Demokrat Akan Tindak Kader Tak Ikut Putusan AHY di Pilkada 2024

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution memastikan DPP Partai Demokrat akan mengambil tindakan kepada para kadernya yang tak mengikuti keputusan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Pilkada 2024.

"Partai Demokrat tidak ingin dicap sebagai partai yang tidak komitmen apalagi mbalelo. Sehingga apabila ada struktur partai dan anggota fraksi DPRD yang tidak bersedia mengamankan keputusan Ketum AHY, tentu akan dilaporkan dan diambil tindakan oleh DPP," kata Syahrial dalam keterangan resmi, Sabtu (2/11).

Syahrial mengatakan Partai Demokrat telah menerjunkan Satuan Tugas (Satgas) Monitoring Pilkada ke seluruh daerah di tanah air. 

Satgas ini ingin memastikan struktur partai di tingkatan DPD, DPC hingga ranting mengamankan calon kepala daerah yang diusung dan didukung Demokrat menang Pilkada 2024.

"Kami ditugaskan Ketua Umum AHY memonitor Pilkada di tiga propinsi yaitu Jakarta, Jawa Barat dan Banten. Disebut Korwil Jawa 1. Tugas utamanya memastikan martabat partai dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh struktur partai di daerah," kata dia.

Syahrial menjelaskan setiap paslon yang diusung Demokrat di Pilkada 2024 telah mendapatkan rekomendasi yang ditandatangani AHY. 

Baginya, rekomendasi ini bukan sekadar prasyarat untuk mendaftarkan diri sebagai peserta Pilkada ke KPU.

Karenanya, ia menekankan keputusan politik partai ini wajib hukumnya untuk dipatuhi oleh struktur partai dari tingkat pusat hingga struktur terendah di Demokrat.

"Tidak ada lagi ruang diskusi atau tawar-menawar. Tandatangan Ketum AHY pada surat rekom adalah marwah ketua umum dan martabat partai yang harus dikawal," kata dia.

Sebelumnya beredar isu pembelotan tujuh orang yang mengaku kader sejumlah partai di KIM Plus di Pilkada Jakarta malah mendukung Pramono-Rano Karno. KIM Plus merupakan kubu pengusung RK-Suswono, termasuk Demokrat di dalamnya.

Dukungan itu disampaikan saat mereka berkunjung ke kediaman Pramono di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, Kamis (31/10).

Sebanyak tujuh orang itu merupakan eks caleg partai anggota KIM Plus. Mereka ialah, eks caleg PKB Ahmad Syukri, Muhammad Ishaq (PPP), H.M Nafiudin (NasDem), Ahmad Faisal (PSI), Firman Abdul Hakim (PPP), Riko (PAN), dan Redim Okto Fudin (PKB).

Read More

Satbrimobda Sultra Lakukan Sterilisasi Lokasi untuk Debat Kedua Pemilihan Cagub

Sultra - KABARPROGRESIF.COM Menjelang pelaksanaan debat kedua pemilihan calon gubernur (cagub) Sulawesi Tenggara, Satuan Brigade Mobil Daerah (Satbrimobda) Sultra melakukan sterilisasi lokasi acara. 

Kegiatan ini bertujuan memastikan keamanan dan kenyamanan selama debat berlangsung, serta mencegah adanya potensi gangguan yang dapat mengancam jalannya acara.

Sterilisasi dilakukan di seluruh area debat, termasuk ruang utama, pintu masuk, dan titik-titik strategis lainnya di lokasi. Langkah ini melibatkan pemeriksaan secara detail, baik untuk mendeteksi bahan berbahaya maupun mengidentifikasi potensi ancaman lainnya.

“Kami mengutamakan keamanan dan kenyamanan peserta serta tamu undangan dalam debat ini. Sterilisasi dilakukan untuk memastikan tempat benar-benar aman sebelum acara dimulai,” ujar Komandan Satbrimobda Sultra.

Dengan adanya sterilisasi ini, diharapkan debat kedua pemilihan cagub Sultra dapat berlangsung lancar dan aman, memberikan rasa tenang bagi para calon, pendukung, dan seluruh pihak yang terlibat.

Read More

Pangkoarmada II Pimpin Penutupan Open Tournament Finswimming Panglima TNI Cup 2024

Manado - KABARPROGRESIF.COM Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) II, Laksamana Muda (Laksda) TNI Ariantyo Condrowibowo, mewakili Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memimpin upacara penutupan Open Tournament Finswimming Panglima TNI Cup 2024 yang digelar di Kawasan Pantai Megamas, Manado, Sabtu (2/11). 

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Turnamen ini menarik partisipasi lebih dari 250 peserta dari TNI, Polri, serta masyarakat sipil dari berbagai wilayah di Indonesia. 

Para peserta dibagi dalam beberapa kelompok kelas yang dipertandingkan, antara lain kelompok kelas 500 meter Pemula Putra/Putri, kelompok kelas 2000 meter Junior Putra/Putri, kelompok kelas 2000 meter TNI/Polri Putra/Putri, dan kelompok kelas 3000 meter Senior Putra/Putri.

Selain perlombaan, acara ini juga dimeriahkan dengan Sailing Pass dari unsur-unsur kemaritiman di wilayah Sulawesi Utara, termasuk unsur Guskamla Armada II, Bakamla, Basarnas, Polairud, dan unsur-unsur Lantamal VIII Manado. 

Berbagai atraksi turut memeriahkan kegiatan, antara lain Demo VBSS (Pembebasan Sandera) dari Tim SFQR Satrol Lantamal VIII dan Yonmarhanlan VIII, serta Demo Para Motor dari TNI AU Lanud Sri. 

Komunitas olahraga perairan di Sulut pun ikut ambil bagian dalam acara ini, memberikan semangat dan hiburan bagi para peserta serta penonton.

Dalam sambutan Panglima TNI yang dibacakan oleh Pangkoarmada II, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para peserta atas antusiasme dan semangat mereka dalam mengikuti serta memeriahkan perlombaan ini. 

"Saya berharap melalui perlombaan ini akan tumbuh bibit-bibit atlet yang unggul dan dapat dijadikan pengalaman untuk terus mengasah kemampuan yang dimiliki”.

Sebelumnya di hari yang sama, Pangkoarmada II menghadiri pembukaan turnamen ini yang dipimpin langsung oleh Panglima Kodam XIII/Merdeka (Pangdam XIII/Mdk) Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Chandra Wijaya.

Perlombaan Finswimming ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-79 TNI yang bertujuan untuk mengembangkan bakat, mempererat hubungan antar institusi, serta memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dan mendukung prestasi olahraga di Indonesia.

Read More

KPK Beri Sinyal Tersangka Kasus Korupsi Taspen bakal Bertambah

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan rasuah berupa investasi fiktif di PT Taspen (Persero). Penyidik mengisyaratkan tersangka dalam perkara itu bakal bertambah.

“Penyidik masih memungkinkan untuk meminta pihak-pihak lainnya yang patut untuk dimintakan pertanggungjawaban pidananya,” kata anggota Tim Jubir KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Sabtu, 2 November 2024.

Budi enggan memerinci pihak-pihak yang diisyaratkan penyidik. 

Namun, dia mengingatkan semua pihak kooperatif dalam perkara ini.

KPK berharap tidak ada pihak-pihak yang mencoba merintangi pengusutan perkara ini. 

Budi menegaskan bakal memproses hukum pihak-pihak yang nekat menghalang-halangi penyidikan.

“Bagi pihak-pihak yang tidak bersikap kooperatif tentu KPK akan mengambil segala tindakan yang patut dan terukur sesuai dengan undang-undang, agar pemulihan kerugian negara maksimal,” ujar Budi.

KPK telah menggeledah sejumlah tempat untuk mendalami kasus ini. Salah satunya Kantor PT Taspen, dan sebuah perusahaan swasta di SCBD, Jakarta Selatan.

KPK juga telah mencegah dua orang dalam kasus ini. Yakni, Direktur Utama nonaktif PT Taspen Antonius Nicholas Stephanus Kosasih, dan Direktur Utama PT Insight Investments Management Ekiawan Heri Primaryanto.

Kasus ini berawal dari laporan masyarakat. KPK menaikkan perkaranya ke tahap penyidikan, dan sudah menetapkan tersangka.

Read More

Polisi Ungkap Kasus Curanmor TKP di Kantor LPK, Tersangka Mantan Satpam

Pati - KABARPROGRESIF.COM Sat Reskrim Polresta Pati berhasil ungkap kasus pencurian Sepeda motor (Curanmor) milik Sdr. Rio Zidan, Warga Tambakromo, Pati, di TKP Sebuah Kantor LPK turut Desa Winong Kecamatan Pati Kabupaten Pati yang terjadi pada Selasa (29/10/2024) sekira Pkl 10.30 WIB.

Sat Reskrim Polresta Pati berhasil mengamankan seorang tersangka berinisial SU (46) warga Desa Sumberrejo Jaken Pati, yang berprofesi sebagai Tukang Parkir yang merupakan Mantan Satpam di kantor LPK tersebut.

Kapolresta Pati Kombes Pol Andhika Bayu Adhittama melalui Kasat Reskrim Kompol M Alfan Armin mengungkapkan Modus Operandi Tersangka mendatangi kantor LPK di Desa Winong Pati yang merupakan bekas tempat kerja Tersangka SU setelah dipecat 2 bulan lalu, Tersangka menutup CCTV LPK dengan Plastik, kemudian Tersangka mengambil motor Korban dengan cara di dorong dan disimpan di parkiran sebuah Hotel dekat TKP.

“Tersangka kembali ke TKP untuk mencopot plastik di CCTV LPK tersebut dan mengambil motor milik Tersangka. Kemudian setelah menaruh motor milik Tersangka, kembali ke Hotel dekat TKP dan membawa motor milik Korban serta membuang Plat Motor milik Korban ke Sungai”, ungkapnya.

Kasat Reskrim mengatakan setelah mendapat laporan dari Korban, petugas melakukan penyelidikan dengan mendatangi TKP dan dari hasil pengecekan CCTV di LPK tersebut petugas mendapati ciri-ciri Pelaku.

“Pada hari Rabu, 30 Oktober 2024 sekira Pukul 22.00 WIB, petugas berhasil mengamankan Tersangka beserta Barang Bukti Motor Honda Vario hasil curian. Selanjutnya Tersangka dibawa ke Mapolresta Pati untuk pemeriksaan lebih lanjut”, tuturnya.

Lebih lanjut Kompol M Alfan Armin menambahkan bahwa Atas perbuatannya Tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHPidana tentang Pencurian dengan pemberatan, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 7 tahun.

Read More

Pj. Gubernur Jatim Salurkan Bantuan Sosial Bagi PPKS Wilayah Kota Malang

Malang - KABARPROGRESIF.COM Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, menyalurkan Bantuan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) wilayah Kota Malang di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra (RSBN) Malang yang berada pada naungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.

Bantuan Sosial yang diberikan yaitu Program PKH Plus sebesar Rp94 juta untuk 188 lansia penerima manfaat, Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) sebesar Rp85,5 juta bagi 95 penerima manfaat, permakanan untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Anak untuk 16 jiwa sebesar Rp24,4 juta dan Bansos bagi Wanita Rentan Sosial Ekonomi (WRSE) untuk 60 penerima manfaat sebesar Rp180 juta.

Selain itu, juga bantuan Kelompok Usaha Bersama (Kube) masing-masing sebesar tiga juta rupiah, bantuan kemandirian klien UPT RSBN malang untuk 10 orang masing-masing lima juta rupiah, ada juga zakat produktif dari BUMD Jatim untuk 25 orang masing-masing Rp500 ribu.

Tak hanya membagikan Bansos bagi PPKS, Pj. Gubernur Adhy juga memberikan insentif kepada pilar-pilar sosial yang telah berkontribusi dalam pembangunan kesejahteraan sosial Jawa Timur, khususnya di Kota Malang.

Adapun insentif bagi pilar-pilar sosial tersebut berupa uang masing-masing Rp1,5 juta per triwulan untuk lima Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), 45 Taruna Siaga Bencana (Tagana) masing-masing sebesar Rp750 ribu per triwulan, 10 Pendamping PKH Plus yang masing-masing sebesar Rp900 ribu per triwulan, empat orang pendamping ASPD masing-masing Rp6 juta per tahun.

“Dengan adanya program bantuan sosial ini diharapkan mampu memberikan penguatan untuk lebih mandiri dan sejahtera ke depannya,” ujar Adhy, dalam siaran pers Dinas Sosial Jatim, Jumat (1/11/2024).

Selain itu, Pj. Gubernur Adhy juga mengajak dunia usaha di Jatim agar dapat memberikan berbagai CSR guna meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian PPKS.

“Ini semua bagian dari upaya kita untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Kami juga mengajak dunia usaha untuk peduli dalam menyejahterakan masyarakat Jatim,” ajaknya.

Usai menyalurkan berbagai bansos bagi PPKS, Adhy berkesempatan menyapa para klien binaan yang ada di UPT RSBN Malang dan mengapresiasi peran dari keberadaan panti netra tersebut.

Ia menilai, keberadaan UPT RSBN ini sangat penting dalam memberikan penguatan-penguatan khususnya bagi masyarakat yang netra, sehingga dengan pelatihan dan ketrampilan yang diberikan mampu menumbuhkan kepercayaan diri serta kemampuan bertahan hidup dengan kemandiriannya.

“UPT netra ini tempat pembinaan bagi warga yang tuna netra, tidak ada lain netra harus diberikan perlindungan, akses dan kemampuan untuk bisa nantinya bertahan hidup dan mendapatkan penghasilan,” ungkapnya.

Secara khusus, Pj Gubernur Adhy juga mendonasikan sejumlah uang untuk diwujudkan dalam bentuk peralatan dan perlengkapan mobilitas yang menunjang kegiatan-kegiatan di UPT RSBN malang ini.

“Ini juga ada pak direktur Bank Jatim, jadi saya bantu untuk UPT RSBN ini 50 juta, pak direktur Bank Jatim 50 juta,  jadi total 100 juta, kami ingin yang diberikan ini bisa bermanfaat dan berkah,” pungkasnya.

Sebagai informasi, UPT RSBN malam merupakan UPT yang berada di naungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. 

UPT ini adalah panti khusus untuk rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas netra.

UPT RSBN malang memiliki kapasitas daya tampung pelayanan sebanyak 105 klien disabilitas netra yang di asramakan selama dua tahun untuk menjalani proses rehabilitasi pelayanan sosial.

Selama dua tahun tersebut, klien disabilitas netra akan diberikan pelayanan penguatan dan berbagai ketrampilan mulai pijat, kerajinan tangan, pembuatan aroma terapi dan baca tulis huruf Braille sebagai dasar pelayanan.

Selain  itu, UPT RSBN Malang ini juga memiliki program dan kegiatan unggulan bagi disabilitas netra, diantaranya Jasa Layanan Netra Mobile Unit (JANETA MU), Belajar Orientasi Mobilitas bagi Masyarakat dan Komunitas (BOMBASTIS) dan Siap Jangkau dan Edukasi Disabilitas di Masyarakat dan Komunitas (SI JELITA MANIS).

Read More

Erick Thohir Bakal Gandeng Swasta untuk Sehatkan Indofarma

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bakal menggandeng sektor swasta sebagai salah satu upaya penyehatan PT Indofarma Tbk.

Adapun Indofarma dilaporkan gagal membayar hak-hak para pekerjanya sebesar Rp95 miliar. 

Kegagalan itu disebabkan oleh kesalahan mengelola anggaran hingga berujung korupsi oleh manajemennya.

Erick bercerita mulanya Indofarma dicita-citakan menjadi perusahaan pusat produksi obat-obatan herbal. 

Namun, akibat beberapa kendala terkait tata kelola perusahaan, cita-cita tersebut terhambat.

"Cuman kan sayangnya ya kembali good corporate governance-nya kalau dilanggar, ya cita-cita itu enggak jadi kenyataan. Jadi sekarang di Indofarma kita kembali ke langkah awal, sebenarnya menyehatkan," ujar dia dalam konferensi pers di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Jumat (1/11).

Sebagai langkah untuk memulihkan kondisi Indofarma, Erick mengatakan pihaknya bakal menjajaki kemitraan dengan sektor swasta yang dapat memastikan pasokan bahan baku untuk perusahaan pelat merah tersebut.

"Yaitu salah satunya kita sedang coba berdiskusi dengan beberapa partner dari private sector yang bisa meng-guarantee bahan baku, karena bahan baku penting," imbuh Erick lebih lanjut.

Sayangnya, Erick belum mengungkap secara detail dengan siapa kemitraan itu dilakukan karena proses tender yang masih berlangsung.

Ia menekankan pentingnya model check and balance dalam pengelolaan BUMN supaya kontrol pasokan bahan baku dan pasar, baik domestik maupun ekspor, berjalan beriringan. 

Menurut Erick, pengawasan BUMN tak bisa hanya bergantung pada kementeriannya.

Erick mencontohkan upaya serupa yang dilakukan oleh PT Kimia Farma Tbk melalui kemitraan dan investasi dari pihak seperti Indonesia Investment Authority.

Selain fokus pada perusahaan di bawah naungan Holding BUMN Farmasi PT Bio Farma (Persero), Erick memastikan perusahaan pelat merah akan terus konsisten dengan tiga prioritas utama, yakni perlindungan masyarakat, penguatan ekonomi kerakyatan, dan pemerataan akses.

Dalam lima tahun ke depan, ia menyatakan BUMN akan bekerja sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan pemerataan pembangunan ekonomi di berbagai daerah, tak hanya sekadar mengejar angka statistik.

Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jakarta menetapkan mantan Direktur Utama PT Indofarma Tbk periode 2019-2023, AP sebagai tersangka kasus korupsi. 

AP disebut memanipulasi laporan keuangan PT Indofarma pada 2020.

AP berperan membuat piutang dan uang muka pembelian produk alat kesehatan fiktif, seolah-olah target perusahaan terpenuhi.

Untuk mencapai target perusahaan, tersangka GSR selaku Direktur PT Indofarma Global Medika (PT IGM) 2020-2023 melakukan penjualan panbio ke PT Promedik, yaitu anak perusahaannya.

Read More

Kelompok Buruh Apresiasi Peran Penting Polri Menyelesaikan Persoalan Industrial

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengapresiasi Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo membuka ruang dialog bersama, hari ini. 

Namun, dia mengaku bahwa sosok Jenderal Sigit memang selalu memberikan ruang para buruh, seperti saat momen-momen May Day.

“Bahwa seperti yang kami rasakan waktu May Day ya, bagaimana Pak Kapolri mewakili institusi Kepolisian Republik Indonesia memberikan empati, tidak hanya simpati bagaimana menempatkan perjuangan kaum buruh itu tidak mengganggu ketertiban, tetapi ruang dialognya dibangun dan peran kepolisian memfasilitasi agar dialog-dialog itu terbangun kan sangat kuat,” jelas Said Iqbal di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (1/11/24).

Menurut Said Iqbal, dialog sangat penting bagi kaum buruh. Dialog dengan Kapolri pun tidak sebatas pencitraan semata, melainkan benar-benar mencari solusi.

“Selalu memberikan jalan bagaimana memfasilitasi dialog-dialog itu terbangun. Bagi kami di kalangan buruh dialog sosial itu penting, tapi tidak pura-pura. Tidak hanya sekadar kumpul, kumpulin media tapi tidak ada penyelesaian atau solusi setelah itu,” ujar Said Iqbal.

Lebih lanjut ia mengaku bahwa peran Polri sangat penting selama ini. 

Sebab, di bawah kepemimpinan Jenderal Sigit, selalu dimunculkan bagaimana memecahkan masalah, khususnya di hubungan industrial.

Dia menjelaskan, Polri selalu menjadi fasilitator untuk mencari pemecahan masalah industrial. Oleh karenanya, beragam masalah bisa diselesaikan lewat dialog ketimbang aksi-aksi di

“Aksi tetap ada ruang, tapi dialog juga tetap menjadi jalan yang dipilih untuk mendapatkan solusi,” ujar Said Iqbal.

Ditambahkan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani, ucapan terima kasih atas ruang demokrasi yang terjaga sampai saat ini patut diutarakan. Sebab, ruang demokrasi sangat terasa hingga level di daerah.

“Terasa sekali ruang demokrasi sampai tingkat kabupaten/kota, buruh dapat menyampaikan pendapat dengan aman tanpa ada tekanan apapun dari aparat kepolisian. Dan kamu berharap kerjasama sinergisitas Polri bersama buruh Indonesia akan terjaga,” jelas Andi Gani.

Dia pun menegaskan komitmen buruh untuk menjaga kondusifitas keamanan dan produktivitas dalam negeri. 

Menurut Andi Gani, semua itu menjadi tanggung jawab semua elemen termasuk pemerintah dan pengusaha.

“Karena itu, sekali lagi saya atas nama buruh Indonesia mengucapkan terima kasih. Sangat luar biasa komunikasi kami dengan Pak Kapolri dan jajarannya, tidak ada sekat apa pun, kita dapat bercerita. Jadi Polri bukan hanya menjaga keamanan tapi mencapai solusi yang baik dengan kapasitasnya,” ungkap Andi Gani.

Read More

Selalu Tampil Meyakinkan, Yonif 3 Marinir Juara Pertama Dayung Perahu Karet Pada Lomba Binsat Kormar Tahun 2024

Mojokerto - KABARPROGRESIF.COM Selalu tampil meyakinkan, Tim Dayung Perahu Karet Batalyon Infanteri 3 Marinir meraih juara pertama pada Lomba Pembinaan Satuan (Binsat) Tingkat Korps Marinir tahun 2024 materi mendayung perahu karet di Waterpark Long Storage Waduk Kalimati, Desa Kwatu, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Jumat (01/11/2024).

Pada perlombaan Binsat Kormar tahun 2024 materi mendayung perahu karet kali ini, Batalyon Infanteri 3 Marinir kontingen Pasmar 2 berhasil memberikan hasil yang terbaik dengan meraih juara pertama dengan catatan waktu 24 Menit 12,020 Detik, juara kedua diraih Yon Arhanud 2 Marinir dengan catatan waktu 24 Menit 37,750 Detik dan juara ketiga diraih Yonif 8 Marinir dengan catatan waktu 24 Menit 39.290 Detik.

Komandan Batalyon Infanteri 3 Marinir Letkol Marinir Adid Kurniawan Wicaksono, M.Tr.Opsla menyampaikan terima kasih kepada para atlet dan official atas keberhasilan yang sudah diraih dengan memberikan juara pertama lomba dayung perahu karet pada Lomba Binsat Korps Marinir Tahun 2024.

"Kobarkan semangat pantang menyerah, tunjukkan yang terbaik untuk kejayaan "Hiu Petarung" Yonif 3 Marinir," tegas Danyonif 3 Mar.

Read More

Korupsi Pengadaan Billboard, Sekda Jember Rugikan Negara Rp1,7 Miliar

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jember, Hadi Sasmito, diduga korupsi terkait pengadaan billboard. 

Ini terjadi saat Hadi menjabat sebagai Plt Kepala Bapenda Pemkab Jember pada tahun 2023.

"Tersangka HS selaku Plt. Kepala Bapenda 2023 (saat ini selaku Sekda Jember), diduga tanpa didasari kewenangan dalam penyelenggaraan belanja reklame tetap billboard. Namun HS melakukan belanja reklame tetap (billboard)," kata Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Dirmanto, Sabtu, 2 November 2024.

Seharusnya penyelenggaraan reklame tetap billboard dilakukan oleh Biro Reklame sesuai Pasal 9 Perbup 42 tahun 2011, bukan kewenangan Bapenda. 

Selain itu, pelaksanaan belanja reklame tetap billbord dilakukan dengan cara pemecahan paket, dan seharusnya dilaksanakan dengan metode tander.

"Sehingga terdapat kerugian negara sebesar Rp1,7 miliar, sebagaimana hasil penghitungan kerugian negara oleh BPKP Provinsi Jawa Timur," jelasnya.

Dirmanto mengatakan polisi kemudian melakukan penyelidikan, pemeriksaan saksi-saksi, gelar perkara, hingga menetapkan Hadi sebagai tersangka. 

Kemudian Hadi dilakukan penahanan pada hari Sabtu, 2 November 2024.

Akibat perbuatannya Hadi dikenakan Pasal 2 ayat 1, pasal 3 Undang-Undang nomor 31 thn 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, tentang Tindak Pidana Korupsi.

"Ancaman hukuman penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun, serta dikenakan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar," ujarnya.

Read More

Polres Pekalongan Gencarkan Razia Miras, Ciptakan Kamtibmas di Wilayahnya

Pekalongan - KABARPROGRESIF.COM Razia miras (minuman keras) terus bergulir di wilayah hukum Polres Pekalongan. Hal ini sebagai Langkah preventif untuk menjaga harkamtibmas di wilayah hukumnya.

Kamis malam (31/10) sekitar pukul 20.00 wib, Sat Samapta Polres Pekalongan melakukan Razia di beberapa cafe di wilayah Kecamatan Bojong, tepatnya di Desa Bojongminggir. Puluhan botol miras berbagai merek pun berhasil diamankan petugas.

“Dari Razia di beberapa kafe itu, sebanyak 47 botol miras berhasil diamankan,” terang Kasat Samapta AKP Suhadi, S.H., Jumat (01/11).

Dirinya mengatakan, razia digelar untuk meminimalisir peredaran miras, sekaligus menciptakan suasana kondusif di masa kampanye Pilkada 2024. 

Razia akan digelar ke beberapa titik lain yang dicurigai terjadi peredaran miras ilegal.

“Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif, serta mencegah potensi gangguan keamanan selama tahapan Pilkada,” pungkasnya.

Read More

Pj Gubernur Jatim Kunjungi Disabilitas Netra di UPT RSBN Malang

Malang - KABARPROGRESIF.COM Pj Gubernur Jatim, Adhy Karyono AKs MAP, mengunjungi salah satu Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Sosial (Dinsos) Jatim, yaitu Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Bina Netra (UPT RSBN) Malang pada Kamis (31/10/2024).

Adhy menjelaskan, UPT RSBN Malang merupakan satu-satunya panti milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim yang menampung Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) disabilitas netra. 

“Mereka harus diberikan perlindungan, akses, dan dibekali keterampilan untuk mandiri. Oleh karena itu, hari ini kami menyapa mereka. Untuk melihat apa persoalan yang dibutuhkan,” ujarnya.

Terdapat 105 penerima manfaat (PM) disabilitas netra (distra) yang menerima rehabilitasi sosial di UPT ini selama 2 tahun. 

Mereka dibekali berbagai keterampilan, seperti pijat netra, berbagai kerajinan tangan, dan tentunya baca-tulis huruf braille.

Pada kesempatan ini, Adhy sempat berbincang dengan Kepala UPT RSBN Malang Firdaus Sulistijawan SSos MPSSp, yang menyampaikan tentang kebutuhan para PM distra untuk mengembangkan kemampuan di bidang olahraga. 

Apalagi di tahun 2024, banyak PM distra yang mampu menyabet prestasi di ajang Pekan Olahraga Paralimpik Provinsi (Peparprov) Jatim hingga Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas).

“Tadi kita lihat, UPT ini juga bisa menjadi tempat untuk pembinaan disabilitas netra untuk ajang paralimpik, bisa jadi pencipta atlet. Maka dari itu, kita berikan donasi untuk urusan atletik,” ungkap Adhy. Donasi dari Pj Gubernur Jatim dan Direktur Utama Bank Jatim sebesar Rp 100 juta ini rencananya akan dibelanjakan berbagai peralatan olahraga khusus disabilitas.

Pj Gubernur Jatim juga menyalurkan secara simbolis berbagai bantuan sosial (bansos) untuk penerima asal Kota Malang dan Kabupaten Malang. 

Seperti Program Keluarga Harapan Perlindungan Lanjut Usia (PKH Plus) pada 10 keluarga penerima manfaat (KPM), masing-masing menerima Rp 500 ribu per triwulan.

Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) untuk 3 penerima, masing-masing mendapat Rp 900 ribu per triwulan. 

Bansos kewirausahaan bagi 5 Wanita Rentan Sosial Ekonomi (WRSE), dengan bantuan sebesar Rp 3 juta per penerima dan 5 Kelompok Usaha Bersama (KUBE), dengan bantuan sejumlah Rp 3 juta per penerima.

Lalu, bansos kemandirian bagi 3 eks penerima manfaat (PM) UPT RSBN Malang, yang masing-masing mendapat Rp 5 juta. 

Serta bantuan permakanan bagi 2 Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), masing-masing menerima Rp 55 juta.

“Dengan adanya program bantuan sosial ini diharapkan mampu memberikan penguatan untuk lebih mandiri dan sejahtera ke depannya,” kata Adhy.

Selain itu, Adhy memberikan pula tali asih secara simbolis pada para pilar kesejahteraan sosial (kessos) Kota Malang dan Kabupaten Malang, yang telah berkontribusi dalam pembangunan kesejahteraan sosial di Jatim. Yakni pada 10 Pendamping PKH Plus, 10 TKSK, dan 10 Tagana.

Perlu diketahui, Pemprov Jatim mengalokasikan Rp 383,9 juta untuk bansos di Kota Malang. 

Di antaranya bansos PKH Plus, ASPD, bantuan permakanan bagi LKS LU, dan bansos kewirausahaan bagi WRSE. 

Di triwulan IV, bansos PKH Plus diberikan pada 188 KPM, dengan total bantuan Rp 94 juta. Sedangkan, ASPD disalurkan pada 95 jiwa, dengan bantuan sejumlah Rp 85,5 juta.

Bantuan permakanan LKS LU di bulan Agustus-September diberikan pada 16 jiwa, dengan jumlah bantuan Rp 24,4 juta. 

Bansos kewirausahaan bagi WRSE diberikan untuk 60 orang, dengan total bantuan Rp 180 juta.

Jumlah pilar kessos di Kota Malang sendiri mencapai 71 orang. Yakni 5 TKSK, 48 Tagana, 12 Pendamping PKH Plus, 4 Pendamping Disabilitas, dan 2 Pendamping WRSE.  

Untuk Kabupaten Malang, Pemprov Jatim menggelontorkan dana bansos sebesar Rp 939,025.000. 

Yakni untuk PKH Plus, ASPD, bantuan permakanan bagi LKS LU dan LKSA, bansos kewirausahaan bagi KUBE, bansos kemandirian bagi PM serta eks PM.

Per triwulan IV, PKH Plus disalurkan untuk 643 KPM, dengan total bantuan Rp 321,5 juta. ASPD diberikan untuk 129 jiwa yang bantuannya mencapai Rp 116,1 juta. 

Pada bulan Agustus-September ini, bantuan permakanan LKS LU diberikan pada 12 jiwa, dengan jumlah bantuan Rp 18,3 juta. 

Kemudian, bantuan permakanan LKSA sebesar Rp 38.125.000 yang disalurkan pada 25 jiwa.

Bansos kewirausahaan bagi KUBE diberikan pada 100 orang, dengan total bantuan Rp 300 juta. 

Lalu, bantuan kemandirian bagi 20 PM sebesar Rp 100 juta dan 9 eks PM sejumlah Rp 45 juta.

Dengan wilayah yang cukup luas, Kabupaten Malang memiliki 227 pilar kessos. 

Di antaranya 33 TKSK, 96 Tagana, 90 Pendamping PKH Plus, 6 Pendamping Disabilitas, dan 2 Pendamping KUBE.

Read More