Senin, 11 November 2024


Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Prajurit dan Pegawai Negeri Sipil Koarmada II mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Administrasi Personel TNI Angkatan Laut tahun 2024 dari Dinas Administrasi Personel TNI Angkatan Laut (Disminpersal), yang berlangsung di Gedung Maspardi AAL Bumimoro Surabaya, Jum’at (8/11). 

Selain Koarmada II, Bimtek Administrasi Personel ini juga diikuti prajurit dan PNS dari Kotama TNI AL lainnya di wilayah Surabaya. 

Kegiatan Bimtek bagi Prajurit dan PNS TNI AL ini, merupakan salah satu upaya dalam menindaklanjuti penekanan dari Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, S.E., M.M., M.Tr.Opsla., yang tercantum dalam Perintah Harian Kasal yaitu satukan visi, samakan langkah dan persepsi seluruh lapisan di dalam organisasi Angkatan Laut guna mencapai program-program prioritas yang telah ditentukan. 

Gubernur AAL Laksda TNI Supardi, S.E., M.B.A., CHRMP dalam sambutannya mengatakan, sumber daya manusia merupakan aset yang sangat berharga bagi sebuah organisasi termasuk TNI Angkatan Laut. 

Untuk itu pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia harus terus dilakukan secara berkesinambungan. 

Dengan Bimtek ini diharapkan para peserta dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru yang bermanfaat dalam melaksanakan tugas sehari-hari, dan bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas dikemudian hari. 

Sementara itu Kadisminpersal Laksma TNI Uki Prasetia, S.E., M.M., dalam sambutannya menyampaikan, melalui Bimtek ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai regulasi dan mekanisme dalam penyediaan, penggunaan dan pemberhentian personel, meningkatkan keterampilan praktis dalam melaksanakan prosedur dengan tepat, cepat dan benar dan menyelaraskan pemahaman dan pelaksanaan peraturan atau regulasi tentang administrasi personel.

“Kegiatan Bimtek ini merupakan langkah nyata yang dilaksanakan Disminpersal sebagai implementasi dari peraturan dan kebijakan pimpinan tentang administrasi personel untuk terwujudnya profesionalisme personel,” tandas Kadisminpersal.



Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Ketua DPRD Jawa Timur (Jatim) Kusnadi (K) pada Rabu, 6 November 2024. 

Dia diminta memberikan informasi soal kasus dugaan suap pengurusan dana hibah di Jatim.

“Terperiksa hadir dan didalami terkait proses turunnya dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Provinsi Jatim TA 2021 - 2022,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Kamis, 7 November 2024.

KPK enggan memerinci lebih lanjut proses turunnya dana hibah yang diketahui Kusnadi. Eks Ketua DPRD Jatim itu diyakini menerima hadiah terkait proyek tersebut.

“Serta (didalami) dugaan ‘penerimaan hadiah atau janji’ oleh terperiksa atas cairnya dana hibah untuk kelompok masyarakat,” ucap Tessa,

Tessa enggan memerinci hadiah untuk Kusnadi yang dimaksudnya. Informasi mendetail baru dibongkar dalam persidangan, nanti.

“Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih,” ucap Tessa.

KPK menetapkan 21 tersangka dalam perkara ini. Sebanyak empat orang berstatus penerima suap dan 17 lainnya pemberi.

KPK masih ogah memerinci identitas mereka. Namun, tiga tersangka penerima berstatus penyelenggara negara dan satu sisanya staf pejabat.

Sementara itu, 15 tersangka pemberi merupakan pihak swasta. Dua sisanya berstatus sebagai penyelenggara negara.

Kasus ini sebelumnya menjerat mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak. 

Dia sudah dinyatakan bersalah dan divonis sembilan tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa, 29 September 2023.

Sahat didakwa bersalah menerima suap dana hibah Pemprov Jatim senilai Rp39,5 miliar. 

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Sahat T Simanjuntak dengan penjara selama 9 tahun," kata Ketua Majelis Hakim I Dewa Suardhita.

Vonis 9 tahun penjara ini lebih rendah daripada tuntutan jaksa KPK. 

Pada sidang sebelumnya 8 September, Sahat dituntut jaksa 12 tahun penjara. 

Selain vonis penjara 12 tahun, terdakwa Sahat juga dikenai denda Rp1 milliar subsider 6 bulan. 

Politisi Partai Golkar tersebut juga diwajibkan membayar uang pengganti senilai Rp39,5 miliar. 

Apabila tidak mampu membayar, harta benda terdakwa akan disita jaksa untuk dilelang dan hasilnya diserahkan negara. 

Jika hartanya tidak mencukupi maka harus diganti dengan pidana penjara selama 4 tahun.



Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menyita aset senilai Rp 13,8 miliar yang diduga terkait dengan situs perjudian online SLOT82-78.

Penyitaan ini merupakan hasil pengembangan penyidikan terkait aliran dana dari aktivitas perjudian yang dikendalikan warga negara asing asal China. Pekan lalu, Direktorat Siber juga telah menyita aset senilai Rp 70,1 miliar dalam kasus yang sama.

Aset senilai Rp 13,8 miliar ini disita pada Jumat (8/11/2024). Dalam penyelidikan, Bareskrim Polri telah menetapkan sejumlah tersangka, di antaranya berinisial RA, AF, RH, RAP, HJ, FH, FQ (warga negara asing), HAJ, CAS, dan EL.

Dalam proses pengungkapan, penyidik menemukan keterlibatan beberapa pihak, termasuk penyedia jasa pembayaran yang memfasilitasi aktivitas operasional situs tersebut.

Brigjen Himawan Dama, Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, menjelaskan bahwa aset yang disita dari tersangka FH dan AF merupakan bagian dari penyedia jasa pembayaran yang digunakan untuk memfasilitasi operasional situs judi SLOT82-78.

“Kedua tersangka tersebut saat ini sudah ditahan di Rutan Bareskrim Polri,” ujarnya dalam keterangan tertulis pada Sabtu (9/11/2024).

Himawan menegaskan bahwa operasi ini merupakan bagian dari tindakan tegas Polri dalam memberantas aktivitas perjudian online, yang telah menjebak banyak korban dari berbagai kalangan masyarakat.

Langkah penyitaan aset ini diharapkan mampu menekan pertumbuhan situs judi di Indonesia serta memutus rantai kejahatan siber yang memanfaatkan teknologi untuk aktivitas ilegal.



Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Peringatan Dies Natalis Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) ke-64 diwarnai dengan kehadiran ratusan karangan bunga yang memadati sekitar Gedung Graha Sepuluh Nopember ITS, Senin (11/11). 

Rangkaian bunga ucapan selamat tersebut berjajar rapi mulai dari luar pagar hingga pintu masuk gedung. Namun, dari puluhan karangan bunga itu, satu di antaranya menarik perhatian. 

Yakni, karangan bunga berupa bibit tanaman yang diletakkan di sisi kanan sebelum pintu masuk utama Graha ITS.

Karangan bunga yang tak biasa ini ternyata dikirim oleh Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni (IKA) ITS Jawa Timur, Eri Cahyadi. 

Melalui simbol bibit tanaman, ia ingin menyampaikan pesan mendalam terkait kepedulian lingkungan serta rencananya untuk menciptakan ruang hijau baru di tengah kota.

"Bibit tanaman ini adalah untuk menciptakan penghijauan di Kota Surabaya. Karena saya lagi mencari, ada tidak tanahnya Pemkot Surabaya di tengah kota, yang ditempatnya macet, itu saya ingin buat hutan kota," kata Eri, Senin (11/11).

Eri menekankan bahwa hutan kota yang ingin ia bangun bukanlah sekadar taman. Tetapi benar-benar ruang hijau yang mampu menyerap karbondioksida dan menurunkan emisi di area perkotaan yang padat. 

"Karena hutan kota itu bisa menurunkan emisi, menyerap karbondioksida. Nah, ini yang kita butuhkan hari ini," tutur dia.

Wali Kota Surabaya yang tengah cuti tersebut menjelaskan, ide hutan kota ini muncul dari kebutuhan Kota Pahlawan akan ruang hijau yang luas di tengah kota. 

Terutama di wilayah-wilayah yang padat dan rawan kemacetan. 

“Hutan kota itu harus minimal 10 hektar, dan harus berada di tengah kota. Karena kalau di daerah pinggiran atau di kawasan mangrove itu sudah biasa,” imbuhnya.

Eri menyoroti pentingnya keberadaan hutan kota untuk menghadapi tantangan emisi dan polusi udara yang semakin tinggi seiring perkembangan kota besar seperti Surabaya.

"Karena kota besar seperti Surabaya, mau tidak mau banyak yang datang ke Kota Surabaya. Apakah dari kota-kota penunjang seperti Gresik, Sidoarjo, Lamongan, Mojokerto, akan semakin banyak masuk ke Kota Surabaya," sebutnya.

Maka dari itu, Eri menyebut, dengan jumlah penduduk dan mobilitas warga dari daerah penyangga yang terus meningkat, Surabaya harus siap menjadi kota yang ramah lingkungan dengan sistem penyerapan emisi yang memadai.

"Maka dengan bibit-bibit inilah yang menjadi dasar ayo kita menanam pohon untuk Kota Surabaya, kita cintai lingkungan kita. Karena tadi seperti yang disampaikan, pengaruh iklim itu sangat berbahaya untuk Kota Surabaya," pungkasnya.


Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengapresiasi komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) periode 2020 - 2024 yang memasuki masa purnatugas, karena sesuai tugas dan fungsinya telah menjadi salah satu komponen pengawas utama bagi Polri.

Ia menilai, kegiatan-kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Kompolnas telah memberikan sumbangsih yang sangat luar biasa bagi Polri. 

Sumbangsih itu, kata dia, membantu meningkatkan kepercayaan publik terhadap Kompolnas yang sama pentingnya dengan kepercayaan publik terhadap institusi Polri.

“Banyak sekali hal-hal yang telah dilakukan, mulai dari kegiatan-kegiatan Focus Group Discussion (FGD), turun ke lapangan, ikut mengawasi gelar perkara, bahkan pada saat situasi-situasi sulit di mana institusi atau personel Polri tidak dipercaya, kehadiran Kompolnas menjadi hal yang bisa membuat masyarakat menjadi percaya,” ucapnya.

Atas dedikasi yang diberikan oleh komisioner Kompolnas periode 2020–2024, Kapolri menyampaikan ucapan terima kasih.

“Terima kasih kepada seluruh komisioner kompolnas yang telah berbuat banyak untuk kami,” kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, ia juga mengucapkan selamat atas pelantikan komisioner Kompolnas periode 2024–2028. Ia berharap, sinergisitas antara Polri dengan lembaga tersebut terus terjalin.

“Tentunya, harapan kami ke depan, sinergisitas yang sudah terjalin ini terus bisa terjaga dan kita harapkan juga semakin baik, terutamanya dalam posisi bagaimana Kompolnas sebagai mitra utama sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 terkait dengan pengawasan terhadap kepolisian,” ujarnya.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto mengangkat pimpinan dan anggota Kompolnas periode 2024-2028 pada Selasa (5/11).

Pengangkatan itu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80/M/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional.

Kepala Negara dalam kesempatan itu mengangkat Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan, sebagai ketua merangkap anggota dan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, sebagai wakil ketua merangkap anggota.

Prabowo juga mengangkat tujuh anggota Kompolnas masa jabatan 2024-2028, masing-masing Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Arief Wicaksono Sudiutomo, Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Ida Oetari Poernamasasih, Dr Supardi Hamid, Gufron, Muhammad Choirul Anam dan Dr Yusuf.



Australia - KABARPROGRESIF.COM Sebanyak 25 prajurit Hiu Petarung TNI AL dari Batalyon Infantri 3 Marinir di bawah pimpinan Komandan Kompi (Danki) Kapten Mar Adam Keulana, S.Tr.(Han)., melaksanakan latihan pendaratan Amfibi di Pulau Bathrust, Australia, Selasa (5/11/2024).

Dalam keterangannya, Kapten Mar Adam Keulana menyebut bahwa kegiatan ini merupakan rangkaian dari latihan Integrasi Latgabma Keris Woomera 2024 yang dilaksanakan di  Darwin Australia.

Dirinya menambahkan, para prajurit Hiu Petarung ini melaksanakan latihan pendaratan dilanjutkan Serbuan Operasi Amfibi bersama pasukan Angkatan Darat Australia dari 1st Combat Ground Infantry Battalion yang berkedudukan di Townsville, New South Wales.

"Dalam latihan ini, kami berlatih dan saling berbagi pengetahuan serta pengalaman terkait teknik dan prosedur dalam Operasi Pendaratan Amfibi," ujar Kapten Mar Adam.

Latihan diawali dengan debarkasi Pasukan Pendarat (Pasrat) menggunakan Rubber Boat atau perahu karet dari badan kapal HMAS Adelaide yang tengah melaksanakan Lego Jangkar di perairan Australia. 

Selain melaksanakan latihan pendaratan dan serbuan Amfibi, pasukan Intai Amfibi Marinir yang turut dalam latihan tersebut juga melaksanakan Reconnaissance atau latihan pengintaian terhadap target sasaran yang dikuasai musuh.



Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Kepala Divisi Pengembangan Bisnis dan Investasi PT Hutama Karya (Persero), Sutjipto (S), Kamis 7 November 2024. 

Dia bakal dimintai keterangan untuk mendalami kasus dugaan rasuah pengadaan lahan di sekitaran Jalan Tol Trans Sumatra.

“Penyidik menjadwalkan ulang pemeriksaan S untuk hari ini,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Kamis, 7 November 2024.

Saksi itu seharusnya diperiksa kemarin, 6 November 2024. Namun, penyidik ada urusan dan meminta Sutjipto datang hari ini.

“Pemeriksaan (dijadwalkan) dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” ujar Tessa.

Dalam perkembangan kasus ini, KPK menyita 54 bidang tanah yang diyakini berkaitan dengan perkara. Nilai aset itu ditaksir seharga Rp150 miliar.

KPK mengumumkan penyidikan baru. Tindakan rasuah yang diusut berkaitan dengan proyek pengadaan lahan untuk pembangunan Tol Trans Sumatra yang dilaksanakan PT Hutama Karya Persero.

KPK mengatakan penyidik mengendus adanya kerugian negara dari pengadaan lahan itu. Nominalnya ditaksir mencapai miliaran rupiah.



Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa sebagian besar peredaran narkotika di Indonesia saat ini dikendalikan dari dalam lembaga pemasyarakatan (lapas).

Kapolri menyebutkan bahwa narapidana (napi) yang terlibat dalam perdagangan narkoba sering kali bekerja sama dengan oknum petugas lapas untuk melancarkan aksi kejahatannya.

“Kalau kita lihat, 52 persen penghuni lapas itu kebanyakan terlibat dalam narkoba, baik sebagai pengguna maupun pengedar,” kata Kapolri kepada wartawan, Sabtu 9 November 2024.

Menurut Kapolri, meski banyak narapidana yang dihukum berat, bahkan hukuman mati atau seumur hidup, mereka tetap berhasil mengendalikan peredaran narkoba dari balik jeruji besi. 

Hal ini menjadi masalah besar, karena aktivitas ini sering melibatkan kerjasama dengan oknum petugas lapas yang seharusnya bertugas untuk menjaga keamanan.

“Sinergi antara Polri, Kementerian Hukum dan HAM, serta lembaga terkait lainnya sangat dibutuhkan untuk memberantas masalah ini. Sebagian besar pengendalian narkoba datang dari lapas, dan dalam beberapa kasus, ada kerja sama dengan oknum petugas lapas,” jelas Kapolri.

Kapolri menegaskan bahwa pihaknya sudah melakukan koordinasi intensif dengan Menteri Hukum dan HAM, Komjen (Purn) Agus Andrianto, untuk menindak tegas oknum petugas lapas yang terlibat dalam jaringan narkoba.

“Kami sudah sepakat dengan Pak Agus Andrianto bahwa siapapun yang terlibat, baik dari lapas maupun di dalam institusi Polri sendiri, akan kami tindak tegas. Bahkan kami akan lakukan sidak untuk menyelamatkan anggota-anggota kami dari keterlibatan dalam kejahatan narkoba,” tegas Kapolri.

Kapolri mengungkapkan bahwa Polri terus bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memperkuat pencegahan dan penindakan terhadap narkoba.

Kapolri juga mengajak semua pihak untuk memperluas fasilitas rehabilitasi bagi pengguna narkoba, karena saat ini jumlah lembaga rehabilitasi yang tersedia masih sangat terbatas.

“Harapan kami adalah agar upaya pencegahan hingga rehabilitasi bisa dilakukan dengan lebih maksimal. Setiap kabupaten dan provinsi harus memiliki fasilitas rehabilitasi yang memadai untuk menangani masalah narkoba ini,” tambah Sigit.



Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyiapkan beberapa langkah strategis dalam mengintensifkan upaya pengendalian inflasi dalam menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025. 

Langkah ini ditempuh untuk menjamin stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat Surabaya.

Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag) Kota Surabaya, Dewi Soeriyawati mengungkapkan bahwa langkah pertama yang dilakukan adalah konsistensi dalam menggelar Pasar Murah dan Gerakan Pangan Murah yang bekerja sama dengan distributor bahan pokok.

"Kami bekerjasama dengan distributor bahan pokok dengan menjual komoditas di bawah harga pasar antara lain, beras, gula, minyak, telur ayam, daging ayam, olahan daging sapi, cabe merah, cabe rawit, bawang merah dan bawang putih," kata Dewi Soeriyawati, Senin (11/11).

"Per Oktober sampai 8 November 2024, Pemkot Surabaya telah melaksanakan Pasar Murah sebanyak 18 kali dan Gerakan Pangan Murah sebanyak dua kali," imbuhnya.

Selain itu, Dewi menjelaskan, bahwa Pemkot Surabaya juga rutin menggelar  operasi pasar. 

Pihaknya bekerja sama dengan produsen minyak goreng untuk menyalurkan antara 52.800 hingga 61.800 liter minyak setiap bulan di 9 hingga 17 pasar tradisional. 

"Operasi pasar dilakukan rutin setiap bulan," ujarnya.
 
Tidak hanya itu, Dewi menyebutkan bahwa pemantauan harga dan stok di pasar-pasar utama, distributor, dan toko swalayan di Kota Surabaya juga dilakukan secara berkala. 

"Ini bertujuan untuk mengetahui pergerakan harga dan ketersediaan bahan pokok di Kota Surabaya," tuturnya.

Untuk memperkuat pengendalian inflasi, Dewi memaparkan bahwa Pemkot Surabaya telah membentuk kios-kios Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di 18 pasar di Surabaya. 

"Kios TPID ini sebagai sarana pengendalian harga dan pemenuhan bahan pokok dengan harga wajar," kata dia.

Di sektor produksi pangan, Pemkot Surabaya juga mendorong kegiatan tanam dan panen padi, bawang merah, serta cabai. Upaya ini diambil untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Surabaya dan mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah.

Karena itu, untuk menghindari kepanikan dan pembelian berlebih, Dewi mengimbau masyarakat agar bijak dalam berbelanja dan tidak melakukan panic buying. 

"Ketersediaan stok pangan di Kota Surabaya cukup, kami meminta masyarakat untuk tenang dan tidak perlu membeli dalam jumlah berlebihan," tegasnya.

Dalam menyongsong HBKN Natal dan Tahun Baru 2025, TPID Kota Surabaya bersama instansi terkait juga akan melakukan peninjauan langsung ke pasar tradisional, distributor, dan toko swalayan. 

Peninjauan dilakukan untuk mengecek kondisi ketersediaan bahan pokok serta mencegah adanya penimbunan. 

"Sehingga ketersediaan dan harga bahan kebutuhan pokok di Surabaya dapat terjamin dan terkendali," ujarnya.

Selain pengawasan, Dewi menambahkan bahwa Dinkopdag Surabaya bersama instansi terkait akan terus melanjutkan Pasar Murah dan Operasi Pasar menjelang Nataru 2025.

"Langkah ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan barang kebutuhan pokok dengan lebih terjangkau dan harga murah kepada masyarakat dan pedagang," pungkasnya.


Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menyatakan komitmen untuk terus mengawal Asta Cita demi menyejahterakan rakyat dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

“Kami sebagai salah satu institusi di bawah Kepala Negara memiliki kewajiban untuk menjaga, mengawal,” ujar Listyo dalam acara malam apresiasi dan pisah sambut komisioner Kompolnas periode 2024–2028 di Jakarta, Jumat (8/11) malam.

Asta Cita merupakan delapan misi yang diusung oleh Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Salah satu wujud dukungan tersebut ia tuangkan pada program swasembada pangan, sebagaimana yang termaktub dalam butir kedua Asta Cita.

Listyo mengatakan bahwa saat ini Polri juga menggelorakan program pekarangan pangan sampai dengan pemanfaatan lahan tidur. 

Program-program tersebut dilaksanakan di semua wilayah di tingkat Polda maupun Polres.

“Termasuk kami memiliki SMK Bhayangkara, itu pun juga kami persiapkan pendidikan vokasi untuk bisa mendukung program-program tersebut,” kata Listyo.

Selain itu, ia juga menyinggung perihal kebocoran penggunaan keuangan negara, dan hal tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi institusi Polri.

Ia bertekad untuk melakukan langkah-langkah tegas yang bermuara pada perbaikan penggunaan anggaran, sehingga menjadi lebih efisien dan tepat sasaran.

“Harapan kita juga dengan melakukan langkah-langkah tersebut, penerimaan negara juga bisa semakin besar,” ucapnya.

Ia meyakini bahwa efisiensi penggunaan anggaran dengan meningkatnya penerimaan negara dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan oleh pemerintah.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kehadiran Polri di tengah-tengah masyarakat harus terus didorong sehingga Polri betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat.

“Ini bagian dari bentuk pelayanan institusi Polri terhadap masyarakat dengan berbagai bentuk kegiatan, mulai dari polisi RW, kemudian kunjungan Jumat Curhat, Minggu Kasih, terus kita lanjutkan,” kata Listyo.



Bandung - KABARPROGRESIF.COM Personel Lanud Husein Sastranegara mengutamakan prinsip Safety First dalam mendukung kegiatan penerbangan  penerjunan siswa Terjun Bebas Tempur (TBT) A-56 Skadik 803 Wing 800 Kopasgat, Rabu (06/11/2024). 

Dukungan ini bertujuan untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan latihan.

Kegiatan diawali dengan briefing penerbangan yang dipimpin oleh Kepala Dinas Operasi (Kadisops) Lanud Husein Sastranegara, Letkol Lek Anggoro Budy Mulya, S.S.T., M.I.Pol. 

Dalam arahannya, Kadisops menyampaikan pesan dari Komandan Lanud Husein Sastranegara, Kolonel Pnb Alfian, S.E., M.Han., agar seluruh personel pendukung dan peserta latihan senantiasa mengutamakan keselamatan dengan mengikuti semua prosedur yang telah ditetapkan.

Sebanyak 16 siswa Terjun Bebas Tempur (TBT) melaksanakan latihan taktis terjun payung menggunakan pesawat Casa dengan nomor registrasi A-2105 dari Skadron Udara 4 Lanud Abdulrachman Saleh yang dipiloti oleh Kapten Pnb Adam Nurfadli dan Lettu Pnb Yusuf.

Penerjunan dimulai dari titik muat di Lanud Husein Sastranegara dan berlangsung di dropping zone yang berlokasi di runway Lanud Sulaiman, Margahayu, Bandung.



Bogor - KABARPROGRESIF.COM Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta kepala kejaksaan negeri (Kajari) yang ada di kabupaten/kota seluruh Indonesia untuk membenahi sistem birokrasi yang ada di daerahnya.

Burhanuddin mendorong adanya pembenahan sistem tata kelola birokrasi usai pihak kejaksaan di daerah setelah menangkap pelaku korupsi dan mendakwanya di pengadilan.

"Saya minta para Kajari-kajari, setelah kalian melakukan pemberkasan, kalian melakukan persidangan, setelah keputusan lakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Lakukan perbaikan sistemnya dan sistem-sistem itu jangan sampai terulang," kata Burhanuddin dalam Rapat Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Sentul International Convention Center, Bogor, Kamis (7/11/2024).

Dia menjelaskan bahwa pembenahan sistem itu perlu dilakukan karena kejahatan korupsi yang ada di daerah selalu berulang di setiap waktu. 

Burhanuddin melihat kasus korupsi yang ada di daerah tidak pernah berubah polanya.

"Karena juga, dari tahun ke tahun, korupsi yang terjadi itu-itu saja. Kalau kita mengubah dan memperbaiki sistem yang ada dan itu akan terjadi menjerat kita semua," kata dia.

Burhanuddin mengancam apabila anak buahnya tidak melaksanakan apa yang disampaikannya maka dia mengancam akan memberikan tindakan.

"Kajari-kajari sanggup? Lakukan itu. Dan apabila kalian tidak memperhatikan apa yang saya sampaikan, apa yang saya suruh, kalian saya tindak," kata dia.

Dirinya mengungkapkan jika pernyataannya tak memiliki tendensi atau maksud untuk mencari kesalahan kepala dan pemerintah daerah.

"Kemudian juga ingin kesadaran, teman-teman kita semua terutama teman-teman di daerah bahwa kami bukan mencari kesalahan-kesalahan sehingga teman-teman di daerah menjadi objek kami," katanya.


Narkoba

Koperasi & UMKM

Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Translate

Hukum

Metropolis

Nasional

Pidato Bung Tomo


Hankam

Popular Posts

Blog Archive