Penghargaan Kapolda Sumut untuk Personel Polri yang Tunjukkan Dedikasi Luar Biasa

Medan - KABARPROGRESIF.COM Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, S.I.K., M.H., memberikan penghargaan kepada sejumlah personel atas dedikasi dan aksi kemanusiaan mereka saat menghadapi bencana banjir. Upacara penghargaan tersebut berlangsung pada apel pagi di Lapangan Apel Mapolda Sumut, Senin (2/12/2024).

Penghargaan berupa Pin Emas Kapolri dan piagam Kapolda diberikan sebagai apresiasi atas keberanian dan profesionalisme para personel yang sigap membantu masyarakat dalam situasi darurat.

Dalam amanatnya, Kapolda Sumut mengungkapkan rasa bangga dan terima kasihnya kepada para personel yang telah bertindak melampaui panggilan tugas. 

“Tindakan mereka bukan hanya mencerminkan profesionalisme, tetapi juga menggambarkan nilai kemanusiaan yang tinggi. Keberanian dan dedikasi seperti ini menjadi teladan bagi seluruh anggota Polri,” ujar Irjen Pol Whisnu.

Salah satu aksi heroik yang mendapatkan sorotan adalah penyelamatan seorang lansia di Kecamatan Batang Kuis oleh Briptu Johannes Abdi Negoro Sibarani, yang berhasil mengevakuasi korban dari area sulit dijangkau meski medan penuh risiko.

Selain itu, penghargaan Pin Emas Kapolri diberikan kepada Kompol Pandu Winata, S.I.K., M.H., atas kontribusinya yang luar biasa dalam bidang operasional hingga meraih apresiasi tingkat nasional dan internasional. 

Kompol Selvintriansih, S.I.K., M.H., turut menerima penghargaan atas aksinya mengevakuasi bayi dan ibunya yang terjebak banjir di Kecamatan Medan Maimun.

Sementara itu, empat personel lainnya, yakni Brigpol Muhammad Haris Fadilah Batubara, Bripda Otniel Melious Santosa, Bharada Tommy Raimundus Lumbanraja, dan Bharada Rendika Tri Agung Lubis, mendapat apresiasi atas keberanian mereka dalam mengevakuasi ibu hamil dari lokasi banjir yang berbahaya.

Pemberian penghargaan ini menjadi suatu hal penting untuk mengingatkan seluruh jajaran Polri bahwa tugas kepolisian tidak hanya terbatas pada penegakan hukum, tetapi juga mencakup aksi kemanusiaan yang membawa perubahan nyata bagi masyarakat.

Read More

Satgas Yonif 503 Kostrad Blusukan Berikan Layanan Kesehatan Ke Rumah Warga

Nduga - KABARPROGRESIF.COM Tim kesehatan Pos Batas Batu Satgas Pamtas Mobile RI-PNG Yonif 503/Mayangkara mendatangi rumah warga di Kampung Mumugu, Distrik Krepkuri, Kabupaten Nduga, untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada Mama Sinna yang sakit malaria. Kamis (28/11/2024).

Tindakan cepat dilakukan setelah menerima laporan warga. Tim kesehatan memberikan obat anti-malaria dan penurun demam, sehingga kondisi Mama Sinna berangsur membaik. "Terima kasih, Pak TNI, saya tidak menggigil lagi," ucapnya.

Kegiatan ini memperkuat kepercayaan masyarakat setempat terhadap Satgas Yonif 503/Mayangkara, sekaligus mempererat komunikasi sosial dengan warga untuk membantu mengatasi berbagai keluhan kesehatan secara cepat dan efektif.

Read More

Korupsi Fasilitas Pengolahan Karet Kementan, Negara Rugi Rp75 Miliar

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan kasus dugaan rasuah pengadaan barang dan jasa sarana fasilitas pengolahan karet di Kementerian Pertanian (Kementan) bukan kategori suap dan gratifikasi. 

Negara merugi puluhan miliar rupiah gegara kelakuan kotor itu.

"Kerugian negara Rp75 miliar," kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, melalui keterangan tertulis, Senin, 2 Desember 2024.

Sebanyak 8 orang sudah dicegah ke luar negeri dalam perkara itu. Tessa menegaskan kasus rasuah ini bukan pengembangan perkara.

"Awal mulanya adanya aduan masyarakat," ujar Tessa.

Sebelumnya, KPK kembali membuka penyidikan kasus dugaan rasuah di Kementan. Perkaranya berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa sarana fasilitas pengolahan karet.

“Ya betul jadi kami saat ini juga sedang menangani perkara terkait pengadaan, saya namanya lupa ya, tapi asam yang digunakan untuk mengentalkan karet,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Jakarta, Jumat, 29 November 2024.

Asep enggan memerinci perkaranya. Tapi, dia menjelaskan bahwa pengolahan karet yang dipermasalahkan biasa dijadikan produk sampingan pembuatan pupuk.

“Namanya ada, untuk mengentalkan karet. Itu merupakan produk sampingan dari pembuatan pupuk,” ucap Asep.

Menurut Asep, produk sampingan pupuk ini nantinya disalurkan kepada petani. Modus rasuahnya berupa penggelembungan dana.

Read More

Hendak Tawuran, 17 Remaja Diamankan Polsek Tawangharjo Polres Grobogan

Grobogan - KABARPROGRESIF.COM Diduga hendak melakukan tawuran, sebanyak 17 remaja diamankan Polsek Tawangharjo Polres Grobogan di Desa Mayahan pada Minggu (1/12/2024) dini hari.

Kapolsek Tawangharjo Polres Grobogan Kompol Umbarwati menjelaskan, peristiwa tersebut berawal saat petugas kepolisian mendapatkan informasi dari warga tentang adanya sekelompok remaja yang berjumlah sekitar 25 orang yang beriringan dan berboncengan sepeda motor yang diduga hendak melakukan tawuran.

Mendapat informasi tersebut, petugas kepolisian dari Polsek Tawangharjo Polres Grobogan kemudian mendatangi lokasi.

“Saat akan diamankan, sebagian remaja berhasil melarikan diri. Dan sebagian lagi berhasil diamankan,” ujar Kapolsek Tawangharjo Polres Grobogan pada Senin (2/12/2024).

Dari keterangan para remaja tersebut, mereka membenarkan bahwa akan melakukan tawuran dengan salah satu sekolah di Grobogan. 

Namun, aksi tersebut tak jadi dilakukan dan mereka berkumpul di Desa Mayahan, Tawangharjo.

Salah satu remaja tersebut, diketahui membawa sebuah senjata tajam jenis celurit yang sebelumnya telah dibuang di semak-semak.

“Senjata tajam yang dibuang tersebut berhasil ditemukan,” ungkap Kompol Umbarwati.

Ke 17 remaja tersebut termasuk pemilik senjata tajam jenis celurit, kemudian diamankan dan dibawa ke Polsek Tawangharjo Polres Grobogan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Polsek Tawangharjo Polres Grobogan kemudian melakukan pemanggilan terhadap orang tua masing-masing anak yang juga didampingi oleh perangkat Desa.

“Anak-anak itu akan kami bina agar tidak mengulangi perbuatannya. Mereka kami kenakan wajib lapor dan datang setiap hari Senin dan Kamis, usai sekolah,” ungkap Kapolsek Tawangharjo Polres Grobogan.

Kompol Umbarwati menyampaikan, untuk pemilik senjata tajam bakal dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 UU Darurat No 12 tahun 1951.

“Ancaman hukumannya pidana penjara paling lama 10 tahun,” pungkas Kompol Umbarwati.

Read More

Pemkot Malang Dapat Laporan Banyak Anak Kecanduan Judi Online

Malang - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Malang baru-baru ini menerima laporan terkait banyaknya anak-anak yang kecanduan judi online (judol) di Kota Malang, Jawa Timur. 

Laporan itu saat ini tengah ditelusuri untuk segera ditindaklanjuti.

"Memang sudah saya dengar laporannya. Tapi karena ini kasus anak, jadi ada beberapa yang tidak bisa saya sampaikan," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, Erik Setyo Santoso, Senin, 2 Desember 2024.

Erik menegaskan laporan-laporan itu bakal ditanggapi serius oleh Pemkot Malang. Ia pun meminta kepada para orang tua untuk bisa lebih menjaga anak-anak mereka agar tidak terjerumus ke lingkaran judi online.

Pergaulan bebas disebut menjadi salah satu penyebab anak-anak mudah terjerumus ke judi online. 

Oleh karena itu, Pemkot Malang menggandeng sejumlah pihak untuk penanganan judi online di kalangan anak-anak. 

"Saya telah meminta kepala dinas pendidikan dan kebudayaan menaruh perhatian serius terhadap isu ini. Lingkungan sekolah juga memiliki andil untuk melindungi anak-anak dari bahaya apapun, termasuk judol," jelasnya.

Sementara Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Malang, Joko Nunang, mengaku pihaknya juga telah menerima laporan adanya anak-anak yang terjangkit judi online. 

Hal itu karena judi online yang mudah diakses anak-anak.

"Walaupun laporan tidak resmi, memang saya telah mendengar itu. Judi online, tidak hanya orang dewasa saja saat ini. Anak SMP dan SMA bertaruh di sana," ungkapnya.

Joko pun juga membenarkan apa yang telah disampaikan Sekda Kota Malang. Menurutnya, kolaborasi penting dilakukan, karena akses yang diberikan untuk masuk ke judi online memang sangat mudah. 

"Jadi apa yang disampaikan pak Sekda itu benar, anak-anak sudah judi online di Kota Malang. Kita harus bekerjasama agar ini tidak meluas," ujarnya.

Read More

Kompolnas Tak Sepakat Polri di Bawah TNI

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Choirul Anam menyatakan tak setuju terhadap usulan menempatkan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah Tentara Nasional Indonesia (TNI). 

Menurutnya, hal itu bertentangan dengan semangat reformasi dan melupakan sejarah kelam masa lalu.

“Salah satu hasil penting dari reformasi adalah pemisahan antara lembaga yang bertanggung jawab atas pertahanan dan lembaga yang mengelola keamanan dalam negeri serta penegakan hukum,” kata Anam saat dikonfirmasi, Senin, 2 Desember 2024.

Anam mengatakan TNI fokus pada ancaman eksternal. Sedangkan, Polri bertanggung jawab pada keamanan domestik.

"Maka, ada pemisahan yang jelas antara keduanya,” ujar Anam.

Dia menegaskan bahwa wacana untuk mengembalikan Polri di bawah TNI merupakan langkah mundur yang mengkhianati agenda reformasi. 

Menurutnya, Indonesia punya sejarah panjang dan kelam di masa Orde Baru.

"Reformasi lahir untuk mengatasi itu. Jadi, jika ada gagasan seperti ini, itu jelas bertentangan dengan semangat reformasi,” tegasnya.

Anam juga menyoroti pentingnya menjaga profesionalisme, baik di tubuh TNI maupun Polri sebagai bagian dari kedewasaan negara. 

Dia menyebut, profesionalitas masing-masing institusi adalah fondasi untuk melayani masyarakat dengan baik dan menjaga stabilitas negara.

“Memastikan profesionalisme di tubuh TNI dan Polri adalah pekerjaan besar yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Itu adalah kepentingan seluruh bangsa, bukan hanya institusi terkait. Ada banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan untuk memastikan keduanya semakin profesional,” tutur mantan Komisioner Komnas HAM itu.

Anam mengakui bahwa meskipun tantangan masih ada, kemajuan dalam meningkatkan profesionalisme TNI dan Polri terus terlihat. 

Hal ini, menurutnya, menjadi landasan untuk meyakini bahwa pemisahan fungsi antara kedua lembaga itu harus tetap dipertahankan.

“Jika ide untuk menempatkan Polri di bawah TNI kembali diusulkan, itu sama saja mengabaikan agenda reformasi yang telah dicapai. Langkah kita ke depan adalah memperkuat profesionalisme masing-masing institusi, bukan malah mencampuradukkan fungsi dan wewenang,” jelas dia.

Usulan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atau TNI disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus. Deddy menyebut mempertimbangkan usulan Polri di bawah Kemendagri agar tidak ada intervensi di ajang Pemilu.

"Perlu diketahui bahwa kami sudah mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali di bawah kendali Panglima TNI atau agar Kepolisian Republik Indonesia dikembalikan ke bawah Kementerian Dalam Negeri, kata Deddy dalam konferensi pers terkait pelaksanaan dan temuan Pilkada Serentak 2024 di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 28 November 2024.

Read More

Instansi Maritim Situbondo Beri Kejutan Tumpeng Ultah HUT Korps Polairud ke 74

Situbondo - KABARPROGRESIF.COM Sinergisitas dan kekompakan TNI-Polri dan Instansi Maritim begitu terasa di Kabupaten Situbondo, hal ini terlihat pada saat Hari Ulang Tahun Korps Polairud, Instansi Maritim Situbondo memberikan kejutan ucapan selamat ulang tahun kepada Satpolairud Polres Situbondo.

Bertempat di pangkalan Kapal Polisi Pelabuhan Kecamatan Mangaran Situbondo, Kasat Polairud AKP Gede Sukarmadiyasa, S.H.,M.H. mendapat kejutan tumpeng ucapan HUT Korps Polairud ke 74 dari instansi maritim di Situbondo, Senin (2/12/2024).

Hadir dalam acara tersebut, Kepala KSOP Kelas IV Panarukan diwakili Kepala TU, Kepala KSOP Panarukan Wilker Kalbut, Kepala

KSOP Wilker Jangkar, Danpos AL Jangkar, Danpos AL Panarukan, Perwakilan BPTD Jatim Pelabuhan Jangkar, dan Perwakilan Balai Karantina dan Kesehatan Pelabuhan Panarukan.

Mewakili Instansi Maritim Situbondo, Danpos AL Jangkar Letda Mar. Priyo Budi menyampaikan memang sengaja datang bersama-sama instansi maritim lainnya untuk memberikan surprise dalam rangka mengucapkan selamat ulang tahun untuk Korps Polairud yang ke-74.

“Kami bersama-sama datang dalam rangka memberikan ucapan selamat kepada Satpolairud Polres Situbondo yang merayakan ulang tahun Korps Polairud. Tumpeng yang kami bawa ini untuk dimakan bersama-sama sebagai wujud sinergitas Instansi Maritim di Situbondo” ucapnya.

Sementara itu Kasat Polairud AKP Gede Sukarmadiyasa juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua Instansi Maritim yang telah memberikan kejutan di hari Korps Polairud yang ke-74 tahun ini.

“Terima kasih semuanya atas kejutan tumpeng istimewa ini, semoga kebersamaan dan sinergisitas Instansi Maritim Situbondo dalam menjaga situasi kamtibmas tetap aman kondusif khususnya diwilayah perairan Situbondo” ungkapnya.

Read More

Pangkoarmada I Laksanakan Kunjungan Kerja Ke Lantamal I Belawan

Tanjungpinang - KABARPROGRESIF.COM Panglima Komando Armada I Laksamana Muda TNI Dr. Yoos Suryono H, M.Tr.(Han)., M.Tr.Opsla. didampingi Danguskamla Koarmada I Laksamana Pertama TNI Anung Sutanto melaksanakan kunjungan kerja ke Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) I Belawan dalam rangka menerima paparan kesiapan pelaksanaan Patroli Koordinasi (Patkor) Indindo-24 di Ruang Rapat Mako Lantamal I. Tanjungpinang. Jumat 29 November 2024.

Paparan disampaikan oleh Komandan Lanal Sabang Kolonel Laut (P) Gita Muharam, M.Sc. yang memberikan rincian tentang rencana operasi, strategi, serta kesiapan personel dalam menjalankan tugas bersama Indonesia dan India untuk menjaga keamanan kawasan perairan.

Setelah paparan berlangsung, Pangkoarmada I beserta jajaran melanjutkan kegiatan dengan mengikuti doa bersama dalam rangka menyambut Hari Armada Republik Indonesia yang akan dilaksanakan pada 5 Desember mendatang.

Read More

KPK Cegah 8 Orang Terkait Kasus Korupsi Fasilitas Pengolahan Karet di Kementan

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyidik dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa sarana fasilitas pengolahan karet di Kementerian Pertanian (Kementan). 

Sejumlah orang terkait perkara ini telah dicegah bepergian ke luar negeri.

"Ada yang dicegah, ada delapan orang," kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Senin, 2 Desember 2024.

Tessa enggan memerinci nama-nama orang yang telah dilarang ke luar negeri. Biasanya, pencegahan berlaku selama enam bulan dan bisa ditambah jika dibutuhkan.

KPK memastikan terus mencari bukti untuk menyelesaikan perkara ini. Sejumlah lokasi sudah digeledah penyidik.

"(Sudah) ada giat geledah," ucap Tessa.

Sebelumnya, KPK kembali membuka penyidikan kasus dugaan korupsi di Kementan. 

Perkaranya berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa sarana fasilitas pengolahan karet.

“Ya betul jadi kami saat ini juga sedang menangani perkara terkait pengadaan, saya namanya lupa ya, tapi asam yang digunakan untuk mengentalkan karet,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Jakarta, Jumat, 29 November 2024.

Asep enggan memerinci perkaranya. Tapi, dia menjelaskan bahwa pengolahan karet yang dipermasalahkan biasa dijadikan produk sampingan pembuatan pupuk.

“Namanya ada, untuk mengentalkan karet. Itu merupakan produk sampingan dari pembuatan pupuk,” ucap Asep.

Menurut Asep, produk sampingan pupuk ini nantinya disalurkan kepada petani. Modus korupsinya berupa penggelembungan dana.

Read More

Polres Lumajang Ungkap Kasus Pembunuhan di Ranuyoso, Motif Dendam Akibat Cekcok

Lumajang - KABARPROGRESIF.COM Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Lumajang berhasil mengungkap kasus pembunuhan yang terjadi di desa Wates Kulon, kecamatan Ranuyoso, kabupaten Lumajang pada Senin (25/11/2024). 

Pelaku, SHR, berhasil ditangkap setelah melakukan aksi kejinya dengan motif dendam akibat cekcok.

Kasubsi Pidm Sihumas Polres Lumajang, S.H, Ipda Sugiarto, saat dikonfirmasi membenarkan peristiwa tersebut.

Menurutnya, peristiwa bermula dari cekcok antara pelaku dan korban yang berpapasan di jalan perkampungan. Cekcok tersebut kemudian berujung pada dendam yang disimpan oleh pelaku.

“Pelaku merasa sakit hati karena cekcok dengan korban. Setelah itu, pelaku pulang dan mengambil senjata tajam jenis clurit. Kemudian, ia kembali ke lokasi kejadian dan menyerang korban hingga tewas,” ujar Ipda Sugiarto, Senin (2/12/2024).

Korban, Munaryo, mengalami luka bacok pada bagian kepala, tangan, dan kaki akibat serangan pelaku. 

Akibat luka tersebut, korban meninggal dunia di tempat kejadian.

“Pelaku berhasil kita amankan di desa Penawungan, kecamatan Ranuyoso. Saat ini, pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolres Lumajang,” tambah Ipda Sugiarto.

Barang bukti yang diamankan 1 bilah senjata tajam jenis clurit, 1 buah sarung clurit, sepasang sandal slop kulit, 1 buah topi, sepasang sandal warna hijau dan 1 buah palu besi.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.

Ipda Sugiarto mengimbau kepada masyarakat untuk selalu menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. 

Jika terjadi permasalahan, diharapkan untuk diselesaikan secara musyawarah mufakat dan tidak bertindak secara emosional.

“Kami mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah terpancing emosi dan selalu menjaga kerukunan antar sesama,” pungkas Ipda Sugiarto.

Read More

KPU Surabaya Target Rekapitulasi Suara Pilkada Serentak Tuntas Tiga Hari

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya menargetkan pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pilkada tuntas dalam tiga hari. 

Baik rekapitulasi suara untuk Pilkada dan Pilgub Jawa Timur 2024.

"Harapannya sudah selesai sebelum target, karena mungkin tanggal 4 Desember kita tinggal pencermatan akhir," kata Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kota Surabaya, Bakron Hadi, Senin, 2 Desember 2024.

Bakron mengatakan rekapitulasi suara Pilkada serentak tingkat kota mulai digelar dan terbuka untuk umum tanggal 2 hingga 4 Desember 2024. 

Rencananya ada sekitar 18 kecamatan yang akan mengikuti rapat pleno rekapitulasi suara tersebut.

"Sementara ini yang sudah selesai adalah Kecamatan Tambaksari, lalu Kecamatan Pabean Cantikan, dan Kecamatan Benowo," jelasnya.

Kata Bakron, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sudah diminta untuk teliti saat perekapan suara berjenjang untuk menghemat waktu. Harapannya, pada hari terakhir tinggal pencermatan saja oleh semua PPK.

"Jadi, kita memberikan perhatian yang sama karena prosesnya sama sejak awal, dan kita sudah melakukan mitigasi," katanya.

Diketahui, sesuai PKPU Nomor 18 Tahun 2024, jadwal penerimaan hasil penghitungan suara tingkat TPS ke kecamatan terakhit pada Sabtu, 30 November 2024. 

Sementara rekapitulasi langsung dimulai ketika diterima sampai batas akhir, termasuk dikirim ke tingkat kota pada Selasa, 3 Desember 2024. 

Kemudian rekapitulasi tingkat kota terakhir maksimal pada Jumat, 6 Desember 2024. Selanjutnya pengumuman rekapitulasi suara terakhir tingkat kota pada Kamis, 12 Desember 2024.

Read More

Menag Sebut Fasilitas Pendidikan di Madrasah Banyak yang Tak Layak

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Menteri Agama Nasaruddin Umar curhat banyak sekolah keagamaan yang memiliki fasilitas pendidikan yang tidak layak. 

Hal itu ia sampaikan dihadapan Komite III DPD RI. Ia pun berharap adanya kerja sama dari semua stakeholder untuk memperhatikan hal tersebut.

"Sekaligus kami curhat semoga suara bapak mewakili terdengar sehingga ada solusi yang adil," kata Nasaruddin dalam rapat kerja dengan Komite III DPD RI di Senayan, Jakarta, Senin, 2 Desember 2024.

Ia mengilustrasikan, sesama anak bangsa yang satu dapat belajar di sekolah dari tanah negara, bangunan dari negara, buku hingga guru disediakan oleh negNamun

Namun di satu sisi ada madrasah, pondok pesantren, atau sekolah keagamaan yang lain dengan fasilitas tidak sebagus dari sekolah pada umumnya.

"Atapnya bolong-bolong, hanya 1 guru mengajar 100 orang misalnya, padahal sama-sama anak bangsa. Jadi ada semacam perbedaan, maka Presiden RI beliau ingin menatap Indonesia lebih berkeadilan," ungkapnya.

Ia meminta anggota DPD membandingkan anggaran yang diberikan kepada penyelenggara pendidikan di luar pendidikan keagamaan. Ia mengatakan anggaran di tingkat madrasah minim, padahal memiliki prestasi yang besar.

Dalam rangka program hasil terbaik cepat (PHTC) salah satunya untuk merevalitasi sarana dan prasarana madrasah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan infrastruktur pendidikan melalui renovasi pada 881 madrasah pada 2024, digitalisasi di 200 madrasah, dan renovasi 2.120 madrasah di 2025.

"Kita bersyukur ada keyakinan dan usulan (anggota dewan) adanya menyuarakan suara masyarakat bahwa ada diskriminasi penganggaran sama-sama anak bangsa sehingga ada perhatian pemerintah," pungkasnya.

Read More