Kabar Progresif

Kamis, 31 Oktober 2024

Kejari Bitung Geledah Kantor Perumda Bangun Bitung

Bitung - KABARPROGRESIF.COM Bergerak dalam senyap, ternyata Kejaksaan Negeri (Kejari) Bitung terpantau saat ini melakukan penggeledahan di Kantor Perumda Bangun Bitung, Kamis (31/10) malam ini.

Penggeledahan ini diduga terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan anggaran pada Perumda Bangun Bitung tahun 2021 sampai dengan 2023.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bitung Dr Yadyn Palebangan SH MH ketika dihubungi belum bersedia memberikan keterangan.

Sampai berita ini diturunkan, terpantau penyidik pada Kejari Bitung masih melakukan penggeledahan dan pencarian sejumlah dokumen di Kantor Perumda Bangun Bitung.

Diketahui, penyidik Kejari Bitung telah menaikkan status dugaan korupsi pada Perumda Bangun Bitung dari tahap penyelidikan menjadi penyidikan.

Batam - KABARPROGRESIF.COM Satgas Ops Intel Koarmada I bersama Tim Intelijen Lantamal IV menggagalkan pengiriman 18 calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural yang akan dikirim ke Malaysia.

Upaya ini berhasil setelah kapal yang digunakan para calon PMI kandas di Sungai Safar, Nongsa, Kota Batam pada 29 Oktober 2024.

Sebelumnya, tim mendapatkan informasi adanya pengiriman ilegal dan melakukan pemantauan di jalur darat dan laut.

Saat didekati, kapal tersebut mencoba kabur sebelum akhirnya dikandaskan oleh pelaku. Tanjungpinang. Rabu 30 Oktober 2024.

Dengan bantuan warga, tim berhasil mengamankan 18 calon PMI yang bersembunyi di hutan bakau dan kebun pisang sekitar lokasi. Berdasarkan keterangan, sebanyak 22 orang, termasuk 2 tekong yang masih buron, rencananya akan berangkat ke Malaysia.

Ke-18 calon PMI yang berhasil diamankan terdiri dari 10 pria dewasa, 4 wanita dewasa, dan 4 anak laki-laki, dan mereka telah diserahkan ke Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) Batam untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melaksanakan rotasi dan pelantikan enam pejabat administrator dan pengawas.

Upacara pelantikan tersebut berlangsung di Lobi Lantai 2 Balai Kota Surabaya pada Kamis (31/10).

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dipimpin langsung oleh Penjabat Sementara (PJs) Wali Kota Surabaya Restu Novi Widiani.

Acara ini juga dihadiri oleh para asisten dan sejumlah Kepala Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemkot Surabaya.

Pelantikan ini berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Surabaya Nomor 800.1.3.3/23424/436.8.4/2024 tertanggal 31 Oktober 2024 tentang pengangkatan jabatan di lingkup Pemkot Surabaya.

PJs Wali Kota Surabaya, Restu Novi Widiani menyampaikan bahwa ada enam pejabat yang dilantik.

Menurutnya, rotasi dan promosi jabatan di lingkungan birokrasi adalah hal yang biasa.

"(Pelantikan) ini sudah diamanahi Bapak Wali Kota sebelum saya masuk, tapi sebagaimana kewenangan saya harus izin Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri). Jadi ini sudah ada izin dari Kemendagri dan juga sudah disetujui Pemprov Jatim," kata PJs Wali Kota Restu Novi.

Restu Novi juga menjelaskan bahwa proses seleksi jabatan sudah dipersiapkan sebelumnya saat Wali Kota Eri Cahyadi masih aktif sebelum menjalani masa cuti.

Karenanya, ia menegaskan bahwa pelantikan ini bukanlah langkah yang diambil tanpa persetujuan dari Kemendagri.

"Jadi ini saya tinggal melantik. Tapi prosesnya semua sudah dilalui pada saat Bapak Eri Cahyadi masih menjabat Wali Kota Surabaya sebelum cuti," ungkap dia.

Menurut Restu Novi, pelantikan kali ini bertujuan untuk mengisi beberapa jabatan kosong sekaligus memberikan kesempatan promosi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dianggap kompeten.

“Ada yang mutasi dan ada pula yang mengisi jabatan kosong,” ujarnya.

Ketika ditanya mengenai kemungkinan adanya pelantikan selanjutnya, Restu Novi menyatakan bahwa hal itu akan menunggu kembalinya Wali Kota Eri Cahyadi dari masa cuti, untuk menentukan rotasi lebih lanjut

“Nanti pasti akan ada lagi, terutama untuk mengisi posisi yang kosong karena pensiun dan lainnya. Selanjutnya itu kewenangan Pak Wali Kota,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Restu Novi juga berpesan kepada para pejabat yang baru dilantik agar bekerja keras dan semangat dalam mengemban tugas.

"Setelah pelantikan ini semuanya harus bekerja gas pol dan semangat untuk mewujudkan Kota Surabaya yang sudah banyak prestasi dan melanjutkan pemerintahan yang sebelumnya," kata dia.

Selain itu, ia juga berharap para pejabat yang baru dilantik dapat melanjutkan pencapaian Pemkot Surabaya yang telah banyak meraih prestasi.

"Saya juga titip untuk meneruskan perjuangan-perjuangan pejabat-pejabat yang terdahulu yang digantikan," pesan dia.

Salah satu pejabat yang dilantik adalah Dhayfal Akbar.

Ia sebelumnya bertugas sebagai Ajudan di Bagian Umum, Protokol, dan Komunikasi Pimpinan.

Dhayfal mengaku bersyukur atas kepercayaan yang diberikan untuk mengemban jabatan sebagai Lurah Sidosermo, Kecamatan Wonocolo.

Ia menilai bahwa pengalamannya selama bertugas sebagai ajudan dapat menjadi bekal penting dalam menjalani tugas baru.

"Saya sudah banyak belajar dari kepala daerah, khususnya Pak Eri dan Pak Armuji yang memimpin Surabaya dengan baik dan hebat. Mungkin saya bisa meniru kepemimpinan beliau," ujar Dhayfal.

Dhayfal, yang telah berkarir sebagai ASN selama empat tahun, juga menuturkan rencana kerjanya dalam waktu dekat. Salah satu fokus utamanya adalah memastikan Pilkada 2024 berjalan lancar.

"Kita akan fokus pertama untuk Pilkada, bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat agar tidak golput. Itu yang menjadi penekanan," pungkasnya.

Pemkot Surabaya Gencarkan Skrining Kesehatan Sasar Siklus Hidup Masyarakat

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus berupaya meningkatkan siklus hidup masyarakat dengan mengimplementasikan Integrasi Layanan Kesehatan (ILP).

Kepastian hak kesehatan masyarakat tersebut diperkuat pemkot, seperti adanya Puskesmas Pembantu (Pustu) di tiap kelurahan, hingga layanan kesehatan RW 1 Nakes 1 (R1 N1) yang bertujuan untuk mempermudah dan mendekatkan pelayanan medis kepada masyarakat Kota Pahlawan.

Ketua Tim Kerja Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Chandra Kusumawardhani mengatakan, ILP merupakan salah satu program yang dicanangkan secara nasional, di seluruh kabupaten/kota.

ILP merupakan satu bagian dari sistem transformasi kesehatan dengan mengutamakan upaya promotif dan preventif.

“Secara nyata, integrasi layanan adalah dari kunjungan rumah posyandu keluarga, dimana posyandu sekarang tidak lagi hanya berdasarkan usia balita, remaja, atau lansia tetapi bisa melayani semua sasaran siklus hidup atau usia. Kemudian merevitalisasi puskesmas pembantu di tiap kelurahan dan puskesmas induk,” kata Chandra sapaan lekatnya, Rabu (30/10).

Nantinya, ILP akan mengutamakan skrining kesehatan sehingga bisa mendeteksi terlebih dahulu potensi penyakit masyarakat agar dapat dilakukan intervensi lebih awal.

Skrining tidak hanya dilakukan terhadap beberapa penyakit menular, tetapi juga terhadap penyakit tidak menular lainnya.

“Sasarannya adalah siklus hidup skrining, dan adanya hak jadwal skrining masyarakat diharapkan bisa terdeteksi sejak dini. Kesadaran masyarakat memeriksakan kesehatannya cukup tinggi,” ujar dia.

Ketika Pemkot Surabaya melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) telah melakukan revitalisasi kesehatan, masyarakat banyak mendatangi Pustu untuk skrining kesehatan.

Bahkan, ada beberapa skrining yang dapat dilakukan di posyandu keluarga.

“Di lihat dari antusiasme masyarakat ternyata partisipasi masyarakat cukup bagus. Dari 2700 posyandu, ada 382 yang bertransformasi menjadi posyandu keluarga. Target kami bisa mencapai 100 persen pada tahun 2025,” ungkapnya.

Dengan semakin gencarnya melakukan skrining, hasil deteksi dini potensi penyakit pun semakin meningkat.

Karenanya, dengan semakin banyaknya temuan kasus maka akan mempermudah rencana intervensi kebijakan kesehatan.

Masyarakat Kota Surabaya pun bisa langsung datang ke Pustu atau Puskesmas terkat untuk melakukan skrining.

“Tidak ada syarat tertentu untuk melakukan skrining, bisa langsung hadir. Sedangkan untuk warga luar Kota Surabaya bisa mengakses layanan terdekat karena tercatat sebagai warga domisili, karena sifatnya adalah pemantauan wilayah sekitar sehingga dipersilahkan,” terangnya.

Meski demikian, ILP tidak menunggu adanya pasien, para Kader Surabaya Hebat (KSH) bersama tenaga kesehatan juga melakukan jemput bola, dengan melakukan kunjungan rumah.

“Ini sudah berjalan, para KSH sudah melakukan setiap bulan dan datanya tercatat di aplikasi Sayang Warga. Sebab, upaya promotif dan preventif rutin dilakukan untuk memberikan edukasi dan melakukan skrining berdasarkan siklus hidup,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Puskesmas Sawah Pulo Kota Surabaya, dr. Gerryd Dina Soepardi mengatakan, dalam upaya memperkenalkan ILP di kawasan Kelurahan Ujung, pihaknya berkolaborasi dengan lintas sektor.

Dimana saat ini masyarakat bisa mengakses Pustu tidak hanya ketika sedang sakit, tetapi saat belum mengetahaui potensi penyakit yang menyerangnya.

“Tenaga kesehatan di Kota surabaya melayani hal tersebut, masyarakat akan dilakukan skrining, minimal ada 14 skrining wajib yang harus mereka terima supaya kita bisa mendekati dini,” kata dr. Gerryd.

Ke-14 skrining tersebut merupakan layanan sekunder. Antara lain, skrining hipotiroid terhadap bayi baru lahir apakah memiliki tiroid atau tidak, thalasemia terkait dengan kelainan darah, anemia, stroke, serangan jantung, hipertensi, PPOK (penyakit paru obstruksi kronis) yang terjadi pada lansia akibat gaya hidup sebelumnya, TBC, hepatitis, diabetes melitus, skrining kanker paru, payudara, serviks, dan usus.

“14 skrining itu minimal, sebetulnya ada sekitar 75 skrining yang alangkah lebih baik bisa dilakukan. Minimal bisa melakukan skrining 1 tahun sekali. Skrining dapat diakses oleh masyarakat Surabaya di Pustu atau Puskesmas secara gratis, sedangkan warga luar Surabaya bisa skrining di wilayah domisilinya, tetapi akan dikenakan biaya retribusi pendaftaran,” terangnya.

Guna menunjang angka harapan hidup dalam mengimplementasikan ILP, di Surabaya tidak hanya tersedia layanan kesehatan di Puskesmas dan Pustu, tetapi juga didukung dengan layanan kesehatan R1 N1.

“Tujuan transformasi ini adalah mendekatkan layanan kepada masyarakat, jadi tidak perlu antre atau jauh-jauh. Warga sangat antusias, terlihat dari angka kunjungan setiap bulan mengalami peningkatan, kasus harian yang ditemukan tidak hanya kasus sakit, tetapi juga kasus sehat,” ujar dia.

dr. Gerryd menjelaskan, dalam kurun waktu satu bulan, skrining kesehatan bisa menyasar 500 orang.

Angka kenaikan skrining tersebut karena masyarakat semakin sadar dan peduli dengan kesehatannya, seperti melakukan tes terhadap potensi penyakit diabetes melitus, hipertensi, dan anemia.

“Target kami dalam sehari harus melakukan skrining minimal 10 orang sehat. Itu menjadi informasi sangat penting untuk Puskesmas melakukan kebijakan kesehatan berdasarkan kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya secara rutin menggulirkan program Gerakan Pangan Murah (GPM) di setiap kecamatan, sebagai salah satu upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan.

Kali ini, GPM digelar di pendopo Rumah Padat Karya Bringin, Jalan Raya Bringin Nomor 11, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya pada Rabu, (30/10).

Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya, Kanti Budiarti, mewakili Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya, Antiek Sugiharti mengatakan bahwa Pemkot Surabaya melalui GPM berupaya mencukupi kebutuhan pangan bagi masyarakat dengan harga terjangkau.

"Kegiatan ini rutin kami gelar bergantian di setiap wilayah Kota Surabaya. Kami berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menjual sembako murah, seperti gula, beras, minyak, bawang merah, bawang putih dan telur," kata Kanti Budiarti.

Menurutnya, GPM menjadi salah satu program Pemkot Surabaya yang ditunggu oleh masyarakat.

Sebab, masyarakat bisa membeli bahan pangan atau sembako yang lebih murah dari harga di pasar dan lokasinya dekat dengan rumah.

"Kami melakukan acara ini di setiap kecamatan untuk menyasar masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah. Karena harga sembako yang dijual disini (GPM) lebih murah dari pada harga pasar," ujar Kanti.

Ia berharap, kegiatan ini bisa membantu masyarakat untuk menekan biaya kebutuhan pangan dan kebutuhan sehari-hari.

Terlebih, masyarakat bisa melakukan pembelian tanpa batas maksimum sesuai dengan kebutuhannya.

"Tidak batas untuk pembelian asalkan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing," harapnya.

Dalam kegiatan GPM ini, DKPP Kota Surabaya bekerjasama dengan Bulog, PT Kebon Agung, PT Mega Surya Mas, Pasar Induk Surabaya Sidotopo dan Primafood International.

Sementara itu, salah satu warga Bringin, Siti Nurzanah mengaku bahwa acara GPM cukup membantu untuk mencukupi kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

"Ini cukup membantu, karena sekarang harga kebutuhan pokok sedang naik. Biasanya saya beli minyak goreng satu liter di pasar harganya Rp 16.500 kalau disini hanya Rp 15.000," terangnya.

Wanita berusia 40 tahun ini berharap GPM bisa lebih sering diadakan untuk membantu masyarakat.

"Harapannya supaya lebih sering diadakan. Kalau ada acara (GPM) saya selalu datang," pungkasnya.

Sejumlah bahan pokok yang tersedia pada program GPM di wilayah Bringin kali ini, antara lain beras medium SPHP @5Kg dijual dengan harga Rp56.000, beras premium Candi Mulyo @5Kg dengan harga Rp68.500, minyak goreng @1L dengan harga Rp15.000, gula pasir @1Kg dengan harga Rp16.500.

Selanjutnya, daging ayam @1 ekor dengan harga Rp 31.000, cabai besar @350gram dengan harga Rp5.000, cabai merah @250gram dengan harga Rp5.000 dan bawang merah @250gram dengan harga Rp5.000.

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Ketua DPC PDIP Surabaya Adi Sutarwijono sangat optimis atas kemenangan Pasangan calon Gubernur (Cagub) Jawa Timur Tri Rismaharini-KH Zahrul Azhar Asumta (Risma-Gus Hans) di Kota Pahlawan.

Sebab, keduanya merupakan putra daerah yang telah memiliki basis.

Adi mengatakan, aktivitas mengetuk pintu setiap rumah telah ia jalankan jauh sebelum instruksi dari partai turun.

Menurut Adi, hal tersebut adalah budaya PDIP tetap dekat dengan masyarakat Surabaya.

"Kerja kami secara maraton setiap hari pasti ada pertemuan dengan kader PDIP di tengah masyarakat, mengenalkan, dan memperkuat elektoral Bu Risma dan Gus Hans sekaligus Mas Eri dan Mas Armuji," kata Adi, Selasa (29/10) malam.

Adi yang juga menjabat Ketua DPRD Surabaya ini sangat yakin bila Risma-Gus Hans akan menang telak di wilayahnya.

Karena, selain sosialisasi sosok cagub yang diusung PDIP, seluruh kader banteng juga bergerak untuk kemenangan Eri Cahyadi-Armuji di Pilwali Surabaya 2024.

"Kalau (Surabaya) kita proyeksikan di angka 90 persen," tandas dia.

Sebab, seluruh kebutuhan pemenangan untuk Pilgub Jatim dan Pilwali Surabaya 2024 telah siap, dan tinggal jalan.

Bahkan, mesin-mesin yang akan bertugas mengawal suara di TPS.

"Door to door ke masyarakat, lalu pengamanan saksi, kita rekrut untuk pengamanan di TPS. Saksi untuk Pilgub sendiri, dan saksi untuk pilwali (Surabaya) ada sendiri," pungkas Adi

Sebelumnya konsolidasi pemenangan Tri Rismaharini-Gus Hans untuk wilayah Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik dilakukan oleh PDI Perjuangan (PDIP).

Agenda ini menjadi yang terakhir untuk Safari Politik dan Konsolidasi putaran I yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto.

Sebelumnya, Hasto sudah memimpin konsolidasi pemenangan di Ngawi - Bojonegoro - Tuban, lalu Madiun -bMagetan, serta Trenggalek - Tulungagung.

Konsolidasi Surabaya-Sidoardjo-Gresik dilaksanakan di Kota Surabaya, dihadiri lebih dari seribu orang pengurus partai dari tiga wilayah tersebut.

Hadir pula pasangan calon kepala daerah yang diusung di Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik serta tentunya Risma-Gus Hans.

Hasto hadir didampingi Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy, serta jajaran pengurus DPD PDIP Jatim. Diantaranya adalah Sekretaris DPD Sri Untari dan Wakil Ketua Deni Wicaksono.

Di dalam arahannya, Hasto mengatakan bahwa partai menginstruksikan kepada seluruh anggota DPR dan DPRD daerah pemilihan Jawa Timur (Jatim) untuk bekerja turun ke bawah menjaga wilayahnya masing-masing.

“Ini di 25 hari terakhir sebelum pemilihan, semua wajib menjaga dapilnya masing-masing,” kata Hasto, Selasa (29/10).

“Kuncinya cuma satu, pergerakan satgas, pengurus hingga ranting dan anak ranting, pergerakan legislatif. Kalau semua mengetuk pintu-pintu rakyat, maka kemenangan ada di Bu Risma dan Gus Hans,” tegas Hasto.

Kata Hasto, seluruh kader partai dan simpatisan tak perlu ragu memperjuangkan Risma-Gus Hans, melawan setiap intimidasi yang ada. Kata Hasto, memperjuangkan Risma-Gus Hans adalah memperjuangkan masa depan Jawa Timur dan Indonesia.

“Kita tak perlu ragu, Bu Risma adalah gambaran ideal bagaimana pemimpin yang memihak pada wong cilik,” pungkas Hasto.

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Konsolidasi pemenangan Tri Rismaharini-Gus Hans untuk wilayah Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik dilakukan oleh PDI Perjuangan (PDIP).

Agenda ini menjadi yang terakhir untuk Safari Politik dan Konsolidasi putaran I yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto.

Sebelumnya, Hasto sudah memimpin konsolidasi pemenangan di Ngawi-Bojonegoro-Tuban, lalu Madiun-Magetan, serta Trenggalek-Tulungagung. Konsolidasi Surabaya-Sidoardjo-Gresik dilaksanakan di Kota Surabaya, dihadiri lebih dari seribu orang pengurus partai dari tiga wilayah tersebut.

Hadir pula pasangan calon kepala daerah yang diusung di Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik serta tentunya Risma-Gus Hans.

Hasto hadir didampingi Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy, serta jajaran pengurus DPD PDIP Jatim. Diantaranya adalah Sekretaris DPD Sri Untari dan Wakil Ketua Deni Wicaksono.

“Ini di 25 hari terakhir sebelum pemilihan, semua wajib menjaga dapilnya masing-masing,” kata Hasto, Selasa (29/10).

Kata Hasto, seluruh kader partai dan simpatisan tak perlu ragu memperjuangkan Risma-Gus Hans, melawan setiap intimidasi yang ada.

Hasto meminta memperjuangkan Risma-Gus Hans adalah memperjuangkan masa depan Jawa Timur dan Indonesia.

“Kita tak perlu ragu, Bu Risma adalah gambaran ideal bagaimana pemimpin yang memihak pada wong cilik,” tegas Hasto.

Ketua DPC PDIP Kota Surabaya, Adi Sutarwijono, mengatakan pihaknya berkomitmen untuk berjuang memenangkan Pilgub Jawa Timur dan pilkada di kabupaten/kita secara bersamaan.

“Kerja-kerja pemenangan berjalan selaras antara pilgub Jawa Timur dan pilkada, kalau di Surabaya ya dengan Pilwakot Surabaya,” pungkas Adi.

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Panglima Kodam V/Brawijaya, Mayjen TNI Rudy Saladin, M.A, melaksanakan kunjungan kerja ke SMA Taruna Brawijaya pada Selasa (29/10).

Kunjungan itu merupakan bagian dari upaya memperkuat hubungan antara TNI dan lembaga pendidikan dalam rangka menciptakan generasi muda yang disiplin, tangguh dan berkarakter.

Dijelaskan Pangdam, pendidikan merupakan kebutuhan terpenting bagi generasi penerus di Indonesia.

“Siswa-siswi di SMA Taruna Brawijaya adalah calon pemimpin masa depan yang diharapkan mampu menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Rudy Saladin, M.A.

Selama kunjungan, Pangdam juga melakukan dialog interaktif dengan para siswa, memberikan motivasi, dan berbagi pengalaman mengenai nilai-nilai kepemimpinan dan semangat juang.

“Kegiatan ini diharapkan dapat menginspirasi siswa untuk mengembangkan potensi diri dan berkontribusi positif bagi masyarakat,” pungkasnya.

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Anak-anak muda yang tergabung dalam PIONEERISMA tumplek blek berikan dukungan pada Pasangan Cagub Jawa Timur Tri Rismaharini-KH Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans) dan Pasangan Cawali Eri Cahyadi-Armuji.

Mereka melakukan deklarasi di Museum HOS Tjokroaminoto yang berada di Jalan Peneleh VII, Kelurahan Peneleh Kecamatan Genteng Kota Surabaya, Jawa Timur.

Dalam deklarasi ini, para anak muda ini berkeinginan mendengungkan "Suara Gen Z Untuk Jatim Resik", seperti yang diungkapkan Eri Cahyadi, Selasa (29/10).

"Yang ada di Jawa Timur yang memberi dukungan pada Bu Risma. Ini diinisiasi oleh Gen Z pemenangan Bu Risma. Kita bergerak di bawah tanggung jawabnya Cak Aripin, karena Cak Aripin ini adalah penanggung jawab pemenangan Bu Risma di Gen Z," kata Eri Cahyadi.

Sebenarnya acara Gen Z ini tak hanya digelar di Surabaya, namun keliling dan diadakan di beberapa daerah yang ada di Jawa Timur.

"Jadi hari ini dikumpulkan di Surabaya, karena acara Gen Z berputar. Ada di Surabaya dan semuanya di seluruh wilayah Jatim, sekarang kebagian di Surabaya, untuk mengenalkan program-program Bu Risma di Kota Surabaya," terang pria yang sudah pernah menjabat sebagai Wali Kota Surabaya 1 periode ini.

Sementara itu, Tokoh pemimpin pemuda di Jawa Timur, M. Nur Arifin mengatakan, adanya deklarasi "Suara Gen Z Untuk Jatim Resik" ditepatkan dengan waktu Sumpah Pemuda.

"Ini juga sekaligus momentum Sumpah Pemuda. Makanya kita pilihnya di Peneleh ini karena rumah kenbangsaan, rumahnya Haji Omar Said Cokroaminoto, dan sekaligus Bu Risma ini warga Surabaya, banyak yang kangen. Terbukti lah Bu Risma ini berhasil membangun, kedua juga legacy kepemimpinan sampai sekarang di Surabaya gak ada yang berani ngelawan," ucap pria yang akrab disapa Cak Ipin ini.

Dukungan Gen Z Surabaya pada Pasangan Calon Gubernur Jatim Risma-Gus Hans cukup beralasan, terlebih lagi beberapa program Risma langsung menyentuh Gen Z secara langsung.

"Kalau yang pro Gen Z, tentu Bu Risma kan komitmen pendidikan gratis, tanpa pungutan baik di komite maupun segala macam. Itu cukup mengena ke temen-temen sekalian," ungkapnya.

"Terus kemudian juga Bu Risma pro terhadap penciptaan lapangan kerja buat anak-anak muda, termasuk petani milenial dan lain sebagainya. Jadi itulah. Apalagi Pak Prabowo juga sekarang ketahanan pangan jadi salah satu program unggulan dari pemerintahan Prabowo," pungkasnya.

Dalam Deklarasi PIONEERISMA ini, hadir langsung Cagub Tri Rismaharini, Sekjen DPP PDI P Hasto, pasangan Cawali Eri-Armuji, dan barisan Banteng Muda Indonesia.

Selain itu, ada tampilan dua komika, yang turut meramaikan deklarasi ini.

10 Saksi Kompak Tak Mengenal Dekat Gus Muhdlor

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Sepuluh saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU) komisi pemberantasan korupsi (KPK) terlihat kompak tak mengenal secara dekat dengan mantan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor.

Hal itu terlihat ketika 10 orang saksi yang merupakan ASN Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo tersebut dicecar berbagai pertanyaan oleh Gus Muhdlor di Pengadilan Tipikor Surabaya, Senin (28/10).

Awalnya Gus Muhdlor diberi kesempatan oleh Mejelis Hakim untuk memberi pertanyaan kepada saksi.

Hal itu tak di sia-siakan oleh Gus Muhdlor.

Namun ketika melontarkan pertanyaannya tersebut cukup menggelikan.

Sebab Gus Muhdlor meminta 10 saksi tersebut menjawab secara bersamaan apakah mengenal Presiden Indonesia ke 7 yakni Joko Widodo. Apakah mereka pernah berhubungan maupun melakukan komunikasi.

"Tidak," jawab saksi secara bersamaan.

Mendapat jawaban itu, kembali Gus Muhdlor melontarkan pertanyaan.

"Tau saya gak," tanya Gus Muhdlor.

"Tau," jawab saksi.

Belum sempat melanjutkan pertanyaannya, tiba-tiba Ketua Majelis Hakim, Ni Putu Sri Indayani melanjutkan pertanyaan dari Gus Muhdlor kepada para saksi.

Apakah para saksi pernah berhubungan dengan Gus Muhdlor.

"Gak," jawab saksi bersamaan secara serempak.

Bahkan dalam sidang itu Gus Muhdlor terlihat geram mendengar jawaban dari 10 saksi yang selalu tidak tau.

Gus Muhdlor ingin ASN Sidoarjo terlihat tegas untuk membuktikan kebenaran bila ada potongan dana insentif ASN BPPD mengalir ke rekeningnya.

"Pernahkah bupati itu cawe-cawe itu kesana-kesini bahkan ngurusi SKU, padahal SKU itu kontribusi semuanya itu tiap hari tiap bulan jumlahnya ratusan. Pernah gak kamu lihat bupati urusi SK kecuali terakhir-terakhir tanda tangan karena itu sifatnya wajib, pernah ga? Jadi bupati di ujung saja, setelah disaring sampeyan dari keuangan, siska, ari, Gogom, sekda terkait pencapaian baru ke saya, saya tanda tangani dan itu sifatnya wajib. Saya mau tanya semuanya, bahkan bu nuraika yang adalah BPHTB tanah di pelosok. Semuanya 10 orang ini, apakah ada yang pernah kasi duit saya?" tanya Gus Muhdlor.

"Gak tau," jawab para saksi.

"Jangan gak tau, masa ASN Sidoarjo begitu," pungkas Gus Muhdlor.

Pada sidang kali ini (28/10) JPU KPK menghadirkan 10 saksi.

Adapun saksi tersebut berasal dari ASN BPPD Sidoarjo.

Ke sepuluh saksi tersebut diantaranya Sulastri, Nur Aditiah, Rahma Fitri, Arum Nuroita, Susi Wulandari, Sudibyo, Sumanto, Cahyo, Harun dan Fahrudin.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, perkara ini bermula saat KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kantor BPPD Sidoarjo, Jalan Pahlawan, Sidoarjo pada 25 Januari lalu.

OTT tersebut terkait dengan pemotongan insentif pajak pegawai BPPD Sidoarjo.

KPK mengamankan 11 orang dari OTT tersebut, termasuk terdakwa Ari Suryono eks Kepala BPPD dan terdakwa Kasubag umum dan kepegawaian BPPD Sidoarjo Siska Wati.

Gus Muhdlor ditetapkan sebagai tersangka bersama Kepala BPPD, Ari Suryono, dan Kasubbag BPPD, Siska Wati.

Mereka diduga terlibat dalam pemotongan insentif ASN BPPD Kabupaten Sidoarjo dengan besaran potongan mulai dari 10 persen hingga 30 persen dari insentif yang seharusnya diterima.

Menurut KPK, total dana hasil pemotongan insentif tersebut mencapai Rp 2,7 miliar. Dalam OTT, penyidik juga menemukan uang tunai sebesar Rp 69,9 juta yang diduga terkait dengan praktik korupsi tersebut.

Gus Muhdlor yang kini ditahan oleh KPK, disinyalir memiliki peran sentral dalam mengatur pemotongan insentif tersebut.

Kewenangannya sebagai bupati memungkinkannya untuk mempengaruhi pengelolaan insentif kinerja di lingkungan BPPD, terutama dalam hal pengumpulan pajak dan retribusi.

Sementara terdakwa Ari Suryono dan siska Wati dalam berkas terpisah telah menerima vonis dari Majelis Hakim yang diketuai Ni Putu Sri Indayani dan dua hakim anggota yakni Athoillah dan Ibnu Abbas Ali.

Untuk terdakwa Ari Suryono divonis 5 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 4 bulan.

Tak hanya itu Ari Suryono juga dijatuhi membanyar ubg pengganti sebesar Rp2,7 miliar.

Bila dalam tempo satu bulan tak nembayar maka harta benda Ari Suryono disita.

Dan bila harta benda yang disita kemudian dilelang belum mencukupi, maka Ari Suryono akan mengganti dengan menjalani hukuman 2 tahun bui.

Sedangkan Siska Wati divonis 4 tahun dan denda Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan.

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Sidang dugaan pemotongan dana insentif ASN Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo dengan terdakwa mantan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor kembali digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya, Senin (28/10).

Kali ini masih beragendakan pemeriksaan saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bila pada sidang sebelumnya (7/10) hanya lima orang saksi yakni mantan Kepala BPPD Sidoarjo, Ari Suryono, mantan Kasubbag Umum dan Kepegawaian BPPD Sidoarjo, Siska Wati, Mantan Sekretaris BPPD Sidoarjo A Hadi Yusuf, Sekretaris BPPD Sidoarjo Sulistiyono, dan pegawai BPPD Sidoarjo Rahma Fitri Kristiani.

Sedangkan pada (14/10) terdapat 8 saksi diantaranya Akbar Prayoga, staf Prokopim Sekda Sidoarjo sejaligus ajudan Bupati, Agung Baginda, Ajudan Bupati, Ferdisah, Kasubag Adpim dan Dokumentasi Sekda Sidoarjo, Aswin Reza Sumantri, Staf Protokol Sekda Sidoarjo.

Kemudian Farid Fakruz Farah Zein, Sopir terdakwa Ari Suryono mantan Kepala BPPD Sidoarjo, Ahmad Masruri sopir Bupati, lalu Agus sujiarto, Kabag Pembangunan dan M. Rofik Suadi, Dosen UIN Malang.

Lalu pada sidang pemeriksaan saksi yang ke tiga kalinya (21/10), JPU KPK menghadirkan 22 saksi.

22 saksi tersebut merupakan ASN di jajaran BPPD Sidoarjo.

Mereka diantaranya, Abdul Muntolib, Agus Surianto, Ali Muktadin, Suyono, Adoey, Febrianto Cahyo Saputra, Ermadi Riskiawan, Rismi Maulida, Jasmin Rindi Astuti.

Lalu, Joko sungkono, Juati, Luailus atau Ilus, Pramukas Ardi Yuda, R. Erik Hidayat, Rachmad Hendrawanto, Serly Dewi Yunitawati, Ris Nur Afrianti, Sodikin, Surendro Nur Bawono, Suyadi, Yulis Sarah Riski dan Sutrisno.

Nah pada sidang kali ini (28/10) terdapat 10 saksi. Adapun saksi tersebut berasal dari ASN BPPD Sidoarjo.

Ke sepuluh saksi tersebut diantaranya Sulastri, Nur Aditiah, Rahma Fitri, Arum Nuroita, Susi Wulandari, Sudibyo, Sumanto, Cahyo, Harun dan Fahrudin.

Dalam sidang tersebut JPU KPK mencecar satu persatu saksi yang dihadirkannya

Bahkan untuk membuktikan bila pemotongan itu terjadi, JPU KPK juga menunjukkan bukti penerimaan insentif hingga jumlah pemotongan uang tersebut ke layar monitor yang berada di ruang persidangan.

Para saksi awal berjumlah 5 orang laki-laki yang mendapat pertanyaan itu terkesan kompak membenarkan bukti yang dimiliki JPU KPK.

Mereka pun mengakui bila pemotongan insentif tersebut diserahkan ke Fitri.

"Iya, dikumpulkan ke bu Fitri," jawab satu persatu saksi secara bersamaan.

Tak hanya itu, para saksi pun juga tak mengetahui tujuan dari pemotongan insentif tersebut.

Padahal pemotongan insentif tersebut cukup besar nilainya.

"Tidak tau tujuannya, hanya mengikuti perintah pimpinan. Serahkan ke bu Fitri," jelas Sumanto menjawab pertanyaaan JPU yang membeberkan dana potongan insentifnya mulai dari Rp14 juta hingga Rp22 juta.

Hal yang sama juga dikatakan Cahyo. Pria yang menjadi staf Pendapatan Daerah (PD) 3 BPPD Sidoarjo ini mengaku tak mengetahui penggunaan uang pemotongan insentif itu.

"Tidak tau penggunaannya pak," ujarnya.

Tapi yang jelas jawab saksi Harun Ainur Rosyid ketika mendapat giliran menjawab pertanyaan jaksa.

Pemotongan itu berdasarkan perolehan pendapatan setiap tiga bulan dari dana insentif.

"Penyerahan berdasarkan rekening koran. Tidak tau tujuannya. Karena semua gitu," ujarnya.

Saksi pun mengakui, selama pemotongan itu terjadi, tak pernah berani menanyakannya.

"Tidak pernah menanyakan. Untuk perhitungannya terima dari kitir," pungkas Fahrudin.

Hingga berita ini diturunkan JPU KPK, Penasehat Hukum (PH) hingga majelis hakim masih mencecar para saksi satu persatu.