Polda Metro Jaya Pastikan Kasus Firli Bahuri Tak Disetop

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Polisi memastikan kasus dugaan penerimaan, suap, dan pemerasan oleh mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri terus berjalan. 

Hal ini merespons permintaan penghentian kasus dari kubu Firli beberapa waktu lalu.

"Silakan penasihat hukum/pengacara FB menyampaikan hal tersebut, namun secara tegas saya sampaikan dan pastikan bahwa penyidikan atas penanganan perkara aquo tetap berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel," kata Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak saat dikonfirmasi, Senin, 2 Desember 2024.

Sebelumnya, pengacara Firli Bahuri, Ian Iskandar meminta Polda Metro Jaya menghentikan kasus yang menjerat kliennya. 

Permintaan ini disampaikan dalam surat yang diserahkan ke Polda Metro Jaya pada Kamis, 28 November 2024.

Sejatinya, ada dua surat yang ia sampaikan ke Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto. Salah satu isi surat itu meminta menghentikan kasus tersebut.

"Iya, sama isinya surat bahwa kami berharap pihak Polda Metro menghentikan perkara ini," kata Ian di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 28 November 2024.

Sebelumnya, Firli diagendakan menjalani pemeriksaan di ruang riksa Lantai 6 Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 28 November 2024 pukul 10.00 WIB. 

Pemeriksaan ini untuk melengkapi berkas perkara Firli. Pasalnya, berkas Firli tak kunjung P-21 atau lengkap meski kasus sudah 1 tahun berlalu.

Namun, dia mangkir. Firli ogah datang karena menilai kasusnya telah terkatung-katung setahun. 

Mulai dari bolak baliknya berkas perkara dari penyidik ke pihak Kejaksaan dan belum ditemukannya alat bukti secara materil.

Firli Bahuri ditetapkan sebagai tersangka kasus penerimaan gratifikasi, suap, dan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) pada Kamis, 23 November 2023. Dia tidak ditahan, namun dicegah dan tangkal (cekal) ke luar negeri.

Firli dijerat Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf B, atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 KUHP. Dengan hukuman penjara seumur hidup.

Read More

Polisi Masih Buru 4 DPO Judol Oknum Komdigi

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Lagi-lagi dua tersangka kasus judi online (judol) yang melibatkan pegawai Kementerian komunikasi dan digital yang berhasil ditangkap. 

Total polisi sudah menetapkan 26 tersangka 10 di antaranya merupakan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Dua tersangka baru kasus judi online yang melibatkan pegawai Komdigi kembali ditangkap tim operasional Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya. 

Dua tersangka berinisial AA dan F adalah pemilik website judi online dan terlibat tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Tersangka AA diduga berperan melakukan pencucian uang dari hasil operasional situs judi online sementara tersangka F sebagai agen yang mengelola 40 situs judi online. 

Penyidik juga mengamankan barang bukti uang tunai dari berbagai mata uang senilai Rp1,4 miliar, 2 unit handphone, dan 9 buku tabungan.

“Polisi juga telah menangkap dua tersangka lainnya. Yang pertama inisialnya AA perannya melakukan tindak pidana pencucian uang tersangka AA ditangkap Selasa, 26 November 2024. Kemudian yang kedua adalah tersangka F, alias W, alias A, perannya adalah sebagai agen 40 website judi online,” kata Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, Senin, 2 Desember 2024.

Dengan penangkapan ini total tersangka dalam kasus judi online yang melibatkan pegawai Komdigi mencapai 26 orang. 

10 tersangka di antaranya adalah pegawai Komdigi.

Polisi juga masih memburu empat tersangka lain yang masuk DPO yakni J, JH, F, dan C yang berperan sebagai agen pencari situs judi online. 

Para tersangka ini mengaku memblokir situs judi online setiap 2 minggu sekali. Apabila dalam 2 Minggu pemilik situs tidak menyetor, maka situs judol akan diblokir.

Komplotan ini mematok tarif Rp8,5 juta per situs sebagai jasa pengamanan judol agar tidak diblokir.

Read More

Satuan Narkoba Polres Sragen Amankan Pelaku Sekaligus Pengedar, Sita Shabu dan Obat Berbahaya

Sragen - KABARPROGRESIF.COM Satresnarkoba Polres Sragen berhasil mengungkap kasus tindak pidana narkotika dan pelanggaran Undang-Undang Kesehatan.

Seorang pria berinisial ANR alias Menyun (21), warga Sragen Kulon, ditangkap atas dugaan sebagai pengguna sekaligus pengedar narkotika jenis shabu dan obat-obatan terlarang.

Penangkapan terjadi pada Jumat, 22 November 2024, sekitar pukul 17.45 WIB di depan Alfamart, Jalan Veteran No. 32, Kroyo, Kecamatan Karangmalang, Sragen.

Berdasarkan informasi masyarakat bahwa lokasi ini kerap dijadikan tempat transaksi narkoba, Tim Opsnal Satresnarkoba yang dipimpin oleh Kanit Opsnal Ipda Supriyanto, melakukan penyelidikan dan menangkap pelaku di tempat kejadian.

Dari penangkapan pelaku berhasil didapat barang bukti narkotika jenis shabu 0,23 gram, disimpan dalam bungkus rokok, obat-obatan terlarang 10 butir Dolgesik, 4 butir Hexymer, 31 butir Atarax, 35 butir Alprazolam, serta sebotol plastik bekas dengan dua sedotan hitam, 2 pipet kaca dan 2 korek api gas.

Barang lain yang juga diamankan dalam kegiatan ini diantaranya tas selempang hitam, HP Oppo warna hitam, uang tunai Rp 200.000 dan sepeda motor Mio 125 warna hitam (AD 5077 BEE).

Pelaku pelaku dijerat dengan Pasal 112 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, serta Pasal 435 dan Pasal 436 UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Kapolres Sragen, AKBP Petrus P. Silalahi, dalam penjelasannya melalui Kasat Narkoba AKP Luqman Effendi membenarkan penangkapan terhadap pelaku sekaligus pengedar narkotika serta obat-obatan berbahaya di wilayahnya tersebut.

“Kami tidak akan mentoleransi penyalahgunaan narkotika dan peredaran obat berbahaya di wilayah hukum Sragen. Pengungkapan ini menjadi bukti komitmen kami dalam memberantas narkoba.” Ujarnya.

“Saat ini, pelaku dan barang bukti telah diamankan di Mapolres Sragen untuk penyelidikan lebih lanjut, ” lanjutnya.

AKP Luqman juga mengimbau masyarakat untuk terus melaporkan aktivitas mencurigakan guna mendukung terciptanya lingkungan yang bersih dari narkoba.

Read More

Wali Kota Eri Sebut Masih Ada 200 Titik Banjir di Surabaya jadi Prioritas Penanganan

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Setelah habis masa cuti kampanye selama dua bulan, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi kembali turun ke jalan mengentaskan permasalahan banjir dan genangan di Kota Pahlawan. 

Setiap menjelang hujan, ia rutin berkeliling kota melihat kondisi rumah pompa hingga saluran, sembari berkoordinasi dengan para muspika se-Surabaya. 

Karena, saat ini masih ada 200 titik banjir hingga genangan yang menjadi prioritas utama penanganan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. 

Seperti kemarin sore ketika terjadi hujan deras dan angin puting beliung di wilayah Dharmawangsa, Manyar Tegal, dan di wilayah Surabaya barat. 

Wali Kota Eri Cahyadi turun ke lapangan melakukan kroscek secara langsung, kondisi saluran hingga rumah pompa. 

Bahkan, ia sempat menilik rumah-rumah warga yang terdampak angin puting beliung. 

Setelah keliling kota melakukan peninjauan, Wali Kota Eri Cahyadi mengatakan, banjir di kawasan Surabaya barat dan selatan, seperti Dukuh Kupang, Tengger Raya, dan Kupang Baru. 

“Ini tadi ada genangan tapi cepat surut, itu ada di Kupang Baru, karena di Kupang Baru ini jembatannya rendah,” kata Wali Kota Eri, Senin (2/12).

Akibat jembatan di Kupang Baru yang terlalu rendah, air meluber, menggenang hingga ke jalan. 

Maka dari itu, Wali Kota Eri ingin jembatan tersebut ditinggikan agar warga sekitar nyaman dan tidak lagi terjadi genangan setiap kali musim hujan. 

Namun, lanjut Wali Kota Eri, rencana pembangunan jembatan tersebut ada penolakan dari pihak RT dan RW di Kupang Baru. 

Padahal, tujuan Wali Kota Eri meninggikan jembatan tersebut agar air tidak menggenang ketika hujan. 

Menurutnya, ketika di Kupang Baru terjadi hujan air bisa meluber ke jalan.

“Ternyata waktu mau dibangun jembatan itu RT/RW-nya menolak, masa tak tinggal dua bulan ae (camat-lurah) gak bisa menyampaikan begitu. Kalau RT/RW-nya menolak, suruh tanda tangan (surat pernyataan) gak tak bangun sisan, aku yo gak ngerti yoan (nggak saya bangun sekalian, saya juga tidak tahu kenapa ditolak),” ujar Wali Kota Eri. 

Wali Kota Eri mencontohkan, seperti jembatan yang berada di Wisma Tengger. Sebelum ditinggikan, kawasan Wisma Tengger bisa dipastikan air menggenang ketika terjadi hujan deras. 

Namun, setelah jembatan tersebut ditinggikan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, kini sudah tidak menggenang ataupun banjir. 

“Sekarang Wisma Tengger setelah dinaikkan (jembatannya) ya nggak banjir, lah ini malah nggak mau. Kalau memang sudah tidak mau, semua warga tanda tangan selesai, saya tinggal ke lokasi lain yang mau saya selesaikan banjirnya,” tegasnya.

Dirinya mencatat, ada 300 titik banjir di Surabaya yang menjadi prioritas penangan pemkot. 

Nah, saat ada tersisa sekitar 200 titik banjir yang masih dalam penanganan pemkot ke depannya. 

“Karena kan hari ini insyaallah tinggal 200 titik. Tapi 200 titik ada 800 wilayah di Surabaya, maka dari itu ini dibenahi sambil berjalan, maka dari itu, ketika ada tidak mau (dibenahi) ya sudah ditinggal,” pungkasnya.

Read More

Wakil Ketua DPR Minta Aparat Jaga Netralitas Pascapencoblosan Pilkada 2024

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal meminta aparat, termasuk ASN, TNI, dan Polri untuk tetap netral dan profesional dalam menjalankan tugasnya pada Pilkada 2024. 

Ia mengatakan Pilkada 2024 belum sepenuhnya usai, karena proses pascapencoblosan masih membutuhkan cukup banyak waktu.

"Penyelenggara pemilu harus memastikan transparansi dalam proses penghitungan suara, termasuk menyediakan akses kepada publik untuk memantau hasil real count secara langsung melalui situs resmi KPU (Komisi Pemilihan Umum)," kata Cucun melalui keterangannya, Senin, 2 Desember 2024.

Cucun menekankan agar penyelenggara pemilu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Pilkada 2024 untuk mengidentifikasi kelemahan dan melakukan perbaikan sistematis agar pelanggaran serupa tidak terulang di masa mendatang. 

Termasuk, memastikan aturan pencalonan yang lebih inklusif dan transparan. 

"Hal ini sebagaimana telah disepakati bersama KPU terkait putusan Mahkamah Konstitusi mengenai ambang batas pencalonan kepala daerah," ujar legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Cucun berharap Pilkada Serentak 2024 dapat menjadi cerminan demokrasi Indonesia di masa mendatang yang semakin matang. 

Menurutnya, proses yang berlangsung damai dan lancar menunjukkan kedewasaan masyarakat dalam berdemokrasi.

"Keberhasilan pilkada ini diharapkan dapat mempererat persatuan bangsa setelah kontestasi politik selesai. Pilkada usai, kini saatnya semua kembali bersatu, bekerja sama untuk memberikan pelayanan terbaik kepada rakyat," pungkasnya.

Read More

Ini Jumlah Pengamanan yang Diturunkaan Saat Reuni Alumni PA 212 di Jakarta

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Reuni Akbar Persaudaraan Alumni (PA) 212 akan dikawal oleh 2.489 personel Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Kegiatan Reuni Akbar Persaudaraan Alumni atau PA 212 itu sendiri bakal berlangsung di Kawasan Monumen Nasional (Monas), Gambir, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2024).

“Kekuatan pengamanan sebanyak 2.489 personel untuk mengawal jalannya Runi Akbar Persaudaraan Alumni 212,” kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Ade Ary Syam Indradi di Jakarta, Minggu (1/12/2024).

Menurut dia, jumlah itu merupakan personel gabungan yang meliputi 1.937 personel Satuan Tugas Daerah (Satgasda), 110 personel Satuan Tugas Resor (Satgas Res) dan pasukan Bawah Kendali Operasi (BKO) TNI dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sebanyak 442 personel.

“Mereka tersebar di sekitar Monas,” beber Ade Ary Syam Indradi.

Polda Metro Jaya beserta seluruh jajaran Kodam Jaya dan Pemprov DKI Jakarta menekankan siap melaksanakan pengamanan acara yang berlangsung pada 2 Desember 2024 mulai pukul 02.00 sampai 09.00 WIB itu.

“Sasaran pengamanan area Monas Jakarta Pusat sehingga seluruh kegiatan diharapkan berjalan aman, tertib dan lancar,” ujarnya.

Sementara itu terkait rekayasa lalu lintas di sekitar lokasi kegiatan masih bersifat situasional. Artinya, melihat eskalasi di lapangan. 

Ade mengimbau kepada peserta Reuni Akbar PA 212 untuk tetap berpedoman pada regulasi sesuai aturan hukum yang ada.

“Apabila jumlah massa dan eskalasi meningkat maka diadakan penutupan jalan, apabila jumlah massa tidak banyak, lalu lintas (lalin) normal seperti biasa,” katanya.

Read More

Perwira TNI AU Menampilkan Budaya Indonesia Pada International Gourmet Di Pakistan

Pakistan - KABARPROGRESIF.COM International NDU Gourmet 2024 merupakan kegiatan tahunan yang diselenggerakan oleh NDU (National Defence University) di Islamabad Pakistan. 

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh siswa Internasional dari 25 negara yang sedang menempuh pendidikan National Security and War Course - 25 di NDU (setingkat Lemhanas, Sabtu (30/11/2024).

Para siswa NDU tersebut menampilkan berbagai informasi budaya, menyajikan makanan khas, menggunakan pakaian tradisional dan cinderamata negara asalnya. 

Perwakilan Indonesia, atas nama Kolonel Nav Rano Kristiyono.,S.T., M.Han didampingi istrinya Ny. Lavetta Rano Kristiyono yang dalam penyiapannya dibantu oleh Atase Pertahanan Pakistan Kolonel Inf Henru Hidayat Susanto dan istri Ny Dini serta Asathan Maj Cke Eko Adhi Saputra dan istri dengan staf lainnya. 

Penampilan stand Indonesia dalam kegiatan ini mendapatkan apresiasi tinggi dari para pengunjung yang terdiri dari Presiden NDU dan staf, para Duta Besar, para Atase Pertahanan serta keluarga peserta sehingga dijuluki NDU Gourmet Centre Of Gravity. 

Internasional NDU Gourmet menjadi ajang penting untuk memperkenalkan budaya Indonesia kepada komunitas Internasional. Melalui partisipasi tersebut, Indonesia tidak hanya mempromosikan keberagaman budaya, tetapi juga menunjukkan kebanggaan dan kekuatan bangsa di tingkat global.

Read More

Eks Kades 'Desa Miliarder' di Gresik Jadi Tersangka Penggelapan Aset

Gresik - KABARPROGRESIF.COM Polres Gresik, Jawa Timur, menetapkan mantan Kepala Desa Sekapuk, Kecamatan Ujungpangkah, Abdul Halim, sebagai tersangka kasus dugaan penggelapan aset desa. 

Halim merupakan kades yang melabeli Sekapuk menjadi Desa Milarder.

"Ini diketahui AH ternyata menguasai sertifikat milik aset desa tanpa kegiatan musyawarah desa. Jadi, ini murni dilakukan AH secara pribadi," kata Kasat Reskrim Polres Gresik, AKP Aldhino Prima Wirdhan, dikonfirmasi, Senin, 2 Desember 2024.

Dino, menjelaskan, kasus penggelapan aset desa itu terjadi pada 22 Desember 2023. 

Di mana saat itu ada serahterima jabatan beserta aset desa, dari kepala desa lama kepada kepala desa yang baru menjabat.

Sedianya, Halim menyerahkan semua aset desa setelah purna tugas. Namun, Halim malah berupaya menguasa aset tersebut. Aset yang dimaksud adalah sembilan sertifikat tanah aset desa dan tiga BPKB.

"Jadi, yang bersangkutan AH ini tidak mau memberikan BPKB dan sertifikat, alasannya karena ada dua sertifikat dan BPKB mobil pribadinya, dijadikan jaminan untuk utang BUMDes di Bank," katanya.

Menurut Dino, warga setempat yang mengetahui hal ini langsung menggelat aksi demonstrasi, mendesak tersangka AH agar mengembalikan aset desa. 

Selain itu, sejumlah warga yang telah menginvestasikan uangnya untuk pengembangan wisata desa, juga belum menerima pengembalian dana.

Dino mengatakan Pemdes Sekapuk bersama Halim sempat medias, namun tak ada titik temu. Alhasil, pihak desa membuat laporan kepada Satreskrim Polres Gresik. 

"Setelah dielakukan rangkaian penyelidikan, kemudian kami menetapkan saudara Halim sebagai tersangka," pungkasnya.

Atas perbuatannya, tersangka Halim disangkakan dengan Pasal 372 KUHP tentang tindak pidana penggelapan dengan ancaman hukuman penjara maksimal empat tahun.

Read More

TNI AL Gagalkan Upaya Pemberangkatan 17 PMI Non Prosedural Dan 24 WNA Asal Bangladesh Tujuan Malaysia Di Dumai

Dumai - KABARPROGRESIF.COM TNI AL dalam hal ini Tim Fleet One Quick Response (F1QR) Pangkalan TNI AL (Lanal) Dumai dam Satgas Gabungan Koarmada I berhasil menggagalkan upaya pemberangkatan 17 orang calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural dan 24 orang WNA asal Bangladesh menggunakan sarana laut dengan tujuan Malaysia, di Pesisir Pantai Pelintung, Medang Kampai, Kota Dumai, Riau. Sabtu (30/11).

Palaksa Lanal Dumai Letkol Laut (PM) Priatno mewakili Komandan Lanal (Danlanal) Dumai Kolonel Laut (P) Boy Yopi Hamel saat memberikan keterangan pers di Mako Lanal Dumai pada hari Minggu (1/12), mengatakan dan membenarkan bahwa tim gabungan TNI AL berhasil menggagalkan upaya pemberangkatan calon PMI non-prosedural dan WNA asal Bangladesh ke Malaysia di Pesisir Pantai Pelintung Dumai.

Tidak hanya itu saja, tim gabungan juga berhasil menangkap dua orang diduga pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM), berinisial YN (43 th, laki-laki) warga Bangkinang dan BH (39 th, laki-laki) warga Dumai.

Kejadian berawal dari informasi terkait akan adanya penyeludupan calon PMI non-prosedural dan WNA dari Dumai ke Malaysia melalui Pesisir Pantai Pelintung. 

Setelah mendapat perintah dari Danlanal Dumai, Tim yang dibagi menjadi dua (tim laut dan tim darat) segera bergegas menuju lokasi, tim laut bergerak menggunakan speed boat Patkamla Bengkalis dan tim darat bersama tim Satgas gabungan bergerak dari Posal Bengkalis menuju Pesisir Pantai Pelintung.

Pada sore harinya, tim darat mencurigai dan mengamankan YN seorang sopir mobil Xenia Hitam dengan Nopol B 1841 PIZ menurunkan penumpang di wilayah Pesisir Pantai Pelintung Kec. Medang Kampai, Kota Dumai, Riau yang membawa 10 orang WNA Bangladesh diduga akan diselundupkan/seberangkan melalui laut ke Malaysia.

Tim darat segera melaksanakan pengembangan dan koordinasi ke tim laut yang melaksanakan penyekatan terhadap speed boat pengangkut/menjemput calon PMI dan WNA tersebut. 

Tim darat kemudian melaksanakan penyisiran ke sekitar titik lokasi penurunan dan kembali menemukan 17 orang calon PMI non-prosesural dan 14 orang WNA Bangladesh serta mengamankan 1 orang pelaku yaitu BH yang bertindak sebagai anak pantai (guide).

"Terhadap 2 orang terduga pelaku TPPM, kita serahkan ke Polres Dumai untuk proses hukum lebih lanjut, sementara 17 orang calon PMI serta 24 orang WNA asal Bangladesh diserahkan ke P4MI Dumai dan Imigrasi kelas I TPI Dumai untuk pendataan dan proses lebih lanjut," pungkas Palaksa Lanal Dumai.

Pada kesempatan terpisah, Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali menyampaikan kepada seluruh jajaran TNI AL untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menerima segala informasi yang diterima, serta menindak tegas segala bentuk upaya tindak ilegal yang terjadi di wilayah perairan Indonesia.

Read More

Wali Kota Eri Targetkan Capaian PAD 93 Persen Sebelum Akhir 2024

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus melakukan percepatan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelum akhir tahun 2024. 

Percepatan peningkatan PAD ini dilakukan karena belum maksimal 100 persen. 

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, capaian PAD Kota Surabaya saat ini baru sekitar 80 persen lebih. 

Maka dari itu, dalam waktu satu bulan mendatang, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus melakukan percepatan. 

“Belum 100 persen, makanya itu kita kejar. Capaiannya sudah 80 persen lebih ya, sehingga kita akan terus meningkatkan dalam satu waktu satu bulan, karena target di pemerintah kan biasanya 95 persen setiap tahun, nah ini kita kejar sampai mencapai 93 persen," kata Wali Kota Eri, Senin (2/12).

Dalam mempercepat peningkatan PAD, Wali Kota Eri menyebutkan, ada beberapa sektor yang akan terus didorong agar mencapai 93 persen. 

Diantaranya adalah, mempercepat capaian PAD melalui Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), hingga Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 

“Karena itu kan sebenarnya rutin ya, itu yang bisa kita ambil setiap waktu sebenarnya, dan tidak sampai menunggu akhir. Harusnya, itu (ada program insentif juga) karena kita juga lagi ngejar PAD-PAD dulu,” ujarnya.

Sebelumnya pada 26 September 2024, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya, Febrina Kusumawati mengatakan, realisasi PAD dari PBB sudah mencapai sekitar 78 persen. 

Capaian realisasi itu dari total PAD PBB di tahun 2024 sebesar Rp1,6 triliun. 

Febrina menegaskan, pentingnya pajak untuk kemajuan pembangunan dan kelengkapan fasilitas publik di Surabaya. 

Pembangunan itu salah satunya ditopang dari kepatuhan warganya dalam membayar pajak.

"Jika masyarakat sudah sangat nyaman tinggal di Surabaya, itu adalah 60 persen dari pajak. Karena itu mari kita menggugah hati masing-masing, kalau tidak segera dibayarkan, betapa 60 persen itu tidak bisa menutup semua yang menjadi kebutuhan pembangunan Surabaya," tuturnya.

Di kesempatan yang sama, Kepala Bidang PBB dan BPHTB Bapenda Surabaya, Siti Miftachul Jannah menjelaskan, bahwa pemkot terus berupaya mendekatkan layanan pembayaran pajak. 

Hal itu sebagaimana tagline Bapenda Surabaya bahwa "Pajak Dekat di Hati".

"Apabila ada yang diperlukan masyarakat untuk bertanya seputar PBB atau BPHTB, kita juga ada Mobling (mobil keliling) setiap hari Minggu di Car Free Day (CFD) Taman Bungkul Surabaya," kata Mifta

Selain layanan Mobling, Mifta mengungkapkan bahwa Bapenda Surabaya telah menyediakan layanan pembayaran pajak melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). 

Layanan tersebut tersebar di lima wilayah Kota Surabaya. 

"Jadi layanan UPTD kita juga ada di lima wilayah Surabaya," pungkasnya.

Read More

Presiden Prabowo Resmi Naikkan UMP 2025 6,5%

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Presiden Prabowo Subianto menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 sebesar 6,5%. 

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli berharap keputusan ini dapat diterima oleh buruh dan pengusaha sebagai langkah menjaga keseimbangan ekonomi.

"Kenaikan UMP ini ditargetkan selesai pengaturannya di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota sebelum 25 Desember 2024," kata Yassierli seperti dikutip dari Headline News Metro TV, Senin, 2 Desember 2024.

Ia juga menyebutkan pentingnya kerja sama antara pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk memastikan kebijakan berjalan efektif.

Yassierli berharap, kenaikan ini dapat meningkatkan daya beli masyarakat tanpa membebani pengusaha secara berlebihan. 

Pemerintah juga akan melakukan sosialisasi terkait kebijakan ini guna menciptakan sinergi antara semua pihak.

“Kami akan buat sosialisasi, karena tadi saya katakan ini kondisinya tidak sama dengan tahun-tahun sebelumnya,” pungkasnya.

Read More

Polres Lumajang Siagakan Personel Tanggap Bencana

Lumajang - KABARPROGRESIF.COM Polres Lumajang Polda Jatim menyatakan kesiapannya untuk mengantisipasi potensi bencana, khususnya banjir dan tanah longsor.

Kesiapan tersebut telah dilakukan sejak dini mulai latihan kemampuan penanganan bencana bersama TNI, BPBD dan relawan.

Selain itu Polres Lumajang Polda Jatim juga telah melakukan pemetaan melalui mitigasi kebencanaan dan menyiapkan pola – pola penyelematan warga masyarakat bila bencana terjadi sewaktu – waktu.

Bahkan menjelang pemungutan suara Pilkada 2024, Polres Lumajang Polda Jatim juga telah mengantisiapasi pada tempat pemungutan suara yang berada di wilayah rawan bencana alam.

Hal itu disampaikan Kapolres Lumajang AKBP Mohammad Zainur Rofik, S.I.K usai melakukan patroli pasca pungutan dan hitung suara Pilkada, Sabtu (30/11).

AKBP Rofik mengungkapkan saat menjelang pemungutan suara pihaknya telah mempersiapkan berbagai sarana dan prasarana evakuasi untuk memastikan proses pemungutan suara tetap berjalan meskipun terjadi bencana.

“Kami sudah siap secara keseluruhan bilamana terjadi bencana banjir di sejumlah titik TPS yang termasuk dalam kategori rawan bencana,” kata AKBP Rofik.

AKBP Rofik, memastikan bahwa pendistribusian kotak suara sudah dilakukan dengan kondusif.

Menjelang musim hujan, pihaknya telah berkoordinasi dengan BMKG untuk memastikan antisipasi serta penekanan anggota dalam memprioritaskan pergeseran logistik.

“Dengan adanya koordinasi yang telah dilakukan dengan BMKG, kami telah mapping dan menghitung titik di mana saja yang akan dijadikan lokasi beberapa TPS,” ungkap AKBP Rofik.

Hal ini dilakukan kata AKBP Rofik agar saat hujan datang, tidak menjadi kendala yang signifikan, baik dari segi banjir, longsor, maupun antisipasi bencana alam lainya.

Hingga saat ini lanjut AKBP Rofik, Polres Lumajang Polda Jatim tetap menyiagakan sejumlah personel untuk penanganan bencana alam.

“Personel sudah kita siagakan antisipasi terjadinya bencana alam, “kat AKBP Rofik.

Ia menghimbau agar masyarakat tetap tenang, tidak panik namun tetap waspada dan segera melaporkan ke petugas terdekat bila terjadi bencana.

“Agar masyarakat tetap dekatkan diri pada Tuhan, semoga kita semua dijauhkan dari bencana,” pungkasnya.

Read More