Kabar Progresif

Divhubinter Polri Pulangkan 69 WNI Pelaku Online Scam dari Filipina

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Pada Selasa (22/10), Polri melalui Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) melaksanakan penjemputan 69 Warga Negara Indonesia (WNI) dengan tahap pertama repatriasi sejumlah 35 WNI yang menjadi pelaku Online Scam di Lapu-Lapu City, Filipina.

Tahap selanjutnya akan menyusul, dengan 32 WNI lainnya yang masih menunggu penyelesaian proses hukum di Filipina.

Sementara itu, dua WNI dengan status tersangka masih menjalani persidangan di Filipina karena diduga melakukan proses perekrutan.

Pemulangan ini merupakan hasil kerja sama erat antara Atase Kepolisian (Atpol) Indonesia di Manila, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Manila, serta otoritas penegak hukum Filipina, termasuk Presidential Anti-Organized Crime Commission (PAOCC) dan Philippine National Police (PNP).

Dalam penggerebekan yang terjadi pada Sabtu (31/10) di Hotel Tourist Garden, Lapu-Lapu City, Filipina, sebanyak 69 WNI teridentifikasi sebagai pelaku.

Penggerebekan ini dipicu oleh keputusan Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr., yang memerintahkan penutupan seluruh perusahaan POGO (Philippines Offshore Gaming Operator) sebagai bagian dari upaya penanganan kriminalitas yang melibatkan tenaga kerja asing.

Penutupan POGO ini berdampak pada ratusan pekerja asing, termasuk WNI, yang bekerja secara legal maupun ilegal di sektor tersebut.

“SOP nya buat mereka adalah pada saat mereka datang disana kemudian paspornya diambil, Handphone nya juga diambil bahkan di restart kemudian diberikan pelatihan baru melangsungkan aksinya sesuai dengan target yang sudah ditentukan” ucap Atpol Manila Kombes Pol Retno Prihawati, S.Sos., S.I.K., M.H.

Penutupan POGO oleh pemerintah Filipina menyebabkan beberapa dampak signifikan bagi para WNI pekerja online, baik legal maupun ilegal.

Pekerja legal terancam overstay akibat perubahan status visa, sementara pekerja ilegal menghadapi masalah yang lebih kompleks, seperti penahanan paspor, gaji yang tak dibayar, hingga kesulitan kembali ke Indonesia.

Kadivhubinter Polri, Irjen Pol Krishna Murti, S.I.K, M.Si. juga menegaskan dalam Press Conference yang diadakan di Terminal 2 Bandara Soekarno Hatta.

“Divhubinter Polri akan membuat laporan kepada Polres Metro Bandara tentang kepulangan mereka dan menjadikan mereka sebagai saksi terhadap proses keberangkatan lalu dilakukan upaya pendalaman melalui penyidikan berita acara, nanti selanjutnya akan diidentifikasi prosesnya siapa yang mengkordinir dan sebagainya lalu akan dilakukan proses hukum," jelasnya. Selasa (22/10).

Pihak kepolisian Filipina menilai adanya aktivitas ilegal karena berkaitan dengan penipuan online seperti gaji mereka yang belum dibayarkan, dan mereka yang ingin berhenti bekerja diharuskan membayar denda yang sangat tinggi.

Apakah akan dilakukan penegakan hukum?

“Ya, ada bagi orang yang mengkoordinir,” kembali ditegaskan Kadivhubinter.

Dalam rangka memitigasi situasi ini, Pemerintah Indonesia melalui KBRI Manila dan Polri mengambil berbagai langkah penanganan.

KBRI melakukan pendataan, penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) bagi WNI tanpa dokumen, serta berkoordinasi dengan Imigrasi Filipina untuk memproses pemulangan.

Sementara itu, Polri melalui Atpol Manila bekerja sama dengan PAOCC untuk mengidentifikasi WNI, mendampingi proses hukum, serta membantu verifikasi biometrik bagi mereka yang terkena kasus.

Upaya pemulangan ini merupakan bagian dari komitmen Polri untuk terus mendampingi para pelaku hingga mereka tiba dengan selamat di tanah air.

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan Rp37,4 miliar ke kas negara.

Dana itu berkaitan dengan kasus korupsi proyek jalan di Bengkalis.

“Nilai ini berasal dari perkara korupsi pada proyek multiyears peningkatan Jalan Lingkar di Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2013-2015,” kata Jaksa Eksekusi KPK Leo Sukoto Manalu melalui keterangan tertulis, Rabu, 23 Oktober 2024.

Leo menjelaskan kasus korupsi jalan di Bengkalis ini menyeret terpidana M Nasir. Uang yang diambil jaksa merupakan hasil rampasan yang diperintahkan hakim berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr tanggal 19 September 2024.

Total, uang itu berasal dari empat kasus yang menjerat Nasir. Itu, kata Leo, berupa proyek Jalan Lingkar Bukit Batu-Siak Kecil, Jalan Lingkar Pulau Bengkalis, Jalan Lingkar Barat Duri, dan Jalan Lingkar Timur Duri.

“Melalui penyetoran ke kas negara, uang rampasan dimaksud menjadi salah satu bukti riil dilaksanakan dan dicapainya asset recovery dari penanganan perkara oleh KPK,” ujar Leo.

Nasir sendiri saat ini masih menjalani hukuman penjara di Rumah Tahanan (Rutan) Klas IIB Pekanbaru, Riau. Dia divonis penjara sepuluh tahun enam bulan dalam perkara ini.

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus berkolaborasi dengan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Kota Surabaya dalam upaya Pengawalan Program Prioritas Nasional dan Pelatihan Fasilitator Keamanan Pangan Terpadu Tahun 2024.

Sinergitas melalui koordinasi dan diskusi tersebut dihelat di Hotel Santika Surabaya, Rabu (22/10).

Dalam kesempatan tersebut, Kota Surabaya turut meraih sejumlah penghargaan dalam upaya keamanan pangan, diantaranya Pasar Nambangan Surabaya berhasil meraih Juara 2 tingkat Nasional sebagai Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Regional Barat, dan SDN Mojo VI meraih Juara 1 tingkat Nasional Regional Barat dalam Lomba Pangan Aman Jajanan Anak Sekolah.

Sedangkan di tingkat Provinsi Jawa Timur, Kelurahan Mojo berhasil meraih Juara 1 dan Kelurahan Kapasari berhasil meraih Juara 2 dalam kategori Lomba Desa/Kelurahan Pangan Aman.

Serta, SDN Rungkut berhasil meraih Juara 2 dalam kategori Lomba Pangan Aman Jajanan Anak Sekolah.

Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan (Dinkopdag) Kota Surabaya, Dewi Soeriyawati mengatakan bahwa kolaborasi dengan Balai POM Surabaya adalah melakukan edukasi atau penyuluhan terkait pentingnya keamanan pangan, serta rutin melakukan pengawasan produk bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya di lingkup Pemkot Surabaya.

“Tak hanya itu saja, kami juga melakukan pendampingan terkait sertifikasi keamanan pangan produk UMKM, serta pendampingan terkait kasus-kasus pengamanan pangan dan obat,” kata Dewi Soeriyawati.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Balai Besar POM Surabaya, Budi Sulistyowati mengatakan Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu, yakni Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, dan Pangan Aman Jajanan Anak Sekolah merupakan aksi nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang aman sampai pada tingkat perseorangan.

“Balai Besar POM di Surabaya telah melaksanakan kegiatan Keamanan Pangan Terpadu di beberapa desa/kelurahan, pasar dan sekolah di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya untuk memastikan keberlanjutan program keamanan pangan maka perlu dilakukan kegiatan pengawalan,” kata Budi Sulistyowati.

Di samping itu, Balai POM turut memberikan sejumlah apresiasi kepada kabupaten/kota, mulai dari tingkat sekolah, pasar, hingga desa/kelurahan terkait dengan keamanan pangan.

“Surabaya kondisinya sudah sangat bagus, bukti nyatanya mereka mendapatkan banyak penghargaan. Ada juga perwakilan Surabaya yang mendapatkan Juara 1 Nasional dari SDN Mojo VI dan saat ini menjadi jujukan Badan POM se-Indonesia,” jelasnya.

Selain itu, BPOM Surabaya turut menggelar Soft Launching Jatim Glowing yang merupakan upaya pendampingan terhadap pelaku usaha kosmetik atau produk perawatan kulit (skincare), khususnya UMKM yang masih memiliki beberapa keterbatasan.

Baik dari sarana, hingga pemahaman terkait tata cara pembuatan dan bahan kosmetik yang aman bagi konsumen.

Di Kota Surabaya, Budi Sulistyowati mengaku bahwa BPOM turut menggandeng pelaku UMKM untuk meningkatkan pengetahuannya terkait kosmetik dan skincare.

“Pendampingan yang kami lakukan adalah memberikan pengetahuan bagaimana registrasinya, kami berikan tips agar tidak tertipu oleh biro jasa. Kami juga menggandeng lintas sektor untuk mengawasi kadar dan bahan dalam kosmetik maupun skincare,” ujar dia.

Dengan adanya pendampingan ini, para pelaku usaha dapat lebih cermat dalam memilih bahan baku pembuatannya. Sehingga produk yang dihasilkan memiliki kualitas.

Sedangkan dalam upaya pengawasannya, BPOM Surabaya turut menggandeng sejumlah perguruan tinggi di Jawa Timur. Ada pula pengawasan yang dilakukan dalam bidang bisnis, industri, komunitas, hingga pemerintahan.

“Kami menggandeng universitas yang memiliki Prodi Farmasi. Kami juga mengajak mereka (mahasiswa) menjadi fasilitator saat magang di BPOM untuk menuntun pelaku usaha. Golnya pada pelayanan publik, kami menyederhanakan alur atau proses sesuai persiapan dan kondisi pelaku usaha,” pungkasnya.

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Satgas Operasi Damai Cartenz Polri berhasil menangkap Mairon Tabuni alias Solikin, anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang telah lama menjadi buronan.

Penangkapan tersebut dilakukan di Aminggaru Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua, pada Senin (21/10/2034).

Mairon Tabuni diduga terlibat dalam aksi penyerangan dan penembakan terhadap seorang warga sipil bernama Sudirman, seorang pedagang kios di Ilaga, Kabupaten Puncak, pada 23 Mei 2024.

Dalam kejadian tersebut, Sudirman mengalami luka tembak serius di punggung kaki kanan yang menembus hingga ke telapak, serta luka di tulang kering kaki kiri yang juga tembus ke betis.

Kasus tersebut telah dilaporkan dengan nomor LP/B/6/V/2024/SPKT/Polres Puncak dan DPO/11/VI/Res.1.7/2024/Reskrim.

“Kami telah mengamankan DPO KKB Puncak atas nama Mairon Tabuni alias Solikin. Dia terlibat dalam serangan dan penembakan terhadap warga sipil di Ilaga,” ungkap Kepala Operasi Satgas Damai Cartenz-2024, Brigjen Faizal Ramadhani, dalam keterangannya yang diterima pada Selasa (22/10/2024).

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz 2024, Kombes Bayu Suseno, menambahkan bahwa Solikin merupakan anggota KKB Kepala Air yang dipimpin oleh Papuanus alias Jeki Murib di Kabupaten Puncak.

Saat ini, Solikin telah dibawa ke Posko Operasi Damai Cartenz 2024 di Mimika untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

“Satgas Ops Damai Cartenz 2024 terus bekerja keras untuk menegakkan hukum terhadap KKB di Papua, demi mewujudkan Papua yang aman dan damai,” tegas Kombes Bayu.

Dengan penangkapan ini, Satgas Damai Cartenz menunjukkan komitmennya dalam menangani kelompok-kelompok kriminal di wilayah Papua untuk menciptakan stabilitas dan keamanan bagi masyarakat.

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga ada sejumlah anggota DPRD di Jawa Timur (Jatim) yang menerima uang terkait kasus suap pengurusan dana hibah.

Informasi itu diulik dengan memeriksa lima saksi pada Selasa, 22 Oktober 2024.

“Mereka didalami terkait dengan proses pengajuan dana hibah dan pemberian fee kepada anggota DPRD,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Rabu, 23 Oktober 2024.

Tessa cuma mau memerinci inisial lima saksi itu yakni WK, AR, JPP, M, dan S. Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun dua diantara mereka yakni mantan Kepala Desa Sukar dan wiraswasta Jodi Pradana Putra.

“Pemeriksaan dilakukan di BPKP perwakilan Provinsi Jatim,” ucap Tessa.

KPK enggan memerinci legislator Jatim yang diduga menerima uang terkait perkara ini. Informasi mendetail baru dibuka dalam persidangan, nanti.

KPK menetapkan 21 tersangka dalam perkara ini. Sebanyak empat orang berstatus penerima suap dan 17 lainnya pemberi.

KPK masih ogah memerinci identitas mereka. Namun, tiga tersangka penerima berstatus penyelenggara negara dan satu sisanya staf pejabat.

Sementara itu, 15 tersangka pemberi merupakan pihak swasta. Dua sisanya berstatus sebagai penyelenggara negara.

Kasus ini sebelumnya menjerat mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak.

Dia sudah dinyatakan bersalah dan divonis sembilan tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa, 29 September 2023.

Sahat didakwa bersalah menerima suap dana hibah Pemprov Jatim senilai Rp39,5 miliar.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Sahat T Simanjuntak dengan penjara selama 9 tahun," kata Ketua Majelis Hakim I Dewa Suardhita.

Vonis 9 tahun penjara ini lebih rendah daripada tuntutan jaksa KPK. Pada sidang sebelumnya 8 September, Sahat dituntut jaksa 12 tahun penjara.

Selain vonis penjara 12 tahun, terdakwa Sahat juga dikenai denda Rp1 milliar subsider 6 bulan.

Politisi Partai Golkar tersebut juga diwajibkan membayar uang pengganti senilai Rp39,5 miliar.

Apabila tidak mampu membayar, harta benda terdakwa akan disita jaksa untuk dilelang dan hasilnya diserahkan negara. Jika hartanya tidak mencukupi maka harus diganti dengan pidana penjara selama 4 tahun.

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya resmi melaunching program "Surabaya Bergerak" Jilid II sebagai salah satu langkah antisipasi menghadapi musim hujan dan bencana hidrometeorologi.

Peluncuran dilakukan secara simbolis dalam apel yang dipimpin Penjabat Sementara (PJs) Wali Kota Surabaya Restu Novi Widiani di Plaza Gedung Internatio, Kamis (24/10).

Setelah melakukan apel, PJs Wali Kota Surabaya Restu Novi melakukan sisir sungai untuk membersihkan sampah di bantaran sungai Kalimas.

Kerja bakti massal kali ini difokuskan pada kawasan sungai Kalimas, mulai dari Monumen Kapal Selam hingga kawasan Jembatan Angkat (Petekan).

Selanjutnya program tersebut akan berlanjut setiap minggunya di perkampungan Kota Surabaya.

Dalam sambutannya, PJs Wali Kota Surabaya Restu Novi mengatakan bahwa penyelenggaraan "Surabaya Bergerak" Jilid II adalah keberlanjutan dari program "Surabaya Bergerak" Jilid I yang sudah berlangsung pada tahun 2022 atas inisiasi Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.

"Program Surabaya Bergerak Jilid II ini untuk mengaungkan kembali semangat dari program sebelumnya di tahun 2022. Lewat program ini kita pastikan Surabaya aman, nyaman dan berseri," kata PJs Wali Kota Restu Novi.

PJs Wali Kota Restu Novi menyampaikan, tujuan dari program ini adalah mengantisipasi bencana hidrometeorologi yang biasanya terjadi ketika musim hujan tiba.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sendiri memprediksi Kota Surabaya akan mulai diguyur hujan pada awal bulan November hingga Maret 2025 mendatang.

Selain itu, lanjut PJs Restu Novi, program ini juga bertujuan untuk mengaungkan semangat masyarakat menjaga kebersihan Kota Pahlawan dimulai dari lingkungannya terlebih dahulu.

"Kegiatan ini dilakukan untuk membangun dan memupuk semangat masyarakat dalam menjaga Kota Surabaya. Untuk itu, saya yakin program ini akan sukses karena semangat gotong royong sudah tertanam di hati arek-arek Suroboyo," paparnya.

Ia optimis program "Surabaya Bergerak" Jilid II akan lebih masif dari sebelumnya. Ia menargetkan program tersebut bisa diikuti oleh 7000 masyarakat atau bahkan lebih.

"Saya harap jangkauan program yang kedua ini melampaui yang pertama. Ayo arek-arek Suroboyo kita sukseskan program ini, untuk mewujudkan Kota Surabaya aman, indah dan berseri," harapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Surabaya Agus Hebi Djuniantoro menjelaskan bahwa kerja bakti massal pada hari ini diikuti oleh berbagai elemen masyarakat.

Mulai dari TNI, Kepada OPD, perangkat OPD, pelajar, komunitas dan juga warga.

"Totalnya ada 4000 masyarakat yang ikut serta dalam kerja bakti massal hari ini. Mereka terbagi dalam 12 zona mulai dari Mokasel sampai Jembatan Petekan dengan fokus membersihkan bantaran sungai," jelas Hebi.

Hebi berharap, program "Surabaya Bergerak" Jilid II bisa menjadi pemicu bagi masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungannya.

"Kita berharap program ini menjadi pemicu warga bergerak membersihkan kampungnya masing-masing," pungkasnya.

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo turut menyampaikan ucapan mat kepada para santri di seluruh Indonesia yang merayakan Hari Santri Nasional pada Selasa (22/10/2024).

“Saya beserta keluarga besar Polri mengucapkan selamat Hari Santri Nasional, mari bersama ‘Menyambung Juang Merengkuh Masa Depan’ demi Indonesia Emas 2045,” tulis Kapolri dalam laman resmi Instagram @listyosigitprabowo, Selasa (22/10/2024).

Kapolri menyebut santri memiliki jiwa nasionalisme yang menjadi kekuatan untuk menghadapi tantangan sekaligus modal dalam membangun bangsa.

Hal itu, kata Kapolri, tercermin dari adanya fatwa Resolusi Jihad yang dikeluarkan oleh KH Hasyim Asy’ari pada 22 Oktober 1945.

Dalam momen itu, masyarakat, terkhusus santri dan ulama diajak untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

“Semangat nasionalisme para santri telah menjadi salah satu kekuatan untuk menghadapi tantangan sekaligus modal membangun bangsa,” katanya.

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Sebanyak tiga saksi kasus dugaan suap dana hibah di Jawa Timur (Jatim) berinisial IM, AF, dan F kompak mangkir saat dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa, 22 Oktober 2024.

Mereka semua bahkan tidak memberikan keterangan kepada penyidik.

“Saksi IM, AF, dan F tak hadir tanpa keterangan dan akan dipanggil ulang oleh penyidik,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Rabu, 23 Oktober 2024.

Tessa cuma mau memerinci inisial tiga saksi itu. Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun, mereka semua merupakan pihak swasta yakni Imam Mukozali, Arli Fauzi, dan Fahri.

KPK belum bisa memastikan waktu pasti pemanggilan tiga saksi itu. Mereka semua diminta kooperatif kepada penyidik.

Satu saksi berinisial SI juga mangkir saat dipanggil penyidik, kemarin.

Namun, KPK memaklumi karena dia sedang dalam kondisi sakit.

“Saksi SI tak bisa hadir karena mengalami sakit stroke,” ucap Tessa.