Kamis, 05 Desember 2024


Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap pemicu operasi tangkap tangan (OTT) di Pekanbaru, Riau. 

Upaya paksa itu dilakukan karena Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bagian Umum Pemkot Pekanbaru Novin Karmila (NK) berencana melenyapkan barang bukti.

"KPK mendapatkan informasi NK selaku Plt Kepala Bagian Umum Pemerintahan Kota Pekanbaru akan menghancurkan tanda bukti transfer sejumlah Rp300 juta," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 4 Desember 2024.

Bukti transfer itu diyakini berkaitan dengan kasus dugaan korupsi terkait pengelolaan anggaran di lingkungan Pemkot Pekanbaru pada 2024-2025. Penghancuran diyakini mau dilakukan pada Senin, 2 Desember 2024, sore.

Penghancuran bukti itu dilakukan Novin bersama anaknya Nadya Robin Puteri. KPK langsung gerak cepat mencegah tindakan itu dan menangkap sejumlah orang.

"Diketahui transfer tersebut dilakukan oleh RS (Rafli Subma) yang merupakan staf bagian umum, atas perintah NK," ucap Ghufron.

KPK menyita Rp6,82 miliar atas OTT di Pekanbaru. Sebanyak tiga orang ditetapkan sebagai tersangka.

Tiga orang itu yakn penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa, Sekda Pekanbaru Indra Pomi Nasution, dan Plt Kabag Umum pada Setda Pekanbaru Novin Karmila.

Para tersangka dalam perkara ini disangkakan melanggar Pasal 12 f dan Pasal 12 B pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.



Semarang - KABARPROGRESIF.COM Guna menjamin kelancaran arus lalu lintas selama arus mudik dan balik Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024, Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Tengah menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral yang berlangsung pada Selasa (2/12/2024) di Aula Lantai 2 Ditlantas Polda Jateng. 

Rakor ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, seperti Dinas Perhubungan, pengelola jalan tol, dan lembaga transportasi lainnya.

Dirlantas Polda Jateng, Kombes Pol Sonny Irawan, dalam paparannya menjelaskan berbagai skenario rekayasa lalu lintas yang disiapkan pihaknya untuk memastikan kelancaran dan keselamatan masyarakat dan pengguna jalan selama libur panjang Nataru.

“Puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada Sabtu menjelang Natal. Jawa Tengah memiliki lima jalur utama: tol, Pantura, jalur tengah, selatan, dan selatan-selatan. Kami fokus pada pengelolaan jalur ini, termasuk antisipasi kendaraan sumbu tiga, kepadatan di rest area, dan gangguan kendaraan mogok,” jelasnya.

Untuk jalur tol, Polda Jateng akan mengoptimalkan kelancaran arus kendaraan di jalan tol dengan menambah jumlah gerbang tol di Kalikangkung dan Banyumanik, serta menyiapkan kendaraan derek setiap 15 km guna mempercepat penanganan kendaraan mogok. 

Kombes Pol Sonny juga menyebutkan pentingnya memaksimalkan fungsi rest area dengan menambah fasilitas seperti Pertashop dan mobil keliling Pertamina bekerja sama dengan instansi terkait.

“Rekayasa lalu lintas juga akan dilakukan, baik lokal seperti one way di kota tertentu, maupun nasional yang menunggu instruksi Korlantas. Kami juga mempersiapkan jalur wisata di beberapa lokasi untuk mengantisipasi lonjakan volume kendaraan,” tambahnya.

Selain itu, ramp check kendaraan bersama stakeholder akan digencarkan untuk memastikan kendaraan layak jalan. 

Dirlantas juga menyoroti persiapan khusus jalur Pantura dan selatan sebagai alternatif jika jalur tol mengalami kepadatan.

“Kami terus berkoordinasi untuk mengelola pengalihan arus di jalur-jalur strategis ini, termasuk mempersiapkan pengelolaan Tol Solo-Yogya yang baru,” ujarnya.

Rakor ini juga diisi dengan sesi tanya jawab dan masukan dari berbagai pihak terkait. 

Komitmen kolaboratif yang terjalin dalam kegiatan ini diharapkan mampu menciptakan situasi lalu lintas yang aman, tertib, dan nyaman bagi masyarakat selama Nataru 2024.

Menanggapi kegiatan tersebut, Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto menambahkan bahwa kelancaran arus lalu lintas juga membutuhkan partisipasi masyarakat. 

Masyarakat diimbau untuk merencanakan perjalanan dengan baik dan memanfaatkan jalur alternatif demi kelancaran dan keselamatan bersama.

“Untuk itu kami mengimbau kepada masyarakat untuk mematuhi aturan dan arahan yang diberikan petugas di lapangan, menghindari perjalanan di waktu puncak arus mudik jika memungkinkan, dan memastikan kendaraan dalam kondisi prima. Hal ini karena keselamatan di jalan raya adalah tanggung jawab kita bersama,” tandasnya.



Ngawi - KABARPROGRESIF.COM Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun ke-79 Korps Armed TNI Angkatan Darat, Yonarmed 12 Kostrad menggelar kegiatan ziarah rombongan ke sejumlah makam Pahlawan di wilayah Ngawi Selasa (3/12/2024). 

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Komandan Batalyon Armed 12 Kostrad, Letkol Arm Dr. Erlan Wijatmoko dan diikuti oleh seluruh prajurit beserta Persit KCK Ranting 4 Yonarmed 12 Kostrad.

Ziarah diawali dengan upacara penghormatan dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan (TMP) Dr. Radjiman. Rombongan kemudian melanjutkan kunjungan ke makam Raden Judo Negoro, Makam KH. M. Nursalim, dan Makam Mbah Suro yang merupakan Tokoh Pahlawan dan ulama berpengaruh di wilayah Ngawi.

Dalam sambutannya, Letkol Arm Dr. Erlan Wijatmoko menyampaikan bahwa ziarah ini memiliki makna yang mendalam sebagai bentuk penghormatan kepada para Pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan bangsa. 

"Melalui ziarah ini, kita tidak hanya mengenang jasa-jasa mereka, tetapi juga mengambil nilai-nilai perjuangan, semangat, dan pengabdian untuk terus kita teladani dalam tugas sehari-hari sebagai prajurit Armed TNI AD," ujarnya.



Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa, sebagai tersangka usai operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin, 2 Desember 2024. KPK menyita uang miliaran rupiah dalam OTT tersebut.

“Tim KPK mengamankan total sembilan orang, yakni delapan orang di wilayah Pekanbaru dan satu orang di Jakarta, serta sejumlah uang dengan total sekitar Rp6.820.000.000,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 4 Desember 2024.

Ghufron mengatakan hanya tiga orang yang dijadikan tersangka terkait OTT itu. 

Selain Risnandar, dua lainnya yakni Sekretaris Daerah (Sekda) Pekanbaru Indra Pomi Nasution dan Plt Kabag Umum Pemkot Pekanbaru Novin Karmila.

Uang yang disita, ditemukan di tempat berbeda. 

Sebanyak Rp1 miliar didapat KPK dari tas ransel saat Novin ditangkap di wilayah Pekanbaru.

Kemudian, Rp1,39 miliar disita dari Risnandar bersama dengan ajudannya saat penangkapan di Rumah Dinas Wali Kota Pekanbaru. Uang itu sebelumnya diberikan Novin.

Lalu, Rp2 miliar ditemukan penyidik di rumah pribadi Risnandar di Jakarta. Duit itu diserahkan oleh istrinya, Aemi Octawulandari Amir.

“IPN (Indra Pomi Nasiotion) selaku Sekda Kota Pekanbaru diamankan di rumah pribadinya di Kota Pekanbaru, ditemukan uang tunai kurang lebih sejumlah Rp830.000.000 di rumahnya yang diterimanya dari NK,” terang Ghufron.

Indra sejatinya mengaku menerima Rp1 miliar. Tapi, uangnya disebar ke sejumlah orang senilai Rp170 juta.

Kemudian, Rp375,4 juta didapatkan penyidik dari rekening ajudan Risnandar, Nugroho Adi Triputranto. Dia ditangkap di indekosnya.

“Sejumlah Rp300.000.000 pada rekening tersebut berasal dari setoran tunai yang dilakukan oleh RS atas perintah NK pada tanggal 2 Desember 2024,” ucap Ghufron.

KPK juga mendapatkan Rp1 miliar dari kakak Novin, Fachrul Chacha. Kemudian, ada juga dana sebesar Rp100 juta didapatkan di Rumah Dinas Pj Wali Kota.

“(Terakhir) tim menuju rumah AN atau U (Untung) di Ragunan untuk mengamankan sekurang-kurangnya uang sejumlah Rp200.000.000,” kata Ghufron.

Jika ditotal, keseluruhan uang yang disita senilai Rp6,82 miliar. KPK membuka peluang menetapkan tersangka lain dalam perkara ini.

Para tersangka dalam perkara ini disangkakan melanggar Pasal 12 f dan Pasal 12 B pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.



Singkawang - KABARPROGRESIF.COM Polres Singkawang kembali menorehkan prestasinya dengan meraih predikat kualitas tertinggi dalam Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 Pada Pemerintah Daerah, Kepolisian Resor dan Kantor Pertanahan Se Provinsi Kalimantan Barat dari Ombudsman Republik Indonesia.

Penghargaan ini diterima langsung oleh Kapolres Singkawang yang di wakili Kasiwas Polres Singkawang Iptu Juhardi, S.H., yang di serahkan langsung oleh Kepala Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Barat Ibu Tariyah S.Pd.I., M.H. di Aula Cendana Hotel Mercure Jl. Jendral Ahmad Yani No. 91 Pontianak, Rabu (04/12/2024) pagi.

Predikat ini diberikan sebagai komitmen Polres Singkawang dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai dengan standar pelayanan publik yang telah ditetapkan.

Ditemui di tempat terpisah, Kapolres Singkawang Akbp Fatchur Rochman, S.I.K., M.I.K., mengatakan apresiasi kepada seluruh personel Polres Singkawang dan jajaran yang telah bekerja keras mewujudkan pelayanan yang terbaik sesuai dengan standar yang telah di tetapkan kepada masyarakat. 

“Penghargaan ini adalah bukti nyata dedikasi dan kerja keras seluruh jajaran Polres Singkawang. Kami akan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan demi kenyamanan dan kepuasan masyarakat,” ujar Kapolres.

Lanjutnya, Kapolres juga menyampaikan rasa bangga atas pencapaian ini. 

Menurutnya, penghargaan dari Ombudsman RI menjadi motivasi bagi seluruh personel untuk terus berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Dengan di perolehnya penghargaan ini, Polres Singkawang diharapkan dapat terus menjadi teladan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.



Sorong - KABARPROGRESIF.COM Asrena Danpasmar 3 Kolonel Mar Nandang Permana Jaya, S.E., M.M., menyambut kedatangan Kapolda Papua Barat Daya Brigjen Pol. Gatot Haribowo, S.I.K., M.A.P., di Bandar Udara DEO Sorong, Jl. Basuki Rahmat, Km. 7,5, Kel. Remu Selatan, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Selasa (03/12/2024).

Kedatangan Kapolda Papua Barat Daya kali ini merupakan kunjungan pertama sejak dilantik oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) pada tanggal 29 November 2024 lalu di Gedung Rupatama, Markas Besar (Mabes) Polri Jakarta.

Kapolda Papua Barat Daya beserta rombongan tiba di Sorong menggunakan pesawat Batik Air dari Manokwari dan disambut langsung oleh perwakilan Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Malamoi dengan memakaikan Mahkota Kasuari dan noken secara simbolis dan ini menjadi momen penting dalam rangkaian perkenalan Kapolda Papua Barat Daya sebagai pejabat baru di tanah Papua.

Turut hadir dalam penyambutan tersebut Ketua DPRD Provinsi Papua Barat Daya, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Papua Barat Daya, Danrem 181/PVT, Kas Koarmada III, Danlantamal XIV Sorong beserta para pejabat Polri dan pengurus Bhayangkara di wilayah Sorong.



Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menolak gugatan terhadap penyitaan barang-barang milik Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Majelis menilai gugatan yang diajukan bukan ranahnya.

"Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara perdata nomor 651/Pdt.G/2024/PN JKT SEL," berikut bunyi putusan yang dikutip pada Selasa, 3 Desember 2024.

Dalam persidangan ini, penyidik KPK Rossa Purbo Bekti menjadi salah satu pihak yang digugat kubu Hasto. 

Dia merupakan orang yang mengambil ponsel dan catatan Hasto dari tangan asistennya, Kusnadi.

Dalam putusannya, majelis menyatakan penyitaan bukan bagian dari penyalahgunaan kewenangan. 

Hakim juga menilai KPK masih melakukan upaya paksa sesuai dengan prosedur.

"Menerima eksepsi tergugat I, tergugat II, tergugat II, tergugat IV tentang kompetensi absolut," ujar majelis.

Barang yang disita itu diyakini berkaitan dengan kasus suap pergantian antarwaktu yang menyeret buronan Harun Masiku. 

Barang Hasto diambil usai dimintai keterangan oleh penyidik.

"Tas dan handphone atas nama saya disita," kata Hasto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin, 10 Juni 2024.

Hasto menyebut dua barangnya itu diambil dari asistennya, Kusnadi saat pemeriksaan berlangsung. 

Sekjen PDIP itu merasa keberatan dengan upaya paksa yang dilakukan penyidik tersebut.

"Karena segala sesuatunya harus didasarkan sesuai hukum acara pidana. Karena ini sudah suatu bentuk tindakan pro justisia sehingga hak untuk didampingi penasihat hukum harusnya dipenuhi oleh mereka yang menegakkan hukum," ujar Hasto.



Surabaya - KABARPROGRESIF.COM umlah wisatawan mancanegara (Wisman) yang berkunjung ke Provinsi Jawa Timur pada Oktober 2024 mengalami penurunan. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim Zulkipli melalui Berita Resmi Statistik (BRS) yang dikonfirmasi, Rabu (4/12/2024).

Berdasarkan data BPS Jatim, kunjungan wisman ke Jawa Timur pada Oktober 2024 hanya mencapai 28.182 kunjungan, turun sebesar 11,10% dibandingkan bulan September 2024. 

“Penurunan ini wajar terjadi karena pola musiman. Oktober adalah periode low season, ditambah lagi dengan awal musim hujan yang membuat beberapa destinasi wisata alam kurang menarik bagi wisatawan asing,” ujar Zulkipli. 

Meski demikian, Zulkipli juga mengatakan, untuk Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel Bintang menunjukkan angka positif karena tingginya wisatawan domestik.

TPK Hotel Bintang di Jawa Timur, Zulkipli menyebutkan, kali ini mencapai 58,07%, naik sebesar 1,65 poin dibandingkan bulan sebelumnya. Peningkatan ini didorong oleh tingginya kunjungan wisatawan domestik, yang memanfaatkan berbagai event di Jawa Timur.

Menurut Zulkipli, faktor musim hujan yang dimulai pada Oktober hingga Desember di Jawa Timur dikenal membawa hujan lebat dan cuaca mendung yang berkepanjangan. Hal ini memengaruhi destinasi wisata alam seperti pegunungan, air terjun, dan pantai, yang biasanya menjadi favorit wisman.

“Kondisi cuaca yang kurang mendukung membuat wisatawan asing cenderung menunda perjalanan mereka. Namun, wisatawan domestik masih mendominasi, terutama karena adanya event-event yang menarik di bulan Oktober,” tukasnya.

Faktor lain, Zulkipli mengatakan, di Jawa Timur ada pula beberapa event besar seperti festival budaya dan pameran ekonomi kreatif di Surabaya dan Malang yang menjadi magnet utama bagi wisatawan lokal. Tren ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata Jawa Timur mulai beradaptasi dengan kondisi musiman melalui diversifikasi acara dan layanan.

"Penurunan jumlah wisman ternyata tidak berdampak besar pada okupansi hotel. Dengan persentase TPK yang meningkat, hotel-hotel di Jawa Timur tetap meraih pendapatan dari wisatawan lokal. Hal ini menjadi bukti bahwa pariwisata domestik memiliki potensi besar sebagai penopang industri di tengah fluktuasi kunjungan wisatawan asing," paparnya.

Meski Oktober menjadi periode low season, Zulkipli menuturkan, sektor pariwisata Jawa Timur tetap optimis menyambut akhir tahun. Libur panjang Natal dan Tahun Baru biasanya menjadi momentum bagi wisatawan domestik dan mancanegara untuk berlibur.

“Kami berharap libur akhir tahun bisa mendongkrak kembali kunjungan wisatawan, baik lokal maupun asing. Dengan promosi yang intensif dan layanan yang terus ditingkatkan, Jawa Timur siap menyambut wisatawan di akhir tahun,” tuturnya.



Tarakan - KABARPROGRESIF.COM Dengan keseriusan menghadapi potensi bencana alam yang dapat terjadi kapan saja, Personel Kompi 2 Batalyon A Pelopor Satbrimob Polda Kaltara telah melaksanakan Apel Siaga SAR. 

Kegiatan ini diselenggarakan sebagai bentuk kesiapsiagaan dalam menanggulangi bencana alam di Wilayah Kota Tarakan, yang dikenal dengan kondisi geografis dan iklimnya yang dapat mengundang bencana alam seperti banjir, longsor, dan lain-lain.

Apel Siaga SAR ini tidak hanya sebagai formalitas, namun merupakan refleksi nyata dari kesiapan Satbrimob Polda Kaltara dalam menanggapi kejadian darurat. 

Pembahasan yang mendalam pun dilakukan, termasuk pelatihan SAR Satbrimob dan simulasi penyelamatan bencana yang dijalankan secara serius oleh para personel. 

Manajemen risiko bencana menjadi fokus utama dalam latihan ini, guna menjamin keselamatan masyarakat serta meminimalisir dampak negatif dari bencana alam yang terjadi.

Pada apel tersebut, strategi dan koordinasi tim dibahas untuk memastikan agar respon cepat Brimob dapat diandalkan dalam situasi kritis. 

Latihan kesiapsiagaan bencana yang terus menerus meningkatkan kemampuan para personel dalam antisipasi kejadian darurat, sekaligus memberikan mereka wawasan dalam penanganan situasi setelah bencana.

Inisiatif seperti Apel Siaga SAR ini memiliki peranan yang signifikan dalam memelihara keamanan dan kenyamanan warga Kota Tarakan. 

Dengan dedikasi yang tinggi dari Satuan Brimob Polda Kaltara, masyarakat dapat merasa lebih aman dan tenang, mengingat adanya jaminan bahwa aparat siap sedia menghadapi bencana.

“Kesiapsiagaan personel dan peralatan dalam menghadapi bencana alam sangat penting untuk menjaga keselamatan warga dan meminimalkan dampak negatif yang mungkin terjadi,” ungkap salah seorang pemimpin apel. 

Satuan ini menegaskan komitmennya dengan menyatakan, 

“Satuan Brimob Polda Kaltara berkomitmen untuk selalu siap siaga dan siap membantu masyarakat dalam menghadapi bencana alam di Wilayah Kalimanatan Utara.”

Dari kegiatan Apel Siaga SAR ini terlihat jelas bahwa Satbrimob Polda Kaltara tidak memandang remeh risiko bencana alam yang ada. 

Setiap langkah pelatihan dan kesiapsiagaan yang mereka lakukan merupakan bukti nyata dari tanggung jawab mereka sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. 

Masyarakat di Wilayah Tarakan dan sekitarnya dapat berharap bahwa apabila terjadi bencana alam, tanggap darurat akan datang dengan sigap dan efektif, berkat persiapan yang telah dilakukan.



Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Komandan Resimen Artileri 2 Marinir Kolonel Mar Rana Karyana, S.E., M.Tr.Hanla., M.M., CHRMP hadiri penerimaan kunjungan Taruna Akademi Angkatan Laut (AAL) TK. 1 Angkatan 73 di Kesatrian Marinir Soetedi Senaputra, Karangpilang, Surabaya. Selasa (03/12/2024).

Kunjungan 200 Taruna AAL Tingkat I Angkatan 73 di sarang petarung Pasmar 2 tersebut bertujuan untuk memperkenalkan kepada Taruna tentang struktur organisasi Korps Marinir, kesenjataan dan tugas tugas pokok satuan masing-masing yang berada di jajaran Korps Marinir melalui pemutaran video profil Korps Marinir, demonstrasi prajurit dan statik show kesenjataan Korps Marinir.

Dalam arahan Komandan Pasmar 2 Brigjen TNI (Mar) Nanang Saefulloh, S.E.,M.M yang dibacakan oleh Wadanpasmar 2 Marinir Kolonel Mar Edi Prayitno mengucapkan selamat datang di sarang petarung Bumi Marinir Karangpilang Surabaya. 

Semoga dalam fasilitas tour di Jajaran Pasmar 2 ini dapat berkenan dan dapat memberikan makna bagi para Taruna sekalian.

Perlu diketahui bahwa Korps Marinir adalah satuan pasukan pendarat yang menyelenggarakan operasi amfibi, operasi pertahanan pantai dan pengamanan pulau terluar strategis, pembinaan potensi maritim serta pembinaan kekuatan dan kesiapan operasi untuk menjadi kekuatan pertahanan keamanan dalam rangka operasi militer perang dan operasi militer selain perang.

Sementara itu, Danmenart 2 Marinir berharap semoga pembekalan ini dapat memberikan makna yang berarti guna menambah wawasan para Taruna dalam melaksanakan belajar dan penugasan di masa mendatang. 

"Selamat belajar, semoga sukses selalu untuk seluruh Taruna Taruna semuanya.

Bekerjalah dengan keras, bekerjalah dengan cerdas dan bekerjalah dengan ikhlas Insya Allah kalian semua akan sukses".



Mukomuko - KABARPROGRESIF.COM Kepala Desa Sinar Laut, Kecamatan Pondok Suguh beserta Direktur, Bendahara BUMDes Harapan Jaya ditetapkan tersangka oleh Satreskrim Polres Mukomuko, diduga melakukan tindak pidana korupsi.

Adapun Kades berinisial H, direktur BUMDes Harapan Jaya berinisial S dan N selaku Bendahara BUMDes Harapan Jaya, yang diduga telah melakukan penyelewengan keuangan BUMDes.

Diungkapkan Kasat Reskrim Polres Mukomuko, IPTU Achmad Nizar Akbar dalam Press Rilis Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Mapolres Mukomuko, Rabu (4/12/2024).

“Hari ini kami mengungkapkan pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Desa dan tata kelola penatausahaan pada Bumdes Harapan Jaya, tahun anggaran 2016,2017 dan tahun 2018, dengan dasar laporan polisi LPA tanggal 7 Oktober 2024,” ungkap Kasat.

Lebih Lanjut Kasat menjelaskan kronologis tersangka Tipidkor ini, bahwa pada tahun 2016, 2017 dan 2018, BUMDes Harapan Jaya mendapatkan pernyetaan modal dari dana desa sebanyak kurang lebih Rp. 159 juta.

“Dimana dalam tata kelola BUMDes tersebut dala tata kelola, tidak ada laporan pertanggungjawaban dan bukan untuk peruntukannya,” pungkasnya.

Modus Operandi terduga ketiga pelaku, yaitu dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi, tidak sesuai dengan peruntukkannya, sehingga terindikasi penyalahgunaan wewenang.

“Adapun kerugian negara dalam perkara ini, berdasarkan audit Inspektorat Kabupaten Mukomuko ditemukan sebesar Rp.160 juta kerugian negara,” Imbuhnya.

IPTU Achmad Nizar Akbar menguraikan bahwa perkara tersebut, sudah ditangani oleh Inspektorat Mukomuko. 

Namun ketiga pelaku berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Inspektorat, terindikasi pengembalian kerugian negara.

“Pelaku sebelumnya sudah dikasih waktu 2 bulan oleh inspektorat. Namun pelaku tidak ada itikad baik untuk mengembalikan kerugian negara, sehingga Inspektorat melimpahkan perkara ini kepada kami, sehingga kami segera melakukan penyelidikan dan menaikkan status perkara ini menjadi penyidikan,” bebernya.

Ketiga pelaku tersebut ditetapkan Tsk pada tanggal 20 November 2024, dan pihak kepolisian sudah mengirimkan berkas tahap I kepada pihak Kejaksaan Negeri Mukomuko.

BUMDes Harapan Jaya ini, bergerak pada sektor penjualan pupuk. Adapun barang bukti yang telah diamankan oleh polisi yaitu, SK Pengangkatan Direktur BUMDes, SK Pengangkatan Bendahara BUMDes, SK Pengangkatan Oleh Kepala Desa, Buku Rekening BUMDes, Surat Perjanjian Kerjasama BUMDes dan Distributor Pupuk, Invoice dan Nota Pembelian Pupuk, APBDes Sinar Laut, Realisasi APBDes Sinar Laut, dan Uang Tunai senilai Rp. 24 juta.

Ketiga pelaku disangkakan Pasal 2 dan atau pasal 3 dan atau pasal 8 Undang – Undang Nomor 8 Nomor 20 Tahun 2001 atas Perubahan Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 KUH Pidana dengan ancaman pidana paling lama 20 tahun penjara(Zul)



Banyuwangi - KABARPROGRESIF.COM Bertepatan dengan peringatan  Hari Disabilitas Internasional, Kabupaten Banyuwangi menggelar Festival Kita Bisa di SDN Model Banyuwangi. 

Ajang ini menampilkan beragam karya kreatif anak-anak muda penyandang disabilitas.

Anak-anak dari berbagai sekolah yersebut memamerkan hasil karya mereka di stan-stan yang berjajar di depan aula SD Negeri Model Banyuwangi, yang menjadi venue kegiatan. 

Ada kain batik, anyaman dari limbah plastik, aneka kerupuk, snack, robot bertenaga surya, hingga tempat sampah yang menggunakan sensor gerak. 

Ada juga yang memamerkan kemampuannya di bidang coding. 

Salah satunya Ibrahim, siswa penyandang border line dari SMPN 3 Banyuwangi tersebut mampu membuat game Pin Ball dengan bimbingan guru pendampingnya. 

Bupati Ipuk Fiestiandani menyampaikan Festival Kita Bisa sudah menjadi agenda rutin di Banyuwangi sebagaibpanggung aktualisasi bagi para anak muda difabel. 

"Ini salah satu wujud komitmen pemkab untuk memberikan akses pendidikan yang sama kepada anak-anak muda daerah," ujar Ipuk.

Sejak 2013 Banyuwangi pemkab telah mewujudkan sekolah inklusi yang ramah bagi para penyandang disabilitas. 

Hingga hari ini, semua sekolah negeri dari tingkat PAUD sampai SMA/ sederajat telah berstatus inklusif.

Pemkab juga telah meluncurkan inovasi Si-Denakwangi (Aplikasi Identifikasi Anak Berkebutuhan Khusus Kabupaten Banyuwangi). 

Aplikasi ini digunakan untuk mendeteksi jenis ketunaan peserta didik berkebutuhan khusus. 

Dengan identifikasi tersebut layanan dan pembelajaran yang diterapkan para guru pendamping khusus (GPK) betul-betul tepat sesuai kondisi anak didik berkebutuhan khusus-nya. 

Harapannya ini dapat memaksimalkan prestasi mereka.

Tak hanya di sektor pendidikan, pemkab juga terus mengupayakan pemenuhan hak-hak disabilitas pada berbagai bidang yang lain. 

Misalnya terpenuhinya fasilitas disabilitas di tempat-tempat publik hingga terbukanya peluang di dunia kerja. 

"Pemkab juga rutin menggelar rembug anak dan ABK untuk menjaring aspirasi mereka untuk kami jadikan bahan penyusunan kebijakan daerah. Lewat rembug ini kita berharap aspirasi mereka bisa terakomodir," urai Ipuk.

Asisten Pemerintahan dan kesra MY Bramuda menambahkan di Banyuwangi saat ini terdapat 191 sekolah penyelenggara pendidikan inklusi, mulai dari tingkat paud, SD, SMP, hingga SMA/sederajat. 

Sekolah-sekolah ini didampingi oleh 11 Sekolah Luar Biasa (SLB) yang bertindak sebagai konsultan. 

Adapun jumlah guru pendamping khusus (GPK) sebanyak 250 orang.

“Secara berkala para GPK ini kami berikan bimtek untuk meningkatkan kapasitasnya. Sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik dalam menjembatani kesulitan belajar ABK di sekolah inklusi,” kata Bramuda.

Sebelum acara puncak, imbuh dia, Festival Kita Bisa dimulau dengan berbagai kegiatan yang mewadahi kreativitas dan potensi anak-anak berkebutuhan khusus. 

"Sejak kemarin kita sudah menggelar Porseni dan Bimtek inklusif, puncaknya kita laksanakan hari ini dengan menampilkan berbagai karya para ABK," pungkasnya.


Narkoba

Koperasi & UMKM

Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Translate

Hukum

Metropolis

Nasional

Pidato Bung Tomo


Hankam

Popular Posts

Blog Archive