrozi, mantan Kabid Bina Konstruksi Dinas PUPP Jijib Eko Purnomo, eks Ketua Tim Teknis PPK Dinas PUPP Erry Sandhi Dwi Rahdian, dan PNS Dinas PUPP Andri Setiawan.

“Pemeriksaan dilakukan di Polres Bondowoso,” ujar Tessa.

Tessa enggan memerinci peran para saksi yang dikaitkan penyidik dengan perkara ini. Informasi itu kini dirahasiakan sampai persidangan digelar.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Bupati Situbondo Karna Suswandi menyandang status tersangka dalam kasus ini. Perkara ini diusut sejak 6 Agustus 2024.

Dugaan rasuah itu terjadi dalam periode 2021 sampai dengan 2024. Selain Karna, penyelenggara negara berinisial EP juga menyandang status tersangka dalam kasus ini.

Read More

Kaki Tangan Gembong Narkoba Ditangkap, Ini Kejadian Lengkapnya

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Polisi berhasil menangkap MM, kaki tangan gembong narkoba Fredy Pratama, di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. 

MM diketahui berperan sebagai operator peredaran narkoba di wilayah Jakarta, Surabaya, dan Bali. 

Penangkapan tersebut dilakukan oleh Polda Kalimantan Selatan pada Kamis (3/10/2024.

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Mukti Juharsa mengonfirmasi penangkapan ini.

“Benar. Telah ditangkap MM selaku operator peredaran narkoba jaringan Fredy Pratama untuk wilayah Jakarta, Surabaya, dan Bali,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (23/10/2024).

Mukti menegaskan bahwa pihaknya terus berkomitmen memberantas peredaran narkoba, dengan fokus pada memiskinkan para bandar.

“Sesuai arahan Kabareskrim Polri, jangan hanya menangkap pelaku dan pengedar, tetapi kejar juga aset-aset mereka. Dengan memiskinkan mereka, kita bisa melindungi masyarakat dari bahaya narkoba,” tegasnya.

Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Winarto menjelaskan bahwa MM ditangkap di sebuah rumah di Jl Cengkeh Raya, Banjarmasin Utara.

Dalam penangkapan itu, polisi menemukan alat hisap serta 0,02 gram sabu yang diduga digunakan oleh MM. 

Dari hasil interogasi, MM diketahui sedang mengatur pemberangkatan mobil Mitsubishi Triton untuk mengambil narkotika jenis sabu.

Penyelidikan kemudian berlanjut, dan polisi berhasil menangkap empat pelaku lain berinisial AW, JB, MR, dan SA. AW dan JB berperan sebagai kurir, sementara dalam mobil yang mereka bawa, polisi menemukan 50 paket sabu seberat 51,3 kilogram yang disembunyikan di bunker di kursi belakang. 

Selain itu, petugas juga menemukan 9.560 butir pil ekstasi.

MR, yang berperan sebagai pembuat bunker di mobil Triton, juga ditangkap. 

Pengembangan kasus ini terus berlanjut hingga penyidik berhasil menangkap SA di Banua Anyar, Banjarmasin Timur. 

Di lokasi tersebut, polisi menyita 10,3 kilogram sabu yang diduga milik jaringan Fredy Pratama.

Dengan penangkapan ini, polisi memperkuat langkah dalam membongkar jaringan narkoba internasional Fredy Pratama, yang terus menjadi ancaman serius bagi masyarakat.

Read More

Achmad Nurdjayanto Dorong Pengembangan Wisata Surabaya Ramah Muslim

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Komisi C DPRD Surabaya mendorong pemerintah kota untuk memasukkan konsep wisata ramah muslim dalam rancangan pembangunan destinasi wisata di Surabaya. 

Langkah ini diusulkan seiring dengan pesatnya pertumbuhan sektor pariwisata yang dinilai memiliki potensi besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Surabaya.

Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Achmad Nurdjayanto, menyampaikan bahwa dengan mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, fasilitas ibadah menjadi aspek penting yang harus diperhatikan dalam pembangunan tempat wisata.

Menurutnya, selain menjadi daya tarik baru, keberadaan fasilitas ibadah yang layak akan mendukung kenyamanan wisatawan muslim dalam menjalankan kewajiban ibadah selama berwisata. 

Saat inipun dibeberapa tempat wisata di Surabaya pun ada yang menyediakan musholla namun perlu ada peningkatan.

“Kami bangga dengan kemajuan pembangunan wisata di Surabaya, namun kami juga berharap pemerintah kota memperhatikan kebutuhan fasilitas ibadah bagi wisatawan muslim. Hal ini penting agar Surabaya dapat dikenal sebagai destinasi yang ramah muslim,” ujar Achmad Nurdjayanto, Kamis (24/10).

Ia menambahkan bahwa penyediaan sarana ibadah di tempat wisata tidak perlu mewah, tetapi yang utama adalah kenyamanan dan kemudahan akses bagi para wisatawan muslim.

"Tempat ibada yang layak dan terlihat itu utamanya. Kalau ada kemudian tak terlihat juga masalah," tambahnya.

Selain fasilitas ibadah yang terintegrasi, anggota DPRD dari dapil 2 ini juga menyebutkan pentingnya memastikan dan memberikan sertifikasi halal untuk UMKM yang berjualan di tempat-tempat wisata.

Dengan adanya sertifikasi halal sebutnya, diharapkan dapat menjadi nilai tambah bagi tempat wisata di Surabaya, khususnya bagi wisatawan muslim, baik domestik maupun mancanegara.

Menurutnya, pembangunan wisata ramah muslim ini tidak hanya akan meningkatkan daya tarik wisata lokal, tetapi juga berpotensi membuat Surabaya menjadi destinasi wisata unggulan di Indonesia yang inklusif bagi semua kalangan.

Anggota Fraksi Golkar DPRD ini juga menekankan bahwa konsep wisata ramah muslim adalah bagian dari upaya untuk menjadikan Surabaya kota yang inklusif. 

“Kami berharap pemerintah kota dapat mengintegrasikan fasilitas ibadah dan sertifikasi halal dalam setiap rencana pembangunan destinasi wisata ke depan. Ini tidak hanya untuk wisatawan muslim lokal, tetapi juga bagi wisatawan mancanegara yang beragama Islam,” tegas Achmad Nurdjayanto.

Dengan penyediaan fasilitas ibadah di setiap tempat wisata serta dukungan sertifikasi halal bagi UMKM, wisatawan muslim akan merasa lebih nyaman dan aman dalam berwisata.

"Dengan usulan ini, Surabaya diharapkan mampu meningkatkan daya tarik wisata serta menjadi kota yang lebih terbuka dan ramah bagi semua wisatawan, khususnya wisatawan muslim yang membutuhkan fasilitas ibadah dan jaminan makanan halal selama bepergian," pungkasnya.

Read More

Tim Itwasda Polda Jatim Laksanakan Wasrik Tahap II di Polres Situbondo

Situbondo - KABARPROGRESIF.COM Polres Situbondo menerima Tim Audit Kinerja Itwasda Polda Jatim dalam rangka melakukan Wasrik (pengawasan dan pemeriksaan) Tahap II T.A. 2024 Aspek Pelaksanaan dan Pengendalian, Rabu (23/10/2024).

Kapolres Situbondo AKBP Rezi Dharmawan, S.I.K., M.I.K. mendampingi Tim Audit Kinerja Itwasda Polda Jatim diantaranya Ketua Tim Audit AKBP Totok Iswiyanto,S.H., bersama Tim pemeriksa atau auditor yakni Kompol Rahmat Wijaya,S.E,M.M., Kompol Dr.Eko Nur Wahyudiono.,S.H.,M.Kes., dan Kompol Sukri,S.Psi.,M.Si. melakukan pemeriksaan di Aula Tantya Sudirajati Polres Situbondo.

Ketua Tim Audit AKBP Totok Iswiyanto mengatakan pemeriksaan ini dilakukan guna melakukan evaluasi dan juga memastikan pelaksanaan tugas serta fungsi Kepolisian di Situbondo sesuai atau berjalan dengan baik.

“Hal ini juga dilakukan guna mencegah terjadinya penyimpangan penggunaan anggaran serta pelaksanaan tugas kepolisian sehingga Polri dapat melaksanakan tugasnya dengan baik,” ucapnya.

Sementara itu, Kapolres Situbondo AKBP Rezi Dharmawan menyampaikan audit ini dapat menjadi sarana evaluasi bagi Polres Situbondo untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan dan terus meningkatkan kinerja serta pelayanan kepada masyarakat.

“Kami sangat berterima kasih kehadiran Tim Audit Itwasda Polda Jatim. Audit ini merupakan bentuk perhatian pimpinan Polri terhadap Polres Situbondo. Kami akan memanfaatkan hasil audit ini sebagai bahan evaluasi dan perbaikan ke depan,” tutupnya. 

Read More

KPK Ulik Pencarian dan Pemotongan Dana Hibah Jatim

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan suap dalam pengurusan dana hibah di Jawa Timur (Jatim). 

Sebanyak dua saksi diperiksa penyidik pada Selasa, 22 Oktober 2024.

“Saksi didalami terkait dengan kronologi pengajuan hibah, pencairan hibah, dan pemotongan dana hibah,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Rabu, 23 Oktober 2024.

Tessa cuma mau memerinci inisial dua saksi itu yakni MF dan NI. Keduanya berstatus pihak swasta. 

Pemeriksaan berlangsung di luar Jakarta.

“Pemeriksaan dilakukan di BPKP perwakilan Provinsi Jatim,” ujar Tessa.

KPK enggan memerinci jawaban para saksi kepada penyidik, kemarin. Informasi mendetail baru dibuka dalam persidangan, nanti.

KPK menetapkan 21 tersangka dalam perkara ini. Sebanyak empat orang berstatus penerima suap dan 17 lainnya pemberi.

KPK masih ogah memerinci identitas mereka. Namun, tiga tersangka penerima berstatus penyelenggara negara dan satu sisanya staf pejabat.

Sementara itu, 15 tersangka pemberi merupakan pihak swasta. Dua sisanya berstatus sebagai penyelenggara negara.

Kasus ini sebelumnya menjerat mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak. 

Dia sudah dinyatakan bersalah dan divonis sembilan tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa, 29 September 2023.

Sahat didakwa bersalah menerima suap dana hibah Pemprov Jatim senilai Rp39,5 miliar. 

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Sahat T Simanjuntak dengan penjara selama 9 tahun," kata Ketua Majelis Hakim I Dewa Suardhita.

Vonis 9 tahun penjara ini lebih rendah daripada tuntutan jaksa KPK. 

Pada sidang sebelumnya 8 September, Sahat dituntut jaksa 12 tahun penjara. 

Selain vonis penjara 12 tahun, terdakwa Sahat juga dikenai denda Rp1 milliar subsider 6 bulan. 

Politisi Partai Golkar tersebut juga diwajibkan membayar uang pengganti senilai Rp39,5 miliar. 

Apabila tidak mampu membayar, harta benda terdakwa akan disita jaksa untuk dilelang dan hasilnya diserahkan negara. Jika hartanya tidak mencukupi maka harus diganti dengan pidana penjara selama 4 tahun.

Read More

Polda Jateng Siap Amankan Kunjungan Presiden Prabowo dan Kabinet Merah Putih di Magelang

Magelang - KABARPROGRESIF.COM Dalam rangka mendukung kegiatan kunjungan Presiden RI, Prabowo Subianto, dan kabinet Merah Putih di Akademi Militer (Akmil) Magelang yang akan berlangsung pada 24-27 Oktober 2024, jajaran TNI Polri dari Polda Jawa Tengah dan Kodam IV Diponegoro menggelar pengamanan ketat. 

Pengamanan ini dilakukan secara terpadu oleh TNI Polri dan dinas terkait lainnya dengan asistensi langsung dari Kapolda Jateng, Irjen Pol Ribut Hari Wibowo serta Pejabat Utama (PJU) Polda Jateng.

Pengamanan diawali dengan apel gelar pasukan yang dilaksanakan di Lapangan Rindam IV Diponegoro pada Hari Rabu, (23/10/2024) pagi. 

Apel yang dipimpin oleh Komandan Korem 072 Pamungkas, Brigjen TNI Zainul Bahar ini dihadiri oleh personel gabungan TNI Polri yang akan bertugas menjaga keamanan selama kegiatan kunjungan Presiden dan Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang.

Karo Ops Polda Jateng, Kombes Pol Basya Radyananda, dalam keterangannya di Magelang pagi hari ini Rabu (23/10/2024) menjelaskan bahwa sebanyak 468 personel Polda Jateng dikirimkan sebagai BKO untuk memperkuat Satgas Pamwil dalam Operasi Pengamanan VVIP yang berlangsung selama kunjungan kenegaraan Presiden dan Kabinet Merah Putih tersebut. 

Selain pengamanan yang dilakukan, pihaknya juga menggelar berbagai kegiatan kepolisian mandiri untuk menciptakan kondusifitas sitkamtibmas selama kunjungan Presiden dan Kabinet Merah Putih di Magelang.

“Untuk menciptakan situasi yang kondusif selama kunjungan Presiden dan Kabinet Merah Putih, selain pengamanan utama, kami juga melaksanakan kegiatan Kepolisian mandiri. Kegiatan kepolisian mandiri ini digelar dalam bentuk Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD), yang bertujuan untuk menjaga stabilitas keamanan di wilayah Kota Magelang, Kabupaten Magelang, dan wilayah Jawa Tengah secara umum,” ujar Kombes Pol Basya.

KRYD tersebut mencakup pengamanan terhadap objek-objek penting yang terkait dengan kunjungan Presiden dan kabinet, serta patroli 24 jam yang dilakukan secara terus menerus. 

Selain itu, petugas juga ditempatkan di strong points pada jam-jam krusial, serta mendirikan pos pengamanan yang beroperasi penuh selama 24 jam.

Sebagai langkah preventif, Polda Jateng juga menggelar Patroli Kring Reskrim, melaksanakan patroli oleh polisi wanita (Polwan) di sejumlah objek vital dan pos pengamanan. 

Pihaknya juga menyiagakan satuan pemukul preemtif dari Raimas Sabhara dan satuan pemukul kontijensi dari Sat Brimob Polda Jateng.

“Saat ini seluruh personel pengamanan sudah ditempatkan di Magelang,” lanjutnya.

Kombes Pol Basya menambahkan bahwa kegiatan pengamanan ini berlaku mulai tanggal 24 Oktober pukul 00.00 WIB hingga 27 Oktober pukul 00.00 WIB.

“Kendali lapangan ada di tangan Kapolresta Magelang dan Kapolres Magelang Kota, namun secara taktis pengamanan ini dikendalikan langsung oleh Kapolda Jateng dan Waka Polda Jateng,” tandasnya.

Read More

Lelang Paket Proyek yang Dimenangkan Tersangka Korupsi di Semarang Diulik

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan rasuah pengadaan barang dan jasa di Pemerintahan Kota (Pemkot) Semarang. Sejumlah saksi diperiksa penyidik pada Selasa, 22 Oktober 2024.

“Saksi-saksi didalami terkait dengan proses pelelangan untuk paket pekerjaan yang dimenangkan oleh salah satu tersangka,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Rabu, 23 Oktober 2024.

Tessa cuma mau memerinci inisial para saksi yakni STH, DM, FW, PMUA, SDR, MWT, dan MAH. Mereka semua diperiksa di luar Jakarta.

“Pemeriksaan dilakukan di Polrestabes Semarang,” ujar Tessa.

Tessa enggan memerinci jenis proyek maupun tersangka yang memenangkan lelang tersebut. Informasi mendetail baru dibuka dalam persidangan, nanti.

KPK secara maraton menggeledah 66 lokasi terkait kasus dugaan korupsi di Pemkot Semarang. 

Penyidik mengambil dokumen, barang bukti elektronik, sampai Rp1 miliar dan EUR9.650.

Ada tiga dugaan korupsi yang diusut KPK di Semarang.Perkaranya yakni dugaan suap dalam pengadaan barang dan jasa, pemerasan terhadap pegawai negeri atas pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta penerimaan gratifikasi.

KPK sejatinya ogah membeberkan nama tersangka dalam kasus ini. Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun mereka yakni Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, Suami Hevearita, Alwin Basri, Ketua Gapensi Martono, dan pihak swasta Rahmat U Djangkar.

Read More

Dukung Target Swasembada Pangan Nasional, SSDM Polri Siapkan Calon Polisi Dengan Skill dan Program Pertanian Yang Melibatkan Masyarakat

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Presiden Prabowo Subianto dalam pidato usai pelantikan Presiden dan wakil Presiden periode 2024 - 2025 tanggal 20 Oktober 2024 kemarin menegaskan pemerintahnya berkomitmen untuk mengejar swasembada pangan dalam waktu 3 hingga 4 tahun ke depan.

Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi kepada para penyuluh pertanian, Babinsa dan Bhabinkatibmas yang dinilai memiliki kontribusi besar dalam mewujudkan ketahanan pangan di Masyarakat.

“Saya sangat berterima kasih kepada Mentan dan para Penyuluh Pertanian. Saya mengapresiasi bahwa misi Anda sangat mulia. Apalagi dibantu oleh para Babinsa dan Bhabinkamtibmas sebagai motor penggerak dalam ketahanan pangan nasional,” ujar Presiden Prabowo.

Dalam upaya mengejar target ini diperlukan kolaborasi Kementerian Pertanian bersama TNI - Polri. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Rakorbin SDM Polri dan PNS 2024 menyampaikan bahwa Polri berperan besar dalam mendukung ketahanan pangan lewat Bhabinkamtibmas.

“Nah ini untuk Bhabinkamtibmas se-Indonesia. Kita gerakkan anak muda. Tinggal kolaborasi di bawah. Kami butuh 50.000 anak muda. Kami latih yang melatih nanti dari Kementerian Pertanian,” kata Andi Amran saat memberikan materi pembekalan di Rakorbin SDM Polri dan PNS 2024.

Mengutip pidato Presiden Prabowo, Andi Amran menambahkan bahwa Indonesia memiliki lumbung-lumbung pangan. Ia mencontohkan TNI-Polri yang telah memanfaatkan lahan-lahan miliknya untuk pertanian.

“Kalau ada lahan, kita siapkan benih gratis, alat mesin pertanian gratis,” lanjut Andi Amran.

Menanggapi hal ini, Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Irjen Pol Dedi Prasetyo menyatakan SSDM Polri siap berkontribusi mendukung arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto.

“Di sini saya sangat terima kasih kepada pak Mentan dan para penyuluh pertanian. Saya mengapresiasi, misi pak Menteri sangat mulia. Dari arah kebijakan tersebut maka tahun depan saya minta tolong kepada seluruh rekan-rekan Karo SDM, saya akan melakukan rekrutmen Bakomsus Bhabinkamtibmas dengan jalur lulusan SMK Pertanian,” ujar Irjen Pol Dedi Prasetyo.

Irjen Pol Dedi menambahkan melalui rekrutmen Bakomsus SMK Pertanian diharapkan semakin banyak generasi baru Polri yang menguasai kemampuan di bidang pertanian.

“Dengan tambahan satu kompetensi SMK Pertanian, minimal dia akan lebih cepat lagi bisa beradaptasi dengan masyarakat pertanian karena dia sudah punya background pengetahuan yang cukup. Oleh karena itu saya minta tolong dipersiapkan, didata SMK-SMK Pertanian yang ada di provinsi masing-masing itu ada berapa?” imbuh Irjen Pol Dedi Prasetyo.

Arahan Asisten Kapolri Bidang SDM ini segera ditindaklanjuti seluruh Polda jajaran hingga polsek guna mendukung program ketahanan pangan nasional. Seperti Polda Banten yang bersinergi dengan Kementerian Pertanian.

“Kami siap menjalankan arahan Asisten Kapolri Bidang SDM. Instruksi ini salah satunya kami wujudkan melalui Program Poliran (Polisi Peduli Pengangguran) bidang ketahanan pangan. Program yang memberdayakan masyarakat ini diharapkan dapat membantu mencukupi ketersediaan pangan yang menjadi salah satu program Presiden Prabowo khususnya di wilayah provinsi Banten,” kata Irjen Pol Suyudi Ario Seto.

Irjen Pol Suyudi menambahkan Polda Banten telah membentuk Siponi atau sinergitas Polwan dan Pok Tani Wanita untuk mendukung program ini.

Melalui program Poliran, polda Banten ingin meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya ketahanan pangan dan juga memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Program ini mendapat perhatian dan apresiasi Kementerian Pertanian. Untuk mendukung program ini, Kementerian Pertanian memberikan bantuan berupa 2 unit mesin Combine Harvester Maxi Bimo 102, 10 unit mesin Handtractor Quick G3000 Zeva, 64.875 kg benih Jagung Maxxi untuk 4.352 Hektar, dan 360 pack benih Cabai untuk 30 Hektar.

Melalui Kementerian Pertanian, Polda Banten juga mendapatkan bantuan 1000 kg pupuk NPK dan 1000 kg pupuk urea PIHC (Pupuk Indonesia Holding Company) _cooling system._

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Selasa, 22 Oktober 2024 di Mapolda Banten dan di Lokasi kelompok tani harjanti kampung Kragilang, Curug, Serang.

Kerjasama ini menjadi salah satu implementasi Nota Kesepahaman atau MOU Polri dan Kementerian Pertanian yang ditandatangani bulan April 2024 tentang Sinergitas Tugas dan Fungsi Pada Pembangunan Pertanian.

MOU ini meliputi pertukaran dan pemanfaatan data dan atau informasi, bantuan pengamanan, dukungan satuan tugas pangan Polri dalam Pembangunan pertanian, penegakan hukum, peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia, pemanfaatan prasarana dan atau sarana.

Tujuan dari MOU ini adalah untuk mengoptimalkan sinergisitas tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pembangunan pertanian untuk mewujudkan peningkatan ketersediaan pangan strategis.

Read More