Senin, 02 Desember 2024


Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyidik dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa sarana fasilitas pengolahan karet di Kementerian Pertanian (Kementan). 

Sejumlah orang terkait perkara ini telah dicegah bepergian ke luar negeri.

"Ada yang dicegah, ada delapan orang," kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Senin, 2 Desember 2024.

Tessa enggan memerinci nama-nama orang yang telah dilarang ke luar negeri. Biasanya, pencegahan berlaku selama enam bulan dan bisa ditambah jika dibutuhkan.

KPK memastikan terus mencari bukti untuk menyelesaikan perkara ini. Sejumlah lokasi sudah digeledah penyidik.

"(Sudah) ada giat geledah," ucap Tessa.

Sebelumnya, KPK kembali membuka penyidikan kasus dugaan korupsi di Kementan. 

Perkaranya berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa sarana fasilitas pengolahan karet.

“Ya betul jadi kami saat ini juga sedang menangani perkara terkait pengadaan, saya namanya lupa ya, tapi asam yang digunakan untuk mengentalkan karet,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Jakarta, Jumat, 29 November 2024.

Asep enggan memerinci perkaranya. Tapi, dia menjelaskan bahwa pengolahan karet yang dipermasalahkan biasa dijadikan produk sampingan pembuatan pupuk.

“Namanya ada, untuk mengentalkan karet. Itu merupakan produk sampingan dari pembuatan pupuk,” ucap Asep.

Menurut Asep, produk sampingan pupuk ini nantinya disalurkan kepada petani. Modus korupsinya berupa penggelembungan dana.



Lumajang - KABARPROGRESIF.COM Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Lumajang berhasil mengungkap kasus pembunuhan yang terjadi di desa Wates Kulon, kecamatan Ranuyoso, kabupaten Lumajang pada Senin (25/11/2024). 

Pelaku, SHR, berhasil ditangkap setelah melakukan aksi kejinya dengan motif dendam akibat cekcok.

Kasubsi Pidm Sihumas Polres Lumajang, S.H, Ipda Sugiarto, saat dikonfirmasi membenarkan peristiwa tersebut.

Menurutnya, peristiwa bermula dari cekcok antara pelaku dan korban yang berpapasan di jalan perkampungan. Cekcok tersebut kemudian berujung pada dendam yang disimpan oleh pelaku.

“Pelaku merasa sakit hati karena cekcok dengan korban. Setelah itu, pelaku pulang dan mengambil senjata tajam jenis clurit. Kemudian, ia kembali ke lokasi kejadian dan menyerang korban hingga tewas,” ujar Ipda Sugiarto, Senin (2/12/2024).

Korban, Munaryo, mengalami luka bacok pada bagian kepala, tangan, dan kaki akibat serangan pelaku. 

Akibat luka tersebut, korban meninggal dunia di tempat kejadian.

“Pelaku berhasil kita amankan di desa Penawungan, kecamatan Ranuyoso. Saat ini, pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolres Lumajang,” tambah Ipda Sugiarto.

Barang bukti yang diamankan 1 bilah senjata tajam jenis clurit, 1 buah sarung clurit, sepasang sandal slop kulit, 1 buah topi, sepasang sandal warna hijau dan 1 buah palu besi.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.

Ipda Sugiarto mengimbau kepada masyarakat untuk selalu menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. 

Jika terjadi permasalahan, diharapkan untuk diselesaikan secara musyawarah mufakat dan tidak bertindak secara emosional.

“Kami mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah terpancing emosi dan selalu menjaga kerukunan antar sesama,” pungkas Ipda Sugiarto.



Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya menargetkan pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pilkada tuntas dalam tiga hari. 

Baik rekapitulasi suara untuk Pilkada dan Pilgub Jawa Timur 2024.

"Harapannya sudah selesai sebelum target, karena mungkin tanggal 4 Desember kita tinggal pencermatan akhir," kata Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kota Surabaya, Bakron Hadi, Senin, 2 Desember 2024.

Bakron mengatakan rekapitulasi suara Pilkada serentak tingkat kota mulai digelar dan terbuka untuk umum tanggal 2 hingga 4 Desember 2024. 

Rencananya ada sekitar 18 kecamatan yang akan mengikuti rapat pleno rekapitulasi suara tersebut.

"Sementara ini yang sudah selesai adalah Kecamatan Tambaksari, lalu Kecamatan Pabean Cantikan, dan Kecamatan Benowo," jelasnya.

Kata Bakron, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sudah diminta untuk teliti saat perekapan suara berjenjang untuk menghemat waktu. Harapannya, pada hari terakhir tinggal pencermatan saja oleh semua PPK.

"Jadi, kita memberikan perhatian yang sama karena prosesnya sama sejak awal, dan kita sudah melakukan mitigasi," katanya.

Diketahui, sesuai PKPU Nomor 18 Tahun 2024, jadwal penerimaan hasil penghitungan suara tingkat TPS ke kecamatan terakhit pada Sabtu, 30 November 2024. 

Sementara rekapitulasi langsung dimulai ketika diterima sampai batas akhir, termasuk dikirim ke tingkat kota pada Selasa, 3 Desember 2024. 

Kemudian rekapitulasi tingkat kota terakhir maksimal pada Jumat, 6 Desember 2024. Selanjutnya pengumuman rekapitulasi suara terakhir tingkat kota pada Kamis, 12 Desember 2024.



Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Menteri Agama Nasaruddin Umar curhat banyak sekolah keagamaan yang memiliki fasilitas pendidikan yang tidak layak. 

Hal itu ia sampaikan dihadapan Komite III DPD RI. Ia pun berharap adanya kerja sama dari semua stakeholder untuk memperhatikan hal tersebut.

"Sekaligus kami curhat semoga suara bapak mewakili terdengar sehingga ada solusi yang adil," kata Nasaruddin dalam rapat kerja dengan Komite III DPD RI di Senayan, Jakarta, Senin, 2 Desember 2024.

Ia mengilustrasikan, sesama anak bangsa yang satu dapat belajar di sekolah dari tanah negara, bangunan dari negara, buku hingga guru disediakan oleh negNamun

Namun di satu sisi ada madrasah, pondok pesantren, atau sekolah keagamaan yang lain dengan fasilitas tidak sebagus dari sekolah pada umumnya.

"Atapnya bolong-bolong, hanya 1 guru mengajar 100 orang misalnya, padahal sama-sama anak bangsa. Jadi ada semacam perbedaan, maka Presiden RI beliau ingin menatap Indonesia lebih berkeadilan," ungkapnya.

Ia meminta anggota DPD membandingkan anggaran yang diberikan kepada penyelenggara pendidikan di luar pendidikan keagamaan. Ia mengatakan anggaran di tingkat madrasah minim, padahal memiliki prestasi yang besar.

Dalam rangka program hasil terbaik cepat (PHTC) salah satunya untuk merevalitasi sarana dan prasarana madrasah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan infrastruktur pendidikan melalui renovasi pada 881 madrasah pada 2024, digitalisasi di 200 madrasah, dan renovasi 2.120 madrasah di 2025.

"Kita bersyukur ada keyakinan dan usulan (anggota dewan) adanya menyuarakan suara masyarakat bahwa ada diskriminasi penganggaran sama-sama anak bangsa sehingga ada perhatian pemerintah," pungkasnya.



Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kadiv Propam Polri Irjen Abdul Karim merespons perihal usulan dilakukan evaluasi penggunaan senjata api (senpi) bagi anggota Polri. 

Penggunaan senpi disebut sudah jelas aturannya tinggal optimalisasi penerapannya di lapangan.

“Aturan yang mengatur penggunaan dan pengelolaan senpi sudah jelas dan tepat, tinggal optimalisasi saja. Semua mekanismenya dilakukan oleh kapolda masing-masing,” kata Abdul Karim kepada wartawan, Senin (2/12/2024).

Aturan penggunaan senpi oleh petugas kepolisian diatur dalam Peraturan Kapolri (Perkapolri), salah satunya dalam Pasal 47 Nomor 8 Tahun 2009 ayat (1)

Kemudian, pada Pasal 47 ayat (2) Nomor 8 Tahun 2009 Perkapolri disebutkan bahwa penggunaan senjata api oleh petugas hanya boleh digunakan untuk dalam hal menghadapi keadaan luar biasa, membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat, membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/atau luka berat, serta mencegah terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam jiwa orang.

Selain itu, senjata api boleh digunakan petugas untuk menahan, mencegah, dan menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa dan untuk menangani situasi yang membahayakan jiwa di mana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup.

Sebelumnya, Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menjawab pertanyaan wartawan soal apakah Polri akan evaluasi penggunaan senjata pada anggotanya buntut penembakan yang dilakukan eks Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang terhadap Kasat Reskrim AKP Ryanto Ulil. 

Sandi menyatakan evaluasi bakal dilakukan dan akan dipimpin langsung oleh Irwasum Polri Irjen Dedi Prasetyo.

“Kita kumpulkan semua keterangan, itu menjadi bahan evaluasi secara lengkap, nanti Irwasum akan memimpin evaluasinya sendiri sehingga nanti hasil evaluasi seperti apa, nanti akan disampaikan,” kata Sandi Nugroho, di Gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta Selatan, pada Selasa (26/11/2024).

Belakangan, terdapat dua kasus penembakan oleh anggota Polisi yang tengah menjadi sorotan masyarakat. Pertama yakni kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan.

Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Ryanto Anshari tewas ditembak Kabag Ops AKP Dadang Iskandar di Mapolres Solok Selatan Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Jumat (22/11) dini hari. 

Diketahui, kasus ini terjadi setelah Sat Reskrim Polres Solok Selatan mengungkap dan menangkap pelaku tambang galian C.

AKP Dadang Iskandar telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penembakan tersebut. Dia juga dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal pembunuhan berencana hingga pembunuhan.



Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Panglima Komando Armada II (Pangkoarmada II), Laksamana Muda TNI Ariantyo Condrowibowo, meninjau langsung pelaksanaan gladi Seni Tari Drama Kolosal yang akan menjadi salah satu atraksi dalam peringatan Hari Armada Republik Indonesia (RI) Tahun 2024. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Cak Durasim, Surabaya, pada Minggu (1/12).

Penampilan Seni Tari Drama Kolosal ini merupakan bentuk komitmen TNI Angkatan Laut dalam melestarikan budaya bangsa sekaligus mengenang perjuangan para pahlawan yang menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Pangkoarmada II menyampaikan apresiasi kepada para peserta yang terlibat atas dedikasi mereka dalam mempersiapkan pertunjukan ini. 

Ia juga menekankan pentingnya menjaga kualitas dan pesan moral yang ingin disampaikan melalui seni pertunjukan tersebut.

“Karya seni ini bukan hanya hiburan, tetapi juga sarana untuk memperkuat rasa cinta tanah air dan kebanggaan terhadap budaya bangsa. Saya berharap penampilan ini dapat memberikan inspirasi dan kesan mendalam bagi para penonton pada puncak peringatan Hari Armada RI 2024,” ujar Laksda TNI Ariantyo Condrowibowo.

TNI AL terus berupaya menghadirkan kegiatan yang tidak hanya memperkuat solidaritas antar prajurit, tetapi juga mempererat hubungan dengan masyarakat melalui pelestarian budaya. 

Seni Tari Drama Kolosal ini diharapkan menjadi salah satu highlight dalam peringatan Hari Armada RI 2024 yang penuh makna.



Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai memeriksa saksi atas kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi yang menjerat Gubernur nonaktif Bengkulu Rohidin Mersyah. 

Sebanyak 8 saksi dipanggil penyidik hari ini, Senin, 2 Desember 2024.

“Pemeriksaan dilakukan di Polresta Bengkulu,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, melalui keterangan tertulis, Senin, 2 Desember 2024.

Tessa cuma mau memerinci inisial delapan saksi itu yakni AM, YK, DS, MR, H, S, FEP, dan S. Salah satu dari mereka yakni Kepala Dinas Pendidikan Pemprov Bengkulu Saidirman.

Tessa belum bisa memerinci informasi yang mau diulik penyidik dari keterangan delapan saksi itu. 

Hasil pemeriksaan bakal dipaparkan ke publik saat permintaan keterangan dirampungkan.

Namun sebelumnya, KPK menemukan Rp7 miliar sebagai barang bukti OTT di Bengkulu. Duit yang ditemukan berbentuk rupiah, dolar Amerika, dan dolar Singapura.

Total, sebanyak delapan orang ditangkap KPK pada Sabtu, 23 November 2024. Namun, hanya tiga orang yang ditetapkan sebagia tersangka yakni Rohidin, Adc Gubernur Bengkulu Evriansyah, dan Sekretaris Daerah (Sekda) Bengkulu Isnan Fajri.

Dalam perkara ini, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan Pasal 12B dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 KIUHP.



Pangkalpinang - KABARPROGRESIF.COM Riki, 26, pembunuh ibu dan anak di perumahan Arya, Kelurahan Temberan, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, dikabarkan meninggal di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Bangka Belitung (Babel). 

Meninggalnya Riki dibenarkan Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Babel, Kombes Nyoman Merthada.

"Iya memang benar pelaku meninggal sekitar pukul 18.30 tadi," kata Nyoman saat dikonfirmasi, Senin malam, 2 Desember 2024.

Dia menjelaskan pihak RS Bhayangkara akan melakukan autopsi guna mengetahui penyebab kematianya. 

"Besok baru diatopsi," jelasnya.

Menurut Nyoman pelaku sempat minum racun usai ditangkap. Dan sempat menjalani perawatan di RSUD Pangkalpinang.

Sebelum dikabarkan meninggal, Riki membunuh istri dan anaknya. Sore sekitar pukul 15.00 WIB dihadirkan saat jumpa pers di Mapolda Babel.

Saat dihadirkan, Pelaku dibawa dengan mobil ambulance dalam kondisi sakit menggunakan kursi roda. 

Pelaku hanya sebentar dihadirkan dan dibawa kembali ke RS Bhayangkara guna menjalani perawatan.

Untuk diketahui Riki, 26, merupakan suami Indawati, 34. 

Ia ditetapkan sebagai pelaku pembunuhan istrinya Indawati dan anaknya Fe yang masih bayi berusia 10 bulan.

Pembunuhan itu terjadi pada Kamis, 28 November 2024 sekitar pukul 08.30 WIB di perumahan Arya Kelurahan Temberan Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang.

Motif pembunuhan sadis dilakukan Riki terhadap istri dan anaknya karena cemburu, narkoba dan judi online.



Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Tim Pemenangan pasangan calon (paslon) nomor urut 03 di Pilgub Jatim Tri Rismaharini (Risma)-KH Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans) tak mau mengakui kekalahan atas Khofifah-Emil.

Tak hanya itu, tim Pemenangan paslon Risma-Gus Hans bahkan menuding ada kejanggalan dalam Pilgub Jatim 2024 tersebut.

Mereka menganggap dalam coblosan surat suara itu ada kejanggalan di ribuan TPS, terutama di kawasan Madura.

Sebab banyak TPS dengan tingkat partisipasi 100% hingga perolehan suara paslon Risma-Gus Hans yang nol di banyak TPS.

"Pilgub Jatim ini kami anggap banyak anomali dan patut dipertanyakan. Justru data itu kami lihat dari Sirekap KPU," kata Ketua Tim Pemenangan Risma-Gus Hans, KH Imam Bukhori saat konferensi pers, Senin (2/12).

Menurut Ra Imam, sapaan akrab KH Imam Bukhori, temuan fakta itu mengindikasikan kejanggalan di ribuan TPS. 

Misalnya, ada 2.801 TPS dengan tingkat partisipasi yang mencapai 90 sampai 100%. 

TPS ini mayoritas tersebar di Sampang, Pamekasan dan Bangkalan. 

Khusus di Sampang, terdapat 9 desa yang mencapai 100%.

Ra Imam menganggap hal itu sebagai sebuah kejanggalan, apalagi terjadi di kawasan Madura. 

Menurutnya, tingkat partisipasi yang tinggi patut disyukuri, namun jika mencapai seratus persen, patut dipertanyakan.

Apalagi, masyarakat Madura terkenal banyak yang merantau ke luar daerah. Sehingga, tim pemenangan Risma-Gus Hans menyoroti tingkat partisipasi itu.

Ribuan TPS tersebut disoroti lantaran terdapat selisih pemilih paslon Khofifah-Emil dengan Risma-Gus Hans mencapai 637.176 suara. 

Selain TPS dengan tingkat partisipasi yang tinggi, Ra Imam menyoroti 3.637 TPS, di mana suara Risma-Gus Hans mendapat kurang dari 30 suara, bahkan mendapat nol. Hal ini disorot betul lantaran dianggap hampir mustahil.

Mengingat, paslon Risma-Gus Hans memiliki infrastruktur saksi di TPS.

Dari hitungan Tim Pemenangan, dari jumlah TPS itu selisih Risma-Gus Hans dengan petahana Khofifah-Emil 770.917 suara. 

Persentase terbesarnya ada di Sumenep, Sampang dan Pamekasan.

"Temuan ini menurut kami ini aneh dan anomali. Karena saksinya saja kan tidak memilih berarti. Ini mustahil," jelas Ra Imam.

Selain dua fakta tersebut, Ra Imam dan tim pemenangan Risma-Gus Hans juga mendapati temuan bahwa jumlah pemilih Pilgub lebih besar dari jumlah pemilih Pilbup atau Pilwali yang selisihnya melebihi DPTB di 194 TPS.

"Di mana, selisih pemilih paslon 02 mencapai 18.745 suara dibandingkan pemilih paslon 03. Persentase terbesarnya ada di Kota Madiun, Situbondo dan Kota Kediri," ucapnya.

Ra Imam menambahkan, sejumlah fakta tersebut akan terus dipelajari. 

Termasuk, apakah dugaan itu akan dibawa untuk sengketa di Mahkamah Konstitusi.

"Kami akan terus mempelajari dan mengikuti tahapan demi tahapan ini. Kita akan berjuang sampai akhir," pungkasnya.



Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni berharap tidak ada lagi tudingan kepada Polri di momentum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. 

Khususnya tuduhan Polri memenangkan pasangan calon (paslon) tertentu.

"Kita berharap saya pilkada ini tidak lagi ada isu-isu terkait seolah-olah polisi dipakai alat negara untuk memenangkan seseorang di dalam pilkada ini," kata Sahroni di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 2 Desember 2024.

Dia menekankan bahwa dalam kontestasi, ada pihak yang menang dan kalah hal biasa. Soal raihan kemenangan, tergantung strategi dari masing-masing kandidat.

"Tinggal tergantung pada skenario permainan atau pola cara memenangkan paslonnya, itu kan masing-masing punya strategi," ucap Sahroni.

Di sisi lain, Bendahara Umum (Bendum) Partai NasDem itu mengakui bahwa masih ada kekurangan di tubuh Polri. Namun, hal itu harus dijadikan evaluasi dan diperlukan perbaikan dari berbagai sisi.

"Nah kita mitra Komisi III mengawasi itu, langkah upaya apa yang menjadi sorotan publik misalnya kekurangan dari kinerja polisi itu yang kita akan lakukan, kritik-kritik dan Polri harus mengevaluasi, bukan menarasikan selalu, 'wah ini dipakai alat negara', jangan," pungkasnya.



Banyuwangi - KABARPROGRESIF.COM Menuju persiapan libur Natal dan tahun baru (Nataru) 2024/2025, Kakorlantas Polri Irjen Aan Suhaan meninjau pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur.

Dalam tinjauannya, Aan menyebut jalur itu menjadi krusial karena menjadi jalur pergerakan masyarakat untuk melakukan liburan akhir tahun.

“Ketapang adalah salah satu titik yang menjadi perhatian utama kami selama Nataru. Kami berupaya memastikan pengelolaan transportasi berjalan lancar,” kata Irjen Aan Suhanan, Senin (2/12/2024).

Untuk mengantisipasi kepada di pelabuhan Ketapang, Korlantas telah menyiapkan sejumlah rekayasa lalu lintas. Diantaranya menyiapkan 3 buffer zone, dan sistem satu arah atau one way.

“Kami telah mempersiapkan tiga buffer zone yaitu di Terminal Sritanjung, Grand Watu Dodol, dan Bulusan, untuk mengurangi antrean. Sistem satu arah juga akan diterapkan di depan Pelabuhan Ketapang,” jelas Aan.

Aan enggan kejadian 2 tahun lalu, yaitu saat kepadatan parah terjadi di pelabuhan Ketapang. 

Dermaga baru di Bulusan juga siap difungsikan untuk menampung parkir mobil. Sedangkan kapal juga ditambah untuk menampung penumpang ke Bali.

“Pelabuhan Jangkar di Situbondo juga disiapkan sebagai alternatif, khusus untuk kendaraan barang, guna mengurangi kepadatan di Ketapang-Gilimanuk,” imbuh Aan.



Makassar - KABARPROGRESIF.COM Komandan Lantamal VI (Danlantamal VI) Makassar Brigadir Jenderal TNI (Mar) DR. Wahyudi, S.E., M.Tr.Hanla., M.M., M. Han.,  menghadiri kegiatan Penyematan Brevet terjun kepada Prajurit TNI AD yang telah selesai Melaksanakan Penerjunan Statik (Wing Day) Latihan Dasar Para Brigif 3/TBS/3 Kostrad Tahun 2024 bertempat di Lapangan Galaktika Lanud Sultan Hasanuddin, Senin (02/12/2024).

Penyematan Brevet terjun Para TNI AD tersebut dipimpin langsung oleh Panglima Divisi Infanteri (Pangdivif) 3 Kostrad Mayjen TNI Bangun Nawoko. 

Dalam kegiatan tersebut Danlantamal VI  Makassar sebagai tamu kehormatan dan menyematkan Brevet terjun kepada perwakilan prajurit Brigif 3/TBS/3 Kostrad. 

Pangdivif 3 Kostrad dalam sambutannya diantaranya menyampaikan  bahwa latihan para dan wing Day merupakan kehormatan dan kebanggaan bagi prajurit Kostrad, selain itu juga sebagai pendukung dalam pelaksanaan operasi penugasan 

"Para prajurit Brigif 3/TBS/3 Kostrad dilatih dan di gembleng oleh para pelatih penerjun dari Kopasus yang handal sehingga mampu melaksanakan penerjunan dengan baik dan sukses serta zero accident "  ujar Pangdivit 3 Kostrad. 

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kapolda Sulsel, Kapoksahli Kodam XIV Hasanuddin, Kaskoopsud II, Ketua DPRD Sulsel dan sejumlah undangan TNI Polri Makassar dan masyarakat umum.


Narkoba

Koperasi & UMKM

Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Translate

Hukum

Metropolis

Nasional

Pidato Bung Tomo


Hankam

Popular Posts

Blog Archive