Tekan Peredaran Rokok Ilegal, Pemkot Surabaya bersama Bea Cukai Sisir Toko Kelontong

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama Bea Cukai Sidoarjo melakukan operasi pemberantasan rokok ilegal dengan melakukan sosialisasi pada toko-toko kelontong, yang berada di wilayah Surabaya Utara, Jumat (8/11).

Kepala Satpol PP Kota Surabaya, M. Fikser mengatakan, guna menekan peredaran dan penjualan rokok ilegal, Pemkot Surabaya bersama Bea Cukai Sidoarjo mensosialisasikan kepada para pedagang tentang rokok ilegal tanpa cukai. 

“Selain itu kami juga mengimbau kepada para pedagang untuk tidak menjual rokok ilegal dengan pita cukai dari kertas tiruan, pita cukai bekas, pita cukai salah personalisasi serta pita cukai salah peruntukan,” kata Fikser.

Fikser melanjutkan, sosialisasi yang dilakukan oleh Satpol PP Surabaya bersama Bea Cukai Sidoarjo itu dilakukan karena maraknya rokok ilegal sering kali dijual dengan harga lebih murah dibandingkan rokok legal.

“Karena harga jual rokok ilegal lebih murah dari rokok legal, maka dari itu masyarakat banyak yang beralih dari rokok legal ke rokok ilegal. Padahal tindakan tersebut dapat merugikan terhadap penerimaan negara,” imbuhnya.

Oleh sebab itu, Satpol PP Surabaya bersama Bea Cukai Sidoarjo akan terus berkolaborasi guna memerangi penyebaran rokok ilegal khususnya di Kota Surabaya. 

“Kami akan terus berkolaborasi dengan OPD terkait, dan kami juga mengajak masyarakat untuk turut serta jika mengetahui adanya penjualan rokok ilegal. Masyarakat dapat menghubungi pihak Bea Cukai Sidoarjo melalui hotline yang tersedia,” tegasnya. 

Sementara itu, Pelaksana Pemeriksa pada Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Sidoarjo, Nofrida Nurmalia Masytha mengatakan, selain melakukan sosialisasi kepada para pedagang kelontong, ke depan pihaknya bakal melakukan sosialisasi pada masyarakat secara umum. 

“Untuk hari ini kami lakukan sosialisasi bersama Satpol PP Kota Surabaya, serta jajaran samping kepada penjual toko kelontong di area yang rawan akan peredaran rokok ilegal. Namun ke depan, kami akan lakukan pengembangan dengan mensosialisasikan langsung kepada masyarakat,” kata Frida. 

Dalam waktu dekat, Bea Cukai Sidoarjo secara berkala akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan penjual tentang peredaran rokok ilegal tersebut. 

“Sama seperti saat ini, ke depannya Bea Cukai Sidoarjo bersama Satpol PP Surabaya dalam rangka pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) akan secara masif turun ke masyarakat menyosialisasikan terkait rokok ilegal ini. Untuk jumlah kegiatan selanjutnya akan kami sesuaikan dengan kebutuhan daerah,” paparnya. 

Ia berharap, dengan adanya kegiatan sosialisasi terkait peredaran rokok ilegal ini, masyarakat dapat waspada akan dampak dari rokok ilegal di kalangan masyarakat tersebut. 

“Bagi para pengedar maupun penjual rokok ilegal akan berpotensi terjerat sanksi denda dan/atau hukuman penjara. Selain itu, cukai rokok yang bersifat ilegal tersebut juga dapat membahayakan bagi kesehatan para penggunanya,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, Bea Cukai Sidoarjo bersama Satpol PP Surabaya melakukan sosialisasi dan penyisiran di 7 lokasi berbeda. 

Dari hasil penyisiran, Bea Cukai Sidoarjo dan Satpol PP Surabaya tidak menemukan adanya penjualan rokok ilegal.

“Untuk 7 lokasi sosialisasi hari ini nihil temuan, namun kami akan terus melakukan edukasi masyarakat untuk terus memerangi peredaran rokok ilegal. Jika pada giat hari ini kami temukan barang bukti tersebut, maka akan kami lakukan proses penelitian lebih lanjut,” pungkasnya.

Read More

Polda Sulut Bongkar Praktik Penimbunan Ribuan Liter BBM Solar Bersubsidi di Desa Koka

Manado - KABARPROGRESIF.COM Tim Resmob Polda Sulut mengungkap praktik penimbunan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi, yang terjadi di Desa Koka Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa, pada hari Selasa, 5 November 2024.

Dikonfirmasi pada hari Jumat, 8 November 2024, Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Thamsil membenarkan hal tersebut.

“Ya benar, berdasarkan laporan dari masyarakat, pada hari Selasa, 5 November 2024, Tim Resmob Polda Sulut membongkar praktik penimbunan BBM jenis solar bersubsidi di Kecamatan Tombulu, Minahasa,” ujarnya.

Tim mengamankan BBM jenis solar bersubsidi sebanyak 15 ribu liter bersama sejumlah barang bukti lainnya, diantaranya18 buah tangki IBC kapasitas 1000 liter, 2 unit pompa minyak ukuran sedang, 1 pompa minyak ukuran kecil, 6 unit kendaraan truck R6 dan 1 unit kendaraan L300.

Dari hasil pengembangan yang dilakukan Subdit Tipidter Ditkrimsus Polda Sulut, BBM jenis solar tersebut diduga diperoleh dari beberapa SPBU yang berada di Kota Manado dan sekitarnya.

“BBM jenis solar tersebut dibeli dari masing-masing SPBU dengan harga Rp. 7300 per liter,” lanjutnya.

Dalam kasus ini, Penyidik Subdit Tipidter Ditkrimsus Polda Sulut telah mengamankan sebanyak 8 orang. “Sampai saat ini masih dalam proses pemeriksaan,” pungkas Kabid Humas Kombes Pol Michael Irwan Thamsil.

Read More

PGSD Universitas PGRI Yogyakarta Studi Banding ke SD Muhammadiyah 11 Surabaya

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Prodi PGSD) Universitas PGRI Yogyakarta (UPY) melaksanakan kunjungan studi banding kuliah kerja lapangan di SD Muhammadiyah 11 Surabaya (SD Muhlas). 

Mengutip rilis dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya, hadir dari UPY Kaprodi PGSD, Danuri beserta jajaran dan 240 mahasiswa. 

Dalam penyambutannya dihadiri Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Krembangan, Akhwan Hamid, Wakil PCM Krembangan, Sutikno, Ketua Majelis Dikdasmen PCM Krembangan Surabaya, Izza Anshory, Kepala SD Muhlas, Mursiah, beserta jajarannya.

Kaprodi PGSD UPY, Danuri menyatakan maksud dan tujuan kunjungan studi banding adalah untuk bersilaturahmi di SD Muhammadiyah 11 Surabaya. 

"Kami jauh-jauh dari Yogyakarta ingin menimba ilmu terkait kerja sama dengan SD Muhammadiyah 11 Surabaya," katanya.

"Karena di kampus hanya belajar teori saja, saat ini kami ingin mengetahui sejauh mana pelajaran atau teori yang diperoleh untuk diaplikasikan di sekolah, terutama terkait dengan media pembelajaran," imbuhnya.

Di PGSD Universitas PGRI Yogyakarta, sambung Danuri, terdapat tujuh kelas dengan mahasiswa sebanyak 240 orang. 

"Harapannya, ketika ada pemaparan dari pihak SD Muhlas terkait dengan media pembelajarannya, akan dapat meningkatkan imajinasi dan kreativitas kami dalam membuat media pembelajaran," ungkapnya.

Lebih lanjut Danuri menjelaskan di PGSD UPY terdapat jargon BAIK (Berbudaya, Agamis, Inovatif, Kreatif), untuk dua huruf terakhir yakni I dan K salah satunya juga menuntut dalam pengembangan media pembelajaran.

"Oleh karena itu, kita perlu mengekplorasi lebih jauh apa saja sesungguhnya yang terjadi terkait dengan media pembelajaran di SD Muhlas, apa yang sudah dipraktikkan ini harapannya bisa ditiru berbagi praktik, baik ketika calon guru menjadi guru yang sesungguhnya di sekolah-sekolah," paparnya.

Masih dengan Danuri, di Muhammadiyah memiliki karakter berkemajuan, tentu segalanya lebih maju, terkait juga perkembangan teknologinya, maka kemajuan ini dari sisi positifnya akan menjadi tantangan dan peluang yang akan datang.

"Calon guru, tentu tantangannya berbeda dengan saat ini, membangun imajinasi itu penting, sehingga harapannya, dari SD Muhlas, kita banyak belajar, melihat apa yang di praktekkan oleh guru yang lain sehingga kami bisa mempersiapkan calon guru dari PGSD UPY menjadi guru yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga mampu membaca peluang dan tantangan yang akan datang," ungkapnya.

"Harapan kami, setelah ini kami juga bisa berkeliling untuk melihat kondisi dan keadaan di kelas-kelas terkait dengan media pembelajarannya," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Majelis Dikdasmen PCM Krembangan Surabaya, Izza Anshory mengapresiasi kunjungan dari PGSD Universitas PGRI Yogyakarta.

"Ini pertama kalinya kami kedatangan tamu sebanyak dan semeriah ini dari PGSD UPY yang telah berkenan mengunjungi SD Muhammadiyah 11 Surabaya," ujarnya.

Lebih lanjut Izza Anshory menyatakan sempat heran kenal dengan SD Muhammadiyah 11 Surabaya, dan ternyata pihak PGSD Universitas PGRI Yogyakarta mengetahuinya melalui media.

"Ini sangat luar biasa, ternyata infomasi SD Muhlas sudah dikenal khalayak luas, itulah salah satu fungsi bahwa kita perlu menggunakan media sebagai promosi," paparnya.

Salah satu yang disampaikan, sambung Izza Anshory, calon guru harus bisa ice breaking supaya siswa yang diajar tidak cepat jenuh dan bosan apalagi murid sekolah dasar.

"Dari Dikdasmen PCM Krembangan Surabaya mengucapkan banyak terima kasih, semoga apa yang disampaikan dalam media pembelajaran bisa dipahami dan apabila dalam penyambutannya kurang menyenangkan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya," pungkasnya.

Read More

Menteri PPPA Kunjungi UPT PPA Provinsi Jawa Timur

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, mengunjungi Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 

Pada kesempatan ini, Ia berdialog dengan 100 orang Perempuan Driver Ojek Online yang tergabung dalam komunitas Gerakan Sayang Ojek Online (GAS POL) yang berasal dari Surabaya, Sidoarjo, Gresik, dan Malang.

Melalui siaran persnya, Sabtu (9/11/2024), Menteri PPPA mengungkapkan dialog ini dapat menjadi wadah untuk mendengarkan aspirasi dan pengalaman dari para perempuan driver ojek online, khususnya tentang tantangan dan hambatan mereka selama bekerja di ruang publik.

“Senang rasanya saya dapat hadir dan berdialog langsung dengan para perempuan hebat penggerak roda perekonomian, yaitu para perempuan driver ojek online. Saya sangat bangga dengan ibu-ibu sekalian. Pada kesempatan ini saya ingin mendengar banyak dari ibu-ibu sekalian tentang tantangan dan masukan bagi Pemerintah, terutama tentang kebutuhan ibu-ibu yang berperan membantu perekonomian keluarga. Suara ibu-ibu sangat berharga bagi kami dalam merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan para perempuan,” ungkap Menteri PPPA.

Menteri PPPA mengatakan hasil survei yang dilakukan oleh Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA) Tahun 2022 mencatat, sebanyak 3.539 dari 4.236 responden perempuan mengatakan bahwa mereka pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik dan sebanyak 23% terjadi di transportasi umum. 

Kerawanan ini tentu menimbulkan berbagai pertanyaan tentang keharusan adanya ruang publik khususnya transportasi umum yang aman nyaman bagi penggunanya terutama perempuan.

“Berbagai upaya perlindungan dari ancaman terhadap keamanan bagi perempuan di ruang publik tidak hanya ditujukan bagi pengguna ojek online, melainkan yang juga perlu diperhatikan adalah keamanan perempuan yang menjadi pengemudi ojek online. Kekerasan seksual dapat terjadi dimana saja dan kapan saja, hal tersebut merupakan masalah kompleks yang membutuhkan pendekatan holistik dalam upaya pencegahan dan penanganannya. Oleh karenanya, kerja sama antara pemerintah, komunitas, serta individu sangat diperlukan untuk menciptakan ruang publik yang aman dan bebas dari kekerasan seksual,” ujar Menteri PPPA.

Menteri PPPA menambahkan masyarakat khususnya perempuan harus semakin memahami tentang kekerasan khususnya kekerasan seksual yang kemudian menumbuhkan keberanian dan percaya diri mereka untuk berani Speak Up atau menyuarakan apa yang dialami ketika menjadi korban kekerasan seksual. 

Kemen PPPA telah memiliki Layanan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA)129, sebagai bentuk nyata negara hadir melindungi warga negaranya. 

Layanan SAPA 129 dapat diakses melalui hotline (021) 129 atau melalui Whatsapp 08111-129-129.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kependudukan (DPPPAK) Provinsi Jawa Timur, Tri Wahyuni Liswati, menjelaskan, Gerakan Sayang Ojek Online (GAS POL) ini merupakan salah satu komunitas dari Pusat Pembelajaran Pemberdayaan Perempuan (Putaran) yang memberikan berbagai pelatihan mulai dari kelas masak, tata rias dan kecantikan, kelas beladiri, peningkatan kapasitas perempuan terkait hukum, politik, sosial dan gender.

Dalam pelaksanaannya DPPPAK Provinsi Jawa Timur menggandeng berbagai pihak mulai dari civitas akademi hingga sektor swasta untuk memberikan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan bidang masing-masing kepada komunitas GAS POL.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi di dampingin Kadis DP3AK Jatim Tri Wahyuni Liswati,mengunjungi Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Provinsi Jawa Timur di Surabaya, Jumat (8/11/2024)

“Berbagai pelatihan dan pembelajaran kami berikan kepada perempuan yang tergabung dalam GAS POL ini bukan hanya agar mereka dapat terhindar dari segala bentuk kekerasan, namun juga agar mereka lebih berdaya. Penguatan kolaborasi dan kemitraan akan terus kami lakukan untuk mendukung program pembelajaran ini," terang Tri.

Selain proses pembelajaran, pihaknya juga melakukan monitoring dan evaluasi selama setahun. Pada tahap tersebut, ada yang bisa lanjut naik kelas ada yang tidak tergantung progress masing-masing individu. 

Sampai saat ini sudah 585 perempuan ojek online yang sudah mengikuti program ini dan sebanyak 200 orang sudah menjalani wisuda pada Desember 2023, artinya mereka sudah memiliki keterampilan sehingga mereka tidak full ojek online namun sudah mempunyai pekerjaan sampingan hasil dari pembelajaran di sini.

"Kami menemukan fakta, semakin sedikit waktu mereka untuk menjadi ojek online, semakin sedikit pula potensi mereka terkena kekerasan di jalanan, dan ini akan memiliki dampak signifikan terhadap penurunan angka kekerasan di Jawa Timur,” ujar Lisnawati.

Dalam sesi penyampaian masukan dan tanya jawab, Koordinator Ojek Online Kota Surabaya, Tri Desy Arisandi Natalia mengungkapkan permohonan kepada Menteri PPPA untuk dapat mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan dengan pihak provider aplikasi ojek online terkait kebutuhan penyediaan daycare atau tempat penitipan anak yang tidak berbayar khusus perempuan ojek online yang memiliki kebutuhan penitipan anak.

“Saat bekerja, sebagian perempuan driver ojek online ini terpaksa membawa anaknya bahkan hingga larut malam, hal ini dikarenakan mereka tidak mempunyai pilihan untuk menitipkan anaknya baik ke sanak saudara apalagi tempat penitipan anak yang berbayar. Ini tentunya membahayakan keselamatan anak. Seandainya bisa ada daycare ibu-ibu ini juga dapat diberdayakan sebagai pengasuh daycare jadi tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan Sebagian dari kami tapi juga dapat memberdayakan teman-teman perempuan ojek online ini. Besar harapan kami agar ibu menteri dapat menyampaikan ini dan melakukan koordinasi dengan pihak provider kami,” ungkap Desy.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri PPPA juga sekaligus melakukan pemantauan sejumlah kasus kekerasan dan eksploitasi yang korbannya merupakan perempuan dan anak. Menteri PPPA mengunjungi dan memastikan kondisi 2 (dua) perempuan yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang masing-masing berasal dari Medan, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Bali serta 2 (anak) korban eksploitasi dan kekerasan seksual yang berasal dari Jawa Barat. Menteri PPPA memastikan pemenuhan hak serta perlindungan perempuan dan anak korban eksploitasi dan TPPO ini harus diutamakan.

“Pada kesempatan ini saya ingin melihat langsung bagaimana kondisi dan apa saja yang dibutuhkan oleh perempuan dan anak korban ini. Kita ketahui Bersama, TPPO merupakan bentuk kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang merampas harkat dan martabat manusia. Perempuan dan anak pun menjadi salah satu kelompok yang rentan menjadi korban TPPO. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga masyarakat harus bergerak bersama dalam pencegahan dan penanganan TPPO, termasuk kembali memberdayakan para korban,” ujar Menteri PPPA.

Ketika berdialog dengan perempuan korban TPPO dan anak korban kekerasan, Menteri PPPA seraya memberikan dukungan untuk kembali memberdayakan diri dan meningkatkan keterampilan yang dimiliki agar tidak Kembali terjerat TPPO. 

Selain itu, Menteri PPPA menilai perlu dilakukannya monitoring oleh pemerintah daerah untuk memastikan korban tidak kembali menjadi korban TPPO di kemudian hari.

Menteri PPPA mengungkapkan pihaknya telah melakukan koordinasi intens dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Jawa Timur terkait rencana tindak lanjut penanganan korban melalui sejumlah asesmen lanjutan untuk mengetahui harapan dan kebutuhan korban, serta pemeriksaan kesehatan fisik dan psikologis. Menteri PPPA juga memberikan sejumlah bantuan spesifik perempuan dan anak kepada perempuan ojek online serta perempuan dan anak korban TPPO.

Read More

Perkuat Hubungan Persahabatan, Satsel Koarmada II Terima Kunjungan Delegasi RNS Ufa

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Dalam rangka Latihan Bersama ORRUDA 24 dan upaya memperkuat persahabatan antara kedua angkatan laut terutama armada kapal selam, Komandan Satuan Kapal Selam (Satsel) Koarmada II  Kolonel Laut (P) Yulius Azz Zaenal menerima kunjungan perdana Komandan Kapal Selam Rusia RNS Ufa, Captain 2nd rank Andrey Barkov di Gedung Bramastra Satsel Koarmada II, Surabaya , pada Kamis (7/11/2024).

Diliputi suasana hangat dan penuh kekeluargaan, Kolonel Yulius menerima  kedatanagan Komandan RNS Ufa, yang didampingi Atase Rusia Colonel Maxim Lukianov, perwira tertua delegasi Rusia Captain 2nd rank Sivko Dmitry, serta beberapa perwira dari RNS Ufa. 

Kegiatan ini merupakan implementasi perintah Pangkoarmada II Laksda TNI Ariantyo Condrowibowo untuk memperkuat hubungan diplomatik dan komunikasi yang baik antara TNI Angkatan Laut dan Angkatan Laut Rusia.

Pada momen tersebut Dansatsel menyampaikan harapannya agar Latma ORRUDA 24 Submarine Visit dapat menjadi wadah efektif dalam mempererat komunikasi dan kerja sama maritim antara kedua negara. 

"Sebagaimana arahan Pangkoarmada II, diharapkan (submarine visit) mampu menjaga dan memperkuat hubungan baik serta komunikasi antara TNI AL dan AL Rusia demi stabilitas keamanan maritim,” ungkap Kolonel Yulius, sapaan karib Dansatsel. 

Sebelum bertatap muka, delegasi Rusia lebih dulu melaksanakan kunjungan memorial ke Monumen Nanggala. 

Di  tempat tersebut Atase Rusia bersama Komandan dan prajurit RNS Ufa memberikan penghormatan kepada prajurit KRI Nanggala-402 yang gugur dalam tugas. 

Kehadiran mereka menjadi simbol penghargaan dan solidaritas yang mendalam dari Angkatan Laut Rusia kepada TNI AL, serta memperkokoh persahabatan antara kedua angkatan laut.

Selain itu, Atase Rusia dan para perwira RNS Ufa juga berkesempatan untuk melihat secara langsung isi Monumen KRI Nanggala-402, mengenang jasa para patriot bangsa yang telah mengorbankan jiwa dalam pengabdian mereka hingga Tabah Sampai Akhir. 

Selama berada di Kota Pahlawan, delegasi RNS Ufa akan mengikuti sejumlah program Submarine Visit, salah satunya Subject Matter Expert Exchange (SMEE) Discussion pada hari ini. 

Read More

Personil Polrestabes Medan Tangkap Penyalahguna Narkoba Saat Patroli

Medan - KABARPROGRESIF.COM Personil Polrestabes Medan berhasil menangkap pria yang diduga membawa narkoba jenis sabu-sabu Rabu (6/11/2024).

Penangkapan terjadi sekitar pukul 03.10 WIB di Jalan M. Basir, tepatnya di belakang testoran cepat saji. 

Pelaku seorang pria berusia 36 tahun. 

Awalnya terlihat mencurigakan saat mengendarai sepeda motor mio di depan KFC Titi Kuning. 

Polisi yang berpatroli segera berupaya menghentikan laju kendaraan pelaku untuk melakukan pemeriksaan. 

Namun, bukannya berhenti, pelaku justru melarikan diri ke arah jalan M. Basir, sehingga memicu aksi kejar-kejaran antara polisi dan pelaku di wilayah pemukiman warga.

Dengan cepat, tim patroli meminta bantuan dari unit yang lain untuk mengepung area tempat pelaku berusaha melarikan diri. 

Dibantu warga yang sedang berjaga malam, petugas berhasil mengepung pelaku yang bersembunyi di belakang salah satu rumah. 

Merasa tak lagi memiliki jalan keluar, pelaku akhirnya menyerahkan diri kepada aparat kepolisian yang mengejarnya.

Setelah mengamankan pelaku, petugas melakukan pemeriksaan menyeluruh di lokasi persembunyian. 

Polisi menemukan satu klip yang diduga sabu-sabu di dekat rumah warga yang diduga sempat dibuang oleh pelaku untuk menghilangkan barang bukti. 

Selain sabu-sabu, polisi juga mengamankan barang bukti berupa sepeda motor mio yang digunakan pelaku serta sebuah handphone miliknya.

Saat ini pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Polrestabes Medan untuk penyelidikan lebih lanjut.

Read More

PMI se-Jatim Siap Beri Aksi Kemanusiaan dalam Setiap Bencana

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pengurus Palang Merah Indonesia (PMI) di 38 kabupaten/kota se-Jatim sepakat untuk memberi aksi kemanusiaan dalam setiap peristiwa dan bencana, termasuk kekeringan. 

“Kekeringan ini selalu berulang sehingga harus menjadi perhatian bersama. Bagaimana PMI Jatim bekerja sama dengan BPBD dan semua pihak bisa mengakhiri kekeringan karena terjadi di desa dan daerah yang sama,” kata Ketua PMI Jatim, Imam Utomo dalam Musyawarah Kerja Provinsi PMI Jatim di Surabaya. 

Imam mengharapkan di seluruh PMI di Jawa Timur menggalakkan relawan-relawan muda seperti Forum Relawan Pelajar Indonesia (Forpis) dan Forum Relawan (Forel) dengan mengadakan pendekatan ke sekolah-sekolah dan memberikan reward kepada relawan-relawan muda tersebut. 

Sebagai informasi, Musyawarah Kerja Provinsi merupakan agenda rutin yang dilaksanakan sekali dalam setahun. 

Kegiatan ini menjadi wadah evaluasi tahun 2024 atas capaian dan yang belum dilaksanakan serta menyusun program kerja maupun anggaran tahun 2025.

Dalam rapat ini, Ketua PMI Jatim juga menegaskan dukungannya untuk Munas PMI pada 8 Desember 2024 nanti. 

Dalam Munas nanti, Jatim akan mengirimkan perwakilan dari 38 kabupaten dan kota. Selain pengurus tingkat provinsi, Munas PMI nanti juga akan diikuti PMI kabupaten dan kota.

Read More

Pemkab Pasuruan dan DPRD Tandatangani Pakta Integritas Pemberantasan KKN

Pasuruan - KABARPROGRESIF.COM Penandatanganan pakta integritas pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dilakukan oleh Penjabat (Pj) Bupati Pasuruan, Nurkholis serta 50 Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan  pada kegiatan sosialisasi anti korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI yang dilaksanakan di Auditorium Mpu Sindok, Komplek Graha Maslahat.

Dalam pakta integritas tersebut, total ada 7 poin yang dibacakan oleh Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat. 

Antara lain, berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan KKN dan tidak melibatkan diri dalam perbuatan, tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung maupun tidak langsung berupa suap, hadiah bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku,, bersikap transparan, jujur dan objektif serta akuntabel dan melayani dalam melaksanakan tugas. Keempat, menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas.

"Pakta integritas ini sebagai bentuk komitmen bersama dalam mencegah sekaligus memerangi KKN. Ini agenda yang sangat bagus dan kami sangat mendukungnya, apalagi disaksikan perwakilan dari KPK RI," kata Pj Bupati Nurkholis.

Perihal pencegahan KKN, Pemkab Pasuruan menurut Nurkholis telah melakukan berbagai macam upaya. Diantaranya melaksanakan MoU Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH). Kemudian pembentukan Satgas Sapu Bersih Pungli, Pembentukan Unit Pemberantasan Gratifikasi (UPG) dan lainnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat memastikan seluruh anggota DPRD Kabupaten Pasuruan siap untuk mendukung langkah ini. 

"Intinya kami siap bersinergi untuk sama-sama mencegah dan memberantas segala bentuk KKN di manapun berada," ucapnya.

Read More

Menteri ATR/BPN Temui Kapolri Untuk Kerjasama Berantas Mafia Tanah Tanpa Toleransi

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan dukungan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid dalam memberantas kejahatan di bidang pertanahan, salah satunya adalah mafia tanah.

Hal itu dikatakan Kapolri usai mendapatkan kunjungan dari Menteri ATR/BPN Nusron Wahid di Mabes Polri, Jumat (8/11/2024). 

Jenderal Sigit mengapresiasi lawatan Nusron Wahid untuk membahas kerjasama dengan Polri dalam mendukung program-program di Kementerian ATR/BPN. 

Pasalnya, Menteri Nusron mendapatkan tugas dari Presiden Prabowo Subianto dan akan menjadi penilaian khusus terhadap kinerja kementerian-nya.

“Tentunya kita akan mendukung, sehingga kepastian hukum khususnya terhadap masyarakat yang selama ini bersengketa terkait dengan hak-hak keperdataan, apakah itu antar korporasi, terus masyarakat dengan pihak-pihak tertentu dan juga tadi bagaimana melakukan langkah-langkah untuk pemberantasan terhadap orang-orang yang selama ini melanggar aturan undang-undang atau biasa disebut dengan mafia tanah,” kata Kapolri dalam konferensi pers di Mabes Polri.

Untuk itu dari pertemuan ini kata Kapolri, pihaknya akan membentuk satgas bersama untuk mendukung kerja dan program-program Menteri ATR/BPN. 

“Kami akan support penuh dengan segera akan kita bentuk satgas bersama untuk mendukung program, kebijakan dari bapak ATR,” ujarnya.

Sementara, Nusron Wahid selain dalam rangka silaturahmi, kunjungan ini membahas isu-isu kejahatan pertanahan. 

Dirinya mengakui Kementerian ATR/BPN tidak bisa bekerja sendiri. 

Untuk itu dirinya menggandeng Polri dalam menyelesaikan permasalahan pertanahan yang berkaitan dengan hukum.

“Karena jajaran kepolisian ini pasukannya lengkap, punya dimensi hukum, punya dimensi pengamanan. Kami butuh dua-duanya, yaitu butuh hukum dan butuh pengamanannya,” tutur Nusron.

Dikatakan Nusron, keberadaan pihak kepolisian sangat-sangat diperlukan pada saat melakukan eksekusi pemberantasan mafia tanah. 

Selain memberikan kepastian hukum kepada masyarakat terkait hak-hak perdata, juga menjadi penilaian positif bagi para investor untuk berinvestasi.

“Supaya investor yang datang ke sini mau berusaha di sini, beraktivitas ekonomi di sini menjadi nyaman dan tidak terganggu dengan adanya ulah-ulah mafia tanah yang setiap hari dengan berbagai akal mengugat status pertanahannya,” kata Nusron.

Dirinya menegaskan telah bersepakat dengan Kapolri bahwa tidak ada toleransi dengan para mafia tanah. 

Untuk itu pada saat diproses secara hukum akan dijerat pasal berlapis.

“Kami tadi berdua sudah sepakat untuk mafia tanah kita zero toleransi, akan kita gas terus, kita kenakan pasal berlapis, tidak hanya tindak pidana umum, tapi kita akan kejar sampai TPPU-nya, sampai penggunaan duitnya, tempat menyimpan duitnya supaya dikembalikan kepada negara, kalau itu tanah negara, kalau itu tanahnya rakyat supaya dikembalikan kepada rakyat,” tandasnya.

Read More

Fasilitasi Kesejahteraan Prajurit, Koarmada II Terima Sosialisasi Perumahan Non Dinas

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Prajurit dan PNS Komando Armada II (Koarmada) II antusias mengikuti acara sosialisasi Perumahan Non Dinas, yang digelar di Gedung Mandalika Kolat Koarmada II. 

Acara ini digelar untuk menginformasikan pada prajurit dan PNS Koarmada II tentang program rumah non dinas, Kamis (7/11). 

Kegiatan sosialisasi Perumahan Non Dinas yang digagas oleh Spers Koarmada II itu menghadirkan PT. Bersatu Sukses Group sebagai pengembang perumahan Mansion Satelit yang berlokasi di Sidoarjo.

Pabanwatpers Spers Koarmada II, Letkol Laut (KH) Bangun Panggabean, S.H., M.H., dalam sambutannya mengatakan bahwa sosialisasi perumahan ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang penyediaan rumah non dinas. 

Sehingga Prajurit dan PNS TNI AL yang belum memiliki rumah pribadi bisa memilikinya dengan fasilitas yang disediakan.

Pada kesempatan itu pengembang perumahan menawarkan beberapa tipe rumah dengan luas bangunan, luas tanah dan harga yang berbeda. 

Dengan penawaran tersebut Prajurit dan PNS Mako Koarmada II diberi beberapa pilihan yang disesuaikan dengan kemampuan dan kepangkatan masing-masing.

Ruhiyat selaku pimpinan pengembang perumahan Mansion Satelit dari PT. Bersatu Sukses Group menjelaskan, perusahaannya menyediakan beragam tipe rumah dengan jangka waktu cicilan paling lama selama 25 tahun. 

Untuk cicilan terendah sebesar Rp 1,3 juta-an.

Read More

Polda Jatim Berhasil Tekan Kasus Curas Hingga 90 Persen Selama Sepekan

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Polda Jawa Timur bersama seluruh satuan wilayah di jajaran Polda Jatim berhasil mengungkap dan menuntaskan sebanyak 90 persen kasus pencurian dengan kekerasan (Curas).

Hal itu seperti disampaikan oleh Kabidhumas Polda Jatim, Kombes Pol Dirmanto melalui Pamen Bidhumas Polda Jatim, AKBP Soegijoto, Jumat (8/11).

“Pengungkapan ini sejak tanggal 1 – 8 November 2024,” kata AKBP Soegijoto di Gedung Bidhumas Polda Jatim.

Disebutkan oleh AKBP Soegijoto, bahwa pengungkapan selama satu Minggu terakhir, sejumlah 1.463 kasus.

“Dari 1.463 kasus curas yang terjadi, 1.248 kasus berhasil kita selesaikan, ” kata AKBP Soegijoto.

Dari data tersebut lanjut AKBP AKBP Soegijoto artinya tingkat pengungkapan kasus curas di Jawa Timur mencapai 90 persen.

AKBP Soegijoto menjelaskan, berdasarkan data yang dikumpulkan, 50 persen kasus curas terjadi di daerah perkantoran, 40 persen di daerah perumahan, dan 10 persen lainnya di wilayah perdesaan.

“Polda Jatim terus berupaya untuk meningkatkan tingkat pengungkapan kasus curas hingga mencapai 100 persen,” ujarnya.

Masih kata AKBP Soegijoto, Modus operandi yang paling sering digunakan dalam kasus curas di Jawa Timur adalah menabrak, diikuti oleh kelalaian, dan pemukulan.

Selain itu, Polda Jatim juga mencatat adanya peningkatan kasus curas yang terkait dengan peredaran narkoba dan judi online.

Polda Jatim juga menegaskan komitmennya untuk terus berupaya menekan angka kejahatan, khususnya curas, di Jawa Timur. 

Upaya yang dilakukan meliputi peningkatan patroli, penyelidikan, dan penyidikan kasus, serta sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.

“Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat Jawa Timur untuk meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian dalam beraktivitas sehari-hari,” ujar AKBP Soegijoto.

Ia juga meminta kepada masyarakat untuk tidak segan-segan melaporkan setiap tindak kejahatan yang terjadi di lingkungan sekitar kepada kantor kepolisian setempat.

“Kami berharap dengan upaya-upaya tersebut, tingkat kejahatan di Jawa Timur dapat terus ditekan dan masyarakat dapat merasa aman dan nyaman dalam beraktivitas,” pungkasnya. 

Read More

PMI Sidoarjo Bangun 10 Jamban Sehat untuk Warga

Sidoarjo - KABARPROGRESIF.COM Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Sidoarjo membangun 10 jamban sehat untuk warga Sidoarjo yang kurang mampu dab belum memiliki jamban. 

Hal ini sejalan dengan tanget Kabupaten Sidoarjo menuju nol persen perilaku buang air besar sembarangan. 

Open Defecation Free (ODF) atau Bebas Buang Air Besar Sembarangan yang dimaksud adalah masyarakat yang masih memiliki kebiasaan lama buang air besar di sungai, sawah, dan di tempat terbuka lainnya.

Untuk mencapai daerah yang sehat, Pemkab Sidoarjo membutuhkan terobosan dalam mewujudkan 100 persen ODF. Komitmen yang kuat diperlukan dari berbagai pihak. Mulai dari Pemerintah Kabupaten, PMI kabupaten, PMI kecamatan, desa hingga masyarakat. Karena itu Sidoarjo ODF diharapkan dapat menciptakan Kota Delta yang sehat dan berkualitas.

Kepala Markas PMI Kabupaten Sidoarjo, Aunur Rofiq turun langsung meninjau pembangunan jamban di desa tersebut memastikan pembangunan berjalan. 

PMI Kabupaten Sidoarjo membangun 2 jamban di Desa Kendal Kalipecabean, 1 jamban Desa Durungbeduk Kecamatan Candi, dan 3 jamban di Desa Krembung Kecamatan Krembung. 

Untuk 4 jamban di Desa Jati Alun-alun Kecamatan Prambon, PMI Kabupaten Sidoarjo memperbaiki jamban milik PMI yang lama agar bisa digunakan lagi oleh masyarakat. 

"BAB Sembarangan dapat menimbulkan pencemaran lingkungan, faktor tersebut menjadi salah satu indikator Kesehatan. Untuk itu kami mengajak masyarakat untuk berperilaku hidup sehat dalam mewujudkan Sidoarjo yang sehat,” tuturnya. 

Menurutnya, tantangan tersebut bukanlah hal yang mudah dihadapi oleh Pemkab Sidoarjo untuk mencapai status ODF. 

Sebab masyarakat pengguna jamban masih sangat rendah. Selain itu geografis yang sangat luas ditambah adanya bonus demografi dan aliran sungai yang tidak pernah kering. 

"Tentunya itu menjadi kesulitan tersendiri, untuk mendorong perubahan perilaku dari seluruh masyarakat yang buang air besar di sembarang tempat ke jalan yang sehat," harapnya.

Read More