Eks Ketua KPK Abraham Samad Dorong Lembaga Antirasuah Periksa Jokowi atas Publikasi OCRPP

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2011-2015 Abraham Samad menanggapi publikasi terkait Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang masuk dalam nominasi salah satu pemimpin terkorup dunia versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). 

Abraham menjelaskan bahwa KPK harus segera menanggapi berbagai desakan masyarakat yang meminta lembaga antirasuah itu untuk segera memeriksa Jokowi dan keluarganya.

“Harusnya KPK merespons dengan cepat,” kata Samad, dalam keterangannya pada Kamis, 2 Januari 2025.

Menurut Abraham, jika KPK abai dan tak memberi perhatian pada hal tersebut, maka tanggapan publik soal pimpinan KPK yang dipimpin Setyo Budiyanto adalah ‘orang-orang’ Jokowi memang benar adanya.

“Karena kalau KPK berdiam diri tidak bertindak, maka bisa masyarakat menganggap komisioner KPK yang baru ini memang orangnya Jokowi seperti yang selama ini beredar dugaan,” ujarnya. 

Sebelumnya, Jokowi menanggapi nominasi yang disematkan kepada dirinya sebagai salah satu tokoh dunia terkorup oleh OCCRP. 

Ia pun meminta pihak yang mengeklaim pernyataan tersebut untuk membuktikannya.

“Terkorup? Terkorup apa? Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan. Korupsi apa?” jelas Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Selasa, 31 Desember 2024.

Jokowi menganggap nominasi tersebut bagian dari fitnah yang ditujukan kepada dirinya. Sebab menurutnya, saat ini banyak fitnah yang datang untuk menjatuhkannya. 

“Sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan?” katanya.

Diketahui, Jokowi telah masuk dalam nominasi salah satu tokoh dunia paling korup 2024 versi OCCRP. Selain Jokowi, beberapa nama yang disebutkan di antaranya Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, Mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasin, dan pebisnis India Gautam Adani.

Read More

Kapolri Berkomitmen Lakukan Pembenahan, Minta Maaf Jika Belum Penuhi Harapan Masyarakat

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan dan evaluasi di institusi Polri. 

Ia meminta maaf jika belum memenuhi harapan masyarakat.

“Tentunya berbagai capaian kinerja Polri sepanjang tahun 2024 masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, atas nama Pimpinan Polri serta seluruh keluarga besar Polri, dari lubuk hati kami yang paling dalam kami mengajukan permohonan maaf dan tentunya kami terus akan melakukan perbaikan terhadap hal-hal yang masih dirasakan kurang oleh masyarakat dan mohon kami terus dikoreksi dan dievaluasi,” ujar Kapolri dalam Rilis Akhir Tahun 2024, Selasa (31/12/24).

Ia berharap dukungan serta pengawasan dari masyarakat, kementerian/lembaga pemerintah daerah hingga aktivis agar komitmen tersebut selalu jadi pegangan Polri. 

Harapannya, Polri ke depan bisa melaksanakan tugas menjadi pelayan masyarakat.

Lebih lanjut, Kapolri turut mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru 2025. 

Ia mengajak di tahun yang baru untuk mewujudkan Indonesia kuat, terhormat dan sejahtera.

“Semoga kasih setia Tuhan selalu melingkupi jiwa setiap insan untuk senantiasa menebarkan cinta kasih kepada sesama. Mari kita sambut tahun 2024 dengan membawa semangat dan harapan baru, guna mewujudkan Negara Indonesia yang kuat, terhormat dan sejahtera,” ujar Kapolri.

Read More

Polisi Pastikan Penuntasan Kasus Suap Firli Bahuri

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Polisi memastikan penuntasan kasus dugaan penerimaan suap, gratifikasi, dan pemerasan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri. 

Hal ini merespons masih banyaknya kasus korupsi yang belum tuntas oleh Polri sepanjang 2024.

"Insyaallah secepatnya, akan kita rampungkan dan lengkapi berkas perkaranya," kata Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak, Kamis, 2 Januari 2025.

Ade juga menjamin penyidikan berjalan secara profesional, yakni prosedural dan tuntas. Kemudian, transparan dan akuntabel.

Menurutnya, koordinasi efektif terus dilakukan dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta untuk pemenuhan petunjuk P-19 dari JPU. P-19 adalah pengembalian berkas perkara oleh jaksa untuk dilengkapi penyidik Polri.

Ade mengatakan koordinasi juga dilakukan dengan Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK wilayah DKI Jakarta pada Senin, 23 Desember 2024. 

Koordinasi itu berlangsung di lantai 6 Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan.

"Di mana pada prinsipnya KPK mendukung secara optimal upaya-upaya penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik Polri dan mendorong percepatan penyelesaian berkas perkara untuk memberikan kepastian hukum," ungkap Ade Safri.

Ade menuturkan pada kesempatan tersebut, penyidik juga menyampaikan perkemb sidik yang telah dilakukan hingga saat ini. Termasuk upaya pemenuhan petunjuk P-19 oleh tim penyidik.

"Juga disampaikan bahwa tidak ada kendala maupun hambatan dalam penyidikan yang dilakukan serta dalam pemenuhan petunjuk P-19," terang mantan Kapolresta Surakarta itu.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebut pihaknya mengungkap 1.280 kasus korupsi sepanjang 2024 dengan jumlah tersangka yang ditangkap 830 orang. 

Namun, dari ribuan kasus itu masih ada 849 perkara korupsi yang belum tuntas.

"Sepanjang tahun 2024 kami berhasil mengungkap 1.280 perkara korupsi dengan penyelesaian perkara sebanyak 431 perkara atau 33,7?n mengamankan sebanyak 830 tersangka," kata Kapolri dalam paparan rilis akhir tahun (RAT) dikutip Rabu, 1 Januari 2025.

Salah satu kasus yang masih ditangani polisi ialah kasus suap mantan Ketua KPK Firli Bahuri terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL). 

Kasus yang ditangani Polda Metro Jaya ini mangkrak setahun lebih.

Firli ditetapkan sebagai tersangka kasus penerimaan gratifikasi, suap, dan pemerasan SYL pada Kamis, 23 November 2023. 

Dia tidak ditahan, namun dicegah dan tangkal (cekal) ke luar negeri.

Firli dijerat Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf B, atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 KUHP. Dengan hukuman penjara seumur hidup.

Read More

325.150 Kasus Kejahatan Berhasil Terungkap Sepanjang 2024, Menurun Dibanding 2023

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan capaian kinerja Polri sepanjang tahun ini dalam ‘Rilis Akhir Tahun (RAT) 2024 di Rupattama Mabes Polri, Selasa (31/12/2024).

Sepanjang 2024, Polri berhasil mengungkap 325.150 kasus di Indonesia sepanjang 2024. 

Angka tersebut menurun dibandingkan dengan tahun 2023.

“Kami laporkan bahwa secara umum total kejahatan (CT) pada tahun 2024 sebanyak 325.150 perkara atau menurun 14.387 perkara (4,23%) dibandingkan tahun 2023 sebesar 339.537 perkara,” ujar Kapolri.

Kapolri menyebut pengungkapan ini berbanding lurus dengan tingkat penyelesaian perkara (CC) tahun 2024 sebesar 244.975 perkara atau 75,34%. Angka tersebut meningkat 1,09% dibandingkan tahun 2023 sebesar 74,25%.

Adapun dari ratusan ribu kasus yang sudah berhasil dituntaskan dengan upaya terakhir, atau ultimum remedium dengan mengedepankan pendekatan restorative justice. 

Dengan harapan Polri dapat mewujudkan penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak dan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

“Apabila melihat dari sisi ekonomi, melalui restorative justice kita dapat menghemat anggaran negara dalam bidang penegakan hukum khususnya anggaran penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan hingga pembinaan di lembaga pemasyarakatan,” ucapnya.

Kapolri juga mengatakan, Indonesia menempati peringkat 42 dari 142 negara dengan skor 0,86 terkait efektivitas pengendalian kejahatan. Peringkat Indonesia naik dari sebelumnya pada tahun 2023 menempati peringkat 44 dengan skor 0,85.

Read More

KPK Respons Dugaan Hasto Titip Dokumen ke Connie

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buka suara, soal kabar adanya dokumen yang dititipkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto. 

Dokumen Hasto dititipkan kepada Pengamat Militer Connie Rakahundini Bakrie di Rusia.

“Kita tunggu, karena sebetulnya begini. Keterangan maupun juga apapun itu, nanti kita sama-sama saling lihat,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu dalam keterangannya di Jakarta yang dikutip pada Kamis, 2 Januari 2025.

KPK sejatinya tidak mengetahui apa dokumen yang dikabarkan ada di Rusia itu. Di sisi lain, berkas penetapan tersangka terhadap Hasto dalam kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang menjerat buronan Harun Masiku, baru bisa dibuka dalam persidangan.

“Di persidangan kita tunggu. Apa yang kita temui, penyidik temui, apa yang penyidik peroleh, kemudian apa yang ini nanti akan semuanya diperhadapkan, disandingkan nanti di persidangan, seperti apa,” ucap Asep.

Connie mengaku dititipi dokumen penting milik Hasto di Jakarta. Penitipan dilakukan, sebelum Hasto ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK.

"Enggak tahu ya, belajar pengalaman dari Pak Kusnadi yang tiba-tiba direbut handphone atau buku catatan PDIP atau apa pun, saya cuma kasih tahu aja, sebagai sahabatnya, pada saat saya pulang ke Jakarta banyak dokumen penting sudah saya amankan di Rusia," jelas Connie dalam unggahannya.

Connie menyebut dirinya diberikan dokumen saat pulang ke Indonesia. Saat ini, dokumen itu berada di Rusia.

"Sudah saya amankan dan saya sudah notariskan di Rusia," lanjutnya.

Lewat unggahan di akun Instagram pribadinya, Connie menyebut Hasto telah belajar dari buku catatan partainya yang dirampas saat menjalani pemeriksaan di KPK sebelumnya.

Read More

Kapolri: Pengguna Super Apps Polri Presisi Meningkat 126% di Tahun 2024

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menyampaikan bahwa pengguna Super Apps Polri Presisi meningkat signifikan.

“Jumlah pengguna Super Apps Polri Presisi juga mengalami peningkatan signifikan, yaitu meningkat 126% dari 2.170.033 pada 2023 menjadi 4.907.207 pengguna di tahun 2024,” ungkap Kapolri dalam Rilis Akhir Tahun 2024, Selasa (31/12/24).

Kapolri pun memaparkan beberapa fungsi Super Apps ini, seperti membuat SIM Online, SKCK Online hingga Dumas Presisi.

“Aplikasi ini menyediakan berbagai layanan, termasuk ETLE, SIM Online, SKCK Online, dan Dumas Presisi. Secara keseluruhan, terdapat 2.007.323 layanan yang telah dimanfaatkan, dengan layanan SKCK mendominasi sebanyak 1.948.712 permohonan,” tutur Kapolri.

Ia juga mengungkap aplikasi SINAR (SIM Nasional Presisi) juga mencatat capain positif. Jumlah pengguna aplikasi naik 5%.

“Aplikasi SINAR juga mencatat pencapaian positif pada layanan perpanjangan SIM A dan C yang meningkat 14.030 pengguna atau naik 5%, dari 280.446 permohonan di 2023 menjadi 294.476 di 2024,” ujar Kapolri.

Kapolri pun menegaskan bahwa transformasi digital merupakan komitmen Polri. Semata-mata agar pelayanan publik cepat dan transparan.

“Transformasi digital ini menunjukkan komitmen Polri dalam menghadirkan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan modern sesuai dengan kebutuhan masyarakat era digital, di mana Super Apps Polri Presisi merupakan wujud komitmen Polri untuk untuk mewujudkan pelayanan Polri dalam satu genggaman,” ujar Kapolri.

Read More

KPK Kumpulkan Keterangan Saksi Sebelum Memanggil Hasto

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal memeriksa sejumlah saksi, sebelum memanggil Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Pemanggilan terkait suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR, yang menyeret Harun Masiku. 

“Jadi kita dalam tahap mengumpulkan keterangan-keterangan maupun bukti-bukti, sehingga pada akhirnya kita minta keterangan. Jadi itu juga menjawab pertanyaan mengapa kalau meriksa tersangka suka belakangan,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu dalam keterangannya di Jakarta yang dikutip pada Kamis, 2 Januari 2025.

Asep mengatakan pengumpulan keterangan sebelum memanggil Hasto, bisa dari pemeriksaan saksi maupun penggeledahan. KPK menjamin tetap memberikan hak hukum Sekjen PDIP itu.

“Jadi ketika misalkan mengelak walaupun memang kalau tersangka itu diperbolehkan dipersilakan, berbohong itu silakan, hak ingkar betul,” ucap Asep.

Sikap Hasto bakal dianalisis penyidik dalam pemberkasan perkara. KPK tak masalah jika Hasto membantah tudingan.

“Walaupun ya kalau mengelak ya silakan saja. Jadi kita pada tahap sedang mengumpulkan dokumen-dokumen maupun keterangan dari saksi-saksi dan juga dari bukti-bukti yang lain, bukti elektronik dan lainnya,” ujar Asep.

KPK memperbarui poster pencarian Harun. Empat foto terbaru dia dipublikasikan ke publik.

KPK menyita mobil Harun yang terparkir selama dua tahun di sebuah apartemen di Jakarta. Kendaraan itu ditemukan pada Juni 2024.

KPK telah mengembangkan kasus Harun dengan menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Advokat sekaligus kader PDIP Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka dalam kasus ini. 

Keduanya diduga terlibat dalam proses suap kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Namun, Hasto turut dijerat dengan pasal perintangan penyidikan. Dia diduga melakukan sejumlah cara untuk membuat perkara tidak selesai, salah satunya meminta Harun merusak ponselnya dan kabur setelah operasi tangkap tangan (OTT) digelar.

Hasto sudah dicegah ke luar negeri oleh KPK. Penyidik juga menerbitkan larangan bepergian ke luar negeri untuk mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly.

Read More

Indonesia Indicator Beberkan Sentimen Positif yang Diraih Polri dari Berbagai Media Sosial

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Direktur Komunikasi Indonesia Indicator (i2), Rustika Herlambang, membeberkan sentimen-sentimen positif yang diraih Polri dari berbagai platform.

Ia mengatakan tidak adanya polarisasi pasca pemilu dan pilkada menjadi salah satu sentimen positif untuk Kepolisian.

“Mendapatkan sentimen positif adalah pengamanan agenda nasional. Pemilu pilkada yang terkendali, dengan terkendali pelepasan pilot Susi Air. Kemudian tidak ada muncul polarisasi pasca pemilu atau pilkada menjadi atensi terbesar juga mendapatkan sentimen positif,” ujar Direktur Rustika, Selasa (31/12/24).

Direktur Rustika mengatakan pemberantasan tindak kejahatan pun mendapatkan atensi dari netizen atau masyarakat di media sosial. Terutama, mengenai narkoba, judi online dan pinjaman online.

“Jadi utang itu adalah salah satu isu terbesar bagi masyarakat, terutama di TikTok 90% isu terkait hutang itu adanya di TikTok artinya itu adalah salah satu yang sangat dekat dengan masyarakat,” ujar Direktur Rustika.

Lebih lanjut, ia mengatakan saat ini terdapat lima platform yang memberikan sentimen terhadap Polri. 

Dia mengatakan salah satu engagement terbesar Polri berasal dari TikTok.

“Kalau kita baca kebetulan saya juga membuat satu data. Jadi selama satu tahun terakhir, dari lima platform ada 2,1 juta postingan di media sosial dengan engage.ent sebesar 53.531.000 dari 430.255 akun,” jelas Direktur Rustika.

“Di sini kita liat bahwa engagement terbesar terkait sama Polri itu berasal dari akun TikTok, akun TikTok memberikan sentimen negatif kepada Polri sebesar 11%, sementara itu akun Instagram merupakan akun terbesar kedua yang merespons positif terhadap Polri, dan di akun ini hanya menyisakan sebesar 8% sentimen negatif,” lanjut Direktur Rustika.

Ia mengatakan di platform Instagram, Polri mendapatkan apresiasi. Hal itu lantaran banyaknya anggota Polisi pengguna Instagram.

“Hampir diseluruh Polsek, Polres, anggota Polri menggunakan platform Instagram dan mereka mendapatkan atensi luar biasa paling besar di media sosial, dan di media sosial Instagram itu Polri mendapatkan apresiasi paling besar terutama terkait dengan penyelenggaraan pemilu penyelenggaraan pilkada, dan penyelenggaraan lebaran,” ujar Direktur Rustika.

Read More

Kapolri Ungkap Kolaborasi TNI-Polri Selamatkan Pilot Susi Air yang Disandera KKB

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengungkap kolaborasi TNI dan Polri dalam keberhasilan menyelamatkan Pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Mehrtens, yang disandera kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua.

Kapolri mengatakan operasi penyelamatan dilakukan dengan memperhatikan keselamatan sandera maupun masyarakat yang berada di tanah Papua.

Mulanya, Polri melakukan Operasi Rastra Samara Kasih (Rasaka) Cartenz 2024 di Papua. 

Ia menerangkan Operasi Rasaka Cartenz sebagai garda terdepan untuk melakukan upaya peningkatan kesejahteraan, kualitas pendidikan dan kesehatan. 

Tak hanya itu, kata Sigit, operasi itu dilakukan untuk membangun komunikasi bagi seluruh masyarakat Papua dengan tujuan ‘To win The Hearts and Mind The People of Papua’.

“Selaras dengan upaya tersebut, Polri telah melakukan pendekatan soft approach melalui penyelenggaraan Operasi Rastra Samara Kasih (Rasaka) Cartenz 2024 dengan menjadikan Binmas Noken sebagai garda terdepan untuk melakukan upaya peningkatan kesejahteraan, kualitas pendidikan dan kesehatan, serta membangun komunikasi sosial inklusif bagi seluruh masyarakat Papua dengan tujuan “To win The Hearts and Mind The People of Papua,” jelas Kapolri dalam Rilis Akhir Tahun 2024, Selasa (31/12/24).

“Sebagai bentuk keseriusan dalam memberantas KKB dan KKP, kami juga menyelenggarakan beberapa Operasi, mulai dari Operasi Damai Cartenz yang melakukan tindakan hard approach guna menanggulangi aksi gangguan KKB, KKP maupun jaringannya yang didukung giat intelijen dan kehumasan. Operasi Paro yang bertugas melakukan penyelamatan sandera pilot Susi Air a.n. Kapten Philips Mark Marhtens dan penindakan terhadap kelompok Egianus Kogoya,” sambung Kapolri.

Ia mengatakan pada 21 September 2024, Polri bersama TNI berhasil membebaskan pilot Susi Air.

Kapolri menekankan Polri, TNI dan BIN beserta stakeholder terkait akan terus memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat Papua dari serangan KKB. 

Jenderal Sigit berkomitmen bahwa negara tidak boleh kalah dengan pihak-pihak yang ingin mengganggu keutuhan NKRI.

“Polri bersama dengan TNI, BIN, Pemda dan seluruh stakeholder terkait akan terus berupaya memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat Papua dari serangan KKB maupun KKP, sehingga stabilitas kamtibmas dapat betul-betul terjaga,” ujar Kapolri.

“Dan ini menjadi bagian teguh bahwa negara tidak boleh kalah dengan pihak-pihak yang ingin mengganggu keutuhan NKRI,” imbuh Kapolri.

Read More

KPK Ulik Cara BI Pilih Yayasan Eksekutor Duit CSR

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan rasuah penyaluran dana corporate social responsibility (CSR), di Bank Indonesia (BI). 

Pemilihan yayasan untuk mengeksekusi CSR diulik penyidik.

“Apakah nanti yayasan tersebut direkom, misalkan saya menerima nih, saya bilang ada yayasan, saya tidak ada di sananya di yayasan itu, tapi yayasan itu misalkan mengurusi yatim dan lain-lain,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu dalam keterangannya di Jakarta yang dikutip pada Kamis, 2 Januari 2025.

Asep mengatakan penyaluran CSR melalui yayasan, harus berdasarkan aturan yang berlaku. 

Sehingga, cara penunjukkan yayasan diulik, untuk mengungkap ada tidaknya kongkalikong untuk keuntungan pribadi.

“Saya merekom, udah kalau mau CSR, kasihkan ke yayasan A misalkan ya, dia dapat CSR. Nah ada pula, misalkan saya punya yayasan nih, saya sendiri punya yayasan, udah ke yayasan C saja,” ucap Asep.

Asep enggan memerinci yayasan yang ditunjuk BI untuk menyalurkan dana CSR yang diduga dikorupsi. KPK tengah mencari pihak-pihak yang terafiliasi lembaga yang dipilih.

“Tapi kalau untuk yayasan itu adalah afiliasinya ke saya, atau saya misalkan hanya menunjuk saja, itu yang sedang kita dalami,” ujar Asep.

Kasus ini sudah di tahap penyidikan. Namun, KPK masih menggunakan surat perintah penyidikan (sprindik) umum yang belum menjurus kepada pihak tertentu.

KPK telah menggeledah Gedung BI pada Senin, 16 Desember 2024, malam. Ruang kerja Gubernur BI Perry Warjiyo turut diacak-acak penyidik dalam upaya paksa itu.

Dalam penggeledahan itu, KPK mengambil dokumen dan barang elektronik. Sejumlah pihak yang terkait segera dipanggil untuk dimintai keterangan.

Read More

Jokowi Disebut Perlu Buktikan Diri bukan Pemimpin Korup

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, menegaskan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), perlu membuktikan bahwa dirinya tak terbukti sebagai salah satu pemimpin negara yang korupsi.

Nama Jokowi sebelumnya masuk daftar pemimpin paling korup versi lembaga Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

“Tentunya bagi Pak Jokowi sendiri, tantangannya bukanlah meminta orang lain untuk membuktikan sangkaan dari rilis OCCRP tersebut, tapi bagaimana justru Pak Jokowi sendiri yang memiliki inisiatif untuk membuktikan bahwa beliau tidak seperti yang disebutkan di dalam rilis tersebut,” ucap Ray, Kamis, 2 Januari 2025.

“Tentu saja, hukum siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan, kurang tepat berlaku dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara,” tambahnya.

Dalam hal ini, kata Ray, pejabat negaralah yang harus membuktikan bahwa dugaan publik terkait dengan kekayaan pribadi dan keluarganya didapatkan dengan cara tidak sah adalah tidak benar.

Hal ini yang disebut dengan pembuktian terbalik. 

Hal tersebut senapas dengan RUU Parampasan Aset yang secara getol diperjuangkan oleh partai PSI yang diketuai oleh anak Jokowi, Kaesang, untuk segera disahkan.

“Lagi pula, Indonesia tidak memiliki kultur mendakwa mantan pejabat, lebih khusus mantan presiden, ke pengadilan karena dugaan tindak pidana yang ia lakukan semasa menjabat,” ujarnya.

Ray mengemukakan seharusnya Jokowi sendiri yang berinisiatif membuktikan bahwa harta kekayaan diri dan keluarganya didapatkan secara sah. 

Hal ini untuk memberi teladan bagi mantan pejabat agar dengan terbuka menjelaskan asal usul harta dirinya dan keluarganya.

Ray juga menyebut rilis OCCRP jadi momen uji nyali bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebagai institusi yang dibentuk untuk menegakan hukum bagi para koruptor, maka informasi dari OCCPR sangat patut diperhatikan oleh KPK.

“Tentu saja, bukan sekadar diperhatikan, tapi juga dianalisis sejauh apa data-data yang terkait dengan dugaan adanya tindak pidana korupsi,” paparnya.

“KPK tak perlu berdalih misalnya bahwa laporan itu tidak dapat dipegang, kurang lengkap dan sebagainya. Karena, sekecil apa pun informasi yang disampaikan oleh lembaga publik, sudah semestinya jadi dasar bagi KPK untuk memeriksa objeknya,” tutur Ray.

Ray berpendapat jangan sampai sinisme publik bahwa KPK hanya bekerja untuk mengorek-orek dugaan korupsi, suap, dan lainnya hanya dari lawan politik yang berkuasa.

“Terlihat gagah di depan Hasto Kristianto, tapi melempem menghadapi kasus-kasus besar, dengan kerugian negara yang sangat besar dan pelaku yang memiliki pengaruh besar. Kita akan lihat seberapa besar nyali KPK di hari-hari depan,” ucap Ray.

Read More

Kapolri: Tingkat Kepuasan Masyarakat Terkait Penyelenggaraan Mudik Lebaran Capai 90,4%

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo memaparkan, berdasarkan survei Indikator, tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan mudik lebaran pada 2024 mencapai 90,4%.

“Alhamdulillah keberhasilan pengamanan tersebut telah mendorong pertumbuhan ekonomi serta kerja sama investasi, seperti salah satunya mudik lebaran 2024 yang menghasilkan perputaran uang sebesar Rp. 369,8 triliun, bahkan berdasarkan survei Indikator 90,4% masyarakat puas atas penyelenggaraan mudik Idul Fitri 2024,” ungkap Kapolri dalam Rilis Akhir Tahun 2024, Selasa (31/12/24).

Kapolri menuturkan, Polri telah menyelenggarakan 220 operasi kepolisian sepanjang tahun ini. 

Operasi kepolisian tersebut terdiri dari 8 operasi terpusat dan 212 operasi kewilayahan.

Selain itu, keberhasilan pengamanan agenda internasional lainnya diperkirakan menghasilkan kerja sama investasi lebih dari Rp 200 triliun.

“Keberhasilan dalam berbagai agenda nasional dan internasional juga telah berdampak pada realisasi investasi yang terus meningkat semenjak tahun 2020. Pada Januari sampai September 2024, realisasi investasi Indonesia mencapai Rp 1,261 triliun atau meningkat 1,78% di atas target RPJMN,” terang Kapolri.

Read More