Wajibkan Pemohon SIM Terdaftar JKN, BPJS Kesehatan Siagakan Staf di Loket Pelayanan Satpas Polres Bangkalan

Bangkalan - KABARPROGRESIF.COM Kepesertaan seseorang dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kini menjadi syarat baru dalam pengurusan SIM.

Hal itu merujuk pada Surat Telegram (TR) Nomor 1375/X/1.1/2024 yang menyebutkan persyaratan administrasi penerbitan SIM harus melampirkan tanda bukti kepesertaan JKN.

Kasatlantas Polres Bangkalan AKP Diyon Fitriyanto, S.H., M.H. menyatakan, mulai Jumat (1/11), tanda kepesertaan JKN menjadi salah satu syarat administrasi penerbitan SIM.

Meski baru diberlakukan, institusinya tidak hanya fokus pada sosialisasi. “Namun, juga melayani pemohon yang terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan,” ujar AKP Diyon pada Selasa pagi (05/11).

AKP Diyon menjelaskan, secara detail aturan yang termaktub dalam pasal 9, 12, dan Perpol 2/2023. Pasal 9 menerangkan persyaratan administrasi penerbitan SIM.

Sementara pasal 12 mengenai kesehatan rohani sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf B dalam bentuk pemeriksaan psikologi.

Sementara dalam Perpol Nomor 2 berkaitan dengan pemeriksaan psikologi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dilakukan oleh psikolog Polri atau psikolog di luar Polri yang telah mendapat rekomendasi dari biro psikologi staf sumber daya manusia Polri.

“Pemeriksaan psikologis dimaksud dalam ayat 2 dibuktikan dengan keterangan lulus tes psikologi dan dapat digunakan paling lama enam bulan sejak diterbitkan,” lanjut AKP Diyon.

Sebelum aturan baru tersebut diterapkan, Satlantas Polres Bangkalan melakukan sosialisasi di internal tentang perubahan aturan pembuatan SIM.

“Sosialisasi juga dilakukan kepada pemohon SIM yang ada di Satpas Polres Bangkalan,” lanjut nya.

Bagi warga yang belum memiliki atau terdaftar sebagai peserta program JKN, dia meminta masyarakat tidak perlu khawatir. Sebab, di Satpas Polres Bangkalan sudah ada petugas BPJS Kesehatan yang siap membantu pemohon SIM.

“Kami bersama BPJS Kesehatan menempatkan satu staf di loket pelayanan,” tutupnya. 

Read More

Satgas Port Visit 2024 Tiba Di Negara Fiji

Fiji - KABARPROGRESIF.COM Setelah menempuh pelayaran selama 5 hari dari Solomon Islands, Satuan Tugas (Satgas) Port Visit 2024 KRI dr.WSH-991 tiba di Negara Fiji tepatnya di Nort Kings Wharf, Suva, Fiji, pada Sabtu pagi waktu setempat. (02/11/24).

Kedatangan Satgas Port Visit 2024 saat akan Sandar di dermaga setempat diiringi marching band Fiji Navy dan disambut oleh Dubes RI untuk Fiji Dupito D. Simamora, Athan RI untuk Fiji Kolonel Arhanud Dedy Rahmanto berserta istri serta Navy LO the INS visit is SBLT Josefa Navakaroko.

Turut hadir pula Sandy Darmosumarto Minister Conselor, Victor Sibarani Sekretaris Pertama KBRI, Diplomat Oilong Sarwom Sekretaris ketiga KBRI Diplomat,  Saola Twikoro Staf KBRI Suva, Timaima Rayawa Staf KBRI Suva, dan Yosefin Watikyo Staf Athan RI beserta para warga Fiji yang berada dilokasi.

Acara penyambutan diawali dengan pemberian cinderamata berupa topi Satgas oleh Dansatgas Kolonel Laut (P) Arif Prasetyo kepada Dubes RI dan rombongan kemudian dilanjutkan dengan tradisi Valreep diatas KRI.

Setelah itu rombongan diarahkan ke Lounge Room Perwira dilanjutkan pengisian buku tamu dan perkenalan dari Satgas dan Perwira KRI oleh Komandan KRI Kolonel Laut (P) Edi Herdiana, S.T., M.Tr.Opsla serta perkenalan dari para Pelajar Sorong.

Dalam sambutannya Dubes RI mengatakan "selamat datang di Negara Fiji, kami sangat bangga melihat unsur KRI yang dimiliki oleh TNI AL bisa sandar disini, adapun agenda agenda yang akan direncanakan disini akan kita bantu dan memfasilitasi." Ungkap Dubes RI.

Sementara itu Dansatgas mengatakan "terima kasih atas sambutan hangat dari Dubes RI maupun dari Fiji Navy. Nantinya selama 3 hari di Fiji ada beberapa kegiatan  yang akan dilaksanakan Satgas Port Visit, diantaranya akan mengadakan open ship, kemudian penyerahan obat obatan, Distinguised Visit, Courtesy Call ke Pejabat  setempat dan diakhiri dengan Cocktail Party." Ungkap Dansatgas.

Read More

KPK Nyatakan Sahbirin Noor Sebagai Orang Hilang

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan fakta baru dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait suap tiga proyek di Kalimantan Selatan (Kalsel). 

Ternyata, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor alias Paman Birin dinyatakan hilang sampai saat ini.

“Sampai saat ini, termohon (KPK), masih melakukan pencarian terhadap keberadaan pemohon (Sahbirin),” kata anggota Tim Biro Hukum KPK Nia Siregar dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, 5 November 2024.

Nia menjelaskan, KPK sudah menetapkan Sahbirin sebagai tersangka usai menangkap sejumlah orang di Kalsel. 

Dalam operasi senyap yang dilakukan, uang yang ditemukan ternyata untuk Sahbirin.

Namun, keberadaan Gubernur Kaltim itu masih buram hingga saat ini. Pimpinan KPK bahkan sudah menerbitkan surat penangkapan.

“Termohon (KPK) telah menerbitkan surat perintah penangkapan,” ujar Nia.

Surat perintah penangkapan itu dibarengi dengan terbitkan berkas pencegahan ke luar negeri untuk Sahbirin. 

KPK masih belum tau keberadaan orang yang akrab dipanggil Paman Birin itu.

“Keberadaan pemohon (Sahbirin) belum diketahui sampai saat ini dan masih dilakukan pencarian,” ucap Nia.

OTT di Kalsel berkaitan dengan dugaan rasuah pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara. 

KPK menemukan uang Rp12,1 miliar dari upaya paksa tersebut.

KPK menetapkan tujuh tersangka dalam OTT di Kalsel. 

Mereka yakni Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, Kadis PUPR Kalsel Ahmad Solhan, Kabid Cipta Karya Yulianti Erlynah, pengurus Rumah Tahfidz Darussalam Ahmad, Plt Kabag Bagian Rumah Tangga Gubernur Kalsel Agustya Febry Andrean, dan dua pihak swasta Sugeng Wahyudi serta Andi Susanto.

Hanya Paman Birin yang belum ditahan KPK karena tidak tertangkap. 

Enam sisanya sudah mendekam di rutan yang ditentukan selama 20 hari pertama.

Read More

Jatanras Polda Sumut Gerebek Judi Online di Belawan

Medan - KABARPROGRESIF.COM Tim Jatanras Direktorat (Dit) Reskrimum Polda Sumut menggerebek lokasi judi yang berlokasi di Kompleks Kota Baru, Jalan Platina Raya, Belawan, Kelurahan Titipapan, Kecamatan Medan Deli, Sabtu (2/11).

Berdasarkan informasi yang diperoleh, penggerebekan itu dipimpin Kasubdit III Jatanras Dit Reskrimum Polda Sumut Kompol Bayu Putra Samara bersama sejumlah personel. 

Dari lokasi aparat kepolisian mengamankan sejumlah barang bukti yakni mesin ketangkasan tembak ikan, jackpot dan roulette.

Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto melalui Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi, saat dikonfirmasi membenarkan penggerebekan lokasi judi yang dilakukan personel Jatanras Dit Reskrimum Polda Sumut tersebut.

“Penggerebekan ini menindaklanjuti informasi masyarakat adanya lokasi perjudian di daerah Medan Deli,” katanya kepada awak media, sabtu (2/11).

Sampai saat ini Tim masih melakukan pengembangan. Polisi terus bergerak mengungkap berbagai macam penyakit masyarakat,” terang Hadi seraya menegaskan Polda Sumut berkomitmen memberantas berbagai macam perjudian di Sumatera Utara.

Read More

Komisi D Ingin Pastikan Warga Surabaya Dapat Layanan Kesehatan

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Rapat koordinasi digelar oleh Komisi D DPRD Kota Surabaya bersama Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga BPJS  Kesehatan Cabang Surabaya. Rabu (5/11/2024).

Johari Mustawan Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya mengatakan rapat koordinasi ini mengundang BPJS Kesehatan cabang kota Surabaya, Dinas Kesehatan dan Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Surabaya.

“Kita memastikan bahwa Universal health coverage (UHC) yang sudah digaungkan oleh pemerintah kota Surabaya bahwa semua warga kota Surabaya harus mendapatkan layanan kesehatan seluruhnya,” ujarnya ditemui usai rapat koordinasi.

Oleh karena itu menurut legislator fraksi PKS ini, komisi D merasa perlu untuk memastikan tidak ada satupun warga kota Surabaya yang mendapatkan layanan kesehatan dan semua harus betul betul diberikan.

“Bahkan untuk penerima bantuan iuran (PBI) itu diberikan secara gratis selama mengikuti prosedur BPJS kesehatan,” tutur Johari Mustawan.

Herlina Agustin Kepala BPJS Kesehatan Cabang Surabaya menyampaikan, pada intinya dari komisi D ingin mengetahui perkembangan perjalanan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Surabaya.

“Tadi juga banyak masukan masukan yang disampaikan oleh Komisi D terkait pelayanan JKN di kota Surabaya,” pungkasnya ditemui usai rapat koordinasi.

Meski demikian jika memang ada hal hal yang perlu ditindaklanjuti, pihaknya berjanji akan segera menindaklanjuti.

“Dan kami juga sudah sampaikan beberapa inovasi inovasi yang sudah dikembangkan oleh BPJS Kesehatan untuk meningkatkan mutu layanan kepada peserta JKN,” pungkasnya.

Sementara itu, Nanik Sukristina Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya ketika ditemui awak media usai rapat koordinasi enggan memberikan komentar.

Read More

Disperpusip Jatim Luncurkan Sistem Pengolahan Bahan Perpustakaan Berbasis Al

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Disperpusip) Prov. Jatim meluncurkan sistem pengolahan bahan perpustakaan berbasis Artificial Intelligence (AI). Sistem yang diharapkan dapat memperkuat literasi dengan cara mempermudah pekerjaan rutin para pustakawan itu dijadikan solusi tepat di era teknologi informasi. 

"Sistem ini akan mempermudah pekerjaan sehari-hari bagi para pustakawan, seperti pengkatalogan dan penentuan klasifikasi bahan perpustakaan," kata Kepala Disperpusip Jatim Ir. Tiat S. Suwardi, MSi saat menyampaikan sambutan di acara webinar bertajuk Sistem Pengolahan Bahan Perpustakaan Berbasis AI di Ruang Inkubator Literasi Kantor Disperpusip Jatim, Jl. Menur Pumpungan 32 Surabaya, Senin (4/11/2024). 

Salah satu kemudahan itu, sebut Tiat, jika pengkatalogan dan pengklasifikasian bahan perpustakaan biasanya membutuhkan waktu pengerjaan 3 hingga 4 jam, tetapi dengan bantuan AI, pekerjaan tersebut dapat diselesaikan dalam kurun waktu 20 hingga 30 menit.

"Dengan sistem kerja yang semakin cepat ini, buku-buku baru yang kami adakan akan bisa langsung dijajar di rak-rak pelayanan. Sehingga koleksi perpustakaan di kantor kami menjadi segar dan menarik," ujarnya. 

Tiat yang juga menjabat sebagai Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Ngawi itu menjelaskan, di era teknologi informasi, perpustakaan harus terus berinovasi. 

Institusi yang mengemban amanah sebagai tempat pembelajaran sepanjang hayat itu harus memanfaatkan kemajuan teknologi. 

“Perpustakaan harus memanfaatkan kemajuan teknologi digital dalam merangsang tumbuhnya minat baca masyarakat. Hal utama yang membuat orang mau datang berulang-ulang ke perpustakaan adalah koleksi baru," terangnya. 

Jika rak buku dipenuhi dengan koleksi lama dengan warnanya yang sudah usang, maka minat baca seseorang akan menurun. 

"Jadi buku baru jangan terlalu lama mengendon di bagian pengolahan, tetapi harus cepat-cepat dipampang di ruang koleksi," jelas Tiat. 

Untuk itu, mantan Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Jatim itu berharap agar penerapan sistem pengolahan bahan perpustakaan berbasis AI ini dapat semakin mempercepat dan mempermudah layanan perpustakaan kepada masyarakat. 

"Agar apa? agar harapan untuk meningkatkan minat baca masyarakat di Jawa Timur akan terus meningkat," ujar Tiat. 

Sementara itu, Kepala Bidang Deposit, Pengembangan dan Pelestarian (DPP) Bahan Perpustakaan, Melkion Donald menyampaikan, ada tiga jenis AI yang dimanfaatkan lembaganya. Ketiga jenis itu yakni Optical Character Recognition (OCR) untuk pekerjaan pengkatalogan, Generative Pre-trained Transformer (GPT) untuk penentuan kata kunci, tajuk subyek dan penentuan nomor klasifikasi serta Robotic Process Automation (RPA) untuk memasukkan data ke dalam sistem manajemen perpustakaan. 

Salah satu Pustakawan Disperpusip Jatim saat melakukan pengolahan bahan perpustakaan dengan cara scan melalui aplikasi otobook untuk membaca otomatis metadata buku.

Lebih lanjut Melkion menjelaskan, sistem pengolahan berbasis AI tersebut dikembangkan secara kolaboratif dengan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS). 

Sedang Pustakawan Disperpusip Jatim merancang sistem kerjanya. 

"Tim PENS menerjemahkan sistem pekerjaan itu menjadi program komputer yang diintegrasikan dengan sistem manajemen perpustakaan yang sudah ada," tuturnya. 

Sampai saat ini, Disperpusip Jatim terus mempromosikan budaya gemar membaca di tengah-tengah masyarakat. 

Berbagai upaya dilakukan agar semakin banyak orang mau berkunjung ke perpustakaan. 

"Sehingga, semakin tinggi tingkat kunjungannya, maka semakin baik karena perpustakaan sekarang harus menjadi tempat umum yang ramai dan populer," jelasnya. 

Menurut Melkion, Disperpusip Jatim terus mempercantik gedung dan interiornya. Upaya itu dilakukan untuk menarik masyarakat berkunjung di perpustakaan. 

"Mulanya, tidak masalah masyarakat sekedar datang untuk melihat-lihat. Selanjutnya setelah berkunjung maka harapannya akan menumbuhkan minat baca," katanya. 

Sehingga dengan kenyamanan, fasilitas lengkap serta suhu ruangan yang dingin diharapkan masyarakat tertarik dan dekat dengan buku. 

"Awalnya rekreasi, tetapi lama kelamaan pasti menjadi suka membaca buku. Itulah yang kami harapkan," ujar Melkion. 

Oleh karena itu, fasilitas kenyamanan akan terus dibenahi. Termasuk dalam penyajian buku-buku baru. 

"Dan sistem pengolahan berbasis AI yang dikembangkan Disperpusip Jatim ini untuk mempercepat penyediaan buku-buku baru di bagian pelayanan perpustakaan," pungkasnya.

Read More

Presiden Prabowo Lantik Budi Gunawan Jadi Ketua Kompolnas

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Presiden Prabowo Subianto melantik menteri koordinator politik dan keamanan Menko Polkam, Budi Gunawan sebagai Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). 

Budi memastikan, siap memberikan masukan kepada presiden, ihwal kerja Polri ke depan. 

Usai dilantik sebagai Kompolnas, Menko Polkam Budi Gunawan siap memperkuat kapasitas hingga profesionalisme Polri. Budi memastikan, akan mendukung kerja Korps Bhayangkara kedepan. 

"Polri kan perlu banyak didukung, dalam hal profesionalitasnya, anggarannya dan sebagainya, kita akan mendukung itu sesuai dengan rencana strategis Polri, terutama dalam mendukung program prioritas pemerintah," kata Budi Gunawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa, 5 November 2024.

Dalam kepemimpinannya, Budi menyebut Kompolnas siap menerima kritik khususnya bila dianggap sebagai kepanjangan tangan Polri, bukan pihak yang mengevaluasi.

"Sepanjang kritik yang membangun, kritikan itu kan banyak," ucap Budi Gunawan.

Read More

Densus 88 Geledah Kos Terduga Teroris di Sukoharjo

Sukoharjo - KABARPROGRESIF.COM Tim Densus 88 Mabes Polri menggeledah sebuah rumah kos di Dukuh Tegalan RT 01 RW 08, Desa Waru, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Senin (4/11).

Berdasarkan informasi di lapangan, rumah kos tersebut merupakan tempat tinggal pria asal Sumenep, Madura, berinisial SQ alias A, 44.

Sebelum dilakukan penggeledahan, SQ alias A terlebih dahulu diamankan di wilayah Karanganyar, Jawa Tengah, di hari yang sama. SQ alias A diduga merupakan salah satu dari tiga orang terduga teroris yang ditangkap tim Densus 88 Mabes Polri.

Kapolres Sukoharjo AKBP Sigit saat dikonfirmasi terkait informasi penggeledahan oleh Densus 88 di Desa Waru, mengaku belum melakukan pengecekan. 

"Siap saya cek," jawab Kapolres singkat.

Sementara itu, SQ alias A sehari-hari dikenal sebagai pengajar di salah satu sekolah tahfiz di wilayah Kecamatan Baki. 

Selain itu, ia juga memiliki profesi lain dibidang pengobatan bekam dan ruqyah.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto membenarkan tim Densus 88 menangkap sejumlah orang diduga anggota jaringan teroris di wilayah Jateng.

Tiga orang yang ditangkap tim Densus 88 dari Kudus, Demak, dan Solo. 

Hanya saja untuk penangkapan di Solo tersebut belum diketahui apakah ada hubungan dengan SQ yang kos di wilayah Sukoharjo.  

"Betul telah ditangkap, tiga orang terduga teroris oleh Densus 88 Mabes Polri. Lokasi penangkapan di Kudus, Demak, dan Solo," pungkasnya.

Read More

Atlet Renang Yonif 1 Marinir Juarai Open Turnamen Kejuaraan Nasional Selam Open Water Fin Swimming Piala Panglima TNI Tahun 2024

Manado - KABARPROGRESIF.COM Dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Tentara Nasional Indonesia (TNI) Tahun 2024, Atlet renang Batalyon Infanteri 1 Marinir menjadi juara pertama pada Open Turnamen Kejuaraan Nasional Selam Open Water Fin Swimming Piala Panglima TNI yang dilaksanakan di Pantai Kawasan Mega Mas Manado, Sulawesi Utara. Sabtu (02/11/2024).

Pada Turnamen yang dibuka langsung oleh Pangdam XIII/Merdeka Mayjen TNI Chandra Wijahaya yang mewakili Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, atlet renang kebanggaan Batalyon Infanteri 1 Marinir Serda Mar Andi Muhammad Nurrizki Febrianto berhasil meraih Juara Pertama kategori TNI / Polri dengan jarak tempuh 2000 Meter dengan gaya bebas menggunakan Fin yang diikuti ratusan peserta.

Komandan Batalyon Infanteri 1 Marinir Letkol Mar Siswanto, M.Tr.Opsla mengucapkan selamat atas prestasi yang membangakan diperoleh oleh Serda Mar Andi Muhammad Nurrizki Febrianto. 

Hasil yang diperoleh merupakan bukti dari kedisiplinan dan keseriusan atlet dalam berlatih, serta tidak lupa dengan doa yang diiringi dengan usaha dan dukungan pelatih.

"Terima kasih telah menorehkan prestasi yang gemilang, serta mengharumkan nama Kesatuan pada turnamen tersebut, tentunya tidak mudah, namun prajurit petarung Gungho Marines tetap bisa membuktikan, bisa menjadi juara pertama, terus asah kemampuan dan tetap rendah hati," pungkas Komandan Batalyon Infanteri 1 Marinir.

Read More

Kejagung Hormati Langkah Hukum Tom Lembong

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kejaksaan Agung (Kejagung) menghormati langkah tim hukum Thomas Lembong yang menggugat status tersangka mantan Menteri Perdagangan itu melalui praperadilan. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Harli Siregar tidak ingin berspekulasi soal ketiadaan data surplus gula pada 2015-2016 saat Tom Lembong menjabat sebagai Menteri Perdagangan.

"Saya sudah sampaikan kemarin bahwa itu (praperadilan) adalah haknya tersangka dan itu dijamin menurut hukum acara. Jadi langkah itu yang ditempuh silakan," kata Harli Siregar kepada wartawan, Selasa, 5 November 2024.

Harli juga disinggung soal data yang dipakai Kejagung saat menetapkan Tom Lembong tersangka. 

Ia menuturkan bahwa hal itu merupakan substansi dan bisa diperdebatkan saat sidang.

"Itu substansi. Jadi, nanti perdebatkan substansinya. Kalau di praperadilan terkait dengan prosedurnya, nanti kalau di pengadilan terkait dengan materi perkaranya," ucap Harli. 

Sebelumnya, Kuasa Hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir meragukan kebenaran laporan yang menyebut adanya surplus gula pada periode 2015-2016. 

Dirinya juga menampik jika Tom Lembong menandatangani kebijakan impor gula pada kurun waktu tersebut.

Ari menegaskan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) tercatat sebagai perusahaan BUMN. 

Hal itu sekaligus membantah pernyataan pihak Kejagung yang menyebut PT PPI berstatus sebagai perusahaan swasta saat melakukan proses impor gula.

"Bukan Pak Tom Lembong yang menunjuk mereka (PT PPI) dan bisa dicek menteri-menteri yang lain melakukan hal yang sama. Jadi melibatkan swasta itu tidak hanya Pak Tom Lembong, tapi menteri-menteri yang lain juga melibatkan swasta," ungkap Ari Yusuf Amir, baru-baru ini.

Read More

Polda Sumut Tangkap Wanita Promosikan 5 Situs Judi Online

Medan - KABARPROGRESIF.COM Kapolda Sumut, Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, menindaklanjuti instruksi Presiden dan Kapolri tentang penindakan dan pemberantasan maraknya judi online (judol).

Hasilnya, Tim Direktorat (Dit) Siber Polda Sumut yang melakukan patroli siber di dunia maya menangkap seorang pelaku berinisial HM wanita warga Padang Bulan, Kecamatan Medan Selayang, terlibat tindak pidana judi online.

Melalui Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi, mengatakan pelaku HM ditangkap karena mempromosikan atau meng-endorse situs judi online melalui media sosial Instagram.

“Ada lima situs judi online diantara WOKA SLOT, PIXUE BET, DRAG SLOT, BYON88, KYOTO98 yang dipromosikan pelaku,” katanya, Sabtu (2/10).

Hadi menerangkan, pelaku dichat oleh akun Instagram dengan username Galihhrakasiwi dan beberapa akun palsu lainnya untuk memposting di story Instagram setiap harinya dengan konten dan link/URL perjudian online.

“Dalam praktik perjudiannya online pelaku mendapat imbalan atau gaji sebesar Rp650.000-Rp1.000.000 per bulannya,” terangnya terhadap pelaku sudah ditshan di Direktorat (Dit) Siber Polda Sumut.

“Atas perbuatannya dikenakan Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Subs Pasal 303 ayat (1) huruf a KUHPidana tentang tindak pidana Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian,” pungkasnya.

Read More

Perbaiki Layanan ke Masyarakat, Ketua Komisi A DPRD Surabaya: Harus Dimulai dari SDM

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Yona Bagus Widiyatmoko Ketua Komisi A DPRD Surabaya, menyebut bahwa aset paling berharga yang dimiliki oleh Pemkot Surabaya sejatinya adalah Sumber Daya Manusia (SDM), disamping aset-aset lain yang lebih kepada materi dan fisik.

Oleh karenanya, Yona-sapaan akrab Yona Bagus Widiyatmoko, mengatakan bahwa untuk melakukan perbaikan di segala lini agar lebih baik dari sebelumnya harus dimulai dari perbaikan SDM, yang sebelumnya masih 'Left Mental Attitude' bisa berubah menjadi 'Right Mental Attitude'.

"Artinya SDM yang selama ini hanya bisa menjalankan aktifitas dengan santai (sekedar menggugurkan kewajiban) tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan, bisa berubah menjadi SDM yang lebih bertanggung jawab atas prilaku dan dampaknya," ucap Yona saat berbincang santai dengan para awak media di ruang kerjanya. Senin (4/11/2024)

Bagi Yona, lebih baik mengganti SDM yang telah dianggap sulit untuk diperbaiki daripada nantinya akan menjadi virus yang menular bagi yang lain. 

Karena biasanya, prilaku yang tidak baik dan telah dijadikan budaya itu akan sulit untuk dilakukan perbaikan.

"Intinya, kita sama-sama belajar untuk 'memanusiakan manusia' yang dimulai dari lingkup kita sendiri yakni di Gedung Kantor ini. Kita wajib menghargai siapapun yang berada disini dan siapapun yang datang dengan tujuan yang beraneka ragam, karena ini memang gedung milik rakyat," jlentrehnya.

Yona menyampaikan jika keinginan ini sempat disampaikan di ruang komisi A saat menggelar rapat kerja dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemerintah Kota Surabaya dan Sekretariat Dewan (Sekwan) DPRD Surabaya.

"Contohnya, jika ada staf disini (Sekwan DPRD Surabaya-red) yang masih memiliki budaya Left Mental Attitude dan sulit untuk diubah ke Right Mental Attitude, maka ya harus diganti. Namun diberikan kesempatan terakhir kepada yang bersangkutan untuk merubah," ujarnya.

Terkait dengan layanan, Politisi muda Partai Gerindra yang memiliki latar belakang pengusaha ini menegaskan jika sebenarnya kinerja sebagai anggota DPRD dan juga semua unsur pegawai yang melekat di gedung DPRD adalah melayani rakyat, mendengar dan menyampaikan aspirasi, secara umum adalah bidang jasa.

"Dalam memberikan pelayanan juga begitu, kami juga tidak akan memandang siapa dan apa backgraundnya, asal dia adalah warga Kota Surabaya maka wajib bagi kami untuk memberikan layanan yang terbaik, sejak dari masuk ke dalam gedung hingga sampai di ruangan ini," tandasnya.

Bayangkan, kata Yona, jika sejak masuk dalam gedung ini para tamu sudah mendapatkan pelayanan yang prima (baik dan sopan serta hormat) maka mereka akan mendapatkan kesan yang baik. 

Siapapun mereka wajib diperlakukan yang sama.

"Bahkan saya sedang mewacanakan pembuatan ruang tunggu tamu sekelas 'Lounge' bagi warga yang akan menyampaikan permasalahan atau keperluan apapun kepada kami. Ini sempat saya sampaikan ke pimpinan, semoga menjadi pertimbangan untuk di realisasikan," pungkasnya.

Read More