Polri Berkomitmen Pemberantas Terorisme dan Paham Radikal

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo mengungkap data penindakan tersangka terorisme yang dilakukan sejak 2023 hingga saat ini. 

Dalam penanggulangan terorisme, Polri selalu mengedepankan Preventive Strike agar pelaku dapat diamankan sebelum melaksanakan aksinya.

“Langkah ini menghasilkan zero attack sepanjang tahun 2023 sampai dengan 2024 dengan total 196 tersangka yang diamankan,” jelas Kapolri dalam paparan capaian kinerja Polri tahun 2024 di Rupatama, Jakarta Selatan, Selasa (31/12/24).

Jenderal Sigit menerangkan, terorisme dan radikalisme merupakan permasalahan global yang terjadi hampir di seluruh negara. Berdasarkan Survei Global Terrorism Index (GTI) tahun 2024, Indonesia masih tergolong ke dalam negara dengan dampak terorisme menengah (Medium impacted) dengan peringkat 31 dari 163 Negara.

Ditegaskan Kapolri, pihaknya terus berupaya untuk menanggulangi terorisme dengan menggunakan soft approach dan hard approach. 

Selain itu, Polri juga terus meningkatkan upaya deradikalisasi sehingga para pelaku teror dan keluarganya dapat terbebas dari ideologi menyimpang.

“Sepanjang tahun 2024, terdapat 8.118 Napiter dan keluarganya yang dilakukan deradikalisasi, 18 termasuk pada tanggal 21 Desember 2024 telah dilaksanakan pembubaran kelompok terorisme Jamaah Islamiyah (JI) yang dihadiri oleh 1.315 Eks anggota JI di Surakarta, Jawa Tengah,” ungkap Kapolri.

Lebih lanjut Kapolri menerangkan, untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap pelaku terorisme, Polri juga terus memperkuat hubungan dengan instansi dari dalam dan luar negeri.

“Sampai dengan saat ini, Polri telah menjalin kerja sama dengan 11 Kementerian/ Lembaga maupun stakeholder luar negeri dan 6 Kementerian/Lembaga dalam negeri,” ujar Kapolri.

Read More

Suap Kepala KSOP Tanjung Mas, KPK Usut Survei Investigasi

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan suap, terhadap Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tanjung Mas. 

Penyidik mendalami hasil survei dengan memeriksa satu saksi, beberapa waktu lalu.

“Saksi didalami terkait produk hasil laporan survei investigasi dan design alur pelayaran pelabuhan Samarinda,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Kamis, 2 Januari 2025.

Tessa memerinci inisial saksi itu yakni MR. Saksi itu merupakan Direktur Utama PT Aria Graha.

“PT Aria Graha adalah konsultan yang mengerjakannya,” ucap Tessa.

KPK belum menahan tersangka dalam perkara ini. Keterangan mendetail soal kasus baru dibuka dalam penahanan dan persidangan.

Kasus suap Kepala KSOP Tanjung Mas ini masuk dalam perkara dugaan rasuah terkait pengerjaan paket pengerukan alur pelayaran pada beberapa pelabuhan di Indonesia. Perkaranya sudah di tahap penyidikan.

Dugaan korupsi ini terjadi sekitar 2013 sampai 2017 di sejumlah pelabuhan. Pelabuhan yang diduga terjadi permainan kotor yakni Tanjung Mas, Samarinda, Banoa, dan Pulang Pisau.

KPK sudah menetapkan sembilan orang tersangka dalam kasus baru ini. Namun, identitasnya masih dirahasiakan sampai penahanan dilakukan.

Read More

Bertemu BBWS Brantas, Wali Kota Eri Rumuskan Normalisasi Sungai untuk Tangani Banjir

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Membuka tahun 2025, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berkomitmen menyelesaikan permasalahan banjir disejumlah titik khususnya yang terjadi di Kali Perbatasan. 

Langkah-langkah tersebut dibahas dalam pertemuan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi bersama Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas, Hendra Ahyadi di Ruang Kerja Wali Kota pada Kamis (2/1).

Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama pihak BBWS Brantas melakukan diskusi terbuka terkait bagaimana merawat dan menjaga sempadan sungai untuk meminimalisir adanya banjir. 

Seperti diketahui, beberapa waktu lalu beberapa kawasan di Kota Surabaya mengalami genangan dan banjir akibat aliran air di Kali Perbatasan tersumbat enceng gondok hingga tingginya sedimentasi sungai.

"Tadi berdiskusi menyampaikan terkait masalah ini (perawatan sungai). Surabaya itu hilir yang menerima luapan air dari beberapa daerah, hal ini sudah disampaikan BBWS ke pemerintah pusat sehingga nanti akan ada perbaikan sungai. Sambil menunggu itu, kemarin kami sudah lakukan pengerukan dan pembersihan enceng gondok," ujar Wali Kota Eri.

Wali Kota Eri menjelaskan, kondisi sungai di Kota Pahlawan sedang tidak baik-baik saja. 

Oleh karena itu, ketika menerima aliran sungai dari daerah lain seperti Kediri, Jombang dan Mojokerto, Kali Jagir Wonokromo sudah tidak bisa menampung sehingga airnya dan meluap ke beberapa ruas jalan. 

"Meskipun BBWS sudah mengatur dan mengalihkan sebagian jalur, ternyata Kali Jagir tetap tidak bisa menampung sampai akhirnya meluap. Bayangkan kalau semua jalur dibuka, Surabaya ini akan tenggelam. Untuk itu, kami sengaja membuat box culvert yang ukurannya besar untuk menampung air ketika hujan tapi masih belum bisa masuk ke sungai besar, jadi akan tertampung sementara di dalam box culvert," terangnya.

Di samping itu, Wali Kota Eri menyampaikan bahwa Pemkot Surabaya sudah menyiapkan langkah jangka pendek hingga jangka panjang untuk penanganan banjir akibat meluapnya sungai. 

Untuk penyelesaian jangka pendek akan dilakukan pemetaan wilayah mana yang menjadi prioritas penanganan. 

Selain itu, pembangunan box culvert yang saling terhubung dan berdekatan dengan sungai akan semakin digencarkan. 

"Jadi dari kampung masuk ke saluran tersier lalu ke primer, kemudian masuk ke sungai besar dan lanjut ke laut. Itu yang dikoneksikan satu sama lain untuk jangka pendek," jelasnya.

Kemudian, Wali Kota Eri melanjutkan mengenai penyelesaian jangka panjang, pihaknya akan berkoordinasi dengan BBWS Brantas dalam hal mengembalikan fungsi sungai. 

Sebab, selama ini banyak sungai yang tertutup akibat berahlih fungsi akibat adanya bangunan liar di sempadan sungai.

"Harapannya fungsi sungai bisa kembali normal, maka bisa mengalirkan air menuju laut dengan lancar. Karena, ada sungai yang awalnya lebar 30 meter menjadi satu meter. Ini yang harus diperbaiki," imbuhnya.

Langkah jangka panjang lainnya, ungkap Wali Kota Eri adalah berkolaborasi dengan pemerintah daerah (pemda) terkait untuk melakukan perbaikan dan perawatan sungai di wilayahnya masing-masing. 

"Tadi saya sampaikan kepada beliaunya (BBWS Brantas) kita ini Indonesia, Surabaya bukan negara sendiri. Jadi apabila Kali Perbatasan ada masalah silahkan kontak kami, kami punya alat dan bisa membantu. Sehingga pekerjaan bisa dibagi dan dikerjakan bersama-sama," harapnya.

Sementara itu, Kepala BBWS Brantas, Hendra Ahyadi menyampaikan bahwa aliran Sungai Brantas yang dimulai dari Malang memang berakhir di Kota Surabaya. 

Alur perjalanan aliran airnya dari Kabupaten Malang, Bendungan Sutami kemudian terus mengalir ke Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Kediri, Nganjuk, Mojokerto Jombang dan Surabaya sebagai hilir.

Oleh karena itu, Hendra menyebut, kolaborasi penanganan bersama Pemkot Surabaya sebagai ujung mengalirnya air sangat diperlukan. 

"Kewenangan semua sebenarnya ada di pemerintah pusat, karena memang Daerah Aliran Sungai (DAS) pemerintah pusat. Kami sebagai UPT dibawah kementrian PU diberikan mandat mengelola. Kalau diserahkan ke kami semua itu juga cukup berat, sehingga kolaborasi dengan pemda terutama Surabaya sebagai ujung tempat mengalirnya air sangat strategis. Di sini kami berdiskusi mencari solusi sehingga masalah-masalah seperti enceng gondok dan lainnya bisa teratasi," papar Hendra.

Hendra menerangkan, selama ini pembersihan enceng gondok sudah dilakukan berkala tetapi kecepatan pertumbuhannya tidak sebanding dengan upaya yang dilakukan. 

Sehingga, beberapa wilayah belum bisa tersentuh dan menimbulkan penumpukan enceng gondok.

Sementara, untuk penertiban bangunan liar juga sudah dilakukan upaya melalui jalur hukum. 

"Tapi sekali lagi itu berkaitan dengan sertifikat, dari fungsinya yang menganggu sempadan sungai. Nanti akan kami tindaklanjuti untuk memberikan edukasi atau pemahaman bahwa tidak boleh ada bangunan di sana," jelasnya.

Menurutnya, ada beberapa faktor yang menjadi pengambat normalisasi sungai khususnya di wilayah hilir. 

Salah satu faktor utamanya adalah pendanaan sehingga kolaborasi dibutuhkan untuk menangani hal tersebut.

"Kami sampaikan ke Pak Wali Kota Eri Cahyadi. Kami tadi mohon bantuannya untuk melakukan perbaikan bersama-sama," pungkasnya.

Read More

Istana Tegaskan Hanya Kategori Ini yang Kena PPN 12%

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Juru bicara (jubir) Kantor Komunikasi Presiden (PCO) Prita Laura menegaskan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen hanya diberlakukan untuk barang mewah. 

Barang dan jasa tersebut sebelumnya sudah dikenakan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).

Ia membeberkan barang dan jasa yang kena PPN 12 persen antara lain kelompok hunian mewah yang bernilai di atas Rp30 miliar. 

Kemudian, balon udara yang bisa dikendalikan, pesawat udara dan jet pribadi, senjata api, helikopter, kapal pesiar, serta mobil mewah. 

"Di luar barang-barang ini, tetap dengan tarif PPN 11 persen seperti semula," jelas Prita dalam keterangannya, Rabu, 1 Januari 2025. 

Ia memastikan kebijakan PPN 12 persen tak berdampak terhadap kehidupan masyarakat banyak. 

Sebab, barang dan jasa yang sebelumnya ditetapkan PPN 11 persen, tetap sama.

"Sehingga tidak berdampak sama sekali terhadap kehidupan masyarakat banyak," ungkap dia.

Prita juga memastikan belanja kebutuhan sehari-hari di warung dan supermarket tidak terpengaruh kenaikan PPN 12 persen. Hal ini dinilai sebagai kado tahun baru dari Presiden Prabowo Subianto.

"Bisa dipastikan tidak ada kenaikan di barang kebutuhan pokok dan sehari-hari. Ini adalah kado awal tahun dari Presiden Prabowo untuk rakyat Indonesia dengan menjawab spekulasi dan keraguan yang ada," kata Prita.

Prita menyebut kebijakan ini sebagai upaya mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang pruden dan displin. 

Sehingga, ia pastikan keuangan negara selalu terjaga.

Read More

Kapolri Sebutkan Capaian Satgas BLBI Polri Satu Tahun Terakhir

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo mengungkap kinerja Satgas BLBI selama satu tahun terakhir. 

Diketahui, Satgas BLBI memiliki target penanganan hak tagih mencapai Rp110,45 T.

Jenderal Sigit mengungkapkan, sampai dengan saat ini sudah terdapat aset senilai Rp39,35 T atau 35,63% dari total target Kemenkeu yang berhasil dikembalikan ke negara.

“Secara khusus pada tahun 2024, total nilai aset yang berhasil dikembalikan sebesar Rp4,16 T atau 3,7% dari total kerugian negara,” jelas Kapolri dalam paparan kinerja Polri tahun 2024 di Rupatama, Jakarta Selatan, Selasa (31/12/24).

Diketahui, Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hingga 31 Oktober 2024, Satgas BLBI baru berhasil mengantongi aset obligor/debitur BLBI sebesar Rp 39,32 triliun dari target keseluruhan Rp 110,45 triliun.

“Dukungan untuk Satgas BLBI yang telah menghasilkan beberapa output termasuk PNBP, sita, penyerahan dari barang jaminan, penguasaan properti, PSPP, hibah dan seterusnya,” ujar Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam Rapat bersama Komisi XI DPR RI, Rabu (13/11/24).

Wakil Menteri Suahasil memerinci jenis aset yang telah disita oleh Satgas BLBI. Dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ke kas negara, Satgas BLBI telah mengumpulkan Rp 1,89 triliun.

Selain itu, aset yang disita dalam bentuk barang, baik barang jaminan maupun harta kekayaan lainnya mencapai 18,52 triliun.

Kemudian, Satgas BLBI juga berhasil menguasai aset properti mencapai Rp 9,21 triliun. Ada juga dalam bentuk PSP dan hibah sebesar Rp 5,93 triliun, serta dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) Non Tunai senilai Rp 3,77 triliun.

Read More

Pembangunan Infrastruktur, Tempat Wisata hingga Penanganan Banjir Jadi Prioritas Pemkot Surabaya di 2025

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memastikan untuk melanjutkan beberapa program prioritas yang menjadi pekerjaan rumah (PR) di tahun 2025. 

Program-program tersebut meliputi pembangunan infrastruktur, pengembangan tempat wisata, hingga penanganan banjir yang membutuhkan sinergi dengan berbagai pihak. 

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengatakan bahwa beberapa program prioritas ini sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Surabaya tahun 2021-2026. 

Salah satunya adalah berkaitan dengan pembangunan infrastruktur jalan.

"Seperti diversi Gunungsari, Jalan Raya Wiyung yang tembus sampai Menganti, dan membangun rumah sakit, itu PR besar kita. Sehingga saya berharap, masyarakat semakin merasakan kehadiran pemerintah," kata Wali Kota Eri, Kamis (2/1).

Selain infrastruktur jalan, Wali Kota Eri juga mengungkap rencana pengembangan tempat wisata pada tahun 2025. 

Pengembangan ini bertujuan untuk meningkatkan daya tarik Surabaya sebagai destinasi wisata. 

Juga sekaligus untuk menggerakkan perekonomian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

“Salah satu contohnya adalah Pesona Laser Air Mancur Jembatan Suroboyo, yang bertujuan menggerakkan UMKM. Pada tahun 2025, insyaallah Taman Harmoni juga akan dikembangkan, sehingga banyak tempat wisata baru yang akan dihadirkan,” ungkapnya. 

Tak hanya itu, penanganan banjir juga turut menjadi salah satu prioritas utama Pemkot Surabaya di tahun 2025. 

Wali Kota Eri mengakui tantangan besar dalam menghadapi curah hujan tinggi, terutama jika terjadi bersamaan di wilayah Jombang, Mojokerto, dan Surabaya.

“Ketika Kali Jagir dan Kali Surabaya meluap, kita tidak bisa berbuat banyak karena dua sungai besar ini menuju ke laut. Itu yang menjadi PR kita,” tuturnya. 

Sebagai langkah mitigasi, ia menyatakan bahwa di tahun 2025, Pemkot Surabaya akan membangun lebih banyak box culvert. 

“Harapannya, ketika air laut pasang dan dua sungai besar tidak mampu menampung air, box culvert masih bisa membantu,” jelasnya. 

Selain itu, Wali Kota Eri juga menyoroti banjir di wilayah PT SIER, Tenggilis Mejoyo hingga Rungkut yang terjadi pada beberapa waktu lalu. 

Masalah tersebut disebabkan aliran sungai yang menuju Kali Perbatasan tidak optimal akibat sedimentasi dan banyaknya eceng gondok.

Untuk itu, Wali Kota Eri mengambil langkah tegas dengan membersihkan wilayah sungai yang berada di luar kewenangan Pemkot Surabaya.

“Saya memutuskan untuk membersihkan sungai di wilayah UINSA II, meskipun itu masuk wilayah Kabupaten Sidoarjo. Karena ketika dampaknya sudah dirasakan warga Surabaya, saya tidak bisa berdiam diri,” ungkap dia.

Untuk menyelesaikan masalah banjir di wilayah perbatasan, Wali Kota Eri mengaku akan bertemu dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas. 

Pertemuan ini bertujuan menyusun strategi bersama dengan melibatkan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, BBWS Brantas, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

"Karena penyelesaian banjir yang ada di titik-titik perbatasan, tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah kota, tetapi harus bersinergi dengan Sidoarjo, BBWS Brantas maupun Provinsi Jatim," pungkasnya.

Read More

Tuding Jokowi, OCCRP Diminta Sertakan Bukti Konkret

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) dinilai memfitnah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). 

Karena, OCCRP telah menominasikan Jokowi sebagai tokoh korup tanpa bukti.

"Itu adalah kejahatan fitnah yang merusak nama baik orang lain, sehingga publikasi OCCRP itu jelas bertentangan dengan Pasal 19 ayat (3) Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil & Politik (ICCPR), yang sudah diratifikasi Indonesia melalui UU Nomopr 12 Tahun 2005," kata akademisi dan praktisi hukum dari Universitas Trisakti Albert Aries, dalam keterangan yang dilansir Rabu, 1 Januari 2025.

Menurut dia, perbuatan OCCRP menominasikan Jokowi dalam daftar tokoh korup itu, juga menghina kedaulatan bangsa Indonesia. 

Sebab, tudingan itu tak hanya dialamatkan ke Jokowi, namun pemerintah Indonesia.

"Selama 10 tahun Pemerintahan Jokowi pasti penuh kekurangan, tapi bagaimanapun juga banyak hal baik yang diwariskan Jokowi,” kata Albert.

Di sisi lain, dia melihat OCCRP mengambil peran konstitusional DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan (supervisi) terhadap Presiden ke 7 RI. 

Bahkan, hal itu sama sekali tidak pernah diusulkan DPR,

"Apalagi sampai terbukti melakukan pelanggaran hukum berdasarkan Pasal 7 A UUD 1945," terang Albert Aries.

Albert Aries mengingatkan LSM Asing sebagai bagian dari demokrasi untuk tetap menghormati kedaulatan Indonesia. Kemudian, kembali pada asas hukum internasional 'Omnis indemnatus pro innoxio legibus habetur'.

"Yaitu setiap orang yang belum pernah terbukti bersalah oleh peradilan yang adil haruslah dianggap tidak bersalah secara hukum," tegas Albert.

Read More

Kolaborasi Dengan TNI jadi Senjata Polri Bebaskan Pilot Susi Air di Papua

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Pembebasan pilot Susi air Kapten Philip Mark Mehrtens, yang disandera kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua tak lepas dari kinerja Polri. 

Namun, dibalik itu ada peran TNI yang juga ikut terlibat.

Hal itu diungkap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam rilis akhir tahun di Rupatama, Mabes Polri, Jakarta, Selasa (31/12/2024). Kapten Philip dibebaskan pada 21 September 2024 lalu.

“Syukur alhamdulillah pada tanggal 21 September 2024, Polri bersama dengan TNI dan segenap elemen masyarakat telah berhasil membebaskan sandera dengan tetap memperhatikan keselamatan sandera maupun masyarakat yang berada di tanah Papua,” ujarnya.

Kapolri menegaskan kolaborasi Polri, TNI dan BIN terus terjalin dalam upaya memberikan rasa aman dan perlindungan terhadap masyarakat Papua dari KKB. “Polri bersama dengan TNI, BIN, Pemda dan seluruh stakeholder terkait akan terus berupaya memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat Papua dari serangan KKB maupun KKP, sehingga stabilitas kamtibmas dapat betul-betul terjaga,” ujar Jenderal Sigit.

Dijelaskan Kapolri, pihaknya telah melakukan Operasi Rastra Samara Kasih (Rasaka) Cartenz 2024 di Papua. Operasi Rasaka Cartenz sebagai garda terdepan untuk melakukan upaya peningkatan kesejahteraan, kualitas pendidikan dan kesehatan. 

Tak hanya itu, kata Sigit, operasi itu dilakukan untuk membangun komunikasi bagi seluruh masyarakat Papua dengan tujuan ‘To win The Hearts and Mind The People of Papua’.

Read More

Pangdam V/Brawijaya Sebut Perayaan Malam Pergantian Tahun di Jatim Berjalan Kondusif

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Panglima Kodam V/Brawijaya, Mayjen TNI Rudy Saladin, M.A, menyebut bahwa perayaan malam pergantian tahun di Jawa Timur berjalan aman dan kondusif.

Hal itu disampaikan oleh Pangdam dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa (31/12) malam usai mengikuti vicon yang berlangsung di Graha Wonokoyo, Surabaya.

Menurut Pangdam, kerjasama antara TNI, Polri, Pemerintah Daerah, dan masyarakat berhasil menciptakan suasana yang aman dan nyaman selama perayaan tahun baru. 

“Alhamdulillah, perayaan malam pergantian tahun di seluruh wilayah Jawa Timur berlangsung kondusif. Ini berkat sinergi semua pihak, termasuk dukungan penuh dari masyarakat,” ujar Mayjen TNI Rudy Saladin, M.A, Kamis (2/1).

Pangdam mengungkapkan, personel gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk menjaga keamanan di berbagai titik strategis, seperti tempat wisata, alun-alun kota, dan pusat keramaian. 

Di Surabaya, Malang, dan kota-kota besar lainnya, aparat terlihat berjaga di lokasi-lokasi yang menjadi pusat perayaan.

“Kami telah memetakan lokasi-lokasi rawan dan memastikan kehadiran aparat di sana. Langkah ini terbukti efektif dalam mencegah potensi gangguan keamanan,” tambah Pangdam.

“Ini menunjukkan kerja sama yang solid antara pemerintah daerah, aparat, dan masyarakat,” pungkas Mayjen TNI Rudy.

Read More

Jaksa Diminta Banding Harus Rampas Harta Helena Lim

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman minta jaksa penuntut umum (JPU) untuk banding atas putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap Helena Lim, salah satu terdakwa kasus korupsi timah yang merugikan negara Rp300 triliun. 

Banding diperlukan agar majelis hakim tingkat tinggi merampas harta Helena yang sudah disita penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejaksaan Agung.

"Saya minta JPU dari Kejaksaan Agung untuk melakukan banding dan tetap meminta itu dirampas, uang harta, apapun yang disita dari Helena Lim, karena itu untuk menutup kerugian dari korupsi kasus timah," ujar Boyamin, Rabu, 1 Januari 2025.

Boyamin mengatakan Helena terbukti melakukan tindak pidana korupsi maupun pencucian uang dalam kasus timah. 

Sehingga, harta Helena yang sudah disita selama proses penyidikan layak untuk disita.

"Minimal Rp27 triliun yang menyangkut kerugian keuangan negara, dari mana itu kemudian akan diperoleh penggantinya? Ya dari harta-hartanya yang diduga melakukan korupsi, karena itu dikenakan pencucian uang," ungkap dia.

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar mengungkap, total kerugian kasus timah sebesar Rp300.003.263.938.131,14. 

Dari angka itu, Rp2,284 triliun berasal dari kerugian keuangan negara atas aktivitas kerja sama penyewaan alat processing penglogaman timah yang tigak sesuai ketentuan.

Lalu, ada pula kerugian keuangan negara atas pembayaran bijih timah dari tambang timah ilegal sebesar Rp26,648 triliun. 

Sementara, kerugian keuangan negara atas kerusakan lingkungan akibat tambang timah ilegal yang dihitung oleh ahli lingkungan hidup mencapai Rp271,069 triliun. 

Harli merinci, kerugian lingkungan itu bersumber dari kerugian ekologi yang jumlahnya Rp183,703 triliun. 

Berikutnya, kerugian negara akibat kerusakan lingkungan juga berasal dari kerugian ekonomi lingkungan sebesar Rp74,479 triliun serta pemulihan lingkugnan yang jumlahnya mencapai Rp11,887 triliun.

Read More

Malam Pergantian Tahun 2024/2025 di Surabaya, Wali Kota Eri Cahyadi Harap Tak ada Konvoi Kendaraan Knalpot Brong

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sukses menghadirkan sejumlah hiburan seni dan pesta kembang api, di tiga lokasi perayaan malam pergantian tahun 2024/2025. 

Tiga lokasi perayaan itu, antara lain Balai Kota Surabaya, Kota Lama Zona Eropa, dan Jembatan Suroboyo ramai dipadati warga. 

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, dengan adanya perayaan malam pergantian tahun di tiga lokasi, masyarakat diharapkan bisa menikmati hiburan dan kembang api yang sudah disajikan. 

Harapannya warga tidak melakukan konvoi kendaraan berkeliling kota menggunakan brong.

“Untuk menghindari kecelakaan di jalan, warga bisa duduk sambil menikmati hiburan karena di akhir nanti ada kembang api. Sehingga nanti pulangnya lancar ke rumah masing-masing, aman, dan selamat,” kata Wali Kota Eri, Selasa (31/12).

Ia melanjutkan, di setiap kecamatan, terdapat gelaran acara perayaan malam pergantian tahun. 

Bahkan, sejumlah pusat perbelanjaan juga mengadakan hiburan dan kembang api.

“Tujuan kita, warga tidak muter-muter di jalan, jada ada tempat menikmati malam tahun baru. Contoh ada di Kampung Jepang Tandes. Lalu seperti Pakuwon yang ada di barat juga mengadakan acara. Maka orang terfokus di sana, jadi tidak muter di jalan,” imbuhnya.

Wali Kota Eri membeberkan, meski sempat mengumumkan tak ada perayaan malam pergantian tahun, namun Pemkot Surabaya mendapat sejumlah bantuan sehingga bisa menggandakan hiburan bagi warga.

“Di Kota Lama itu bukan kita (pemkot), ternyata Lantamal membantu. Kalau di sini (Balai Kota) juga sama dengan tahun-tahun kemarin, ada tempat berkumpulnya keluarga dengan makan-makanan UMKM,” bebernya.

Selain menggelar perayaan malam pergantian tahun, Pemkot Surabaya juga bersinergi dengan Polrestabes Surabaya dengan melakukan penyekatan, seperti di Jalan Tunjungan, Taman Bungkul, dan beberapa lokasi lainnya.

“Saya berharap kepada warga Surabaya bisa merayakan tahun baru ini secara bijak, karena dengan secara otomatis bertambah usia. Semakin bisa menjaga, saya berharap punya semangat baru untuk menghadapi tahun 2025,” pungkasnya.

Read More

Presiden Prabowo Tegaskan Kenaikan PPN 12% Amanah UU

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Presiden Prabowo Subianto menjelaskan menaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen merupakan amanah dan perintah undang-undang (UU). 

Dalam aturan tersebut secara jelas PPN 12 persen diterapkan pada 2025. 

"Kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen ini merupakan amanah, perintah UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP)," ujar Presiden Prabowo dalam konferensi pers, di Kementerian Keuangan, Jakarta, dikutip Rabu, 1 Januari 2024. 

RI 1 menjelaskan dalam UU HPP telah memerintahkan pemerintah untuk menaikan tarif PPN secara bertahap. 

Pemerintah mulai menaikan PPN menjadi 11 persen pada 2022. 

"Kenaikan tarif dilakukan secara bertahap dari 10 persen menjadi 11 persen mulai 1 April 2022, ini sudah dilaksanakan. Dan kemudian perintah undang-undang dari 11 persen menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025," jelasnya.

Kepala Negara menyebut bahwa kenaikan tarif PPN secara bertahap diharapkan tidak memberikan dampak signifikan terhadap daya beli masyarakat. 

Sehingga tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi.

"Kenaikan secara bertahap ini dimaksud agar tidak memberi dampak yang signifikan terhadap daya beli masyarakat, terhadap inflasi, dan terhadap pertumbuhan ekonomi," ungkapnya.

Prabowo menekankan pemerintah selalu mengutamakan kepentingan rakyat. 

Sehingga, ia tegaskan bahwa PPN 12 persen hanya diberlakukan untuk barang dan jasa kategori mewah. 

"Setiap kebijakan perpajakkan harus selalu mengutamakan kepentingan rakyat secara keseluruhan, perlindungan daya beli rakyat, serta mendorong pemerataan ekonomi," ujar dia.

Read More