TNI Mutasi 76 Anggota, Eks Staf Ahli Prabowo Jadi Sesmilpres Kemsetneg

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melakukan rotasi terhadap 76 personil di tubuh pasukannya.

Rotasi tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor 1332/X/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

Dalam keputusan itu, Panglima TNI merotasi Mayjen TNI Kosasih yang merupakan Staf Ahli Bidang Keamanan Prabowo Subianto waktu masih menjadi menteri pertahanan menjadi Sesmilpres Kemsetneg.

Panglima juga melakukan rotasi terhadap Mayjen Ariyo Windutomo dari posisinya sebagai Kasatwas Unhan menjadi Kepala Sekretariat Presiden. 

Brigjen Bayu Permana yang sebelumnya menjabat sebagai Kasdam/Mlw dirotasi menjadi Deputi Bidang Intelejen Dalam Negeri BIN.

Berikut rincian beberapa perwira tinggi TNI yang jabatannya dirotasi oleh Panglima.

1. Mayjen TNI Edmil Nurjamil dimutasi dari posisi Deputi Bidang Intelejen Dalam Negeri menjadi Staf Khusus Kasad

2. Brigjen TNI Ari Ariyanto dirotasi dari posisi Danrem 101/ANT Banjarmasin Kodam VI/Mlw menjadi Kasdam VI/Mlw

3. Kolonel Ilham Yunus dirotasi dari posisi Kasrem 101/ANT (Banjarmasin) Kodam VI/Mlw menjadi Danrem 101/ANT (Banjarmasin) Kodam VI/Mlw

4. Mayjen TNI Agus Prangarso dirotasi dari posisinya sebagai Danseskoad menjadi Kasatwas Unhan

5. Mayjen TNI Siswoto dirotasi dari posisinya sebagai Pa Sahli TK III Bidang Polkamnas Panglima TNI  menjadi Pati Mabes TNI AL

6. Kolonel Czi Mulyadi dirotasi dari posisinya sebagai kepala bagian konstruksi bangunan dan barang milik negara Roum Setjen Kemenhan menjadi Deputi Bidang Kebijakan dan Strategi Bakamla

7. Laksda TNI Eko Wahjono dirotasi dari posisinya saat ini Wadan Kodiklatal menjadi Kas Koarmada RI

8. Kolonel Czi Zulhadrie dirotasi dari posisinya saat ini sebagai Kasrem 051/Wkt (Jakarta Timur) Kodam Jaya menjadi Danrem 052/Wkr (Jakarta Barat) Kodam Jaya.

Read More

Tom Lembong Diperiksa Terkait Surat Kebijakan Impor Gula

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Tersangka kasus dugaan korupsi impor gula sekaligus mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong menjalani pemeriksaan selama 10 jam di kantor Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Jumat, 1 November 2024. 

Pemeriksaan masih seputar surat-surat mengenai impor gula.

"Masih berkutat pada surat-surat yang dikeluarkan oleh pak Tom Lembong (saat masih menjabat Mendag), oleh beliau ditunjukkan, lalu dikonfirmasi," ujar Kuasa Hukum Tom Lembong Ari Yusuf Amir, Sabtu, 2 November 2024.

Banyak hal yang tidak diingat oleh Tom Lembong pada saat pemeriksaan itu. Bagi Ari, hal itu wajar. Sebab kejadiannya pada 2015 yang lalu.

"Tapi substansinya bisa beliau jelaskan, karena setelah membaca surat tersebut bisa dijelaskan  dan setelah dicek, semua surat itu sudah melalui prosedur yang benar," kata Ari.

Menurut Ari, Tom Lembong hanya meneruskan kebijakan dari Mendag sebelumnya. 

Kemudian Tom Lembong melakukan komunikasi dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) (Persero).

"Jadi sampai kemarin tidak ada hal yang penting. Kami lihat yang kaitan dengan hukumnya ya itu, artinya hanya surat-menyurat dan hal-hal yang biasa diambil oleh seorang menteri," ucapnya.

Tom Lembong akan diperiksa kembali pada Selasa, 5 November 2024. Mantan Co-Captain Timnas AMIN itu siap menjalani proses hukum yang berlangsung dan membuktikan kalau dirinya tidak bersalah.

Read More

Polres Nganjuk Tangkap Pria Kediri Pengedar Sabu, Kapolres: Kami Komitmen Tindak Tegas Pelaku Narkoba

Nganjuk - KABARPROGRESIF.COM Kapolres Nganjuk AKBP Siswantoro, S.I.K., M.H., menyampaikan bahwa Satresnarkoba Polres Nganjuk berhasil mengamankan seorang pria berinisial IS (33), warga Desa Bulusari, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri, Kamis (31/10/2024).

Penangkapan dilakukan pada Rabu dini hari sekitar pukul 04.00 WIB di tepi jalan Desa Kepuh, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk. 

Tersangka kedapatan membawa barang bukti narkotika jenis sabu.

“Penangkapan ini adalah hasil kerja keras tim kami dan dukungan informasi dari masyarakat yang sadar akan bahaya narkoba. Kami berkomitmen untuk terus menindak tegas setiap pelaku yang terlibat dalam jaringan narkotika,” ujar AKBP Siswantoro.

Kasat Resnarkoba Polres Nganjuk, IPTU Heru Prasetya N, S.H., M.H., menjelaskan kronologi penangkapan. 

Berdasarkan informasi masyarakat, tim melakukan penyelidikan dan mendapati tersangka IS yang dicurigai membawa narkotika.

“Setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan dua paket sabu yang masing-masing seberat 0,60 gram dan 0,42 gram yang disimpan di saku celananya. Selain itu, turut diamankan barang bukti berupa ponsel Samsung Galaxy A10 yang diduga digunakan tersangka dalam transaksi narkoba,” ujar IPTU Heru.

Menurut keterangan tersangka, barang haram tersebut diperoleh dari seseorang berinisia SA sedangkan pesanan dilakukan atas permintaan dari seorang berinisial NA, yang kini berstatus DPO.

Selanjutnya, tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Polres Nganjuk untuk penyidikan lebih lanjut. Polres Nganjuk juga berencana mengembangkan kasus ini untuk mengungkap jaringan narkoba lain yang terkait.

Tersangka IS terancam hukuman berat dengan dugaan pelanggaran Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur ancaman pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun, serta denda antara Rp1 miliar hingga Rp10 miliar.

“Kami akan terus mengembangkan kasus ini untuk menemukan jaringan lain yang terlibat,” jelas Kasat Resnarkoba Polres Nganjuk.

Read More

Pj. Wali Kota Kediri Terima SK Perpanjangan Masa Jabatan

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pj. Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono menyerahkan Surat Keputusan (SK) perpanjangan masa jabatan Pj. Wali Kota Kediri, Zanariah di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (1/11/2024). 

Penyerahan SK Perpanjangan ini karena masa jabatan Pj. Wali Kota Kediri, habis pada 3 November 2024.

SK yang diserahkan tersebut, mengesahkan perpanjangan masa jabatan Zanariah hingga 10 Februari 2025 mendatang, tepatnya hingga Wali Kota terpilih di Pilkada serentak 2024 dilantik. 

Perpanjangan ini juga sebagai tindak lanjut dari evaluasi kinerja Zanariah yang menunjukkan hasil baik.

Saat ditemui, Pj. Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono menyampaikan, sesuai dengan aturan, jabatan Pj. Wali Kota dievaluasi setiap tiga bulan, sementara perpanjangan dilakukan setahun sekali setelah evaluasi kinerja. 

Ia mengungkapkan, berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, Zanariah dinilai layak untuk melanjutkan tugas hingga terpilihnya wali kota definitif yang dijadwalkan akan dilantik pada 10 Februari 2024 nanti.

“Untuk Ibu Zanariah dari hasil evaluasi ya pastinya bagus, sehingga langsung dikeluarkan SK perpanjangan sampai nanti selesai pencalonan Wali Kota terpilih di Pilkada serentak 2024 nanti,” kata Adhy.

Lebih lanjut, Adhy menerangkan, jika ada kendala terkait gugatan atau penundaan pelantikan dan masalah lain yang mungkin menimpa Zanariah, maka ke depan akan tetap menjalankan tugas sebagai Penjabat hingga wali kota definitif dilantik. 

Penyerahan SK perpanjangan ini dilakukan lebih awal di tanggal 1 November dan bukan 3 November karena alasan teknis, mengingat hari Jumat ini adalah hari terakhir untuk bekerja dalam satu minggu bagi mereka yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Adhy menambahkan, apalagi kondisi Kota Kediri dan kabupaten/kota lain yang saat ini sedang memasuki tahap penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) juga menjadi pertimbangan. 

“Agar proses perencanaan RAPBD berjalan lancar tanpa kendala, kami serahkan hari ini (Jumat),” tambahnya.

Sementara itu, sebagai Pj. Wali Kota Kediri yang baru saja menerima SK Perpanjangan, Zanariah, mengatakan siap menjalankan tugas perpanjangan masa jabatan dengan penuh komitmen. 

Di tengah situasi menjelang Pilkada, Ia menekankan, betapa pentingnya menjaga stabilitas pemerintahan dengan penuh kedewasaan. 

“Pastilah kalau dalam posisi Pilkada ini, kondisinya naik turun, semua harus dihadapin dengan kepala dingin, hati dingin,” ujar Zanariah.

Zanariah berharap, dengan didampingi oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kediri semoga semua proses dapat berjalan lancar tanpa hambatan. 

“Doanya aja, biar lancar, sesuai dengan tanggalnya (pelantikan wali kota) 10 Februari 2024, tidak ada sengketa, dan lain-lain,” harapnya.

Diketahui, sebelum dilantik menjadi Pj. Wali Kota Kediri Zanariah menjabat sebagai mantan Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah IV Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri.

Read More

Demokrat Akan Tindak Kader Tak Ikut Putusan AHY di Pilkada 2024

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution memastikan DPP Partai Demokrat akan mengambil tindakan kepada para kadernya yang tak mengikuti keputusan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Pilkada 2024.

"Partai Demokrat tidak ingin dicap sebagai partai yang tidak komitmen apalagi mbalelo. Sehingga apabila ada struktur partai dan anggota fraksi DPRD yang tidak bersedia mengamankan keputusan Ketum AHY, tentu akan dilaporkan dan diambil tindakan oleh DPP," kata Syahrial dalam keterangan resmi, Sabtu (2/11).

Syahrial mengatakan Partai Demokrat telah menerjunkan Satuan Tugas (Satgas) Monitoring Pilkada ke seluruh daerah di tanah air. 

Satgas ini ingin memastikan struktur partai di tingkatan DPD, DPC hingga ranting mengamankan calon kepala daerah yang diusung dan didukung Demokrat menang Pilkada 2024.

"Kami ditugaskan Ketua Umum AHY memonitor Pilkada di tiga propinsi yaitu Jakarta, Jawa Barat dan Banten. Disebut Korwil Jawa 1. Tugas utamanya memastikan martabat partai dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh struktur partai di daerah," kata dia.

Syahrial menjelaskan setiap paslon yang diusung Demokrat di Pilkada 2024 telah mendapatkan rekomendasi yang ditandatangani AHY. 

Baginya, rekomendasi ini bukan sekadar prasyarat untuk mendaftarkan diri sebagai peserta Pilkada ke KPU.

Karenanya, ia menekankan keputusan politik partai ini wajib hukumnya untuk dipatuhi oleh struktur partai dari tingkat pusat hingga struktur terendah di Demokrat.

"Tidak ada lagi ruang diskusi atau tawar-menawar. Tandatangan Ketum AHY pada surat rekom adalah marwah ketua umum dan martabat partai yang harus dikawal," kata dia.

Sebelumnya beredar isu pembelotan tujuh orang yang mengaku kader sejumlah partai di KIM Plus di Pilkada Jakarta malah mendukung Pramono-Rano Karno. KIM Plus merupakan kubu pengusung RK-Suswono, termasuk Demokrat di dalamnya.

Dukungan itu disampaikan saat mereka berkunjung ke kediaman Pramono di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, Kamis (31/10).

Sebanyak tujuh orang itu merupakan eks caleg partai anggota KIM Plus. Mereka ialah, eks caleg PKB Ahmad Syukri, Muhammad Ishaq (PPP), H.M Nafiudin (NasDem), Ahmad Faisal (PSI), Firman Abdul Hakim (PPP), Riko (PAN), dan Redim Okto Fudin (PKB).

Read More

Satbrimobda Sultra Lakukan Sterilisasi Lokasi untuk Debat Kedua Pemilihan Cagub

Sultra - KABARPROGRESIF.COM Menjelang pelaksanaan debat kedua pemilihan calon gubernur (cagub) Sulawesi Tenggara, Satuan Brigade Mobil Daerah (Satbrimobda) Sultra melakukan sterilisasi lokasi acara. 

Kegiatan ini bertujuan memastikan keamanan dan kenyamanan selama debat berlangsung, serta mencegah adanya potensi gangguan yang dapat mengancam jalannya acara.

Sterilisasi dilakukan di seluruh area debat, termasuk ruang utama, pintu masuk, dan titik-titik strategis lainnya di lokasi. Langkah ini melibatkan pemeriksaan secara detail, baik untuk mendeteksi bahan berbahaya maupun mengidentifikasi potensi ancaman lainnya.

“Kami mengutamakan keamanan dan kenyamanan peserta serta tamu undangan dalam debat ini. Sterilisasi dilakukan untuk memastikan tempat benar-benar aman sebelum acara dimulai,” ujar Komandan Satbrimobda Sultra.

Dengan adanya sterilisasi ini, diharapkan debat kedua pemilihan cagub Sultra dapat berlangsung lancar dan aman, memberikan rasa tenang bagi para calon, pendukung, dan seluruh pihak yang terlibat.

Read More

Pangkoarmada II Pimpin Penutupan Open Tournament Finswimming Panglima TNI Cup 2024

Manado - KABARPROGRESIF.COM Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) II, Laksamana Muda (Laksda) TNI Ariantyo Condrowibowo, mewakili Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memimpin upacara penutupan Open Tournament Finswimming Panglima TNI Cup 2024 yang digelar di Kawasan Pantai Megamas, Manado, Sabtu (2/11). 

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Turnamen ini menarik partisipasi lebih dari 250 peserta dari TNI, Polri, serta masyarakat sipil dari berbagai wilayah di Indonesia. 

Para peserta dibagi dalam beberapa kelompok kelas yang dipertandingkan, antara lain kelompok kelas 500 meter Pemula Putra/Putri, kelompok kelas 2000 meter Junior Putra/Putri, kelompok kelas 2000 meter TNI/Polri Putra/Putri, dan kelompok kelas 3000 meter Senior Putra/Putri.

Selain perlombaan, acara ini juga dimeriahkan dengan Sailing Pass dari unsur-unsur kemaritiman di wilayah Sulawesi Utara, termasuk unsur Guskamla Armada II, Bakamla, Basarnas, Polairud, dan unsur-unsur Lantamal VIII Manado. 

Berbagai atraksi turut memeriahkan kegiatan, antara lain Demo VBSS (Pembebasan Sandera) dari Tim SFQR Satrol Lantamal VIII dan Yonmarhanlan VIII, serta Demo Para Motor dari TNI AU Lanud Sri. 

Komunitas olahraga perairan di Sulut pun ikut ambil bagian dalam acara ini, memberikan semangat dan hiburan bagi para peserta serta penonton.

Dalam sambutan Panglima TNI yang dibacakan oleh Pangkoarmada II, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para peserta atas antusiasme dan semangat mereka dalam mengikuti serta memeriahkan perlombaan ini. 

"Saya berharap melalui perlombaan ini akan tumbuh bibit-bibit atlet yang unggul dan dapat dijadikan pengalaman untuk terus mengasah kemampuan yang dimiliki”.

Sebelumnya di hari yang sama, Pangkoarmada II menghadiri pembukaan turnamen ini yang dipimpin langsung oleh Panglima Kodam XIII/Merdeka (Pangdam XIII/Mdk) Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Chandra Wijaya.

Perlombaan Finswimming ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-79 TNI yang bertujuan untuk mengembangkan bakat, mempererat hubungan antar institusi, serta memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dan mendukung prestasi olahraga di Indonesia.

Read More

KPK Beri Sinyal Tersangka Kasus Korupsi Taspen bakal Bertambah

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan rasuah berupa investasi fiktif di PT Taspen (Persero). Penyidik mengisyaratkan tersangka dalam perkara itu bakal bertambah.

“Penyidik masih memungkinkan untuk meminta pihak-pihak lainnya yang patut untuk dimintakan pertanggungjawaban pidananya,” kata anggota Tim Jubir KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Sabtu, 2 November 2024.

Budi enggan memerinci pihak-pihak yang diisyaratkan penyidik. 

Namun, dia mengingatkan semua pihak kooperatif dalam perkara ini.

KPK berharap tidak ada pihak-pihak yang mencoba merintangi pengusutan perkara ini. 

Budi menegaskan bakal memproses hukum pihak-pihak yang nekat menghalang-halangi penyidikan.

“Bagi pihak-pihak yang tidak bersikap kooperatif tentu KPK akan mengambil segala tindakan yang patut dan terukur sesuai dengan undang-undang, agar pemulihan kerugian negara maksimal,” ujar Budi.

KPK telah menggeledah sejumlah tempat untuk mendalami kasus ini. Salah satunya Kantor PT Taspen, dan sebuah perusahaan swasta di SCBD, Jakarta Selatan.

KPK juga telah mencegah dua orang dalam kasus ini. Yakni, Direktur Utama nonaktif PT Taspen Antonius Nicholas Stephanus Kosasih, dan Direktur Utama PT Insight Investments Management Ekiawan Heri Primaryanto.

Kasus ini berawal dari laporan masyarakat. KPK menaikkan perkaranya ke tahap penyidikan, dan sudah menetapkan tersangka.

Read More

Polisi Ungkap Kasus Curanmor TKP di Kantor LPK, Tersangka Mantan Satpam

Pati - KABARPROGRESIF.COM Sat Reskrim Polresta Pati berhasil ungkap kasus pencurian Sepeda motor (Curanmor) milik Sdr. Rio Zidan, Warga Tambakromo, Pati, di TKP Sebuah Kantor LPK turut Desa Winong Kecamatan Pati Kabupaten Pati yang terjadi pada Selasa (29/10/2024) sekira Pkl 10.30 WIB.

Sat Reskrim Polresta Pati berhasil mengamankan seorang tersangka berinisial SU (46) warga Desa Sumberrejo Jaken Pati, yang berprofesi sebagai Tukang Parkir yang merupakan Mantan Satpam di kantor LPK tersebut.

Kapolresta Pati Kombes Pol Andhika Bayu Adhittama melalui Kasat Reskrim Kompol M Alfan Armin mengungkapkan Modus Operandi Tersangka mendatangi kantor LPK di Desa Winong Pati yang merupakan bekas tempat kerja Tersangka SU setelah dipecat 2 bulan lalu, Tersangka menutup CCTV LPK dengan Plastik, kemudian Tersangka mengambil motor Korban dengan cara di dorong dan disimpan di parkiran sebuah Hotel dekat TKP.

“Tersangka kembali ke TKP untuk mencopot plastik di CCTV LPK tersebut dan mengambil motor milik Tersangka. Kemudian setelah menaruh motor milik Tersangka, kembali ke Hotel dekat TKP dan membawa motor milik Korban serta membuang Plat Motor milik Korban ke Sungai”, ungkapnya.

Kasat Reskrim mengatakan setelah mendapat laporan dari Korban, petugas melakukan penyelidikan dengan mendatangi TKP dan dari hasil pengecekan CCTV di LPK tersebut petugas mendapati ciri-ciri Pelaku.

“Pada hari Rabu, 30 Oktober 2024 sekira Pukul 22.00 WIB, petugas berhasil mengamankan Tersangka beserta Barang Bukti Motor Honda Vario hasil curian. Selanjutnya Tersangka dibawa ke Mapolresta Pati untuk pemeriksaan lebih lanjut”, tuturnya.

Lebih lanjut Kompol M Alfan Armin menambahkan bahwa Atas perbuatannya Tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHPidana tentang Pencurian dengan pemberatan, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 7 tahun.

Read More

Pj. Gubernur Jatim Salurkan Bantuan Sosial Bagi PPKS Wilayah Kota Malang

Malang - KABARPROGRESIF.COM Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, menyalurkan Bantuan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) wilayah Kota Malang di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra (RSBN) Malang yang berada pada naungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.

Bantuan Sosial yang diberikan yaitu Program PKH Plus sebesar Rp94 juta untuk 188 lansia penerima manfaat, Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) sebesar Rp85,5 juta bagi 95 penerima manfaat, permakanan untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Anak untuk 16 jiwa sebesar Rp24,4 juta dan Bansos bagi Wanita Rentan Sosial Ekonomi (WRSE) untuk 60 penerima manfaat sebesar Rp180 juta.

Selain itu, juga bantuan Kelompok Usaha Bersama (Kube) masing-masing sebesar tiga juta rupiah, bantuan kemandirian klien UPT RSBN malang untuk 10 orang masing-masing lima juta rupiah, ada juga zakat produktif dari BUMD Jatim untuk 25 orang masing-masing Rp500 ribu.

Tak hanya membagikan Bansos bagi PPKS, Pj. Gubernur Adhy juga memberikan insentif kepada pilar-pilar sosial yang telah berkontribusi dalam pembangunan kesejahteraan sosial Jawa Timur, khususnya di Kota Malang.

Adapun insentif bagi pilar-pilar sosial tersebut berupa uang masing-masing Rp1,5 juta per triwulan untuk lima Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), 45 Taruna Siaga Bencana (Tagana) masing-masing sebesar Rp750 ribu per triwulan, 10 Pendamping PKH Plus yang masing-masing sebesar Rp900 ribu per triwulan, empat orang pendamping ASPD masing-masing Rp6 juta per tahun.

“Dengan adanya program bantuan sosial ini diharapkan mampu memberikan penguatan untuk lebih mandiri dan sejahtera ke depannya,” ujar Adhy, dalam siaran pers Dinas Sosial Jatim, Jumat (1/11/2024).

Selain itu, Pj. Gubernur Adhy juga mengajak dunia usaha di Jatim agar dapat memberikan berbagai CSR guna meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian PPKS.

“Ini semua bagian dari upaya kita untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Kami juga mengajak dunia usaha untuk peduli dalam menyejahterakan masyarakat Jatim,” ajaknya.

Usai menyalurkan berbagai bansos bagi PPKS, Adhy berkesempatan menyapa para klien binaan yang ada di UPT RSBN Malang dan mengapresiasi peran dari keberadaan panti netra tersebut.

Ia menilai, keberadaan UPT RSBN ini sangat penting dalam memberikan penguatan-penguatan khususnya bagi masyarakat yang netra, sehingga dengan pelatihan dan ketrampilan yang diberikan mampu menumbuhkan kepercayaan diri serta kemampuan bertahan hidup dengan kemandiriannya.

“UPT netra ini tempat pembinaan bagi warga yang tuna netra, tidak ada lain netra harus diberikan perlindungan, akses dan kemampuan untuk bisa nantinya bertahan hidup dan mendapatkan penghasilan,” ungkapnya.

Secara khusus, Pj Gubernur Adhy juga mendonasikan sejumlah uang untuk diwujudkan dalam bentuk peralatan dan perlengkapan mobilitas yang menunjang kegiatan-kegiatan di UPT RSBN malang ini.

“Ini juga ada pak direktur Bank Jatim, jadi saya bantu untuk UPT RSBN ini 50 juta, pak direktur Bank Jatim 50 juta,  jadi total 100 juta, kami ingin yang diberikan ini bisa bermanfaat dan berkah,” pungkasnya.

Sebagai informasi, UPT RSBN malam merupakan UPT yang berada di naungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. 

UPT ini adalah panti khusus untuk rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas netra.

UPT RSBN malang memiliki kapasitas daya tampung pelayanan sebanyak 105 klien disabilitas netra yang di asramakan selama dua tahun untuk menjalani proses rehabilitasi pelayanan sosial.

Selama dua tahun tersebut, klien disabilitas netra akan diberikan pelayanan penguatan dan berbagai ketrampilan mulai pijat, kerajinan tangan, pembuatan aroma terapi dan baca tulis huruf Braille sebagai dasar pelayanan.

Selain  itu, UPT RSBN Malang ini juga memiliki program dan kegiatan unggulan bagi disabilitas netra, diantaranya Jasa Layanan Netra Mobile Unit (JANETA MU), Belajar Orientasi Mobilitas bagi Masyarakat dan Komunitas (BOMBASTIS) dan Siap Jangkau dan Edukasi Disabilitas di Masyarakat dan Komunitas (SI JELITA MANIS).

Read More

Erick Thohir Bakal Gandeng Swasta untuk Sehatkan Indofarma

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bakal menggandeng sektor swasta sebagai salah satu upaya penyehatan PT Indofarma Tbk.

Adapun Indofarma dilaporkan gagal membayar hak-hak para pekerjanya sebesar Rp95 miliar. 

Kegagalan itu disebabkan oleh kesalahan mengelola anggaran hingga berujung korupsi oleh manajemennya.

Erick bercerita mulanya Indofarma dicita-citakan menjadi perusahaan pusat produksi obat-obatan herbal. 

Namun, akibat beberapa kendala terkait tata kelola perusahaan, cita-cita tersebut terhambat.

"Cuman kan sayangnya ya kembali good corporate governance-nya kalau dilanggar, ya cita-cita itu enggak jadi kenyataan. Jadi sekarang di Indofarma kita kembali ke langkah awal, sebenarnya menyehatkan," ujar dia dalam konferensi pers di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Jumat (1/11).

Sebagai langkah untuk memulihkan kondisi Indofarma, Erick mengatakan pihaknya bakal menjajaki kemitraan dengan sektor swasta yang dapat memastikan pasokan bahan baku untuk perusahaan pelat merah tersebut.

"Yaitu salah satunya kita sedang coba berdiskusi dengan beberapa partner dari private sector yang bisa meng-guarantee bahan baku, karena bahan baku penting," imbuh Erick lebih lanjut.

Sayangnya, Erick belum mengungkap secara detail dengan siapa kemitraan itu dilakukan karena proses tender yang masih berlangsung.

Ia menekankan pentingnya model check and balance dalam pengelolaan BUMN supaya kontrol pasokan bahan baku dan pasar, baik domestik maupun ekspor, berjalan beriringan. 

Menurut Erick, pengawasan BUMN tak bisa hanya bergantung pada kementeriannya.

Erick mencontohkan upaya serupa yang dilakukan oleh PT Kimia Farma Tbk melalui kemitraan dan investasi dari pihak seperti Indonesia Investment Authority.

Selain fokus pada perusahaan di bawah naungan Holding BUMN Farmasi PT Bio Farma (Persero), Erick memastikan perusahaan pelat merah akan terus konsisten dengan tiga prioritas utama, yakni perlindungan masyarakat, penguatan ekonomi kerakyatan, dan pemerataan akses.

Dalam lima tahun ke depan, ia menyatakan BUMN akan bekerja sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan pemerataan pembangunan ekonomi di berbagai daerah, tak hanya sekadar mengejar angka statistik.

Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jakarta menetapkan mantan Direktur Utama PT Indofarma Tbk periode 2019-2023, AP sebagai tersangka kasus korupsi. 

AP disebut memanipulasi laporan keuangan PT Indofarma pada 2020.

AP berperan membuat piutang dan uang muka pembelian produk alat kesehatan fiktif, seolah-olah target perusahaan terpenuhi.

Untuk mencapai target perusahaan, tersangka GSR selaku Direktur PT Indofarma Global Medika (PT IGM) 2020-2023 melakukan penjualan panbio ke PT Promedik, yaitu anak perusahaannya.

Read More

Kelompok Buruh Apresiasi Peran Penting Polri Menyelesaikan Persoalan Industrial

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengapresiasi Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo membuka ruang dialog bersama, hari ini. 

Namun, dia mengaku bahwa sosok Jenderal Sigit memang selalu memberikan ruang para buruh, seperti saat momen-momen May Day.

“Bahwa seperti yang kami rasakan waktu May Day ya, bagaimana Pak Kapolri mewakili institusi Kepolisian Republik Indonesia memberikan empati, tidak hanya simpati bagaimana menempatkan perjuangan kaum buruh itu tidak mengganggu ketertiban, tetapi ruang dialognya dibangun dan peran kepolisian memfasilitasi agar dialog-dialog itu terbangun kan sangat kuat,” jelas Said Iqbal di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (1/11/24).

Menurut Said Iqbal, dialog sangat penting bagi kaum buruh. Dialog dengan Kapolri pun tidak sebatas pencitraan semata, melainkan benar-benar mencari solusi.

“Selalu memberikan jalan bagaimana memfasilitasi dialog-dialog itu terbangun. Bagi kami di kalangan buruh dialog sosial itu penting, tapi tidak pura-pura. Tidak hanya sekadar kumpul, kumpulin media tapi tidak ada penyelesaian atau solusi setelah itu,” ujar Said Iqbal.

Lebih lanjut ia mengaku bahwa peran Polri sangat penting selama ini. 

Sebab, di bawah kepemimpinan Jenderal Sigit, selalu dimunculkan bagaimana memecahkan masalah, khususnya di hubungan industrial.

Dia menjelaskan, Polri selalu menjadi fasilitator untuk mencari pemecahan masalah industrial. Oleh karenanya, beragam masalah bisa diselesaikan lewat dialog ketimbang aksi-aksi di

“Aksi tetap ada ruang, tapi dialog juga tetap menjadi jalan yang dipilih untuk mendapatkan solusi,” ujar Said Iqbal.

Ditambahkan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani, ucapan terima kasih atas ruang demokrasi yang terjaga sampai saat ini patut diutarakan. Sebab, ruang demokrasi sangat terasa hingga level di daerah.

“Terasa sekali ruang demokrasi sampai tingkat kabupaten/kota, buruh dapat menyampaikan pendapat dengan aman tanpa ada tekanan apapun dari aparat kepolisian. Dan kamu berharap kerjasama sinergisitas Polri bersama buruh Indonesia akan terjaga,” jelas Andi Gani.

Dia pun menegaskan komitmen buruh untuk menjaga kondusifitas keamanan dan produktivitas dalam negeri. 

Menurut Andi Gani, semua itu menjadi tanggung jawab semua elemen termasuk pemerintah dan pengusaha.

“Karena itu, sekali lagi saya atas nama buruh Indonesia mengucapkan terima kasih. Sangat luar biasa komunikasi kami dengan Pak Kapolri dan jajarannya, tidak ada sekat apa pun, kita dapat bercerita. Jadi Polri bukan hanya menjaga keamanan tapi mencapai solusi yang baik dengan kapasitasnya,” ungkap Andi Gani.

Read More