Dukung Target Swasembada Pangan Nasional, SSDM Polri Siapkan Calon Polisi Dengan Skill dan Program Pertanian Yang Melibatkan Masyarakat

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Presiden Prabowo Subianto dalam pidato usai pelantikan Presiden dan wakil Presiden periode 2024 - 2025 tanggal 20 Oktober 2024 kemarin menegaskan pemerintahnya berkomitmen untuk mengejar swasembada pangan dalam waktu 3 hingga 4 tahun ke depan.

Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi kepada para penyuluh pertanian, Babinsa dan Bhabinkatibmas yang dinilai memiliki kontribusi besar dalam mewujudkan ketahanan pangan di Masyarakat.

“Saya sangat berterima kasih kepada Mentan dan para Penyuluh Pertanian. Saya mengapresiasi bahwa misi Anda sangat mulia. Apalagi dibantu oleh para Babinsa dan Bhabinkamtibmas sebagai motor penggerak dalam ketahanan pangan nasional,” ujar Presiden Prabowo.

Dalam upaya mengejar target ini diperlukan kolaborasi Kementerian Pertanian bersama TNI - Polri. 

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Rakorbin SDM Polri dan PNS 2024 menyampaikan bahwa Polri berperan besar dalam mendukung ketahanan pangan lewat Bhabinkamtibmas.

“Nah ini untuk Bhabinkamtibmas se-Indonesia. Kita gerakkan anak muda. Tinggal kolaborasi di bawah. Kami butuh 50.000 anak muda. Kami latih yang melatih nanti dari Kementerian Pertanian,” kata Andi Amran saat memberikan materi pembekalan di Rakorbin SDM Polri dan PNS 2024.

Mengutip pidato Presiden Prabowo, Andi Amran menambahkan bahwa Indonesia memiliki lumbung-lumbung pangan. 

Ia mencontohkan TNI-Polri yang telah memanfaatkan lahan-lahan miliknya untuk pertanian.

“Kalau ada lahan, kita siapkan benih gratis, alat mesin pertanian gratis,” lanjut Andi Amran.

Menanggapi hal ini, Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Irjen Pol Dedi Prasetyo menyatakan SSDM Polri siap berkontribusi mendukung arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto.

“Di sini saya sangat terima kasih kepada pak Mentan dan para penyuluh pertanian. Saya mengapresiasi, misi pak Menteri sangat mulia. Dari arah kebijakan tersebut maka tahun depan saya minta tolong kepada seluruh rekan-rekan Karo SDM, saya akan melakukan rekrutmen Bakomsus Bhabinkamtibmas dengan jalur lulusan SMK Pertanian,” ujar Irjen Pol Dedi Prasetyo.

Irjen Pol Dedi menambahkan melalui rekrutmen Bakomsus SMK Pertanian diharapkan semakin banyak generasi baru Polri yang menguasai kemampuan di bidang pertanian.

“Dengan tambahan satu kompetensi SMK Pertanian, minimal dia akan lebih cepat lagi bisa beradaptasi dengan masyarakat pertanian karena dia sudah punya background pengetahuan yang cukup. Oleh karena itu saya minta tolong dipersiapkan, didata SMK-SMK Pertanian yang ada di provinsi masing-masing itu ada berapa?” imbuh Irjen Pol Dedi Prasetyo.

Arahan Asisten Kapolri Bidang SDM ini segera ditindaklanjuti seluruh Polda jajaran hingga polsek guna mendukung program ketahanan pangan nasional. 

Seperti Polda Banten yang bersinergi dengan Kementerian Pertanian.

“Kami siap menjalankan arahan Asisten Kapolri Bidang SDM. Instruksi ini salah satunya kami wujudkan melalui Program Poliran (Polisi Peduli Pengangguran) bidang ketahanan pangan. Program yang memberdayakan masyarakat ini diharapkan dapat membantu mencukupi ketersediaan pangan yang menjadi salah satu program Presiden Prabowo khususnya di wilayah provinsi Banten,” kata Irjen Pol Suyudi Ario Seto.

Irjen Pol Suyudi menambahkan Polda Banten telah membentuk Siponi atau sinergitas Polwan dan Pok Tani Wanita untuk mendukung program ini.

Melalui program Poliran, polda Banten ingin meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya ketahanan pangan dan juga memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Program ini mendapat perhatian dan apresiasi Kementerian Pertanian. Untuk mendukung program ini, Kementerian Pertanian memberikan bantuan berupa 2 unit mesin Combine Harvester Maxi Bimo 102, 10 unit mesin Handtractor Quick G3000 Zeva, 64.875 kg benih Jagung Maxxi untuk 4.352 Hektar, dan 360 pack benih Cabai untuk 30 Hektar.

Melalui Kementerian Pertanian, Polda Banten juga mendapatkan bantuan 1000 kg pupuk NPK dan 1000 kg pupuk urea PIHC (Pupuk Indonesia Holding Company) cooling system.

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Selasa, 22 Oktober 2024 di Mapolda Banten dan di Lokasi kelompok tani harjanti kampung Kragilang, Curug, Serang.

Kerjasama ini menjadi salah satu implementasi Nota Kesepahaman atau MOU Polri dan Kementerian Pertanian yang ditandatangani bulan April 2024 tentang Sinergitas Tugas dan Fungsi Pada Pembangunan Pertanian.

MOU ini meliputi pertukaran dan pemanfaatan data dan atau informasi, bantuan pengamanan, dukungan satuan tugas pangan Polri dalam Pembangunan pertanian, penegakan hukum, peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia, pemanfaatan prasarana dan atau sarana.

Tujuan dari MOU ini adalah untuk mengoptimalkan sinergisitas tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pembangunan pertanian untuk mewujudkan peningkatan ketersediaan pangan strategis.

Read More

KPK Panggil Eks Wakil Ketua DPRD Jatim Terkait Suap Dana Hibah

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan suap dalam pengurusan dana hibah di Jawa Timur (Jatim). 

Mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Achmad Iskandar (AI) dipanggil penyidik hari ini, 23 Oktober 2024.

“Pemeriksaan dilakukan di BPKP perwakilan Provinsi Jatim,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Rabu, 23 Oktober 2024.

Selain Achmad, KPK juga memanggil sepuluh saksi lain berinisial KA, UB, MN, MBM, SYD, AF, RWR, AH, AYM, dan BW. Satu di antara mereka yakni mantan staf pada Sekretariat DPRD Jatim Bagus Wahyudyuno.

Tessa enggan memerinci informasi yang mau diulik penyidik dengan pemanggilan sebelas saksi itu. Mereka semua diharap kooperatif.

KPK menetapkan 21 tersangka dalam perkara ini. Sebanyak empat orang berstatus penerima suap dan 17 lainnya pemberi.

KPK masih ogah memerinci identitas mereka. Namun, tiga tersangka penerima berstatus penyelenggara negara dan satu sisanya staf pejabat.

Sementara itu, 15 tersangka pemberi merupakan pihak swasta. 

Dua sisanya berstatus sebagai penyelenggara negara.

Kasus ini sebelumnya menjerat mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak. Dia sudah dinyatakan bersalah dan divonis sembilan tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa, 29 September 2023.

Sahat didakwa bersalah menerima suap dana hibah Pemprov Jatim senilai Rp39,5 miliar. 

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Sahat T Simanjuntak dengan penjara selama 9 tahun," kata Ketua Majelis Hakim I Dewa Suardhita. Vonis 9 tahun penjara ini lebih rendah daripada tuntutan jaksa KPK. Pada sidang sebelumnya 8 September, Sahat dituntut jaksa 12 tahun penjara. 

Selain vonis penjara 12 tahun, terdakwa Sahat juga dikenai denda Rp1 milliar subsider 6 bulan. Politisi Partai Golkar tersebut juga diwajibkan membayar uang pengganti senilai Rp39,5 miliar. 

Apabila tidak mampu membayar, harta benda terdakwa akan disita jaksa untuk dilelang dan hasilnya diserahkan negara. Jika hartanya tidak mencukupi maka harus diganti dengan pidana penjara selama 4 tahun.

Read More

Inilah Sosok Ajudan Prabowo yang Baru, Salah Satunya Ahrie Sonta

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kombes Ahrie Sonta resmi diangkat sebagai ajudan Presiden Prabowo Subianto dari Polri. 

Saat ini, Ahrie sedang menjalani masa orientasi sebelum bertugas secara penuh.

Penunjukan ini menambah jajaran ajudan presiden dari TNI, di mana Kolonel Pnb Dr. Anton Pallaguna (TNI AU), Kolonel Wahyo Yuniartoto (TNI AD), dan Letkol (P) Romi Habe Putra (TNI AL) juga bertugas mendampingi Prabowo.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit mengonfirmasi penunjukan Ahrie kepada wartawan pada Rabu (23/10/2024).

“Sudah resmi (Kombes Ahrie Sonta), tinggal tunggu diaktifkan. Mungkin saat ini masih masa orientasi,” ujarnya. Ahrie terpilih setelah mengikuti tes bersama enam peserta lain dari Polri.

Profil Singkat Kombes Ahrie Sonta

Lahir di Bandung pada tahun 1981, Kombes Pol Dr. Ahrie Sonta N adalah lulusan Akademi Kepolisian tahun 2002. 

Sebelum menjabat sebagai ajudan presiden, ia bertugas sebagai Sekpri Kapolri Spripim Polri. 

Pendidikan Ahrie mencakup penyelesaian PTIK pada tahun 2009, Sespimmen pada 2016, dan Sespimti pada 2024 dengan predikat terbaik.

Kombes Ahrie memiliki pengalaman pendidikan internasional yang kaya, termasuk pelatihan di Politie Academy Apeldoorn Belanda dan Joint Special Operation University di Tampa, Florida, Amerika Serikat. 

Dia juga meraih gelar S2 dan S3 dalam Ilmu Kepolisian dengan predikat cumlaude.

Prestasi di Polri

Sebagai Kanit Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya pada 2018, Ahrie berhasil mengungkap lebih dari 100 kg narkotika dalam waktu dua bulan dan membongkar operasi sindikat Taiwan yang mengakibatkan penyitaan 1,6 ton narkotika.

Selain itu, ia terlibat dalam penanganan kasus-kasus kejahatan penting di Indonesia dan berpartisipasi dalam Satgassus Nemangkawi yang menjaga stabilitas di Papua.

Kombes Ahrie juga dikenal publik berkat keterlibatannya dalam penangkapan buron kelas kakap Djoko Tjandra di Malaysia pada Juli 2020. 

Saat itu, ia bekerja di bawah arahan Kabareskrim Komjen Listyo Sigit dan tim yang berhasil menangkap Djoko setelah buron selama 11 tahun.

Dengan rekam jejak yang mengesankan, Kombes Ahrie Sonta diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung tugas Presiden Prabowo Subianto di masa mendatang.

Read More

Usut Korupsi Siman Bahar di Antam, KPK Gandeng IDI

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum memanggil Direktur Utama PT Loco Montrado Siman Bahar (SB), setelah mangkir dengan dalih sakit. 

KPK menggandeng Ikatan Dokter Indonesia (IDI) terkait kondisi kesehatan tersangka rasuah pengolahan anoda logam di PT Antam Tbk.

“Tentunya dari keterangan sakit itu maka KPK akan berkoordinasi dengan IDI untuk pemeriksaan kesehatan kepada yang bersangkutan,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2024.

Tessa belum bisa memastikan waktu pasti pemanggilan Siman. KPK berupaya membawa Siman ke persidangan.

Siman kembali diumumkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengolahan Anoda Logam di PT Aneka Tambang (AT) Tbk dan PT Loco Montrado (LM) pada Senin, 5 Juni 2023. Status hukum itu sempat lepas karena dia memenangkan praperadilan.

Nama Siman juga sempat muncul dalam persidangan mantan General Manager Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia PT Antam (Persero) Tbk Dody Martimbang. 

Bos PT Loco Montrado diduga memperkaya diri sendiri senilai Rp100.796.544.104,35 atas kerja sama ini.

Read More

Antisipasi Genangan, Pemkot Surabaya Optimalkan 76 Rumah Pompa dan Normalisasi Saluran

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Memasuki datangnya musim penghujan, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi untuk mencegah terjadinya genangan. 

Langkah itu dilakukan salah satunya dengan mengoptimalkan rumah pompa hingga melakukan normalisasi dan pembersihan saluran.

Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya, Syamsul Hariadi mengatakan bahwa ujung tombak penanganan genangan terletak pada optimalisasi rumah pompa yang tersebar di 76 lokasi di seluruh wilayah Kota Pahlawan.

"Ujung tombak kita ada di rumah pompa. Saat ini, kita memiliki 76 rumah pompa yang tersebar di berbagai titik. Setiap rumah pompa memiliki antara 3 hingga 7 unit pompa, dengan kapasitas minimal 3 meter kubik,” kata Syamsul Hariadi, Rabu (23/10).

Selain pompa utama, Syamsul mengungkapkan bahwa setiap rumah pompa juga dilengkapi pompa kecil untuk mengatasi lumpur. 

Langkah ini diharapkan dapat membantu mencegah genangan air secara lebih efektif. 

"Jadi itulah mengapa di Surabaya, kalau ada genangan insyaallah tidak sampai menginap," ujarnya.

Bahkan, Syamsul menjelaskan bahwa sebelum hujan turun, tim DSDABM Surabaya sudah memulai langkah preventif dengan mengosongkan saluran air melalui pompa. 

"Begitu langit mulai mendung, kami segera mengosongkan saluran-saluran melalui rumah pompa, dan airnya dibuang ke laut. Ketika hujan turun, air akan langsung masuk ke saluran yang sudah kosong," jelasnya.

Selain pengoperasian rumah pompa, pihaknya juga melakukan pengerukan atau normalisasi saluran, baik primer maupun sekunder selama musim kemarau. 

Pengerukan dilakukan untuk meningkatkan kapasitas saluran, sehingga air dapat mengalir dengan lancar saat hujan datang. 

"Jadi kapasitas saluran juga mempengaruhi. Makanya ketika musim kemarau kita lakukan pengerukan-pengerukan saluran," tuturnya.

Akan tetapi, Syamsul kembali menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. 

Meski pengerukan saluran tersier di wilayah pemukiman menjadi tanggung jawab warga, namun Pemkot Surabaya tidak menutup mata. 

"Kami siap membantu warga yang ingin melakukan kerja bakti di wilayahnya. Jika ada lokasi yang sulit, seperti gorong-gorong, kami akan kirimkan personel untuk membantu," katanya.

Selain itu, DSDABM juga bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk menangani perantingan pohon. 

Langkah ini sebagai antisipasi angin kencang yang sering menyertai saat hujan deras. 

"Teman-teman DLH juga sudah mulai memangkas pohon-pohon yang berisiko agar aman saat musim hujan," tambah Syamsul.

Untuk memastikan kesiapan peralatan, Syamsul mengungkapkan bahwa DSDABM juga memiliki divisi operasional khusus. 

Divisi ini bertugas melakukan pengecekan rumah pompa maupun alat-alat berat secara berkala. 

"Jika ada kerusakan, langsung kami perbaiki, dan jika ada komponen yang kurang, sparepart segera diorder. Jadi, peralatan kami InsyaAllah sudah siap menghadapi musim hujan," tegas Syamsul.

Selain itu, Syamsul menyebutkan bahwa DSDABM juga memiliki ribuan Satuan Tugas (Satgas). 

Satgas ini juga siap mendukung upaya mencegah timbulnya genangan saat musim hujan. 

"Kami punya 1.700 orang Satgas yang tersebar di 7 wilayah casement area, serta 300 personel yang berjaga di rumah pompa selama 24 jam dengan sistem shift," tambahnya.

Meski begitu, Syamsul kembali mengajak warga Surabaya untuk turut menjaga kebersihan saluran dengan tidak membuang sampah sembarangan. 

"Saya yakin warga Surabaya yang memiliki rasa cinta terhadap kota ini tidak akan membuang sampah di saluran," harapnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Drainase DSDABM Kota Surabaya, Windo Gusman Prasetyo menambahkan bahwa pihaknya telah melakukan normalisasi saluran sejak musim kemarau.

"Kami sudah menjadwalkan pengerukan sedimen dan sampah di berbagai lokasi. Sampai September 2024, kami sudah memelihara 87 lokasi saluran dengan alat berat dan 219 lokasi saluran menggunakan Satgas," kata Windo.

Namun, Windo mengungkapkan bahwa tantangan terbesar normalisasi adalah keberadaan sampah yang menyumbat saluran hingga penyarang rumah pompa. 

Nah, apabila sampah itu tidak dibersihkan, maka akan menghambat aliran hingga membuat elevasi level air cepat naik. 

"Oleh karena itu, Satgas di rumah pompa selalu siaga untuk membersihkan sampah-sampah tersebut," pungkasnya.

Read More

Divhubinter Polri Pulangkan 69 WNI Pelaku Online Scam dari Filipina

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Pada Selasa (22/10), Polri melalui Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) melaksanakan penjemputan 69 Warga Negara Indonesia (WNI) dengan tahap pertama repatriasi sejumlah 35 WNI yang menjadi pelaku Online Scam di Lapu-Lapu City, Filipina. 

Tahap selanjutnya akan menyusul, dengan 32 WNI lainnya yang masih menunggu penyelesaian proses hukum di Filipina. 

Sementara itu, dua WNI dengan status tersangka masih menjalani persidangan di Filipina karena diduga melakukan proses perekrutan.

Pemulangan ini merupakan hasil kerja sama erat antara Atase Kepolisian (Atpol) Indonesia di Manila, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Manila, serta otoritas penegak hukum Filipina, termasuk Presidential Anti-Organized Crime Commission (PAOCC) dan Philippine National Police (PNP).

Dalam penggerebekan yang terjadi pada Sabtu (31/10) di Hotel Tourist Garden, Lapu-Lapu City, Filipina, sebanyak 69 WNI teridentifikasi sebagai pelaku. 

Penggerebekan ini dipicu oleh keputusan Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr., yang memerintahkan penutupan seluruh perusahaan POGO (Philippines Offshore Gaming Operator) sebagai bagian dari upaya penanganan kriminalitas yang melibatkan tenaga kerja asing. 

Penutupan POGO ini berdampak pada ratusan pekerja asing, termasuk WNI, yang bekerja secara legal maupun ilegal di sektor tersebut.

“SOP nya buat mereka adalah pada saat mereka datang disana kemudian paspornya diambil, Handphone nya juga diambil bahkan di restart kemudian diberikan pelatihan baru melangsungkan aksinya sesuai dengan target yang sudah ditentukan” ucap Atpol Manila Kombes Pol Retno Prihawati, S.Sos., S.I.K., M.H.

Penutupan POGO oleh pemerintah Filipina menyebabkan beberapa dampak signifikan bagi para WNI pekerja online, baik legal maupun ilegal. 

Pekerja legal terancam overstay akibat perubahan status visa, sementara pekerja ilegal menghadapi masalah yang lebih kompleks, seperti penahanan paspor, gaji yang tak dibayar, hingga kesulitan kembali ke Indonesia.

Kadivhubinter Polri, Irjen Pol Krishna Murti, S.I.K, M.Si. juga menegaskan dalam Press Conference yang diadakan di Terminal 2 Bandara Soekarno Hatta. 

“Divhubinter Polri akan membuat laporan kepada Polres Metro Bandara tentang kepulangan mereka dan menjadikan mereka sebagai saksi terhadap proses keberangkatan lalu dilakukan upaya pendalaman melalui penyidikan berita acara, nanti selanjutnya akan diidentifikasi prosesnya siapa yang mengkordinir dan sebagainya lalu akan dilakukan proses hukum," jelasnya. Selasa (22/10).

Pihak kepolisian Filipina menilai adanya aktivitas ilegal karena berkaitan dengan penipuan online seperti gaji mereka yang belum dibayarkan, dan mereka yang ingin berhenti bekerja diharuskan membayar denda yang sangat tinggi.

Apakah akan dilakukan penegakan hukum?

“Ya, ada bagi orang yang mengkoordinir,” kembali ditegaskan Kadivhubinter.

Dalam rangka memitigasi situasi ini, Pemerintah Indonesia melalui KBRI Manila dan Polri mengambil berbagai langkah penanganan. 

KBRI melakukan pendataan, penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) bagi WNI tanpa dokumen, serta berkoordinasi dengan Imigrasi Filipina untuk memproses pemulangan. 

Sementara itu, Polri melalui Atpol Manila bekerja sama dengan PAOCC untuk mengidentifikasi WNI, mendampingi proses hukum, serta membantu verifikasi biometrik bagi mereka yang terkena kasus.

Upaya pemulangan ini merupakan bagian dari komitmen Polri untuk terus mendampingi para pelaku hingga mereka tiba dengan selamat di tanah air.

Read More

KPK Serahkan Uang Rampasan Kasus Korupsi Jalan Bengkalis Sebesar Rp37,4 Miliar

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan Rp37,4 miliar ke kas negara. 

Dana itu berkaitan dengan kasus korupsi proyek jalan di Bengkalis.

“Nilai ini berasal dari perkara korupsi pada proyek multiyears peningkatan Jalan Lingkar di Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2013-2015,” kata Jaksa Eksekusi KPK Leo Sukoto Manalu melalui keterangan tertulis, Rabu, 23 Oktober 2024.

Leo menjelaskan kasus korupsi jalan di Bengkalis ini menyeret terpidana M Nasir. Uang yang diambil jaksa merupakan hasil rampasan yang diperintahkan hakim berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr tanggal 19 September 2024.

Total, uang itu berasal dari empat kasus yang menjerat Nasir. Itu, kata Leo, berupa proyek Jalan Lingkar Bukit Batu-Siak Kecil, Jalan Lingkar Pulau Bengkalis, Jalan Lingkar Barat Duri, dan Jalan Lingkar Timur Duri.

“Melalui penyetoran ke kas negara, uang rampasan dimaksud menjadi salah satu bukti riil dilaksanakan dan dicapainya asset recovery dari penanganan perkara oleh KPK,” ujar Leo.

Nasir sendiri saat ini masih menjalani hukuman penjara di Rumah Tahanan (Rutan) Klas IIB Pekanbaru, Riau. Dia divonis penjara sepuluh tahun enam bulan dalam perkara ini.

Read More

Kolaborasi Pemkot Surabaya dan BPOM Kawal Program Nasional Keamanan Pangan Terpadu

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus berkolaborasi dengan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Kota Surabaya dalam upaya Pengawalan Program Prioritas Nasional dan Pelatihan Fasilitator Keamanan Pangan Terpadu Tahun 2024. 

Sinergitas melalui koordinasi dan diskusi tersebut dihelat di Hotel Santika Surabaya, Rabu (22/10).

Dalam kesempatan tersebut, Kota Surabaya turut meraih sejumlah penghargaan dalam upaya keamanan pangan, diantaranya Pasar Nambangan Surabaya berhasil meraih Juara 2 tingkat Nasional sebagai Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Regional Barat, dan SDN Mojo VI meraih Juara 1 tingkat Nasional Regional Barat dalam Lomba Pangan Aman Jajanan Anak Sekolah.

Sedangkan di tingkat Provinsi Jawa Timur, Kelurahan Mojo berhasil meraih Juara 1 dan Kelurahan Kapasari berhasil meraih Juara 2 dalam kategori Lomba Desa/Kelurahan Pangan Aman. 

Serta, SDN Rungkut berhasil meraih Juara 2 dalam kategori Lomba Pangan Aman Jajanan Anak Sekolah.

Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan (Dinkopdag) Kota Surabaya, Dewi Soeriyawati mengatakan bahwa kolaborasi dengan Balai POM Surabaya adalah melakukan edukasi atau penyuluhan terkait pentingnya keamanan pangan, serta rutin melakukan pengawasan produk bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya di lingkup Pemkot Surabaya.

“Tak hanya itu saja, kami juga melakukan pendampingan terkait sertifikasi keamanan pangan produk UMKM, serta pendampingan terkait kasus-kasus pengamanan pangan dan obat,” kata Dewi Soeriyawati.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Balai Besar POM Surabaya, Budi Sulistyowati mengatakan Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu, yakni Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, dan Pangan Aman Jajanan Anak Sekolah merupakan aksi nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang aman sampai pada tingkat perseorangan.

“Balai Besar POM di Surabaya telah melaksanakan kegiatan Keamanan Pangan Terpadu di beberapa desa/kelurahan, pasar dan sekolah di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya untuk memastikan keberlanjutan program keamanan pangan maka perlu dilakukan kegiatan pengawalan,” kata Budi Sulistyowati.

Di samping itu, Balai POM turut memberikan sejumlah apresiasi kepada kabupaten/kota, mulai dari tingkat sekolah, pasar, hingga desa/kelurahan terkait dengan keamanan pangan. 

“Surabaya kondisinya sudah sangat bagus, bukti nyatanya mereka mendapatkan banyak penghargaan. Ada juga perwakilan Surabaya yang mendapatkan Juara 1 Nasional dari SDN Mojo VI dan saat ini menjadi jujukan Badan POM se-Indonesia,” jelasnya.

Selain itu, BPOM Surabaya turut menggelar Soft Launching Jatim Glowing yang merupakan upaya pendampingan terhadap pelaku usaha kosmetik atau produk perawatan kulit (skincare), khususnya UMKM yang masih memiliki beberapa keterbatasan. 

Baik dari sarana, hingga pemahaman terkait tata cara pembuatan dan bahan kosmetik yang aman bagi konsumen.

Di Kota Surabaya, Budi Sulistyowati mengaku bahwa BPOM turut menggandeng pelaku UMKM untuk meningkatkan pengetahuannya terkait kosmetik dan skincare. 

“Pendampingan yang kami lakukan adalah memberikan pengetahuan bagaimana registrasinya, kami berikan tips agar tidak tertipu oleh biro jasa. Kami juga menggandeng lintas sektor untuk mengawasi kadar dan bahan dalam kosmetik maupun skincare,” ujar dia.

Dengan adanya pendampingan ini, para pelaku usaha dapat lebih cermat dalam memilih bahan baku pembuatannya. Sehingga produk yang dihasilkan memiliki kualitas. 

Sedangkan dalam upaya pengawasannya, BPOM Surabaya turut menggandeng sejumlah perguruan tinggi di Jawa Timur. Ada pula pengawasan yang dilakukan dalam bidang bisnis, industri, komunitas, hingga pemerintahan.

“Kami menggandeng universitas yang memiliki Prodi Farmasi. Kami juga mengajak mereka (mahasiswa) menjadi fasilitator saat magang di BPOM untuk menuntun pelaku usaha. Golnya pada pelayanan publik, kami menyederhanakan alur atau proses sesuai persiapan dan kondisi pelaku usaha,” pungkasnya.

Read More

Buronan KKB Terlibat Penembakan Pedagang di Papua Ditangkap Satgas

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Satgas Operasi Damai Cartenz Polri berhasil menangkap Mairon Tabuni alias Solikin, anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang telah lama menjadi buronan. 

Penangkapan tersebut dilakukan di Aminggaru Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua, pada Senin (21/10/2034).

Mairon Tabuni diduga terlibat dalam aksi penyerangan dan penembakan terhadap seorang warga sipil bernama Sudirman, seorang pedagang kios di Ilaga, Kabupaten Puncak, pada 23 Mei 2024. 

Dalam kejadian tersebut, Sudirman mengalami luka tembak serius di punggung kaki kanan yang menembus hingga ke telapak, serta luka di tulang kering kaki kiri yang juga tembus ke betis. 

Kasus tersebut telah dilaporkan dengan nomor LP/B/6/V/2024/SPKT/Polres Puncak dan DPO/11/VI/Res.1.7/2024/Reskrim.

“Kami telah mengamankan DPO KKB Puncak atas nama Mairon Tabuni alias Solikin. Dia terlibat dalam serangan dan penembakan terhadap warga sipil di Ilaga,” ungkap Kepala Operasi Satgas Damai Cartenz-2024, Brigjen Faizal Ramadhani, dalam keterangannya yang diterima pada Selasa (22/10/2024).

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz 2024, Kombes Bayu Suseno, menambahkan bahwa Solikin merupakan anggota KKB Kepala Air yang dipimpin oleh Papuanus alias Jeki Murib di Kabupaten Puncak. 

Saat ini, Solikin telah dibawa ke Posko Operasi Damai Cartenz 2024 di Mimika untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

“Satgas Ops Damai Cartenz 2024 terus bekerja keras untuk menegakkan hukum terhadap KKB di Papua, demi mewujudkan Papua yang aman dan damai,” tegas Kombes Bayu.

Dengan penangkapan ini, Satgas Damai Cartenz menunjukkan komitmennya dalam menangani kelompok-kelompok kriminal di wilayah Papua untuk menciptakan stabilitas dan keamanan bagi masyarakat.

Read More

Diduga, Uang Suap Dana Hibah Jatim Mengalir ke Anggota DPRD

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga ada sejumlah anggota DPRD di Jawa Timur (Jatim) yang menerima uang terkait kasus suap pengurusan dana hibah. 

Informasi itu diulik dengan memeriksa lima saksi pada Selasa, 22 Oktober 2024.

“Mereka didalami terkait dengan proses pengajuan dana hibah dan pemberian fee kepada anggota DPRD,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Rabu, 23 Oktober 2024.

Tessa cuma mau memerinci inisial lima saksi itu yakni WK, AR, JPP, M, dan S. Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun dua diantara mereka yakni mantan Kepala Desa Sukar dan wiraswasta Jodi Pradana Putra.

“Pemeriksaan dilakukan di BPKP perwakilan Provinsi Jatim,” ucap Tessa.

KPK enggan memerinci legislator Jatim yang diduga menerima uang terkait perkara ini. Informasi mendetail baru dibuka dalam persidangan, nanti.

KPK menetapkan 21 tersangka dalam perkara ini. Sebanyak empat orang berstatus penerima suap dan 17 lainnya pemberi.

KPK masih ogah memerinci identitas mereka. Namun, tiga tersangka penerima berstatus penyelenggara negara dan satu sisanya staf pejabat.

Sementara itu, 15 tersangka pemberi merupakan pihak swasta. Dua sisanya berstatus sebagai penyelenggara negara.

Kasus ini sebelumnya menjerat mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak. 

Dia sudah dinyatakan bersalah dan divonis sembilan tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa, 29 September 2023.

Sahat didakwa bersalah menerima suap dana hibah Pemprov Jatim senilai Rp39,5 miliar. 

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Sahat T Simanjuntak dengan penjara selama 9 tahun," kata Ketua Majelis Hakim I Dewa Suardhita.

Vonis 9 tahun penjara ini lebih rendah daripada tuntutan jaksa KPK. Pada sidang sebelumnya 8 September, Sahat dituntut jaksa 12 tahun penjara. 

Selain vonis penjara 12 tahun, terdakwa Sahat juga dikenai denda Rp1 milliar subsider 6 bulan. 

Politisi Partai Golkar tersebut juga diwajibkan membayar uang pengganti senilai Rp39,5 miliar. 

Apabila tidak mampu membayar, harta benda terdakwa akan disita jaksa untuk dilelang dan hasilnya diserahkan negara. Jika hartanya tidak mencukupi maka harus diganti dengan pidana penjara selama 4 tahun.

Read More

Pemkot Surabaya Launching Surabaya Bergerak Jilid II, Langkah Antisipasi Hadapi Bencana Hidrometeorologi

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya resmi melaunching program "Surabaya Bergerak" Jilid II sebagai salah satu langkah antisipasi menghadapi musim hujan dan bencana hidrometeorologi. 

Peluncuran dilakukan secara simbolis dalam apel yang dipimpin Penjabat Sementara (PJs) Wali Kota Surabaya Restu Novi Widiani di Plaza Gedung Internatio, Kamis (24/10).

Setelah melakukan apel, PJs Wali Kota Surabaya Restu Novi melakukan sisir sungai untuk membersihkan sampah di bantaran sungai Kalimas. 

Kerja bakti massal kali ini difokuskan pada kawasan sungai Kalimas, mulai dari Monumen Kapal Selam hingga kawasan Jembatan Angkat (Petekan). 

Selanjutnya program tersebut akan berlanjut setiap minggunya di perkampungan Kota Surabaya.

Dalam sambutannya, PJs Wali Kota Surabaya Restu Novi mengatakan bahwa penyelenggaraan "Surabaya Bergerak" Jilid II adalah keberlanjutan dari program "Surabaya Bergerak" Jilid I yang sudah berlangsung pada tahun 2022 atas inisiasi Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. 

"Program Surabaya Bergerak Jilid II ini untuk mengaungkan kembali semangat dari program sebelumnya di tahun 2022. Lewat program ini kita pastikan Surabaya aman, nyaman dan berseri," kata PJs Wali Kota Restu Novi.

PJs Wali Kota Restu Novi menyampaikan, tujuan dari program ini adalah mengantisipasi bencana hidrometeorologi yang biasanya terjadi ketika musim hujan tiba. 

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sendiri memprediksi Kota Surabaya akan mulai diguyur hujan pada awal bulan November hingga Maret 2025 mendatang.

Selain itu, lanjut PJs Restu Novi, program ini juga bertujuan untuk mengaungkan semangat masyarakat menjaga kebersihan Kota Pahlawan dimulai dari lingkungannya terlebih dahulu.

"Kegiatan ini dilakukan untuk membangun dan memupuk semangat masyarakat dalam menjaga Kota Surabaya. Untuk itu, saya yakin program ini akan sukses karena semangat gotong royong sudah tertanam di hati arek-arek Suroboyo," paparnya.

Ia optimis program "Surabaya Bergerak" Jilid II akan lebih masif dari sebelumnya. Ia menargetkan program tersebut bisa diikuti oleh 7000 masyarakat atau bahkan lebih.

"Saya harap jangkauan program yang kedua ini melampaui yang pertama. Ayo arek-arek Suroboyo kita sukseskan program ini, untuk mewujudkan Kota Surabaya aman, indah dan berseri," harapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Surabaya Agus Hebi Djuniantoro menjelaskan bahwa kerja bakti massal pada hari ini diikuti oleh berbagai elemen masyarakat. 

Mulai dari TNI, Kepada OPD, perangkat OPD, pelajar, komunitas dan juga warga.

"Totalnya ada 4000 masyarakat yang ikut serta dalam kerja bakti massal hari ini. Mereka terbagi dalam 12 zona mulai dari Mokasel sampai Jembatan Petekan dengan fokus membersihkan bantaran sungai," jelas Hebi.

Hebi berharap, program "Surabaya Bergerak" Jilid II bisa menjadi pemicu bagi masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungannya. 

"Kita berharap program ini menjadi pemicu warga bergerak membersihkan kampungnya masing-masing," pungkasnya.

Read More

Hari Santri Nasional, Kapolri: Nasionalisme Santri Modal Membangun Bangsa

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo turut menyampaikan ucapan mat kepada para santri di seluruh Indonesia yang merayakan Hari Santri Nasional pada Selasa (22/10/2024).

“Saya beserta keluarga besar Polri mengucapkan selamat Hari Santri Nasional, mari bersama ‘Menyambung Juang Merengkuh Masa Depan’ demi Indonesia Emas 2045,” tulis Kapolri dalam laman resmi Instagram @listyosigitprabowo, Selasa (22/10/2024).

Kapolri menyebut santri memiliki jiwa nasionalisme yang menjadi kekuatan untuk menghadapi tantangan sekaligus modal dalam membangun bangsa.

Hal itu, kata Kapolri, tercermin dari adanya fatwa Resolusi Jihad yang dikeluarkan oleh KH Hasyim Asy’ari pada 22 Oktober 1945. 

Dalam momen itu, masyarakat, terkhusus santri dan ulama diajak untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

“Semangat nasionalisme para santri telah menjadi salah satu kekuatan untuk menghadapi tantangan sekaligus modal membangun bangsa,” katanya.

Read More