Divisi Humas Terima Hibah Dari PT MITN

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Divisi Humas Polri menerima hibah saluran penyiaran dari PT Media Inti Televisi Nusantara (MITN). 

Hibah tersebut diberikan langsung oleh Pimpinan PT MITN Ariawan kepada Kadiv Humas Polri Irjen. Pol. Sandi Nugroho.

Irjen. Pol. Sandi menerangkan, hibah kepada Polri ini menjadi suatu harapan baru, khususnya Divisi Humas sebagai public relations Korps Bhayangkara. 

Sebab, tugas Humas Polri salah satunya adalah melakukan penyiaran dan penerangan yang memberikan informasi-informasi aktual serta edukatif bagi masyarakat Indonesia serta memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang tugas-tugas Kepolisian.

“Dengan peningkatan penyiaran pada Polri TV yang didukung dengan stasiun TV sendiri diharapkan dapat memberikan pelayanan informasi yang lebih optimal kepada masyarakat Indonesia,” jelas Kadiv Humas, Selasa (31/12/24).

Ditegaskan Kadiv Humas, informasi yang akan disiarkan pun dipastikan akurat dan terpercaya, khususnya di bidang keamanan serta ketertiban. 

Dengan begitu, diharapkan dapat mendukung seluruh agenda nasional asta cita pemerintah dalam rangka meraih cita-cita Indonesia Emas 2045.

Read More

Pabanlat Sops Koarmada III Hadiri Peresmian Dermaga Sungai Klalin, Aimas

Sorong - KABARPROGRESIF.COM Peresmian Dermaga Sungai Klalin di Kampung Wermon, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, berlangsung khidmat pada Sabtu pagi,( 28/12/24). 

Acara ini dihadiri oleh Pabanlat Staf Operasi (Sops) Koarmada III, yang mewakili Panglima Koarmada III, Laksamana Muda TNI Hersan, S.H., M.Si., bersama sejumlah pejabat lainnya.

Acara yang berlangsung dari pukul 10.00 hingga 11.30 WIT ini dipimpin langsung oleh Penjabat (Pj.) Bupati Sorong Bupati Ir.Edison Siagian M.E, dan dilaksanakan di area dermaga baru yang siap digunakan. 

Pabanlat Sops Koarmada III hadir bersama perwakilan dari berbagai instansi, termasuk Pj Gubernur Papua Barat Daya yang diwakili oleh BP3OKP Otsus, Danlantamal XIV yang diwakili Dansatrol, Dandim Sorong, serta anggota DPRD Kabupaten Sorong.

Kegiatan diawali dengan doa bersama, diikuti laporan dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sorong terkait pembangunan dermaga. 

Dalam sambutannya, Pj. Bupati Sorong menyampaikan harapannya agar Dermaga Sungai Klalin dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat setempat, khususnya dalam meningkatkan konektivitas dan mendukung sektor transportasi.

Perwakilan BP3OKP Otsus Papua Barat Daya juga menekankan pentingnya keberadaan dermaga ini sebagai bagian dari program percepatan pembangunan daerah otonomi khusus. 

Setelah sambutan, acara dilanjutkan dengan prosesi peresmian dermaga yang ditandai dengan pemotongan pita dan peninjauan dermaga oleh tamu undangan.

Dalam kesempatan ini, Pabanlat Sops Koarmada III menyampaikan pesan dari Pangkoarmada III. 

"TNI AL, khususnya Koarmada III, mendukung penuh pembangunan infrastruktur strategis seperti Dermaga Sungai Klalin ini. Kami percaya dermaga ini tidak hanya akan mendukung aktivitas masyarakat, tetapi juga memperkuat pertahanan dan keamanan wilayah perairan," ujarnya.

Read More

Dua Kali Mangkir Dari Pemanggilan Kejari Sidoarjo, Kades Gilang Langsung Ditahan

Sidoarjo - KABARPROGRESIF.COM Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo akhirnya menahan Sulhan, Kepala Desa (Kades) Gilang, Kecamatan Taman setelah 2 kali mangkir dari pemanggilan dalam kasus dugaan melakukan pungutan liar (pungli) Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2023.

Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Kades Sulhan sempat menjalani pemeriksaan sekitar 10 jam oleh tim penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Sidoarjo.

Setelah menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Pidsus Kejari Sidoarjo, Kades Sulham langsung digelandang ke sel tahanan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) dengan tangan diborgol dan memakai rompi berwarna pink.

John Franky Yanafia Ariandi, Kepala Seksi (Kasi) Pidsus Kejari Sidoarjo mengatakan bahwa penahanan terhadap Kades Sulhan setelah diperoleh bukti-bukti yang cukup, kalau yang bersangkutan melakukan tindakan pungli program PTSL 2023 lalu.

“Setelah diperiksa, dipertimbangkan, apakah terhadap yang bersangkutan memenuhi syarat subyektif dan obyektif untuk dilakukan penahanan,”  kata John Franky, Senin (30/12/2024) malam.

Dijelaskan oleh Franky bahwa tersangka Kades Sulhan dijerat dengan pasal 12 huruf (i) Undang Undang (UU) Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan UU Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi.

Selain itu, tersangka Kades Sulhan juga dijerat dengan pasal 11 UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan UU Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi.

“Dan, untuk tersangka akan dilakukan penahanan selama 20 hari kedepan. Kami tempatkan di rumah tahanan kelas 1 Jawa Timur,” jelasnya.

Sementara itu, Irma Rahmawati selaku kuasa hukum Kades Sulhan mengungkapkan bahwa pihaknya bakal mengajukan penangguhan penahanan kliennya. 

Karena Kades Sulhan sama sekali tidak menggunakan uang pungli PTSL Desa Gilang tahun 2023 lalu itu.

Selain itu, Kades Sulhan sudah kooperatif dengan membuka fakta-fakta baru selama menjalani pemeriksaan yang dilakukan tim penyidik Pidsus Kejari Sidoarjo.

”Kami sudah buktikan itu didepan penyidik. Jadi, kami mohon waktu. Mulai besok, kami akan mengajukan penangguhan penahanan dengan pertimbangan klien kami sudah kooperatif dan membuka fakta-fakta yang sebelumnya belum tersingkap,” pungkasnya. 

Read More

OPM Serang Anggota TNI dan Bacok Dua Warga Sipil, Instruksi Turunkan Kaca Mobil Saat Melintasi Hutan

Timika - KABARPROGRESIF.COM TPNPB Kodap XXXIII Ru Mana Tambrauw dilaporkan menembak seorang anggota TNI dan membacok dua warga sipil yang dituduh agen intelijen Indonesia.

Peristiwa penembakan dan pembacokan itu terjadi di jalan pertengahan antara Kampung Banfot Distrik Feef dan Kampung Jukbi Distrik Bamus Bama, Kabupaten Tambrauw, Papua Barat Daya.

Jubir TPNPB Sebby Sambom mengatakan, pada 26 Desember 2024 terjadi kontak tembak antara TPNPB OPM Kodap XXXIII Ru Mana Tambrauw dengan anggota Tentara Nasional Indonesia/TNI.

“Dalam peristiwa kontak tembak itu kami berhasil menembak satu militer Indonesia dan membacok 2 anggota intelijen Indonesia yang sedang melintasi jalan raya guna memantau situasi perang yang sedang terjadi,” katanya.

Dikemukakan, anggota TNI ditembak Tepat pukul 09: 00 Wit saat melintasi TKP menggunakan mobil patroli hilux warna putih.

Kemudian sekitar pukul 13.00 wit, pasukan TPNPB OPM KODAP XXXIII Ru Mana Tambrauw Papua Barat Daya anggota patroli yang lewat.

Selain itu, pasukan TPNPB OPM KODAP XXXIII Ru Mana Tambrauw Papua Barat Daya juga berhasil membacok dua orang anggota inteljen Indonesia dimana 1 orang terkena luka bacok di belakang punggung dan 1 orang terkena luka bacok di lengan kiri.

Sebby menghimbau seluruh warga sipil Papua ataupun Non Papua yang berstatus sebagai penumpang dan semua sopir yang mengemudi kendaraan roda 4 dan roda 12 agar menurunkan kaca mobil saat melintasi hutan.

“Apabila kedapatan kendaraan yang tidak menurunkan kaca mobilnya itu dianggap sebagai musuh atau militer Indonesia, maka TPNPB OPM Kodap XXXIII Ru Mana Tambrauw diwajibkan untuk menembak mati,” tegasnya.

Read More

Pemkot Surabaya Siapkan Sejumlah Atraksi dan Hiburan Saat Malam Pergantian Tahun

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menghadirkan sejumlah hiburan dan pesta kembang api untuk memeriahkan malam pergantian tahun. 

Perayaan tersebut, akan dilaksanakan tiga titik kawasan, yaitu Jembatan Surabaya, Balai Kota dan Kota Lama Zona Eropa.

Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga, serta Pariwisata (Disbudporapar) Kota Surabaya, Hidayat Syah mengatakan bahwa kegiatan perayaan malam tahun baru akan digelar mulai pukul 20.00 WIB pada (31/12) malam. 

Dalam perayaan malam nanti, Pemkot Surabaya akan menghadirkan hiburan yang dibalut dengan kesenian dan berbagai genre musik seperti Jazz, Acoustic hingga penampilan Disc Jockey (DJ).

"Kami mengabungkan antara hiburan dan kesenian, utamanya adalah musik yang identik dengan perayaan malam pergantian tahun di sejumlah titik wisata di Kota Pahlawan," kata Hidayat Syah, Selasa (31/12).

Hidayat menyampaikan, hiburan dan pesta kembang api dihadirkan untuk memfasilitasi masyarakat yang ingin merayakan malam pergantian tahun di Kota Surabaya. 

Perayaan tersebut diharapkan dapat menekan adanya pesta knalpot brong atau kegiatan yang bersifat negatif.

"Perayaan dilakukan di beberapa titik untuk menyebar keramaian, jadi diadakan di kawasan utara, tengah dan timur supaya tidak terfokus di pusat Kota Surabaya saja," jelasnya.

Selain itu, Hidayat menjelaskan, perayaan yang dilakukan beberapa titik juga sebagai ajang promosi dan mengenalkan destinasi tempat wisata yang ada di Kota Surabaya kepada masyarakat luas. 

Khususnya Pesona Laser Air Mancur yang baru resmikan pada Minggu (29/12).

"Titiknya memang di destinasi unggulan Kota Surabaya, terutama Pesona Laser Air Mancur di Jembatan Surabaya yang baru diresmikan agar semakin dikenal oleh masyarakat. Sementara untuk perayaan di Kota Lama adalah kolaborasi antara semua komunitas dan media," imbuhnya.

Di tempat terpisah, Founder Urban Design sekaligus inisiator Satus Persen Suroboyo, Suryan Mustafa mengungkapkan, bahwa berbagai kegiatan diadakan di Kawasan Kota Lama Zona Eropa untuk meramaikan serta memeriahkan malam pergantian tahun. 

Di antaranya, talkshow, workshop, pameran fotografi, pop up Korea serta pemeran kendaraan TNI AL. 

"Jadi warga Surabaya yang ke sini bisa menikmati kegiatannya. Kami mempromosikan fasilitas kota melalui pameran fotografi, capaian (pembangunan) pasca Covid-19 hingga fasilitas yang perlu diketahui. Contohnya, wisata baru, BPJS untuk berobat gratis dan informasi lainnya," kata Rian biasa ia disapa.

Selain itu, Rian menambahkan, pada malam puncak pergantian tahun, di kawasan Kota Lama Surabaya juga menghadirkan hiburan berupa ludruk, musik band hingga pertunjukan teater.

"Lalu pada puncak acaranya akan ada pesta kembang api. Semoga masyarakat yang hadir bisa merayakan malam pergantian tahun dengan tertib dan bersuka cita," pungkasnya.

Read More

Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Lembaga di Bawah naungan Polri ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 122 Tahun 2024, yamg merupakan perubahan kelima dari Perpres Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Polri.

Kortas Tipikor menggantikan Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipikor) Bareskrim Polri untuk memperluas organisasi. 

Nantinya akan ada empat direktur dari divisi penindakan, penyelidikan, pencegahan, dan kerja sama.

Kortas Tipikor akan berfungsi sebagai unsur pelaksana tugas pokok di Markas Besar Polri, seperti yang diatur dalam UU 122/2024. 

Perpres ini juga menyisipkan pasal baru, yaitu Pasal 20A, di antara Pasal 20 dan 21, yang merinci tugas dan struktur Kortas Tipikor.

Dalam Pasal 20A, dijelaskan bahwa Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi akan berada di bawah Kapolri dan dipimpin oleh Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kakortastipidkor) yang akan bertanggung jawab langsung kepada Kapolri. 

Korps ini juga akan memiliki Wakil Kakortastipidkor untuk membantu dalam menjalankan tugasnya.

Adapun Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menunjuk Brigjen Pol Cahyono Wibowo sebagai Kepala Kortas Tipikor berdasarkan Surat Telegram ST/2517/XI/KEP./2024 tertanggal 12 November 2024.

Saat peluncuran buku pendidikan antikorupsi di Gedung PTIK pada Senin (9/12/2024), Kapolri mengenalkan Kortas Tipidkor kepada seluruh pihak yang hadir, seperti pegiat antikorupsi, akademisi, hingga Kejaksaan.

Kapolri juga menekankan pencegahan dan pemberantasan korupsi menjadi salah satu perhatian khusus Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, Polri dan seluruh stakeholders bakal bersinergi memberantas segala tindak korupsi di Tanah Air.

“Sedikit pengenalan dengan Kortas Tipikor dan juga sebentar lagi akan kita optimalkan untuk bisa melaksanakan tugasnya bagi pencegahan dan pemberantasan korupsi,” kata Kapolri.

Kortas Tipikor memiliki beberapa tugas utama, termasuk membantu Kapolri dalam pencegahan, penyelidikan, dan penyidikan tindak pidana korupsi serta tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan korupsi.

Selain itu, korps ini juga bertanggung jawab untuk melakukan penelusuran dan pengamanan aset hasil tindak pidana korupsi.

Read More

Panglima TNI Hadiri Puncak Perayaan Natal Tahun 2024

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menghadiri Puncak Perayaan Natal 2024 yang dihadiri juga oleh Presiden RI dan Wakil Presiden RI dengan tema "Marilah pergi ke Betlehem", bertempat di Indonesia Arena Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Sabtu (28/12/2024).

Turut hadir pada perayaan Puncak Natal 2024 diantaranya jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali, Kasau Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono, Kepala BIN Herindra dan Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon serta ribuan umat Kristiani.

Read More

Bongkar Aliran dana Korupsi CSR, KPK Harus Segera Periksa Perry Warjiyo dan Mahendra Siregar

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Untuk membongkar dugaan korupsi penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) di Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus segera periksa petinggi kedua lembaga negara pengawas sektor keuangan itu.

Tentu saja yang dimaksud Ekonom Konstitusi, Defiyan Cori adalah Gubernur BI, Perry Warjiyo dan Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar. 

"Untuk mengusut siapa saja penerima dana CSR BI dan OJK, periksa pimpinannya, serta politikus Senayan," kata Defiyan, Jakarta, dikutip Senin (30/12/2024).

Dia bilang, pemeriksaan ini penting untuk membongkar dugaan uang korupsi CSR masuk ke kantong Perry Warjiyo dan Mahendra Siregar.

“Artinya, jika para pejabat BI dan OJK menyalurkan dana CSR dengan aturan yang dibuat lembaga itu sendiri, jelas tindakan kerusakan moral (moral hazard) yang luar biasa. Patut bagi KPK dan aparat hukum lainnya menelisik sejak kapan kasus ini terjadi, supaya penegakan hukum berkeadilan,” tandas Defiyan.

Dia mengatakan, BI maupun OJK bukanlah entitas bisnis sehingga tak wajar jika ada alokasi anggaran untuk CSR.

“BI merupakan bank sentral negara dan OJK merupakan lembaga pengawas bagi jasa keuangan (perbankan dan non perbankan) bukanlah sebuah entitas badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), jadi tidak ada kewajiban menyalurkan CSR,” kata Defiyan.

Menurut dia, hanya PT yang dikenakan kewajiban mengeluarkan dana CSR atau TJSL (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan) yang besarnya 3 persen dari laba. 

“Lalu apa ada aturan BI dan OJK salurkan CSR? Ketiadaan aturan yang mewajibkan kedua lembaga tersebut untuk menyalurkan dana CSR itulah berpotensi terjadinya penyimpangan dana,” tegasnya.

Lanjut dia, kewajiban penyaluran dana CSR ini hanya berlaku pada organisasi perusahaan yang mencari keuntungan atau laba (profit) dan adanya imbal balik (trade off) terhadap lingkungan sekitar lokasi operasinya di Indonesia.

Dengan latar belakang itu, maka BI dan OJK bukanlah perusahaan atau korporasi yang dibebankan dana CSR. 

Tugas pokok dan fungsi (tupoksi) keduanya adalah bidang ekonomi dan moneter. Misalnya stabilisasi ekonomi dan moneter, serta pengawasan lembaga keuangan.

BI dalam menjalankan tupoksinya harus mengacu pada UU No.23/1999 dan perubahannya melalui UU No.3/2004 dan OJK segala tupoksinya diatur oleh UU No. 21/2011. 

Sedangkan, ketentuan CSR diatur oleh UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 tentang TJSL.

“Lalu, pertanyaannya apakah BI dan OJK lembaga yang menghasilkan keuntungan atau laba dan jika tak ada UU yang mewajibkan penyaluran dana CSR dari mana sumber dana CSR tersebut? Dalam kasus BI, jelas sumbernya uangnya adalah kas bank sentral ini yang punya kewenangan atas uang dan jumlah uang beredar serta devisa negara dalam jumlah ribuan triliun,” tegasnya lagi.

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tessa Mahardhika, mengatakan, penyidik KPK terus mendalami keterlibatan pegawai OJK dalam dugaan korupsi BI dan OJK. 

"Ya, informasi yang kami dapatkan, itu hanya CSR BI saja. Bagaimana dan apa keterlibatan OJK, itu masih didalami oleh para penyidik," kata Tessa di gedung KPK, Jakarta, Jumat (27/12/2024).

Tessa juga mengapresiasi OJK yang menyatakan akan kooperatif. 

KPK belum memastikan adanya rencana pemanggilan terhadap pihak OJK di kasus korupsi CSR BI.

"Tentunya kami juga mengapresiasi dan menghargai penyataan dari OJK bahwa mereka akan bersikap kooperatif, akan taat hukum, dalam prosesnya. Itu akan lebih mempermudah lagi proses penyidikan ini," kata dia.

Saat ini, KPK sedang mengusut dugaan korupsi penyalahgunaan dana CSR di Bank Indonesia. 

Tim penyidik KPK juga telah menggeledah salah satu ruangan di direktorat OJK terkait kasus tersebut.

"KPK telah melakukan kegiatan penggeledahan dan tanggal 19 Desember kemarin telah dilakukan juga kegiatan penggeledahan pada salah satu ruangan di direktorat Otoritas Jasa Keuangan atau OJK," kata Tessa.

Tessa mengatakan. penyidik menyita barang bukti elektronik serta dokumen surat. Sejumlah pihak segera dimintai keterangan oleh penyidik KPK. 

"Dari dua kegiatan tersebut, penyidik telah menemukan dan menyita barang bukti elektronik serta beberapa dokumen dalam bentuk surat," kata Tessa.

Read More

Dua Kubu yang Terlibat Pertikaian Saudara di Jalan Baru Timika Sepakat Berdamai

Timika - KABARPROGRESIF.COM Pertikaian saudara yang terjadi di Jalan C Heatubun (Jalan Baru) Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru yang terjadi sejak Rabu, 25 Desember 2024 berakhir damai.

Perdamaian antar dua kubu yang bertikai itu dilakukan secara adat, ditandai dengan panah babi dan patah panah yang dilakukan di lokasi pertikaian, Sabtu (28/12).

Mewakili keluarga korban Tepy Komangal SE mengatakan, pihaknya secara resmi memadamkan pertikaian secara adat.

“Kemarin memang kami sudah sempat berdamai secara lisan dan hari ini secara adat. Masalah damai atau terus bertikai ada ditangan keluarga korban, kami tegaskan hari ini kami tutup, berdamai dan hidup rukun,” katanya.

Ia menegaskan setelah resmi berdamai jika nantinya masih terjadi pertikaian maka tidak ada hubungannya dengan permasalahan yang sudah ditutup ini.

“Atas nama keluarga, kami bangga dan salut kepada keluarga besar kami. Meskipun masih dipenuh amarah dan emosi, namun kami sepakat nyatakan damai,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Tepy menyayangkan sikap Pemda dan DPRD Mimika yang seolah-olah tutup mata dengan pertikaian itu.

“Kami sayangkan Pemda dan DPRD Mimika tidak peduli dengan kami, padahal kami ini warga Mimika. Malah Pemda dan DPRD Kabupaten Puncak yang datang melihat kami serta memberikan dukungan perdamaian juga aparat keamanan,”ungkapnya.

Sementara Kapolres Mimika AKBP I Komang Budiarthae mengatakan, pihaknya mengucapkan terima kasih kepada kedua belah pihak yang telah sepakat berdamai dan menutup permasalahan tersebut yang bisa selesai dengan cepat.

“Kami bangga kepada keluarga korban yang bisa selesai secepat ini. Kami ucapkan terima kasih kepada kedua belah pihak dan para tokoh yang sudah sepakat berdamai,”tuturnya.

Read More

Resolusi Kota Layak Anak Surabaya 2025: Kolaborasi Bottom-Up Perlindungan Anak di Surabaya

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Surabaya sebagai Kota Layak Anak, telah menunjukkan komitmen besar dalam mewujudkan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak-anak. 

Namun, berbagai tantangan perlindungan anak menjadi tanggung jawab bersama, yang membutuhkan kolaborasi erat antara masyarakat dan pemerintah.

Karena itu, menurut pemerhati anak, Isa Ansori mengatakan solusi kolaboratif untuk mengatasi tantangan perlindungan anak, diperlukan pendekatan bottom-up yang melibatkan peran aktif masyarakat di tingkat RT/RW hingga kolaborasi strategis dengan pemerintah. 

Adapun beberapa langkah yang dapat diambil, pertama ialah membentuk Satgas Padat Karya Perlindungan Anak di Tingkat RT/RW. Masyarakat dapat membentuk satuan tugas (satgas) perlindungan anak di tingkat RT/RW. 

Satgas ini terdiri dari kader-kader yang telah diberdayakan sebelumnya, seperti kader posyandu, PKK, atau tokoh masyarakat. 

“Peran mereka adalah melakukan pengawasan terhadap aktivitas anak-anak di lingkungan sekitar, memberikan edukasi kepada keluarga mengenai pentingnya pengawasan anak, dan berkoordinasi dengan pemerintah setempat dan pekerja sosial (peksos) untuk menangani kasus-kasus darurat,” kata Isa Ansori, Selasa (31/12).

Kedua, adalah pemanfaatan Balai RT/RW untuk Kegiatan Sinau dan Ngaji Bareng. Balai RT/RW telah dijadikan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sebagai pusat aktivitas edukatif bagi anak-anak selama orang tua mereka bekerja, melalui Program Sinau dan Ngaji Bareng.

“Program tersebut mencangkup pendampingan belajar, kegiatan kreatif seperti seni, kerajinan, atau olahraga. Lalu penyuluhan tentang keselamatan dan perilaku positif, dan penguatan peran Karang Taruna maupun Surabaya Next Leader (SNL) hingga menjangkau kampung-kampung,” ujar dia.

Ketiga, perlunya penguatan peran sekolah. Sebab, sekolah dapat menjadi benteng terakhir untuk memastikan anak-anak terlindungi. 

Kebijakan yang dapat telah diterapkan, antara lain guru bertugas mendampingi anak hingga mereka dijemput oleh orang tua atau keluarga yang dikenal sekolah.

Warga sekolah juga diharapkan melakukan peningkatan pengawasan selama jam istirahat atau saat menunggu jemputan. 

Serta, melakukan edukasi kepada siswa mengenai keselamatan diri.

“Menggelar kegiatan-kegiatan positif yang menguatkan perkembangan diri, bakat dan minat siswa di sekolah, sehingga anak-anak tumbuh dengan disiplin positif. Guru diharapkan menjadi teman diskusi dan teman anak anak curhat, khususnya anak-anak yang menjelang remaja usia SMP dan SMA, dan menguatkan peran sekolah ramah anak,” terang dia.

Dan keempat, Isa Ansori menjelaskan bahwa Pemkot Surabaya dapat memberikan dukungan berupa, menempatkan pekerja sosial di setiap kecamatan untuk mendampingi satgas dan masyarakat. 

Menyediakan pelatihan bagi satgas perlindungan anak, dan memberikan bantuan fasilitas seperti peralatan belajar atau tempat bermain aman di lingkungan RT/RW.

Berikutnya, melakukan penjangkauan sekolah ramah anak dan karakter berintegritas bagi sekolah sekolah SMA sederajat yang berada dalam wilayah administrasi pemerintah provinsi. 

Hingga melakukan sinergi maupun kolaborasi antara Pemkot Surabaya dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap penerapan sekolah ramah anak.

“Serta melakukan penerapan disiplin melalui sekolah kebangsaan yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya kepada anak-anak SMA sederajat sebagai bagian pelaksanaan kota layak anak,” jelasnya.

Oleh sebab itu, agar program ini berjalan efektif, diperlukan sistem monitoring dan evaluasi yang melibatkan semua pihak. 

Misalnya, pertemuan rutin antara satgas, pekerja sosial, dan pihak sekolah untuk membahas perkembangan dan tantangan yang dihadapi. 

Selain itu, penghargaan bagi lingkungan yang aktif menjaga anak-anak dapat menjadi motivasi tambahan bagi masyarakat.

“Disiplin positif yang dilakukan Pemkot Surabaya melalui sekolah kebangsaan hendaknya dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu, program disiplin dan tanggung jawab yang dirancang, sebagai bagian bagaimana menumbuhkan sikap tanggung jawab anak-anak terhadap orang tua, masyarakat dan selama menjalani proses itu dianggap sebagai bagian dari  proses belajar di sekolah,” tegasnya. 

Terakhir, kolaborasi bottom-up dalam perlindungan anak bukan sekadar gagasan, tetapi kebutuhan yang mendesak. 

Sebab, Surabaya memiliki potensi besar untuk menjadi model kota layak anak yang tidak hanya mengandalkan kebijakan dari atas, tetapi juga memberdayakan masyarakat di akar rumput. 

“Dengan sinergi antara masyarakat dan pemerintah, perlindungan anak yang paripurna dapat terwujud, memastikan bahwa setiap anak di Surabaya tumbuh dengan aman, sehat, dan bahagia,” pungkasnya. 

Read More

Antisipasi Kepadatan Arus Balik Libur Nataru, Wamenhub dan Kakorlantas Tinjau Gerbang Tol Pejagan

Brebes - KABARPROGRESIF.COM Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) RI, Suntana, bersama Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Pol Aan Suhanan, melanjutkan peninjauan ke Pos Terpadu Gerbang Tol Pejagan, Polres Brebes, Jawa Tengah, pada Minggu (29/12/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Wamenhub Suntana menyampaikan terimakasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan transportasi, terutama di jalan tol, selama masa liburan ini.

“Terima kasih rasa bangga kepada seluruh pihak yang telah berjibaku dalam mengolah transportasi khusunya di jalan tol khususnya kepada teman-teman di Jasa Marga dan instansi terkait khususnya kepolisian,” jelas Suntana.

Suntana juga mengapresiasi langkah-langkah kolaboratif yang diambil oleh instansi terkait dalam pengelolaan arus lalu lintas. Menurutnya, kerja sama yang solid antar instansi membuat arus lalu lintas tetap aman dan terkendali.

“Saya melihat ada upaya yang komprehensif dan kerjasama terkait dari semua instansi dalam mengelola arus lalu lintas jalan tol, membuat satu alternatif kontijensi dalam rangka mengalihkan arus lalu lintas,” tambahnya.

Irjen Pol Aan Suhanan dalam kesempatan yang sama mengungkapkan bahwa Gerbang Tol Pejagan menjadi salah satu indikator penting dalam memantau kepadatan lalu lintas, terutama bagi kendaraan yang datang dari arah timur dan selatan menuju ke barat selama arus balik libur Nataru.

Gerbang Tol Pejagan menjadi salah satu indikator penting dalam memantau kepadatan lalu lintas, terutama bagi kendaraan yang datang dari arah timur dan selatan menuju ke barat selama arus balik libur Nataru, Irjen Pol Aan Suhanan - Kakorlantas Polri

“Pejagan ini menjadi salah satu indikator kebangkitan arus dari arah timur arah selatan yg menuju ke barat pada saat arus balik kemudian di sini juga ada kerawanan ada potensi terjadinya kemacetan terutama di arteri Brebes sampai Bumiayu,” ujar Kakorlantas.

Irjen Pol Aan menambahkan bahwa pihaknya telah menyiapkan sejumlah skenario untuk mengantisipasi kemacetan, salah satunya dengan mengalihkan kendaraan ke Tol Pemalang jika terjadi kepadatan di jalur utama.

“Ada beberapa skenario apabila terjadi kepadatan yang menuju ke selatan itu akan dialihkan menuju tol Pemalang ini tentu berdasarkan indikator-indikator berdasarkan volume kendaraan,” sambungnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan pihaknya dan stakeholder terkait akan mengevaluasi pengelolaan arus lalu lintas selama libur Nataru, dari Yogyakarta hingga Pekalongan untuk menghadapi libur Idul Fitri yang akan datang.

“Kami dari seluruh pemangku kepentingan mengevaluasi kegiatan pengelolaan Nataru dimulai dari Yogya kemudian Pekalongan kita evaluasi semua untuk mempersiapkan libur idul fitri yang akan datang,” kata Irjen Pol Aan.

Sebelumnya, Wamenhub Suntana dan Irjen Pol Aan Suhanan juga telah meninjau sejumlah lokasi strategis di sepanjang jalur Yogyakarta-Semarang, termasuk objek wisata Candi Prambanan, Pos PAM Sleman, Pos Pam Exit Tol Prambanan, GT Kalikangkung KM 414, dan Terminal Pekalongan, sebagai bagian dari upaya pengawasan dan evaluasi pengelolaan arus lalu lintas selama liburan Nataru.

Read More

KRI SRE-386 Kawal Kapal Perang China

China - KABARPROGRESIF.COM Salah satu unsur Satuan Kapal Eskorta (Satkor) Koarmada I, KRI Silas Papare (SRE)-386 melaksanakan Pengawasan dan Pengamanan (Waspam) serta Pemanduan (Guide) bagi tiga kapal perang Angkatan Laut China, yaitu PLANS Hainan (LHD 31), PLANS Liuzhou (FFG 537), dan PLANS Hengyang (FFG 568), selama masuk dan keluar dari alur Teluk Jakarta. Ketiga kapal tersebut meninggalkan Dermaga Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada 27 Desember 2024, setelah menyelesaikan kegiatan Port Visit yang berlangsung dari 24 hingga 27 Desember 2024.

Dipimpin oleh Komandan KRI SRE-386 Letnan Kolonel Laut (P) Hermes R. Simanjuntak, Waspam dan Guide bertujuan memastikan keamanan dan kelancaran pelayaran ketiga kapal perang China saat keluar dari alur Teluk Jakarta, sebelum melanjutkan perjalanan.

Read More