Berbagi Pengetahuan Penyelamatan Kapal Selam, Satsel Koarmada II dan Angkatan Laut Rusia Gelar SMEE Discussion

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Masih dalam rangkaian Latihan Bersama (Latma ) ORRUDA 24 Tahun 2024, Satuan Kapal Selam (Satsel) Koarmada II bersama Angkatan Laut Rusia mengadakan Subject Matter Expert Exchange (SMEE) Discussion di Rupat Gedung Bramasta Markas Hiu Kencana Satsel Koarmada II Surabaya ,pada Jumat (8/11). 

Kegiatan ini bertujuan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam bidang operasi kapal selam sehingga mampu memperkuat kerjasama kedua negara.

Hadir sebagai perwakilan dari TNI Angkatan Laut dalam diskusi ini antara lain Komandan Satuan Kapal Selam Koarmada II Kolonel Laut (P) Yulius Azz Zaenal, Kepala Kesehatan TNI Angkatan Laut (Kalakesla) Diskesal Mabesal Kolonel Laut (K) dr. Pudjo Dwi Laksono, serta beberapa komandan kapal selam TNI AL yakni Komandan KRI Cakra (CKA-401) Letkol Laut (P) Asrul Arasad, Komandan KRI Nagapasa (NPS-403) Letkol Laut (P) Joko Arianto, Komandan KRI Ardadedali (ADL-404) Letkol Laut (P) Hendra Siregar, dan Komandan KRI Alugoro (ALG-405) Letkol Laut (P) Muhammad Akbar. 

Sementara dari pihak Angkatan Laut Rusia, diskusi ini dihadiri oleh Wakil Atase Pertahanan Kedutaan Besar Rusia di Indonesia, Lieutenant Colonel Roman; Wakil Komandan Kapal Selam Armada Pasifik Rusia Captain 2nd rank Alexey Lankish, kemudian Komandan Kapal Selam B-588 UFA Andrey Barkov, Komandan Kapal Alatau Supply Vessel, Sivko Dmitry,  serta lima orang perwira staf lainnya.

Dalam diskusi tersebut topik yang dibahas meliputi fasilitas ruang Hyperbaric Chamber dan pedoman pasien Dissub (kapal selam yang mengalami kerusakan), pembaruan ANEP 86, kemampuan penyelamatan kapal selam TNI AL, serta prosedur penyelamatan kapal selam. 

Diskusi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman bersama antara kedua angkatan laut dalam penanganan operasi penyelamatan kapal selam.

Setelah diskusi, delegasi Angkatan Laut Rusia berkesempatan meninjau alat Hyperbaric Chamber HBOT milik TNI AL di Gedung Lakesla. 

Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya mempererat hubungan kerjasama di bidang operasi penyelamatan kapal selam, serta untuk melihat lebih dekat teknologi yang dimiliki TNI AL dalam menangani kondisi darurat kapal selam. 

Indonesia sendiri sejak tahun 1960-an di masa Presiden Soekarno, sudah menjalin kerjasama dengan Rusia terkait pelatihan bagi para pelaut Indonesia yang hendak menjemput dan membawa pulang kapal selam ke tanah air. 

Read More

Korupsi LPEI, 44 Bidang Tanah Senilai Rp200 Miliar Disita KPK

Jakarta - KABARROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita puluhan bidang tanah terkait dugaan rasuah berupa fraud, di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). 

Aset itu ditaksir bernilai ratusan miliar rupiah.

“Disampaikan bahwa sampai saat ini KPK telah melakukan penyitaan aset milik tersangka, sebanyak 44 bidang tanah dan bangunan, yang tidak diagunkan (dijaminkan debitur ke LPEI), dengan total taksiran nilai sebesar kurang lebih Rp200 miliar,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Kamis, 7 November 2024.

Tessa menyebut aset itu belum keseluruhan penyitaan terkait perkara ini. 

Penyidik masih membidik sejumlah kendaraan yang diyakini berkaitan dengan kasus.

“Sementara aset lainnya yang statusnya diagunkan, masih dipelajari lebih lanjut oleh penyidik,” ucap Tessa.

KPK telah menetapkan tersangka dalam kasus dugaan rasuah berupa fraud di LPEI. Total, tujuh orang jadi tersangka.

Status hukum itu diberikan usai KPK menggelar rapat ekspose pada 26 Juli 2024. KPK enggan memerinci nama-nama tersangka sampai penahanan dilakukan.

KPK juga sudah meminta Ditjen Imigrasi Kemenkumham memberikan status pencegahan kepada tujuh orang itu. 

Mereka semua kini tidak bisa ke luar negeri sampai upaya paksa itu dicabut.

Read More

Polres Cimahi Ringkus 5 promotor Judol Via Medsos

Cimahi - KABARPROGRESIF.COM Polres Cimahi meringkus 5 promotor Judi Online (Judol) via media sosial. Mayoritas promotor Judol memeroleh bayaran sebesar Rp450 ribu setiap 15 hari.

Kapolres Cimahi, AKBP Tri Suhartanto mengatakan bahwa, pengungkapan kasus promosi Judol tersebut berawal dari patroli siber yang dilakukan oleh Satgas Asta Cita dan menemukan aktivitas yang diduga promosi Judol di media sosial Instagram.

“Polres Cimahi mengungkap kasus promosi Judol dengan tersangka 5 orang, inisial SN (32) SG (25), NIL (19), DAM (21) dan ADA (25),” kata Tri di Polres Cimahi, Senin (11/11/2024).

Tri mengungkapkan, para tersangka melakukan promosi dengan menyematkan website situs Judol di akun media sosial. Nantinya mereka akan mendapatkan upah sebesar Rp450 ribu setelah 15 hari melakukan promosi.

“Pelaku menggugah postingan baik cerita atau story di akun sosial media di Instagram kemudian disematkanlah link. Sehingga pada saat kita klik story-nya secara otomatis kita akan masuk ke dalam aplikasi Judol. Per 15 hari mereka akan mendapatkan uang ya langsung masuk ke rekening,” ungkapnya.

Dari pemeriksaan polisi, para bandar Judol sengaja merekrut calon promotor yang memiliki akun media sosial dengan pengikut yang banyak.

Perekrut biasanya menggunakan akun palsu untuk menghubungi calon promotor agar tak mudah untuk dilacak.

“Mereka direkrut oleh para bandar ini ya dengan menggunakan DM melalui akun fake. Jadi oleh para bandar ini merekrut mereka yang memang mempunyai follower banyak,” ujarnya.

Para tersangka dijerat dengan pasal 45 ayat 3 Juncto Pasal 27 ayat 2 Undang-undang nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik dengan pidana penjara paling lama 10 tahun.

Read More

Polri Siap Kawal Sejumlah Agenda Nasional pada November 2024, Ini Daftarnya

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Polri akan mengawal sejumlah agenda nasional penting yang berlangsung sepanjang bulan November 2024. 

Berbagai peringatan dan acara besar akan dijaga ketat untuk memastikan kelancaran dan keamanan bagi seluruh masyarakat.

Polri berkomitmen untuk menjaga keamanan dan kelancaran setiap acara besar ini, dengan memperkuat pengamanan dan mengoptimalkan koordinasi dengan berbagai pihak terkait.

Berikut adalah beberapa agenda utama yang akan mendapat perhatian dari Polri, dianatranya:

1. 10 November – Hari Pahlawan Nasional

Hari Pahlawan akan diperingati di seluruh Indonesia untuk menghormati jasa para pahlawan kemerdekaan. Polri akan memastikan pelaksanaan upacara dan kegiatan terkait berjalan aman dan tertib.

2. 11 November – HUT Akademi Militer (AKMIL)

Polri akan mendampingi peringatan Hari Ulang Tahun AKMIL yang melibatkan kalangan militer dan pejabat negara. Pengamanan akan difokuskan pada upacara dan acara yang melibatkan masyarakat luas.

3. 12 November – Hari Kesehatan Nasional

Peringatan Hari Kesehatan Nasional akan melibatkan berbagai kegiatan di seluruh Indonesia. Polri akan membantu pengaturan lalu lintas dan memastikan keamanan acara yang diadakan oleh Kementerian Kesehatan.

l

4. 15 November – HUT Korps Marinir

Polri akan mengamankan rangkaian peringatan HUT Korps Marinir yang digelar oleh TNI AL. Pengamanan akan difokuskan pada upacara dan acara demonstrasi yang melibatkan masyarakat dan aparat militer.

5. 17 November – HUT Artileri Pertahanan Udara (Arhanud)

Hari Ulang Tahun Arhanud pada 17 November juga akan mendapat pengawalan dari Polri, dengan fokus pada pengamanan acara dan kelancaran lalu lintas di sekitar lokasi kegiatan.

6. 18 November – HUT Muhammadiyah

Polri akan mengawal peringatan Hari Ulang Tahun Muhammadiyah, salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, dengan memastikan kegiatan berlangsung aman di tingkat pusat dan daerah.

7. 20 November – Hari Anak Internasional

Pada Hari Anak Internasional, Polri akan berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk menjaga keamanan acara yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak anak.

8. 26 November – HUT SESKOAL

Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (SESKOAL) akan merayakan HUT pada 26 November. Polri akan mengamankan seluruh rangkaian acara yang melibatkan pejabat tinggi militer dan pemerintah.

9. 27 November – Pencoblosan Pilkada 2024

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 27 November akan menjadi agenda besar yang dikawal Polri. Polri akan memastikan proses demokrasi berlangsung aman, damai, dan jujur dengan pengamanan maksimal di setiap TPS.

10. 27 November – HUT Pasukan Gegana Korbrimob Polri

Pada tanggal yang sama, Polri juga akan memperingati HUT Pasukan Gegana Korbrimob Polri, dengan berbagai kegiatan yang akan diawasi untuk memastikan keamanan dan ketertiban.

11. 29 November – HUT Korpri

Peringatan Hari Ulang Tahun Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) pada 29 November akan mendapatkan pengawalan dari Polri untuk memastikan acara yang melibatkan aparatur negara ini berlangsung dengan tertib.

Read More

Jelang Opsrat, Prajurit Yonif 3 Marinir Bersama Australian Defence Force Laksanakan Latihan PJD di Gladak HMAS Adelaide

Sumba - KABARPROGRESIF.COM Menjelang pelaksanaan latihan Operasi Pendaratan Opsrat dalam rangka Latihan Gabungan Bersama (Latgabma) Keris Woomera tahun 2024, prajurit Korps Marinir dalam Hal ini Yonif 3 Marinir dan Australian Defence Force (ADF) melaksanakan Latihan Pertempuran Jarak Dekat (PJD) di dalam Gladak Kapal perang Australia HMAS Adelaide di perairan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur, Sabtu (09/11/2024).

Kegiatan latihan tersebut dilaksanakan untuk memanfaatkan waktu kosong dalam perjalanan menuju Pantai Banongan dalam rangka pelaksanaan Pendaratan Amfibi pada Latgabma Keris Woomera Indonesia - Australia tahun 2024.

Komandan Batalyon Infanteri 3 Marinir menyampaikan bahwa kegiatan latihan tersebut dilaksanakan untuk menjaga dan mengasah Naluri tempur prajurit Yonif 3 Marinir, sehingga selalu siap dalam menghadapi situasi dan kondisi apapun.

Read More

KPK Sebut Korupsi di LPEI Bikin Negara Merugi Rp1 Triliun

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan rasuah berupa fraud, di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). 

Perkara itu disebut membuat negara merugi hingga triliun rupiah.

“Taksiran kerugian negara sekitar Rp1 triliun,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Kamis, 7 November 2024.

Tessa menjelaskan penghitungan total kerugian belum final. Penyidik masih mencari bukti untuk melengkapi berkas, termasuk memastikan hitungan kerugian negara.

Dalam perkembangan perkara ini, KPK telah menyita 44 tanah senilai Rp200 miliar. Ada sejumlah kendaraan yang masih dibidik oleh penyidik.

KPK telah menetapkan tersangka dalam kasus dugaan rasuah berupa fraud di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). 

Total, tujuh orang menyandang status hukum tersebut.

Status hukum itu diberikan usai KPK menggelar rapat ekspose pada 26 Juli 2024. 

KPK enggan memerinci nama-nama tersangka sampai penahanan dilakukan.

KPK juga sudah meminta Ditjen Imigrasi Kemenkumham memberikan status pencegahan kepada tujuh orang itu. 

Mereka semua kini tidak bisa ke luar negeri sampai upaya paksa itu dicabut.

Read More

Kapolri: 262 Juta Jiwa Diselamatkan, Rp31,8 T Bukti Narkoba Diungkap

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkap capaian dalam pemberantasan narkoba yang telah dilakukan Polri dengan barang bukti senilai Rp31,8 triliun sejak 2020 hingga 2024. 

Angka tersebut setara dengan menyelamatkan 262 juta jiwa dari ancaman narkoba.

“Polri terus berkomitmen untuk menindak tegas para pelaku kejahatan narkoba dan mengusut tuntas jaringan narkoba sampai ke akar-akarnya,” ujar Kapolri di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (11/11/24).

Kapolri menegaskan Polri berkomitmen menindak tegas pelaku kejahatan terkait narkoba. Dia mengatakan ada 264.188 orang tersangka yang ditangkap Polri terkait kasus narkoba dalam kurun 2020-2024. Dia juga memaparkan berbagai barang bukti yang telah disita Polri.

“Kalau ini menyebar di masyarakat tentunya ini akan berdampak kepada kurang lebih 262 juta jiwa yang dapat kita selamatkan dari pengaruh dan bahaya narkoba,” ucap Kapolri.

Kapolri mengatakan ada aset sekitar Rp 1,55 triliun yang disita terkait kasus narkoba. Sigit juga memaparkan grand strategy serta roadmap pemberantasan narkoba.

Terdapat rencana jangka pendek, menengah dan panjang. Rencana jangka pendek (1-2 tahun) antara lain berupa penjagaan di kawasan perbatasan, transformasi digital, peningkatan kualitas penyidik hingga memperbanyak kampung bebas narkoba.

“Rencana jangka menengah (3-5 tahun) kita mengembangkan Satgassus narkoba di seluruh polda dan 75% polres. Implementasi sistem analisis dan pemetaan peredaran narkoba di dark web, peningkatan kapasitas labfor untuk menganalisis narkoba jenis baru, perwujudan kampung bebas narkoba dan peningkatan kerja sama internasional,” jelas Kapolri.

Untuk jangka panjang (6-10 tahun), Polri akan memanfaatkan teknologi dalam analisis forensik digital dan pemetaan jaringan, pengembangan satgassus di seluruh Polres, pemantapan kampung bebas narkoba serta pembentukan pusat riset dan pengembangan strategi pemberantasan narkoba.

Terakhir, Polri juga telah menjalin kerja sama dengan sejumlah negara untuk mencegah peredaran gelap narkoba.

Read More

Bertemu Menteri ATR/BPN, Kapolri Dukung Langkah Berantas Mafia Tanah

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerima kunjungan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. Jenderal Sigit membahas perihal kerjasama memberantas mafia tanah.

“Kami akan support penuh dan segera akan kita bentuk satgas bersama untuk mendukung program kebijakan oleh Bapak Menteri ATR,” kata Jenderal Sigit di di Gedung Utama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024).

Jenderal Sigit mendukung penuh langkah Kementerian ATR/BPN yang akan membentuk satgas anti mafia tanah. Termasuk memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat yang tengah bersengketa akibat ulah mafia tanah.

“Tentunya Polri mendukung hal-hal yang sifatnya dalam rangka kegiatan lawful kalau unlawful tentunya kita ada pembahasan khusus ya, yang jelas kalo itu tidak atas nama negara berarti ilegal perlu ada tindakan,” ucap Sigit.

Untuk lebih detail, akan diadakan rapat khusus. Untuk merinci kinerja satgas tersebut dalam penanganan dalam negeri dan luar negeri.

“Namun demikian itu secara khusus akan ada rapat khusus terkait dengan masalah itu karena yang terkait dengan dalam negeri dan luar negeri ya,” tambah dia.

Untuk diketahui, Satgas-Anti Mafia Tanah sendiri sudah pernah dibentuk dengan sinergi tiga pilar antara Kementerian ATR/BPN dengan 2 lembaga aparat penegak hukum, yaitu Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Read More

Cegah Masuknya Imigran Ilegal, Lanal Lhokseumawe Gelar Patroli Rutin

Aceh - KABARPROGRESIF.COM Prajurit Lanal Lhokseumawe melaksanakan patroli laut terpadu untuk mengantisipasi masuknya imigran etnis Rohingya ke perairan Aceh pada Kamis, 7 November 2024. 

Komandan Lanal Lhokseumawe Kolonel Laut (P) Andi Susanto menyatakan, pihaknya berkoordinasi dengan nelayan setempat agar mereka segera melaporkan jika melihat kapal asing mendekat.

Patroli ini melibatkan puluhan prajurit TNI dan sejumlah kapal, dengan pemeriksaan terhadap kapal nelayan guna menggali informasi tentang imigran. 

Patroli dilakukan di wilayah perairan Lhokseumawe hingga Bireun untuk mencegah masuknya pengungsi Rohingya ke Indonesia.

Read More

KPK Berikan Bukti Sahbirin Noor Kabur ke Pengadilan

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor kabur usai ditetapkan sebagai tersangka dalam pengadaan tiga proyek di wilayahnya. 

Bukti atas klaim melarikan diri itu telah diserahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) dalam persidangan praperadilan.

“(Kami serahkan) bukti terkait SHB (Sahbirin Noor) melarikan diri,” kata anggota Tim Jubir KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Kamis, 7 November 2024.

Majelis praperadilan diminta bijak menindaklanjuti bukti itu. Sebab, kata Budi, praperadilan tidak bisa diajukan oleh orang yang tidak diketahui keberadaannya.

“Sehingga tidak dapat mengajukan praperadilan sebagaimna diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2018,” ujar Budi.

KPK juga mengajak masyarakat memantau perkembangan persidangan tersebut. 

Transparansi dalam pengusutan perkara diminta dinomorsatukan.

“KPK mengajak masyarakat untuk terus memantau dan mengikuti perkembangan proses penanganan perkara ini, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pemberantasan korupsi,” ucap Budi.

OTT di Kalsel berkaitan dengan dugaan rasuah pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara. 

KPK menemukan uang Rp12,1 miliar dari upaya paksa tersebut.

KPK menetapkan tujuh tersangka dalam OTT di Kalsel. 

Mereka yakni Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, Kadis PUPR Kalsel Ahmad Solhan, Kabid Cipta Karya Yulianti Erlynah, pengurus Rumah Tahfidz Darussalam Ahmad, Plt Kabag Bagian Rumah Tangga Gubernur Kalsel Agustya Febry Andrean, dan dua pihak swasta Sugeng Wahyudi serta Andi Susanto.

Hanya Paman Birin yang belum ditahan KPK karena tidak tertangkap. Enam sisanya sudah mendekam di rutan yang ditentukan selama 20 hari pertama.

Read More

17 Orang Jadi Tersangka Kasus Judol di Komdigi, Ini Jumlah Uang yang Disita

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM 17 Orang tersangka lainnya lagi terkait kasus judi online di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Kali ini, yang ditangkap diduga merupakan penyetor dan penampung uang

Dua orang yang baru saja ditangkap berinisial MN dan DM. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam, menyebut MN merupakan buronan polisi yang berperan untuk menyetorkan daftar situs judol dan uang. 

Sementara, DM berperan mengumpulkan uang yang diduga berasal dari pemilik situs judol.

“Peran dua tersangka sebagai berikut MN menyetorkan list web dan uang, DM menampung uang hasil kejahatan,” ucapnya Senin (11/11/2024). .

Belum diketahui detail kronologi penangkapan keduanya. Namun demikian, mereka ditangkap lalu dibawa ke Jakarta via Bandara Soekarno-Hatta.

Sita Uang Rp 3,1 M

Dari dua pelaku yang baru ditangkap itu disita barang bukti uang tunai senilai Rp 300 juta serta uang Rp 2,8 miliar yang ada di rekening mereka.

“Tim penyidik berhasil mengamankan antara lain uang cash senilai Rp 300 juta. Dan uang yang tersimpan di dalam rekening senilai Rp 2,8 miliar,” kata Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Wira Satya Triputra, di Bandara Soekarno-Hatta pada Minggu (10/11).

Dua pelaku ditangkap di luar negeri dan tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Minggu (10/11) malam. 

Keduanya lalu dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan pendalaman lebih lanjut.

Wira memastikan pihaknya berkomitmen untuk mengusut kasus tersebut sampai tuntas. 

“Terhadap kasus perjudian ini kami akan lapis dengan pasal pencucian uang,” ucap dia.

Read More

Kadivhumas Tekankan Kualifikasi Mumpuni Jajaran Demi Menginplementasikan Asta Cita Pemerintah

Bogor - KABARPROGRESIF.COM Kadiv Humas Polri Irjen. Pol. Sandi Nugroho memberikan sejumlah penekanan kepada seluruh jajarannya dari jenjang Mabes Polri hingga Bidhumas Polda Jajaran. Hal itu disampaikan dalam Anev Konsolidasi Divisi Humas Polri 2024 yang digelar sebagai langkah gerak cepat Divisi Humas Polri sebagai penjabaran program Presisi Kapolri Jenderal Polisi Drs Listyo Sigit Prabowo,M.Si untuk segera mengimplementasikan Asta Cita Pemerintah Menuju Indonesia Emas 2024.

Menurut Kadiv Humas, sertifikasi yang telah dilakukan bagi jajarannya adalah upaya meningkatkan kualifikasi kehumasan. Sebab, take dipungkiri akan banyak tantangan ke depan yang dihadapi.

Dengan kualifikasi yang mumpuni, ujar Kadiv Humas, upaya mendukung terwujudnya Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan semakin matang dilakukan.

“Selanjutnya, segera implementasikan program asta cita pemerintah melalui kegiatan-kegiatan yang menjadi program prioritas Polri,” ungkap Irjen. Pol. Sandi, Jumat (8/11/24).

Diingatkan Kadiv Humas, sebagai fungsi utama Polri, tugas humas sebagai agen Cooling system adalah mengawali, menyertai, dan mengakhiri seluruh tugas kepolisian. 

Irjen. Pol. Sandi menekankan seluruh jajaran untuk memberikan pelayanan informasi kepada media, masyarakat, dan internal Polri dengan sigap.

“Salah satu yang tidak boleh dilupakan adalah engagement (pemahaman) masyarakat terhadap tugas kepolisian, karena juragan kita adalah rakyat melalui portal Humas Polri dan media official Polri,” jelas Kadiv Humas.

Lebih lanjut ia memastikan bahwa respons cepat harus diberikan untuk memberikan penjelasan kepada media mainstream dan masyarakat demi mencegah hoaks. Pengoptimalan strategi golden hour dan golden minute pun jadi kuncinya.

Tak lupa Irjen. Pol. Sandi mengingatkan bahwa dalam waktu dekat akan ada momentum Pilkada serentak 2024 digelar. 

Menurutnya, kegiatan cooling system akan terus dimasifkan demi mewujudkan Pilkada serentak yang aman, damai, dan jurdil.

“Terus lakukan kegiatan cooling system, kegiatan humanis, dan bhakti kepolisian untuk memberikan kesejukan dan keseimbangan ditengah masyarakat di masa pemilukada serentak,” ujar Kadiv Humas.

Diketahui, sebelumnya dalam Anev Konsolidasi ini, Staf Ahli Kapolri Bidang Media Sosial, Rustika Herlambang mengapresiasi terselenggaranya acara ini.

“Acara hari ini luar biasa saya melihat seluruh atensi Kabid Humas dari berbagai Polda di indonesia. Mereka sangat antusias karena ini bicara mengenai rapor, bagaimana rapor Mabes Polri dalam satu tahun terakhir,” kata Rustika, Kamis (7/11/24).

Ia juga mengapresiasi dari sepanjang tahun 2012 sampai saat ini ada perubahan yang signifikan di kalangan Kabid Humas. Menurutnya, para Kabid Humas Polda se-Indonesia sudah punya kesadaran terhadap bermedia dan bermedia sosial.

“Kita lihat ada peningkatan nilai rapor mereka dari tahun 2015-2024,” katanya.

Dalam acara ini, ia mengingatkan saat ini dunia dan pemerintahan sudah berubah. Sesuatu yang dulu anglenya fokus di satu sisi sekarang mungkin berubah. 

Untuk itu, ia pun memberikan beberapa hal bahwa Polri juga harus berubah.

“Kita harus melihat angle seperti apa strategi komunikasi baru di era Presiden Prabowo. Saya juga mengingatkan teknologi yang semakin hari semakin canggih. Pada saat pembekalan menteri kemarin presiden Prabowo mengingatkan soal Artificial Intelligence (AI) bahwa saya juga mengatakan bahwa Polri juga beradaptasi dengan kekuatan AI,” ucapnya.

Ia pun berharap agar ke depan Polri sebagai salah satu pilar bangsa mampu menerapkan strategi komunikasi dan kinerja yang baik, dengan saling merangkul berbagai pihak, saling bekerja sama dengan berbagai kementerian, lembaga, instansi dan masyarakat.

“Polri harus lebih baik lagi di masa mendatang,” katanya.

Read More