Kabar Progresif

Rabu, 30 Oktober 2024

Pangdam Mayjen TNI Rudy Gelar Kunjungan Kerja ke SMA 5 Taruna Brawijaya

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Panglima Kodam V/Brawijaya, Mayjen TNI Rudy Saladin, M.A, melaksanakan kunjungan kerja ke SMA Taruna Brawijaya pada Selasa (29/10).

Kunjungan itu merupakan bagian dari upaya memperkuat hubungan antara TNI dan lembaga pendidikan dalam rangka menciptakan generasi muda yang disiplin, tangguh dan berkarakter.

Dijelaskan Pangdam, pendidikan merupakan kebutuhan terpenting bagi generasi penerus di Indonesia.

“Siswa-siswi di SMA Taruna Brawijaya adalah calon pemimpin masa depan yang diharapkan mampu menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Rudy Saladin, M.A.

Selama kunjungan, Pangdam juga melakukan dialog interaktif dengan para siswa, memberikan motivasi, dan berbagi pengalaman mengenai nilai-nilai kepemimpinan dan semangat juang.

“Kegiatan ini diharapkan dapat menginspirasi siswa untuk mengembangkan potensi diri dan berkontribusi positif bagi masyarakat,” pungkasnya.

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Anak-anak muda yang tergabung dalam PIONEERISMA tumplek blek berikan dukungan pada Pasangan Cagub Jawa Timur Tri Rismaharini-KH Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans) dan Pasangan Cawali Eri Cahyadi-Armuji.

Mereka melakukan deklarasi di Museum HOS Tjokroaminoto yang berada di Jalan Peneleh VII, Kelurahan Peneleh Kecamatan Genteng Kota Surabaya, Jawa Timur.

Dalam deklarasi ini, para anak muda ini berkeinginan mendengungkan "Suara Gen Z Untuk Jatim Resik", seperti yang diungkapkan Eri Cahyadi, Selasa (29/10).

"Yang ada di Jawa Timur yang memberi dukungan pada Bu Risma. Ini diinisiasi oleh Gen Z pemenangan Bu Risma. Kita bergerak di bawah tanggung jawabnya Cak Aripin, karena Cak Aripin ini adalah penanggung jawab pemenangan Bu Risma di Gen Z," kata Eri Cahyadi.

Sebenarnya acara Gen Z ini tak hanya digelar di Surabaya, namun keliling dan diadakan di beberapa daerah yang ada di Jawa Timur.

"Jadi hari ini dikumpulkan di Surabaya, karena acara Gen Z berputar. Ada di Surabaya dan semuanya di seluruh wilayah Jatim, sekarang kebagian di Surabaya, untuk mengenalkan program-program Bu Risma di Kota Surabaya," terang pria yang sudah pernah menjabat sebagai Wali Kota Surabaya 1 periode ini.

Sementara itu, Tokoh pemimpin pemuda di Jawa Timur, M. Nur Arifin mengatakan, adanya deklarasi "Suara Gen Z Untuk Jatim Resik" ditepatkan dengan waktu Sumpah Pemuda.

"Ini juga sekaligus momentum Sumpah Pemuda. Makanya kita pilihnya di Peneleh ini karena rumah kenbangsaan, rumahnya Haji Omar Said Cokroaminoto, dan sekaligus Bu Risma ini warga Surabaya, banyak yang kangen. Terbukti lah Bu Risma ini berhasil membangun, kedua juga legacy kepemimpinan sampai sekarang di Surabaya gak ada yang berani ngelawan," ucap pria yang akrab disapa Cak Ipin ini.

Dukungan Gen Z Surabaya pada Pasangan Calon Gubernur Jatim Risma-Gus Hans cukup beralasan, terlebih lagi beberapa program Risma langsung menyentuh Gen Z secara langsung.

"Kalau yang pro Gen Z, tentu Bu Risma kan komitmen pendidikan gratis, tanpa pungutan baik di komite maupun segala macam. Itu cukup mengena ke temen-temen sekalian," ungkapnya.

"Terus kemudian juga Bu Risma pro terhadap penciptaan lapangan kerja buat anak-anak muda, termasuk petani milenial dan lain sebagainya. Jadi itulah. Apalagi Pak Prabowo juga sekarang ketahanan pangan jadi salah satu program unggulan dari pemerintahan Prabowo," pungkasnya.

Dalam Deklarasi PIONEERISMA ini, hadir langsung Cagub Tri Rismaharini, Sekjen DPP PDI P Hasto, pasangan Cawali Eri-Armuji, dan barisan Banteng Muda Indonesia.

Selain itu, ada tampilan dua komika, yang turut meramaikan deklarasi ini.

10 Saksi Kompak Tak Mengenal Dekat Gus Muhdlor

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Sepuluh saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU) komisi pemberantasan korupsi (KPK) terlihat kompak tak mengenal secara dekat dengan mantan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor.

Hal itu terlihat ketika 10 orang saksi yang merupakan ASN Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo tersebut dicecar berbagai pertanyaan oleh Gus Muhdlor di Pengadilan Tipikor Surabaya, Senin (28/10).

Awalnya Gus Muhdlor diberi kesempatan oleh Mejelis Hakim untuk memberi pertanyaan kepada saksi.

Hal itu tak di sia-siakan oleh Gus Muhdlor.

Namun ketika melontarkan pertanyaannya tersebut cukup menggelikan.

Sebab Gus Muhdlor meminta 10 saksi tersebut menjawab secara bersamaan apakah mengenal Presiden Indonesia ke 7 yakni Joko Widodo. Apakah mereka pernah berhubungan maupun melakukan komunikasi.

"Tidak," jawab saksi secara bersamaan.

Mendapat jawaban itu, kembali Gus Muhdlor melontarkan pertanyaan.

"Tau saya gak," tanya Gus Muhdlor.

"Tau," jawab saksi.

Belum sempat melanjutkan pertanyaannya, tiba-tiba Ketua Majelis Hakim, Ni Putu Sri Indayani melanjutkan pertanyaan dari Gus Muhdlor kepada para saksi.

Apakah para saksi pernah berhubungan dengan Gus Muhdlor.

"Gak," jawab saksi bersamaan secara serempak.

Bahkan dalam sidang itu Gus Muhdlor terlihat geram mendengar jawaban dari 10 saksi yang selalu tidak tau.

Gus Muhdlor ingin ASN Sidoarjo terlihat tegas untuk membuktikan kebenaran bila ada potongan dana insentif ASN BPPD mengalir ke rekeningnya.

"Pernahkah bupati itu cawe-cawe itu kesana-kesini bahkan ngurusi SKU, padahal SKU itu kontribusi semuanya itu tiap hari tiap bulan jumlahnya ratusan. Pernah gak kamu lihat bupati urusi SK kecuali terakhir-terakhir tanda tangan karena itu sifatnya wajib, pernah ga? Jadi bupati di ujung saja, setelah disaring sampeyan dari keuangan, siska, ari, Gogom, sekda terkait pencapaian baru ke saya, saya tanda tangani dan itu sifatnya wajib. Saya mau tanya semuanya, bahkan bu nuraika yang adalah BPHTB tanah di pelosok. Semuanya 10 orang ini, apakah ada yang pernah kasi duit saya?" tanya Gus Muhdlor.

"Gak tau," jawab para saksi.

"Jangan gak tau, masa ASN Sidoarjo begitu," pungkas Gus Muhdlor.

Pada sidang kali ini (28/10) JPU KPK menghadirkan 10 saksi.

Adapun saksi tersebut berasal dari ASN BPPD Sidoarjo.

Ke sepuluh saksi tersebut diantaranya Sulastri, Nur Aditiah, Rahma Fitri, Arum Nuroita, Susi Wulandari, Sudibyo, Sumanto, Cahyo, Harun dan Fahrudin.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, perkara ini bermula saat KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kantor BPPD Sidoarjo, Jalan Pahlawan, Sidoarjo pada 25 Januari lalu.

OTT tersebut terkait dengan pemotongan insentif pajak pegawai BPPD Sidoarjo.

KPK mengamankan 11 orang dari OTT tersebut, termasuk terdakwa Ari Suryono eks Kepala BPPD dan terdakwa Kasubag umum dan kepegawaian BPPD Sidoarjo Siska Wati.

Gus Muhdlor ditetapkan sebagai tersangka bersama Kepala BPPD, Ari Suryono, dan Kasubbag BPPD, Siska Wati.

Mereka diduga terlibat dalam pemotongan insentif ASN BPPD Kabupaten Sidoarjo dengan besaran potongan mulai dari 10 persen hingga 30 persen dari insentif yang seharusnya diterima.

Menurut KPK, total dana hasil pemotongan insentif tersebut mencapai Rp 2,7 miliar. Dalam OTT, penyidik juga menemukan uang tunai sebesar Rp 69,9 juta yang diduga terkait dengan praktik korupsi tersebut.

Gus Muhdlor yang kini ditahan oleh KPK, disinyalir memiliki peran sentral dalam mengatur pemotongan insentif tersebut.

Kewenangannya sebagai bupati memungkinkannya untuk mempengaruhi pengelolaan insentif kinerja di lingkungan BPPD, terutama dalam hal pengumpulan pajak dan retribusi.

Sementara terdakwa Ari Suryono dan siska Wati dalam berkas terpisah telah menerima vonis dari Majelis Hakim yang diketuai Ni Putu Sri Indayani dan dua hakim anggota yakni Athoillah dan Ibnu Abbas Ali.

Untuk terdakwa Ari Suryono divonis 5 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 4 bulan.

Tak hanya itu Ari Suryono juga dijatuhi membanyar ubg pengganti sebesar Rp2,7 miliar.

Bila dalam tempo satu bulan tak nembayar maka harta benda Ari Suryono disita.

Dan bila harta benda yang disita kemudian dilelang belum mencukupi, maka Ari Suryono akan mengganti dengan menjalani hukuman 2 tahun bui.

Sedangkan Siska Wati divonis 4 tahun dan denda Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan.

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Sidang dugaan pemotongan dana insentif ASN Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo dengan terdakwa mantan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor kembali digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya, Senin (28/10).

Kali ini masih beragendakan pemeriksaan saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bila pada sidang sebelumnya (7/10) hanya lima orang saksi yakni mantan Kepala BPPD Sidoarjo, Ari Suryono, mantan Kasubbag Umum dan Kepegawaian BPPD Sidoarjo, Siska Wati, Mantan Sekretaris BPPD Sidoarjo A Hadi Yusuf, Sekretaris BPPD Sidoarjo Sulistiyono, dan pegawai BPPD Sidoarjo Rahma Fitri Kristiani.

Sedangkan pada (14/10) terdapat 8 saksi diantaranya Akbar Prayoga, staf Prokopim Sekda Sidoarjo sejaligus ajudan Bupati, Agung Baginda, Ajudan Bupati, Ferdisah, Kasubag Adpim dan Dokumentasi Sekda Sidoarjo, Aswin Reza Sumantri, Staf Protokol Sekda Sidoarjo.

Kemudian Farid Fakruz Farah Zein, Sopir terdakwa Ari Suryono mantan Kepala BPPD Sidoarjo, Ahmad Masruri sopir Bupati, lalu Agus sujiarto, Kabag Pembangunan dan M. Rofik Suadi, Dosen UIN Malang.

Lalu pada sidang pemeriksaan saksi yang ke tiga kalinya (21/10), JPU KPK menghadirkan 22 saksi.

22 saksi tersebut merupakan ASN di jajaran BPPD Sidoarjo.

Mereka diantaranya, Abdul Muntolib, Agus Surianto, Ali Muktadin, Suyono, Adoey, Febrianto Cahyo Saputra, Ermadi Riskiawan, Rismi Maulida, Jasmin Rindi Astuti.

Lalu, Joko sungkono, Juati, Luailus atau Ilus, Pramukas Ardi Yuda, R. Erik Hidayat, Rachmad Hendrawanto, Serly Dewi Yunitawati, Ris Nur Afrianti, Sodikin, Surendro Nur Bawono, Suyadi, Yulis Sarah Riski dan Sutrisno.

Nah pada sidang kali ini (28/10) terdapat 10 saksi. Adapun saksi tersebut berasal dari ASN BPPD Sidoarjo.

Ke sepuluh saksi tersebut diantaranya Sulastri, Nur Aditiah, Rahma Fitri, Arum Nuroita, Susi Wulandari, Sudibyo, Sumanto, Cahyo, Harun dan Fahrudin.

Dalam sidang tersebut JPU KPK mencecar satu persatu saksi yang dihadirkannya

Bahkan untuk membuktikan bila pemotongan itu terjadi, JPU KPK juga menunjukkan bukti penerimaan insentif hingga jumlah pemotongan uang tersebut ke layar monitor yang berada di ruang persidangan.

Para saksi awal berjumlah 5 orang laki-laki yang mendapat pertanyaan itu terkesan kompak membenarkan bukti yang dimiliki JPU KPK.

Mereka pun mengakui bila pemotongan insentif tersebut diserahkan ke Fitri.

"Iya, dikumpulkan ke bu Fitri," jawab satu persatu saksi secara bersamaan.

Tak hanya itu, para saksi pun juga tak mengetahui tujuan dari pemotongan insentif tersebut.

Padahal pemotongan insentif tersebut cukup besar nilainya.

"Tidak tau tujuannya, hanya mengikuti perintah pimpinan. Serahkan ke bu Fitri," jelas Sumanto menjawab pertanyaaan JPU yang membeberkan dana potongan insentifnya mulai dari Rp14 juta hingga Rp22 juta.

Hal yang sama juga dikatakan Cahyo. Pria yang menjadi staf Pendapatan Daerah (PD) 3 BPPD Sidoarjo ini mengaku tak mengetahui penggunaan uang pemotongan insentif itu.

"Tidak tau penggunaannya pak," ujarnya.

Tapi yang jelas jawab saksi Harun Ainur Rosyid ketika mendapat giliran menjawab pertanyaan jaksa.

Pemotongan itu berdasarkan perolehan pendapatan setiap tiga bulan dari dana insentif.

"Penyerahan berdasarkan rekening koran. Tidak tau tujuannya. Karena semua gitu," ujarnya.

Saksi pun mengakui, selama pemotongan itu terjadi, tak pernah berani menanyakannya.

"Tidak pernah menanyakan. Untuk perhitungannya terima dari kitir," pungkas Fahrudin.

Hingga berita ini diturunkan JPU KPK, Penasehat Hukum (PH) hingga majelis hakim masih mencecar para saksi satu persatu.