Aturan Penggunaan Senpi Sudah Jelas, Optimalisasi Penerapannya Disosialisasikan

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kadiv Propam Polri Irjen Abdul Karim merespons perihal usulan dilakukan evaluasi penggunaan senjata api (senpi) bagi anggota Polri. 

Penggunaan senpi disebut sudah jelas aturannya tinggal optimalisasi penerapannya di lapangan.

“Aturan yang mengatur penggunaan dan pengelolaan senpi sudah jelas dan tepat, tinggal optimalisasi saja. Semua mekanismenya dilakukan oleh kapolda masing-masing,” kata Abdul Karim kepada wartawan, Senin (2/12/2024).

Aturan penggunaan senpi oleh petugas kepolisian diatur dalam Peraturan Kapolri (Perkapolri), salah satunya dalam Pasal 47 Nomor 8 Tahun 2009 ayat (1)

Kemudian, pada Pasal 47 ayat (2) Nomor 8 Tahun 2009 Perkapolri disebutkan bahwa penggunaan senjata api oleh petugas hanya boleh digunakan untuk dalam hal menghadapi keadaan luar biasa, membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat, membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/atau luka berat, serta mencegah terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam jiwa orang.

Selain itu, senjata api boleh digunakan petugas untuk menahan, mencegah, dan menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa dan untuk menangani situasi yang membahayakan jiwa di mana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup.

Sebelumnya, Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menjawab pertanyaan wartawan soal apakah Polri akan evaluasi penggunaan senjata pada anggotanya buntut penembakan yang dilakukan eks Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang terhadap Kasat Reskrim AKP Ryanto Ulil. 

Sandi menyatakan evaluasi bakal dilakukan dan akan dipimpin langsung oleh Irwasum Polri Irjen Dedi Prasetyo.

“Kita kumpulkan semua keterangan, itu menjadi bahan evaluasi secara lengkap, nanti Irwasum akan memimpin evaluasinya sendiri sehingga nanti hasil evaluasi seperti apa, nanti akan disampaikan,” kata Sandi Nugroho, di Gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta Selatan, pada Selasa (26/11/2024).

Belakangan, terdapat dua kasus penembakan oleh anggota Polisi yang tengah menjadi sorotan masyarakat. Pertama yakni kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan.

Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Ryanto Anshari tewas ditembak Kabag Ops AKP Dadang Iskandar di Mapolres Solok Selatan Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Jumat (22/11) dini hari. 

Diketahui, kasus ini terjadi setelah Sat Reskrim Polres Solok Selatan mengungkap dan menangkap pelaku tambang galian C.

AKP Dadang Iskandar telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penembakan tersebut. Dia juga dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal pembunuhan berencana hingga pembunuhan.

Read More

Pangkoarmada II Tinjau Gladi Seni Tari Drama Kolosal Peringatan Hari Armada RI 2024

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Panglima Komando Armada II (Pangkoarmada II), Laksamana Muda TNI Ariantyo Condrowibowo, meninjau langsung pelaksanaan gladi Seni Tari Drama Kolosal yang akan menjadi salah satu atraksi dalam peringatan Hari Armada Republik Indonesia (RI) Tahun 2024. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Cak Durasim, Surabaya, pada Minggu (1/12).

Penampilan Seni Tari Drama Kolosal ini merupakan bentuk komitmen TNI Angkatan Laut dalam melestarikan budaya bangsa sekaligus mengenang perjuangan para pahlawan yang menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Pangkoarmada II menyampaikan apresiasi kepada para peserta yang terlibat atas dedikasi mereka dalam mempersiapkan pertunjukan ini. 

Ia juga menekankan pentingnya menjaga kualitas dan pesan moral yang ingin disampaikan melalui seni pertunjukan tersebut.

“Karya seni ini bukan hanya hiburan, tetapi juga sarana untuk memperkuat rasa cinta tanah air dan kebanggaan terhadap budaya bangsa. Saya berharap penampilan ini dapat memberikan inspirasi dan kesan mendalam bagi para penonton pada puncak peringatan Hari Armada RI 2024,” ujar Laksda TNI Ariantyo Condrowibowo.

TNI AL terus berupaya menghadirkan kegiatan yang tidak hanya memperkuat solidaritas antar prajurit, tetapi juga mempererat hubungan dengan masyarakat melalui pelestarian budaya. 

Seni Tari Drama Kolosal ini diharapkan menjadi salah satu highlight dalam peringatan Hari Armada RI 2024 yang penuh makna.

Read More

KPK Mulai Periksa Saksi Kasus Gratifikasi dan Pemerasan Rohidin Mersyah

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai memeriksa saksi atas kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi yang menjerat Gubernur nonaktif Bengkulu Rohidin Mersyah. 

Sebanyak 8 saksi dipanggil penyidik hari ini, Senin, 2 Desember 2024.

“Pemeriksaan dilakukan di Polresta Bengkulu,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, melalui keterangan tertulis, Senin, 2 Desember 2024.

Tessa cuma mau memerinci inisial delapan saksi itu yakni AM, YK, DS, MR, H, S, FEP, dan S. Salah satu dari mereka yakni Kepala Dinas Pendidikan Pemprov Bengkulu Saidirman.

Tessa belum bisa memerinci informasi yang mau diulik penyidik dari keterangan delapan saksi itu. 

Hasil pemeriksaan bakal dipaparkan ke publik saat permintaan keterangan dirampungkan.

Namun sebelumnya, KPK menemukan Rp7 miliar sebagai barang bukti OTT di Bengkulu. Duit yang ditemukan berbentuk rupiah, dolar Amerika, dan dolar Singapura.

Total, sebanyak delapan orang ditangkap KPK pada Sabtu, 23 November 2024. Namun, hanya tiga orang yang ditetapkan sebagia tersangka yakni Rohidin, Adc Gubernur Bengkulu Evriansyah, dan Sekretaris Daerah (Sekda) Bengkulu Isnan Fajri.

Dalam perkara ini, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan Pasal 12B dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 KIUHP.

Read More

Pria Pembunuh Istri dan Anak di Pangkalpinang Meninggal

Pangkalpinang - KABARPROGRESIF.COM Riki, 26, pembunuh ibu dan anak di perumahan Arya, Kelurahan Temberan, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, dikabarkan meninggal di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Bangka Belitung (Babel). 

Meninggalnya Riki dibenarkan Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Babel, Kombes Nyoman Merthada.

"Iya memang benar pelaku meninggal sekitar pukul 18.30 tadi," kata Nyoman saat dikonfirmasi, Senin malam, 2 Desember 2024.

Dia menjelaskan pihak RS Bhayangkara akan melakukan autopsi guna mengetahui penyebab kematianya. 

"Besok baru diatopsi," jelasnya.

Menurut Nyoman pelaku sempat minum racun usai ditangkap. Dan sempat menjalani perawatan di RSUD Pangkalpinang.

Sebelum dikabarkan meninggal, Riki membunuh istri dan anaknya. Sore sekitar pukul 15.00 WIB dihadirkan saat jumpa pers di Mapolda Babel.

Saat dihadirkan, Pelaku dibawa dengan mobil ambulance dalam kondisi sakit menggunakan kursi roda. 

Pelaku hanya sebentar dihadirkan dan dibawa kembali ke RS Bhayangkara guna menjalani perawatan.

Untuk diketahui Riki, 26, merupakan suami Indawati, 34. 

Ia ditetapkan sebagai pelaku pembunuhan istrinya Indawati dan anaknya Fe yang masih bayi berusia 10 bulan.

Pembunuhan itu terjadi pada Kamis, 28 November 2024 sekitar pukul 08.30 WIB di perumahan Arya Kelurahan Temberan Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang.

Motif pembunuhan sadis dilakukan Riki terhadap istri dan anaknya karena cemburu, narkoba dan judi online.

Read More

Tim Pemenangan Risma-Gus Hans Tuding Ada Kecurangan di Pilgub Jatim

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Tim Pemenangan pasangan calon (paslon) nomor urut 03 di Pilgub Jatim Tri Rismaharini (Risma)-KH Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans) tak mau mengakui kekalahan atas Khofifah-Emil.

Tak hanya itu, tim Pemenangan paslon Risma-Gus Hans bahkan menuding ada kejanggalan dalam Pilgub Jatim 2024 tersebut.

Mereka menganggap dalam coblosan surat suara itu ada kejanggalan di ribuan TPS, terutama di kawasan Madura.

Sebab banyak TPS dengan tingkat partisipasi 100% hingga perolehan suara paslon Risma-Gus Hans yang nol di banyak TPS.

"Pilgub Jatim ini kami anggap banyak anomali dan patut dipertanyakan. Justru data itu kami lihat dari Sirekap KPU," kata Ketua Tim Pemenangan Risma-Gus Hans, KH Imam Bukhori saat konferensi pers, Senin (2/12).

Menurut Ra Imam, sapaan akrab KH Imam Bukhori, temuan fakta itu mengindikasikan kejanggalan di ribuan TPS. 

Misalnya, ada 2.801 TPS dengan tingkat partisipasi yang mencapai 90 sampai 100%. 

TPS ini mayoritas tersebar di Sampang, Pamekasan dan Bangkalan. 

Khusus di Sampang, terdapat 9 desa yang mencapai 100%.

Ra Imam menganggap hal itu sebagai sebuah kejanggalan, apalagi terjadi di kawasan Madura. 

Menurutnya, tingkat partisipasi yang tinggi patut disyukuri, namun jika mencapai seratus persen, patut dipertanyakan.

Apalagi, masyarakat Madura terkenal banyak yang merantau ke luar daerah. Sehingga, tim pemenangan Risma-Gus Hans menyoroti tingkat partisipasi itu.

Ribuan TPS tersebut disoroti lantaran terdapat selisih pemilih paslon Khofifah-Emil dengan Risma-Gus Hans mencapai 637.176 suara. 

Selain TPS dengan tingkat partisipasi yang tinggi, Ra Imam menyoroti 3.637 TPS, di mana suara Risma-Gus Hans mendapat kurang dari 30 suara, bahkan mendapat nol. Hal ini disorot betul lantaran dianggap hampir mustahil.

Mengingat, paslon Risma-Gus Hans memiliki infrastruktur saksi di TPS.

Dari hitungan Tim Pemenangan, dari jumlah TPS itu selisih Risma-Gus Hans dengan petahana Khofifah-Emil 770.917 suara. 

Persentase terbesarnya ada di Sumenep, Sampang dan Pamekasan.

"Temuan ini menurut kami ini aneh dan anomali. Karena saksinya saja kan tidak memilih berarti. Ini mustahil," jelas Ra Imam.

Selain dua fakta tersebut, Ra Imam dan tim pemenangan Risma-Gus Hans juga mendapati temuan bahwa jumlah pemilih Pilgub lebih besar dari jumlah pemilih Pilbup atau Pilwali yang selisihnya melebihi DPTB di 194 TPS.

"Di mana, selisih pemilih paslon 02 mencapai 18.745 suara dibandingkan pemilih paslon 03. Persentase terbesarnya ada di Kota Madiun, Situbondo dan Kota Kediri," ucapnya.

Ra Imam menambahkan, sejumlah fakta tersebut akan terus dipelajari. 

Termasuk, apakah dugaan itu akan dibawa untuk sengketa di Mahkamah Konstitusi.

"Kami akan terus mempelajari dan mengikuti tahapan demi tahapan ini. Kita akan berjuang sampai akhir," pungkasnya.

Read More

Sahroni Harap Polisi Tak Lagi Dituding Memenangkan Paslon Tertentu

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni berharap tidak ada lagi tudingan kepada Polri di momentum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. 

Khususnya tuduhan Polri memenangkan pasangan calon (paslon) tertentu.

"Kita berharap saya pilkada ini tidak lagi ada isu-isu terkait seolah-olah polisi dipakai alat negara untuk memenangkan seseorang di dalam pilkada ini," kata Sahroni di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 2 Desember 2024.

Dia menekankan bahwa dalam kontestasi, ada pihak yang menang dan kalah hal biasa. Soal raihan kemenangan, tergantung strategi dari masing-masing kandidat.

"Tinggal tergantung pada skenario permainan atau pola cara memenangkan paslonnya, itu kan masing-masing punya strategi," ucap Sahroni.

Di sisi lain, Bendahara Umum (Bendum) Partai NasDem itu mengakui bahwa masih ada kekurangan di tubuh Polri. Namun, hal itu harus dijadikan evaluasi dan diperlukan perbaikan dari berbagai sisi.

"Nah kita mitra Komisi III mengawasi itu, langkah upaya apa yang menjadi sorotan publik misalnya kekurangan dari kinerja polisi itu yang kita akan lakukan, kritik-kritik dan Polri harus mengevaluasi, bukan menarasikan selalu, 'wah ini dipakai alat negara', jangan," pungkasnya.

Read More

Cek Pelabuhan Ketapang, Kakorlantas Siapkan Rekayasa Lalin Antisipasi Libur Nataru

Banyuwangi - KABARPROGRESIF.COM Menuju persiapan libur Natal dan tahun baru (Nataru) 2024/2025, Kakorlantas Polri Irjen Aan Suhaan meninjau pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur.

Dalam tinjauannya, Aan menyebut jalur itu menjadi krusial karena menjadi jalur pergerakan masyarakat untuk melakukan liburan akhir tahun.

“Ketapang adalah salah satu titik yang menjadi perhatian utama kami selama Nataru. Kami berupaya memastikan pengelolaan transportasi berjalan lancar,” kata Irjen Aan Suhanan, Senin (2/12/2024).

Untuk mengantisipasi kepada di pelabuhan Ketapang, Korlantas telah menyiapkan sejumlah rekayasa lalu lintas. Diantaranya menyiapkan 3 buffer zone, dan sistem satu arah atau one way.

“Kami telah mempersiapkan tiga buffer zone yaitu di Terminal Sritanjung, Grand Watu Dodol, dan Bulusan, untuk mengurangi antrean. Sistem satu arah juga akan diterapkan di depan Pelabuhan Ketapang,” jelas Aan.

Aan enggan kejadian 2 tahun lalu, yaitu saat kepadatan parah terjadi di pelabuhan Ketapang. 

Dermaga baru di Bulusan juga siap difungsikan untuk menampung parkir mobil. Sedangkan kapal juga ditambah untuk menampung penumpang ke Bali.

“Pelabuhan Jangkar di Situbondo juga disiapkan sebagai alternatif, khusus untuk kendaraan barang, guna mengurangi kepadatan di Ketapang-Gilimanuk,” imbuh Aan.

Read More

Sebagai Tamu Kehormatan, Danlantamal VI Sematkan Brevet Terjun Wing Day Brigif 3/TBS/3 Kostrad

Makassar - KABARPROGRESIF.COM Komandan Lantamal VI (Danlantamal VI) Makassar Brigadir Jenderal TNI (Mar) DR. Wahyudi, S.E., M.Tr.Hanla., M.M., M. Han.,  menghadiri kegiatan Penyematan Brevet terjun kepada Prajurit TNI AD yang telah selesai Melaksanakan Penerjunan Statik (Wing Day) Latihan Dasar Para Brigif 3/TBS/3 Kostrad Tahun 2024 bertempat di Lapangan Galaktika Lanud Sultan Hasanuddin, Senin (02/12/2024).

Penyematan Brevet terjun Para TNI AD tersebut dipimpin langsung oleh Panglima Divisi Infanteri (Pangdivif) 3 Kostrad Mayjen TNI Bangun Nawoko. 

Dalam kegiatan tersebut Danlantamal VI  Makassar sebagai tamu kehormatan dan menyematkan Brevet terjun kepada perwakilan prajurit Brigif 3/TBS/3 Kostrad. 

Pangdivif 3 Kostrad dalam sambutannya diantaranya menyampaikan  bahwa latihan para dan wing Day merupakan kehormatan dan kebanggaan bagi prajurit Kostrad, selain itu juga sebagai pendukung dalam pelaksanaan operasi penugasan 

"Para prajurit Brigif 3/TBS/3 Kostrad dilatih dan di gembleng oleh para pelatih penerjun dari Kopasus yang handal sehingga mampu melaksanakan penerjunan dengan baik dan sukses serta zero accident "  ujar Pangdivit 3 Kostrad. 

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kapolda Sulsel, Kapoksahli Kodam XIV Hasanuddin, Kaskoopsud II, Ketua DPRD Sulsel dan sejumlah undangan TNI Polri Makassar dan masyarakat umum.

Read More

Polda Metro Jaya Pastikan Kasus Firli Bahuri Tak Disetop

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Polisi memastikan kasus dugaan penerimaan, suap, dan pemerasan oleh mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri terus berjalan. 

Hal ini merespons permintaan penghentian kasus dari kubu Firli beberapa waktu lalu.

"Silakan penasihat hukum/pengacara FB menyampaikan hal tersebut, namun secara tegas saya sampaikan dan pastikan bahwa penyidikan atas penanganan perkara aquo tetap berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel," kata Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak saat dikonfirmasi, Senin, 2 Desember 2024.

Sebelumnya, pengacara Firli Bahuri, Ian Iskandar meminta Polda Metro Jaya menghentikan kasus yang menjerat kliennya. 

Permintaan ini disampaikan dalam surat yang diserahkan ke Polda Metro Jaya pada Kamis, 28 November 2024.

Sejatinya, ada dua surat yang ia sampaikan ke Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto. Salah satu isi surat itu meminta menghentikan kasus tersebut.

"Iya, sama isinya surat bahwa kami berharap pihak Polda Metro menghentikan perkara ini," kata Ian di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 28 November 2024.

Sebelumnya, Firli diagendakan menjalani pemeriksaan di ruang riksa Lantai 6 Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 28 November 2024 pukul 10.00 WIB. 

Pemeriksaan ini untuk melengkapi berkas perkara Firli. Pasalnya, berkas Firli tak kunjung P-21 atau lengkap meski kasus sudah 1 tahun berlalu.

Namun, dia mangkir. Firli ogah datang karena menilai kasusnya telah terkatung-katung setahun. 

Mulai dari bolak baliknya berkas perkara dari penyidik ke pihak Kejaksaan dan belum ditemukannya alat bukti secara materil.

Firli Bahuri ditetapkan sebagai tersangka kasus penerimaan gratifikasi, suap, dan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) pada Kamis, 23 November 2023. Dia tidak ditahan, namun dicegah dan tangkal (cekal) ke luar negeri.

Firli dijerat Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf B, atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 KUHP. Dengan hukuman penjara seumur hidup.

Read More

Polisi Masih Buru 4 DPO Judol Oknum Komdigi

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Lagi-lagi dua tersangka kasus judi online (judol) yang melibatkan pegawai Kementerian komunikasi dan digital yang berhasil ditangkap. 

Total polisi sudah menetapkan 26 tersangka 10 di antaranya merupakan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Dua tersangka baru kasus judi online yang melibatkan pegawai Komdigi kembali ditangkap tim operasional Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya. 

Dua tersangka berinisial AA dan F adalah pemilik website judi online dan terlibat tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Tersangka AA diduga berperan melakukan pencucian uang dari hasil operasional situs judi online sementara tersangka F sebagai agen yang mengelola 40 situs judi online. 

Penyidik juga mengamankan barang bukti uang tunai dari berbagai mata uang senilai Rp1,4 miliar, 2 unit handphone, dan 9 buku tabungan.

“Polisi juga telah menangkap dua tersangka lainnya. Yang pertama inisialnya AA perannya melakukan tindak pidana pencucian uang tersangka AA ditangkap Selasa, 26 November 2024. Kemudian yang kedua adalah tersangka F, alias W, alias A, perannya adalah sebagai agen 40 website judi online,” kata Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, Senin, 2 Desember 2024.

Dengan penangkapan ini total tersangka dalam kasus judi online yang melibatkan pegawai Komdigi mencapai 26 orang. 

10 tersangka di antaranya adalah pegawai Komdigi.

Polisi juga masih memburu empat tersangka lain yang masuk DPO yakni J, JH, F, dan C yang berperan sebagai agen pencari situs judi online. 

Para tersangka ini mengaku memblokir situs judi online setiap 2 minggu sekali. Apabila dalam 2 Minggu pemilik situs tidak menyetor, maka situs judol akan diblokir.

Komplotan ini mematok tarif Rp8,5 juta per situs sebagai jasa pengamanan judol agar tidak diblokir.

Read More

Satuan Narkoba Polres Sragen Amankan Pelaku Sekaligus Pengedar, Sita Shabu dan Obat Berbahaya

Sragen - KABARPROGRESIF.COM Satresnarkoba Polres Sragen berhasil mengungkap kasus tindak pidana narkotika dan pelanggaran Undang-Undang Kesehatan.

Seorang pria berinisial ANR alias Menyun (21), warga Sragen Kulon, ditangkap atas dugaan sebagai pengguna sekaligus pengedar narkotika jenis shabu dan obat-obatan terlarang.

Penangkapan terjadi pada Jumat, 22 November 2024, sekitar pukul 17.45 WIB di depan Alfamart, Jalan Veteran No. 32, Kroyo, Kecamatan Karangmalang, Sragen.

Berdasarkan informasi masyarakat bahwa lokasi ini kerap dijadikan tempat transaksi narkoba, Tim Opsnal Satresnarkoba yang dipimpin oleh Kanit Opsnal Ipda Supriyanto, melakukan penyelidikan dan menangkap pelaku di tempat kejadian.

Dari penangkapan pelaku berhasil didapat barang bukti narkotika jenis shabu 0,23 gram, disimpan dalam bungkus rokok, obat-obatan terlarang 10 butir Dolgesik, 4 butir Hexymer, 31 butir Atarax, 35 butir Alprazolam, serta sebotol plastik bekas dengan dua sedotan hitam, 2 pipet kaca dan 2 korek api gas.

Barang lain yang juga diamankan dalam kegiatan ini diantaranya tas selempang hitam, HP Oppo warna hitam, uang tunai Rp 200.000 dan sepeda motor Mio 125 warna hitam (AD 5077 BEE).

Pelaku pelaku dijerat dengan Pasal 112 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, serta Pasal 435 dan Pasal 436 UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Kapolres Sragen, AKBP Petrus P. Silalahi, dalam penjelasannya melalui Kasat Narkoba AKP Luqman Effendi membenarkan penangkapan terhadap pelaku sekaligus pengedar narkotika serta obat-obatan berbahaya di wilayahnya tersebut.

“Kami tidak akan mentoleransi penyalahgunaan narkotika dan peredaran obat berbahaya di wilayah hukum Sragen. Pengungkapan ini menjadi bukti komitmen kami dalam memberantas narkoba.” Ujarnya.

“Saat ini, pelaku dan barang bukti telah diamankan di Mapolres Sragen untuk penyelidikan lebih lanjut, ” lanjutnya.

AKP Luqman juga mengimbau masyarakat untuk terus melaporkan aktivitas mencurigakan guna mendukung terciptanya lingkungan yang bersih dari narkoba.

Read More

Wali Kota Eri Sebut Masih Ada 200 Titik Banjir di Surabaya jadi Prioritas Penanganan

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Setelah habis masa cuti kampanye selama dua bulan, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi kembali turun ke jalan mengentaskan permasalahan banjir dan genangan di Kota Pahlawan. 

Setiap menjelang hujan, ia rutin berkeliling kota melihat kondisi rumah pompa hingga saluran, sembari berkoordinasi dengan para muspika se-Surabaya. 

Karena, saat ini masih ada 200 titik banjir hingga genangan yang menjadi prioritas utama penanganan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. 

Seperti kemarin sore ketika terjadi hujan deras dan angin puting beliung di wilayah Dharmawangsa, Manyar Tegal, dan di wilayah Surabaya barat. 

Wali Kota Eri Cahyadi turun ke lapangan melakukan kroscek secara langsung, kondisi saluran hingga rumah pompa. 

Bahkan, ia sempat menilik rumah-rumah warga yang terdampak angin puting beliung. 

Setelah keliling kota melakukan peninjauan, Wali Kota Eri Cahyadi mengatakan, banjir di kawasan Surabaya barat dan selatan, seperti Dukuh Kupang, Tengger Raya, dan Kupang Baru. 

“Ini tadi ada genangan tapi cepat surut, itu ada di Kupang Baru, karena di Kupang Baru ini jembatannya rendah,” kata Wali Kota Eri, Senin (2/12).

Akibat jembatan di Kupang Baru yang terlalu rendah, air meluber, menggenang hingga ke jalan. 

Maka dari itu, Wali Kota Eri ingin jembatan tersebut ditinggikan agar warga sekitar nyaman dan tidak lagi terjadi genangan setiap kali musim hujan. 

Namun, lanjut Wali Kota Eri, rencana pembangunan jembatan tersebut ada penolakan dari pihak RT dan RW di Kupang Baru. 

Padahal, tujuan Wali Kota Eri meninggikan jembatan tersebut agar air tidak menggenang ketika hujan. 

Menurutnya, ketika di Kupang Baru terjadi hujan air bisa meluber ke jalan.

“Ternyata waktu mau dibangun jembatan itu RT/RW-nya menolak, masa tak tinggal dua bulan ae (camat-lurah) gak bisa menyampaikan begitu. Kalau RT/RW-nya menolak, suruh tanda tangan (surat pernyataan) gak tak bangun sisan, aku yo gak ngerti yoan (nggak saya bangun sekalian, saya juga tidak tahu kenapa ditolak),” ujar Wali Kota Eri. 

Wali Kota Eri mencontohkan, seperti jembatan yang berada di Wisma Tengger. Sebelum ditinggikan, kawasan Wisma Tengger bisa dipastikan air menggenang ketika terjadi hujan deras. 

Namun, setelah jembatan tersebut ditinggikan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, kini sudah tidak menggenang ataupun banjir. 

“Sekarang Wisma Tengger setelah dinaikkan (jembatannya) ya nggak banjir, lah ini malah nggak mau. Kalau memang sudah tidak mau, semua warga tanda tangan selesai, saya tinggal ke lokasi lain yang mau saya selesaikan banjirnya,” tegasnya.

Dirinya mencatat, ada 300 titik banjir di Surabaya yang menjadi prioritas penangan pemkot. 

Nah, saat ada tersisa sekitar 200 titik banjir yang masih dalam penanganan pemkot ke depannya. 

“Karena kan hari ini insyaallah tinggal 200 titik. Tapi 200 titik ada 800 wilayah di Surabaya, maka dari itu ini dibenahi sambil berjalan, maka dari itu, ketika ada tidak mau (dibenahi) ya sudah ditinggal,” pungkasnya.

Read More