Wali Kota Eri Minta Maaf ke Masyarakat Surabaya Atas Sikap Armuji yang Tak Pantas Saat Sidak

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan permohonan maaf kepada warga Kota Pahlawan atas sikap Wakil Wali Kota (Wawali) Armuji.

Permohonan maaf tersebut lantaran Qawali Armuji berkata tidak pantas saat sidak perusahaan yang diduga menahan ijazah di kawasan Margomulyo pada Rabu 9 April 2025 lalu. 

Dalam video sidak yang diunggah di akun TikTok @Cakj1 itu memperlihatkan dirinya berbicara dengan kata kasar ketika dituduh penipu oleh pemilik perusahaan. 

“Saya juga minta maaf untuk seluruh warga Kota Surabaya. Ada yang mengatakan Wawali ngomong kasar seperti itu. Mengatakan kayak ada kalimat kasar yang tidak pantas. Banyak yang ngomong ke saya, wawali kok enggak pantas. Saya mohon maaf,” kata Wali Kota Eri di mal pelayanan publik Siola, Senin 14 April 2025. 

Menurut Wali Kota Eri kata kasar yang diucapkan Armuji adalah sikap spontan saat dituduh sebagai penipu. 

Namun, meski begitu dia tidak membenarkan kata tidak pantas yang diutarakan oleh Armuji. 

“Ya, ngertio, rek, kalau Pak Armuji itu emosi karena datang panas-panas di situ akhire diilokno (diejek), ya, mungkin akhirnya emosi sehingga keluar kalimat atau kata-kata yang tidak pantas diucapkan,” jelasnya. 

Maka dari itu, untuk menyelesaikan permasalahan itu. Wali Kota Eri berencana menemukan Armuji dengan pemilik perusahaan. 

“Saya akan telepon Bu Diana (pemilik perusahaan) bilang akan ditemukan dengan Pak Armuji. Mudah-mudahan dengan kebesaran hati mereka bisa berdamai,” ujarnya. 

Sebelumnya, konten Wakil Wali Kota Surabaya Armuji sidak ke perusahaan yang diduga menahan ijazah karyawannya meski sudah resign ramai diperbincangkan masyarakat. 

Wali Kota Eri meminta maaf atas perkataan yang dilontarkan Armuji saat sidak di Margomulyo.

Pasalnya, saat sidak Armuji dituduh penipu oleh pemilik perusahaan. Tuduhan itu lantas membuat geram Armuji sehingga melontarkan kata-kata kasar.

Read More

Kasus Dugaan Penahanan Ijazah, Wali Kota Eri Siap Dampingi Karyawan Lapor ke Polisi

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan akan mendampingi proses hukum dalam kasus dugaan penahanan ijazah oleh sebuah perusahaan yang beroperasi di Kota Pahlawan.

Ia juga menyatakan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berkomitmen untuk melindungi hak-hak pekerja sekaligus mendukung pengembangan iklim investasi.

Wali Kota Eri menjelaskan kasus ini bermula dari pengakuan seorang pekerja asal Pare, Kediri, yang mengaku ijazahnya ditahan oleh perusahaan tempat ia bekerja di Surabaya. 

Namun, pihak perusahaan membantah memiliki hubungan kerja dengan yang bersangkutan.

“Saya sudah telepon semua pihak. Pemiliknya ngomong ini bukan pegawai saya, yang pegawai ngomong saya adalah pegawai di tempat perusahaan ini. Bahkan memiliki tanda bukti untuk penerimaan ijazah dipegang oleh perusahaan ini,” jelas Wali Kota Eri, Senin 14 April 2025.

 

Maka dari sisi hukum, lanjutnya pagi ini Pemkot Surabaya akan mengantarkan sendiri karyawan tersebut ke Polrestabes untuk membuat laporan. 

“Saya akan meminta dan mengajak si pegawai yang ijazahnya ditahan untuk lapor ke polisi. Insyaallah nanti pukul 10.00 WIB dikawal oleh Kepala Disperinaker (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota) Surabaya untuk membuatkan laporan ke Polrestabes,” tegasnya.

“Siapa yang salah, harus bertanggung jawab,” imbuhnya

Ia juga memastikan, Pemkot Surabaya akan memberikan pendampingan hukum melalui kerja sama dengan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)

“Pemerintah kota wajib hukumnya masuk ke ranah hukum dan mendampingi. Kita sudah kerja sama dengan lembaga hukum Peradi. Kita dampingi si pemilik ijazah ini untuk laporan dan kita akan dampingi terus,” ujarnya.

Wali Kota Eri juga mengimbau pekerja lain yang mengalami kasus serupa untuk segera melapor agar dapat ditindaklanjuti secara hukum.

“Kalau ada korban lainnya dari perusahaan, monggo sampaikan, wabil khusus warga Surabaya. Ini saja yang bukan warga Surabaya saya belani, apalagi yang warga Surabaya. Karena penyelesaian masalah di Surabaya ini harus berdasarkan hukum dan kemanusiaan,” tandasnya.

Terkait kewenangan pengawasan ketenagakerjaan, Wali Kota Eri menyebut pihaknya sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur.

“Karena di Undang-undang (UU) No 23 Tahun 2014 di dalam lampiran, kami (pemerintah kota) tidak punya kewenangan untuk melakukan pengawasan ketenagakerjaan. Tapi kami tidak lepas tangan. Kami melakukan mediasi, bisa kami lakukan,” jelasnya.

Eri juga menegaskan komitmennya untuk terus menjaga hak pekerja sekaligus mendukung iklim investasi. 

“Ayo kita lindungi hak pekerja, kita juga iklim investasi. Tegakkan hukum, dan perkuat prinsip kemanusiaan. Kita jaga Surabaya bareng-bareng, guyub, tetapi yang salah harus ditindak,” pungkasnya.

Read More

Wali Kota Surabaya Eri Gandeng Polisi dan TNI Perangi Curanmor, Ajak Warga Tingkatkan Kewaspadaan

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menunjukkan komitmen kuat dalam memberantas tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang semakin meresahkan masyarakat. 

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, telah melakukan koordinasi intensif dengan jajaran kepolisian dan TNI untuk merumuskan langkah-langkah antisipasi yang lebih efektif.

Koordinasi tersebut melibatkan Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Avianto, Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Lutfhie Sulistiawan, Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak AKBP William Cornelius Tanasale, dan Komandan Kodim (Dandim) Surabaya Kolonel Inf Didin Nasruddin Darsono. 

"Saya bersama Pak Kapolda Jatim, Pak Kapolres Surabaya, dan Pak Dandim telah membahas tentang antisipasi curanmor, karena curanmor merupakan isu krusial bagi keamanan kota. Beberapa hal penting telah kami bahas dalam pertemuan tersebut," kata Wali Kota Eri, Senin 14 April 2025

Salah satu poin penting yang dibahas adalah peningkatan pengamanan di wilayah perbatasan Surabaya dengan daerah tetangga seperti Gresik, Sidoarjo, dan Madura. 

"InsyaAllah, penjagaan di perbatasan akan diperketat dengan pendirian pos-pos keamanan," sebutnya.

Selain itu, Pemkot Surabaya telah memasang banyak kamera pengawas (CCTV), namun pelaku curanmor dinilai semakin tidak takut dan bahkan terlihat tenang meskipun mengetahui keberadaan CCTV.

Menyikapi hal tersebut, Wali Kota Eri mengimbau setiap kampung di Kota Pahlawan mempertimbangkan untuk memasang portal dan mengaktifkan pos kamling. 

Sebab, aksi curanmor tidak hanya terjadi pada malam hari, tetapi juga pada siang hari.

"Saya juga sudah menyampaikan kepada Pak Kapolres tentang hal ini, berarti semua kampung di portal saja. Ketika sudah dikasih portal, setiap RW bisa menganggarkan dana untuk petugas penjaga portal," jelasnya.

Sebab, ia juga menyoroti data penangkapan komplotan pencuri yang cukup banyak, namun tidak membuat pelaku jera. 

Wali Kota Eri menduga salah satu faktornya adalah kondisi ekonomi Surabaya yang relatif sejahtera, sehingga banyak warga memiliki kendaraan bermotor. 

"Saya minta warga Surabaya lebih waspada. Maka kemarin saya sampaikan Pak Kapolres kalau semua kampung ditutup pakai portal. Nanti tinggal saya koordinasikan dengan RT/RW bagaimana menjaganya," tuturnya.

Oleh sebab itu, ia mengimbau seluruh warga Surabaya untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak ceroboh dalam menjaga kendaraan bermotornya. 

"Saya meminta tolong kepada warga Surabaya untuk lebih waspada. Pencuri atau maling sekarang lebih berani dan lebih pintar. Dahulu, motor dengan kunci ganda mungkin aman, namun kini meskipun terkunci, kendaraan tetap rawan dicuri karena kemampuan pelaku yang semakin canggih," tegasnya.

Sebagai langkah pencegahan, Wali Kota menyarankan agar warga tidak memarkir kendaraannya di luar rumah. 

"Masukkan saja di dalam rumah. Kalau pencuri semakin pandai dan berani, maka kita juga harus semakin waspada," katanya.

Tak hanya itu saja, Wali Kota Eri juga menyampaikan apresiasi atas kerja keras kepolisian dalam menjaga keamanan Kota Pahlawan. 

Meski begitu, seluruh elemen masyarakat harus memperketat penjagaan demi keamanan bersama.

"Pak Kapolres beserta jajarannya telah bekerja keras melindungi keamanan Surabaya. Sebagai bagian dari masyarakat, saya mengajak seluruh warga Surabaya untuk turut menjaga keamanan lingkungan masing-masing dan menjaga barang pribadi kita," pungkasnya.

Read More

UPPKA Wonokromo 2025 Diluncurkan, Pemkot Surabaya Berikan Pelatihan dan Pendampingan Berkualitas

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya bersinergi dengan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur mengadakan Inkubasi Wirausaha Mandiri dan Pembinaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) di Kecamatan Wonokromo. 

Pelatihan dan pendampingan intensif ini dibuka langsung oleh Kepala DP3APPKB Kota Surabaya, Ida Widayati, di Terminal Intermoda Joyoboyo (TIJ) Surabaya, Sabtu 12 April 2025.

Kepala DP3APPKB Kota Surabaya, Ida Widayati, menegaskan bahwa program ini merupakan upaya berkelanjutan Pemkot Surabaya untuk meningkatkan taraf hidup keluarga akseptor KB. 

Pelatihan dan pendampingan seperti ini sudah yang ke-9 kalinya digelar bersama dengan para dosen dari UPN Veteran Jawa Timur yang tergabung dalam Pusat Riset Ekonomi, Sosial dan Humaniora UPN Veteran Jawa Timur.

“Saya pastikan bimbingan dan pelatihan dari tim UPN ini sangat berkualitas. Insya Allah berhasil seperti sebelumnya. Ini adalah wujud nyata dari upaya kita meningkatkan ekonomi keluarga akseptor,” kata Ida dalam sambutannya.

Ia juga menegaskan bahwa dalam pelatihan dan pendampingan yang akan digelar mulai April-Agustus 2025 itu, para pesertanya rata-rata ibu-ibu. 

Mereka akan dibantu mengembangkan usahanya menjadi lebih besar. 

“Jadi, bagi yang sudah punya usaha, kita bantu meningkatkan skala usaha. Yang belum, kita bantu merintis. Kami dampingi sampai pemasarannya, kita damping dari awal hingga akhir. Saya mohon komitmen Anda semua untuk ikut penuh kegiatan ini, karena semua sudah kami fasilitasi,” tegasnya.

Camat Wonokromo, Maria Agustin Yuristina, yang turut hadir dalam pembukaan itu menyampaikan harapannya agar pelatihan ini mampu menjadi titik balik bagi pelaku usaha perempuan di wilayahnya. 

Bahkan, ia juga meminta warganya itu untuk serius dan tidak boleh absen dalam mengikuti pelatihan.

“Semoga teman-teman UPN bisa sabar dalam membimbing ibu-ibu akseptor ini. Harapannya pelatihan ini bisa memberikan manfaat nyata agar usaha kami bisa meningkat dan berdaya saing,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Pusat Riset Ekonomi, Sosial dan Humaniora UPN Veteran Jawa Timur, Prof. Dr. Dra. Ignatia Martha H., ME, memastikan bahwa Pusat Riset Ekonomi, Sosial dan Humaniora UPN Veteran Jatim terus berkomitmen untuk mendampingi UMKM di Surabaya. 

Makanya, rangkaian pelatihan dan pendampingan ini sudah dilaksanakan 9 tahun berturut-turut dengan kecamatan yang bergilir. 

Kali ini, ia bersama tim dosen dari berbagai fakultas di UPN berkomitmen membantu UMKM Surabaya naik kelas, makanya tema pada UPPKA Wonokromo tahun 2025 ini adalah Inovation and Scale Up.

“Kita hadir di Kecamatan Wonokromo dengan semangat meningkatkan skala UMKM. Banyak ibu-ibu peserta yang sudah memiliki usaha, sehingga tugas kami adalah membantu meningkatkan skala usaha mereka agar penghasilannya meningkat dan bisa masuk ke platform digital seperti Epeken,” jelasnya.

Oleh karena itu, tujuan pelatihan ini untuk mendorong kemandirian ekonomi keluarga melalui pelatihan dan pendampingan wirausaha bagi ibu-ibu akseptor KB dari kalangan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). 

“Targetnya nanti para UMKM ini pendapatannya Rp 4 juta per bulan setelah mengikuti pelatihan,” tegasnya.

Menurutnya, pelatihan ini tidak hanya berfokus pada pelatihan teknis, tetapi juga sebagai ruang belajar bersama antara akademisi dan masyarakat. 

Makanya, nanti bukan hanya pembinaan satu arah.

“Saya sudah 35 tahun jadi guru pun terus belajar, dan justru dari ibu-ibu inilah kami belajar tantangan nyata di lapangan. Contohnya, kalau ada salah satu UMKM mengalami masalah, maka tugas kami memberikan pelatihan yang tepat, mencarikan jalan keluarnya supaya usahanya lebih meningkat,” terangnya.

Dalam kegiatan ini, peserta akan mendapatkan pelatihan dan pendampingan yang mencakup manajemen usaha, laporan keuangan, pengemasan dan pelabelan, legalitas, serta pemasaran online. 

Proses pelatihan dirancang dalam 14 kali pertemuan, termasuk gelar produk sebagai bentuk pameran hasil pembinaan. 

“Jadi, nanti terakhir kita akan melakukan gelar produk untuk menunjukkan hasil nyata pelatihan ini. Semoga ini menjadi awal UMKM Wonokromo naik kelas hingga tembus global,” katanya.

Pada pembukaan itu, hadir pula Luluk Ainiyah, pemilik UMKM Cibuyam yang merupakan peserta UPPKA sebelumnya. 

Saat itu, ia menyampaikan testimoni menyentuh dari hasil pelatihan sebelumnya.

“Kami ini ibu-ibu beruntung. Pelatihan ini sangat berpengaruh bagi usaha kami. Banyak hal baru yang bisa kami terapkan, mulai dari cara produksi sampai pemasaran. Kami didampingi dari awal hingga akhir, bahkan hingga saat ini yang sudah tembus pasar global,” pungkasnya. 

Read More

Arif Fathoni Tegaskan Pembangunan RS Surabaya Selatan Penting untuk Pemerataan Layanan Kesehatan

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, menanggapi kritik yang disampaikan anggota pansus Pansus LKPJ DPRD Surabaya yang menyarankan penundaan pembangunan RS Surabaya Selatan. 

Menurutnya, proyek pembangunan rumah sakit di wilayah selatan justru sangat dibutuhkan demi mewujudkan pemerataan layanan kesehatan bagi seluruh warga kota.

“Selama ini, warga di Surabaya Selatan masih menghadapi keterbatasan akses layanan kesehatan yang memadai. Kehadiran rumah sakit di wilayah ini sangat penting agar layanan tidak hanya terkonsentrasi di tengah kota atau wilayah barat saja,” kata Arif Fathoni,  Minggu 13 April 2025.

Politisi Partai Golkar ini menilai, pembangunan rumah sakit di seluruh penjuru kota mulai dari utara, timur, selatan, dan barat adalah bentuk keadilan sosial. 

Ia menegaskan bahwa pemerataan layanan kesehatan harus menjadi prioritas utama pemerintah kota.

“Kalau RS sudah ada di wilayah timur, pusat dan barat, maka selatan dan utara juga harus mendapat bagian. Ini soal hak warga Surabaya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan merata,” ujarnya.

Fathoni juga menyinggung bahwa rencana pembangunan RS Surabaya Selatan merupakan salah satu janji kampanye yang merupakan visi misi pembangunan Wali Kota Eri Cahyadi. 

Ia menilai, visi misi tersebut tidak boleh diabaikan, mengingat harapan masyarakat yang begitu besar terhadap peningkatan layanan publik.

“Pembangunan rumah sakit ini adalah bagian dari komitmen Wali Kota kepada masyarakat. Ini bukan hanya janji politik, tapi wujud tanggung jawab dalam menciptakan Surabaya yang lebih sehat dan sejahtera,” imbuhnya.

Menanggapi soal belum adanya visibility study dan RTRW, Fathoni menilai kendala itu bersifat administratif dan bisa segera diselesaikan jika ada komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif. 

Ia mengingatkan agar pemerintah kota tidak terlalu berhati-hati hingga melupakan kebutuhan riil masyarakat.

“Kalau setiap program selalu ditunda dengan alasan teknis, maka kapan masyarakat akan merasakan manfaatnya? Kita harus bergerak cepat dan tepat. Jadi oenundaan bukan sebuah solusi saat ini” tegasnya.

Menyinggung soal, rencana penggunaan lapangan olahraga sebagai tempat RS Surabaya Selatan, Fathoni meminta pemkot melalui camat dan lurah untuk membuka ruang diskusi dengan masyarakat guna mencari solusi alternatif yang baik.

Iapun menegaskan telah mengusulkan kepada pemkot untuk bisa memberikan bantuan pembangunan lapangan olahraga di setiap perkampungan yang dikelola oleh LPMK sehingga nantinya, masyarakat bisa melakukan pengelolaan mandiri melalui hasil penyewaan lapangan yang yrlah dikelola oleh LPMK.

"Sehingga masyarakat mendapatkan yang terbaik dan komprehensif. Mulai dari kesehatan hingga sarana olahraga. Jadi semboyan Mens sana in corpore sano bisa benar-benar dirasakan oleh masyarakat," pungkasnya.

Sebelumnya, Sorotan tajam datang dari Aning Rahmawati, yang menyampaikan pandangannya mengenai arah prioritas pembangunan rumah sakit, terutama perbandingan antara RSUD BDH dan rencana pembangunan Rumah Sakit Surabaya Selatan.

Menurut Aning, kinerja RSUD BDH menunjukkan tren positif. Pendapatan rumah sakit tersebut mencapai Rp174 miliar, sementara pengeluarannya hanya Rp167 miliar. 

Tren keuangan ini dinilai sehat dan menjanjikan, terutama bila dikaitkan dengan rencana pengembangan rumah sakit yang akan memanfaatkan lahan seluas 5.000 meter persegi.

“Dengan visibility study yang sudah ada, dalam lima tahun dana Rp500 miliar akan kembali. Ini investasi yang jelas, dibandingkan dengan RS Surabaya Selatan yang sampai sekarang belum jelas prosesnya karena masih menunggu pengesahan RTRW,” tegas Aning.

Ia menilai, dana pembangunan sebesar Rp305 miliar yang semula direncanakan untuk RS Surabaya Selatan sebaiknya dialihkan untuk memperkuat RSUD BDH, yang secara hitung-hitungan sudah terbukti menjanjikan dan siap untuk dikembangkan lebih lanjut.

Rencana pembangunan Rumah Sakit Surabaya Selatan dinilai masih belum matang. Aning mengungkapkan bahwa visibility study untuk proyek tersebut belum tersedia dan status Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang menjadi dasar legal pembangunan masih menunggu pengesahan pada 22 April 2025.

“Kalau kita bicara efektifitas waktu, sepertinya tidak mungkin pembangunan RS Surabaya Selatan bisa dilakukan tahun ini. Jadi kenapa tidak difokuskan saja ke RS yang sudah jelas pengembaliannya, seperti BDH?” pungkasnya.

Read More

Transparansi APBD Surabaya: Wali Kota Eri Ungkap Anggaran dan Tantangan Pembangunan

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menyampaikan secara terbuka mengenai tantangan besar yang dihadapi Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur dan layanan publik yang mendesak. 

Salah satu proyek infrastruktur besar yang menjadi sorotan adalah Outer East Ring Road (OERR), atau rencana pembangunan Jalan Lingkar Luar Timur (JLLT) di Surabaya. 

“Untuk OERR, kita membutuhkan dana sekitar Rp6 triliun untuk pembangunan dan pembebasan lahan. Sementara untuk Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB) kebutuhannya mencapai Rp1,6 triliun," ungkap Wali Kota Eri, Jumat 11 April 2025.

Selain infrastruktur jalan, kebutuhan mendesak lainnya adalah penanganan banjir di perkampungan. 

Wali Kota Eri menjelaskan bahwa pemasangan u-ditch di seluruh perkampungan Surabaya diperkirakan menelan anggaran hingga Rp3 triliun. 

Program perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu) atau Dandan Omah juga membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, yakni sekitar Rp245 miliar.

"Sehingga total kebutuhan Surabaya jika semua ingin kita kerjakan membutuhkan anggaran lebih dari Rp7 triliun," jelasnya. 

Menimbang besarnya kebutuhan anggaran, ia menekankan perlunya kejelasan mengenai kelanjutan proyek OERR kepada masyarakat. 

"Kita harus jelas menginformasikan kepada masyarakat apakah OERR ini dapat dikerjakan atau tidak," ujarnya.

Wali Kota Eri kemudian mengusulkan alternatif pembiayaan melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), seperti yang dianjurkan oleh Presiden. 

"Karena itulah saya mengatakan kepada DPRD, ayo bisa kita lakukan dengan pembiayaan sehingga OERR ini bisa jalan di tahun 2028. Seperti yang disampaikan Pak Presiden, kalau ada pembangunan infrastruktur besar, gunakan KPBU sehingga pembayarannya sesuai dengan kemampuan kita," terangnya.

Ia memaparkan bahwa pertumbuhan ekonomi Surabaya akan terhambat tanpa pembangunan infrastruktur seperti OERR dan JLLB, sebuah proyek yang sulit diwujudkan hanya dengan APBD yang terbatas. 

"Sebagai gambaran, APBD Surabaya sebesar Rp12,3 triliun mungkin tampak besar, namun nyatanya tidak mencukupi untuk kebutuhan kota," paparnya. 

Lebih lanjut, Wali Kota Eri merinci alokasi APBD yang terikat untuk belanja wajib. Seperti, alokasi untuk gaji pegawai di Surabaya, termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang baru, mencapai Rp3,6 triliun. 

Dari total APBD sebesar Rp12,3 triliun, setelah dikurangi belanja gaji, tersisa Rp8,7 triliun. 

“Kemudian, sesuai ketentuan, alokasi wajib untuk pendidikan minimal 20 persen dari APBD, yang setidaknya mencapai Rp2,46 triliun. Sementara itu, untuk sektor kesehatan, dan program Universal Health Coverage (UHC) sendiri membutuhkan anggaran Rp500 miliar per tahun, total anggaran yang dialokasikan untuk kesehatan mencapai Rp2,4 triliun," urainya.

Dari perhitungan itu, ia menjelaskan bahwa setelah dikurangi semua belanja wajib, sisa uang di APBD untuk membangun dan kebutuhan lain sangat sedikit. 

“Sisanya, saya cuma punya sekitar Rp2 triliun setahun yang bisa dipakai untuk hal lain," ungkapnya. 

Ia menggambarkan bahwa setelah pemenuhan berbagai belanja wajib yang besar, alokasi anggaran APBD untuk pembangunan dan kebutuhan operasional lainnya memerlukan prioritisasi yang cermat. 

"Begini, sebagian besar APBD telah dialokasikan untuk gaji pegawai, pendidikan, dan kesehatan. Sisa dana yang tersedia membutuhkan perencanaan yang matang. Jadi, alokasi anggaran untuk pembangunan perlu disesuaikan dengan ketersediaan dana," jelasnya.

Wali Kota Eri menyampaikan bahwa total kebutuhan anggaran Surabaya bisa mencapai Rp20 triliun. 

"Kalau saya hanya punya uang Rp2 triliun dalam satu tahun, ketika saya butuh Rp20 triliun berarti saya butuh 10 tahun untuk menyelesaikan tadi," katanya.

Oleh karena itu, Wali Kota Eri mengajak DPRD dan warga Surabaya untuk berdiskusi mengenai prioritas pembangunan dan skema pembiayaan yang paling efektif. 

"Apakah kita mengandalkan pembiayaan atau kita kerjakan dalam waktu 10 tahun ke depan? Karena selama ini orang Surabaya tidak pernah dikasih tahu tentang ini," ujarnya.

Dengan demikian, Wali Kota Eri berharap keterbukaan informasi mengenai kondisi fiskal Pemkot Surabaya ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai tantangan pembangunan yang dihadapi dan pilihan-pilihan kebijakan yang harus diambil. 

Ia juga mendorong DPRD untuk melakukan pembahasan secara transparan, bahkan melalui siaran langsung, agar seluruh warga Surabaya dapat mengetahui prioritas pembangunan dan alokasi anggaran yang tersedia.

"Saya bersama DPRD akan menentukan mana dulu yang akan dibangun. Saya ingin alokasi anggaran terbuka, semua orang tahu," pungkasnya.

Read More

Satpol PP Surabaya Tertibkan 30 PKL yang Berjualan di Atas Saluran Air Kawasan Klenteng Mbah Ratu

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya menertibkan sekitar 30 Pedagang Kaki Lima (PKL) yang kedapatan berjualan di atas saluran air di kawasan Klenteng Mbah Ratu, Jumat 11 April 2025. 

Penertiban ini dilakukan karena para PKL melanggar peraturan dengan mendirikan lapak di sepanjang saluran air, mulai dari traffic light Mbah Ratu hingga pertigaan Jalan Demak.

Sebanyak 50 personel Satpol PP Kota Surabaya diterjunkan dalam operasi ini. Mereka dibantu oleh personel dari Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM), serta anggota Satpol PP tingkat kecamatan. 

Selain itu, penertiban ini juga didampingi oleh TNI-Polri dan perangkat wilayah setempat.

Ketua Tim Kerja Operasional Satpol PP Surabaya, Mudita Dhira, menjelaskan bahwa penertiban ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi optimal saluran air.

"Penertiban ini kami lakukan selain untuk mengembalikan fungsi saluran air, juga sebagai upaya menjaga keindahan Kota Surabaya serta ketertiban umum," jelas Mudita.

Lebih lanjut, Mudita mengungkapkan bahwa sebelum tindakan penertiban, Satpol PP Kota Surabaya telah melakukan sosialisasi kepada para PKL agar tidak berjualan di atas saluran air. Namun, imbauan tersebut tidak dihiraukan.

"Kami dari Satpol PP sudah sering melakukan sosialisasi, tetapi mereka tetap tidak mengindahkan teguran yang telah kami sampaikan. Oleh karena itu, hari ini kami mengambil tindakan lebih tegas dengan membongkar seluruh lapak," ungkap dia.

Dalam penertiban tersebut, petugas berhasil membongkar 30 lapak PKL, termasuk lapak semi permanen berbahan kayu, terpal, besi penyangga, bangku kayu, hingga lapak yang ditinggalkan pemiliknya.

"Berbagai jenis usaha berjualan di sini, mulai dari warung nasi, tambal ban, hingga bengkel las. Semuanya kami tertibkan, termasuk penutup saluran air kami bongkar," imbuhnya.

Untuk mencegah PKL kembali berjualan di lokasi tersebut, Mudita menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan patroli rutin.

"Potensi mereka untuk kembali berjualan pasti ada, oleh karena itu kami akan melakukan patroli secara rutin," katanya.

Penertiban ini merupakan penegakan Peraturan Daerah Kota Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

“Kami berharap para pedagang dapat lebih mentaati peraturan dan tidak lagi berjualan di area terlarang demi menjaga kebersihan lingkungan Kota Surabaya,” pungkasnya.

Read More

Dewan Minta Dispendik Lebih Masif Sosialisasi Mekanisme SPMB Tahun 2025

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Anggota Komisi D DPRD Surabaya Ajeng Wira Wati mengingatkan Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya, supaya masif melakukan sosialisasi mekanisme Sistem Penerimaan Siswa Baru (SPMB) tahun 2025. 

Salah satu tujuannya supaya siswa keluarga miskin (Gamis) dan siswa keluaran pra miskin (Pramis), tidak salah pilih jalur SPMB. Sehingga bisa diterima disekolah SD negeri atau SMP negeri.

“Keluarga yang gamis atau pramis bisa memanfaatkan jalur afirmasi. Jadi jangan sampai ada yang ketinggalan. Jangan kemudian malah masuk ke jalur zonasi. Atau masuk SMP swasta. Kalau itu terjadi kan jadi beban bagi keluarga nantinya,” kata Ajeng, Sabtu 12 April 2025.

Lebih lanjut legislator Fraksi Gerindra ini menjelaskan komposisi kuota penerimaan SPMB tahun 2025.

Untuk Sekolah Dasar Negeri kuota jalur afirmasi sebesar 15 persen. 

Sedangkan kuota domisili 40 persen yang dibagi 2, yaitu 20 persen untuk siswa untuk calon siswa yang berdomisili diwilayah sekitar sekolah, dan domilisi dua dengan kuota yang sama untuk calon siswa yang berdomisili di kelurahan yang tidak memiliki SMP negeri dalam satu kecamatan. 

Sementara itu kuota jalur prestasi non akademik dan rapor prestasi 35 persen, afirmasi 20 persen, dan mutasi 5 persen.

“Kita berharap Dinas Pendidikan Kota Surabaya melakukan sosialisasi, khususnya pedoman mengisi applikasi secara on line ke para wali murid secara tepat. Misalnya kalau untuk keluarga gamis atau pramis menggunakan jalur afirmasi,” jelasnya.

Ajeng meminta kepada keluarga yang merasa gamis atau pragamis yang masuk melalui jalur afirmasi, supaya segera konfirmasi ke Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya. Agar datanya segera di update dan mendapatkan perhatian dari Pemkot Surabaya.

“Karena data afirmasi ini kan yang terupdate sejak Januari kemarin. Sedangkan up date data dilakukan setiap 6 bulan. Dan ini juga akan berdampak pada pemberian seragam sekolah nantinya,” imbuhnya.

Lebih lanjut Ajeng berharap sosialisasi SPMB juga dibarengi dengan simulasi. 

Untuk memastikan para wali murid bisa mempraktekkan dengan benar ketika mengisi formulir pendaftaran atau proses mekanisme lainnya.

“Aturan domisili 1 dan domisili 2 harus lebih disosialisasikan. Jangan sampai seperti tahun lalu, banyak yang bingung. Sosialisasi ini untuk mengedukasi para wali murid agar tidak salah pilih. Kemudian tata cara pendaftaran harus bisa dipratekkan,” terangnya.

“Begitu juga dalam pengisian data KK misalnya. Pastikan sesuai dengan KK yang ada lagi. Jangan sampai salah,” imbuhnya.

Ajeng juga meminta supaya Dinas Pendikan Kota Surabaya tetap membuka posko pengaduan seperti tahun-tahun sebelumnya, ditambah dengan WhatsApp center pengaduan. 

Hal ini supaya kendala teknis segera ada panduan solusi.

“Posko ini sebagai tempat jujugan wali murid yang masih bingung atau butuh informasi soal mekanismenya,” pungkasnya.

Read More

Pemkot Segel Gerai Es Krim Tak Berizin Jual Alkohol, Wali Kota Eri: Kita Jaga Bareng Surabaya

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah menindak tegas gerai es krim yang menjual produk mengandung alkohol tanpa izin di salah satu pusat perbelanjaan. 

Penindakan gerai ini menyusul viralnya informasi mengenai produk tersebut di media sosial.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menegaskan bahwa penjualan minuman beralkohol di Kota Pahlawan telah diatur secara ketat melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2023.

"Menjawab viral di media sosial soal adanya gerai yang menjajakan es krim mengandung alkohol di sebuah mal, penting untuk kita pahami bersama bahwa Surabaya telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1/2023 yang di dalamnya mengatur soal penjualan minuman beralkohol," kata Wali Kota Eri, Selasa (8/4).

Ia menjelaskan bahwa pengaturan tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari perizinan penjualan, metode penjualan (langsung atau untuk diminum di tempat), hingga pengelompokan minuman berdasarkan kadar alkohol.

"Pengaturan ini berkaitan dengan izin penjualan, metode (penjualan langsung, minum di tempat), golongan minuman yang terkait dengan kadar alkohol, dan sebagainya," ujarnya.

Menurut dia, regulasi ini dibuat dengan mempertimbangkan berbagai aspek penting yang dapat berdampak pada masyarakat. 

"Mengapa ini diatur? Karena terkait dengan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol yang secara filosofis, sosiologis, dan aspek kesehatan bisa mempengaruhi masyarakat," jelasnya.

Selain itu, Wali Kota Eri menuturkan bahwa aturan tersebut juga merujuk pada kebijakan serupa di tingkat nasional yang memiliki regulasi terkait pengendalian minuman beralkohol. 

"Bahwa gerai tersebut tidak memiliki izin menjual alkohol," imbuhnya.

Karena itu, Wali Kota Eri menegaskan bahasa Pemkot Surabaya melalui tim gabungan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Perangkat Daerah (PD) terkait, telah turun tangan menindak gerai es krim tersebut. 

Penyegelan dilakukan berdasarkan Perda yang berlaku.

"Tim gabungan dari Satpol PP Kota Surabaya serta dinas terkait pun bergerak untuk menindak gerai tersebut. Perda tersebut juga menjadi dasar untuk menyegel gerai es krim. Beberapa produk telah kami amankan untuk keperluan uji lab," tegasnya.

Wali Kota Eri juga mengajak masyarakat untuk turut serta mengawasi dan melaporkan jika menemukan penjualan minuman beralkohol ilegal di lingkungan sekitar.

"Masyarakat yang mengetahui ada gerai penjualan minuman beralkohol tanpa izin silahkan melapor ke Pemkot Surabaya maupun aparat yang berwenang. Kita jaga bareng Kota Surabaya," pungkasnya. 

Read More

Hari Pertama Kerja Pasca Libur Lebaran, Wali Kota Eri: Staf Semuanya 100% Masuk

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Suasana hari pertama kerja usai libur panjang Hari Raya Idulfitri 1446 H/2025 di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya diwarnai semangat baru, Selasa (8/4). 

Ribuan pegawai tampak hadir di Balai Kota Surabaya, mengikuti kegiatan halal bihalal bersama Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Armuji.

Wali Kota Eri Cahyadi menyampaikan apresiasinya atas kehadiran seluruh staf Perangkat Daerah (PD) Pemkot Surabaya yang hadir tanpa pengecualian pada hari pertama kerja.

“Tadi pagi, saya sempat telpon kepada seluruh Kepala PD, Alhamdulillah staf semuanya 100 persen masuk," kata Wali Kota Eri.

Menurutnya, kedisiplinan ini menunjukkan komitmen seluruh pegawai untuk kembali memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat usai masa libur Lebaran. 

Ia pun memastikan bahwa seluruh pelayanan publik telah kembali berjalan normal sejak Selasa (8/4) pagi.

"Hari ini aktif kembali, Alhamdulilah sudah disampaikan Pak Mendagri dan Pak Wamendagri tidak boleh ada yang terlambat, tidak boleh ada yang izin kecuali sakit," ujarnya.

Wali Kota Eri menyampaikan rasa syukurnya atas kesempatan untuk bersilaturahmi dan memperkuat kebersamaan dengan seluruh jajaran pemkot. 

Ia mengatakan bahwa halal bihalal menjadi momentum penting untuk saling introspeksi dan kembali ke fitrah.

"Kita mengadakan halal bihalal yang sederhana, jadi bisa bertemu dengan seluruh staf di Balai Kota Surabaya. Total dua sesi, hari ini InsyaAllah 8.000 pegawai pemkot," tuturnya.

Ia mengingatkan pentingnya melanjutkan semangat Ramadan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pelayanan kepada warga.

"Saat di bulan Ramadan, di bulan puasa kita diajarkan untuk berbagi. Bagaimana kita di bulan puasa kita diajarkan untuk saling tolong-menolong, menguatkan diri kita melakukan hubungan vertikal dengan Gusti Allah. Ketika sudah memiliki hubungan vertikal yang kuat, maka InsyaAllah hubungan dengan sesama juga bagus," tuturnya.

Pihaknya berharap, halal bihalal ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi dan semangat gotong royong antar pegawai dalam membangun Kota Surabaya. 

Wali Kota Eri juga menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin kepada seluruh jajaran serta masyarakat Surabaya.

"Mewakili istri dan keluarga, saya mengucapkan minal aidzin walfaidzin, mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh jajaran Pemkot Surabaya dan seluruh warga Kota Surabaya, ayo kita bangun Surabaya dengan kasih sayang, gotong royong seperti pada waktu kita menjalani puasa Ramadan," katanya.

Sebagai bentuk lanjutan kegiatan silaturahmi, Pemkot Surabaya pada Rabu (9/4), juga akan menggelar halal bihalal khusus untuk para guru dan tenaga pengajar se-Kota Pahlawan. 

Wali Kota Eri pun menyambut antusiasme tinggi para guru yang memilih untuk berkumpul di Balai Kota Surabaya

"Besok dengan guru-guru, saya pisahkan karena saya tidak mau datang bertumpuk. Sempat saya sampaikan untuk menggelar halal bihalal di sekolah masing-masing, atau berkumpul di mana untuk beberapa wilayah, tetapi mereka ingin menjadi satu di Balai Kota. Para guru ingin menunjukkan kebersamaan," ungkapnya.

Di sisi lain, Wali Kota Eri juga mengingatkan pentingnya penegakan disiplin kerja, termasuk sanksi bagi ASN yang melanggar ketentuan tanpa alasan yang sah. 

"Sanksinya ada, contoh turun pangkat kalau seumpama sengaja tidak masuk. Ada yang disanksi tidak bisa naik pangkat, kita lihat dulu pelanggarannya. Tapi Insyaallah sudah tidak ada lagi seperti itu," pungkasnya.

Read More

Ribuan ASN dan Staf Pemkot Surabaya Ikuti Halal Bihalal Bersama Wali Kota Eri dan Wawali Armuji

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Suasana penuh kehangatan dan kebersamaan mewarnai Balai Kota Surabaya pada hari pertama kerja setelah libur panjang Hari Raya Idulfitri 1446 H/2025, Selasa (8/4). 

Sebanyak 8.000 pegawai, terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan staf Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berkumpul untuk mengikuti acara halal bihalal yang digelar oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Armuji.

Acara yang berlangsung dalam dua sesi tersebut juga dihadiri oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya Rini Indriyani, serta para Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya.

Wali Kota Eri menyampaikan rasa syukur atas kesempatan untuk bersilaturahmi dengan seluruh jajaran Pemkot Surabaya. 

Ia menekankan bahwa momen halal bihalal ini merupakan wadah untuk saling berintrospeksi diri dan kembali ke fitrah dengan saling memaafkan.

"Alhamdulillah ini hari pertama kita masuk setelah libur Idulfitri 1446 H/2025. Kita mengadakan halal bihalal yang sederhana, jadi bisa bertemu dengan seluruh staf di Balai Kota Surabaya. Total dua sesi, hari ini InsyaAllah 8.000 pegawai pemkot," ujar Wali Kota Eri.

Lebih lanjut, ia mengingatkan tentang nilai-nilai luhur yang diajarkan selama bulan Ramadan, seperti berbagi dan saling tolong-menolong. 

Menurut dia, semangat kebaikan tersebut dapat terus diimplementasikan setelah bulan Syawal.

"Saat di bulan Ramadan, di bulan puasa kita diajarkan untuk berbagi. Bagaimana kita di bulan puasa kita diajarkan untuk saling tolong-menolong, menguatkan diri kita melakukan hubungan vertikal dengan Gusti Allah. Ketika sudah memiliki hubungan vertikal yang kuat, maka InsyaAllah hubungan dengan sesama juga bagus," tuturnya.

Karena itu, acara halal bihalal ini diharapkan dapat mempererat tali silaturahmi dan meningkatkan semangat gotong royong seluruh jajaran Pemkot Surabaya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Selanjutnya, pada Rabu (9/4/2025), Pemkot Surabaya akan menggelar halal bihalal kembali dengan para guru dan tenaga pengajar se-Kota Surabaya. 

Wali Kota Eri juga menyampaikan apresiasinya atas antusiasme para guru yang ingin berkumpul di Balai Kota untuk halal bihalal, meskipun sempat ada opsi untuk menggelar acara serupa di tingkat sekolah atau wilayah. 

"Besok dengan guru-guru, saya pisahkan karena saya tidak mau datang bertumpuk. Sempat saya sampaikan untuk menggelar halal bihalal di sekolah masing-masing, atau berkumpul di mana untuk beberapa wilayah, tetapi mereka ingin menjadi satu di Balai Kota. Para guru ingin menunjukkan kebersamaan," ungkapnya.

Wali Kota Eri turut menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin kepada seluruh jajaran Pemkot Surabaya dan warga Kota Surabaya. 

"Mewakili istri dan keluarga, saya mengucapkan minal aidzin walfaidzin, mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh jajaran Pemkot Surabaya dan seluruh warga Kota Surabaya,  ayo kita bangun Surabaya dengan kasih sayang, gotong royong seperti pada waktu kita menjalani puasa Ramadan," katanya.

Sementara itu, terkait aktivitas pelayanan Pemkot Surabaya, Wali Kota Eri memastikan bahwa seluruh pelayanan telah kembali aktif pada hari pertama masuk kerja. 

Ia juga mengapresiasi kedisiplinan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan seluruh staf yang hadir 100 persen tanpa adanya keterlambatan maupun izin tanpa alasan yang jelas.

"Hari ini aktif kembali, Alhamdulilah sudah disampaikan Pak Mendagri dan Pak Wamendagri tidak boleh ada yang terlambat, tidak boleh ada yang izin, kecuali sakit. Tadi pagi, saya sempat telpon seluruh Kepala OPD, Alhamdulillah stafnya semuanya 100 persen masuk. Jadi tidak yang izin, kecuali sakit, dan tidak ada yang terlambat,” jelasnya.

Terkait sanksi bagi ASN yang tidak hadir tanpa alasan yang jelas, Wali Kota Eri menegaskan bahwa pihaknya akan memberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

"Sanksinya ada, contoh turun pangkat kalau seumpama sengaja tidak masuk. Ada yang disanksi tidak bisa naik pangkat, kita lihat dulu pelanggarannya. Tapi Insyaallah sudah tidak ada lagi seperti itu," pungkasnya. 

Read More

Pemkot Surabaya dan Kodim Ikut Panen Padi Serentak Nasional

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama Kodim 0830/Surabaya menggelar panen raya padi serentak di Kelurahan Sukolilo Baru, Kecamatan Bulak, pada Senin, (7/4). 

Panen raya padi serentak yang digelar secara nasional di 14 provinsi itu, turut dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto melalui daring terpusat di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. 

Dalam kesempatan ini, turut dihadiri oleh Sekretaris daerah (Sekda) Kota Surabaya, Ikhsan, Komandan Kodim (Dandim) 0830/Surabaya, Kolonel Inf Didin Nasruddin Darsono S. Sos., M. Han, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya, Antiek Sugiharti, perwakilan dari Bulog Jatim, serta Kelompok Tani (Poktan) Sumber Berkah. 

Panen raya padi serentak ini, merupakan bagian dari komitmen Pemkot Surabaya dalam mendukung program percepatan swasembada nasional pemerintah pusat.

Dandim 0830/Surabaya, Kolonel Inf Didin Nasruddin Darsono mengatakan, panen raya padi serentak kali ini merupakan agenda nasional yang digelar di seluruh kabupaten/kota se-Indonesia. 

“Di hamparan sini totalnya 78 hektar, untuk hari ini yang panen di lahan 2 hektar. Karena lahan di sini tidak bisa ditanami secara bersamaan, dan sudah ada yang sudah dipanen dan sekarang tinggal yang 2 hektar,” kata Didin.

Didin menyebutkan, proses tanam dan panen raya padi ini akan dilakukan secara berkala setiap tahun dengan didampingi oleh jajaran TNI/Polri dan Pemkot Surabaya. 

Ketika panen, hasilnya akan dilaporkan secara berjenjang hingga ke Kementerian Pertanian (Kementan RI). 

“Sehingga secara nasional bisa mengetahui daerah-daerah mana yang akan dipanen, kemudian hasilnya berapa, dan itu nanti menjadi data. Sehingga kita bisa mewujudkan swasembada pangan nasional seperti yang ditentukan oleh presiden,” sebutnya. 

Untuk mendukung swasembada pangan nasional, Didin menerangkan, Kodim 0830/Surabaya turut memberikan intervensi berupa alat mesin pertanian (Alsintan) untuk petani. 

Sementara ini, Kodim 0830/Surabaya memiliki 2 unit alsintan berupa traktor untuk membantu para petani di lokasi tersebut. 

“Untuk yang lain-lain sementara masih proses dari dinas pertanian (DKPP) untuk pengusulan masalah irigasi, kemudian bibitnya dan segala macam. Seperti yang disampaikan oleh Kepala DKPP, bahwa irigasi yang ada di sini adalah bukan primer, tersier, ataupun sekunder, namun hanya memanfaatkan limbah dari rumah tangga. Karena sebelumnya sudah pernah dilakukan pengeboran air namun airnya asin, nah kalau asin kan tidak bisa digunakan untuk mengairi sawah, nanti sawahnya malah mati,” terangnya. 

Sementara itu, Kepala DKPP Surabaya, Antiek Sugiharti menyampaikan, hasil panen raya padi serentak hari ini mencapai 8,8 ton per hektar. 

Menurunnya panen raya padi serentak kali ini hasilnya cukup bagus dan jumlah tinggi. 

“Kalau produksi rata-rata secara nasional itu kan sekitar 6-8 ton, jadi kita 8,8 itu sudah cukup tinggi. Bahkan satu lahan yang lain juga cukup tinggi hasilnya sekitar 13 ton per hektar, di kota besar dengan situasi seperti ini sudah cukup bagus produksinya,” kata Antiek. 

Padi yang ditanam di lahan tersebut, merupakan jenis Ciherang. Menurutnya, padi jenis ini lebih mudah ditanam dengan kondisi tanpa ada irigasi primer. 

Artinya, lanjut dia, dengan kondisi seperti itu dengan hasil panen padi sebanyak 8,8 ton per hektar sudah cukup bagus. 

Antiek menjelaskan, lahan pertanian di Kota Surabaya saat ini tersisa tinggal 843 hektar. 

Itu pun, lanjut dia, bukan lahan milik pemkot maupun petani, akan tetapi lahan-lahan tersebut adalah milik swasta yang belum dilakukan pembangunan sehingga dimanfaatkan sementara untuk lahan pertanian. 

“Sehingga itu kita manfaatkan untuk budidaya pertanian, seperti saat ini lahan yang digunakan adalah milik TNI yang kita optimalkan untuk ketahanan pangan. Sedangkan di sini dikelola oleh dua poktan,” jelasnya. 

Antiek menambahkan, padi hasil panen raya kali ini langsung dijual ke Bulog. Sementara itu, untuk harganya akan dijual Rp 6.500 ribu per kilogram. 

“Produksinya ini normal 3 bulan sudah panen. Ini nanti ada yang langsung dibeli hasilnya oleh Bulog, sesuai ketentuan Rp 6.500 ribu ya,” pungkasnya.

Read More