Sabtu, 30 November 2024


Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melakukan pembersihan Alat Peraga Sosialisasi (APS), pasca Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Jumat (29/11). 

Pembersihan ini dilakukan dengan menyisir seluruh sejumlah ruas jalan di Kota Pahlawan.

Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Satpol PP Kota Surabaya, Dwi Hargianto mengatakan, pihaknya telah membagi lokasi pembersihan APS melalui sejumlah zona. 

Di antaranya, di sepanjang kawasan BG Junction sampai Siola, seperti di Jalan Blauran, Jalan Praban, Jalan Genteng Kali, hingga Jalan Tunjungan.

“Lalu kawasan Masjid Al-Falah hingga Gedung Wismilak, selanjutnya di sepanjang jalan Kusuma Bangsa hingga Jalan Ngaglik. Serta, kawasan Jalan Basuki Rahmat hingga depan Tunjungan Plaza,” kata Dwi, Sabtu (40/11).

Tak hanya membersihkan sisa-sisa APS saja, Satpol PP Surabaya juga menyasar banner dan spanduk yang dipasang pada reklame insidentil, maupun yang menempel pada pohon dan tiang listrik. 

“Pembersihan banner-banner yang terpaku di pohon juga kami bersihkan, maupun alat peraga lainnya yang tertinggal di sepanjang pedestrian,” jelasnya.

Selain pembersihan beberapa reklame insidentil, Satpol PP Surabaya juga membersihkan stiker iklan jasa yang menempel pada tembok dan tiang listrik di sepanjang jalan. 

“Untuk stiker iklan-iklan rokok, stiker iklan jasa yang biasa tertempel di tembok, di tiang, maupun di tiang lampu merah, kami bersihkan juga,” imbuhnya.

Karena itu, dengan adanya kerja bakti pembersihan ini, diharapkan dapat meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan sekitar. 

“Seluruh warga Surabaya diharapkan dapat menjaga keindahan dan kebersihan kota. Terlebih pada pemasangan spanduk atau stiker iklan jasa harus sesuai aturan, dan diimbau tidak dipaku di pohon,” pungkasnya.


Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) berencana membuat tanggul laut di pesisir Kota Pahlawan. 

Rencananya, tanggul tersebut bakal dibangun di wilayah pesisir Romokalisari hingga Gunung Anyar, Kota Surabaya.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, pembangunan tanggul laut ini adalah untuk mengantisipasi adanya banjir rob, memberikan kemudahan bagi nelayan pesisir Surabaya untuk bersandar, hingga berguna sebagai pemecah ombak. 

“Tanggul laut ini untuk memecah (ombak) sebenarnya, jadi sehingga tidak sampai ke pesisirnya,” kata Wali Kota Eri, Sabtu (30/11).

Untuk sementara ini, lanjut Wali Kota Eri, Pemkot Surabaya masih menyiapkan konsep tanggul laut yang akan dibangun, setelah itu akan dilakukan penghitungan jumlah anggaran yang akan digunakan untuk pembangunan proyek tersebut. 

Dirinya tidak ingin, jika konsep pembangunan tanggul tersebut akan berpengaruh dengan anggaran pemkot yang sudah direncanakan untuk program lainnya. 

“Pokoknya anggarannya jangan sampai mengganggu (anggaran) untuk kegiatan yang memang sudah kita rencanakan, misalnya program pendidikan dan kesehatan gratis. Apalagi, kan sekarang anggaran pemkot dalam satu tahun ke depan ini ada Rp 1 triliun yang digunakan untuk makan siang gratis, makannya nanti akan ada persiapan-persiapan lagi untuk pencocokan (anggaran) di tahun 2025,” paparnya. 

Wali Kota Eri menjelaskan, Pemkot Surabaya saat ini masih berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait pembangunan tanggul laut. 

Selain itu, ia mengungkapkan, pemkot juga akan melakukan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam pembangunan proyek tersebut.

Alasan, Wali Kota Eri menggunakan cara KPBU karena anggaran yang dikeluarkan lebih murah dan hemat. 

Selain itu, anggaran yang telah disiapkan untuk program lain tidak sampai dialihkan untuk proyek pembuatan tanggul laut. 

“Karena duite gede iku (biaya besar itu) kita juga konsentrasi dahulu, karena tanggul laut itu akan menyedot (banyak) uang ke depannya. Yang kedua kita juga berusaha melakukan KPBU, karena KPBU ini lebih ringan, contoh ketika (mambangun) rumah sakit Rp 500 miliar, daripada setahun Rp 500 miliar hilang, nah ini cukup Rp 100 miliar nyicilnya (per tahun), sehingga yang Rp 400 miliar bisa digunakan untuk yang lainnya,” pungkasnya.

Jumat, 29 November 2024


Banyuwangi - KABARPROGRESIF.COM Kakorlantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan bersama Dirut PT. Jasa Raharja dan Tim Survei kembali melanjutkan pengecekan di Pelabuhan PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang, Banyuwangi, menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) pada Jumat (29/11/2024). 

Dalam perjalanan tersebut, Kakorlantas juga meninjau Rest Area 575 A Ngawi memastikan kesiapan fasilitas, termasuk area parkir bagi para pemudik.

Setibanya di lokasi, Kakorlantas mendapatkan paparan dari Ditlantas Polda Jawa Timur, Ditlantas Polda Bali, serta stakeholder terkait lainnya mengenai persiapan menghadapi libur Nataru di Pelabuhan Ketapang, Pelabuhan Gilimanuk dan Wilayah Bali.

Dalam kesempatan tersebut, Irjen Pol Aan Suhanan menyampaikan bahwa perjalanan yang ditempuh cukup panjang, dimulai dari Merak di ujung barat hingga Ketapang di ujung timur. 

Ketapang dan Gilimanuk menjadi dua titik krusial selama libur Natal dan Tahun Baru, yang memerlukan pengelolaan yang sangat hati-hati dan terencana.

“Dua tahun yang lalu sempat terjadi antrian yang cukup panjang. Walaupun ini akibat dari masalah cuaca, namun tadi juga disampaikan bahwa dengan beberapa perbaikan sarana dan prasarana, kedalaman dermaga sudah dikeruk sehingga permasalahan ketinggian air ini sudah tidak jadi masalah. Penambahan dermaga juga menjadi hal yang positif untuk memperlancar dan mempercepat penarikan kendaraan dari darat ke laut yang akan menyebrang ke Gilimanuk maupun sebaliknya,” ujar Kakorlantas Polri.

Kakorlantas juga menambahkan, untuk mengantisipasi keterlambatan akibat cuaca ekstrem atau volume kendaraan yang meningkat, pihaknya telah menyiapkan rencana kontingensi dan SOP yang sudah disepakati. 

Salah satunya adalah penerapan sistem penundaan (delaying system) dan pemindahan kendaraan ke buffer zone ketika dermaga sudah penuh.

Lebih lanjut, Kakorlantas juga mengungkapkan adanya penambahan tiga kapal yang telah disiapkan untuk memperlancar arus penyeberangan saat libur nataru mendatang.

“Sehingga dengan penambahan ini, bisa mengangkut lebih banyak lagi kendaraan yang akan menuju ke Gilimanuk, begitu pula sebaliknya. Mudah-mudahan dengan kesiapan yang ada saat ini, pengelolaan arus mudik dan arus wisata di libur Nataru ini bisa berjalan dengan baik,” kata Kakorlantas.

Irjen Pol Aan Suhanan juga menekankan pentingnya pengelolaan jalur wisata, khususnya di Jawa Timur dan Bali, dengan sejumlah rekayasa lalu lintas yang telah disiapkan.

“Ada lima titik yang menjadi perhatian kita, sehingga mudah-mudahan arus lalu lintas di jalur wisata tersebut bisa kita kelola dengan baik. Dari teman-teman BPJT sudah menyatakan kesiapan untuk menerima masyarakat yang akan menggunakan jalan tol, kemudian non-tol nasional, serta jalur arteri. Ini juga sudah siap untuk menerima masyarakat selama Nataru ini,” ungkapnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa pihak BPJT telah memastikan bahwa pekerjaan konstruksi jalan tol dan non-tol akan selesai tepat waktu pada 15 Desember mendatang.

“Pekerjaan yang ada di tol maupun non-tol pada 15 Desember itu sudah selesai, tidak ada pekerjaan lagi, sehingga nanti pada arus puncak yang diperkirakan pada 22-23 Desember, seluruh jalan tol maupun non-tol sudah siap,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kakorlantas bersama stakeholder terkait meninjau Pelabuhan Ciwandan dan Pelabuhan Merak, Banten, yang menjadi pintu keluar bagi masyarakat yang akan menyeberang ke Sumatra. 

Kemudian, dilanjutkan pengecekan di Pos Cikopo, Purwakarta, Jawa Barat, Gerbang Tol Kalikangkung Jawa Tengah yang menjadi pintu masuk utama bagi pemudik yang melintasi jalur tol trans-Jawa.

Dalam peninjauan ini, pihaknya bersama stakeholder terkait memastikan bahwa semua fasilitas, mulai dari jalur transportasi, sistem layanan di pelabuhan telah dipersiapkan dengan baik untuk mengantisipasi lonjakan arus lalu lintas yang terjadi pada periode Nataru.



Kudus - KABARPROGRESIF.COM Satgassus Pencegahan Korupsi Polri kembali menggencarkan sosialisasi antikorupsi untuk mencegah terjadinya korupsi. 

Yudi Purnomo Harahap Anggota Satgassus Pencegahan Korupsi Polri menyatakan kepada media bahwa kali ini kegiatan di laksanakan di Lingkungan Peradilan Agama Kudus.

Menurut mantan Penyidik KPK ini kegiatan ini penting untuk memberikan pemahaman terhadap jajaran ASN dan Hakim yang ada di lingkungan peradilan agama kudus untuk mengingatkan agar tidak melakukan perbuatan korupsi seperti menerima suap, memeras, ataupun gratifikasi terkait dengan kewenangan dan jabatan mereka.

Bagi Yudi yang berpengalaman menangani kasus kasus di peradilan mulai pengadilan negeri, pengadilan tinggi, hingga MA, pencegahan merupakan hal penting selain penindakan kasus korupsi agar terciptanya peradilan yang bersih dari korupsi kolusi dan nepotisme.

Ketua Pengadilan Agama Kudus, H. Abdul Halim Muhamad Sholeh, Lc., M.Ec., M.H menyampaikan, bahwa pihaknya mengundang Yudi agar bisa berbagi pengalamannya dalam menangani kasus korupsi serta bagaimana melakukan perbaikan sistem yang baik untuk pencegahan korupsi.

Halim menyampaikan bahwa ia dan jajarannya tegas dan berkomitmen menciptakan peradilan yang bersih dari KKN terutama di lingkungan Peradilan Agama Kudus. 

Kegiatan ini juga mengundang Perwakilan dari Polres, Kejaksaan negeri dan pemerintah kabupaten kudus.

Yudi menegaskan bahwa Polri berkomitmen membantu pemerintah maupun MA dalam upaya pencegahan korupsi sehingga kegiatan seperti ini akan terus digencarkan.



Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin upacara serah terima jabatan (sertijab) Kapolda dan beberapa Pati Polri. 

Kegiatan berlangsung di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jumat (29/11/2024).

“Bapak Kapolri memimpin dua acara, serah terima jabatan Kapolda dan Korps Raport kenaikan pangkat perwira tinggi Polri serta melantik Kapolda Papua Tengah dan Kapolda Papua Barat Daya” kata Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko dalam keterangan tertulis.

Adapun Kapolri memimpin upacara sertijab Kapolda Kalsel, Sahlisosbud Kapolri dan Kapuslitbang Polri. 

Orang nomor satu di Korps Bhayangkara ini juga melantik Kapolda Papua Tengah dan Kapolda Papua Barat Daya.

Adapun nama-nama mereka yang dilantik dan melaksanakan Sertijab sebagai berikut:

– Irjen Winarto jabatan lama Kapolda Kalsel, jabatan baru penugasan pada Badan Intelijen Negara

– Irjen Rosyanto Yudha Hermawan jabatan lama Wakapolda Kalsel, jabatan baru Kapolda Kalsel

– Irjen Iswyoto Agoeng Lesmana Doeta jabatan lama Kapuslitbang Polri, jabatan baru Sahlisosbud Kapolri

– Brigjen FX Surya Kumara jabatan lama Sespuslitbang, jabatan baru Kapuslitbang Polri

– Brigjen Alfred Papare jabatan lama Wakapolda Papua Barat, jabatan baru Kapolda Papua Tengah

– Brigjen Gatot Haribowo jabatan lama Danpasbrimob III Kopsbrimob Polri, jabatan baru Kapolda Papua Barat Daya

Selain melaksanakan sertijab, Kapolri juga memimpin kenaikan pangkat pada 26 Pati Polri yang terdiri dari dua Irjen menjadi Komjen, delapan Brigjen menjadi Irjen dan 16 Kombes ke Brigjen.



Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menggelar upacara korps raport kenaikan pangkat bagi 26 Perwira Tinggi (Pati), Jum’at (29/11). 

Upacara yang berlangsung khidmat ini menjadi momen penting dalam perjalanan karir para perwira tinggi, dengan kenaikan pangkat dari berbagai jenjang, mulai dari Brigjen ke Irjen, Irjen ke Komjen, hingga ke posisi strategis di tubuh Polri.

Dua pejabat tinggi resmi menyandang pangkat Komisaris Jenderal (Komjen) dalam upacara ini:

1. Komjen. Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M. Jabatan baru: Irwasum Polri

2. Komjen. Pol. Prof. Dr. Chryshnanda Dwilaksana, M.Si. Jabatan baru: Kalemdiklat Polri

Delapan perwira tinggi mendapat promosi ke pangkat Inspektur Jenderal (Irjen), di antaranya:

1. Irjen. Pol. Drs. Iswyoto Agoeng Lesmana Doeta, M.Si. Jabatan baru: Sahlisosbud Kapolri

2. Irjen. Pol. Rosyanto Yudha Hermawan, S.H., S.I.K., M.H. Jabatan baru: Kapolda Kalimantan Selatan

3. Irjen. Pol. Dr. Jayadi, S.I.K., M.H. Jabatan baru: Sekretaris Utama BPOM RI

4. Irjen. Pol. Tubagus Ade Hidayat, S.I.K., M.Sos. Jabatan baru: Deputi Bidang Penindakan BPOM RI

5. Irjen. Pol. Cahyono Wibowo, S.H., M.H. Jabatan baru: Kakortastipidkor Polri

Sebanyak 16 pejabat naik ke pangkat Brigadir Jenderal (Brigjen), di antaranya:

1. Brigjen. Pol. Eldi Yudianto, S.H., M.H. Jabatan baru: Dosen Kepolisian Utama TK. II Akpol Lemdiklat Polri

2. Brigjen. Pol. Drs. Yosi Muhamartha Jabatan baru: Wakapolda Papua Barat

3. Brigjen. Pol. Victor Alexander Lateka, S.I.K., M.H. Jabatan baru: Direktur Respon Ancaman Deputi Bidang Intelijen Siber BIN

Karo Penmas Divhumas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, menyampaikan bahwa kenaikan pangkat ini merupakan bentuk penghargaan atas kerja keras, dedikasi, dan prestasi para pejabat tinggi.

“Kenaikan pangkat ini bukan hanya apresiasi atas capaian mereka, tetapi juga tanggung jawab besar yang harus mereka emban di masa depan. Polri terus berkomitmen untuk meningkatkan profesionalisme dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Brigjen Pol. Trunoyudo.

Ia menambahkan, “Kepemimpinan yang baru ini diharapkan mampu menjawab tantangan organisasi Polri dalam menghadapi dinamika masyarakat yang semakin kompleks. Kami percaya, para pejabat yang dilantik ini akan membawa perubahan positif dalam institusi Polri.”

Upacara ditutup dengan penyematan tanda pangkat baru oleh Kapolri kepada para pejabat yang naik pangkat. Suasana haru terlihat ketika keluarga turut menyaksikan momen istimewa ini. 

Dengan kenaikan pangkat ini, Polri optimistis mampu menghadirkan pelayanan yang lebih baik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

“Semoga amanah ini dapat dijalankan dengan penuh integritas, tanggung jawab, dan semangat pengabdian kepada bangsa dan negara,” tutup Brigjen Pol. Trunoyudo.



Magelang - KABARPROGRESIF.COM Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menjadi Inspektur Upacara Wisuda Prajurit Taruna Akademi TNI dan Polri di Lapangan Sapta Marga Akmil, Magelang, Jawa Tengah (Jateng), Jumat (29/11/2024).

Menurut Kapolri, pendidikan dasar integrasi ini merupakan fondasi awal untuk terus memperkuat sinergisitas dan soliditas seluruh personel TNI dan Polri.

“Sebagaimana disampaikan Pak Panglima bahwa pendidikan dasar adalah permulaan kegiatan integrasi. Khususnya dalam pendidikan dasar, pembentukan perwira dan menjadi salah satu upaya untuk terus meningkatkan sinergisitas yang tentunya terus kita bangun,” kata Kapolri.

Pendidikan dasar integrasi ini, kata Sigit, sangat penting serta diperlukan oleh para taruna. Mengingat, Negara Indonesia kedepannya bakal menghadapi tantangan yang semakin kompleks.

Kapolri mengatakan, cita-cita Bangsa Indonesia adalah terus mewujudkan pertumbuhan perekonomian yang tentunya akan bersaing dengan seluruh negara di dunia.

Kapolri menegaskan, untuk mewujudkan hal tersebut, syarat utamanya adalah menjaga stabilitas keamanan, hukum, politik dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Oleh karena itu, TNI-Polri terus berkomitmen menjaga sinergisitas demi terus mempertahankan dan menjaga kedaulatan serta stabilitas kamtibmas dari berbagai macam bentuk ancaman maupun tantangan baik di dalam ataupun luar negeri.

“Itu menjadi komitmen kami bersama Pak Panglima. Membangun integrasi tidak hanya pendidikan taruna saja, tapi juga pendidikan lain, baik Tamtama maupun Bintara. Sehongga di lapangan, TNI-Polri selalu solid bersinergi dalam menghadapi berbagai macam ancaman, tantangan terkait dengan keadaulatan dan keamanan,” papar Kapolri.



Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Satpol PP Surabaya melakukan menyegel sebuah tower telekomunikasi yang tidak berizin, atau tak memiliki surat Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Jumat (29/11).

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Kota Surabaya, Yudistira mengatakan, pihaknya bersama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya, melakukan penyegelan satu tower telekomunikasi di kawasan Jalan Klampis Surabaya.

“Pada giat penyegelan ini, kami lakukan sesuai dengan surat bantuan penertiban yang dilayangkan oleh DPRKPP Kota Surabaya kepada Satpol PP Surabaya,” kata Yudistira.

Sebelum melakukan penyegelan, Yudistira menjelaskan, DPRKPP Kota Surabaya telah mengirimkan surat peringatan pertama, hingga surat peringatan ketiga kepada pemilik tower, namun tidak ada tanggapan. 

“Kami (Satpol PP) juga secara humanis melakukan pemanggilan kepada pemilik tower, tetapi pemilik juga tidak hadir dalam surat pemanggilan tersebut. Selanjutnya selaku pihak penerbit izin, DPRKPP melayangkan surat bantuan penertiban kepada kami untuk melakukan penertiban berupa penyegelan,” jelasnya.

Saat proses penyegelan tersebut, Yudistira melanjutkan bahwa penertiban ini dilakukan karena pemilik tower didapati melanggar Pasal 20 ayat (1) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 114 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Menara Telekomunikasi.

“Selain menempelkan stiker pelanggaran, untuk aliran listrik juga dilakukan pemutusan. Sehingga pada giat ini kami juga turut dibantu oleh pihak PLN,” ungkapnya.

Karena itu, Yudistira menegaskan bahwa Satpol PP Surabaya akan terus melakukan monitoring terhadap tower atau menara yang ada di Kota Surabaya, untuk selanjutnya dilakukan verifikasi perizinan kepada OPD yang berkaitan dengan pemberi izin, yakni DPRKPP Surabaya.

“Kami akan melakukan monitoring, untuk data-data terkait perizinan itu adanya di DPRKPP. Sehingga Satpol PP, setiap monitoring mengumpulkan lokasi-lokasi tower yang berdiri. Setelah itu, dilakukan verifikasi data berupa perizinan kepada pihak DPRKPP, apakah tower tersebut sudah memiliki izin atau belum,” tegasnya.

Ia berharap dengan adanya penyegelan tower tersebut, para pemilik tower yang lain dapat segera mengurus perizinan. 

“Sesegera mungkin pemilik tower mengurus perizinan. Sedangkan, kepada pemilik tower yang dilakukan penyegelan, dapat mengurus dan memberikan klarifikasi terkait perizinannya kepada DPRKPP karena semua prosedur sesuai dengan kebijakan pemberi izin,” pungkasnya.


Magelang - KABARPROGRESIF.COM Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memimpin Wisuda Prabhatar 2024 Akademi Kepolisian dan Akademi TNI di Lapangan Sapta Marga Akademi Militer Magelang, Jumat (29/11/24).

Kapolri dan Panglima TNI bersama-sama menjadi inspektur upacara pada wisuda tersebut.

“Saya mengucapkan selamat kepada 1.104 taruna, terdiri dari 430 Akademi Taruna Angkatan Militer, 200 Akademi Taruna Angkatan Laut, 149 Akademi Taruna Angkatan Udara, dan 325 Bhayangkara Taruna Akademi Kepolisian yang berhasil menyelesaikan pendidikan dasar integratif kemitraan taruna Akademi TNI dan Akademi Kepolisian tahun 2024 dengan baik,” ujar Kapolri.

Ia menyampaikan pendidikan dasar integrasi ini bertujuan untuk mewujudkan sinergitas dan soliditas yang dibentuk sejak pendidikan dasar.

“Hal tersebut sangatlah penting agar kelak para taruna dapat menjadi perwira-perwira muda yang mampu bekerja sama dan bahu membahu dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa serta menyukseskan misi Asta Cita (Presiden Prabowo Subianto),” jelas Kapolri.

Di kesempatan yang sama, Panglima TNI mengucapkan selamat atas keberhasilan para Prajurit Taruna Akademi TNI dan Bhayangkara Taruna Akademi Kepolisian yang telah menyelesaikan pendidikan kurang lebih selama 4 bulan.

Ia menyampaikan pendidikan yang ditempuh ini merupakan tahap awal dari pengabdian sebagai prajurit TNI dan Bhayangkara Polri kepada bangsa dan negara.

“Pendidikan dasar integratif dirancang untuk membentuk Prajurit Taruna Akademi TNI dan Bhayangkara Taruna/i Akademi Kepolisian menjadi individu yang tidak hanya memiliki pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga menanamkan semangat intergrasi antara TNI dan Polri yang menjadi pondasi penting sinergi dan soliditas dalam menjaga keamanan dan pertahanan negara,” ujar Panglima TNI.

Setelah wisuda tersebut, Bhayangkara Taruna Akademi Kepolisian akan kembali ke Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang. Sementara, Prajurit Taruna Akademi TNI tetap menempuh pendidikan selama 3 bulan di Magelang.



Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus berupaya meningkatkan layanan transportasi umum yang terintegrasi. 

Langkah ini bertujuan untuk memudahkan mobilitas masyarakat dan mendukung penggunaan transportasi publik di kota Pahlawan.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan bahwa Pemkot Surabaya telah menyediakan sistem transportasi yang terintegrasi antara rute trunk, feeder, serta moda transportasi lain seperti kereta api dan kapal. 

"Kami berusaha memberikan layanan terbaik untuk mendukung mobilitas masyarakat Kota Surabaya,” kata Wali Kota Eri Cahyadi, Jumat (29/11).

Wali Kota Eri mengungkapkan bahwa hingga 6 November 2024, Pemkot Surabaya telah meluncurkan berbagai jenis transportasi umum. 

Mulai dari 28 unit Suroboyo Bus yang melayani 1 rute, 102 unit Wira-wiri dengan 11 rute dan 17 unit Trans Semanggi dengan 1 rute. 

"Selain itu, ada pula 14 unit Trans Semanggi Bus Listrik yang melayani 1 rute,” jelas dia.

Dalam kurun waktu 2022 hingga 2024, Pemkot Surabaya telah mengalokasikan anggaran Rp235,9 miliar untuk pembiayaan transportasi umum. 

Dengan rincian, Rp68,2 miliar pada 2022, Rp59,4 miliar pada 2023 dan Rp108,3 miliar pada 2024.


Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Hasil survei Kementerian Perhubungan mencatat bakal ada pergerakan 110 juta masyarakat selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Aan Suhanan menyampaikan, sebagian masyarakat akan bergerak ke arah Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Karena itu, Irjen Aan bersama Tim Survei melakukan pengecekan kesiapan jalur secara menyeluruh. 

Tidak hanya Jalan Tol di wilayah Jawa Barat, mereka memeriksa kesiapan Jalan Tol di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Aan menyampaikan, pengecekan itu menjadi bagian dari persiapan Operasi Lilin 2024.

”Hasil survei dari BKP Kementerian Perhubungan menunjukkan bahwa tahun ini ada kenaikan pergerakan masyarakat selama libur Natal dan Tahun Baru sebesar 2,8 persen, dari 107 juta menjadi 110 juta orang. Sebagian besar pergerakan tersebut terjadi di Pulau Jawa, dengan tujuan utama mudik ke Jawa Tengah maupun Jawa Timur,” kata dia, Aan melalui keterangan resmi pada Jumat (29/11/2024),

Tidak hanya itu, Korlantas Polri juga mengantisipasi pergerakan masyarakat ke sejumlah destinasi wisata. 

Apalagi hasil survei yang sama menunjukkan kenaikan pesat minat masyarakat untuk berwisata.

Aan menyampaikan bahwa banyak yang ingin berlibur ke daerah Jogjakarta, Semarang, dan beberapa destinasi wisata lainnya.

“Itu perlu kita antisipasi,” kata dia.



Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama Ombudsman Republik Indonesia (RI) melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) tentang "Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemkot Surabaya" di Ruang Kerja Wali Kota, Jumat (29/11). 

Kerjasama ini merupakan komitmen dalam mewujudkan pemerintahan anti maladministrasi.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan bahwa kerjasama ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan publik dalam hal keterbukaan dan transparansi. 

Wali Kota Eri Cahyadi berkeinginan lewat MoU yang telah dilakukan bersama Ombudsman RI dapat menghindarkan Kota Surabaya dari layanan yang bersifat maladministrasi.

"Hari ini kita kedatangan langsung Ketua Ombudman RI, Mokhammad Najih untuk melakukan MoU. Kami melakukan kerjasama ini supaya bisa dibimbing dalam mewujudkan pelayanan publik transparan dan lebih baik kedepannya," kata Najih.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Eri Cahyadi meminta saran kepada pihak Ombudsman RI terkait maladministrasi yang kerap terjadi di Kota Surabaya, salah satunya adalah perizinan surat tanah. 

"Jadi di Surabaya ini banyak kejadian orang yang tidak memiliki riwayat dalam surat tanah tapi meminta untuk melihat catatan kretek di kelurahan atau kecamatan. Ini saya meminta arahan bagaimana sebaiknya, karena pelayanan yang baik juga harus menjaga hak orang lain," terang Wali Kota Eri Cahyadi.

Setelah membicarakan hal tersebut, kedua belah pihak pun bersepakat bahwa layanan publik yang baik juga harus menegakkan aturan dan menjaga hak orang lain. 

"Ketika orang tersebut memang tidak berhak meminta hal tersebut tentu akan kami tolak dan arahkan," ungkap Wali Kota Eri Cahyadi.

Terkait layanan perizinan surat tanah, Wali Kota Eri Cahyadi mengaku akan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat. 

Bahkan, dalam waktu dekat Ia meminta jajaran Camat dan Lurah untuk membuat pengumuman bagaimana tata cara mengurus perizinan mengenai pertanahan.

"Karena biasanya untuk surat tanah semuanya minta dilayani padahal belum tentu ada dalam riwayat tanah. Berarti hal tersebut kurang sosialisasi dan terus kami lakukan," imbuhnya.

Ia berharap, lewat kerjasama yang dilakukan pelayanan publik di Kota Pahlawan bisa jauh lebih baik dan bisa menjangkau masyarakat secara menyeluruh. 

"Semoga kedepannya layanan publik semakin baik, terbuka, tranparans tapi tetap menjaga hak orang lain," harap Wali Kota Eri Cahyadi.

Sementara itu, Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih menambahkan, kerjasama yang dilakukan dalam rangka menjaga komitmen Pemkot Surabaya untuk terus menjaga dan meningkatkan layanan publik kepada masyarakat.

"Tindaklanjut dari kerjasama ini adalah mewujudkan pemerintahan yang anti maladministrasi. Ketika hal ini terwujud maka sebuah pemerintahan akan terjaga dari korupsi atau hal lain yang berlawanan dengan hukum," kata Najih.

Disisi lain, Mokhammad Najih juga mengapresiasi komitmen dan langkah untuk meningkatkan pelayanan publik di lingkup Pemkot Surabaya.

"Hal ini terbukti dari pencapaian Kota Surabaya yang masuk 10 besar kota di Indonesia kategori pelayanan advance. Artinya sudah bagus dan harus terus ditingkatkan," pungkasnya.

Narkoba

Koperasi & UMKM

Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Translate

Hukum

Metropolis

Nasional

Pidato Bung Tomo


Hankam

Popular Posts

Blog Archive