Komisi B DPRD Surabaya Minta Pengembang Bongkar Bangunan Pasar dan Cuci Kendaraan di Balas Klumprik

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Komisi B DPRD Surabaya melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi pembangunan Pasar dan tempat Cuci kendaraan yang menggunakan area RTH di Perumahan Pondok Maritim Indah RT 12 RW 06 Kelurahan Balas Klumprik Kecamatan Wiyung Kota Surabaya Kamis (9/01/2025).

Sidak ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi B DPRD Surabaya, Muhammad Faridz dan diikuti oleh seluruh anggota diantaranya Mochamad Machmud, Ghofar Ismail, Bagas Imam Waluyo, Baktiono, Agoeng Prasodjo, Enny Minarsih, Yuga Pratisabda Widyawasta, Budi Leksono dan Saiful Bahri.

Menurut keterangan Budi Leksono, pihaknya merespon laporan masyarakat dari 12 RT (RT 01 hingga RT 12), yang dengan tegas menolak pembangunan Pasar dan tempat Cuci kendaraan karena merasa tidak pernah diajak untuk berkoordinasi.

Karena sidak dan acara pertemuan para wakil rakyat ini didampingi juga oleh Dinas LH, Camat dan Lurah setempat, baru diketahui bahwa ternyata lahan yang digunakan untuk pembangunan merupakan lahan fasum yang kini berstatus sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pemkot Surabaya.

“Maka kami (Komisi B DPRD Surabaya-red) merekomendasikan agar pengembang mengembalikan fungsi lahan tersebut menjadi RTH dengan cara membongkar bangunan yang telah dirikan. Jadi tidak bisa lagi difungsikan untuk apapun,” ucap Bulek-sapaan akrab Budi Leksono.

Atas kejadian ini, Bulek berpesan kepada seluruh Camat dan Lurah yang ada di Kota Surabaya, agar apa yang terjadi di Balas Klumprik ini dijadikan sebagai bahan untuk evaluasi diri.

“Jadi Camat dan Lurah itu harus paham, mana-mana saja lahan yang telah menjadi asset milik Pemkot Surabaya. Jangan sampai ada alasan tidak mengetahui setelah berdiri bangunan, sebelum mereka ini sewaktu-waktu di rolling ke wilayah lain,” terangnya

Bulek menegaskan, bahwa kejadian ini bisa jadi bahan evaluasi terutama yang berkaitan dengan aset milik Pemkot Surabaya. 

Karena jika sudah terjadi (terbangun dan difungsikan) akan sulit untuk ditarik kembali bahkan bisa memunculkan gejolak sosial.

Bulek menegaskan bahwa untuk membuat bangunan di sebuah lahan itu biayanya tidak sedikit dan secara kasat mata aktifitasnya ramai karena melibatkan banyak pekerja. 

Artinya, sangat mustahil jika tidak diketahui oleh pemangku wilayah setempat.

“Jika Camat atau Lurah lengah (mengaku tidak tau), maka akan menimbulkan presepsi yang berbau fitnah. Padahal asset itu tercatat dan tentu tembusannya akan sampai ke pejabat Camat dan Lurah setempat. Maka mereka harus rajin turun ke lapangan,” tutur politisi PDIP ini

Read More

DPRD Surabaya Dorong Dispendukcapil Mulai Tracing Warga Negara Ganda

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Komisi A DPRD Surabaya bidang Hukum dan Pemerintahan mendorong Dispendukcapil untuk mulai melakukan pendataan terhadap warga Surabaya yang memiliki status kewarganegaraan ganda.

Tindakan ini dipandang penting untuk dilakukan agar dapat mengetahui komposisi penduduk di Kota Surabaya sehingga dapat memudahkan proses pengelompokan masyarakat berdasarkan usia, jenis kelamin, atau indikator lainnya, yang salah satunya adalah status kewarganegaraannya.

Dorongan ini disampaikan Yona Bagus Widyatmoko Ketua Komisi A DPRD Surabaya, yang mengatakan bahwa status kewarganegaraan warga Kota Surabaya harus diperjelas sekaligus dipertegas karena efek dominonya tidak bisa diremehkan.

“Warga yang memiliki status kewarganegaraan ganda ini sudah bisa dipastikan rasa nasionalisnya rendah. Akan semakin mengkhawatirkan jika ternyata mereka adalah orang-orang penting yang bergerak di bidang perekonomian,” ucapnya kepada sejumlah awak media. Selasa (7/01/2025)

Padahal, kata Yona, dalam peraturan perundang-undangan sudah jelas diatur bahwa warga negara yang memiliki status kewarganegaraan ganda memiliki kewajiban untuk memilih salah satu negara jika menginjak usia 21 tahun.

“Pertanyaaanya, mereka yang telah memiliki KTP Surabaya sejak umur 18 tahun itu apakah sudah menentukan pilihan dengan cara menghapus salah satu status kewarganegaraannya? Ini yang harus mulai ditelusuri,” jelasnya.

Politisi Partai Gerindra ini berpandangan, bahwa rasa nasionalisme warga sebagai bagian dari bangsa dalam sebuah negara sangatlah penting jika ingin terus memperkuat pertahanan dan kemananan dibidang apapun, termasuk soal perekonomian.

“Saya sudah ngobrol panjang soal ini dengan salah satu pejabat di lingkup Dispendukcapil Kota Surabaya, yang mengakui jika ternyata warga yang memiliki status kewarganegaraan ganda jumlahnya cukup besar, bisa mencapai ribuan,” ujarnya.

Oleh karenanya, Komisi A DPRD Surabaya akan terus mensuport Dispendukcapil agar bisa bekerjasama dengan jajaran samping terkait (termasuk Imigrasi) dalam rangka sharing data untuk kepentingan bersama demi kedaulatan bangsa dan negara.

“Saat ini sedang dilakukan pooling data, insyaallah dalam waktu dekat kami akan bisa mendapatkan datanya yang kongkrit dari Dispendukcapil. Baru kemudian bergerak,” Pungkasnya.

Diketahui bahwa kewarganegaraan ganda adalah status kewarganegaraan seseorang yang memiliki dua atau lebih kewarganegaraan. 

Namun di Indonesia, kewarganegaraan ganda tidak diakui bagi orang dewasa. Status WNI akan gugur jika seseorang memiliki kewarganegaraan lain. 

Read More

Kombes Bayu Suseno Dipromosikan Jadi Kabidhumas Polda Kalbar

Timika - KABARPROGRESIF.COM Setelah setahun menjabat sebagai Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz -2024, Kombes Bayu Suseno mendapat kepercayaan untuk menduduki posisi strategis sebagai Kabidhumas Polda Kalimantan Barat.

Promosi ini diumumkan melalui Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/2777/XII/KEP./2024, tertanggal 29 Desember 2024.

Penunjukan ini sekaligus menjadi momen kembalinya Kombes Bayu Suseno ke Kalimantan Barat, wilayah yang sudah tidak asing baginya.

Sebelumnya, ia pernah mengemban sejumlah tugas penting di Polda Kalbar, seperti menjabat sebagai Kabag Binops Ditreskrimsus selama 4 bulan pada tahun 2021, Danyon Brimob Singkawang selama 4 bulan, dan Kapolres Bengkayang selama satu tahun. 

Pada Juli 2023, ia dimutasi ke Divisi Humas Mabes Polri sebelum akhirnya dipercaya sebagai Kasatgas Humas dalam Operasi Damai Cartenz-2024 di Papua.

Ketika dimintai tanggapan mengenai promosi ini, Kombes Bayu menyampaikan rasa syukur dan komitmennya untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.

“Tugas dan tanggung jawab ini tentunya akan kami jalankan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab, terutama dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat,” ujar Kombes Bayu.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukungnya selama menjabat sebagai Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz-2024 di Papua.

Menurutnya, keberhasilan timnya dalam menjaga komunikasi publik yang efektif selama Operasi Damai Cartenz-2024 di Papua tidak lepas dari kerja sama yang solid antara semua pihak.

Read More

2 Pejabat Utama dan 4 Kapolres di Polda Kalteng Berganti

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kapolri Jenderal Listiyo Sigit Prabowo melakukan mutasi besar-besaran terhadap perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen) menjelang akhir 2024. 

Salah satunya, dua pejabat utama (PJU) dan empat Kapolres di Polda Kalimantan Tengah (Kalteng).

Kabid Humas Polda Kalteng Kombes Erlan Munaji mengatakan ada dua direktur, Wadansat Brimob, Kabagbinkar Biro SDM, Kapolresta Palangka Raya, dan tiga Kapolres jajaran berganti. 

Mutasi itu tertuang dalam surat telegram nomor: ST/2776/XII/Kep/2024.

"Dirintelkam Kombes Febriyanto Wachidin dimutasi sebagai Analisis Kebijakan Madya Bidang Dalops Stamaops Polri. Penggantinya adalah AKBP Adyansyah yang sebelumnya menjabat sebagai Wadirintelkan Polda Metro Jaya," kata Erlan dalam keterangan tertulis, Selasa, 31 Desember 2024.

Selanjutnya, Dirpolairud Kombes Handono Subiakto dipercaya sebagai Dirpolairud Polda Kepri. 

Penggantinya yaitu Kombes Dony Eka Putra, yang sebelumnya menjabat sebagai Dirresnarkoba Polda NTT.

Lalu, Kapolresta Palangka Raya juga berganti dari Kombes Boy Herlambang, kepada AKBP Dedy Supriadi. Dedy sebelumnya merupakan Wakapolres Metro Jakarta Selatan.

"Kombes Boy Herlambang mendapatkan amanah sebagai Penata Kebijakan Kapolri Madya TK III Sahli Kapolri," beber Erlan.

Kemudian, Kapolres Kapuas juga berganti dari AKBP Gede Pasek Muliad Nyana, kepada AKBP Gede Eka Yudharma. Gede sebelumnya merupakan Kapolres Barito Utara.

Selanjutnya AKBP Gede Pasek dipercaya sebagai Wadirbinmas Polda Metro Jaya. Sedangkan, jabatan Kapolres Barito Utara dijabat oleh AKBP Singgih Febiyanto, yang sebelumnya sebagai Kasubbagpampersbaket Bagbinpam Ropaminal Divpropam Polri.

"AKBP Viddy Damasela, Kapolres Barito Timur dimutasi sebagai Wadansat Brimob Polda Kalteng. Sebagai penggantinya AKBP Eddy Santoso, yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubdit 1 Ditreskrimsus Polda Kalteng," ungkap Erlan.

Kabagbinkar Biro SDM Polda Kalteng AKBP Doni Hadi Santoso juga dimutasi. Dia mendapatkan amanah sebagai Penata Kebijakan Kapolri Madya TK. III Polda Kalteng. 

Terakhir, Wadansat Brimob AKBP Dieno Hendro Widodo dipercaya sebagai Penata Kebijakan Kapolri Madya TK III Polda Sultra.

"Mutasi ini adalah hal yang biasa, untuk pembinaan karier personel Polri dan penyegaran kesatuan," jelas Erlan.

Read More

Hermawan Sulistyo: Polri Harus Optimisme Melihat Jauh hingga 2045

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Penasihat Ahli Kapolri Bidang Politik, Prof Hermawan Sulistyo, berharap Polri dapat melihat tantangan jauh di masa depan. 

Ia mengatakan hal itu akan membuat optimisme di institusi tetap terpelihara.

Hermawan mengatakan salah satu cara memelihara optimisme ialah dengan menatap ke depan.

“Saya berharap polisi tetap memelihara napas optimisme ini, caranya seperti apa? Melihat jauh ke depan kalau kita lihat jangka pendek, frustrasi. Lihatlah jauh ke depan apa yang terjadi pada tahun 2045,” ujar Hermawan dalam Rilis Akhir Tahun 2024 Polri, Selasa (31/12/24).

“Apakah polisi masih ada, mungkin nggak ada kok, tapi dengan napas optimis, optimisnya apa polisinya diganti mesin,” sambung Hermawan.

Ia mengatakan teknologi terus berkembang sehingga Polri harus siap memanfaatkan dan mengantisipasi dampak kemajuan teknologi.

“Sekarang ini bukan syarat teoritis, sudah dilakukan, kita keluar dari rumah naik mobil macet, mobilnya ke udara jalan, nggak kena macet. Apakah Korlantas kita siap dengan yang seperti itu?” ujar Hermawan.

Ia mencontohkan polisi di Dubai. Hermawan mengatakan polisi di Dubai telah memanfaatkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk menangani laporan.

“Sekarang orang lapor ke polisi di Dubai itu sudah dengan robot melapornya ke robot, ditangani AI, diatasi, jadi pekerjaannya Pak Kabareskrim selesai setengahnya. Urusannya tinggal ngurusi anggotanya yang nakal-nakal gitu karena sisanya diselesaikan oleh AI,” ujar Hermawan.

“Jadi saya mau bilang adik-adik yang akan yang sekarang masuk Akpol itu nanti pada 2045 merekalah para Kapolres, lulus untuk Sespim siap untuk jadi Kapolres, yang akan dihadapi jauh sangat berbeda,” tutup Hermawan.

Read More

Jokowi Dituduh Pemimpin Korup, KPK: Silakan Dilaporkan

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) angkat bicara soal nominasi tokoh korup untuk Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dari Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). 

Lembaga Antirasuah berharap data terkait kabar itu dilaporkan.

“KPK mempersilakan bila ada pihak-pihak yang memiliki informasi dan bukti pendukung, tentang adanya perbuatan tindak pidana korupsi pegawai negeri atau penyelenggara negara, untuk dapat dilaporkan menggunakan saluran dan cara yang tepat ke aparat penegak hukum,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Kamis, 2 Januari 2025.

Tessa mengatakan, tidak ada pihak yang dispesialkan di mata hukum yang berlaku di Indonesia. Aduan bisa dilakukan ke tiga instansi penegak hukum.

“Baik itu ke KPK, maupun ke Kepolisian atau Kejaksaan yang memang memiliki kewenangan menangani tindak pidana korupsi,” ucap Tessa.

OCCRP merupakan lembaga luar negeri yang kerap memberikan penilaian kepada tokoh dunia. 

Hasil kerja instansi itu menuai sorotan karena dinilai tidak berdasarkan data ilmiah.

Koordinator Koalisi Kader Partai Golkar (KKPG), Ahmad Yani Panjaitan, mengecam publikasi OCCRP itu. Sebab, sangat tendensius.

"Karena berupaya mendiskreditkan dan mengkambinghitamkan Presiden Jokowi," kata Ahmad Yani di Jakarta, dalam keterangan yang dilansir Rabu, 1 Januari 2024.

Menurut dia, hal tersebut merupakan fitnah dan propaganda. Karena, tak ada bukti yang membeberkan Jokowi terlibat korupsi selama memimpin.

Read More

Kapolri: Alhamdulillah Polri Berhasil Realisasikan Rekrutmen Khusus bagi Disabilitas

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengatakan institusinya telah menyelenggarakan rekrutmen khusus bagi kelompok disabilitas di tahun 2024.

Ia menjelaskan terdapat dua jalur bagi kelompok tersebut, yakni SIPSS dan bintara.

“Alhamdulillah pada tahun ini, Polri juga berhasil merealisasikan kebijakan inklusif melalui rekrutmen khusus bagi kelompok disabilitas yang memiliki kemampuan tertentu. Ada 2 orang yang bisa direkrut melalui Jalur SIPSS dan 16 orang Jalur Bintara,” terang ujar Kapolri dalam Rilis Akhir Tahun 2024, Selasa (31/12/24).

“Semoga rekan-rekan kelompok disabilitas dapat menjadi Bhayangkara profesional dan bisa bergabung dan mengabdi di institusi Polri,” tambah Kapolri.

Ia memaparkan secara keseluruhan, Polri telah merekrut 24.523 orang pada 2024. Rinciannya, 22.942 Polki dan 1.581 Polwan pada level perwira, bintara, dan tamtama.

Proses perekrutan menyesuaikan kebutuhan organisasi, jumlah penyusutan, serta perkiraan tantangan tugas yang dihadapi.

Adapun rincian rekrutmen Polri pada tahun 2024 yaitu Akpol 325 orang, SIPSS 200 orang, Bintara 20.840 orang, dan Tamtama 3.158 orang.

Tak hanya itu, dalam rangka mendukung Program Presiden RI Prabowo Subianto terkait swasembada pangan dan makan bergizi gratis, Polri akan melakukan rekrutmen jalur bintara untuk kompetensi khusus pertanian, gizi, perikanan, peternakan, dan kesehatan masyarakat. 

Upaya ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan masyarakat.

“Dan kami akan membuka ruang perekrutan yang sama untuk jalur SIPSS,” ujar Kapolri.

Read More

Eks Ketua KPK Abraham Samad Dorong Lembaga Antirasuah Periksa Jokowi atas Publikasi OCRPP

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2011-2015 Abraham Samad menanggapi publikasi terkait Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang masuk dalam nominasi salah satu pemimpin terkorup dunia versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). 

Abraham menjelaskan bahwa KPK harus segera menanggapi berbagai desakan masyarakat yang meminta lembaga antirasuah itu untuk segera memeriksa Jokowi dan keluarganya.

“Harusnya KPK merespons dengan cepat,” kata Samad, dalam keterangannya pada Kamis, 2 Januari 2025.

Menurut Abraham, jika KPK abai dan tak memberi perhatian pada hal tersebut, maka tanggapan publik soal pimpinan KPK yang dipimpin Setyo Budiyanto adalah ‘orang-orang’ Jokowi memang benar adanya.

“Karena kalau KPK berdiam diri tidak bertindak, maka bisa masyarakat menganggap komisioner KPK yang baru ini memang orangnya Jokowi seperti yang selama ini beredar dugaan,” ujarnya. 

Sebelumnya, Jokowi menanggapi nominasi yang disematkan kepada dirinya sebagai salah satu tokoh dunia terkorup oleh OCCRP. 

Ia pun meminta pihak yang mengeklaim pernyataan tersebut untuk membuktikannya.

“Terkorup? Terkorup apa? Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan. Korupsi apa?” jelas Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Selasa, 31 Desember 2024.

Jokowi menganggap nominasi tersebut bagian dari fitnah yang ditujukan kepada dirinya. Sebab menurutnya, saat ini banyak fitnah yang datang untuk menjatuhkannya. 

“Sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan?” katanya.

Diketahui, Jokowi telah masuk dalam nominasi salah satu tokoh dunia paling korup 2024 versi OCCRP. Selain Jokowi, beberapa nama yang disebutkan di antaranya Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, Mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasin, dan pebisnis India Gautam Adani.

Read More

Kapolri Berkomitmen Lakukan Pembenahan, Minta Maaf Jika Belum Penuhi Harapan Masyarakat

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan dan evaluasi di institusi Polri. 

Ia meminta maaf jika belum memenuhi harapan masyarakat.

“Tentunya berbagai capaian kinerja Polri sepanjang tahun 2024 masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, atas nama Pimpinan Polri serta seluruh keluarga besar Polri, dari lubuk hati kami yang paling dalam kami mengajukan permohonan maaf dan tentunya kami terus akan melakukan perbaikan terhadap hal-hal yang masih dirasakan kurang oleh masyarakat dan mohon kami terus dikoreksi dan dievaluasi,” ujar Kapolri dalam Rilis Akhir Tahun 2024, Selasa (31/12/24).

Ia berharap dukungan serta pengawasan dari masyarakat, kementerian/lembaga pemerintah daerah hingga aktivis agar komitmen tersebut selalu jadi pegangan Polri. 

Harapannya, Polri ke depan bisa melaksanakan tugas menjadi pelayan masyarakat.

Lebih lanjut, Kapolri turut mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru 2025. 

Ia mengajak di tahun yang baru untuk mewujudkan Indonesia kuat, terhormat dan sejahtera.

“Semoga kasih setia Tuhan selalu melingkupi jiwa setiap insan untuk senantiasa menebarkan cinta kasih kepada sesama. Mari kita sambut tahun 2024 dengan membawa semangat dan harapan baru, guna mewujudkan Negara Indonesia yang kuat, terhormat dan sejahtera,” ujar Kapolri.

Read More

Polisi Pastikan Penuntasan Kasus Suap Firli Bahuri

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Polisi memastikan penuntasan kasus dugaan penerimaan suap, gratifikasi, dan pemerasan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri. 

Hal ini merespons masih banyaknya kasus korupsi yang belum tuntas oleh Polri sepanjang 2024.

"Insyaallah secepatnya, akan kita rampungkan dan lengkapi berkas perkaranya," kata Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak, Kamis, 2 Januari 2025.

Ade juga menjamin penyidikan berjalan secara profesional, yakni prosedural dan tuntas. Kemudian, transparan dan akuntabel.

Menurutnya, koordinasi efektif terus dilakukan dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta untuk pemenuhan petunjuk P-19 dari JPU. P-19 adalah pengembalian berkas perkara oleh jaksa untuk dilengkapi penyidik Polri.

Ade mengatakan koordinasi juga dilakukan dengan Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK wilayah DKI Jakarta pada Senin, 23 Desember 2024. 

Koordinasi itu berlangsung di lantai 6 Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan.

"Di mana pada prinsipnya KPK mendukung secara optimal upaya-upaya penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik Polri dan mendorong percepatan penyelesaian berkas perkara untuk memberikan kepastian hukum," ungkap Ade Safri.

Ade menuturkan pada kesempatan tersebut, penyidik juga menyampaikan perkemb sidik yang telah dilakukan hingga saat ini. Termasuk upaya pemenuhan petunjuk P-19 oleh tim penyidik.

"Juga disampaikan bahwa tidak ada kendala maupun hambatan dalam penyidikan yang dilakukan serta dalam pemenuhan petunjuk P-19," terang mantan Kapolresta Surakarta itu.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebut pihaknya mengungkap 1.280 kasus korupsi sepanjang 2024 dengan jumlah tersangka yang ditangkap 830 orang. 

Namun, dari ribuan kasus itu masih ada 849 perkara korupsi yang belum tuntas.

"Sepanjang tahun 2024 kami berhasil mengungkap 1.280 perkara korupsi dengan penyelesaian perkara sebanyak 431 perkara atau 33,7?n mengamankan sebanyak 830 tersangka," kata Kapolri dalam paparan rilis akhir tahun (RAT) dikutip Rabu, 1 Januari 2025.

Salah satu kasus yang masih ditangani polisi ialah kasus suap mantan Ketua KPK Firli Bahuri terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL). 

Kasus yang ditangani Polda Metro Jaya ini mangkrak setahun lebih.

Firli ditetapkan sebagai tersangka kasus penerimaan gratifikasi, suap, dan pemerasan SYL pada Kamis, 23 November 2023. 

Dia tidak ditahan, namun dicegah dan tangkal (cekal) ke luar negeri.

Firli dijerat Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf B, atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 KUHP. Dengan hukuman penjara seumur hidup.

Read More

325.150 Kasus Kejahatan Berhasil Terungkap Sepanjang 2024, Menurun Dibanding 2023

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan capaian kinerja Polri sepanjang tahun ini dalam ‘Rilis Akhir Tahun (RAT) 2024 di Rupattama Mabes Polri, Selasa (31/12/2024).

Sepanjang 2024, Polri berhasil mengungkap 325.150 kasus di Indonesia sepanjang 2024. 

Angka tersebut menurun dibandingkan dengan tahun 2023.

“Kami laporkan bahwa secara umum total kejahatan (CT) pada tahun 2024 sebanyak 325.150 perkara atau menurun 14.387 perkara (4,23%) dibandingkan tahun 2023 sebesar 339.537 perkara,” ujar Kapolri.

Kapolri menyebut pengungkapan ini berbanding lurus dengan tingkat penyelesaian perkara (CC) tahun 2024 sebesar 244.975 perkara atau 75,34%. Angka tersebut meningkat 1,09% dibandingkan tahun 2023 sebesar 74,25%.

Adapun dari ratusan ribu kasus yang sudah berhasil dituntaskan dengan upaya terakhir, atau ultimum remedium dengan mengedepankan pendekatan restorative justice. 

Dengan harapan Polri dapat mewujudkan penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak dan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

“Apabila melihat dari sisi ekonomi, melalui restorative justice kita dapat menghemat anggaran negara dalam bidang penegakan hukum khususnya anggaran penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan hingga pembinaan di lembaga pemasyarakatan,” ucapnya.

Kapolri juga mengatakan, Indonesia menempati peringkat 42 dari 142 negara dengan skor 0,86 terkait efektivitas pengendalian kejahatan. Peringkat Indonesia naik dari sebelumnya pada tahun 2023 menempati peringkat 44 dengan skor 0,85.

Read More

KPK Respons Dugaan Hasto Titip Dokumen ke Connie

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buka suara, soal kabar adanya dokumen yang dititipkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto. 

Dokumen Hasto dititipkan kepada Pengamat Militer Connie Rakahundini Bakrie di Rusia.

“Kita tunggu, karena sebetulnya begini. Keterangan maupun juga apapun itu, nanti kita sama-sama saling lihat,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu dalam keterangannya di Jakarta yang dikutip pada Kamis, 2 Januari 2025.

KPK sejatinya tidak mengetahui apa dokumen yang dikabarkan ada di Rusia itu. Di sisi lain, berkas penetapan tersangka terhadap Hasto dalam kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang menjerat buronan Harun Masiku, baru bisa dibuka dalam persidangan.

“Di persidangan kita tunggu. Apa yang kita temui, penyidik temui, apa yang penyidik peroleh, kemudian apa yang ini nanti akan semuanya diperhadapkan, disandingkan nanti di persidangan, seperti apa,” ucap Asep.

Connie mengaku dititipi dokumen penting milik Hasto di Jakarta. Penitipan dilakukan, sebelum Hasto ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK.

"Enggak tahu ya, belajar pengalaman dari Pak Kusnadi yang tiba-tiba direbut handphone atau buku catatan PDIP atau apa pun, saya cuma kasih tahu aja, sebagai sahabatnya, pada saat saya pulang ke Jakarta banyak dokumen penting sudah saya amankan di Rusia," jelas Connie dalam unggahannya.

Connie menyebut dirinya diberikan dokumen saat pulang ke Indonesia. Saat ini, dokumen itu berada di Rusia.

"Sudah saya amankan dan saya sudah notariskan di Rusia," lanjutnya.

Lewat unggahan di akun Instagram pribadinya, Connie menyebut Hasto telah belajar dari buku catatan partainya yang dirampas saat menjalani pemeriksaan di KPK sebelumnya.

Read More