Kamis, 07 November 2024


Mojokerto - KABARPROGRESIF.COM Tim verifikasi lapangan Kabupaten/Kota Sehat (KKS) tingkat Provinsi Jawa Timur mengunjungi Kota Mojokerto. Mengutip laman Pemerintah Kota Mojokerto, Selasa (5/11/2024), Penjabat (Pj.) Wali Kota Mojokerto, Moh Ali Kuncoro menerima kunjungan tersebut. 

Usai diterima Mas Pj panggilan akrabnya, rombongan tim verifikasi dari Provinsi Jawa Timur yang diketuai oleh Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan, Dinas Kesehatan Provinsi Jatim, Heri Mulyanto tersebut melakukan kunjungan lapangan ke sejumlah lokasi yang menunjukkan implementasi program Kota Mojokerto Sehat.

Beberapa titik yang dikunjungi meliputi 9 tatanan antara lain kehidupan masyarakat sehat mandiri, permukiman dan rumah ibadah, pasar rakyat sehat, sekolah/madrasah sehat, pariwisata, transportasi dan tertib lalu lintas, perkantoran dan industri, perlindungan sosial serta pencegahan dan penanganan bencana.

Pada kesempatan ini, Ketua Tim Verlap KKS Jatim, Heri Mulyanto menyebut, dari 36 kabupaten/kota yang mengirimkan dokumen ke tim pembina KKS Jatim, Kota Mojokerto menjadi salah satu yang layak untuk dikunjungi.

“Kami hanya melakukan kunjungan ke 7 kabupaten/kota saja di Provinsi Jawa Timur, dan Kota Mojokerto layak untuk kami kunjungi,” ungkapnya.

Kunjungan ini bertujuan untuk melihat secara langsung sejauh mana implementsi program-program kota sehat di Kota Mojokerto, sehingga bisa saling mengidentifikasi kekuatan maupun kelemahan agar kedepan dapat semakin meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya.

“Dalam mewujudkan kota sehat, kita tidak lepas dari tantangan, namun kita melihat Kota Mojokerto memiliki potensi yang sangat besar untuk mengatasi tantangan tersebut. Kami melihat berbagai program inovasi yang dilaksanakan ini menunjukkan komitmen yang kuat dalam menciptakan lingkungan hidup yang sehat, aman, dan nyaman secara berkelanjutan,” terang Heri.

Ia menambahkan, atas potensi serta komitmen kuat yang dimiliki Kota Mojokerto maka tidak menutup kemungkinan akan bisa meraih Swastisaba Wistara, yang merupakan penghargaan tertinggi kabupaten/kota atas implementasi kesehatan lingkungan dan standar hidup sehat. 


Rabu, 06 November 2024


Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Presiden RI Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah pengangkatan Iffa Rosita sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk sisa masa jabatan tahun 2022-2027 di Istana Negara, Jakarta, Selasa.

Pengangkatan itu berdasarkan Keppres RI Nomor 108/P Tahun 2024 tentang Pengesahan Pengangkatan Antarwaktu Anggota KPU.

"Mengesahkan pengangkatan antarwaktu Iffa Rosita sebagai anggota KPU dalam sisa masa jabatan tahun 2022-2027," demikian petikan pernyataan yang dibacakan Deputi Bidang Administrasi dan Aparatur Kementerian Sekretaris Negara Nanik Purwanti dalam pelantikan Iffa sebagai anggota KPU.

Iffa Rosita diketahui berada pada urutan kesembilan saat Komisi II melakukan proses seleksi untuk tujuh komisioner KPU RI periode 2022-2027.

Perempuan kelahiran 30 April 1979 di Samarinda itu merupakan anggota KPU Kalimantan Timur periode 2019-2024 yang hari ini dilantik sebagai Komisioner KPU RI menggantikan Hasyim Asy'ari yang dipecat karena melakukan pelanggaran etik.

Dalam pernyataan usai pelantikan, Iffa mengatakan akan berdiskusi dengan jajaran komisioner lainnya untuk mempersiapkan program-program ke depan, mengingat ia masih pendatang baru di jajaran komisioner KPU RI.

Ia menekankan bahwa yang paling penting saat ini adalah fokus pada tahapan Pilkada 2024. 

Mengenai hal-hal teknis lebih lanjut, ia mengaku perlu banyak berdiskusi dengan rekan-rekan seniornya.

"Kalau sebelumnya beban kerja saya hanya di wilayah Kalimantan Timur, maka ketika dilantik menjadi anggota KPU, beban kerjanya sudah semakin luas, harus mengkoordinir 38 provinsi bersama teman-teman KPU RI yang lainnya," katanya.

Iffa juga menekankan pentingnya penguatan dalam kolektif kolegial dengan komposisi anggota yang lengkap, melakukan mitigasi terhadap permasalahan hukum dalam Pilkada 2024.



Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam (BEM PTAI) se-Indonesia memberikan dukungan dan apresiasi kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo atas keberhasilan Bareskrim Polri membongkar jaringan judi online berskala internasional SLOT82-78.

Sindikat ini dikendalikan oleh warga negara asing asal China dan disebut berhasil membahayakan keuangan negara.

“Kami sebagai generasi muda sangat mendukung dan mengapresiasi keberhasilan Bareskrim Polri membongkar jaringan judi online ini. Ini patut kita apresiasi sebagai prestasi luar biasa yang menyelamatkan keuangan negara,” ujar Pimpinan BEM PTAI se-Indonesia, Yayan Efendi, pada Selasa (5/11/2024).

Yayan menyebutkan, sindikat judi online (judol) telah merusak mental dan masa depan generasi muda. 

Ia menambahkan bahwa tindakan Bareskrim Polri ini juga membantu memutus rantai kerugian negara yang mencapai puluhan miliar rupiah.

“Ini tugas dan prestasi bagi Bareskrim Polri, karena berhasil mengembalikan kerugian negara,” lanjutnya.

Lebih lanjut, BEM PTAI meminta Polri mengusut tuntas kasus ini hingga ke akar-akarnya, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. 

Menurut Yayan, Polri telah menunjukkan ketanggapan dalam melaksanakan arahan Presiden dengan cepat dan sigap.

“Sekali lagi kami memberikan apresiasi yang tinggi kepada Bareskrim Polri karena dengan cepat menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Prabowo. Kami mendukung agar kasus ini diusut sampai tuntas, sebab dampak kasus seperti ini bisa merugikan negara hingga triliunan rupiah. Pemberantasan kasus seperti ini harus diprioritaskan demi menyelamatkan keuangan negara, masyarakat, dan masa depan Indonesia,” tegasnya.

Komitmen Polri Dukung Asta Cita

Keberhasilan Bareskrim Polri dalam membongkar sindikat judi online SLOT82-78 dengan omzet miliaran rupiah merupakan salah satu komitmen Polri dalam memberantas perjudian online. 

Hal ini sejalan dengan Asta Cita yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai arahan prioritas pemerintah.

Pada Oktober 2024, Polri berhasil mengungkap praktik judi online internasional melalui situs slot 82-78, yang melibatkan tujuh tersangka, salah satunya warga negara asing asal China. 

Keberhasilan ini dinilai sebagai langkah tegas Polri dalam memberantas ancaman ekonomi yang merugikan negara dan generasi muda.

Dengan demikian, dukungan BEM PTAI se-Indonesia diharapkan bisa menjadi bagian dari upaya bersama untuk menjaga generasi bangsa dan memperkuat peran penegak hukum dalam menjaga stabilitas nasional.



Surabaya - KABARPROGRESIF.COM TNI AL melalui Koarmada II mendapat kehormatan sebagai tuan rumah Latma ORRUDA 24 dan Submarine Visit 2024 dengan Russian Navy (RN). 

Mengawali latihan perdana antara kedua pihak, lebih dulu dilaksanakan agenda kunjungan atau Courtessy Call yang berlangsung di gedung VIP Nala Koarmada II, Ujung Surabaya. Senin (4/11).

Dalam momen tersebut Delegasi Russian Navy yang melaksanakan kunjungan dan diterima langsung oleh Pangkoarmada RI Laksamana Madya TNI Dr. Denih Hendrata, serta Pangkoarmada II Laksamana Muda TNI Ariantyo Condrowibowo, yang diwakili oleh Kaskoarmada II Laksma TNI Isswarto, M.Tr.Opsla.

Sementara dari delegasi Rusia turut hadir antara lain Dubes Rusia untuk Indonesia Sergei G. Tolcenov, Rear Admiral Aleksei Sysuev, Commander Andrei Sakhnevich, dan Commander Roman Sundiukov. 

Adapun tujuan dari kunjungan ini adalah untuk membangun kerja sama yang baik dan membahas Latma ORRUDA 24 dan Submarine Visit 2024 yang akan digelar dari tanggal 4 s.d 10 November 2024 di wilayah Koarmada II.

Melalui sambutannya, Pangkoarmada RI mengucapkan terima kasih atas kunjungan dan berharap dapat terjalin kerja sama yang baik antara Indonesia dan Rusia. 

Di mana latihan bersama ini berguna dalam memperkuat kerjasama strategis dan meningkatkan kemampuan operasional kedua angkatan laut.

Dalam latihan perdana ini keduanya sepakat mengusung tema “TNI Angkatan Laut Dan Russian Navy Melaksanakan Latma ORRUDA 2024 Di Surabaya Dan Perairan Laut Jawa Dalam Rangka Meningkatkan Interoperabilitas Dan Kerjasama Militer Antara Indonesia Dan Rusia”.



Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Kejagung sudah memanggil seorang staf Pengadilan Negeri (PN) Surabaya untuk dimintai keterangan dalam kasus suap tiga hakim pemvonis bebas Ronald Tannur.

Hal itu diungkap Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kajati Jatim) Mia Amiati terkait pemeriksaan yang dilakukan Kejagung pada Selasa (5/11) lalu. 

Dia mengatakan satu orang staf PN Surabaya itu diperiksa soal administrasi perkara.

"Ada pemeriksaan terhadap satu staf PN berkaitan dengan masalah administrasi karena penanganan perkara," kata Mia, Rabu (6/11).

Namun, Mia mengatakan, satu staf PN ini dipastikan tak ada hubungannya dengan dugaan suap hakim. 

Staf tersebut, kata dia, hanya diperiksa petugas terkait administasi perkara di PN Surabaya.

"Dia dimintai keterangan sebagai saksi karena masalahnya dia mengurus administrasi perkara, jadi tidak ada kaitannya dengan pengurusan yang lain, tertangkapnya tiga hakim tadi tidak ada benang merahnya. Hanya masalah admimistrasi perkara," kata Mia.

Pada Selasa lalu, petugas Kejagung juga memeriksa ayah dan adik dari terpidana Ronald Tannur di Surabaya.

Di sisi lain, seorang pejabat Pengadilan Negeri (PN) Surabaya berinisial R terlihat belum diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam kasus suap vonis bebas terpidana kasus pembunuhan dan penganiayaan Gregorius Ronald Tannur.

Diketahui Kejagung sebelumnya mengungkap ada Pejabat PN berinisal R yang diduga sebagai orang yang mengatur komposisi majelis hakim perkara Ronald. 

Hal tersebut diungkap Kejagung beberapa hari lalu saat mengumumkan penetapan ibu dari Ronald Tnanur, Meirizka Widjaja, sebagai tersangka.

Pejabat R diduga bertemu pengacara terpidana, Lisa Rahmat. Pertemuan keduanya diatur oleh mantan Pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar untuk mengatur komposis majelis hakim perkara. Sejauh ini pejabat PN Surabaya inisial R itu belum diperiksa Kejagung.

"[Pemeriksaan pejabat PN Surabaya inisial R] nanti kemungkinan besar pasti akan berkembang, itu kita tunggu hasil penyidikan," kata Mia, Selasa (5/11).

Mia meminta publik untuk bersabar. Pada saatnya nanti, kata dia, R tentu akan dimintai keterangan dan diperiksa dalam perkara ini. 

Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan tiga hakim PN Surabaya yakni Erintuah Damanik, Heru Hanindyo, dan Mangapul sebagai tersangka penerima suap dalam kasus vonis bebas Gregorius Ronald Tannur.

Pengacara Ronald Tannur, Lisa Rahmat, juga ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap. 

Dalam kasus ini penyidik menyita barang bukti uang tunai dalam berbagai pecahan senilai Rp20 miliar beserta sejumlah barang elektronik.

Terbaru, Kejagung turut menetapkan ibunda dari Ronald Tannur yakni Meirizka Widjaja sebagai tersangka pemberi suap. 

Meirizka diduga telah memberikan uang suap untuk ketiga hakim melalui Lisa sebanyak Rp3,5 M.

Selain itu, Kejagung juga menetapkan eks Kepala Balitbang Diklat Kumdil MA Zarof Ricar dan pengacara Lisa Rahmat sebagai tersangka kasus pemufakatan jahat suap dan gratifikasi pengurusan vonis Ronald Tannur di Mahkamah Agung.

Keduanya dinilai terbukti melakukan pemufakatan jahat suap agar putusan kasasi juga turut membebaskan Ronald Tannur. 

Dalam kesepakatannya, Lisa menjanjikan biaya pengurusan perkara sebesar Rp1 miliar untuk Zarof.

Sementara biaya suap sebesar Rp5 miliar untuk ketiga hakim yang mengurus perkara Ronald Tannur juga telah diserahkan dari Lisa kepada Zarof. 

Namun uang itu belum sempat diserahkan dan masih berada di rumah Zarof.



Aceh - KABARPROGRESIF.COM Tim gabungan Polres Aceh Timur, Polda Aceh berhasil mengungkap 3 (tiga) pelaku penyelundupan manusia dalam waktu kurang dari 24 jam. 

Ketiga pelaku dimana satu orang merupakan warga negara asing (WNA) diamankan dihari yang sama Kamis, (31/10/2024) pada waktu dan lokasi yang berbeda.

Kasat Reskrim Polres Aceh Timur Iptu Adi Wahyu Nurhidayat, S.TrK.,S.I.K. saat menggelar Konferensi Pers, Selasa, (05/11/2024) siang menyebutkan, pelaku yang pertama kali diamankan pada pukul 14.05 WIB adalah IS, 38 tahun, warga Kabupaten Aceh Timur dan MH, 41 tahun warga negara Myanmar. Pada hari yang sama sekira pukul 19.00 WIB Tim kembali mengamankan AY, 64 tahun, warga Kabupaten Aceh Timur di pesisir pantai Kuala Bugak, Kecamatan Peureulak.

“Ketiga pelaku memiliki peran masing – masing MH berperan selaku nakhoda kapal yang membawa rohingya dari Bangladesh ke Indonesia sedangkan IS berperan menjemput WNA Rohingya dari perairan Padang Tiji, Kabupaten Pidie dan AY, berperan sebagai pemilik kapal yang digunakan untuk menjemput WNA Rohingya di perairan Padang Tiji, Kabupaten Pidie sekaligus tekong kapal,” sebut Kasat Reskrim.

Disebutkan, pengungkapan bermula dari mendaratnya 96 etnis Rohingya di pesisir pantai Krueng Tho, Desa Meunasah Asan, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur pada Kamis, (31/10/2024) dimana enam orang meninggal dunia.

Dari peristiwa tersebut, Polres Aceh Timur membentuk Tim guna melakukan penyelidikan. 

Dari hasil penyelidikan di lapangan diperoleh keterangan bahwa yang melakukan penyeludupan WNA tersebut adalah IS alias Wanda.

IS diamanakan bersama MH saat mengendarai mobil Toyota Agya Nomor Polisi BK 1647 UQ di jalan Lintas Banda Aceh - Medan tepatnya di Desa Keumuning, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur.

“Dari keterangan IS, diperoleh informasi bahwa kapal yang digunakan untuk menjemput warga Rohingya tersebut adalah milik AY alias Apabit sehingga atas informasi tersebut tim melakukan penyelidikan terhadap AY dan berhasil diamankan.

Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut ketiga pelaku mendapatkan keuntungan secara langsung dengan rincian sebgai berikut: MH diberikan upah oleh Agen Molofi Abdul Rohim sebesar sebesar 200.000 Taka mata uang Negara Banglades jika dikonversi ke mata uang Negara Indonesia sebesar RP. 26.319.371 (Dua Puluh Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Belas Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah).

IS alias Wanda diberikan imbalan/ upah dari agen molofi abdul rohim sebesar RP. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per orang, namun Agen Molofi mengirimkan uang sebesar RP. 128.000.000,- (Seratus Dua Puluh Delapan Juta Rupiah) atau sekaligus memperbaiki kapal milik AY.

AY mendapatkan keuntungan dari mengangkut Rohingya sebesar dari perairan Padang Tiji ke perairan wilayah hukum Polres Aceh Timur lebih kurang RP. 52.500.000,- (Lima Puluh Dua Juta Rupiah).

Sementara itu barang bukti yang diamankan diantaranya: 1 (satu) unit mobil Toyota Agya Nomor Polisi BK 1647 UQ; 2 (dua) unit handphone Android; 2 (dua) unit telepon satelit; 1 (satu) unit kapal bermotor (KM). Jeddah 01; uang tunai RP. 128.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Delapan Juta Rupiah); 1 (satu) buah buku rekening Bank BSI berikut 1 (satu) buah ATM dan sejumlah dokumen lainnya.

Terhadap ketiga pelaku dipersangkakan pasal 120 ayat (1) dan (2) undang-undang keimigrasian nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian atau pasal 2 ayat (1) jo pasal 10 undang-undang republik indonesia nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang jo pasal 55 jo pasal 56 kuhpidana dengan ancaman paling singkat tiga tahun dan paling lama 15 belas tahun penjara. Terang Kasat Reskrim Polres Aceh Timur Iptu Adi Wahyu Nurhidayat, S.TrK.,S.I.K. 



Mojokerto - KABARPROGRESIF.COM Kota Mojokerto kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan meraih penghargaan Bhumandala Ariti (Medali Perunggu) pada kategori Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial dalam ajang Bhumandala Award yang diselenggarakan Badan Informasi Geospasial (BIG).

Penghargaan bergengsi tersebut diserahkan dalam forum Bhumandala Award tahun 2024 yang digelar di Jakarta. 

Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar, Mohamad Arief Syafi'i secara langsung menyerahkan perhargaan tersebut kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Mojokerto, Agung Moeljono Soebagijo yang hadir mewakili Pj. Wali Kota Mojokerto.

Prestasi ini menjadikan Kota Mojokerto sebagai satu-satunya kota di Jawa Timur yang berhasil masuk dalam daftar peraih penghargaan bergengsi tersebut.

Dengan ini, Mojokerto semakin memperkuat posisinya sebagai kota yang inovatif dan berkomitmen tinggi terhadap tata kelola data geospasial untuk pembangunan daerah. 

Penghargaan Bhumandala sekaligus merupakan pengakuan atas kesungguhan Mojokerto dalam mengelola dan mengembangkan simpul jaringan informasi geospasial, menjadikan kota ini percontohan dalam penerapan teknologi untuk tata kelola wilayah di tingkat nasional.



Yogyakarta - KABARPROGRESIF.COM Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Pol Aan Suhanan, resmi membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Ditgakkum Korlantas Polri Tahun Anggaran 2024 dengan tema “Penegakan Hukum Lalu Lintas yang Presisi dalam Meningkatkan Kamseltibcarlantas Menuju Indonesia Emas” di The Rich Jogja Hotel Selasa, (4/11).

Rakernis Ditgakkum Korlantas Polri mengedepankan penegakan hukum berbasis digital, dimana dalam kesempatan tersebut Kakorlantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan bersama Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Pol Raden Slamet Santoso dan Direktur Utama PT Jasa Raharja Rivan A Purwantono meluncurkan dua aplikasi inovatif: 

Traffic Attitude Record (TAR) dan Face Recognition (FR), yang dirancang untuk memantau dan mencatat perilaku pengemudi serta meningkatkan kepatuhan berlalu lintas di seluruh Indonesia.

Dalam sambutannya, Kakorlantas menyampaikan pentingnya peran Ditgakkum Korlantas Polri dalam mempersiapkan Indonesia menuju masa depan yang lebih baik, dengan mengoptimalkan bonus demografi yang diperkirakan akan mencapai puncaknya pada 2030-2035.

“Jika kita dapat memanfaatkan bonus demografi dengan baik, Indonesia Emas bisa tercapai. Namun, kita harus memperhatikan data kecelakaan lalu lintas, karena banyak korban kecelakaan yang berasal dari usia produktif,” ungkap Kakorlantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan.

Kakorlantas juga mengingatkan bahwa upaya peningkatan keselamatan dan kepatuhan berlalu lintas harus dilakukan secara berkelanjutan di setiap wilayah. 

Ia berharap Rakernis ini dapat menghasilkan rencana-rencana strategis yang lebih baik dalam meningkatkan penegakan hukum dan keselamatan berlalu lintas.

“Kami berharap setelah Rakernis ini, ada upaya-upaya yang lebih baik untuk meningkatkan keselamatan dan kepatuhan lalu lintas di seluruh wilayah,” jelasnya.

Lebih lanjut, Kakorlantas juga mengapresiasi kinerja seluruh Dirlantas dan jajaran yang telah bekerja keras dalam menunjukkan prestasi dalam penegakkan hukum lalu lintas.

“Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja yang baik. Semua penilaian menggunakan sistem yang transparan dan ini menjadi motivasi bagi seluruh Insan Polantas untuk terus meningkatkan kinerja,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menekankan pentingnya peran Polantas dalam menjaga keselamatan dan ketertiban di jalan.

“Lalu lintas bukan hanya soal mengatur jalan, tetapi juga soal peradaban bangsa. Ketertiban berlalu lintas mencerminkan tingkat peradaban sebuah negara. Ini bukan sekadar retorika, tetapi fakta,” ungkapnya.

Kakorlantas menekankan bahwa lalu lintas merupakan urat nadi kehidupan bangsa. 

“Lalu lintas bukan sekadar sarana untuk menggerakkan kendaraan, tetapi juga sebagai fondasi dari berbagai kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya yang mendukung kehidupan sehari-hari. Tanpa adanya ketertiban dan keselamatan berlalu lintas, seluruh sistem yang ada bisa terhambat.

“Tidak ada kegiatan apapun yang dapat berjalan tanpa menggunakan jalan sebagai sarana. Lalu lintas menjadi sangat penting karena menyangkut kehidupan masyarakat dan cerminan peradaban suatu bangsa,” tegas Kakorlantas.

Menurut Kakorlantas, perilaku pengendara di jalan raya dapat menggambarkan sejauh mana tingkat peradaban suatu negara. 

Ia mencontohkan, perilaku pelanggaran lalu lintas seperti melawan arus atau tidak menggunakan helm, adalah bentuk ketidakpatuhan yang dapat dilihat sebagai kurangnya adab dan budaya di masyarakat.

“Lalu lintas ini juga adalah indikator apakah suatu negara itu modern atau tidak. Jika masyarakatnya tidak patuh pada peraturan lalu lintas, itu adalah tanda bahwa bangsa tersebut belum sepenuhnya beradab,” tambahnya.

Terakhir, Kakorlantas mengajak seluruh jajaran untuk selalu bekerja dengan ikhlas dan penuh integritas dalam menjalankan tugas, dengan tidak memikirkan posisi atau jabatan.

“Kerja ikhlas, kerja cerdas. Fokus pada tugas, dan berikan yang terbaik untuk bangsa. Saya yakin dengan integritas yang tinggi, hasilnya akan membawa kebaikan untuk kita semua,” pungkasnya.



Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Dalam rangka memelihara dan mengevaluasi kemampuan fisik, para Perwira Menengah (Pamen) di jajaran Kodam V/Brawijaya mengikuti kegiatan Tes Kesegaran Jasmani (Garjas) Periodik II Ta 2024. 

Kegiatan itu berlangsung di Lapangan Brawijaya Surabaya, Selasa (5/11).

Tak hanya itu, pelaksanaan Garjas tersebut mendapat pantauan langsung Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Rudy Saladin, M. A.

Tes itu meliputi beberapa latihan fisik, diantaranya tes Kesegaran Jasmani A berupa lari selama 12 menit yang wajib diikuti seluruh peserta.

Selain itu juga terdapat tes Kesegaran B melibatkan beberapa gerakan fisik seperti pull up, sit up dan push up dalam durasi satu menit, serta shuttle run untuk mengukur kecepatan dan ketangkasan prajurit.

"Tes renang militer gaya dada menjadi salah satu fokus penilaian dalam menguji ketangkasan dan kemampuan para Pamen dalam situasi yang berbeda," kata Pangdam V/Brawijaya.

Sebelum mengikuti tes tersebut, kata Pangdam V/Brawijaya, para peserta wajib menjalani pemeriksaan kesehatan oleh tim medis. 

Hal itu dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan dan kesiapan peserta sehingga kegiatan Garjas dapat berjalan lancar dan aman.

Pelaksanaan Garjas Periodik ini dinilai langsung oleh tim dari Jasdam V/Brawijaya. 

Hasil dari tes tersebut akan menjadi tolak ukur pembinaan perorangan dan satuan serta evaluasi kemampuan kesamaptaan jasmani setiap prajurit.

"Kegiatan ini merupakan bagian penting dalam pembinaan prajurit untuk mengevaluasi pembinaan yang dilakukan dalam menjaga dan meningkatkan stamina fisik agar selalu siap dan prima," kata Mayjen TNI Rudy Saladin, M. A.

"Melalui Garjas Periodik ini, para Pamen Kodam V/Brawijaya dapat selalu  mengevaluasi pembinaan yang dilaksanakan serta berusaha untuk meningkatkan kebugaran jasmani dan profesionalitas sebagai prajurit TNI AD yang tangguh dan siap menghadapi setiap tantangan tugas," pungkas Pangdam Brawijaya.


Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri aliran uang diduga terkait dengan korupsi dana hibah yang diterima oleh Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur 2019-2024 berinisial AS.

Materi itu didalami penyidik KPK melalui pemeriksaan terhadap tersangka eks Wakil Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Jon Junaidi pada Selasa (5/11). 

Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK.

"JJ, eks Wakil Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo. Yang bersangkutan hadir dan didalami terkait pemberian uang kepada tersangka AS terkait dengan pengajuan dana hibah," ujar Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Rabu (6/11).

Pemeriksaan tersebut merupakan penjadwalan ulang setelah sebelumnya pada Senin, 28 Oktober lalu Jon Junaidi berhalangan hadir.

Sementara itu, pada kemarin juga, tim penyidik KPK juga telah memeriksa sembilan orang saksi untuk mendalami prosedur pengelolaan, pengajuan dan persetujuan turunnya dana hibah serta tata cara pencairan dana hibah dari Dinas Peternakan. 

Pemeriksaan ini dilakukan di Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Sembilan orang saksi dimaksud yaitu Roy Suryanto (karyawan swasta); Indyah Aryani (Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur); Kotari (ASN pada Dinas Peternakan Jawa Timur); Kusdiyarto (Sekretaris Dinas Peternakan Jawa Timur); dan Hudiyono (Mantan Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Jawa Timur).

Kemudian Iswahyudi (Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jawa Timur); Moh. Imron Rosadi (ASN pada Dinas Peternakan Jawa Timur); serta Subaidi dan Suharis selaku pihak wiraswasta.

KPK telah mendalami peran empat tersangka kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (Pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021-2022 dalam pemeriksaan Senin (28/10).

Para terperiksa ialah Moch Mahrus (Anggota DPRD Kabupaten Probolinggo periode 2024-2029); H. Abd. Motollib (wiraswasta); Ahmad Jailani (wiraswasta); dan M. Fathullah (karyawan swasta).

Sejauh ini KPK telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka. Terdiri dari empat orang penerima suap dan 17 lainnya sebagai pemberi.

Adapun dari empat tersangka tersebut, tiga orang merupakan penyelenggara negara. Satu lainnya ialah staf dari penyelenggara negara.

Sementara untuk 17 tersangka pemberi, sebanyak 15 di antaranya adalah pihak swasta dan dua lainnya penyelenggara negara.

Pada tanggal 26 Juli 2024 lalu,KPK mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 965 Tahun 2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri untuk 21 orang.

Mereka atas nama KUS (Penyelenggara negara/Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur); AI (Penyelenggara negara/Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur); AS (Penyelenggara negara/Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur); BW, JPP, HAS, dan SUK (swasta).

Kemudian AR, WK, AJ, MAS, AA, AH (swasta) dan FA (Penyelenggara negara/Anggota DPRD Kabupaten Sampang).

MAH (Penyelenggara negara/Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur), JJ (Penyelenggara negara/Anggota DPRD Kabupaten Probolinggo), serta AYM, RWS, MF, AM, dan MM dari pihak swasta.



Nganjuk - KABARPROGRESIF.COM Kapolres Nganjuk, AKBP Siswantoro, S.I.K., M.H., mengonfirmasi bahwa Polres Nganjuk telah berhasil mengungkap kasus penganiayaan yang terjadi di Desa Kelutan, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, Senin (04/11/2024).

Tersangka dalam kasus ini adalah MB (26) asal Desa Kelutan, Kecamatan Ngronggot, dan AC (20) asal Desa Kampungbaru, Kecamatan Tanjunganom. Keduanya, bersama enam tersangka lain, diketahui melakukan kekerasan terhadap dua korban remaja, yaitu AV (16) dan KM (17), yang keduanya merupakan pelajar asal Kediri.

“Kami telah menangkap delapan tersangka yang diduga terlibat dalam penganiayaan ini serta memintakan Visum atas lika yang dialami korban untuk dijadikan alat bukti pada kasus ini,” ujar AKBP Siswantoro.

Kasat Reskrim Polres Nganjuk, AKP Julkifli Sinaga, S.I.K., M.H., mengungkapkan kronologi penangkapan ini. Penganiayaan bermula saat kedua korban dan teman-temannya sedang dalam perjalanan mengantar seorang teman menambal ban di Desa Kelutan.

“Di bawah jembatan, mereka bertemu kelompok tersangka yang salah paham dan menuduh korban membuat suara tepukan tangan. Meski korban telah menjelaskan, kelompok tersangka tetap memaksa korban untuk mengaku dan berakhir dengan penganiayaan bersama-sama terhadap korban,” jelasnya.

Penganiayaan yang terjadi pada Minggu, 3 November 2024, sekitar pukul 01.30 WIB ini mengakibatkan korban mengalami luka di bibir, pipi, dan kepala. 

Laporan kemudian dibuat ke Polsek Ngronggot, yang berkoordinasi dengan Unit Resmob Polres Nganjuk untuk melakukan penyelidikan hingga berhasil mengamankan tersangka pada hari yang sama.

Kasus ini bermula dari kesalahpahaman yang memicu tindakan kekerasan bersama, di mana para tersangka melakukan pemukulan secara bersama-sama tanpa mengindahkan penjelasan korban. 

Mereka menganiaya korban hingga mengalami luka fisik, menggunakan tangan kosong.

Atas perbuatannya, para tersangka akan dijerat dengan Pasal 170 KUHP tentang kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap orang atau barang, yang ancamannya hukuman penjara hingga tujuh tahun.



Mojokerto - KABARPROGRESIF.COM Penjabat (Pj.) Wali Kota Mojokerto, Moh Ali Kuncoro, menyambut kedatangan tim verifikasi lapangan Kabupaten/Kota Sehat (KKS) tingkat Provinsi Jawa Timur di Ruang Sabha Mandala Madya, Balai Kota Mojokerto. 

Kedatangan tim pembina KKS ini menjadi momentum penting bagi Kota Mojokerto untuk menampilkan beragam keunggulan dan inovasi dalam menciptakan lingkungan sehat serta meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Moh. Ali Kuncoro menekankan kesehatan masyarakat merupakan salah satu prioritas utama dalam pembangunan Kota Mojokerto, yakni dengan menciptakan kota yang sehat, nyaman, dan layak huni bagi seluruh warganya.

Komitmen ini telah diwujudkan melalui berbagai program yang berfokus pada peningkatan akses layanan kesehatan, sanitasi lingkungan, dan pembangunan ruang publik yang sehat.

“Pemerintah Kota Mojokerto bersama dengan masyarakat, pihak swasta, akademisi, dan media telah berkomitmen untuk mewujudkan kota yang sehat, aman, nyaman, dan ‘liveable and lovable’ untuk semuanya,” terangnya.

Berbagai inovasi juga diciptakan Pemkot Mojokerto guna mendukung terwujudnya kota sehat diantaranya Segenggam Sampah Gawe Stunting (Gempa Genting), Bajak Sambal Terasi yang merupakan aplikasi bayar pajak pakai sampah bisa langsung terintegrasi, Sinau Herbal bareng Asman dan Yankestrad (Si Hebat), serta Gerakan Bangkit Wates Peduli (Gerbang Wali).

Atas berbagai upaya yang telah dilakukan secara masif, sepanjang tahun 2024 Kota Mojokerto telah berhasil meraih 15 penghargaan bidang kesehatan baik di tingkat regional, maupun nasional.

“Perjalanan Kota Mojokerto sehat ini naik turun, tapi kita optimis tahun 2024 kita akan bisa meraih Swastisaba Wistara. Namun yang paling penting lagi adalah budaya hidup sehat yang terbangun dari masyarakat bisa terbangun dengan baik,” ujarnya.


Narkoba

Koperasi & UMKM

Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Translate

Hukum

Metropolis

Nasional

Pidato Bung Tomo


Hankam

Popular Posts

Blog Archive