Rabu, 04 Desember 2024


Malang - KABARPROGRESIF.COM Tim Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Malang kembali menunjukkan kesigapannya dalam memberantas peredaran obat-obatan terlarang. Seorang pria berinisial SH (28), warga Desa Tawangrejeni, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, berhasil ditangkap saat hendak mengedarkan ribuan pil koplo jenis dobel L di Kecamatan Kepanjen.

Penangkapan dilakukan pada 26 November 2024 lalu di pinggir jalan Desa Jenggolo, Kepanjen. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan 9.000 butir pil koplo dan satu paket sabu dengan berat sekitar 0,3 gram.

Kasihumas Polres Malang, AKP Ponsen Dadang Martianto, menjelaskan bahwa tersangka diduga kuat merupakan pengedar aktif yang kerap menjual obat keras berbahaya di wilayah Malang Raya. Penangkapan ini berawal dari informasi masyarakat yang mencurigai aktivitas tersangka.

“Petugas berhasil mengamankan seorang tersangka yang diduga keras sebagai pengedar pil koplo jenis dobel L. Selain itu, ditemukan pula satu paket sabu di lokasi penangkapan,” ujar AKP Dadang saat memberikan keterangan pers di Mapolres Malang, Selasa (3/12).

Kasihumas menambahkan, bahwa barang bukti yang disita memiliki nilai jual mencapai jutaan rupiah. 

Pil koplo yang kerap menjadi incaran kalangan muda ini diketahui berbahaya karena dapat menyebabkan kecanduan dan gangguan kesehatan serius.

Selain pil koplo, keberadaan sabu dalam penguasaan tersangka semakin memperkuat dugaan bahwa SH terlibat dalam jaringan narkotika. 

Dalam pemeriksaan awal, SH mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya dan siap diedarkan.

“Dari pengakuan tersangka, barang ini diperoleh dari seseorang yang saat ini masih kami selidiki. Kami akan terus mendalami jaringan distribusi ini untuk membongkar pemasok utama,” tegas AKP Dadang.

Tersangka kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di balik jeruji. Ia dijerat dengan Pasal 435 atau Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta Pasal 114 ayat (1) subsider Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ancaman hukuman yang menanti adalah penjara minimal lima tahun hingga maksimal dua puluh tahun.

Kasihumas menegaskan, penangkapan ini merupakan bagian dari komitmen Polres Malang dalam memerangi peredaran narkoba di wilayah hukumnya.

“Kami tidak akan berhenti sampai di sini. Operasi serupa akan terus kami tingkatkan untuk memastikan wilayah Malang bebas dari peredaran obat-obatan terlarang,” tuturnya.

AKP Dadang juga mengimbau masyarakat untuk proaktif melaporkan jika menemukan aktivitas mencurigakan terkait peredaran narkoba di lingkungan mereka. 

Melalui kerja sama yang erat antara kepolisian dan masyarakat, upaya memberantas narkoba di Malang diharapkan semakin efektif.

Langkah tegas ini diharapkan dapat memberi efek jera bagi pelaku lain dan menciptakan lingkungan yang lebih aman di Kabupaten Malang.

“Ini perjuangan bersama. Kami harap masyarakat terus mendukung langkah-langkah yang kami lakukan,” pungkas AKP Dadang. 



Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Armada bus sekolah yang dioperasikan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah melayani ribuan siswa dalam setiap bulannya. 

Tercatat pada bulan November 2024, bus sekolah di Kota Pahlawan telah melayani sebanyak 5.665 siswa.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya, Tundjung Iswandaru mengungkapkan bahwa saat ini terdapat sembilan unit bus sekolah yang melayani pelajar dari berbagai jenjang pendidikan. 

Terdiri dari empat unit bus sekolah non-AC dan lima unit ber-AC. 

“Bus sekolah ini bertujuan untuk mengurangi kemacetan. Karena orang tua tidak perlu mengantarkan anaknya jauh menuju sekolah, hanya perlu mengantar di halte bus sekolah,” kata Tundjung, Rabu (4/12).

Tundjung memaparkan bahwa saat ini sembilan armada bus sekolah di Surabaya melayani lima rute strategis. 

Terdiri dari rute Dukuh Menanggal - Jalan Wijaya Kusuma, Kecamatan Rungkut - Jalan Wijaya Kusuma dan Kecamatan Tandes - Jalan Wijaya Kusuma.

"Selain itu, bus sekolah juga melayani rute Romokalisari dan Kelurahan Tambak Sarioso - SDN Greges 129 Surabaya," papar Tundjung.

Beberapa rute tersebut dirancang untuk menjangkau wilayah dengan kebutuhan tinggi akan transportasi pelajar. 

Sehingga diharapkan dapat memudahkan siswa mencapai sekolah tanpa perlu menggunakan kendaraan pribadi.

"Bus sekolah juga bertujuan untuk mengurangi penggunaan kendaraan bermotor pada siswa sekolah di bawah umur. Jadi hemat biaya, karena siswa tidak perlu mengeluarkan biaya ongkos perjalanan ke sekolah," ungkap Tundjung.

Selama November 2024, Tundjung mengungkapkan bahwa bus sekolah telah mengangkut total 5.665 siswa. 

Dari jumlah tersebut, 2.946 siswa tercatat pada keberangkatan dan 2.719 siswa pada kepulangan. 

"Layanan bus sekolah ini juga untuk meminimalisir kecelakaan pada siswa," tuturnya.

Lebih rinci, Tundjung memaparkan jumlah penumpang bus sekolah setiap rute pada November 2024. 

Yang pertama, untuk keberangkatan, pada rute Dukuh Menanggal - Wijaya Kusuma jumlah penumpang mencapai 670 siswa. 

Kemudian rute Kecamatan Rungkut - Wijaya Kusuma sebanyak 812 siswa dan rute Kecamatan Tandes - Wijaya Kusuma ada 919 siswa.

"Sedangkan pada rute keberangkatan Romokalisari ada 304 siswa dan rute Kelurahan Tambak Sarioso - SDN Greges ada 241 siswa," jelas Tundjung.

Sementara untuk data kepulangan bulan November 2024, Dishub Surabaya mencatat ada 651 siswa yang menggunakan rute Dukuh Menanggal - Wijaya Kusuma. 

Kemudian untuk rute Kecamatan Rungkut - Wijaya Kusuma ada 687 siswa dan rute Kecamatan Tandes - Wijaya Kusuma ada 605 siswa. 

"Selanjutnya untuk kepulangan pada rute Romokalisari ada 361 siswa dan rute Kelurahan Tambak Sarioso - SDN Greges ada 415 siswa," tambahnya.

Berdasarkan data Dishub Surabaya, mayoritas penumpang bus sekolah berasal dari siswa jenjang SMA sederajat. 

Dengan rincian, 1.727 siswa untuk keberangkatan dan 1.410 siswa untuk kepulangan. 

"Sementara itu, siswa jenjang SMP menempati posisi kedua dengan total 1.773 siswa untuk keberangkatan dan kepulangan," ujar Tundjung.

Adapun rincian jumlah penumpang berdasarkan jenjang pendidikan terdiri dari Taman Kanak-kanak (TK) ada 118 siswa untuk keberangkatan. 

Sedangkan jenjang SD, meliputi 168 siswa pada keberangkatan dan 469 siswa pada kepulangan. 

"Kemudian yang terakhir untuk jenjang SMP, terdiri dari 933 siswa pada keberangkatan dan 840 siswa pada kepulangan," pungkasnya.


Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Ketua DPP PDIP Puan Maharani tidak merisaukan soal hasil hitung cepat atau quick count yang menunjukkan pasangan Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi kalah di Pemilihan Gubernur Jawa Tengah (Pilgub Jateng) 2024. 

Pasangan tersebut keok dari jagoan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, Ahmad Luthfi dan Taj Yasin, meski bertarung di kandang banteng.

"Ya kita sudah mengevaluasi, konsolidasikan kita sudah berusaha secara maksimal ya. Namun, rakyat Jawa Tengah sudah memilih gubernur dan wagubnya," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 3 Desember 2024.

Dia mengungkapkan PDIP bakal mengevaluasi hasil Pilgub Jateng. Evaluasi akan dilakukan menyeluruh.

"Evaluasi diteruskan, selalu diteruskan, dan dilakukan terus menerus untuk memperbaiki ke dalam partai," ujar Puan.

Ketua DPR itu menyinggung soal perolehan suara calon kepala daerah yang diusung PDIP di berbagai wilayah. 

Hasil yang diraih PDIP dianggap moncer.

"Alhamdulillah dari 35 kabupaten kota, PDIP berhasil memenangkan. Dari hasil penghitungan suara sementara, 19 kabupaten kota yang dimajukan itu kader. Jadi silakan menilai apakah PDIP di Jateng masih bisa bertahan atau tidak?" ucap Puan.



Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mencatat 1.703 terduga teroris ditangkap sepanjang 2018 hingga Oktober 2024, serta terdapat peningkatan aktivitas siber terkait dengan ekstremisme kekerasan sebanyak 43.204 konten dalam kurun waktu yang sama. 

Berbagai aktivitas tersebut terjadi di tengah fenomena penurunan serangan teroris di Indonesia atau zero terrorist attack sepanjang 2023-2024.

"Kondisi ini menunjukkan ancaman ekstremisme masuk pada masa inkubasi yang menuntut kesiapsiagaan seluruh pihak," kata Kepala BNPT Komjen Eddy Hartono, Jakarta, Selasa, 3 Desember 2024.

Oleh karena itu, kata Eddy, pihaknya menginisiasi Peta Jalan Komunikasi Strategis Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (Komstra PE), untuk membangun peranan kementerian dan lembaga dalam konteks komunikasi strategis pencegahan, dan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing.

Dia mengatakan upaya itu untuk memastikan respons cepat, tepat, dan akurat dalam merespons segala isu, serta mengomunikasikan segala kebijakan strategis pemerintah terkait dengan pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

Terkait respons berbagai ancaman risiko ke depan, Eddy mengatakan perlu ada perubahan paradigma yang berfokus pada upaya pencegahan dan keamanan. 

Sehingga, pencegahan terorisme ke depan cenderung melalui pemberdayaan masyarakat dan kelompok rentan serta terdampak.

"Hal tersebut tentunya akan secara langsung berkontribusi pada pembangunan manusia dan capaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang tergambar dalam rancangan Peraturan Presiden pada Rencana Aksi Nasional Pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) fase kedua," ujar dia.

Eddy mengajak seluruh komponen negara meningkatkan komitmen dan menyamakan paradigma terhadap urgensi ancaman penyalahgunaan ruang siber untuk ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme, serta memaksimalkan koordinasi antarlembaga.

Dia berharap komponen negara bisa mengoptimalkan pemutusan akses terhadap berbagai konten yang mengarah pada pencobaan paham radikal terorisme, aktif berkolaborasi, dan memberdayakan masyarakat melalui literasi dalam program pencegahan, serta menjalin kemitraan dengan pihak swasta dan penyedia jasa platform digital.

"Ini semua untuk mewujudkan ruang siber yang bebas dari ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme," tutur dia.



Banyuwangi - KABARPROGRESIF.COM TNI AL dalam hal ini Prajurit Pangkalan TNI AL (Lanal) Banyuwangi bersama dengan Damkar Kabupaten Banyuwangi, Polairud Polresta Banyuwangi, Basarnas Banyuwangi, dan Stakeholder membantu pengamanan dan proses pamadaman kebakaran terhadap dua kapal ikan KMN Dinda Jaya dan KMN Bahtera Makmur yang terbakar di Kawasan Pelabuhan Perikanan Masami Pasifik, Ketapang, Banyuwangi, Senin (2/12).

Kronologis kejadian berawal dari Lanal Banyuwangi mendapatkan informasi tentang adanya kebakaran dua kapal ikan KMN Dinda Jaya dan KMN Bahtera Makmur yang terbakar di Kawasan Pelabuhan Perikanan Masami Pasifik Jl. Raya Situbondo Ketapang, Banyuwangi. 

Mendengar informasi tersebut, Danlanal Banyuwangi, Letkol Laut (P) Hafidz, M.Tr.Opsla melalui Palaksa Lanal Banyuwangi, Mayor Mar I Nyoman Suarmika segera mengerahkan unsur Patkamla Lanal Banyuwangi yakni Patkamla Payaman, dan Rigid Buoyancy Boat (RBB), Rigid Hull Inflatable Boat (RHIB) milik KAL Sembulungan II-5-42 dan satu ambulance, serta Prajurit Lanal Banyuwangi untuk memberikan bantuan berupa pengamanan area dan proses pemadaman.

Setibanya di lokasi, tim gabungan segera bergerak melakukan pengamanan area dan pemadaman di sekitar pelabuhan yang disinyalir karena konsleting listrik. 

Setelah berupaya memadamkan selama beberapa jam, akhirnya kebakaran dua kapal ikan berhasil dipadamkan. 

Dalam insiden tersebut tidak terdapat korban jiwa, tetapi seorang ABK mengalami luka bakar pada tangannya dan kerugian material berupa kerusakan parah pada kapal tersebut.

Pada kesempatan terpisah, Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali menyampaikan kepada seluruh jajaran TNI AL untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menerima segala informasi yang diterima, serta kehadiran TNI AL diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat di sekitarnya.



Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kejaksaan Agung (Kejagung) melaui tim penyidik kembali menyita uang sebesar Rp288 miliar dalam perkara kasus tindak pidana pencucian uang dan korupsi usaha perkebunan kelapa sawit PT Duta Palma Group, atas tersangka PT Darmex Plantations.

Dalam konferensi pers yang digelar hari ini, Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Abdul Qohar menerangkan, uang tersebut disita dari saksi berinisial RI yang merupakan mantan saudara ipar terpidana Surya Darmadi.

"Uang tersebut dialihkan dan disamarkan pada rekening Yayasan Darmex dan rekening milik Saudara RI dengan jumlah uang Rp288 miliar yang saat ini ada di hadapan kita," terang Dirdik Jampidsus, Abdul Qohar saat konferensi pers di Kejagung, Selasa, 3 Desember 2024.

Dalam perkara ini, Kejagung telah menetapkan tujuh tersangka korporasi dan sebelumnya Kejagung juga telah menyita uang ratusan miliar. 

Tujuh tersangka korporasi tersebut yaitu, PT Palma Satu, PT Siberida Subur, PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, PT Kencana Amal Tani, PT Asset Pacific, dan PT Darmex Plantations.



Luwu Utara - KABARPROGRESIF.COM Satuan Reserse Narkoba Polres Luwu Utara terus menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika. 

Setelah sukses menggagalkan peredaran ribuan butir obat terlarang sehari sebelumnya, pada Minggu (1/12/2024), tim kembali mengamankan seorang pelaku yang diduga kuat terlibat dalam penyalahgunaan narkotika jenis sabu.

Penangkapan ini dilakukan di Dusun Salu Karondang, Desa Dandang, Kecamatan Sabbang Selatan, Kabupaten Luwu Utara. Seorang pria berinisial ER (25) ditangkap bersama sejumlah barang bukti berupa sembilan sachet kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu dan sebuah telepon genggam lengkap dengan kartu SIM.

Kasat Resnarkoba Polres Luwu Utara, AKP Muh Jayadi, S.Sos., menjelaskan bahwa informasi awal mengenai aktivitas mencurigakan di wilayah tersebut diperoleh dari laporan warga. 

“Kami bergerak cepat menindaklanjuti laporan masyarakat dengan penyelidikan yang mendalam. Dalam waktu singkat, pelaku berhasil diamankan bersama barang bukti yang cukup signifikan,” ujarnya.

Tim Opsnal Resnarkoba yang dipimpin oleh KBO Resnarkoba, IPDA Nur Ihsan, S.E., mengamankan pelaku di lokasi kejadian sekitar pukul 15.00 WITA. Setelah dilakukan penggeledahan badan dan rumah, ditemukan barang bukti yang disimpan rapi dalam plastik bening. 

Berdasarkan pengakuan awal, ER memperoleh barang tersebut dari seseorang berinisial MF, yang kini berstatus buronan (DPO).

Kapolres Luwu Utara, AKBP Muh Husni Ramli, memberikan apresiasi terhadap langkah cepat yang dilakukan oleh timnya. 

Ia menegaskan bahwa Polres Luwu Utara berkomitmen untuk memutus mata rantai peredaran narkoba di wilayah tersebut.

“Kerja sama antara masyarakat dan aparat adalah kunci utama. Kami akan terus bertindak tegas terhadap para pelaku, siapa pun mereka,” ungkap Kapolres.

Saat ini, pelaku telah diamankan di Mapolres Luwu Utara untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Ia dijerat dengan Pasal 114 ayat (1) subsider Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang ancaman hukumannya mencakup pidana penjara hingga belasan tahun.

Kasat Narkoba Polres Luwu Utara, AKP Muh Jayadi, S.Sos., menambahkan bahwa pihaknya akan terus meningkatkan intensitas penyelidikan untuk mengungkap jaringan yang lebih luas. 

“Kami harap masyarakat tidak ragu untuk melaporkan aktivitas mencurigakan terkait narkoba. Setiap informasi sangat berharga dalam upaya pemberantasan ini,” pungkasnya.

Polres Luwu Utara mengimbau seluruh warga untuk bersinergi dalam menciptakan lingkungan yang bersih dari peredaran narkoba. 

Dukungan masyarakat menjadi langkah awal dalam menciptakan wilayah yang aman dan sehat.



Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melakukan berbagai upaya dalam mewujudkan Kota Ramah Anak. 

Salah satunya adalah, menyiapkan Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) yang aman dan nyaman di Kota Pahlawan. 

Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian Pencemaran dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya, Myrna Augusta Aditya Dewi mengatakan, pada saat ini hampir semua taman aktif di Surabaya sudah dilengkapi dengan fasilitas bermain untuk anak-anak. 

DLH Surabaya mencatat, kurang lebih ada 38 taman aktif yang sudah dilengkapi fasilitas perabot bermain untuk anak. 

“Hampir semua taman aktif itu ada (perabot bermainnya), total 38. Akan tetapi, yang sudah diaudit kemudian melalui proses untuk dinyatakan sebagai ramah anak baru dua yang diajukan tahun ini, dan sudah melalui proses administrasi serta peninjauan lapangan,” kata Myrna, Rabu (4/12).

Myrna menjelaskan, ada dua taman yang diajukan Pemkot Surabaya ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) RI agar memenuhi standar RBRA. 

Dua taman yang telah diajukan itu diantaranya adalah, Taman Cahaya dan Taman Flora. 

“Sudah melalui proses administrasi dan peninjauan lapangan, jika sudah ditetapkan, nantinya (dua taman itu) akan mendapatkan Anugerah RBRA yang paripurna, nah itu paling tinggi tingkatannya,” jelas Myrna. 

Sejauh ini, Myrna menyebutkan, pemkot melalui DLH telah melakukan berbagai upaya agar taman bermain di Surabaya memenuhi standar RBRA. 

Syarat yang pertama adalah, fasilitas taman harus bisa digunakan secara gratis oleh masyarakat. Karena, sesuai dengan peraturan Kemen PPPA, taman dan fasilitas atau ruang bermain untuk anak itu harus gratis. 

Di samping itu, juga ada berbagai persyaratan lain yang harus dipenuhi oleh Pemkot Surabaya. 

Dirinya menerangkan, ada 13 aspek persyaratan yang wajib dilengkapi, diantaranya adalah aspek kenyamanan, lokasi, keamanan, hingga pencahayaan. 

“Nah, dari 13 aspek itu kalau di-breakdown lagi, ada 132 sub persyaratan yang harus dilengkapi. Misal, dari aspek keamanan itu dari sisi perabotnya, kemudian dilihat dari sisi sekelilingnya apakah ada pagar atau tidak, dekat dengan saluran atau tidak, banyak itu (syaratnya). Nah, kita harus memenuhi itu agar mendapatkan penganugerahan itu,” papar Myrna. 

Selain itu, sambung Myrna, aspek akses masuk menuju ke taman juga menjadi penilaian Kemen PPPA. 

Dia menjelaskan, alasan dua taman tersebut yang diajukan ke Kemen PPPA, karena hanya memiliki satu akses pintu masuk. 

Ia mencontohkan, tidak seperti Taman Bungkul yang memiliki banyak akses pintu masuk, Taman Cahaya dan Taman Flora hanya ada satu akses pintu masuk dan keluar. 

“Sebetulnya ingin juga mendaftarkan Taman Bungkul dan Taman Apsari, tapi kan itu tidak ada pagarnya semua, dari semua sisi bisa masuk. Karena ini persyaratannya rumit dan detail,” sebutnya. 

Bukan hanya akses masuk ke dalam taman, ia menyampaikan, untuk Surabaya menuju Kota Layak Anak Dunia, pemkot juga berupaya meningkatkan fasilitas perabot mainan di taman aman bagi anak. 

“Jadi bukan berarti, jika tidak mendapat sertifikat (RBRA) itu tidak layak anak, kami juga berupaya semua (fasilitas) di taman aktif, mulai mainan, perabot itu ramah anak. Contohnya, tidak boleh ada yang berlubang, seperti itu, nah itu tidak kita biarkan begitu saja,” sampainya. 

Ia menjelaskan, selama ini pemkot melalui DLH juga rutin melakukan perawatan hingga menjaga keamanan seluruh taman aktif di Surabaya. 

Setiap taman aktif di Surabaya memiliki koordinator lapangan yang melakukan pemantauan, baik itu dari segi administrasi hingga fasilitas taman. 

Selain itu, di taman aktif juga terdapat petugas pelaksana lapangan, yang setiap harinya merawat tanaman hingga membersihkan area taman. 

Di samping itu, juga ada petugas Linmas yang berkeliling setiap waktu untuk memastikan keamanan area taman. 

“Jadi petugas tidak hanya di pintu masuk keluar saja, tapi mereka keliling. Mereka memastikan apakah ada orang yang merokok, pacaran, berbuat asusila, membawa minuman keras, membuang sampah sembarangan, atau memastikan apakah ada mainan yang digunakan oleh orang dewasa atau tidak. Nah, itu kita tegur,” jelasnya.

Selain itu, DLH juga ingin membuat taman aktif di Surabaya menjadi lebih edukatif ke depannya. 

Misal, lanjut dia, setiap taman aktif akan dilengkapi dengan pengetahuan soal nama-nama tanaman. 

Dengan begitu, ketika anak-anak Surabaya berada di taman tidak hanya sekadar bermain, akan tetapi juga bisa belajar. 

Dirinya berharap, upaya-upaya yang dilakukan itu bisa mewujudkan Surabaya sebagai Kota Layak Anak Dunia dan meraih sertifikasi RBRA ke depannya.

“Harapannya tiap tahun kita tambah, setiap harus ada yang disertifikasikan (RBRA). Kita juga berkolaborasi dengan dinas lain, seperti Dispusip Surabaya, kalau ada perbaikan toilet untuk anak dan jalur disabilitas kami berkoordinasi dengan DPRKPP dan DSDABM, kalau kita sendiri tidak mungkin bisa selesai,” pungkasnya.


Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) memutuskan anggota DPR Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Yulius Setiarto bersalah terkait tuduhan berkaitan dengan partai cokelat (parcok). 

Dia dikenakan sanksi teguran tertulis.

"Diberikan sanksi teguran tertulis," kata Ketua MKD DPR Nazarudin Dek Gam saat membacakan amar putusan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 3 Desember 2024.

Yulius dianggap melanggar kode etik. Dek Gam mengatakan putusan itu berlaku final dan mengikat.

"Menghasilkan keputusan final dan mengikat sejak tanggal dibacakan (3 Desember 2024)," ujar Dek Gam.

Yulius dilaporkan terkait dugaan pelanggaran kode etik berupa pernyataannya dalam akun Tiktok @yuliussetiarto. 

Dia menuduh pihak Polri atau disamarkan dengan sebutan parcok, secara aktif menggalang dukungan untuk memenangkan calon-calon tertentu di Pilkada 2024.

Yulius dilaporkan warga bernama Ali Hakim Lubis, yang juga anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra. MKD telah memanggil pelapor untuk dimintai klarifikasi. 

Pelapor menyerahkan bukti berupa video yang beredar dari media sosial.

Sebelumnya, Yulius membantah telah menuding Parcok aktif menggalang dukungan untuk memenangkan calon tertentu di Pilkada 2024. 

Dia mengeklaim hanya meminta klarifikasi dari Polri.

"Saya akan meminta kepada polisi klarifikasi, ini benar atau enggak. Karena kalau tidak ada klarifikasi yang jelas, problemnya itu akan berlarut-larut gitu loh," kata Yulius di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 2 Desember 2024.

Yulius berdalih pernyataannya muncul saat menanggapi sebuah siniar atau podcast. "Itu kan tayangannya panjang yang Bocor Alus. Nah, yang saya lakukan saya parafrase-kan, sehingga jadi pendek begitu. Inti dari podcast Bocor Alus itu seperti ini, kan gitu," ujar Yulius.



Tebing Tinggi - KABARPROGRESIF.COM Dalam menyambut libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), Polres Tebing Tinggi bersama tim survey dari Ditlantas Polda Sumut melaksanakan pengecekan jalan rusak dan berlubang yang ada diwilayah Kota Tebing Tinggi, Senin (2/12/2024).

Survey dilaksanakan di dua lokasi berbeda, yaitu Jalan Yos Sudarso dan Jalan Gatot Subroto, dengan tujuan untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalulintas (Kamseltibcar Lantas) bagi masyarakat dan pengguna jalan selama masa liburan.

Kegiatan ini difokuskan pada identifikasi jalan yang membutuhkan perbaikan, guna mengantisipasi kepadatan dan kemacetan arus lalulintas.

Hadir dalam kegiatan Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Sumut Kompol Rika S. Sigalingging, Kasi Audit dan Inspeksi Ditlantas Polda Sumut Kompol Ellis Yuliani, Kasi Dikmas Ditlantas Polda Sumuy AKP Ita Lestari Ginting, Kasat Lantas Polres Tebing Tinggi AKP Agnis Juwita, serta perwakilan dari Jasa Raharja, Ditjen Hubdat BPTD Sumut, dan PUPR Kota Tebing Tinggi.

Kegiatan ini merupakan upaya preventif untuk memastikan jalan yang dilalui selama Nataru dalam kondisi layak. 

“Dengan kondisi jalan yang layak, diharapkan pengguna jalan raya dapat menikmati perjalanannya dengan aman dan nyaman, serta meminimalisir resiko kecelakaan lalulintas”, ungkap Kasat Lantas.

Selain itu, tim Survey Ditlantas juga berkoordinasi dengan pihak Dinas PUPR Provinsi Sumut dan PUPR Kota Tebing Tinggi untuk segera menindaklanjuti hasil pengecekan dilapangan.



Magelang - KABARPROGRESIF.COM Wakil Gubernur Akademi Militer (Akmil), Brigjen TNI Sapto Widhi Nugroho bersama pejabat utama Akmil, menerima kunjungan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) RI, Letnan Jenderal TNI (Purn) Hinsa Siburian, beserta jajarannya. Penyambutan berlangsung di Ruang Kehormatan Gedung Graha Utama Akmil, Magelang.  

Kunjungan ini diisi dengan sesi pengarahan atau Jam Pimpinan oleh Kepala BSSN RI kepada Taruna Politeknik Siber dan Sandi Negara (Poltek SSN). 

Sesi tersebut berlangsung di Ruang Soedirman, Gedung Graha Utama.  

Dalam pengarahannya, Kepala BSSN RI menekankan pentingnya sinergi antara lembaga pendidikan militer dan siber untuk menghadapi tantangan keamanan nasional di era digital. 

Para Taruna Poltek SSN diharapkan dapat memanfaatkan momen ini untuk memperdalam wawasan tentang peran strategis siber dan sandi negara dalam menjaga kedaulatan Indonesia.  

Kegiatan kunjungan ini guna mempererat hubungan antara Akademi Militer dan BSSN RI, sekaligus menjadi wadah strategis untuk membangun generasi muda yang kompeten di bidang militer dan siber. 

Acara berlangsung lancar dengan suasana penuh antusiasme dari para peserta.



Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa dan dua orang lainnnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan anggaran Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru Tahun 2024-2025.

Risnandar bersama sejumlah pihak lain sebelumnya terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK.

"KPK selanjutnya melakukan serangkaian pemeriksaan dan telah menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan tiga orang sebagai tersangka," ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (4/12) dini hari.

Adapun dua tersangka lain yaitu Sekretaris Daerah Pekanbaru Indra Pomi Nasution dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru Novin Karmila.

KPK menduga telah terjadi pemotongan anggaran ganti uang (GU) di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru sejak Juli 2024 untuk kepentingan Risnandar dan Pomi Nasution.

Novin Karmila yang dibantu staf Plt Bagian Umum, yaitu Mariya Ulfa (MU) dan Tengku Suhaila (TS), diduga mencatat uang keluar maupun masuk terkait pemotongan anggaran GU. 

Ia juga berperan melakukan penyetoran uang kepada Risnandar dan Pomi Nasution melalui ajudan Pj Wali Kota.

"Bahwa pada November 2024 terdapat penambahan anggaran Setda di antaranya untuk anggaran makan-minum (APBD-P 2024). Dari penambahan ini diduga Pj Wali Kota menerima jatah uang sebesar Rp2,5 miliar," ucap Ghufron.

Ketiga tersangka tersebut langsung ditahan selama 20 hari pertama terhitung sejak 3 Desember 2024 sampai dengan 22 Desember 2024 di Rutan Cabang KPK.

Atas perbuatannya, Risnandar dkk disangkakan melanggar Pasal 12 huruf f dan Pasal 12 huruf B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Pekanbaru, Riau. Adapun pejabat negara yang ditangkap petugas adalah Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa yang baru menjabat sekitar enam bulan di sana.


Narkoba

Koperasi & UMKM

Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Translate

Hukum

Metropolis

Nasional

Pidato Bung Tomo


Hankam

Popular Posts

Blog Archive