Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Soft Launching Kota Lama, Gelar Sejumlah Paket Wisata

Sejumlah paket wisata digelar Pemkot Surabaya usai soft launching Kota Lama zona Eropa yang berada di kawasan Jalan Rajawali, Krembangan, Surabaya.

Cegah Narkoba di Kalangan ASN dan Pelajar, Pemkot Surabaya Gandeng BNN dan Polisi

Upaya Pemkot Surabaya memberantas Narkoba tak hanya di kalangan pelajar dan masyarakat, tetapi juga Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup pemkot.

Peluang Investasi untuk Pengembangan Eks THR-TRS

Pemkot Surabaya menggandeng Kamar Dagang dan Industri (Kadin) untuk mempromosikan proyek peluang investasi di Kota Pahlawan. Diantaranya di kompleks eks Taman Hiburan Rakyat (THR) dan Taman Remaja Surabaya (TRS).

Tekan Laju Inflasi, Pemkot Rutin Gelar Pangan Murah

Untuk menekan laju inflasi agar masyarakat bisa mendapatkan komoditas bahan pangan dengan lebih murah, Pemkot Surabaya rutin menggulirkan program Gerakan Pangan Murah setiap bulan.

Pemkot Surabaya Komitmen Amankan Aset yang Dikuasai Pihak Ketiga

Berbagai upaya strategis terus dilakukan Pemkot Surabaya untuk memastikan aset daerah dapat dimanfaatkan secara optimal demi kepentingan warga dan pemerintah.

Selasa, 05 November 2024

Tom Lembong Ajukan Praperadilan, Ini Kata Kejagung


Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kejaksaan Agung (Kejagung) tidak mempermasalahkan langkah hukum yang diambil mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas "Tom" Trikasih Lembong untuk mengajukan praperadilan atas penetapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor gula pada Kementerian Perdagangan. Praperadilan itu telah diajukan kuasa hukum Tom Lembong di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar mengatakan bahwa gugatan praperadilan merupakan hak dari seorang tersangka. 

Oleh karenaya, Kejagung mempersilakan jika Tom Lembong akhirnya mengajukan praperadilan.

"(Praperadilan) itu adalah haknya tersangka dan itu dijamin menurut hukum acara. Jadi kalau langkah itu yang ditempuh, silakan," kata Harli di Kompleks Kejagung, Jakarta, Selasa, 5 November 2024.

Sementara itu, Pengacara Tom Lembong, Ari Yusuf Amir, berharap agar PN Jakarta Selatan menjatuhkan putusan bahwa penetapan Tom sebagai tersangka oleh Kejagung tidak sah. 

Pihaknya juga menyinggung bahwa Kejagung melakukan penyidikan secara sewenang-wenang serta tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Ari juga membeberkan bahwa penyidik JAM-Pidsus tidak memberikan kesempatan pada Tom Lembong untuk menunjuk penasihat hukum saat ditetapkan sebagai tersangka. 

Hal itu dinilai pihaknya sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM).

Uang Judol Mengalir ke Perusahaan Apa Saja?


Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Polri mengungkap dana situs judi online (judol) sindikat warga negara (WN) China mengalir ke beberapa perusahaan. 

Perusahaan itu sengaja dibangun untuk mengelola uang yang masuk lewat situs judi online SLOT82-78.

Asep Edi Suheri selaku Wakabareskrim menekankan komitmen Polri membongkar judi online sesuai arahan dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo atas Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Asep mengatakan perusahaan-perusahaan itu dikendalikan sejumlah orang. Dalam kasus ini, Satgas telah menangkap 7 orang tersangka. Terdiri atas 1 WNA dan 6 orang WNI.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidikan, penyidik berhasil mengungkap fakta bahwa aliran dana terkait permainan judi online dari situs SLOT82-78 ini dialirkan melalui beberapa perusahaan yang dikendalikan beberapa orang,” kata dia.

Salah satu tersangka utama dalam kasus ini yang telah ditangkap ialah seseorang berinisial HEJ. Irjen Asep mengatakan HEJ bertindak sebagai pembuat perusahaan yang digunakan untuk deposit atau withdraw, yaitu PT AJT dan PT MLT.

“Tersangka HEJ ini juga menjadi koordinator dalam mencari dan menunjuk orang sebagai koordinator dalam mencari dan menunjuk orang sebagai direktur dan komisaris dari perusahaan penyedia jasa dan keuangan lainnya," jelasnya.

Asep mengatakan Asta Cita ke-7 yang dicanangkan Prabowo yaitu memperkuat reformasi politik dan hukum hingga pemberantasan korupsi, perjudian, serta narkoba.

“Upaya ini kami lakukan sebagai bentuk komitmen kita, Polri, tentunya dalam rangka melaksanakan program kerja Asta Cita ke-7 yang dicanangkan Bapak Presiden RI Jenderal (Purn) H Prabowo Subianto, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi perjudian narkoba dan penyelundupan,” kata Irjen Asep.

Kapolri Jenderal Sigit menginstruksikan kepada Kabareskrim Polri untuk membentuk Satgas Penanggulangan Perjudian Online. 

Instruksi ini sudah dilakukan ke jajaran Mabes hingga polda guna menindaklanjuti segala hal yang berkaitan dengan praktik judi online.

“Bapak Kapolri menginstruksikan kepada Bapak Kabareskrim Polri untuk membentuk Satgas Penanggulangan Perjudian Online dari mulai tingkat Mabes hingga tingkat polda jajaran guna menindaklanjuti segala hal yang berkaitan dengan praktik perjudian

Diskop UKM Jatim Lepas Katim Kerja Subsubstansi Restrukturisasi Usaha yang Purna Tugas


Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Ada yang spesial dalam pelaksanaan apel mingguan yang dilaksanakan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur (Diskop UKM Jatim) di halaman kantor Diskop UKM Jatim, Senin (4/11/2024). 

Pada kesempatan ini, Diskop UKM Jatim,  Endy Alim Abdi Nusa, melepas Ketua Tim Kerja Sub Substansi Restrukturisasi Usaha, Dwi Setyawati, yang memasuki masa purna tugas per 1 November 2024 setelah mengabdi selama 35 tahun sebagai PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Kepala Diskop UKM Jatim menggarisbawahi pentingnya manajemen dan disiplin waktu dalam pekerjaan bagi ASN. Pasalnya, hal ini merupakan bentuk komitmen pengabdian kepada negara. 

"35 tahun adalah waktu yang tidak sebentar, kewajiban kita sebagai ASN adalah datang dan pulang tiap hari sesuai dengan waktu yang telah diatur dalam undang-undang. Jika sesekali terlambat untuk urusan keluarga atau kepentingan lainnya masih bisa kita maklumi. Namun, jika dalam seminggu kita terlambat sebanyak 3-4 kali tentunya ada yang kurang tepat dalam manajemen waktu dan pekerjaannya,” ujarnya. 

Ia pun menyampaikan selamat purna tugas kepada Ibu Dwi Setyawati. 

“Untuk itu saya ucapkan selamat purna tugas kepada Bu Dwi, semoga sehat dan bahagia selalu bersama keluarga, tetap jaga persaudaraan dan silaturahmi dengan sahabat-sahabat di sini. Walaupun panjenengan sudah purna namun jika kami membutuhkan saran dan masukan tolong dibantu, karena pemikiran dari para senior-senior sangat bermanfaat untuk kami semua di sini,” ungkapnya. 

Tak lupa, kepada para peserta apel, Kepala Diskop UKM Jatim juga menyampaikan pesan. 

“Untuk teman-teman lainnya mari kita contoh semangat, komitmen, dan dedikasi yang tinggi dari Bu Dwi, agar kita semua dapat melaksanakan tanggung jawab masing-masing dengan sebaik-baiknya sehingga apa yang kita kerjakan dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat luas,” pesannya.

Sebagai informasi, pada kesempatan ini, Dwi Setyawati menerima piagam penghargaan yang diserahkan langsung oleh Kepala Diskop UKM Jatim. 

Piagam ini sebagai bentuk apresiasi terhadap 35 tahun pengabdiannya sebagai PNS di lingkungan Diskop UKM Jatim yang telah memberikan kontribusi luar biasa terhadap pembinaan Koperasi dan UMKM di Jawa Timur.

Adapun, selain dihadiri Kepala Diskop UKM Jatim, Endy Alim Abdi Nusa, apel juga diikuti  jajaran Eselon 3 dan Eselon 4, para pejabat fungsional, seluruh staf baik ASN maupun non ASN, dan para pelajar peserta magang di lingkungan Diskop UKM Jatim.

Bertindak sebagai penerima apel kali ini adalah Kepala Bidang Pembiayaan Diskop UKM Jatim, Arif Lukman Hakim, dengan komandan peleton Ketua Tim Kerja Sub Substansi Fasilitasi Permodalan Diskop UKM Jatim, Fance Indriyanto Asy'arie.

Kunjungi KPK, Menteri Perumahan Minta Tanah Koruptor jadi Rumah Rakyat


Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Maruarar Sirait menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 5 November 2024. 

Dia membahas rencana penggunaan tanah koruptor untuk dijadikan rumah untuk rakyat.

“Supaya tanah-tanah dari koruptor bisa dimanfaatkan untuk perumahan bagi rakyat Indonesia yang masih banyak kekurangan atau belum memiliki rumah,” kata Maruarar di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 5 November 2024.

Maruarar mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan KPK untuk mencari lokasi ideal dari aset koruptor yang sudah disita. Menurutnya, tanah hasil rasuah bakal bermanfaat bagi rakyat jika dibangun rumah.

Menurut dia, KPK mengapresiasi rencana itu. Lembaga Antirasuah disebut siap memberikan sistem pemakaian aset rampasan koruptor untuk dijadikan rumah untuk masyarakat.

“Jadi sistemnya juga akan dibuat, orangnya juga dibuat, dan kemudian akan ada tindak lanjut lagi. Dan saya rasa ini adalah pertemuan yang sangat produktif,” ucap Maruarar.

Pertemuan antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman dengan KPK berlangsung selama dua jam lebih

Maruarar juga meminta Lembaga Antirasuah menyiapkan sistem pencegahan korupsi agar rencana penggunaan tanah milik koruptor ini tidak tersendat.

“Tujuan kami di sini adalah meminta bantuan KPK untuk membentuk membuat sistem pencegahan korupsi di kementerian kami. Dan itu sudah dikabulkan oleh pimpinan KPK tadi,” ujar Maruarar.

Wakil Ketua KPK Johanis Tanah menyebut pihaknya mendukung penuh rencana Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman untuk menggunakan tanah koruptor. KPK juga siap membuat skema antikorupsi di instansi itu agar perintah Presiden Prabowo Subianto tidak tercoreng.

“Dan kunjungan ini tentunya tidak lain untuk mewujudkan apa yang diinginkan oleh Presiden, agar dalam Kabinet Merah Putih ini tidak terjadi korupsi,” ujar Johanis.

Antisipasi Judi Online, Kapolsek Sampang Cek HP Anggotanya


Sampang - KABARPROGRESIF.COM Kanit Propam Polsek Sampang Bripka Edi Susanto usai pelaksanaan apel pagi anggota melakukan pengecekan ponsel atau handphone milik para anggota Polsek Sampang.

Satu persatu HP anggota di periksa Bripka Edi Susanto untuk memastikan tidak ada aplikasi ataupun penggunaan situs judi online.

Kapolsek Sampang AKP Tomo mengatakan bahwa kegiatan pengecekan HP merupakan bagian dari upaya preventif Polsek Sampang dalam mencegah dan memberantas praktik perjudian di lingkungan Kepolisian.

AKP Tomo menjelaskan hasil pemeriksaan hp kepada 13 anggota dari 17 anggota Polsek Sampang tidak ditemukan adanya personel yang menggunakan aplikasi judi online maupun mengakses situs judi online.

Kepada awak media ini AKP Tomo menegaskan akan menindak tegas anggota yang melakukan aktifitas judi online ataupun pelanggaran-pelanggaran yang dapat merusak citra Kepolisian.

Mayjen TNI Rudy Saladin Pimpin Tasyakuran HUT Ke-52 Gartap III/Surabaya


Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Dangartap III/Surabaya, Mayjen TNI Rudy Saladin, M.A, memimpin berlangsungnya tasyakuran dalam rangka HUT Gartap III/Surabaya. Acara yang digelar di Mako Gartap III/Surabaya pada Senin (4/11) itu, berlangsung dengan penuh khidmat.

Dalam kesempatan tersebut, Mayjen TNI Rudy Saladin mengajak seluruh personil Gartap III/Surabaya untuk menjadikan momentum HUT ke-52 itu, sebagai ajang introspeksi diri dan evaluasi atas kinerja selama ini.

“Terutama dalam meningkatkan profesionalisme TNI,” tegas Dangartap.

Selain itu, Dangartap juga menyoroti peranan penting TNI dalam menjaga netralitas selama pelaksanaan Pemilukada serentak 2024 mendatang. 

“Komitmen menjaga keamanan dan netralitas sangat diperlukan untuk memastikan proses berjalan aman dan damai,” jelas Mayjen TNI Rudy.

Mayjen TNI Rudy berharap, pelaksanaan tasyakuran HUT ke-52 saat ini bisa dijadikan sarana instropeksi efektif bagi prajurit. 

“Dengan begitu, kualitas kinerja dan peran TNI dapat terus ditingkatkan dalam menghadapi dinamika yang berkembang,” tegasnya. 

Tom Lembong Bantah Impor Gula saat Surplus


Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Tersangka kasus korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan periode 2015-2016 Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong membantah telah terjadi kondisi surplus stok gula nasional saat Tom Lembong menjabat sebagai Menteri Perdagangan. 

Bantahan itu disampaikan melalui kuasa hukumnya.

Kuasa Hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir meragukan kebenaran laporan yang menyebut adanya surplus gula pada periode 2015-2016. 

Dirinya juga menampik jika Tom Lembong menandatangani kebijakan impor gula pada kurun waktu tersebut.

Kuasa Hukum Tom Lembong menegaskan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) tercatat sebagai perusahaan BUMN. Hal itu sekaligus membantah pernyataan pihak Kejaksaan Agung (Kejagung) yang menyebut PT PPI berstatus sebagai perusahaan swasta saat melakukan proses impor gula.

Kuasa Hukum Tom Lembong menyatakan jika Menteri Perdagangan sebelumnya yang justru telah menunjuk PT PPI untuk melakukan impor gula. 

Ia pun membantah keterlibatan Tom Lembong dalam penunjukan perusahaan swasta untuk impor gula.

"Bukan Pak Tom Lembong yang menunjuk mereka (PT PPI) dan bisa dicek menteri-menteri yang lain melakukan hal yang sama. Jadi melibatkan swasta itu tidak hanya Pak Tom Lembong, tapi menteri-menteri yang lain juga melibatkan swasta," ungkap Ari Yusuf Amir, baru-baru ini.

Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan mengkritisi penetapan tersangka Tom Lembong oleh Kejagung dalam kasus impor gula. 

Anthony menyebut tudingan itu tidak masuk akal karena sejak lama Indonesia terkenal sebagai negara net impor gula dan tidak pernah terjadi kondisi surplus gula di Indonesia. 

Menurutnya, data Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan jika Indonesia telah mengimpor 3,3 juta ton gula pada periode Mei 2015. Sehingga, penetapan tersangka terhadap Tom Lembong terkesan seperti dipaksakan.

"Ini naik terus, misalnya di tahun 2020 impor ini mencapai 5,5 juta ton dan kemudian tahun 2022 naik lagi menjadi 6 juta ton. Jadi tidak pernah terjadi surplus," ujar Anthony.

Kini, Tom Lembong resmi mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan usai Kejagung menetapkan dirinya sebagai tersangka kasus korupsi impor gula. 

Kuasa Hukum Tom Lembong mengeklaim adanya sejumlah kejanggalan dalam proses penetapan tersangka dan penahanan Tom Lembong. 

Kejanggalan itu di antaranya soal tidak adanya hak untuk menunjuk penasihat hukum sendiri, bukti permulaan yang kurang, serta tidak adanya bukti perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh kliennya.

Ikuti Arahan Presiden Prabowo, Polri Bongkar Judol WN China


Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Bareskrim Polri membongkar praktik judi online berskala jaringan internasional dengan omzet miliaran rupiah. Polri menyebut hal itu sebagai komitmen memberantas judi online arahan dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo atas Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Wakabareskrim Polri Irjen Asep Edi Suheri mengatakan pada Oktober 2024 pihaknya telah mengungkap perkara judi online situs slot 82-78 dengan omzet miliaran rupiah.

 Ada 7 tersangka, di mana satu di antaranya merupakan warga negara asing (WNA) asal China.

“Bahwa pada Bulan Oktober 2024 kami telah mengungkap perkara judi online situs slot 82-78 dan saat itu kami menangkap 7 orang tersangka yang terdiri dari 1 orang WNA dan 6 orang WNI dengan omzet miliaran rupiah,” kata Irjen Asep saat jumpa pers di Mabes Polri, Sabtu (2/11/2024).

Asep mengatakan pihaknya membongkar kasus ini sebagai komitmen Polri untuk melaksanakan program kerja Asta Cita ke-7 yang dicanangkan Prabowo. 

Dia menyebut Asta Cita itu memperkuat reformasi politik, hukum hingga pemberantasan korupsi, perjudian serta narkoba.

“Upaya ini kami lakukan sebagai bentuk komitmen kita, Polri tentunya dalam rangka melaksanakan program kerja Asta Cita ke-7 yang dicanangkan Bapak Presiden RI Jenderal (Purn) H Prabowo Subianto yaitu memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi perjudian narkoba dan penyelundupan,” katanya.

Karena itulah, kata Irjen Asep, Kapolri Jenderal Sigit menginstruksikan kepada Kabareskrim Polri untuk membentuk Satgas Penanggulangan Perjudian Online. 

Instruksi ini sudah dilakukan ke jajaran mabes hingga polda guna menindaklanjuti segala hal yang berkaitan dengan praktik judi online.

“Untuk itu, Bapak Kapolri menginstruksikan, kepada Bapak Kabareskrim Polri untuk membentuk Satgas Penanggulangan Perjudian Online dari mulai tingkat mabes hingga tingkat polda jajaran guna menindaklanjuti segala hal yang berkaitan dengan praktik perjudian online,” ungkapnya.

Sesuai dengan perintah Presiden Prabowo Subianto, pihak kepolisian terus bergerak mengusut jaringan judi online yang meresahkan masyarakat. 

Terbaru, Direktorat Siber Bareskrim Polri membongkar judi online yang terafiliasi jaringan internasional.

Arahan Prabowo mengenai penindakan judi online ini sebelumnya telah ditekankan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kepada jajaran saat video conference seluruh jajaran di tingkat polda dan polres, Senin (28/10) lalu. Jenderal Sigit menekankan akan menindak tegas pelaku judi online tanpa ragu.

Pemkot Surabaya Fasilitasi Perdamaian RSUD Soewandhie dengan Keluarga Pasien RM


Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Insiden kesalahpahaman antara RSUD Dr. Mohamad Soewandhie dan keluarga pasien RM (68) pada Jumat (1/11) dini hari, akhirnya berakhir damai. 

Kedua pihak pun telah bertemu dan saling memaafkan dalam audiensi yang difasilitasi oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Sidang Sekretaris Daerah (Sekda), Balai Kota Surabaya pada Senin (4/11). 

Hadir dalam audiensi ini perwakilan keluarga pasien RM dengan didampingi Dewan Pengurus Daerah (DPD) Barisan Nasional Pemuda Madura (BNPM) serta Direktur Utama RSUD Soewandhie, dr Billy Daniel Messakh.

Audiensi ini dipimpin oleh Sekda Kota Surabaya, Ikhsan dengan didampingi Kepala Satpol PP Surabaya, M. Fikser serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Surabaya, Maria Theresia Ekawati Rahayu. 

Selain itu, audiensi juga dihadiri Kapolsek Genteng Polrestabes Surabaya, Kompol Bayu Halim Nugroho.

Ketua DPD BNPM Kota Surabaya, Muhammad Rosuli, yang sekaligus mewakili keluarga pasien, menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada pihak RSUD Soewandhie. 

Ia mengakui bahwa ada miskomunikasi yang memicu ketegangan saat pertemuan pada Jumat dini hari. 

"Saya memohon maaf kepada pihak-pihak terkait, khususnya kalau dalam hal ini ada Pak Sekda yang mewakili pemerintah kota dan Pak Dirut RSUD Soewandhie," kata Rosuli.

Rosuli menuturkan, bahwa saat pertemuan dengan pihak RSUD Soewandhie pada Jumat (1/11) lalu, ia mengakui dalam kondisi emosi. 

Hal itu karena ada keluarga yang sakit dan meninggal dunia di RSUD Soewandhie.

"Pada saat itu saya dalam keadaan emosional, sehingga tidak ada kata lain, selain saya meminta maaf. Sebagai masyarakat Surabaya, saya mengakui kurang pantas untuk kemudian melakukan cara-cara yang emosional," tuturnya.

Sebagai bentuk itikad baik, Rosuli menegaskan bahwa pihaknya akan mencabut laporan polisi terhadap RSUD Soewandhie. 

Baginya, ketika kedua pihak sudah saling memaafkan, maka persoalan ini juga harus selesai baik dari sisi administrasi maupun hukum.

"Saya anggap forum ini adalah forum perdamaian kita bersama. Jadi tidak hanya selesai secara administratif yang difasilitasi oleh pemerintah kota, tetapi saya nyatakan dari Ormas BNPM Kota Surabaya, bahwa selesainya perkara ini juga akan selesai dalam perkara hukum," jelas dia.

Hal yang sama juga diutarakan Direktur Utama RSUD Soewandhie, dr Billy Daniel Messakh. 

Ia mewakili jajaran rumah sakit, menyampaikan permohonan maaf dan turut berduka cita kepada keluarga RM. 

"Kami mohon maaf kepada keluarga pasien. Kami sudah berusaha melakukan yang terbaik, meski hasilnya kurang memuaskan. Dengan rendah hati, kami memohon maaf," ujar dr Billy.

Sementara itu, Sekda Kota Surabaya, Ikhsan, menyampaikan rasa belasungkawa kepada keluarga RM. 

Ia juga berharap kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

"Kami turut berduka cita. Mungkin karena saat itu situasi kurang nyaman secara psikologis, sehingga terjadi kesalahpahaman. Harapan kami, manajemen rumah sakit dapat memaklumi kondisi tersebut," kata Ikhsan.

Selain itu, Ikhsan juga menuturkan bahwa RSUD Soewandhie adalah salah satu rumah sakit jujugan warga Surabaya. 

Sehingga penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan di sana.

"RSUD Soewandhie menjadi jujugan banyak warga. Semoga kejadian kesalahpahaman ini tidak mengurangi kepercayaan masyarakat pada rumah sakit," tambahnya.

Di tempat yang sama, Kapolsek Genteng Kota Surabaya, Kompol Bayu Halim Nugroho menekankan pentingnya poin yang akan disampaikan dalam setiap kegiatan penyampaian aspirasi. 

"Terus yang kedua, pada saat proses penyampaian itu harus dilakukan  dengan cara yang baik. Karena apa yang kita lakukan itu tentunya akan berdampak pada orang yang melihat," kata Kompol Bayu.

Oleh sebab itu, Kompol Bayu mengimbau kepada semua pihak untuk dapat saling menjaga dan mengendalikan emosi ketika dalam proses penyampaian aspirasi.

Khususnya di tempat-tempat atau fasilitas publik seperti RSUD Soewandhie. 

"Jadi mari kita saling menjaga Surabaya ini agar semakin lebih baik dan lebih nyaman, sehingga orang yang masuk ke Surabaya itu senang," pungkasnya.

Densus 88 Tangkap Tiga Orang di Solo, Demak, dan Kudus


Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Densus 88 Antiteror Mabes Polri melakukan penangkapan terhadap tiga orang terduga teroris di tiga lokasi berbeda di Jawa Tengah (Jateng).

Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Artanto mengonfirmasi penindakan oleh Densus 88 di wilayah Solo, Demak, dan Kudus.

"Penangkapan tiga terduga teroris oleh Densus Mabes Polri masing-masing di Solo, Demak, dan Kudus," kata Artanto, Senin (4/11).

Namun, Artanto tidak menjelaskan secara detail identitas serta kronologis penangkapan tersebut.

"Nanti akan dijelaskan lebih detail oleh Mabes Polri," katanya.

Dari informasi yang dihimpun, Densus 88 menangkap seorang terduga teroris berinisial A di Kabupaten Demak. 

Petugas juga menggeledah rumah terduga teroris di Kebonbatur, Kecamatan Mranggen.

Sementara itu, di Kabupaten Kudus, Densus 88 mengamankan seorang terduga teroris berinisial B di rumahnya, Desa Grobig, Kecamatan Gebog.

Tindak Lanjuti Program 100 Hari Presiden, Satgas Preventif Polres Bontang Gelar Razia Gabungan


Bontang - KABARPROGRESIF.COM Pembentukan Satgas Preventif Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba dibentuk di seluruh Wilayah Nusantara dengan pelibatan unsur TNI - Polri juga unsur Kementrian dan Lembaga sebagai bentuk tindak lanjut program 100 hari Presiden RI.

Langkah akselerasi program 100 hari Presiden RI, Satgas Preventif Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika Polres Bontang menggelar Razia Gabungan pada Sabtu malam (02/11/2024).

Kegiatan ini dimulai dengan apel gabungan di Mako Polres Bontang pukul 23.00 WITA, diikuti oleh 35 personel gabungan berbagai instansi dan lembaga.

Apel dipimpin oleh Kasat Reskoba AKP Rihard Nixon, bersama sejumlah pejabat dan personel gabungan yang terdiri dari Sat Res Narkoba Polres Bontang, Kodim 0908/BTG, POM TNI, Satpol PP, Bea Cukai dan BNN Kota Bontang.

Rangkaian razia gabungan meliputi pemeriksaan barang bawaan serta tes urine bagi pengunjung, khususnya di sejumlah kafe dan tempat hiburan malam di wilayah Bontang Selatan dengan hasil kegiatan sebanyak 6 orang terindikasi sebagai pengguna Narkoba.

Kapolres Bontang melalui Kasat Reskoba AKP Rihard Nixon memberikan himbauan bagi pengunjung kafe dan THM dan menyampaikan.

"Kegiatan ini sebagai tindak lanjut program pemberantasan Narkoba yang dicanangkan oleh Presiden RI dalam program 100 hari kerja dan akan terus dilakukan secara berkelanjutan sebagai komitmen seluruh aparatur Negara. Terhadap warga masyarakat yang terjaring dan terindikasi positip sebagai pengguna Narkoba tidak diproses hukum akan tetapi akan menjalani proses Rehabilitasi yang akan dilaksanakan oleh BNN Kota Bontang," pungkasnya.

Komandan Batalyon Infanteri 5 Marinir Ikuti Peresmian Plaza Brigif 2 Marinir


Sidoarjo - KABARPROGRESIF.COM Komandan Batalyon Infanteri 5 Marinir Letkol Mar Ahmad Fauzi M.Tr Opsla menghadiri mengikuti peresmian Plaza Brigade Infanteri 2 Marinir di Lapangan Rencong Sakti Kesatrian Marinir R. Suhadi Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur. Minggu (03/11/2024).

Plaza Brigif 2 Marinir yang diresmikan langsung oleh Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI (Mar) Endi Supardi, S.E., M.M., M.Tr.Opsla., CHRMP., CRMP tersebut selain sebagai simbol persatuan dan kebanggaan prajurit Brigade Infanteri 2 Marinir, juga sebagai ruang untuk segala macam kegiatan maupun upacara penting di lingkungan Marinir.

Pada kesempatan tersebut Komandan Korps marinir berharap supaya Plaza Brigif 2 Marinir dapat dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh prajurit dan menjadi simbol kebersamaan yang selalu terjaga.

"Plaza Brigif 2 Marinir bukan hanya sekedar fasilitas fisik, melainkan juga tempat untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan dan kedisiplinan seorang prajurit dan Nilai-nilai luhur Korps Marinir dapat terus ditanamkan kepada setiap prajurit Korps Marinir, khususnya mereka yang berada di bawah naungan Brigif 2 Marinir," tegas Dankormar.