Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya Ajeng Wira Wati menyoroti beberapa isu penting terkait pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di Kota Pahlawan.
Hal itu di sampaikan legislator asal Partai Gerindra saat reses anggota DPRD kota Surabaya ke-10 pada sidang pertama tahun 2024.
Menurut Ajeng saat ini beberapa poin utama yang menjadi perhatian warga.
Terutama terkait layanan kesehatan, pendidikan, serta peningkatan kesejahteraan sosial.
Pertama kritik terhadap pelayanan BPJS di Rumah Sakit Soewandi dan Harapan Layanan UHC yang lebih baik.
Ajeng Wira Wati mengungkapkan warga Surabaya mulai kritis terhadap pelayanan BPJS, terutama di RS Soewandi.
Masyarakat berharap agar layanan Universal Health Coverage (UHC) yang sudah bertahun-tahun diterapkan di Surabaya dapat memberikan pelayanan lebih baik.
“Anggaran sebesar 35 miliar rupiah setiap bulan telah dialokasikan untuk UHC, diharapkan pelayanan kesehatan dapat meningkat tanpa antrian panjang, serta pasien BPJS tidak cepat-cepat dipulangkan,” ujar Ajeng. Ia menambahkan bahwa pemerintah harus memastikan layanan kesehatan BPJS berjalan dengan optimal," kata Ajeng, Minggu (3/11).
Kedua masalah pembayaran SPP dan Ijazah, solusi di tangan Baznas.
Tidak hanya masalah kesehatan, Ajeng juga menyoroti isu pendidikan, khususnya bagi anak-anak yang kesulitan membayar SPP dan ijazah.
Ia meminta Baznas agar segera memberikan bantuan dan menyelesaikan masalah ini tanpa menunda, sebab banyak warga yang terbebani karena harus mencicil pembayaran sendiri.
“Bantuan yang diberikan kepada anak-anak yang membutuhkan sangat penting agar mereka tetap bisa mendapatkan hak pendidikan yang layak,” tambah Ajeng.
Lalu ketiga, dukungan Pemkot Surabaya untuk pendidikan SMP Swasta dan beasiswa siswa kurang mampu.
Menurutnya banyak warga yang meminta bantuan biaya pendaftaran SMP swasta untuk anak-anak mereka yang tidak diterima di sekolah negeri.
Ajeng mendukung usulan ini agar Pemkot Surabaya membantu meringankan biaya pendaftaran sekolah swasta bagi siswa dari keluarga pra-sejahtera maupun menengah.
“Kami menginginkan adanya keselarasan antara sekolah negeri dan swasta, sebagaimana beasiswa SMA/SMK yang sudah dibiayai oleh Pemkot,” harapnya.
Selain itu juga pentingnya dukungan pendidikan yang masih di bawah naungan Pemkot Surabaya.
"Dukungan pendidikan SMP swasta sebagai bentuk kepedulian terhadap warga," pintanya.
Kemudian yang keempat, usaha padat karya untuk cegah pengangguran.
Menurut Ketua Fraksi Gerindra DPRD Surabaya ini warga sangat menanti adanya usaha padat karya dan pelatihan keterampilan secara masif.
Program ini diharapkan bisa diadakan kembali di setiap RW, untuk mencegah meningkatnya angka pengangguran.
“Adanya usaha bersama di tiap RW dapat menjadi solusi dalam memberdayakan masyarakat,” jelas Ajeng.
Ke lima yakni polemik adminduk dengan 3 Kartu Keluarga di Satu Rumah.
Masalah administrasi kependudukan (adminduk) tersebut, kata Ajeng juga masih menjadi kendala, khususnya terkait aturan 3 Kartu Keluarga (KK) dalam satu rumah.
Banyak warga mengalami kesulitan mengurus adminduk karena tinggal di rusun atau rumah dengan satu nomor sertifikat.
“Jika aturan tidak sesuai kondisi masyarakat, seharusnya ada solusi, jangan dibiarkan buntu,” tegas Ajeng.
Sedangkan yang ke enam yakni kepastian Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) bagi Warga Rusun.
Masalah HGB di atas HPL juga menjadi sorotannya.
Makanya Ajeng mengusulkan agar segera ada sosialisasi untuk memberikan kepastian hukum kepada warga mengenai status kepemilikan mereka.
“Warga butuh rasa aman terkait status kepemilikan mereka, dan ini harus ditindaklanjuti dengan sosialisasi yang jelas,” pungkas Ajeng.
Ajeng Wira Wati berkomitmen untuk terus mengawal dan memperjuangkan aspirasi masyarakat Surabaya agar bisa merasakan pelayanan publik yang lebih baik di berbagai bidang.
